helen, “pendapatan pengrajin songket daftar isi lebih...

HALAMAN 8

NewsletterURBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

KEMENTERIANKEUANGAN

KEMENTERIANDALAM NEGERI

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN

NASIONAL

B H K AI N IE K A L A T U N G G

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

BANK DUNIA

Penanggungjawab :

Redaktur :

Editor :

Desain Grafis :

Dwityo A. Soeranto

Elkana Catur H.

Bhima DhananjayaSentot PambudiSentot Darminto

MaulanaAlfred

Alvin Faizal

Kirimkan Berita dan Artikel Anda untuk dapat dimuat pada

USDRP NewsLetter, ke Alamat Email

[email protected]

www.usdrp-indonesia.org

Berita dan Informasi lainnya dapat juga dibaca/diperoleh

pada Website USDRP

USDRP Newsletterdapat diperoleh di :

Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian KeuanganKementerian Dalam NegeriWorld Bank Office Jakarta

Atau hubungi :

Management and Technical Advisory Services to CPMU- USDRP

Jl. Hang Jebat VIII No.1Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130

Telp. 021-72780810, 021-72780813 Fax 021-7397522

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN P E N Y E L E N G G A R A A N PEMBANGUNAN PERKOTAAN

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

Helen, “Pendapatan Pengrajin Songket lebih besar dari PNS”...........hal 1

Daftar Isi

Ia menuturkan meningkatnya volume pasar songket saat ini memberikan imbas yang cukup besar pada perekonomian keluarganya dan masyarakat pengrajin songket di Lunto. 1 Helai tenun baju bisa diselesaikan hanya dalam satu hari oleh pengrajin, yang artinya pendapatan pengrajin sekitar Rp. 250 ribu sehari. Jika dalam 1 minggu pengrajin dapat menyelesaikan 4 helai baju saja, penghasilan pengrajin tentu bisa lebih besar dari penghasilan seorang PNS.

Besarnya nilai ekonomis dari bertenun songket, sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Lunto, karenanya jumlah pengrajin di desa ini dari tahun ke tahun terus tumbuh. Bahkan saat ini profesi ini tidak lagi tabu bagi kaum lelaki yang masih membujang sekalipun.

Ketika ditanya........(Bersambung hal 7)

Badan Publik Wajib BukaAkses Informasi Masyarakat............................hal 4

Upaya PercepatanReformasi Birokrasidi Indonesia dari Kacamata Bank Dunia...........................hal 2

Sawahlunto, 3 Oktober 2012

“Sudah ada pedagang Bukittinggi yang menanti di lampu merah setiap 15 hari, transaksinya disana saja, saya tidak berani lagi transaksi di pasar” ujar wanita beranak 3 yang akrab disapa Helen ini ketika disambangi di kediamannya di desa Lunto. “Dulu pernah bawa songket ke Pasar Atas Bukttinggi, saya sempat ditarik kesana kemari oleh pedagang, karena banyak pedagang yang berminat, sementara jumlah songket yang saya bawa terbatas” lanjut Helen.

Helen juga mengaku saat ini ia dan kelompok usahanya sedang kewalahan memenuhi permintaan pasar, tak hanya permintaan pedagang Bukittinggi, pesanan juga datang dari dinas instansi, dan berbagai kalangan bahkan dari petinggi-petinggi di Sumatera Barat.

Helen, “Pendapatan Pengrajin Songket lebih besar dari PNS”

Wapres AnugerahkanPenghargaan KeterbukaanInformasi Publik....................hal 3

Pemko Banda Aceh MasukNominator IGA Award...........hal 5

Pengembangan KlusterEkonomi KAPET BerbasisSistem Database...................hal 6

Volume 1, tahun VI / MTAS-CPMU OKTOBER 2012

Palopo Raih PenghargaanICT Pura Kategori Utamadari Kemenkominfo..............hal 8

Volume 1, tahun VI / MTAS-CPMU OKTOBER 2012

Medan, 18 Oktober 2012

Walikota Palopo, Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si menerima penghargaan ICT Pura kategori utama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dinilai berhasil dalam aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Hotel Grand Aston Jl. Balai Kota No. 1 Medan, yang diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia Tifatul Sembiring di Grand Ball Room Hotel Grand Aston Medan, Kamis (18/10) malam.

Pada ICT Pura tahun 2012 ini, 165 kabupaten dan kota yang telah terpilih untuk diikutsertakan, dan hasilnya terdapat 30 daerah yang mendapatkan penghargaan yang terbagi dalam beberapa kategori.

Untuk kategori utama, ada 9 daerah yang memperoleh, yakni Kota Palopo, Kab. Badung, Kab. Aceh Barat, Kab. Banyuasin, Kab Cirebon, Kab. Gresik, Mandailing Natal dan Kab. Banyumas.

Untuk kategori madya, juga terdapat 9 daerah, yakni Kabupaten Garut, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai,

Kab Pekalongan, Kab Sinjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Sukabumi.

Sama halnya untuk kategori muda, juga terdapat 9 daerah. Masing-masing Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Jepara, Kab Sidoarjo, Kuantan Sengingi, Kab Bolaang Mongondow Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Solok dan Kab Halmahera Utara.

Sementara itu 3 daerah lainnya juga mendapatkan penghargaan khusus bagi daerah dengan potensi pengembangan IT, yakni Kab. Parigi Moutong dan Kab. Berau. Sedangkan Kota Medan mendapat penghargaan khusus bagi daerah yang giat dalam menggalakkan ICT.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Syukri Batubara, menyatakan penghargaan ini merupakan gerakan yang melibatkan pemangku kepentingan TIK. Program ini merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintah, agar kumpulan data indikator di bidang TIK yang lengkap, termutakhir dan terukur hingga tingkat kabupaten dan kota, dapat dimiliki. (Sumber : http://www.palopokota.go.id/)

PALOPO RAIH PENGHARGAAN ICT PURA KATEGORI UTAMA DARI KEMENKOMINFO

PALOPO RAIH PENGHARGAAN ICT PURA KATEGORI UTAMA DARI KEMENKOMINFO

HALAMAN 2



HALAMAN 7

Helen, “Pendapatan Pengrajin.............(sambungan dari hal 1)

penghasilannya, Helen hanya menjawab “Alhamdulillah dari bertenun ini saya bisa membangun rumah, membangun usaha, menabung dan hidup lebih baik” tuturnya. Selain menjual tenunan produksinya sendiri, Helen juga menjadi pedagang menampung tenunan dari kelompok usahanya dan dari pengrajin di sekitar Lunto.

Saat ini Helen memiliki 4 alat tenun bukan mesin yang disebut palantai, keempat alat ini setiap hari selalu produktif, karena selain memiliki 5 orang ‘anak tanun’ (pengrajin upahan), suaminya juga aktif sebagai petenun.

“Dulu suami pernah mengojek, tetapi kini tidak lagi. Karena penghasilan dari bertenun lebih besar” tutur Helen. Kedua putri Helen yang duduk di bangku SD pun kerap membantu ibunya bertenun sepulang sekolah. Seperti Helen diwaktu kecil, karena sehari-hari melihat orang tua bertanun, kedua putrinyapun telah menguasai keterampilan ini. “Mereka bisa membantu membuat selendang” tuturnya.

Helen sendiri menguasai keterampilan ini semenjak kelas 3 SD. Keterampilan ini ia dapat dari Ibunya Maiyar (54) yang bekerja sebagai anak tanun dari pengrajin tenun Silungkang. Pahit manis hidup sebagai pengrajin sudah ia rasakan semenjak kecil.

“Dahulu menjadi pengrajin tenun benar-benar tidak menjanjikan. Karenanya di tahun 70-80 an hanya ada 3 orang yang mau melakoni profesi petenun di desa Lunto. Bayangkan saja 1 helai kain paling cepat selesai dalam 15 hari, dan upah 1 helai hanya 10 sampai 20 ribu rupiah. Kami pernah tidak makan hanya karena induk tanun tidak mau membeli kain kami yang motifnya tidak sesuai dengan pesanannya” ungkap Helen mengenang masa kecilnya.

Lebih lanjut Helen bercerita, kesejahteraan pengrajin mulai meningkat ketika Pemko Sawahlunto menaruh perhatian yang besar pada industry tenun. Dulu kami menggunakan teknik cukil untuk membentuk motif, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertenun. Semenjak pemerintah menyertakan Ibu saya mengikuti pelatihan tenun di Palembang, kami mulai mengenal teknik rajut. Teknik ini sangat membantu mempercepat proses bertenun.

“Saya juga pernah mengikuti beberapa pelatihan tenun yang diadakan Pemerintah. Pemko juga sangat membantu dalam pemasaran dengan menyertakan songket masyarakat Sawahlunto pada berbagai pameran. Karenanya kami sangat berterimakasih kepada Pemko Sawahlunto yang telah memberi perhatian yang sangat besar kepada pengrajin songket, sehingga kini masyarakat Lunto hidup lebih sejahtera dengan bertenun” t u t u r H e l e n d i a k h i r p e r b i n c a n g a n y a . ( S u m b e r : http://www.sawahluntokota.go.id/)

UPAYA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIADARI KACAMATA BANK DUNIA Wapres Anugerahkan...........................(sambungan dari hal 3)

diperolah Provinsi Jawa barat, diikuti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah dan Riau serta Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk kategori pelayanan penyediaan informasi urutan pertama diperoleh Provinsi Jawa Timur, diikuti Jawa Barat dan Lampung.

Wakil Presiden dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada Kementerian dan Lembaga serta Provinsi yang memperoleh penghargaan tersebut.

"Saya mengharapkan pelayanan publik dilaksanakan sebaik-baiknya, akuntabel dan berdasarkan peraturan yang berlaku," kata Wakil Presiden. (Sumber : http://www.antaranews.com/)

Volume 1, tahun VI / MTAS-CPMU OKTOBER 2012Volume 1, tahun VI / MTAS-CPMU OKTOBER 2012

Jakarta, 29 Oktober 2012

Di sebagian besar negara-negara Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), reformasi birokrasi pada dasarnya digerakkan oleh tiga dorongan, yakni untuk memangkas biaya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, atau merespon perubahan internasional maupun nasional dalam konteks pelaksanaan administrasi. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Meskipun reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, namun hambatan peraturan seringkali menjadi kendala tercapainya tujuan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya (Rabu, 8/8/2012), Tim Manajemen Keuangan Publik dan Desentralisasi Bank Dunia diundang oleh Prof. Dr. Emil Salim, Ketua/Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup untuk berdiskusi tentang reformasi birokrasi dan desentralisasi. Emil Salim menaruh perhatian besar mengenai kurangnya progres dari hasil reformasi birokrasi. Emil Salim juga ingin mengetahui mengapa reformasi birokrasi tidak memberikan dampak pada rasionalisasi dan hanya sedikit memberikan hasil nyata.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, bertempat di kantor Sekretariat Wantimpres, Emil Salim bersama Ginandjar Kartasasmita, Anggota Wantimpres Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah menerima audiensi dari Bank Dunia mengenai

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia” (Kamis, 6/9/2012). Beberapa perwakilan dari Bank Dunia, yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Staffan Synnerstorm, Erwin Ariadharma, Enda Ginting, Randy Salim, Maria Tambunan, dan Romawati. Dari pertemuan dimaksud, diketahui bahwa reformasi pelayanan publik merupakan hal yang krusial terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, reformasi pelayanan publik seringkali diartikan secara sederhanan hanya sebagai reformasi praktek manajemen sumber daya manusia. Reformasi pelayanan publik harus lebih luas dan mendalam, serta selektif. Pihak Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan biaya dan tidak adanya rasionalisasi dari reformasi birokrasi disebabkan oleh penganggaran belanja pegawai dan proses dalam menentukan struktur organisasi dan penyusunan staf. Reformasi birokrasi hanya membawa sedikit hasil nyata karena lingkungan implementasi reformasi yang dipaksakan dan kualitas pemimpin reformasi. Tiga pesan kunci yang disampaikan oleh pihak Bank Dunia dalam pertemuan tersebut adalah 1) Biaya pegawai perlu menjadi bagian dari anggaran pegawai dan manager penganggaran harus memiliki kewenangan untuk memutuskan dan bertanggung jawab atas belanja pegawai, 2) Peraturan nasional mengenai pelayanan publik dan ....................................................(Bersambung hal 7)

Upaya Percepatan Reformasi

kerangka institusi perlu dimodernisasi agar lebih fleksibel, 3) Kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik dan regulasi sebaiknya berada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (Sumber : http://indonesia.go.id/)

..............(sambungan dari hal 2)

Pengembangan Klaster Ekonomi........(sambungan dari hal 6)

sistem database KAPET yang terstandarisasi. Guru Besar Universitas Hasanuddin sekaligus peneliti LAPAN, Sumbangan Baja mengungkapkan bahwa pembentukan sistem database berbasis spasial menjadi keharusan setelah adanya amanat UU No. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mewajibkan pemerintah dan pemda untuk mengembangkan sistem geospasial yang terstandarisasi. “Pengembangan sistem database KAPET diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan kawasan yang tidak hanya menghasilkan suatu perencanaan kawasan yang tepat sasaran, namun juga dapat meningkatkan efisiensi pembangunan, menjadi perangkat monitoring dan evaluasi pembangunan, serta dapat menjadi alat promosi investasi KAPET ke dunia”, tegas Sumbangan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua Badan Pengelola (Waka BP) KAPET dan jajarannya, serta SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan 13 KAPET. Melalui pertemuan ini diharapkan agar pada tahun 2013, BP KAPET dapat mempersiapkan fasilitasi proses kerjasama percepatan RPerpres KAPET yang saat ini tengah disusun oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, dan ditargetkan tahun 2013 seluruh RPerpres KAPET telah melalui proses legalisasi. Selain itu, hasil pertemuan juga diharapkan dapat memperkuat sistem database yang tengah dirintis oleh BP KAPET. (Sumber : http://penataanruang.pu.go.id/)

Badan Publik Wajib...............................(sambungan dari hal 4)

Undang-undang keterbukaan informasi publik memberikan legalitas atas asas transparansi badan publik yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik.

"Sejak 1 Januari sampai Oktober 2012 ini sudah ada 120 permintaan masyarakat melalui website Dishubkominfo Jateng. Dari jumlah permintaan itu 80 permintaan telah dijawab dengan difasilitasi oleh KIP Jateng," katanya.

Dikatakan, tujuan diadakan bintek adalah untuk memberikan bekal bagi PPID. Kegiatan ini adalah tahap kedua, pertama dilaksanakan di Tegal dan kedua di Salatiga dengan jumlah peserta 50 orang. (Sumber : http://www.suaramerdeka.com/)

HALAMAN 6



HALAMAN 3

PENGEMBANGAN KLUSTER EKONOMI KAPETBERBASIS SISTEM DATABASE

Jakarta, 4 Oktober 2012

Wakil Presiden Boediono menganugerahkan penghargaan kepada badan publik yang memberikan layanan informasi terbaik, baik di tingkat pusat (kementerian dan lembaga) maupun provinsi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat.

Pemberian penghargaan dilakukan seiring dengan hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day) yang diperingati setiap 28 September.

Hari Hak untuk Tahu Internasional telah diperingati sejak 10 tahun lalu di dunia sedangkan di Indonesia peringatan baru dijalankan dua tahun ini, setelah UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku secara efektif pada 2010.

Penghargaan tersebut diberikan atas dua kategori informasi yang wajib diumumkan dan pelayanan informasi yang tersedia setiap saat.

Untuk kategori pertama badan publik tingkat pusat, dimumkan 10 kementerian dan lembaga terbaik.

Ke-10 kementerian lembaga tersebut diurutan pertama Kementerian Perindustrian, diikuti Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendapat urutan ke-2.

Di urutan ketiga Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Koordiantor Perekonomian.

Kementerian Kehutanan, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Pekerjaan Umum.

WAPRES ANUGERAHKAN PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada kesempatan tersebut, akademisi perencanaan wilayah Institut Teknologi Bandung, Sugiyantoro menjelaskan bahwa pengembangan KAPET pada masa yang akan datang perlu dipahami dan bukan hanya soal penataan ruang, namun lebih ke arah pengembangan wilayah. “Konsep kluster ekonomi merupakan konsep yang tepat untuk dikembangkan bagi pengembangan KAPET, karena dengan pendekatan kluster ekonomi maka fungsi-fungsi produksi komoditi unggulan lokal dapat digerakkan dan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik,” ujar Sugiantoro.

Lebih lanjut, Sugiyantoro mengungkapkan beberapa prinsip dasar bagi pengembangan konsep kluster ekonomi, diantaranya: pertama, pemanfaatan ruang berbasis spesialisasi komoditas; kedua, menciptakan inovasi-inovasi baru untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan lokal; ketiga, interkonektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi hulu-hilir berkelanjutan yang berbasis masyarakat; keempat, dukungan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); serta kelima penguatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha, baik itu lokal, regional, maupun global.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan KAPET ke depan akan dibentuk sistem database sebagai basis data dan informasi wilayah KAPET yang yang berbasis Geospasial. Untuk itu, Ditjen Penataan Ruang telah mulai merintis kerjasama dengan LAPAN dalam membentuk.......................................(Bersambung hal 7)


Sedangkan untuk kategori pelayanan informasi yang tersedia, urutan pertama diperoleh Kementerian Sekretaris Negara yang diikuti BKPK dan BATAN.

Untuk tingkat provinsi, kategori informasi yang wajib diumumkan, peringkat pertama........................................( Bersambung hal 7)

Bali, 8 Oktober 2012

Filosofi dasar pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dahulu masih menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) saat ini dirasakan sudah tidak lagi relevan. Pengembangan KAPET kini diarahkan pada konsep pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi local (local economic development), dengan bertumpu pada komoditas unggulan lokal secara selektif. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Firman H. Napitupulu pada Pembahasan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan KSN KAPET Tahun 2012 di Bali.

Konsep kluster ekonomi yang dikembangkan di wilayah KAPET akan difokuskan pada upaya pengembangan komoditas unggulan lokal beserta produk turunannya, termasuk membentuk keterkaitan (linkage) ke depan dan ke belakang antara komoditas unggulan tersebut. “Melalui konsep klaster ekonomi ini diharapkan dapat terbentuk integrasi potensi ekonomi lokal sehingga terjadi peningkatan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing KAPET”, imbuh Firman.

KAPET yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN merupakan program pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TO EMPOWER LOCAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTING URBAN DEVELOPMENT

R E P U B L I C O F I N D O N E S I AM I N I S T R Y O F P U B L I C W O R K S

D I R E C T O R A T E G E N E R A L O F H U M A N S E T T L E M E N T SU R B A N S E C T O R D E V E L O P M E N T R E F O R M P R O J E C T

Sampaikan Kritik dan Saran atau Keluhan Mengenai Program USDRP

secara online melalui Website USDRP :

0813 8 813 2 333Kirim SMS ke nomor :

HALAMAN 4



HALAMAN 5

BADAN PUBLIK WAJIB BUKA AKSES INFORMASI MASYARAKAT

PEMKO BANDA ACEH MASUK NOMINATOR IGA AWARD

Banda Aceh, 9 Oktober 2012

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali di nominasikan sebagai salah-satu Pemerintah Kota di Indonesia yang akan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2012.

Nominasi serupa juga pernah diraih Pemko pada tahun 2011 lalu. Kepastian Pemerintah Kota Banda Aceh masuk nominasi ini diumumkan saat acara Seminar Sosialisasi Pemberian IGA Award tahun 2012, Senin (8/10) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni menyerahkan dokumen nominasi tersebut kepada Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE saat acara seminar berlangsung. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh, Serdang Bedagai, Ogan Komering Ilir serta 27 Pemerintah Daerah lainnya berhasil masuk nominasi setelah dilakukan hasil kajian oleh tim ahli IGA dari Kementererian Dalam Negeri.

Dikatakannya, Untuk menentukan pemenang IGA tahun 2012, tim ahli IGA dari Kementerian Dalam Negeri nantinya kembali melakukan uji lapangan dan penilaian terhadap 12 Pemda nominator unggulan dari 30 nominator yang telah diseleksi terlebih dahulu, dengan parameter keberhasilan Pemda dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sebagai salah-satu target pencapaian tujuan pembangunan millenium dan parameter implementasi dan dampak program inovatif serta masukan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

"Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian, nantinya akan di tetapkan Empat Pemda sebagai calon pemenang IGA tahun 2012. Kemudian Mendagr i akan menetapkan dan menganugerahkan kepada Empat pemenang IGA tersebut sesuai dengan katagori inovasi yang di lakukan Pemda" jelas Diah Angraeni.

Lebih lanjut , Diah Anggraeni mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, banyak Pemda yang melakukan Innovasi dalam memajukan daerahnya dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kementerian Dalam Negeri mencermati berbagai kreatifitas dan inovasi Pemda tersebut, sehingga di apresiasi dan diberikan penghargaai ini" papar Diah

Menurutnya, program pemberian penghargaan ini merupakan salah-satu bentuk pembinaan yang dilakukan Kemendagri atas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 219 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan pemerintah daerah Inovatif ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007.

Sementara itu, Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE melalui telepon selulernya mengatakan keberhasilan Pemko Banda Aceh masuk ke nominasi ini merupakan buah kerjasama dari aparatur pemerintah jajaran Pemko dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kota dalam mendukung setiap program pemerintah. "Ini merupakan tahun ke Dua kita masuk nominasi setelah tahun 2011, semoga tahun ini kita mampu m e r a i h n y a " h a r a p I l l i z a . ( S u m b e r : http://www.bandaacehkota.go.id/)

Salatiga, 19 Oktober 2012

Semua pejabat pengelola informasi dan dokumentasi wajib memberikan informasi publik sesuai ketenteuan dan memeberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mencari informasi. Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi badan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jateng Urip Sihabudin SH melalui Kabid Kominfo Edy Supriyanto dalam pembukaan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Wahid Salatiga. Acara berlangsung dua hari yang diikuti para pejabat SKPD kabupten/kota seJateng.

Sejumlah nara sumber yang menyampiakan materi antara lain Iswahyudi (Pengelola Web Dishub Provinsi Jateng), Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng Rahmulya Adiwibowo SH MH tentang Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Govermance, dan Komisi Informasi Pusat Amirudin.

“Secara fundamental sebuah informasi adalah milik publik bukan milik pemerintah atau badan publik. Untuk itu semua badan publik harus mengutamakan kepentingan publik," katanya.

Dikatakan, sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 550/52/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan Publik di Lingkungan pemerintah Provinsi Jateng, mau tidak mau SKPD harus siap dalam melaksanakan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pendukungnya.

“Tranparansi atau keterbukaan merupakan salah satu pilar utama manajemen organiasi. Oleh karena itu, peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sangat penting dalam mewujudkan transpransi, hal ini sesuai dengan undang-undang No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik," katanya.

Lebih lanjut, Edy Supriyanto menuturkan, pada dasarnya dalam pemerintahan yang terbuka, keterbukaan informasi publik adalah suatu keharusan Bersambung hal 7)..........................................(


www.bandaacehkota.go.id

www.sidenrengrappangkab.go.id

www.parigimoutongkab.go.id

www.barrukab.go.id

www.morowalikab.go.id

Kota Banda Aceh

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Barru

Kabupaten Morowali

DAFTAR ALAMAT WEBSITEKABUPATEN/KOTA PESERTA USDRP

Kota Cimahi

Kota Palopo

Kota Parepare

Kota Palangkaraya

Kota Sawahlunto

www.cimahikota.go.id

www.palopokota.go.id

www.pareparekota.go.id

www.palangkaraya.go.id

www.sawahluntokota.go.id

helen, “pendapatan pengrajin songket daftar isi lebih...

Documents