BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPerkembangan teknologi dari masa ke masa merupakan sesuatu yang tidak dapat dhindarkan lagi. Semakin ke sini perkembangan teknologi semakin canggih dan kompleks keberadaannya. Di jaman sekarang ini contohnya, apapun yang ada selalu menggunakan elektronik dan serba internet. Seperti berkomunikasi, jual beli, dan dalam pemerintahan pun sekarang banyak yang bergantung kepada yang namanya internet. Memang tidak dapat dielakkan lagi tantangan terbesar suatu negara adalah bukan hanya kara perang, namun kesiapan suatu negara tersebut dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin maju dan terus berkembang pesat.Globalisasi telah membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara pada bangsa-bangsa di dunia. Pengaruh tersebut berdampak pada tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi yang mengharuskan pada kompetisi pada tiap-tiap negara ini, telah membuat perubahan pada segala bidang sebagai bentuk penyesuaian terhadap tuntutan daripada globalisasi tersebut yang membuat seolah-olah telah meruntuhkan konsepsi ruang dan waktu antara berbagai negara bangsa di dunia.Salah satu perkembangan globalisasi adalah dalam hal pelayanan publik suatu birokrasi di suatu negara/daerah. Disini contohhnya di negara kita Indonesia ini, Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang juga mau tidak mau tidak bisa lepas dari globalisasi. Berbagai pengaruh baik positif maupun dampak negatifnya turut dirasakan oleh bangsa ini, yang juga secara lansung atau tidak langsung mempengaruhi dari birokrasi di Indonesia. Globalisasi diibaratkan sebagai dua sisi mata uang bagi suatu negara, disatu sisi mendatangkan kebaikan dan satu sisinya lagi mendatangkan keburukan pada suatu negara. birokrasi di negara kita diharapkan bisa menyerap dampak positif dari globalisasi itu sendiri dengan tujuan yaitu untuk lebih memajukan kualitas birokrasi kita.Telah kita ketahui sendiri bagaimana keadaan birokrasi kita saat ini. Birokrasi kita dipandang banyak orang jauh dari harapan dan bahkan dalam titik yang mengkhawatirkan. Birokrasi kita banyak kekotoran dan banyak patologinya. Banyak korupsi merebak dimana-dimana mulai dari pejabat tingkat tinggi sampai tingkat bawahpun juga umumnya terlibat dalam korupsi. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pejabat ini bukan hanya karena kejahatan birokrat kita, namun juga kurangnya pengawasan dari masyarakat sendiri karena akses masyarakat untuk bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan terbatas.Dalam era globalisasi ini birokrasi dituntut untuk lebih efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Tetapi walau pun pada kenyataannya pada masa sekarang ini hal-hal tersebut seolah sangat sulit diwujudkan pada birokrasi Indonesia. Berbagai polemik muncul dalam birokrasi Indonesia dari orde baru sampai dengan pasca reformasi. Reformasi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini ternyata malah membawa kepada keadaan yang lebih buruk. Reformasi yang diharapkan dapat merubah budaya birokrasi Indonesia yang berbelit-belit dan identik dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme kenyataannya tidak sama sekali.Banyaknya korupsi dan kolusi serta nepotisme tersebut terus dicari solusinya dan mungkin sangat sulit untuk dihilngkan. Dalam makalah kami ini kami ingin sampaikan tentang bagaimana penerapa e-government agar dapat menciptakan keterbukaan dari para birokrasi kita karena dalam penerapan e-government diharapkan semua masyarakat bisa ikut mengawasi dalam pelaksanaannya melalui dunia online atau melalui internet. Semua itu diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam hal berhubungan dan keterbukaan agar semua korupsi, kolusi dan nepotisme bisa dikurangi bahkan dihilangi karena terdapat pengawasan dari masyarakat dalam hal kebijakan dan anggaran dalam pemerintahan.Tantangan untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik menjadi kerja keras bagi birokrasi Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana birokrasi Indonesia tetap eksis dalam menghadapi kemajuan zaman yang semakin mengglobal ini?? Apa yang seharusnya dilakukan sebagai langkah dan bentuk dari penyesuaian terhadap arus globalisasi?? Dalam kesemrawutan birokrasi di Indonesia pertanyaan tersebut seolah mudah dalam konsep teori, akan tetapi sangat sulit dalam tataran implementasinya. Ada beberapa konsep yang seharusnya dilakukan ataupun yang menjadi fokus pemerintah dalam menjawab tantangan dan langkah-langkah sebagi upaya penyesuaian diri terhadap globalisasi, yakni Penerapan Good governance dalam pemerintahan, Reformasi Birokrasi secara serius, Pemerintahan yang berbasis elektronik. Ketiga hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Good Governance menghendaki adanya reformasi dalam birokrasi. Birokrasi Indonesia yang dinilai gemuk dan inefisiensi harus segera direform menuju birokrasi yang miskin organisasi akan tetapi kaya akan fungsi. Kemudian untuk merealisasikan good governance, pemerintahan yang berbasis elektronik diperlukan guna menciptakan birokrasi yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan public. Maka dari itu Pemerintah di Indonesia dan daerah-daerah otonominya diharapkan bisa menggunakan e-government dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan public.

B. Landasan Teori1. Pengertian GlobalisasiMenurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya universal. Achmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individulisasi di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali defini kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandang sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.Di sisi lain ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutkhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengerah besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi:Internasionalisasi: Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.Liberalisasi: Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkankan batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.Universalisasi: Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.Westernisasi: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.

Ciri-Ciri Globalisasia. Perubahan dalam konstatin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang dan telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turrisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO)c. Peningkatan interaksi kultura melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional). Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, litteratur, dan makanan.d. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Dampak Globalisasi1. Dampak positifa. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuanb. Mudah melakukan komunikasic. Cepat dalam berpergian (mobilitas tinggi)d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan tolerane. Memacu untuk meningkatkan kualitas dirif. Mudah memenuhi kebutuhan

2. Dampak negatifa. Informasi yang tidak tersaringb. Perilaku konsumtifc. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit

2. Pengertian BirokrasiBirokrasi berasal dari kata bureaucracy (Bahasainggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.Birokrasi adalah pemerintahan de facto/ kekuasaan (kratos) yang bekerja dibelakang meja tulis (bureau) kantor-kantor yaitu para pegawai.Setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam strukur organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak lika-likunya dan sebagainya.Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai :1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan2) Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).Birokrasi memiliki ciri yang jelas dan tegas seperti layaknya organisasi sosial, dalam hal ini Sajogjo dan Pudjiwati Sajogjo menunjuk kepada ciri yang meliputi organisasi sosial yaitu :1) FormalitasSuatu organisasi sosial mempunyai perumusan tertulis yang jelas dalam hal tujuan, peraturan-peraturan (berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga), prosedur, penentuan atau regulasi serta kebijaksanaan.2) HierarkiSuatu organisasi sosial mempunyai pola wewenang (yaitu kekuasaan yang diakui oleh masyarakat) berbentuk piramida dengan demikian beberapa orang didudukan dalam posisi yang lebih tinggi dari anggota lainnya dan peranan pun sedikit berbeda dengan sangat menonjol. Suatu organisasi paling sedikit mengenal 3 (tiga) tingkatanwewenang.3) Ukuran (size)Suatu organisasi sosial biasanya memiliki ukuran besar, sehingga para anggota tidak dapat melakukan relasi sosial yang langsung (sebagai kelompok disebut kolektivitas). Hubungan yang ada antara para pelakunya sifatnya bukan pribadi (impersonal) hal tersebut dikenal dengan gejala birokrasi.4) Lamanya (duration)Kehadiran organisasi sosial lebih lama dari keterlibatan anggota-anggotanya, artinya anggota organisasi sosial masuk-keluar atau meninggal, hal mana tidak mempengaruhiorganisasi itu, kehadiran organisasi sosial tetap berlangsung (Sajogjo dan pudjiwati Sajogjo,1982:178).Birokrasi bertugas untuk melayani yang berasal dari to serve. pelayanan ini memudahkan segala kepentingan yang berkaitan dengan birokrasi sehingga berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Birokrasi tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hanif Nurcholis,2005:175). Namun asas umum pemerintahan yang baik sulit untuk di terapkan karena birokrasi menciptakan kaum birokrat publik yang mempersulit warga Negara dengan berkedok setia pada hukum dan peraturan yang terbelit-belit, dimana kaum birokrat publik dengan mudah menjadi makmur dan membelokkan roda pemerintahan untuk kepentingan pribadi (ensiklopedi popular politik,1983). Sehingga pemerintah diartikansebagai sekelompok orang yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan/exercising power(Muchlis H,2006:16). Seharusnya birokrasi yang netral lepas dari kepentingan politik dan pribadi yang di ilhami oleh ideologi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi dalam organisasi publik dapat dinilai dari segi ekonomi,. efisiensi, efektivitas, ekuitas, atau kesinambungan penyediaan layanan(Paolo Rondo,2007:5).Perkembangan di Eropa terutama sejak RevolusiPerancis, ideologi tersebut antara lain :1) Adminitrasi Negara adalah mesin atau alat pelaksana kehendak publik yang ditetapkan oleh legislatif. Pemerintah merupakan lembaga kepercayaan publik yang digunakan untuk kepentingan publik bukan kepentingan pribdi atau sekelompok orang.2) Pegawai Negeri merupakan abdi masyarakat bukan sebaliknya.3) pegawai negeri harusnya menjadi perwujudan dari kebaikan publik. mereka merupakan pegawai yang bekerja keras, jujur, tidak memihak, bijaksana, adil, dan dapat dipercaya4) Pegawai negeri harus mematuhi atasannya dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.5) Pegawai negeri harus melaksanakan tugasnya secara efisien dan ekonomis.6) penempatan kedalam jabatan publik harus didasarkan pada kecakapan keahlian bukan pada hak istimewa suatu kelas.7) pegawai negeri harus tunduk pada hukum sebagaimana wargan egara lainnya (Sri Yuliani,2003:39-40).3. Pengertian e-GovernmentPemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Electronic government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari electronic government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Di sisi lan, UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan electronic government secara lebih sederhana lagi, yaitu electronic government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies.Janet Caldow, direktur dari Institute For Electronic Governemnt (IBM Co.) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School Of Government, Havard Universiity, memberikan defenisi, yaitu electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era. Menurut Zweers dan Plangue mendefenisikan electronic government antara lain: electronic government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. The World Bank Group mendefinisikan electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (electronic government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan). 31 Kementrian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa: electronic government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-lembaga lain secara online. Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi mendefinisikan electronic government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah pemerintahan menggambarkannya :a) Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan electronic government secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu electronic government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means.b) Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan electronic government sebagai: online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access; government operations for internal constituencies that simplify the operational demands of government for both agencies and employees. c) Pemerintah New Zealand melihat electronic government sebagai sebuah fenomena sebagai berikut: Electronic government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes.d) Italy mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan electronic government, yaitu The use of modern ICT in the modernization of our administration, which comprise the following classes of action: Computerization designed to enhance operational efficiency within individual departments and agencies; Computerization of services to citizens and firms, often implying integration among the services of different departments and agencies; Provision of ICT access to final users of government services and information. Ketika mempelajari penerapan electronic government di Asia Pasifik, Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba mendefinisikannya sebagai berikut: E-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa electronic government adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Definisi menarik dikemukakan oleh Jim Flyzik (US Departement Of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse Coopers, dimana ia mendefinisikan electronic government is about bringing the government into the world of the internet and work on the internet time.

C. Rumusan Masalah1. Bagaimana pelaksanaan e-government dalam birokrasi di Indonesia ?2. Adakah dampak pelaksanaan e-government dalam birokrasi di Indonesia ?

BAB IIPEMBAHASAN

A. Pelaksanaan e-government dalam birokrasi di IndonesiaE-Government dalam dunia sekarang ini memang sangat diandalkan salah satunya untuk mempermudah hubungan antara Pemerintah dengan para stakeholder termasuk rakyatnya agar lebih mudah dalam berhubungan dan dalam pengawasan dari rakyat kepada kinerja birokrasi kita. Bagaimana e-government dilaksanakan dan diterapkan ??Tahap E-Government menurut Inpres no.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut:1. Tingkat persiapan yang meliputi :a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;b. Penyiapan SDM;c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.2. Tingkat pematangan yang meliputi :a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;b. Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.3. Tingkat pemantapan yang meliputi :a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.4. Tingkat pemanfaatan yang meliputi :a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.Dari semua fase tersebut, pemerintah bisa menghasilkan web khusus tiap daerah yang berisi program-program dan visi serta misi tiap tiap daerah. Penyediaan layanan berupa web khusus pemerintahan tersebut dimaksudkan agar semua elemen dan semua masyarakat bisa mengakses apa saja yang menjadi program pemerintah dan supaya masyarakat luas bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik supaya tidak terjadi penyelewengan oleh para aparat birokrasi kita.BERIKUT APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA:1. MANajemen integrasi danperTukaRAn data (MANTRA)Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API (Application Programming Interface). Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi.Sampai saat ini aplikasi MANTRA telah digunakan di :1. Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri2. BNP2TKI3. Kementerian Komunikasi dan Informatika4. Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan6. LKPP7. Kementerian Luar Negeri8. Pemkab Bangka9. Pemkot Pekalongan10. Pemprov Jawa BaratInstansi yang ingin menggunakan aplikasi MANTRA dapat menghubungi Direktorat e-Government untuk selanjutnya mengirimkan surat resmi kepada Direktur e-Government perihal permohonan pemanfaatan, bimbingan teknis dan instalasi Aplikasi MANTRA.2. Administrasi perkantoran MAYA (siMAYA)Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Ende, Pemkab Banyuasin, Pemkot Tegal, Pemkab Pasaman, Direktorat PII (Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo) dan Pemprov Jawa Tengah. Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metodecloud computingdan metodenon cloud computing.

3. PegawaiNegeriSipilMail (PNSMail)Layanan email yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB.4. PrivateNetworkSecurityBox (PNSBox)Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security), digunakan ISP lokal danPNSBoxsebagai router.Pemanfaatan PNS Box :1. Interkoneksi lintas instansi pemerintahan2. Interkoneksi lintas data center3. ImplementasiContent Delivery Network(CDN)4. ImplementasiHigh Availabilitylintas lokasi5. Interoperabilitas aplikasi lintas pemerintahan6.Disaster Recovery Center(DRC)7. VoIP danVideo Conference8. Pertukaran data secara lokal (file sharing) Sampai saat ini, PNSBox telah diinstal di : 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Keuangan Ditjen Pajak 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan 6. Diskominfo Provinsi Jawa Barat 7. Diskominfo Kota Malang 8. Diskominfo Kota Lamongan 9. Diskominfo Kabupaten Demak10. Diskominfo Kota Surabaya11. Diskominfo Provinsi Jawa Timur12. Diskominfo Kabupaten Banyuasin13. Diskominfo Kota Surakarta14. Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman15. Diskominfo Provinsi Riau16. Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika17. SePP Kementerian Komunikasi dan Informatika18. Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara19. Dishubkominfo Provinsi DI Yogyakarta20. Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan21. Diskominfo Provinsi Sumatera BaratSumber dari : (http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3319/Aplikasi+e-Government/0/e_government#.VW1oIEZJzTm)

Dibalik infrastuktur dan aplikasi diatas yang sudah tergolong kompleks dan bagus, salah satu yang juga baru marak di lingkungan pemerintahan kita adalah pengadaan e-budgeting. Pengadaan e-budgeting tersebut sangat bagus dilaksanakan di jaman sekarang ini. Apalagi diadakan di Indonesia yang terkenal sebagai negara yang sangat korup bahkan masuk 10 besar negara terkorup di dunia. Dengan e-budgeting, semua dana yang masuk dan keluar dalam pemerintahan bisa diketahui oleh masyarakat luas dan semua orang bisa mengaksesnya secara personal.Namun entah kenapa malah justru program ini tidak disukai oleh sebagian birokrat kita. Atau mungkin mereka takut ketahuan dalam rencana korupsinya. Tapi disisi lain ini sangat bermanfaat dan harus diadakan oleh setiap imstansi pemerintahan yang ada di Indonesia untuk memangkas angka korupsi yang terus meningkat di negara kita Indonesia.Dengan penerapan e-government di negara kita juga bermanfaat untuk saling tukar pikiran antara pemerintah dan masyarakat. Disini masyarakat bisa menyampaikan uneg-unegnya kepada pemerintah secara langsung mungkin melalui e-mail ataupun lewat media social seperti twitter atau facebook dan kemudian diharapkan pemerintah bisa meresponnya seperti yang dilakukan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Beliau membuka akun twitter pribadinya untuk umum, jadi masyarakat Bandung jika mempunyai uneg-uneg tidak perlu datang ke kantor peemrintahan atau mealui demo, tetapi cukup lewat media social agar pendapatnya bisa sampai ke orang nomor satu di Bandung tersebut.

B. Dampak pelaksanaan e-government dalam birokrasi di IndonesiaDalam pelaksanaan e-government tentu memunculkan berbagai dampak entah itu dampak negative maupun dampak positif yang kemungkinan dapat muncul. Berikut adalah dampak-dampak dari penerapan E-governmentsebagai berikut.1. Kepedulian terhadap stakeholder Implementasi e-governmentTelah dinilai oleh pengusaha meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, dalam hal ini dunia bisnis. Peningkatan kualitas ini maupun dalam pemahaman prosedur layanan yang lebih baik oleh petugas, citra petugas yang lebih baik dalam melayani, dan perbaikan lingkungan pelayanan. Selain penggunaan sistem informasi yang memudahkan dalam melayani, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan informasi terkait prosedur layanan baik di situs web maupun di kantor pelayanan dalam bentuk poster yang ditempel pada dinding. Lingkungan pelayanan juga ditingkatkan kenyamanannya dengan berbagai tambahan fasilitas.

2. Efektifitas dan efisien Efektivitas dan efisiensi layanan ini dapat dilihat dari layanan yang tepat waktu, cepat, sama untuk semua pengguna layanan, termasuk penerbitan peraturan yang memudahkan pengusaha. Beberapa contoh yang dapat menunjukkan peningkatan kualitas layanan e-Governmentuntuk dunia bisnis yang diberikan Pemerintah berdasarkan efektifitas dan edisiensi kinerja pemerintah adalah: a) Adanya keadilan untuk mendapatkan layanan, ini ditunjukkan dengan budaya antri, di mana setiap pelaku bisnis yang datang diwajibkan mengambil kartu antrian sehingga tidak ada perbedaan pemberian layanan. b) Petugas mempunyai kemampuan dalam memberikan layanan, hal ini ditunjukkan dengan adanya pelatihan kepada pemberi layanan yang diberikan oleh c) Layanan yang diberikan sudah cepat karena pada kantor pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas tidak perlu lagi menjelaskan prosedur pelayanan karena prosedur layanan telah diberitahukan melalui Internet dan ditempelkan di dinding loket pelayanan. d) Kedisiplinan petugas dan pemberian layanan tepat waktu meningkat karena Pemerintahan mempunyai aplikasi sistem informasi yang cukup baik.

3. Partisipasi masyarakat Seperti halnya kepedulian kepada staksholder,efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat juga terbukti meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government. Pada pegusaha menilai bahwa setelah implementasi e-government, pemerintah merasa memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih baik dengan memberikan kesempatan dalam memberikan saran dalam pengambilan keputusan. Kanal komunikasi pun telah dipermudah. Contoh inisitiatif e-governmentuntuk dunia bisnis yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah: SMS center dan forum diskusi online. Kedua hal ini memungkinkan masyarakat memberikan kritis dan saran kepada pemerintah.

4. Akuntabilitas Para pengusaha menilai bahwa Pemerintah setelah implementasi e-government, menjadi lebih akuntabel. Akuntabilitas ini ditandai dengan berbagai indikator, termasuk respon terhadap keluhan , kejelasan program pemerintah untuk dunia bisnis, standarisasi proses layanan, pembuatan kebijakan yang relevan, dan perbaikan kualitas layanan secara berkesinambungan. Pemerintah memperbaiki layanan dengan berbagai usaha seperti penambahan aplikasi/sistem informasi. Selain itu pengusaha menerima laporan tindak lanjut atas keluhan yang dimasukkan kepada pemerintah.

5. Transparansi Transparansi juga dinilai meningkat secara signifikan setelah implementasi e-government. Pengusaha menilai bahwa informasi tentang hak dan kewajiban, peraturan, persyaratan dan biaya layanan untuk dunia bisnis dalam diperoleh dengan mudah.juga dinilai aktif menyebarluaskan informasi. Melalui situs web, Pemerintah memberikan beragam informasi yang terkait dengan dunis bisnis, seperti peluang investasi dan prosedur layanan. Selain menggunakan Internet, penyebarluasan informasi juga dilakukan dilakukan dengan aktif dengan bantuan media elektronik.

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan(Dana)B. Saran 1. Memperkaya studi kajian dengan hasil penelitian terbaru guna mempermudah proses analisa tingkat kematangan baik dari sisi input maupun output dari setiap proses dalam menghasilkan kualitas layanan yang efektif. 2. Menambah tolak ukur baru untuk dijadikan parameter dalam melakukan analisa tingkat kematangan. 3. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan system ICT (Information and Communication Technology) yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah dengan efektif dan efisien.4. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih berani melakukan eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasi dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.5. Mengingat teknologi informasi berubah secara cepat maka perlu adanya upaya untuk mengikuti laju perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan tetap terjaga terutama untuk memastikan agar sumber daya aparatur senantiasa mempunyai kapasitas yang memadai dalam mengontrol perkembangan teknologi tersebut6. Komitmen untuk mengimplementasikan e-government lebih diupayakan lagi untuk mewujudkan pemberian pelayanan sampai dengan pelayanan elektronik secara penuh berupa pengambilan keputusan dan full-electronic delivery service sehingga tidak hanya terbatas pada tingkatan penyediaan informasi dan layanan fasilitas mendownload formulir yang dibutuhkan.7. Demi peningkatan terhadap pemberian informasi kepada masyarakat, pemerintah maupun swasta hendaknya data-data yang ada senantiasa untuk selalu diperbaharui (Update).8. Sebaiknya Pemerintah lebih intensif dalam mengadakan kampanye sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal, mengetahui dan memanfaatkan fasilitas dari sistem informasi yang tersedia melalui jaringan internet.Dari permasalahan dan kebutuhan akan sistem e-government di Indonesia, maka diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan e-gov dengan penyempurnaan konsep dan strategi. Bila dilakukan lebih serius dan adanya komitmen dari pemerintah maka pelaksanaan e-gov pada gilirannnya akan dapat memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya good governance dan clean governance.

Daftar PustakaSajogjo dan Pudjiwati Sajogjo.1982. Sosiologi Pedesaan. jogjakarta: Gadjah Mada University Press

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta. PT.Gramedia.

Muchlis Hamdi. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

Paolo Rondo. 2007. Comparing Regions, Cities, and Communities: Local Government Benchmarking as an Instrument for Improving Performance and Competitiveness. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), 2007, article 13.

Sri Yuliani. 2003. Netralitas Birokrasi: Alat Politik atau Profesionalisme. Jurnal Dinamika. Volume 3 Nomor 2. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS

1. hndryst.blog.binusian.org/files/2014/03/E-Goverment.doc2. http://www.academia.edu/9484738/makalah_pelayan_E-goverment_di_Indonesia3. http://kominfo.kotabogor.go.id/post/single/574. http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3319/Aplikasi+e-Government/0/e_government#.VW1oIEZJzTm

(TAMBAHI DEWE CAH DAFPUS KALIAN !!)