daftar isi - salatiga · 2019. 9. 10. · gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit...

Evaluasi RKPD Kota Salatiga Semester I Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Maksud ............................................................................... 1

1.3 Tujuan ................................................................................ 2

1.4 Sistematika ......................................................................... 2

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2017-2022 DAN PRIORITAS

DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017........................ 3

2.1 Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 ................. 3

2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019.

................................................................................................ 31

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 ................................ 35

3.1 Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD Tahun

2019 dengan APBD Tahun 2019 .................................. .....35

3.2 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan

Dana................................................................................. 36

3.3 Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam

RPJMD Tahun 2017-2022 dengan RKPD Tahun 2019 ...... 44

3.4 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan

yang Tercantum dalam RKPD Tahun 2019 dengan APBD

Tahun 2019 ...................................................................... 46

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN ........................................... 53

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 54

BAB VI PENUTUP .................................................................................. 56

LAMPIRAN ................................................................................................

Evaluasi RKPD Kota Salatiga Semester I Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi

semua stakeholder pembangunan Kota Salatiga terutama bagi Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA)

sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perencanaan.

Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas

pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada

akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat dan, usulan

kegiatan dari OPD dalam musrenbang, serta kebijakan pengelolaan

keuangan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat dalam RKPD merupakan

bentuk perencanaan bottom up merupakan bentuk partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini perlu dijaga

terus-menerus dalam rangka menjamin kepedulian dan rasa memiliki

masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Usulan kegiatan dari OPD merupakan bentuk dari alur

perencanaan top down dan teknokratis. Hal ini berarti usulan kegiatan

yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dan penjabaran dari

perencanaan di atasnya dalam hal ini perencanaan di tingkat propinsi

dan tingkat pusat selain itu perencanaan yang dilakukan telah melalui

alur perencanaan.

Kedua jenis usulan seperti yang dibahas pada alinea

sebelumnya harus disinkronkan dengan kebutuhan pendanaannya. Hal

ini penting untuk dikedepankan mengingat kemampuan daerah untuk

membiayai pembangunan terbatas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perlu

untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara RKPD dengan usulan

kegiatan dari masyarakat dalam Musrenbang dan usulan kegiatan dari

OPD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

1.2. Maksud

Maksud dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah :


1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara

perencanaan dan penganggaran.

2. Memperoleh gambaran efektifitas perencanaan yang bersifat bottom

up, top down, partisipatif, dan teknokratis.

3. Memperoleh gambaran keseluruhan pembangunan mulai dari

proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan sehingga

menjadi dasar evaluasi tahun berikutnya.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD ini adalah menilai dan

memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas

daerah dalam RKPD Tahun 2019 dan sasaran RPJMD dapat dicapai

dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional

Tahun 2019.

1.4. Sistematika

Sistimatika penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2017-2022 DAN

TAHUNAN (2019)

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI PENUTUP


BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2017-2022 DAN PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

2.1. Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2017-2022

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota

Salatiga yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi

dan arah kebijakan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 mendatang

menurut misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan

SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

Strategi:

a. Meningkatkan akses dan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Non Formal melalui peningkatan kondusifitas

sekolah, peningkatan peran dan kompetensi guru, peningkatan

aktivitas orang tua dalam pendidikan anak, dan optimalisasi

peran pemerintah serta swasta.

b. Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan

kelestarian warisan budaya kota salatiga melalui penyadaran

masyarakat akan pelestarian warisan budaya dan kesenian di

Kota Salatiga, Meningkatkan aktivitas seni dan budaya di Kota

Salatiga.

c. Meningkatkan tata kelola perpustakaan dan minat baca

masyarakat melalui, lomba membaca dan resume buku,

meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah,

masyarakat dan sekolah, meningkatkan pengelolaan

perpustakaan daerah, masyarakat dan sekolah.

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kondusifitas sekolah terutama pada penyediaan

dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran

pada PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non Formal

b. Peningkatan peran dan komptensi guru terutama Komptensi

pedagogi Guru PAUD, SD dan SMP.

c. Peningkatan peran Orang tua akan pentingnya pendidikan

terutama pada pedidikan karakter

d. Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama untuk


menunjang pendidikan karakter

e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya

dan kesenian dengan budaya dan seni khas Salatiga.

f. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada

Kesenian Tradisional dan budaya lokal

g. Peningkatan minat baca masyarakat dengan fokus pada

masyarakat generasi muda dan pelajar

h. Peningkatan dan pengembangan perpustakaan msyarakat dan

sekolah terutama pada kelurahan yang pengelolaan

perpustakaannya belum optimal baik perpustakaan kelurahan

maupun masyarakat.

i. Peningkatan pembinaan tatakelola perpustakaan terutama pada

perpustakaan masyarakat dan sekolah.

j. Pengembangan Perpustakaan Daerah terutama pada penyediaan

dan pengembangan e-library dan perpustakaan on line

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan

keluarga berencana

Strategi:

a. Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan

pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan

tingkat pertama dan rujukan, peningkatan perilaku dan

kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan,

penurunan penyakit tidak menular pada ibu hamil.

b. Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup

sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat,

pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan

cakupan bayi dengan ASI Eksklusif.

c. Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas

lingkungan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan

penjakauan penemuan kasus penyakit menular, dan tidak

menular, peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam

penanganan penyakit.

d. Mengendlaikan pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi ntuk

mengatur kehamilan, meningkatkan kesadaran yang baik pada

remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan layanan

keluarga berencana.


Arah Kebijakan:

a. Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca

kelahiran baik pada ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan

di tingkat pertama.

b. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan gizi buruk,

stunting balita dan gizi lebih.

c. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penemuan

penyakit menular (TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan

perilaku hidup sehat.

d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus

meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan partisipasi

KB Pria.

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas

wilayah

Strategi:

a. Menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tentram ditengah

masyarakat, melalui langkah-langkah penegakan aturan,

penertiban, pengawasan, pemantauan untuk pencegahan

gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit

masyarakat yang meresahkan secara intens dan berkelanjutan,

didukung penguatan koordinasi dengan seluruh mitra terkait.

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kenyamanan dan kemanan wilayah dengan

prioritas pada penegakan regulasi daerah, dan peningkatan

upaya preventif

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur

perkotaan yang berwawasan lingkungan

Strategi:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui

penyusunan dokumen RDTRK, RTBL, penataan kawasan

strategis perkotaaan, penataan wajah kota, dan pembangunan

landmark kota.

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui

peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan

trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum,


pengembangan sistem management dan rekayasa lalu lintas

serta pengembangan angkutan massal

d. Meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi pertanian melalui

pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi secara intensif,

pengelolaan sarana prasarana pengairan, dan peningkatan

peran paguyupan pengguna air dalam pengelolaan jaringan

irigasi

e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah

dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi,

sosialisasi dan pengawasan secara intensif, serta pemantauan

status mutu air, udara dan tanah.

f. Menerapkan kreatifitas yang mendukung infrastruktur kota.

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan

jembatan dengan kondisi rusak berat.

b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang

perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis

perkotaan.

c. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada

perbaikan sarana dan prasaran perhubungan.

d. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus rehabilitasi

jaringan irigasi yang rusak.

e. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/

perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-

sentra industri dan kawasan permukiman.

f. Memperbaiki Kerangka Kebijakan Inovasi dibidang infrastruktur

kota.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan

lingkungan permukiman kota

Strategi:

a. Meningkatnya ketersediaan dan pemenuhan perumahan melalui

penyediaan rumah layak huni dan terjangkau yang di lengkapi

dengan sarana sanitasi dan air bersih

b. Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui penyadaran

dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola

lingkungan, membangun keterpaduan progam bidang

lingkungan hidup, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan


infrastruktur publik.

Arah Kebijakan:

a. Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau yang di lengkapi

dengan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga baru.

b. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada

peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat,

perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase,

persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari

pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Strategi:

a. Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan Koperasi

melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta

pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar.

b. Meningkatkan kuantitas dan daya saing industri melalui

fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan

teknologi produksi, dan peningkatan kualitas produk.

c. Meningkatkan kinerja perdagangan melalui pengembangan

jaringan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

d. Meningkatkan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk

wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata

e. Meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan dan

peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi

penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok

ternak.

f. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana

produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan

teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara

Pembenihan Ikan yang baik (CPIP)

g. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong

masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman.

h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

wilayah melalui fasilitasi penyediaan stimulan dana

pembangunan


i. Mengembangkan teknoprener, klasteri ndustri, jaringan inovasi

dan memperkuat ekosistem inovasi

Arah Kebijakan:

a. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan

lembaga Koperasi terutama kemampuan dalam mengakses

permodalan dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan

pemasaran produk.

b. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku,

penggunaan teknologi produksi, dan peningkatkan kualitas

produk diprioritaskan para produk-produk unggulan Kota

Salatiga

c. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran

produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana

perdagangan yang sesuai standar

d. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada

pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan

atraksi wisata berbasis seni budaya daerah

e. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan

dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan

prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan

dan peternakan.

f. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan,

penguatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Pembudidaya

dan Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha

perikanan

g. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang

dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk

penyediaan pangan alternatif, dan diversifikasi produk pangan.

h. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan

guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada

pembangunan tingkat kelurahan

i. Memperbaiki Kerangka Kebijakan Inovasi dibidang,

kewirausahaan, klaster UMKM, Jaringan Inovasi dan ekosistem

inovasi.

7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik

investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.

Strategi:


a. Peningkatan realisasi investasi dalam mendorong perluasan

kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang

kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan

serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

Arah Kebijakan:

a. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan

penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu

dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya

dukung sarana dan prasarana investasi, penyediaan tenaga

kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem

informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi.

informasi

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan

perlindungan anak.

Strategi:

a. Memberdayakan masyarakat agar mandiri menyelesaikan

masalah-masalah sosial yang timbul dilingkungannya,

mengembangkan usaha kesejahteraan sosial, memperkuat

jaringan lembaga serta memperkuat kapasitas PSKS dan TKSK

dalam membangun kesejahteraan PMKS.

b. Pemenuhan hak-hak anak melalui pencegaha, pelayanan,

pemberdayaan, sinkronisasi program dan kegiatan maintreaming

PUHA, penguatan kelembagaan, dan mendorong gerakan

perlindungan bagi anak.

c. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui

PPRG, peningkatan pendapatan perempuan, peningkatan jumlah

perempuan di legislatif, dan pencegahan, pelayanan serta

pemberdayaan perempuan rentan.

Arah Kebijakan:

a. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pencapaian

kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS

untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS

b. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada

anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel, dan anak-

anak rentan.

c. Penguatanpengarusutamaan gender dengan fokus pada

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai


bidang pembangunan .

d. Memperbaiki Kerangka Kebijakan Inovasi di bidang layanan

publik berbasis TIK.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

Strategi:

a. Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas

b. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi

informasi berbasis website dana plikasi.

c. Peningkatan kompetensi SDM melalui penerapan budaya kerja,

optimalisasi pendidikan dan pelatihan

d. Peningkatan kualitas e-goverment melalui peningkatan kapasitas

aparatur dan partisipasi masyarakat dalam penggunaaan

pelayanan e-government

e. Peningkatan sistem pengawasan internal, pengelolaan keuangan

dan asset daerah yang optimal yang didukung dengan

perencanaan dan evaluasi yang sinergitas dan berkualitas

f. Peningkatan kapasitas aparatur perencana serta peningkatan

kualitas pelaporan dan evaluasi pembangunandaerah

g. Pengembanan pelayanan public berbasis TIK

Arah Kebijakan:

a. Pelayanan publik yang berkualitas dengan focus pada

peningkatan standar pelayanan (SP, SPP dan SOP) layanan

public serta kualitas sumberdaya manusia yang melayani

langsung masyarakat.

b. Optimalisasi layanan yang berkaitan dengan layanan dasar

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

c. Optimalisasi website dan inovasi aplikasi layanan yang efekti,

fefisien, up to date serta dekat dengan masyarakat

d. Pengembangan website dengan fokus pada Pengembangan

Website untuk kelurahan.

e. Peningkatkan komptensi dan profesionalisme aparatur dengan

focus pada penerapan manajemen ASN dengan konsisten.

f. Peningkatkan budaya integritas, budaya kinerja, dan

pelaksanaan dan pengembangan SOP dan SPP.

g. Penyediaan system dan infrastruktur e-Gov yang mutahir dan


terintegrasi.

h. Peningkatan penerapan open government dengan focus pada

pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka.

i. Pengembangan Sistem peningkatan kompetensi APIP.

j. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan focus pada

optimalisasi system informasi perencanaan pembangunan

daerah.

k. Peningkaan ketersediaan data pendukung perencanaan

pembangunan, utamanya pada indikator kunci pembangunan

daerah.

l. Memperbaiki Kerangka Kebijakan Inovasi di bidang layanan

publik berbasis TIK.


Tabel 2.1. Hubungan Misi dengan Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan, mewujudkan

SDM yang handal dan

menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya.

Meningkatkan kualitas ekosistem

pendidikan Anak usia dini, pendidikan

dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat

Meningkatnya Akses dan kualitas PAUD,

Pendidikan dasar dan pendidikan non

formal bagi masyarakat

Rata-rata Lama Sekolah

Meningkatkan akses dan kualitas PAUD

Dikdas dan Pendidikan Non

formal melalui Peningkatan kondusifitas sekolah,

peningkatan peran dan kompetensi guru,

peningkatan aktivitas orang tua dalam

pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah serta

swasta.

Peningkatan kondusifitas

sekolah terutama pada penyediaan

dan perbaikan sarana dan prasarana

penunjang pembelajaran pada

PAUD, Dikdas dan Pendidikan Non

Formal

Harapan Lama Sekolah

Peningkatan peran dan komptensi

guru terutama Komptensi

paedagogi Guru PAUD, SD dan

SMP.

Peningkatan peran Orang tua akan

pentingnya pendidikan



Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

terutama pada

pedidikan karakter

Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama

untuk menunjang pendidikan

karakter

Meningkatkan apresiasi pada seni dan karyabudaya

serta melestarikan, mengembangkan dan

memanfaatkanwarisan budaya Kota

Salatiga

Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya

dan kelestarian warisan budaya kota

salatiga

Persentase Kelompok Kesenian dan budaya yang

aktif.

Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya

dan kelestarian warisan budaya kota

salatiga melalui penyadaran

masyarakat akan pelestarian warisan budaya dan kesenian

di Kota Salatiga, Meningkatkan

aktivitas seni dan budaya di kota

salatiga.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan

pelestarian budaya dan kesenian

dengan budaya dan seni khas

salatiga. Peningkatan

aktivitas kesenian dan budaya

dengan fokus pada Kesenian

Tradisional dan budaya lokal

Meningkatkan kualitas Pelayanan

perpustakaan dan budaya minat baca

masyarakat

Meningkatnya tata kelola perpustakaan

dan minat baca masyarakat

Persentase Peningkatan

Kunjungan Perpustakaan

Meningkatkan tatakelola

perpustakaan dan minat baca

masyarakat melalui,

Peningkatan minat baca masyarakat

dengan fokus pada masyarakat

generasi muda dan




lomba membaca dan

resume buku, meningkatkan sarana dan prasarana

perpustakaan daerah, masyarakat

dan sekolah, meningkatkan

pengelolaan perpustakaan daerah, masyarakat

dan sekolah.

pelajar

Peningkatan dan pengembangan

perpustakaan msyarakat dan

sekolah terutama pada kelurahan

yang pengelolaan perpustakaannya belum optimal baik

perpustakaan kelurahan maupun

masyarakat.

Peningkatan pembinaan

tatakelola perpustakaan

terutama pada perpustakaan

masyarakat dan sekolah.

Pengembangan

Perpustakaan Daerah terutama

pada penyediaan




dan pengembangan

e—library dan perpustakaan on

line 2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan kesehatan

masyarakat dan keluarga

berencana

Meningkatkan gerakan kesehatan masyarakat dan

pengendalian pertumbuhan

penduduk

Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak

Angka Kematian Ibu

Menurunkan kematian ibu dan anak melalui

peningkatan pelayanan kesehatan

ibu dan anak di pelayanan kesehatan

tingkat pertama dan rujukan, peningkatan perilaku dan

kepedulian masyarakat terkait

keselamatan ibu melahirkan,

penurunan penyakit tidak menular pada ibu hamil

Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari

pertama pasca kelahiran baik

pada ibu dan bayi, peningkatan

kualitas layanan di tingkat pertama

Angka Kematian Bayi

% Gizi Buruk Menurunkan gizi

buruk melalui gerakan masyarakat

hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi

masyarakat, pemberian dan

Penurunan gizi

buruk difokuskan pada penanganan

gizi buruk, stunting balita dan gizi lebih




perawatan pada

kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI

Eksklusif

IR (Incident Rate) TB per 100.000

penduduk

Penurunan penyakit menular melalui

peningkatan kualitas lingkungan sehat,

perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan

penjakauan penemuan kasus

penyakit menular, dan tidak menular,

peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan

penyakit

Penurunan angka kesakitan di

fokuskan pada penemuan penyakit

menular (TB, HIV AIDS), pengendalian

lingkungan dan perilaku hidup

sehat.

Angka Penemuan HIV AIDS

Terkendalinya

pertumbuhan penduduk

Laju Pertumbuhan

Penduduk

Mengendlaikan

pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam

penggunaan alat

Mengendalikan

pertumbuhan penduduk dengan fokus

meningkatkan jumlah peserta KB

baru, peningkatan

TFR (Total Fertility

Rate)




kontrasepsi ntuk

mengatur kehamilan, meningkatkan kesadaran yang baik

pada remaja tentang kesehatan

reproduksi, peningkatan layanan

keluarga berencana

partisipasi KB Pria.

3. Meningkatkan ketentraman,

ketertiban dan kondusifitas

wilayah

Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang

tentram, tertib dan aman guna

menunjang efektifitas pembangunan

Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum,

perlindungan masyarakat serta

wilayah yang kondusif

Indeks kriminalitas Menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tentram ditengah

masyarakat, melalui langkah-langkah

penegakan aturan, penertiban,

pengawasan, pemantauan untuk pencegahan

gangguan, potensi konflik serta

pemberantasan penyakit masyarakat

yang meresahkan secara intens dan berkelanjutan,

didukung penguatan koordinasi dengan

seluruh mitra terkait

Peningkatan kenyamanan dan kemanan wilayah

dengan prioritas pada penegakan

regulasi daerah, dan peningkatan

upaya preventif

Cakupan

Penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah

Cakupan Patroli

Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat




kualitas penataan ruang

dan infrastruktur

perkotaan yang

berwawasan lingkungan

Meningkatkan

kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam

mendukung pertumbuhan wilayah

secara merata

Meningkatnya

kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang

memadai untuk kenyamanan dan

kelancaran transportasi

Persentase jalan

dalam kondisi baik

Meningkatkan

kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui

pembangunan dan rehabilitasi jalan dan

jembatan

Peningkatan

kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan

dengan kondisi rusak berat

Persentase jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah Perda RDTRK yang ditetapkan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

penataan ruang melalui penyusunan

dokumen RDTRK, RTBL, penataan

kawasan strategis perkotaaan, penataan wajah kota, dan

pembangunan landmark kota.

Peningkatan kualitas perencanaan dan

penataan ruang perkotaan dengan

prioritas pada penataan kawasan

strategis perkotaan

Jumlah Perda RTBL

yang ditetapkan

Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Meningkatkan

jaringan dan pelayanan transportasi kota

secara terpadu

Penyediaan dan

optimalisasi sarana trasnportasi Massal yang

Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Tersediannya

angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan

Meningkatkan

kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana

dan prasarana perhubungan,

penataan trayek, peningkatan kualitas

Peningkatan

pelayanan perhubungan dengan prioritas

pada perbaikan sarana dan

prasaran perhubungan Persentase




kendaraan

angkutan umum yang memenuhi

persyaratan teknis dan laik

jalan.

pelayanan angkutan

umum, pengembangan sistem management dan

rekayasa lalu lintas serta pengembangan

angkutan massal

Meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana pengairan dalam rangka mendukung

peningkatan produksi pertanian.

Meningkatnya kuantitas dan fungsi

sarana prasarana pengairan

Persentase jaringan irigasi kondisi baik

Meningkatkan ketersediaan air

irigasi bagi pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi,

rehabilitasi secara intensif, pengelolaan

sarana prasarana pengairan, dan

peningkatan peran paguyupan pengguna air dalam pengelolaan

jaringan irigasi

Peningkatan kinerja pelayanan irigasi

dengan fokus rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.

Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup, udara, tanah dan air yang diakibatkan oleh

aktivitas pembangunan dan

kegiatan industri

Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

Meningkatkan kesadaran pelaku

usaha dalam upaya mencegah dampak

pencemaran lingkungan hidup

melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara

Peningkatan pengawasan dan

pengendalian pencemaran/ perusakan

lingkungan hidup dengan fokus pada

pada sentra-sentra industri dan Persentase jumlah




usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan pencemaran udara

intensif, serta

pemantauan status mutu air, udara dan tanah.

kawasan

permukiman

Persentase Penyelesaian

pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan

/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

5. Meningkatkan

kualitas pelayanan air

bersih, sanitasi

dan lingkungan permukiman

kota

Mewujudkan sarana

dan prasarna perumahan,

permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi

masyarakat dalam rangka peningkatan

kualitas hidup.

Meningkatnya

keterpenuhan dan pemeratan

kebutuhan sarana prasarana perumahan dan

sanitasi sebagai kebutuhan dasar

masyarakat Kota Salatiga.

Proporsi rumah

tangga dengan rumah layak huni

Meningkatnya

ketersediaan dan pemenuhan

perumahan melalui penyediaan rumah layak huni dan

terjangkau yang di lengkapi dengan

sarana sanitasi dan air bersih.

Penyediaan rumah

layak huni dan terjangkau yang di

lengkapi dengan sarana sanitasi dan air bersih

difokuskan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah dan

Proprosi rumah

tangga dengan akses sanitasi layak

Proprosi rumah tangga dengan

akses air bersih




keluarga baru.

Meningkatnya kondisi

permukiman yang sehat dan berwawasan

lingkungan.

Prosentase luasan

kawasan kumuh perkotaan.

Menurunkan kawasan

kumuh perkotaan melalui penyadaran dan peningkatan

kemampuan masyarakat dalam

mengelola lingkungan,

membangun keterpaduan progam bidang lingkungan

hidup, kesehatan, pemberdayaan

ekonomi dan infrastruktur publik.

Penataan kawasan

kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan

pengetahuan lingkungan sehat

bagi masyarakat, perbaikan

infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase,

persampahan yang didukung berbagai

program sinergitas dari pemerintah

provinsi maupun pemerintah pusat.

6. Mengembangkan ekonomi

kerakyatan

yang berorientasi

pada Usaha Menengah,

Kecil dan Mikro.

Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan perkapita

penduduk

Meningkatnya kuantitas dan daya

saing UMKM, koperasi dan Industri

Persentase pertumbuhan

UMKM

Meningkatkan kuantitas dan daya

saing UMKM dan Koperasi melalui

penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta

pengembangan kemitraan usaha

dengan usaha besar.

Penguatan kapasitas dan

ketrampilan pelaku UMKM dan

lembaga Koperasi terutama kemampuan dalam

mengakses permodalan dan

meningkatkan produktivitas,

Persentase koperasi

sehat




kualitas dan

pemasaran produk.

Persentase pertumbuhan

Industri

Meningkatkan kuantitas dan daya

saing industri melalui fasilitasi kemudahan

penyediaan bahan baku, penggunaan

teknologi produksi, dan peningkatan kualitas produk.

Peningkatan fasilitasi

kemudahan penyediaan bahan

baku, penggunaan teknologi produksi,

dan peningkatkan kualitas produk diprioritaskan para

produk-produk unggulan Kota

Salatiga Meningkatnya kinerja

perdagangan Persentase kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

Meningkatkan kinerja perdagangan melalui pengembangan

jaringan pemasaran dalam negeri dan luar

negeri.

Peningkatan fasilitasi pengembangan

jaringan pemasaran produk-

produk unggulan Kota Salatiga dan

penyediaan sarana perdagangan yang sesuai standar

Meningkatnya

kunjungan wisata pada berbagai

destinasi unggulan

Tingkat Kunjungan

wisata

Meningkatkan

kunjungan wisata melalui diversifikasi

produk wisata yang

Peningkatan

diversifikasi produk wisata dengan

fokus pada




mencakup destinasi

dan atraksi wisata

pengembangan

destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan

atraksi wisata berbasis seni

budaya daerah Meningkatnya

produktivitas

pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan

masyarakat

Produktivitas pertanian

Meningkatkan produktivitas

pertanian/perkebunan dan peternakan melalui fasilitasi

sarana produksi, revitalisasi

penyuluhan dan pemberdayaan

kelompok tani dan kelompok ternak.

Peningkatan fasilitasi sarana

produksi, revitalisasi penyuluhan dan

pemberdayaan kelompok tani dan

kelompok ternak dengan prioritas

pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebu

nan dan peternakan.

Produksi perikanan

budidaya

Peningkatan produksi

perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan,

penguatan kapasitas dan keterampilan

teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Peningkatan

fasilitasi sarana produksi perikanan,

penguatan kapasitas dan

keterampilan Kelompok




dan Cara

Pembenihan Ikan yang baik (CPIP)

Pembudidaya dan

Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra

usaha perikanan Skor PPH Meningkatkan pola

pangan harapan

dengan mendorong masyarakat untuk

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman.

Peningkatan konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, seimbang

dan aman dengan fokus pada pemanfaatan

pekarangan untuk penyediaan pangan

alternatif, dan diversifikasi produk

pangan. Meningkatnya

keberdayaan masyarakat dalam

pembangunan

Persentase swadaya

masyarakat terhadap total

program pemberdayaan

masyarakat

Meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam

pembangunan wilayah melalui

fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan

Peningkatan

fasilitasi penyediaan

stimulan dana pembangunan

guna mendorong partisipasi masyarakat dengan

fokus pada pembangunan

tingkat kelurahan




kerjasama, daya saing

daerah dan daya tarik

investasi dan

memperluas akses lapangan

pekerjaan.

Mewujudkan

pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada

peningkatan kerjasama antar

daerah dan antar pelaku investasi

dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

Meningkatnya

realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah.

Persentase

kenaikan nilai investasi PMA

Peningkatan realisasi

investasi dalam mendorong perluasan kesempatan kerja

daerah melalui penciptaan iklim

usaha yang kondusif, menciptakan

kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan

tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

Menetapkan

regulasi yang memberikan berbagai

kemudahan penanaman modal,

optimalisasi instansi perijinan

terpadu dalam percepatan pelayanan

perijinan, meningkatkan daya

dukung sarana dan prasarana

investasi, penyediaan tenaga kerja yang terampil

dan melakukan pengembangan

sistem informasi investasi dan

tenaga kerja berbasis teknologi. informasi

Persentase kenaikan nilai

investasi PMDN

Tingkat pengangguran

terbuka

8. Meningkatkan

kesejahteraan

sosial, kesetaraan

Meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat dalam

mencegah dan

Memulihnya fungsi

sosial dalam rangka mencapai

kemandirian PMKS

Cakupan

penanganan PMKS

Memberdayakan

masyarakat agar mandiri

menyelesaikan

Peningkatan

partisipasi stakeholder dalam

pencapaian



Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan gender dan

perlindungan anak.

menangani masalah

kesejahteraan sosial.

masalah-masalah

sosial yang timbul dilingkungannya, mengembangkan

usaha kesejahteraan sosial, memperkuat

jaringan lembaga serta memperkuat

kapasitas PSKS dan TKSK dalam membangun

kesejahteraan PMKS.

kesejahteraan

sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS

untuk makin mandiri, serta

sinergitas lembaga pengelola PMKS

Meningkatkan perlindungan,

pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian

kesetaraan dan keadilan gender.

Meningkatnya cakupan hak-hak

anak

Score capaian KLA Pemenuhan hak-hak anak melalui

pencegaha, pelayanan,

pemberdayaan, sinkronisasi program dan kegiatan

maintreaming PUHA, penguatan

kelembagaan, dan mendorong gerakan

perlindungan bagi anak.

Akserelasi pemenuhan hak-

hak anak dengan prioritas pada

anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO,

difabel, dan anak-anak rentan.

Kesetaraan dan keberdayaan

perempuan

IPG Percepatan pelaksanaan

pengarusutamaan gender melalui PPRG,

Penguatanpengarusutamaan gender

dengan fokus pada peningkatan

IDG




peningkatan

pendapatan perempuan, peningkatan jumlah

perempuan di legislatif, dan

pencegahan, pelayanan serta

pemberdayaan perempuan rentan.

kualitas hidup dan

peran perempuan di berbagai bidang pembangunan .

9. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik dan mewujudkan

tatakelola pemerintahan

yang baik (good governance)

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik yang prima, keterbukaan dan

penerapan teknologi informasi

Meningkatnya kepuasanmasyarakat

Salatiga atas pelayanan publik

yang diberikan

IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat) (skor)

Peningkatan pelayanan publik

melalui penyediaan sarana dan prasarana

pelayanan publik yang baik dan

berkualitas

Pelayanan publik yang berkualitas

dengan focus pada peningkatan

standar pelayanan (SP, SPP dan SOP)

layanan public serta kualitas sumberdaya

manusia yang melayani langsung

masyarakat. Optimalisasi

layanan yang berkaitan dengan

layanan dasar administrasi

kependudukan dan catatan sipil



Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang

akurat dan memadai

Keterbukaan

Informasi Publik (skor)

Penyediaan informasi

publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis

website dana plikasi.

Optimalisasi

website dan inovasi aplikasi layanan yang efekti, fefisien,

up to date serta dekat dengan

masyarakat Persentase PD telah

memiliki website

aktif (%)

Pengembangan website dengan

fokus pada Pengembangan Website untuk

kelurahan Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik dengan mengedepankan

prinsip-prinsip good governance dan e-government.

Meningkatnya profesionalisme dan

kompetensi sumberdaya aparatur

sipil negara (ASN) dan penerapan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan

pemerintahan

Indeks Profesionalitas ASN

(Skor)

Peningkatan kompetensi SDM

melalui penerapan budaya kerja,

optimalisasi pendidikan dan pelatihan

Peningkatkan komptensi dan

profesionalisme aparatur dengan

focus pada penerapan manajemen ASN

dengan konsisten Peningkatkan

budaya integritas, budaya kinerja,

dan pelaksanaan dan pengembangan SOP dan SPP

Skor PeGi

(Pemeringkatan E

Peningkatan kualitas

e-goverment melalui

Penyediaan system

dan infrastruktur




Goverment) peningkatan

kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat dalam

penggunaaan pelayanan e-

government

e-Gov yang mutahir

dan terintegrasi

Meningkatnya partisipasi dan

akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah

Opini BPK Peningkatan sistem pengawasan internal,

pengelolaan keuangan dan asset daerah yang optimal

yang didukung dengan perencanaan

dan evaluasi yang sinergitas dan

berkualitas

Peningkatan penerapan open

government dengan focus pada

pelaporan kinerja instansi pemerintah secara

terbuka, Pengembangan

Sistem peningkatan

kompetensi APIP Meningkatkan kualitas

perencanaan dengan focus pada

optimalisasi system informasi

perencanaan pembangunan daerah

Skor LAKIP/ LKJiP Peningkatan Peningkaan




kapasitas aparatur

perencana serta peningkatan kualitas pelaporan dan

evaluasi pembangunandaerah

ketersediaan data

pendukung perencanaan pembangunan,

utamanya pada indikator kunci

pembangunan daerah


2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Prioritas pembangunan pada dasarnya merupakan penajaman,

perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan sebelumnya

serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini

dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Agenda prioritas pembangunan Nawa Cita yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui

politik luar negeri bebes aktif, keamanan nasional yang terpercaya

dan pembangunan pertahanan Negara Tri Marta terpadu yang

dilandasi kepentingan nasional yang memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintah yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public

pada istitusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi

demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan

lembaga perwakilan rakyat.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program

“Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”

dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah

seluas 9 hektar, program rumah kampung atau rumah susun

murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat ditahun

2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-

sector strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan


kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan

aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara

proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah,

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air,

semangat bela negara dan budi pekerti, di dalam kurikulum

pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan

dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Secara regional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi

unggulan daerah berorientasi pada ekonomi kerakyatan;;

2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya

pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan

pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;

4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung

pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan

pemanfaatan energy secara berkelanjutan;

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan meperhatikan

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta

pengurangan resiko bencana;

6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan baik.

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga berdasarkan RPJPD Kota

Salatiga diprioritaskan pada :

1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi

perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan

nilai-nilai luhur masyarakat;

2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi, merata,

berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi;

3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas,

professional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya

peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi


maju;

4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan

bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu

memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan

perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi

HAM;

5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW

berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang

optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatif

serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industry;

6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan

utilitas yang sesuai dengan RTRW.

Memperhatikan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita),

prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Pemerintah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025, serta dengan berdasarkan pada

permasalahan dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka

pada tahun 2019, Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan

perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;

2. Peningkatan peran dan kompetensi guru;

3. Peningkatan peran Orang tua akan pentingnya pendidikan

terutama pada pendidikan karakter;

4. Pengembangan kurikulum muatan lokal terutama untuk

menunjang pendidikan karakter;

5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan

kesenian dengan budaya dan seni khas salatiga;

6. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada

Kesenian Tradisional dan budaya local;

7. Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca

kelahiran baik pada ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan di

tingkat pertama;

8. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan gizi buruk,

stunting balita dan gizi lebih;

9. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penemuan penyakit

menular (TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku

hidup sehat;


10. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus

meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan partisipasi KB

Pria;

11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan

perlindungan anak;

12. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pencapaian

kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS

untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS;

13. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-

anak korban kekerasan, difabel, dan anak-anak rentan;

14. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai

bidang pembangunan;

15. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam,

bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan

konsumsi energi dan protein masyarakat;

16. Peningkatan kualitas pelayanan public;

17. Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang;

18. Peningkatan kinerja perekonomian daerah melalui

Penanggulangan kemiskinan.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada Tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,30% -

5,5%;

2. Angka kemiskinan menjadi 3,71% - 4,71%;

3. Angka pengangguran sebesar 3,8% - 3,9%.


BAB III

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

3.1. Perbandingan Anggaran Setiap OPD dalam RKPD dan APBD Tahun

2019

Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga

yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sebesar Rp.563.541.461.000,-

Setelah menjadi dokumen Penetapan APBD Tahun 2019 mengalami

penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.554.897.163.000,-

Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar Rp. 5.644.298.000,-

Penurunan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun

2019 dikarenakan adanya 10 (sepuluh) OPD (baik dari APBD, Bankeu

maupun DAK), yang setelah melalui proses pembahasan anggaran,

terdapat beberapa kegiatan (hasil kesepakatan) yang perlu untuk

dilakukan pengurangan anggaran. Sedangkan alokasi Bankeu dan

DAK tahun 2019 tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan.

Tabel 3.1

PAGU ANGGARAN OPD DALAM RKPD 2019 DAN APBD 2019

NO OPD RKPD 2019 APBD 2019

1 Dinas Pendidikan 61.399.690.000 54.876.796.000

2 Dinas Kesehatan 47.636.673.000 44.224.566.000

3 Sumah Sakit Umum Daerah 132.904.842.000 137.815.999.000

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 100.904.652.000 62.722.897.000

5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

27.563.940.000 13.736.727.000

6 Satuan Polisi Pamong Praja 4.903.100.000 4.903.100.000

7 Dinas Sosial 9.132.000.000 5.632.000.000

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 3.449.560.000 2.947.960.000

9 Dinas Pangan 1.906.385.000 1.906.385.000

10 Dinas Lingkungan Hidup 42.650.000.000 60.334.017.000

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil 2.255.492.000 2.387.671.000

12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.697.898.000 3.753.005.000

13 Dinas Perhubungan 4.416.400.000 4.416.400.000

14 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.496.544.000 13.396.544.000

15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah 2.168.300.000 2.198.300.000

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 1.559.200.000 1.559.200.000

17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 7.527.900.000 7.143.900.000

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.530.200.000 4.082.370.000


NO OPD RKPD 2019 APBD 2019

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.644.800.000 2.644.800.000

20 Dinas Pertanian 9.370.200.000 4.483.265.000

21 Dinas Perdagangan 12.967.750.000 31.067.180.000

22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.333.600.000 2.083.600.000

23 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.273.600.000 4.983.600.000

24 Badan Keuangan Daerah 5.828.500.000 7.552.500.000

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

7.024.175.000 9.978.738.000

26 Inspektorat 2.078.300.000 2.230.990.000

27 Sekretariat DPRD 17.622.500.000 19.422.500.000

28 Sekretariat Daerah 18.253.555.000 18.788.805.000

29 Kecamatan Sidorejo 3.253.170.000 5.835.816.000

30 Kecamatan Tingkir 3.506.000.000 5.975.587.000

31 Kecamatan Argomulyo 3.224.850.000 5.342.496.000

32 Kecamatan Sidomukti 2.190.300.000 3.602.064.000

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.867.385.000 2.867.385.000

JUMLAH 563.541.461.000 554.897.163.000

3.2. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana

Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam

mencapai kinerja per urusan dalam setiap OPD dalam penyerapan

anggaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :

a. Dinas Pendidikan

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2019 sebesar

Rp.54.876.796.000,- sampai dengan Semester I target fisik

sebesar 92,95%, realisasi fisik sebesar 55,49%, sedangkan

target keuangan sebesar Rp.15.685.515.766,- realisasi

keuangan sebesar 19,85%.

2. Urusan Kesehatan diampu oleh :

a. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2019 sebesar

Rp.44.224.566.000,- sampai dengan Semester I target

fisik sebesar 69,91%, realisasi fisik sebesar 87,51%,

sedangkan target keuangan sebesar Rp.12.725.506.067,-

realisasi keuangan sebesar 24,67%.

b. Rumah Sakit Umum Daerah

Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2019

sebesar Rp.137.815.999.000,- sampai dengan Semester I


target fisik sebesar 43,08%, realisasi fisik sebesar 53,27%,



3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu

oleh :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang tahun 2019 sebesar Rp.59.722.897.000,-, sampai

dengan Semester I, target fisik sebesar 97,10%, realisasi

fisik sebesar 91,71% sedangkan target keuangan sebesar

Rp.11.596.959.184,- realisasi keuangan sebesar 3,13%.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu

oleh:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

anggaran tahun 2019 sebesar Rp.13.736.727.000,- sampai

dengan Semester I, target fisik sebesar 78,77%, realisasi

fisik sebesar 94,81%, sedangkan target keuangan sebesar

Rp.906.462.164,- realisasi keuangan 4,80%.

5. Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat diampu oleh:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik tahun 2019 sebesar Rp.2.867.385.000,- sampai

dengan Semester I target fisik sebesar 93,84%, adapun

realisasi fisik sebesar 74,82% sedangkan target keuangan

sebesar Rp.1.524.034.000,- adapun realisasi keuangan

sebesar 43,35%.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun

2019 sebesar Rp.4.903.100.000,- sampai dengan

Semester I target fisik sebesar 99,43%, realisasi fisik

sebesar 77,08% sedangkan target keuangan sebesar



6. Urusan Sosial, diampu oleh :

a. Dinas Sosial

Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2019 sebesar


sebesar 82,18%, realisasi fisik sebesar 86,23% sedangkan



3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai

berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja diampu oleh ;

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Tahun 2019 sebesar Rp.2.083.600.000,- sampai

dengan Semester I target fisik sebesar 49,66%, realisasi

fisik sebesar 95,20% sedangkan target keuangan sebesar

Rp.345.431.332,- realisasi keuangan sebesar 26,20%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diampu oleh ;

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak,

Alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.947.960.000,-

sampai dengan Semester I, target fisik sebesar 98,51%

realisasi fisik sebesar 83,42% sedangkan target keuangan

sebesar Rp.1.390.622.452,- realisasi keuangan sebesar

41,53%.

3. Urusan Pangan diampu oleh ;

a. Dinas Pangan,

Alokasi anggaran Dinas Pangan tahun 2019 sebesar


sebesar 53,94%, sedangkan realisasi fisik sebesar 79,22%

target keuangan sebesar Rp.721.280.666,- realisasi


4. Urusan Pertanahan diampu oleh ;

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

5. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh ;

a. Dinas Lingkungan Hidup,


Alokasi Dinas Lingkungan Hidup anggaran tahun 2019

sebesar Rp.60.334.017.000,- sampai Semester I target

fisik sebesar 93,90% ,realisasi fisik sebesar 100%,



6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diampu oleh ;

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, alokasi anggaran tahun 2019 Rp.2.387.671.000,-

sampai dengan Semester I target fisik sebesar 98,64%

realisasi fisik sebesar 83,61% sedangkan target

keuangan sebesar Rp.422.942.500,- realisasi keuangan

sebesar 17,29%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diampu oleh

Kecamatan,

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

diampu oleh ;

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana tahun 2019 sebesar


sebesar 98,53%, sedangkan realisasi fisik sebesar

70,50%, target keuangan sebesar Rp.2.027.423.500,-


9. Urusan Perhubungan diampu oleh ;

a. Dinas Perhubungan,

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2019





10. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh ;

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2019 sebesar Rp.13.396.544.000,- sampai dengan

Semester I target fisik sebesar 82,82%, sedangkan realisasi


fisik sebesar 95,85%, target keuangan sebesar


11. Urusan Koperasi dan UKM diampu oleh ;

a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Tahun 2019 sebesar Rp.2.198.300.000,-

sampai dengan Semester I target fisik sebesar 87,17%,

realisasi fisik sebesar 82,18%, sedangkan target keuangan

sebesar Rp.461.170.000,- realisasi keuangan sebesar

30,57%.

12. Urusan Penanaman Modal diampu oleh ;

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 sebesar


sebesar 78,51%, realisasi fisik sebesar 82,41% sedangkan



13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh ;

a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga


Semester I target fisik sebesar 46,86%, sedangkan

realisasi fisik sebesar 63,61%, target keuangan sebesar


14. Urusan Statistik diampu oleh ;

Dinas Komunikasi dan Informatika,

15. Urusan Persandian diampu oleh ;

Dinas Komunikasi dan Informatika,

16. Urusan Kebudayaan diampu oleh ;

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun

2019 sebesar Rp.4.082.370.000,- sampai dengan Semester

I target fisik sebesar 76,10%, sedangkan realisasi fisik

sebesar 68,18%, target keuangan sebesar



17. Urusan Perpustakaan diampu oleh ;

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Semester I target fisik sebesar 96,04%, realisasi fisik

sebesar 82,27%, sedangkan target keuangan sebesar


18. Urusan Kearsipan diampu oleh ;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut ;

1. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh ;

Dinas Pertanian,

2. Urusan Pariwisata diampu oleh ;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3. Urusan Pertanian diampu oleh ;

a. Dinas Pertanian,

Alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian Tahun 2019


target fisik sebesar 95,90% realisasi fisik sebesar

81,17%, sedangkan target keuangan sebesar


4. Urusan Perdagangan diampu oleh ;

a. Dinas Perdagangan

Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2019


target fisik sebesar 95,52% realisasi fisik sebesar 96,78%,



5. Urusan Perindustrian diampu oleh ;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,

6. Urusan Transmigrasi diampu oleh ;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,


3.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut ;

1. Perencanaan diampu oleh ;

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah,

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah sebesar Rp.4.698.600.000,-

sampai dengan Semester I target fisik sebesar 70,40%

realisasi fisik sebesar 87,12%, target keuangan sebesar


2. Penelitian dan Pengembangan diampu oleh ;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah,

3. Keuangan diampu oleh ;

a. Badan Keuangan Daerah

Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah tahun 2019


target fisik sebesar 99,93% realisasi fisik sebesar

71,42%, target keuangan sebesar Rp.3.012.161.000,-


4. Kepegawaian diampu oleh ;

a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019 sebesar


sebesar 95,99% realisasi fisik sebesar 81,93%,



3.2.5 Fungsi Penunjang Lainnya sebagai berikut ;

1. Pengawasan diampu oleh ;

a. Inspektorat,

Alokasi anggaran Inspektorat sebesar


fisik sebesar 80,94% realisasi fisik sebesar 83,90%,




2. Sekretariat DPRD diampu oleh ;

a. Sekretariat Dewan,

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Dewan Tahun 2019


target fisik sebesar 98,70% realisasi fisik sebesar 100%,



3. Sekretariat Daerah diampu oleh ;

a. Sekretariat Daerah,

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar


fisik sebesar 97,82% realisasi fisik sebesar 72,47%,



4. Kecamatan diampu oleh ;

a. Kecamatan Sidomukti

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 201




sedangkan realisasi keuangan sebesar 28,34%.

b. Kecamatan Sidorejo

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2019


target fisik sebesar 75,49%, realisasi fisik sebesar

88,90%, target keuangan sebesar Rp.687.198.614,-


c. Kecamatan Tingkir

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2019



sedangkan target keuangan Rp.883.559.666,- realisasi


d. Kecamatan Argomulyo

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2019


target fisik sebesar 94,47%, realisasi fisik sebesar 100%,




3.3. Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam RPJMD

Tahun 2017 - 2022 dengan RKPD Tahun 2019

Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat

diakomodir dalam RKPD Tahun 2019, karena sesuai dengan

kesepakatan pembahasan, terdapat beberapa kegiatan yang belum

perlu untuk dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat beberapa

kegiatan baru yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan.

Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 371

program, sedangkan dalam RKPD terdapat 324 program. Adapun

jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 313.

Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 58, dan

muncul 11 program yang baru dalam RKPD. Prosentase Program

dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 84,37 %. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 3.2.

PERBANDINGAN PROGRAM RPJMD TAHUN 2017-2022

DENGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2019

NO OPD RPJMD RKPD RPJMD

>

RKPD

RPJMD <

RKPD

RPJMD =

RKPD

1 Dinas Pendidikan 12 12 12

2 Dinas Kesehatan 14 18 4 14

3 Sumah Sakit Umum Daerah 3 2 (1) 2

4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 26 21 (5) 21


13 14 1 13

6 Satuan Polisi Pamong Praja 8 8 8

7 Dinas Sosial 14 13 (1) 13


Perlindungan Anak

11 10 (1) 10

9 Dinas Pangan 4 4 4

10 Dinas Lingkungan Hidup 11 12 1 11

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 5 (1) 5


NO OPD RPJMD RKPD RPJMD

>

RKPD

RPJMD <

RKPD

RPJMD =

RKPD

12

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

13 12 (1) 12

13 Dinas Perhubungan 8 9 1 8

14 Dinas Komunikasi dan

Informatika 10 10 10

15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

9 8 (1) 8

16

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

7 6 (1) 6

17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

12 10 (2) 10

18 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 10 9 (1) 9

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9 8 (1) 8

20 Dinas Pertanian 10 14 4 10

21 Dinas Perdagangan 10 9 (1) 9

22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

14 12 (2) 12

23

Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

21 11 (10) 11

24 Badan Keuangan Daerah 6 4 (2) 4

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

8 7 (1) 7

26 Inspektorat 7 6 (1) 6

27 Sekretariat DPRD 5 5 5

28 Sekretariat Daerah 37 22 (15) 22

29 Kecamatan Sidorejo 11 8 (3) 8

30 Kecamatan Tingkir 12 10 (2) 10

31 Kecamatan Argomulyo 12 8 (4) 8

32 Kecamatan Sidomukti 9 8 (1) 8

33 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik 9 9 9

JUMLAH 371 324 (58) 11 313

Sumber : Diolah Bapelitbangda 2019


Diagram 3.1

Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022

dengan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2019 ( tanpa program

rutin )


3.4. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang

Tercantum dalam RKPD Tahun 2019 dengan APBD Tahun 2019.

Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam RKPD

tidak semua terakomodir dalam APBD Tahun 2019, terdapat beberapa

program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian juga

terdapat beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera

dilaksanakan.

Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 324

sedangkan dalam APBD terdapat 327 program. Adapun jumlah

program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 323.

Beberapa program dalam RKPD yang tertinggal sejumlah 1 jenis, dan

muncul 4 program yang baru dalam APBD. Sehingga dapat

disimpulkan prosentase program dalam APBD yang sesuai dengan

RKPD sebesar 99,69%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

RPJMD RKPD

371

11 313 58

324

Program yang tertinggal di RPJMD

Program RKPD yang sesuai

dengan RPJMD

Program baru di RKPD


TABEL 3.3 PERBANDINGAN PROGRAM RKPD TAHUN 2019

DENGAN PROGRAM APBD TAHUN 2019

NO OPD RKPD APBD RKPD

>

APBD

RKPD <

APBD

RKPD =

APBD

1 Dinas Pendidikan 12 12 12

2 Dinas Kesehatan 18 18 18

3 Sumah Sakit Umum Daerah 2 3 1 2

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

21 21 21

5 Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman 14 13 (1) 13


7 Dinas Sosial 13 13 13

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 10 10 10


10 Dinas Lingkungan Hidup 12 12 12


5 5 5

12 Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana 12 12 12

13 Dinas Perhubungan 9 9 9


Informatika 10 10 10


Menengah 8 8 8

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 6 6

17 Dinas Kepemudaan dan Olah

Raga 10 10 10

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9 9 9

19 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan 8 9 1 8

20 Dinas Pertanian 14 14 14

21 Dinas Perdagangan 9 9

9

22 Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja 12 12 12

23 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

11 12 1 11

24 Badan Keuangan Daerah 4 4 4

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

7 7 7

26 Inspektorat 6 7 1 6

27 Sekretariat DPRD 5 5 5

28 Sekretariat Daerah 22 22 22

29 Kecamatan Sidorejo 8 8 8

30 Kecamatan Tingkir 10 10 10

31 Kecamatan Argomulyo 8 8 8

32 Kecamatan Sidomukti 8 8 8

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9 9 9

JUMLAH 324 327 (1) 4 323



Diagram 3.2.

Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2019

dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2019 (tanpa program

rutin)


Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RKPD sejumlah 1.414,

sedangkan dalam APBD terdapat 1.343 kegiatan. Adapun jumlah

kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 1.330.

Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam RKPD sejumlah 84, dan

muncul 13 kegiatan yang baru dalam APBD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase kegiatan dalam APBD

yang sesuai dengan RKPD sebesar 94,06%. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada diagram di bawah ini

TABEL 3.4

PERBANDINGAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019

DENGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

NO OPD RKPD APBD

RKPD

> APBD

RKPD

< APBD

RKPD

= APBD

1 Dinas Pendidikan 179 95 (84) 95

2 Dinas Kesehatan 67 67 67

3 Sumah Sakit Umum Daerah 2 4 2 2

4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 57 58 1 57


34 34 34

RKPD APBD

324

4 323 1

327

Program yang tertinggal di RKPD

Program APBD yang sesuai

dengan RKPD

Program baru di APBD


NO OPD RKPD APBD

RKPD

> APBD

RKPD

< APBD

RKPD

= APBD


7 Dinas Sosial 50 50 50

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 30 30 30


10 Dinas Lingkungan Hidup 45 45 45

11 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 24 24 24

12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

30 30 30

13 Dinas Perhubungan 38 39 1 38

14 Dinas Komunikasi dan Informatika

38 38 38


Menengah 40 40 40

16 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 31 31


41 42 1 41

18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 33 35 2 33


46 47 1 46

20 Dinas Pertanian 50 50 50

21 Dinas Perdagangan 41 43 2 41

22 Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja 39 39 39

23 Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah 46 46 46

24 Badan Keuangan Daerah 37 37 37

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah 43 43 43

26 Inspektorat 30 31 1 30

27 Sekretariat DPRD 35 36 1 35

28 Sekretariat Daerah 79 80 1 79

29 Kecamatan Sidorejo 31 31 31

30 Kecamatan Tingkir 36 36 36

31 Kecamatan Argomulyo 30 30 30

32 Kecamatan Sidomukti 36 36 36

33 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik 33 33 33

JUMLAH 1.414 1.343 (84) 13 1.330



Diagram 3.3.

Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 dengan

Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2019


Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar

Rp.563.541.461.000,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD

terdapat Rp.549.612.163.000,- Adapun jumlah anggaran dalam RKPD

yang masuk dalam APBD sebesar Rp.487.499.957.000,- jumlah

anggaran yang tertinggal dalam RKPD sejumlah Rp.76.041.504.000,-

dan muncul anggaran baru sebesar Rp.62.112.206.000,- dalam APBD.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam RKPD yang

masuk dalam APBD sebesar 88,70%. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada diagram di bawah ini.

TABEL 3.5

PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DALAM RKPD TAHUN 2019

DENGAN ANGGARAN APBD TAHUN 2019

NO OPD RKPD (Rp) APBD (Rp) SELISIH (Rp)

1 Dinas Pendidikan 61.399.690.000 54.876.796.000 (6.522.894.000)

2 Dinas Kesehatan 47.636.673.000 44.224.566.000 (3.412.107.000)

3 Sumah Sakit Umum Daerah

132.904.842.000 137.815.999.000 4.911.157.000

4

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

100.904.652.000 62.722.897.000 (38.181.755.000)


27.563.940.000 13.736.727.000 (13.827.213.000)

6 Satuan Polisi Pamong Praja

4.903.100.000 4.903.100.000 -

RKPD APBD

1.414

13 1.330 84

1.343

Kegiatan yang tertinggal di RKPD

Kegiatan APBD yang sesuai

dengan RKPD

Kegiatan baru di APBD


NO OPD RKPD (Rp) APBD (Rp) SELISIH (Rp)

7 Dinas Sosial 9.132.000.000 5.632.000.000 (3.500.000.000)


Perlindungan Anak

3.449.560.000 2.947.960.000 (501.600.000)

9 Dinas Pangan 1.906.385.000 1.906.385.000 -

10 Dinas Lingkungan

Hidup 42.650.000.000 60.334.017.000 17.684.017.000


2.255.492.000 2.387.671.000 132.179.000

12 Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

3.697.898.000 3.753.005.000 55.107.000

13 Dinas Perhubungan 4.416.400.000 4.416.400.000 -


Informatika 8.496.544.000 13.396.544.000 4.900.000.000

15 Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah 2.168.300.000 2.198.300.000 30.000.000

16

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1.559.200.000 1.559.200.000 -


7.527.900.000 7.143.900.000 (384.000.000)

18 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 2.530.200.000 4.082.370.000 1.552.170.000


2.644.800.000 2.644.800.000 -

20 Dinas Pertanian 9.370.200.000 4.483.265.000 (4.886.935.000)

21 Dinas Perdagangan 12.967.750.000 31.067.180.000 18.099.430.000

22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.333.600.000 2.083.600.000 (250.000.000)

23

Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.273.600.000 4.983.600.000 (290.000.000)

24 Badan Keuangan

Daerah 5.828.500.000 7.552.500.000 1.724.000.000

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

7.024.175.000 9.978.738.000 2.954.563.000

26 Inspektorat 2.078.300.000 2.230.990.000 152.690.000

27 Sekretariat DPRD 17.622.500.000 19.422.500.000 1.800.000.000

28 Sekretariat Daerah 18.253.555.000 18.788.805.000 535.250.000

29 Kecamatan Sidorejo 3.253.170.000 5.835.816.000 2.582.646.000

30 Kecamatan Tingkir 3.506.000.000 5.975.587.000 2.469.587.000

31 Kecamatan Argomulyo 3.224.850.000 5.342.496.000 2.117.646.000

32 Kecamatan Sidomukti 2.190.300.000 3.602.064.000 1.411.764.000

33 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik 2.867.385.000 2.867.385.000 -

JUMLAH 563.541.461.000 554.897.163.000 (8.644.298.000)



Diagram 3.4.

Perbandingan Jumlah Keuangan dalam RKPD Tahun 2019

dengan Jumlah Keuangan dalam APBD Tahun 2019


RKPD APBD

Rp.563.541.461.800,-

Anggaran yang tertinggal di RKPD

Anggaran APBD yang sesuai

dengan RKPD

Anggaran baru di APBD

Rp.554.897.163.000,-

Rp. 63.112.206.000,-

Rp. 491.784.957.000,-

Rp. 71.756.504.000,-


BAB IV

ANALISIS DAN PERMASALAHAN

Dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan keuangan

dalam RPJMD Tahun 2017-2022, RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019

yang dilaksanakan oleh OPD, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, dan

perlu untuk segera ditindaklanjuti, antara lain :

1. Munculnya perturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun

provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah,

2. Munculnya program baru yang dibutuhkan oleh daerah,

3. Masih banyak OPD yang tidak konsisten dalam penyusunan program

maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD dan APBD, sehingga muncul

program atau kegiatan di luar dokumen perencanaan tersebut.

4. Saat penyusunan RKPD Tahun 2019 masih mengakomodir seluruh

usulan yang berasal dari hasil musrenbang, sedangkan penyesuaian

kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUAPPAS

sebagai dasar penyusunan APBD, sehingga harus dilakukan efisiensi

dan rasionalisasi anggaran.

5. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan

III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan

serapan keuangan di Triwulan I dan Triwulan II.

6. Keterlambatan juknis/juklak terbit, sehingga kegiatan belum bisa

dilaksanakan di Triwulan I dan Triwulan II.

7. Khususnya pada kegiatan yang pelaksanaanya dengan Pengadaan

Barang/Jasa melalui mekanisme Tender, sempat mengalami kendala

dan keterlambatan, hal tersebut diakibatkan belum siapnya sistem

LPSE untuk digunakan. Ketidaksiapan sistem LPSE tersebut

dikarenakan Kota Salatiga menjadi salah satu dari 14 (empat belas)

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang menggunakan SPSE versi 4.3

atau versi terbaru. Pemanfaatan versi SPSE terbaru membutuhkan

waktu persiapan, penyinkronan maupun sosialisasi terhadap Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa, sehingga proses Tender mengalami

pengunduran jadwal.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Adanya peraturan baru dari pemerintah pusat maupun provinsi

serta adanya beberapa OPD dalam penyusunan kegiatan yang

masih kurang konsisten dengan RPJMD, Renstra, Renja SKPD, dan

RKPD sehingga muncul program atau kegiatan di luar dokumen

perencanaan tersebut di atas.

2. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah sehingga harus dilakukan

efisiensi dan rasionalisasi terhadap usulan OPD sehingga terjadi

perbedaan antara RPJMD, RKPD dan APBD.

3. Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 371

program, sedangkan dalam RKPD terdapat 324 program. Adapun

jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar

313. Beberapa program yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah

58, dan muncul 11 program yang baru dalam RKPD. Prosentase

Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 84,37%.

4. Jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 324

sedangkan dalam APBD terdapat 327 program. Adapun jumlah

program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 323.

Beberapa program dalam RKPD yang tertinggal sejumlah 1 jenis,

dan muncul 4 program yang baru dalam APBD. Sehingga dapat

disimpulkan prosentase program dalam APBD yang sesuai dengan

RKPD sebesar 99,69%.

5. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RKPD sejumlah 1.414,

sedangkan dalam APBD terdapat 1.343 kegiatan. Adapun jumlah

kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD sebesar 1.330.

Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam RKPD sejumlah 84, dan

muncul 13 kegiatan yang baru dalam APBD. Sehingga dapat

disimpulkan prosentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan

RKPD sebesar 94,06%.

6. Jumlah anggaran yang terdapat dalam RKPD sebesar

Rp.563.541.461.000,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD

terdapat Rp.549.612.163.000,- Adapun jumlah anggaran dalam

RKPD yang masuk dalam APBD sebesar Rp.487.499.957.000,-

jumlah anggaran yang tertinggal dalam RKPD sejumlah


Rp.76.041.504.000,- dan muncul anggaran baru sebesar

Rp.62.112.206.000,- dalam APBD. Sehingga dapat disimpulkan

prosentase keuangan dalam RKPD yang masuk dalam APBD

sebesar 88,70%.

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang ada, dapat direkomendasikan hal-

hal sebagai berikut :

1. OPD dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan keuangan

agar konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja OPD, dan RKPD.

2. Memanfaatkan forum/rakor sebagai media sharing bersama

dengan kabupaten/kota lain dan provinsi Jawa Tengah atas

permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi yang terbaik,

cepat dan tepat.

3. OPD lebih aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan.

4. Melakukan penyerapan anggaran sesuai aliran/arus kas.

5. OPD lebih cermat dalam penentuan target kegiatan dan khususnya

bagi kegiatan dengan mekanisme tender.


BAB VI

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2019 Semester I menjadi masukan untuk menyusun evaluasi RKPD

Kota Salatiga Tahun 2019 Triwulan III. Termasuk sebagai gambaran

efektifitas pelaksanaan perencanaan di Semester I oleh masing-masing OPD

pelaksana.

Evaluasi RKPD Tahun 2019 ini telah mencakup capaian program dan

kegiatan Semester I, yang digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa

target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun

2019 dapat dicapai .

Disamping itu, penyusunan evaluasi RKPD tahun 2019 ini telah

mencermati potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kota serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas

dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan Kota Salatiga, baik yang berupa upaya

pemecahan masalah ataupun pengembangan dan penggalian potensi daerah

bukan merupakan hasil kerja pemerintah semata, namun juga berkat

dukungan, kerja sama serta peran pihak swasta dan masyarakat dalam

proses pembangunan, sehingga visi Pemerintah Kota Salatiga dapat

terwujud.

Salatiga, 2019

KEPALA BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA

Drs. Susanto Pembina Utama Muda

19610508 198703 1 007

daftar isi - salatiga · 2019. 9. 10. · gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit...

Documents