daftar isi penguatan monitoring dan evaluasi untuk hasil...

HALAMAN 8

NewsletterURBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

KEMENTERIANKEUANGAN

KEMENTERIANDALAM NEGERI

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN

NASIONAL

B H K AI N IE K A L A T U N G G

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

BANK DUNIA

Penanggungjawab :

Redaktur :

Editor :

Desain Grafis :

Dwityo A. Soeranto

Elkana Catur H.

Bhima DhananjayaSentot PambudiSentot Darminto

MaulanaAlfred

Alvin Faizal

Kirimkan Berita dan Artikel Anda untuk dapat dimuat pada

USDRP NewsLetter, ke Alamat Email

[email protected]

www.usdrp-indonesia.org

Berita dan Informasi lainnya dapat juga dibaca/diperoleh

pada Website USDRP

USDRP Newsletterdapat diperoleh di :

Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian KeuanganKementerian Dalam NegeriWorld Bank Office Jakarta

Atau hubungi :

Management and Technical Advisory Services to CPMU- USDRP

Jl. Hang Jebat VIII No.1Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130

Telp. 021-72780810, 021-72780813 Fax 021-7397522

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN P E N Y E L E N G G A R A A N PEMBANGUNAN PERKOTAAN

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

Penguatan Monitoring danEvaluasi untuk Hasil Terbaik, Efisien, Kompetitifdan Akuntabel.......................hal 1

Daftar Isi

serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya”.

Sementara itu Ketua CPMU USDRP, Dwityo A. Soeranto selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan tersebut pada laporannya menyampaikan “Workshop ini merupakan bagian dari komitmen CPMU USDRP untuk meneruskan pendampingan kepada Pemerintah D a e r a h u n t u k r e f o r m a s i t a t a Pemerintahan Dasar di b idang Pengadaan Barang dan Jasa”

“Workshop in i ber tu juan untuk mempersiapkan keberlanjutan dari pe laksanaan agenda reformasi pengadaan barang dan jasa paska b e r a k h i r n y a p r o y e k U S D R P, menyepakati kerangka kerja monitoring s e c a r a t e r s i s t e m a t i s d a n terdokumentasi, serta menyepakati komitmen untuk melaksanakan evaluasi kinerja rekanan yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Proyek USDRP ”, ungkap Dwityo.......(Bersambung hal 7)

Dunia Sambut KonsepKota Hijau Indonesia............hal 4

Keterbukaan Informasidi Daerah Lebih Maju...........hal 2

Jakarta, 17 Juli 2012

“Pengadaan Barang Jasa Pemerintah harus efisien, terbuka, kompetitif, guna mendapatkan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik merupakan pesan yang yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa”, jelas Direktur Bina Program, Antonius Budiono dalam sambutan pembukaan Workshop Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan di Ruangan Kutilang, Hotel Ambhara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2012.

Antonius menambahkan Executing Agency dengan bantuan LKPP menjawab pesan tersebut salah satunya melalui serangkaian kegiatan reformasi pengadaan barang dan jasa di Pemda peserta USDRP dengan penekanan kepada peningkatan SDM

Penguatan Monitoring dan Evaluasi untuk Hasil Terbaik, Efisien, Kompetitif dan Akuntabel

APBD Dokumen Terbuka yang harus bisa diaksesPublik.....................................hal 3

Keterbukaan InformasiKeuangan MendorongMasuknya Investasi..............hal 5

Kemandirian Ekonomiharus ditunjang semangatbela dan beli Produk Lokal..hal 6

Volume 6, tahun V / MTAS-CPMU AGUSTUS 2012

Pasar Atas Baru Bantuan Bank Dunia Dimaksimalkan.....................hal 8

Volume 6, tahun V / MTAS-CPMU AGUSTUS 2012

Cimahi, 15 Agustus 2012

Manajemen Pasar Atas Baru (PAtB) Jln. Kolonel Masturi Cimahi, mulai melakukan terobosan memaksimalkan potensi pasar yang dibangun dengan bantuan Bank Dunia tersebut.

Sumardjito, manajer Pasar Atas Baru, menyebutkan, 46 unit di Lt.1 kios dagang di Pasar Atas Baru Cimahi, telah di isi oleh pedagang eks PKL Jln. Gandawijaya, sejak 7 Juni 2012 dan sebanyak 181 unit telah dipesan pedagang yang sudah melakukan program pengundian nomor kios pada bulan Januari dan February 2012.

Mereka terdiri dari pedagang eks PKL Jalan Gandawijaya dan eks Pasar Antri lama, dari jumlah kapasitas kios di Lt.1 sebanyak 191 kios/ruang dagang. Sedangkan untuk kawasan ruang dagang di lantai.2, dari jumlah kios yang telah di bangun sejumlah 40 unit, telah dipesan/disewa oleh 21 pedagang.

Sementara itu menghadapi bulan puasa tahun ini, Sumardjito menyebutkan pengelola PAtB Cimahi akan menggelar bursa barang-barang murah, di area lantai dasar agar dapat dijangkau atau dilihat dengan mudah oleh para calon pembeli. Selain itu, akan dibuka pula kawasan untuk jajanan khusus berbuka puasa, dengan tarif sewa Rp. 5.000,-/hari.

“Usaha ini kami lakukan sebagai upaya mengoptimalkan aset masyarakat Kota Cimahi berupa pasar, sehingga sebagai kota perniagaan dan jasa dapat dirasakan oleh masyarakatnya, selaras dengan semboyan kami di Pasar Atas Baru yang merupakan salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Daerah BUMD Jati Mandiri,” katanya.

Disebutkannya, untuk sarana penunjang, PAtB telah dilengkapi fasilitas parkir kendaraan bermotor roda dua dan empat, mushola, toilet di setiap lantai, pengamanan 24 jam, jasa perbankan yang...........................................(Bersambung hal 7)

PASAR ATAS BARU BANTUAN BANK DUNIADIMAKSIMALKAN

PASAR ATAS BARU BANTUAN BANK DUNIADIMAKSIMALKAN

HALAMAN 2



HALAMAN 7

USDRP Mendukung...............................(sambungan dari hal 1)

Dwityo menambahkan “Workshop yang mengundang peserta dari 10 Kabupaten/Kota Peserta USDRP menghadirkan narsumber diantaranya Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP, Praktisi Pengadaan Rizal Rivai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, selain itu juga diundang peserta yang berasal dari pusat seperti Badan Pembinaan Konstruksi PU, Inkindo DKI, LPJK, Indonesia Procurement Watch dan lain sebagainya untuk memberikan perspektif lain bagi pelaksanaan reformasi USDRP”.

Sukoco, Kadis PU Kabupaten Kulon Progo yang menjadi salah satu Narasumber dalam acara tersebut menjelaskan bahwa “Pelaksanaan penilaian kinerja rekanan berawal dari ide Bapak Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan uji coba penilaian kinerja rekanan yang sementara dilakukan pada Dinas PU untuk pelaksanaan paket pekerjaan tahun 2011 dan hasilnya diumumkan pada pertemuan yang diadakan secara khusus dan terbuka dengan mengundang seluruh rekanan pelaksana”.

Sementara itu Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa, Rizal Rivai menyampaikan “Apa yang dilakukan oleh Kulon Progo merupakan insiatif dalam upaya melaksanakan reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa, dimana reformasi bisa berarti melakukan inisiatif dengan mengikuti aturan atau dengan tidak melanggar peraturan”.

Pada workshop ini juga dilakukan kegiatan diskusi kelompok yang membahas lebih detail mengenai mekanisme moniotoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi kinerja rekanan. Adapun hasil dari diskusi ini merupakan kesepakatan Pemda Peserta USDRP untuk menindaklanjuti pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing. (Sumber : MTAS to CPMU USDRP)

KETERBUKAAN INFORMASI DI DAERAH LEBIH MAJU

Kemandirian Ekonomi Harus...............(sambungan dari hal 6)

Menutup acara tersebut, secara simbolis Bupati meresmikan Gedung dan UKM Mart KPN/KPRI "Mekar" Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo.

Pembangunan UKM Mart tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp. 65.000.000,- melalui program bantuan sosial pengembangan toko ritel modern yang bertujuan memperkuat usaha koperasi dan usaha mikro kecil anggota koeprasi serta memacu penumbuhan usaha koperasi dalam mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. (Sumber : http://www.kulonprogokab.go.id/)

Volume 6, tahun V / MTAS-CPMU AGUSTUS 2012Volume 6, tahun V / MTAS-CPMU AGUSTUS 2012

Jakarta, 30 Juli 2012

Di era keterbukaan informasi saat ini, keinginan masyarakat Kain Praktik keterbukaan informasi di beberapa daerah sudah jauh lebih baik sebelum Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan. Beberapa daerah telah memiliki Perda tentang keterbukaan informasi yang berdampak pada kemajuan daerah tersebut, salah satunya adalah kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma'mun, pada Jumat (27/7/2012) mengatakan, jauh sebelum disahkannya UU KIP, keterbukaan informasi sebenarnya telah dipraktikkan di beberapa daerah. Di tingkat kabupaten/ kota penerapan katerbukaan informasi publik jauh lebih marak. Setidaknya terdapat 12 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah transparansi dan partisipasi.

"Contoh yang menonjol adalah Perda nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak, Banten yang juga memuat pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagai pelaksana Perda tersebut," kata Aman, panggilan akrab Abdul Rahman.

Data menunjukkan, praktik keterbukaan informasi di Kabupaten Lebak telah memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan

daerah yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal, dengan APBD terendah se-Provinsi Banten ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak awal tahun 2004, saat Perda Transparansi disahkan, hanya Rp. 10 miliar. Dalam jangka 9 bulan menjadi Rp. 20 miliar. Bahkan PAD Kabupaten Lebak meningkat hampir tujuh kali lipat menjadi Rp. 69 miliar di tahun 2010.

Kabupaten Lebak dengan ibukota Rangkasbitung sebagai daerah tertinggal membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk dapat maju. Pemerintah Kabupaten Lebak menilai tidak ada partisipasi tanpa transparansi. Oleh karena itu, Pemkab pun mengupayakan pemberlakuan Perda nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi. Langkah ini berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan investor, termasuk lembaga pendanaan dan donor asing.

Aman memaparkan contoh lainnya, di Kota Jogjakarta dan Kota Surakarta keterbukaan informasi pemerintahan juga sudah diterapkan oleh walikota kedua kota itu. Di Jogja, APBD secara rinci dapat dilihat dalam websitenya:www.jogjakota.go.id sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik.

"Di Solo keterbukaan yang dipraktikkan Walikota Joko Widodo bahkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat Surakarta, ....................................................(Bersambung hal 7)

kualitas pelayanan infrastruktur lainnya, seperti air, sampah, energi, transportasi dan bangunan hijau.

Sementara itu Dubes RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Djauhari Oratmangun mengatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari Rusia, khususnya kota Moskow mengenai penataan ruang perkotaan.

Pertemuan organisasi non pemerintah yang diakui PBB dan Dewan Eropa, ISOCARP yang ke-49 berikutnya dengan tema "Penentuan batas-batas kota" akan diselenggarakan di Brisbane, Australia. (Sumber : http://www.antaranews.com/)

USDRP Mendukung..............................(sambungan dari hal 6)

telah ada dari bank jabar & bank mandiri serta dilengkapi oleh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bersama (ATM Mandiri).

Sistem/cara agar dapat berdagang di PAtB, merupakan sewa kontrak kios dengan jangka waktu sewa minimal satu tahun, dengan harga kontrak sewa kios dari harga sewa kontrak kios Rp. 6.5 juta s/d Rp. 13,9 juta pertahun. Pola pembayaran dapat dicicil untuk jangka waktu setahun. “Pola ini kami terapkan dengan maksud memberikan kesempatan bagi para pengusaha atau pedagang yang akan memulai berusaha,” jelasnya.

Untuk memudahkan para pedagang yang telah menyewa kios di PAtB, pihak manajemen memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan diantaranya, diberikan masa berdagang selama 2 bulan dengan tidak dipungut cicilan pembayaran sewa kios, surat keterangan usaha secara gratis, dan jasa konsultasi lainnya. (Sumber : http://www.bedanews.com/)

Dunia Sambut Konsep..........................(sambungan dari hal 4)

Menurut Djoko Kirmanto, P2HK untuk menciptakan pembangunan di kawasan perkotaan menjadi wilayah yang layak huni, dan pengembangan wilayah pedesaan untuk keseimbangan pembangunan dalam mengatasi masalah urbanisasi.

"Penataan ruang sebagai langkah untuk terwujudnya keseimbangan baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang dirasakan belum memadai antara perkotaan dan pedesaan," ujarnya.

Saat ini terdapat 60 Kabupaten/Kota di Indonesia yang berkomitmen untuk mewujudkan kota hijau, yang tidak hanya menyediakan ruang terbuka hijau, tetapi juga meningkatkan

Keterbukaan Informasi.........................(sambungan dari hal 2)

tapi juga masyarakat di daerah lain," katanya, merujuk pada kemenangan perolehan suara Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada putaran pertama.

Contoh lain di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan SK Bupati nomor 17 tahun 2002 Pemkab membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk mempraktikkan keterbukaan informasi publik dalam hal perizinan. Hasilnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha meningkat karena mengurus izin menjadi mudah, cepat dan biaya ringan. (Sumber : http://nasional.kompas.com/)

HALAMAN 6



HALAMAN 3

KEMANDIRIAN EKONOMI HARUS DITUNJANGSEMANGAT BELA DAN BELI PRODUK LOKAL

Bandung, 6 Juli 2012

Komisi Informasi Pusat akan segera menerbitkan surat edaran terkait penegasan bahwa anggaran daerah mulai dari perencanaan hingga APBD dan dokumen penunjangnya, adalah dokumen terbuka yang harus dapat diakses publik.

"Bulan ini terbit. Sudah diputuskan," kata Komisioner Informasi Pusat, Alamsyah Saragih, dalam rilis yang diterima detikbandung, Kamis (5/7/2012).

Surat edaran terkait status dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana kerja anggaran (RKA) pemerintah daerah, dibahas dalam pleno rapat kerja nasional Komisi Informasi yang berlangsung di Bandung, 3-5 Juli 2012.

Alamsyah mengatakan status DPA dan RKA dari pemerintah daerah berikut satuan kerjanya, tidak berbeda dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAL) di tingkat pusat.

Surat edaran terkait status DIPA dan RKAKL sebagai dokumen terbuka yang dapat diakses publik sudah terlebih dahulu terbit. Namun dalam praktik di daerah, banyak badan publik berkelit, dengan menyatakan DPA dan RKA tidak dapat merujuk surat edaran yang ditujukan untuk DIPA dan RKAKL sekalipun substansinya sama.

Salah satu sengketa informasi terkait DPA dan RKA,mencuat dari Jawa Barat yaitu menyusul permohonan informasi yang diajukan Perkumpulan Inisiatif, untuk mendapatkan APBD, DPA, dan RKA Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2008-2011.

Sengketa ini sudah diputuskan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan dokumen tersebut sebagai dokumen terbuka, tetapi dokumen tetap belum diserahkan sampai saat ini.

APBD DOKUMEN TERBUKA YANG HARUS BISA DIAKSES PUBLIK

"Tidak ada keberatan (untuk melawan putusan), melewati tenggat batas waktu penyerahan dokumen berdasarkan putusan, sudah disomasi, tetap saja belum kami terima dokumennya," kata peneliti Perkumpulan Inisiatif Pius Widiyatmoko. Dia pun menyoroti masih lemahnya pemahaman pejabat dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik. (Sumber : http://bandung.detik.com/)

TO EMPOWER LOCAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTING URBAN DEVELOPMENT

R E P U B L I C O F I N D O N E S I AM I N I S T R Y O F P U B L I C W O R K S

D I R E C T O R A T E G E N E R A L O F H U M A N S E T T L E M E N T SU R B A N S E C T O R D E V E L O P M E N T R E F O R M P R O J E C T

Sampaikan Kritik dan Saran atau Keluhan Mengenai Program USDRP

secara online melalui Website USDRP :

0813 8 813 2 333Kirim SMS ke nomor :


Kulonprogo, 2 Agustus 2012

Nenek moyang kita sebenarnya memiliki local genius untuk membangun ekonomi mandiri yang berbasis gotong royong. Hal ini terbukti melalui usaha R. Aria Wiriaatmaja, yang telah memperkenalkan koperasi pada tahun 1896 di Purwokerto. Apa yang dilakukan R. Aria Wiriaatmaja ini seharusnya menjadi pendorong untuk mengembangkan kemandirian pada diri masyarakat, sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Hal tersebut dituturkan oleh Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K) pada acara peringatan Hari Koperasi ke 65 di aula Dinas Pendidikan, Wates, Rabu pagi (11/07).

Hasto juga mendorong agar koperasi menjadi bagian dari usaha mendidik masyarakat untuk mewujudkan ekonomi mandiri. Tema "Koperasi Mandiri, Rakyat Makmur" seharusnya mendorong koperasi untuk meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya dan produk tersebut dibeli oleh anggota atau masyarakat setempat. Sehingga koperasi mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dan sebaliknya, koperasi juga mendapatkan keuntungan dari transaksi.

Dalam hal ini, Pemkab memahami posisi gapoktan yang memiliki sumber daya terbatas, tidak seperti pedagang besar, sehingga

ketika ada permintaan yang besar dari konsumen, gapoktan tidak bisa merespon dengan segera dengan memberi beras sesuai dengan mutu yang diinginkan. Namun kritik ini harus menjadi pemacu untuk memperbaiki kekurangan dan Pemkab Kulonprogo akan terus memberi bimbingan dalam rangka m e n i n g k a t k a n k e m a n d i r i a n e k o n o m i .

“Sudah berbuat sesuatu, meskipun dikritik, sudah lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali," tutur Hasto.

Menurut Dra Niken Probo Laras, S.Sos., M.H., Kepala Dinkop UMKM, rangkaian kegiata Hari Koperasi telah dimulai sejak bulan April lalu dengan dilaksanakannya penilaian koperasi berprestasi tingkat kabupaten dan tangkas terampil perkoperasian tingkat SMA dan SMP.

Selain itu di luar rangkaian acara Hari Koperasi ke 65, Bupati Kulonprogo memperoleh penghargaan sebagai penggiat OVOP (Produk Unggulan Desa) tingkat nasional. Kegiatan Produk Unggulan Desa ini dilaksanakan bersama KSU Jatirogo hingga launching OVOP Gula Semut oleh Menkop UKM di Kulonprogo.

Dalam acara tersebut, Bupati juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba koperasi dan siswa berprestasi di Kulonprogo dari tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Atas/Kejuruan..............................................(Bersambung hal 7)

HALAMAN 4



HALAMAN 5

DUNIA SAMBUTKONSEP KOTA HIJAU INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN KOTASEBAIKNYA JANGAN SERAGAM

Jakarta, 27 Juni 2012

Studi Bank Dunia menyatakan strategi pembangunan perkotaan di Indonesia sebaiknya tidak seragam, namun disesuaikan karakteristik kota atau metropolitan area. Sementara kota-kota kecil sebaiknya berfokus pada peningkatan akses kepada pelayanan umum.

Diperlukan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pesat di kedua metropolitan terbesar (megacities) dan kota-kota ukuran menengah. Di sisi sama, Dukungan khusus dibutuhkan metropolitan berukuran besar berpenduduk 5-10 juta orang, yang pertumbuhannya tidak secepat kategori kota dan metropolitan lain.

Hal itu tertuang dalam laporan kertas kerja Bank Dunia berjudul Indonesia - The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development yang dikutip dari laman Bank Dunia, Sabtu.


Indonesia berpeluang meraih keuntungan ekonomi lebih besar bila mampu mengelola urbanisasi secara baik. Urbanisasi di Indonesia dalam jangka menengah cenderung meningkat.

Laporan menemukan, kota-kota besar pada umumnya lebih produktif dan kompetitif secara ekonomi dibanding kota-kota kecil dan pedesaan. Karena fenomena pengelompokan yang dikenal sebagai aglomerasi (pemusatan ke dalam satu kawasan).

Dengan menggunakan metode Aglomeration Index, studi ini berhasil mengidentifikasi 44 area aglomerasi di Indonesia. Mayoritas area aglomerasi ini berada di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Studi ini menunjukkan, kota-kota berukuran menengah, dengan kisaran penduduk 0.5-1 juta orang memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain. (Sumber : http://www.antaranews.com/)

London, 15 September 2012

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Djoko Kirmanto mengatakan konsep kota hijau dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Indonesia mendapat sambutan positif dunia internasional.

Hal itu disampaikan Menteri Djoko Kirmanto dalam pertemuan 48th The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) Congress, anggota asosiasi para perencana dan arsitek tata kota dari sekitar 80 negara di dunia, demikian Sekretaris Dua Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana kepada ANTARA London, Sabtu.

Kongres yang bertema "Fast forward: Planning in a (hyper) dynamic urban context" berlangsung selama tiga hari dari tanggal 10 - 13 September di Kota Perm yang berjarak sekitar 1.530 km dari Moskow ke arah Siberia bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkini mengenai penataan ruang kota.

Lebih lanjut Menteri mengatakan P2KH itu merupakan penataan ruang sebagai langkah untuk mengendalikan pembangunan guna terwujudnya keseimbangan baru bagi kehidupan masyarakat di perkotaan dan pedesaan sehingga tercipta pemukinan yang nyaman.

Gagasan Indonesia mengenai P2HK mendapatkan tanggapan positif dari berbagai negara peserta kongres seperti China, Mesir dan Rusia yang berkeinginan pula untuk menjalin kerjasama bidang penataan ruang perkotaan.

Di sela-sela kongres, Menteri Djoko Kirmanto bertemu dengan Russian Urban Planning Agency (RUPA) untuk menjajagi peluang kerjasama penguatan peran dan kualitas profesi perencana di Indonesia ujar.

Melalui kongres tersebut Indonesia bersama negara-negara lainnya berkeinginan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang penataan ruang perkotaan, serta mengembangkannya menjadi kerjasama yang lebih nyata............................................................(Bersambung hal 7)

daftar isi penguatan monitoring dan evaluasi untuk hasil...

Documents