Eko Prasojo – Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED BUREAUCRACY IN INDONESIA

Perkembangan ICT yang pesat

Globalisasi dan Ekonomi Bebas ASEAN 2015

Keterbatasan Sumber Daya Alam

Kompleksitas Masalah semakin tinggi

TANTANGAN GLOBAL KITA

0

20

40

60

80

100

120

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1012

GOVERNANCE EFFECTIVENESS INDEXES OF SEVEN ASIAN ECONOMIES 1996-2012

S'pore

Malaysia

India

Thailand

Philippines

China

Indonesia

Vietnam

2008-2009

10.7 19.3

The Global Competitiveness Report 2013-2014

• Natural Ressources (sumber daya alam) • Human Ressources (sumber daya manusia) • Institutional Strength (kekuatan sistem) • Values Strength (kekuatan nilai budaya)

MENGAPA BEBERAPA NEGARA MAKMUR, MENGAPA BEBERAPA TIDAK?

PROBLEM INDONESIA

Mckinsey Global Institute 2012 dalam laporannya The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential

BAGAIMANA CARANYA?

???

Melalui REFORMASI BIROKRASI termasuk MANAJEMEN PENGATAHUAN

untuk menjawab tantangan tersebut!

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintahan terbuka

berbasis IT

Pemerintahan partisipatif dan

melayani

SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan Akhir Birokrasi: 1. Bersih dari KKN

2. Akuntabel dan

berkinerja

3. Pelayanan Publik Prima

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

33

1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional

UU Pelayanan Publik UU Kementerian Negara UU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro :

Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)

8 Area Perubahan

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Beberapa pedoman pelaksanaannya

8

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

Rule based bureaucracy

Performance based bureaucracy

Dynamics governance

2013

2018

2025

KERANGKA KERJA PERUBAHAN

RB PERUBAHAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK

MANAJEMEN PERUBAHAN

KEPEMIMPINAN ROLE MODEL PHRONETIC

LEADERS

KNOWLEDGE BASED ORGANIZATION

Old Fashion New Fashion

PERUBAHAN POLA KERJA BIROKRASI

Build Structure Build connectivity

Create Regulations Create Values and Culture

Make Procedure Make Innovations

Control Authority Develop Knowledge

1. Year 2014 = public service innovation 2. “One Agency, One Innovation” Program 3. Collecting and Publishing Knowledge

FACILITATING INNOVATION IN PUBLIC SERVICE

g g

5. Summit to United Nation Public Service Award (UNPSA) 2013 = 19 innovators (central and local governments) 5 innovators to third round (finalist round)

6. Public service innovation competion

515 innovators TOP 99 TOP 33 TOP 9

FACILITATING INNOVATION

KNOWLEDGE DISSEMINATION AND REPLICATION

Indonesia Handbook of Public Service Innovation

Workshop of public service innovation, replication and

Network International training &

visiting

UNPSA

Public Service Innovation Competion

ISLAND OF INNOVATION

One Agency, one Innovation =

Every ministry, agency and local government produce innovation for their public service through quick wins program of reform

= Disseminate and share the innovation the others

CIVIC SERVICE IN SURAKARTA

“Common Practices” Surakarta Case

Takes 2 days to 1 week to create or re-register citizen ID

Takes 1 hour

Paper-based civic information system

Online civic information system

Ticket window system in service interface

Open counter system in service interface

LARASITA of BPN

LARASITA is an innovation created by National Land Agency (BPN) to improve the quality of service of certification of owned

land using mobile office

“Common Practices” LARASITA

No service standard Fulfilled service standard

Difficulty of access due to distance

Ease of access

Spoiled by Bribery No bribery

POVERTY ALLEVIATION UNIT IN SRAGEN

“Common Practices” Poverty Alleviation Unit in Sragen

Silo mentality of each organization in solving poverty

Integrated strategy in alleviating poverty

Difficulty for public in solving their poverty problem due to many offices in charge of the problems

Ease of access through single office

Poor people gets poorer due to tariffs and/or bribery to get government services

All services related to poverty are free

One-Stop Services in East Java Province

“Common Practices” of One-Stop Services in Indonesia

One-Stop Services in East Java

“Real” authority of function is under its original institution

Authorities are decentralized to the OSS office

Authorization of documents can only be done in the “original” office

Authorization of documents can be done in OSS office

Bribery sometimes still happen Less bribery due to strict regulation and CCTV

UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA

MEREFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

POPULATION: 237 Million (2010 census)

Number of Civil Servants: 4,4 Million

No COUNTRIES RATIO (%)

1 MYNMAR 0,7

2 CAMBODIA 1,2

3 LAOS 1,8

4 THAILAND 1,9

5 INDONESIA 1,9 6 VIETNAM 2,1

7 SINGAPORE 2,5

8 PHILIPINES 2,9

9 MALAYSIA 3,7

10 BRUNAI DARUSSALAM 11,4

Closed Career System

Open Career System

Open System

TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA

2013

2018

2025

PRINSIP DASAR UU ASN

• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari

tindakan semena-mena.

Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:

a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung

jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas; dan g. profesionalisme jabatan

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN

JENIS

PNS

PPPK

STATUS

1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;

2. Menduduki jabatan pemerintahan.

1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.

2. Melaksanakan tugas pemerintahan.

KEDUDUKAN

• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara

• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan

• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Sifat : Kompetitif dan Terbuka Seleksi : Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses : − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI,

atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.