karya cipta infrastruktur permukiman monumen kapsul waktu...

Karya Cipta infrastruKtur permuKiman

Edisi 11 tahun XVi

November 2018

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Monumen Kapsul Waktu Miliki Semangat “Avengers”Monumen Kapsul Waktu Miliki Semangat “Avengers”

02|Edisi 11Tahun XVI

daftar isi Edisi 11/tahun XVi

November 2018

19

04

2416

04 berita utamaMonumen Kapsul WaktuMiliki semangat “Avengers”

08 liputan khususKementerian PUPR sinergikan Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana

10 Pemerintah Jaring Komitmen Pemerintah daerah dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019

12 info baruCipta Karya Beri PenghargaanKepada KsM Terbaik di PALi

13 ditjen Cipta Karya BangunRTP Revolusi Mental di Manokwari

14 iPAL Lempuing BengkuluAtasi Masalah sampah dan Limbah

15 Menteri Koordinator Kemaritiman RiKunjungi TPs 3R Aldi sejahtera

16 TPsT 3R sekolah Polisi Negara Bengkulu siap Operasi

17 Walikota Aceh ResmikanHanggar Bank sampah di TPs 3R surien

18 Wujudkan infrastruktur Permukimanyang Berkualitas, Bermanfaat, dan Berkelanjutan

19 inovasiPisEW Wujud PemerataanPembangunan di desa

21 satuan Kerja PsPLPKalimantan Barat Memerangistunting di Kabupaten KetapangTahun 2018

24 Penanganan sampah di KsPN Labuan Bajo

26 Teknologi Konversi sampah Menjadi RdFpada TPA sampah Regional Nambo

28 Mengubah Perilaku Masyarakatdalam Menangani sampah

30 sebaiknya anda tahuFilosofi Monumen Kapsul Waktu

31 Orientasi Lokasi Kegiatan

32 lensa CkFunbike Harbak PU ke 73th

33 Rangkaian Harbak PU 73th

34 seputar kitaBalai Teknik Air Minum Terus Tingkatkan Kompetensi sdM Bidang Air Minum

sebanyak 42 AsN Muda Belanda Lakukan studi Banding Ke ditjen Cipta Karya

Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat Curup Bengkulu Melalui Program KOTAKU

12

08

Tahun XVIEdisi 11 |03

editorial

Cover : Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Menilik Harapan Bangsa Indonesia Berumur 70 Tahun

Dengan lebar 17 meter, tinggi 8 meter, dan panjang 45 meter yang bermakna tanggal kemerdekaan Indonesia, Monumen Kapsul Waktu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan November 2018 ini berdiri kokoh di

bumi Cendrawasih. Monumen ini berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang berisi impian anak-anak Indonesia dalam bentuk kapsul waktu. Gagasan kapsul waktu ini dimulai dari tahun 2015 saat Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Ayo Kerja, dan rencananya akan dibuka lagi di tahun 2085 dengan melihat apa saja yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia selama rentang waktu tersebut.

Sebelum gerakan dimulai, anak muda kreatif Indonesia menyambutnya dengan menyelenggarakan Ekspedisi Kapsul Waktu mengelilingi 34 provinsi dari ujung barat ke ujung timur Indonesia. Ekspedisi yang dilaksanakan selama 90 hari ini melibatkan panitia nasional, panitia daerah, organisasi kemasyarakatan, pemuda, pelajar, dan pemerintah dari tiap provinsi. Melalui kegiatan sosial nasional seperti inilah, gerakan swadaya, sukarela, dan bersifat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat dapat terlihat secara nyata. Ekspedisi ini memiliki misi mengumpulkan dan merajut impian seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan menyatukannya sehingga menjadi penyemangat generasi muda Indonesia untuk bekerja, berjuang, dan mengejar Impian Indonesia.

Disebut sebagai landmark baru Merauke, monumen yang mirip dengan markas film fiksi superhero terkenal “Avengers” ini dapat dilihat saat pesawat mendarat. Arsitektur monumen yang didesain oleh arsitek prinsipal Yori Antar Awal ini mengadopsi unsur budaya Papua. Kapsul waktu yang akan ditempatkan di atas bangunan tugu terinspirasi dari menara perang Suku Dani, dengan lima akses masuk bangunan yang merepresentasikan lima suku asli Merauke (Malind, Muyu, Mandobo, Mappi, dan Auyu) sebagai penjaga tugu kapsul waktu. Dari total luas monumen 1,5 ha akan digunakan sebagai alun-alun. Selain menjadi ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke, monumen ini diyakini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kapsul waktu yang tersimpan dalam monumen memiliki tujuh mimpi Indonesia, antara lain: kecerdasan SDM Indonesia mengungguli bangsa lain di dunia; masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religious, dan beretika; Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas perilaku korupsi; terbentuknya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; Indonesia sebagai negara mandiri dan berpengaruh di Asia Pasifik; serta Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia.(Redaksi)

pelindungdanis H. sumadilaga

penanggung Jawabdodi Krispratmadi

dewan redaKsiedward abdurrachman, iwan suprijanto,

didiet a. akhdiat, agus ahyar

pemimpin redaKsiaswan nizar

penyunting redaKsiCahyani Kusrianingsih , indah raftiarty er,

astaf aji pranaya

bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri

bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah

Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,

tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, Kusumawardhani,

boby ali azhari, prasetyo, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana, sandhi eko bramono,

andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung

alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110

telp/fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

http://ciptakarya.pu.go.id

@ditjenck

@ditjenciptakarya

ditjen Cipta Karya

ditjen Cipta Karya

[email protected]


Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Tujuh mimpi anak bangsa diletakkan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Kabupaten Merauke, di ujung timur Indonesia, Jumat (16/11/2018).

berita utama

Monumen Kapsul Waktu Miliki Semangat “Avengers”

Peresmian ditandai dengan pe leta kan 36 kapsul secara per manen di Monumen Kapsul Wakt u oleh

Presiden RI Jokowi. “Sehingga kelak di tahun 2085 dibuka oleh penerus kita, apakah tujuh mimpi besar itu telah bisa kita wujudkan atau tidak. Jadi ini bukan sematamata monumen biasa, ini adalah monumen impian kita bersama,” kata Presiden RI Jokowi. Presiden RI Jokowi menjelaskan bahwa untuk bisa dibaca dan bertahan puluhan tahun, maka tujuh impian anak bangsa dimasukkan dalam kapsul yang ben tuknya sangat futuristik. “Saya juga mengikuti di media sosial yang ramai membicarakan Monumen Kapsul Waktu ini. Katanya, bentuknya seperti markas “Avengers” yang juga sa ngat futuristik. Monumen ini memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para “Avengers”, ucap Presiden. Jokowi mengungkapkan, maksud dari


semangat “Avengers” ini adalah melakukan tindakan yang besar untuk melindungi orang banyak dan melindungi orang yang lemah. Begitu pula melalui monumen ini, bukan saja meletakkan mimpi sebagai

SDM bangsa Indonesia kecerdasannya me ngungguli bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai etika. Ke tiga, Negara Indonesia sebagai pusat pen di

bangsa yang besar, namun akan berkerja keras, bekerja bersama, dan berikhtiar untuk mewujudkan mimpi besar itu. Tujuh mimpi anak bangsa dari 34 provinsi yang ditulis dan disimpan dalam kapsul waktu tersebut yaitu pertama,


dikan, teknologi, dan peradaban du nia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah kita bebas dari perilaku ko rupsi. Kelima, membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Kee nam, Indonesia sebagai negara yang man diri dan paling berpengaruh di Asia Pasifik.Terakhir, Negara Indonesia sebagai ba rometer pertumbuhan ekonomi du nia. Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki

Ha dimuljono menjelaskan, penempatan kapsul waktu tersebut di Kabupaten Merauke merupakan bentuk penghargaan ter hadap Provinsi Papua. “Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada Papua khususnya Merauke, se hingga penempatan kapsul ini di Merauke,” kata Basuki. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Kemariti m an Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR

Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua Barat Lu kas Enembe, dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.

Monumen Kapsul WaktuPada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke70 pada tanggal 17 Agustus 2015, beberapa relawan mengadakan sebuah kegiatan yang sangat pro


fetik dan menarik yaitu “Indonesia Raya Melintasi Waktu 20152085” dengan meng gunakan ekspedisi kapsul waktu. Da lam kapsul waktu tersebut terdapat mim pi dan harapan putera puteri In donesia dalam rangka pencanangan Ge rakan Nasional 70 Tahun Indonesia Mer deka dengan tema “Ayo Kerja”. Kapsul waktu telah dibawa secara estafet ke berbagai wilayah Indonesia dan telah berakhir di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada bulan Desember 2015. Kapsul waktu ini mulai diisi per

kapsul waktu berisi 238 impian Indonesia yang diharapkan bisa menjadi media perbaikan bagi kehidupan bernegara bang sa Indonesia. Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya mem bangun antara lain, pekerjaan Monumen A, Monumen B, pagar sungai, alunalun (tiang bendera, saluran pipa po rous, signage dan gapura), bangunan pe nunjang, pe destrian area monumen, din ding talut dan sculpture.(Teks: Fatima-Randal Papua/Redaksi)

tama kali oleh tulisan Presiden Jokowi dengan catatan dan mimpi harapan In donesia Raya 70 tahun mendatang. Dan selanjutnya, di Kabupaten Merauke akan didirikan Tugu Peringatan atau Mo nu men Kapsul Waktu yang berisi mimpi dari ke 34 provinsi dan 1 kapsul mimpi dari Presiden Joko Widodo, dimana akan dibuka kembali pada 70 tahun mendatang tahun 2085. Pada tahun 2015, “Bola Mata” sebagai tempat menyimpan kapsul waktu ini berbobot ±550 kg sudah dilaksanakan dan


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan infrastruktur yang andal, termasuk andal terhadap kebencanaan.

Kementerian PUPR Sinergikan Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat di segala bi

dang kehidupan seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, serta kesehatan. Oleh sebab itu Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan seminar nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Risiko Keben canaan Menuju Permukiman Tang guh Bencana, di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (21/11/2018). Se minar tersebut dibuka oleh Sekretaris Jen deral Kementerian PUPR Anita Firman ti.

Anita mengatakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 lebih lengkap dari peta gempa sebelumnya karena telah mengalami pengayaan informasi. Pertama, penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempayang baru berdasarkan aspek geologi, geodesi, seismologi, dan instrumentasi. Kedua, adanya informasi baru terkait identifikasi sesar aktif dengan jumlahyang cukup signifikan. Ketiga, ketersediaan data dasar topografi yang lebih

baik. Terakhir, penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat. Mengacu pada peta tersebut, terdapat 295 sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya

Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar seper ti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar atau vital harus memerhatikan keberadaan lokasi jalur sesar aktif yang memperlihatkan adanya

liputan khusus


ba haya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi,” kata Anita.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan, Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 harus didetailkan lagi oleh Pemerintah Daerah terkait potensi gem pa di daerah mana saja.

“Misalnya, di Palu ada sesar Palu Koro.Dariidentifikasibahayagempadibuatzonasinya, zona merah dan zona hijau. Zona merah yang tidak boleh dibangun dan zona hijau boleh dibangun,” kata Danis.

Dalam pembangunan bangunan gedung sesuai amanat UndangUndang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pen tingnya pemenuhan persyaratan kean dalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan, serta keserasian bangunan dan lingkungan melalui pen dam pingan kepada Pemerintah Ka bu paten/kota untuk menyusun Perda ten tang bangunan gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/

Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yangtelah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” kata Danis.

Dalam seminar tesebut turut hadir Ke pala BMKG Dwikorita Karnawati, Ke tua Tim Penyusunan Peta Sumber dan Baha ya Gempa Indonesia 2017 Masyhur Irsyam, Pakar Gempa I Wayan Sengara, Peneliti

LIPI Danny Hilman Natawidjaja, Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Tata Ruang dan Agraria Andi Renald, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pe ru mahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, serta Pengajar UGM Ikaputra. Seminar dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pratama dan staf profesional Kementerian PUPR, perwakilan Pe merintah Daerah, kementerian/lem baga, prak tisi, akademisi, dan asosiasi profesi. (Teks: kompuck)

Dalam pembangunan bangunan gedung sesuai amanat Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002, Kementerian PUPR menekankan pentingnya

pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, hususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan, serta keserasian bangunan dan lingkun-gan melalui pendampingan kepada Pemerintah Kabu-paten/kota untuk menyusun Perda tentang bangunan

gedung.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong penyediaan infrastruktur dasar permukiman di daerah perkotaan terutama dalam bidang air minum dan sanitasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan

Lo kakarya Peminatan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 di Jakarta, pada tanggal 1 November 2018 yang bertujuan untuk menjaring komitmen

dan dukungan dari masingmasing Pemerintah Daerah melalui program hibah ini, dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di per kotaan.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, kondisi cakupan akses pelayanan air minum layak di Indonesia baru mencapai

72%, dimana pelayanan akses air minum layak di perkotaan baru mencapai 80,8%. Sementara itu target nasional da lam RPJMN untuk air minum layak pada akhir tahun 2019 telah ditetapkan sebesar 100%. Sesuai amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

liputan khusus

Pemerintah Jaring Komitmen Pemerintah Daerah Dengan Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019


Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat pen ting dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayahnya masingmasing karena merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhannya. Untuk itu Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dituntut agar dapat bersinergi dan bekerja lebih keras untuk mencapai target 100% capaian akses air minum.

Untuk memenuhi gap serta untuk mewujudkan pembangunan infrastruk tur yang andal dan berkualitas diperlukan kerja keras dan komitmen pemerintah serta mekanisme penganggaran pembangunan daerah yang optimal, salah satunya melalui program Hibah Air Minum Perkotaan.

Program Hibah Air Mi num Perkotaan merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah yang mengacu pada kinerja yang terukur dan investasi pem bangunan di bidang air minum yang di realisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal kepada PDAM. Program ini diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang mempunyai ko mitmen dan perhatian untuk mem berikan pelayanan air minum dengan output berupa sambungan rumah air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengungkapkan program Hibah Air Minum Perkotaan telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan nilai hibah yang telah terealisasi sebesar Rp. 3,4 triliun, telah mampu me ningkatkan layanan akses air minum melalui pembangunan 1,2 juta sambu ngan rumah baru yang berasal dari 232 kabupaten/kota dengan penerima manfaat mencapai 6,1 juta jiwa ke lompok MBR.

“Program Hibah Air Minum Perkotaan

juga telah memberikan dampak yang positif kepada pengembangan sistem pe nyediaan air minum di kabupaten/ko ta. Hasil evaluasi kami menunjukkan adanyapeningkatanyangsignifikandarisisi jumlah pelanggan dan peningkatan ca kupan pelayanan pada PDAM yang me laksanakan program ini,” kata Danis.

Selain itu program Hibah Air Minum Perkotaan ini telah dapat meningkatkan kapasitas PDAM sebagai operator penyediaan air minum, baik dari sisi keuangan daerah, teknologi, aset, maupun sumber daya manusia. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR bersama dengan Ke menterian Keuangan dan Bappenas telah mengalokasikan pagu untuk program Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp. 700 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan akses layanan air minum melalui pemasangan 230 ribu sambungan rumah. Ini merupakan peluang yang cukup baik dan strategis dalam rangka mengatasi gap capaian air minum yang masih terjadi saat ini. (Teks: kompuck)


info baru

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) melakukan serah terima satu unit motor sampah kepada KSM Ramaling yang terletak di Dusun III, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/11/2018).

Cipta Karya Beri Penghargaan Kepada KSM Terbaik di PALI

Serah terima motor sampah tersebut diberikan oleh Kasatker PSPLP Provinsi Sumsel Sartono,

yang didampingi oleh Kasi Analisa Teknis Subdit Rentek Direktorat PPLP Direk torat Jenderal Cipta Karya Meytri Wil da Ayuantari, kepada Ketua KSM Rama ling sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Tanah Abang Kabupaten Pali, dan disaksikan oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Pali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ka bupaten Pali, Kepala Desa Tanah Abang, CSR PT. Pertamina UP Kabupaten PALI, serta KUB Peduli Sampah di Ka bupaten PALI.

Menurut Meytri, KSM Ramaling terpilih menjadi salah satu dari 5 ko munitas peduli sampah terbaik yang sebelumnya telah lebih dulu dilakukan seleksi dan penilaian oleh para juri dari Kementerian PUPR dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2018. KSM Ramaling adalah pengelola dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan metode penanganan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) yang berdiri

pada tahun 2016 bersamaan dengan dibangunnya TPST 3R Desa Tanah Abang yang dilaksanakan oleh Satker PSPLP Pro vinsi Sumatera Selatan.

Asisten II Pemerintah Kabupaten PALI Raden M. Ali mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. “Semoga dengan adanya penghargaan berupa 1 unit motor sampah dari

Kementerian PUPR akan memotivasi KSM Ramaling untuk terus melakukan pe ngolahan sampah sehingga dapat men jadi magnet tersendiri agar desa di se kitarnya ikut peduli dalam penanganan sam pah rumah tangga,” tutur Ali. (Teks: Rima/Sarjani-PLPSS/ari)


info baru

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan pada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua Barat membangun fasilitasi percontohan Ruang Terbuka Publik (RTP) Revolusi Mental di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Ditjen Cipta Karya Bangun RTP Revolusi Mental di Manokwari

Kedua penataan bangunan itu telah fungsional dan dimanfaatkan masyarakat setempat.

Fasilitasi percontohan RTP Revolusi Mental ini dimaksudkan sebagai wadah aktivitas sosial budaya masyarakat di wilayahDistrikPrafidanAimas,denganpengungkapan ekspresi budaya atau kultur lokal sebagai media komunikasi warga, tempat olahraga, dan sebagai ob jek pendidikan penelitian dan pela tihan.

Kepala Satker PBL Provinsi Papua Barat Marsudi mengungkapkan, RTP Prafiyang dibangun Satker PBL ini sebagai bantuan stimulan dan percontohan sederhana bagi Pemda Manokwari agar ke depannya termotivasi membangun dan menyediakan RTP yang lebih besar sebagai fasilitas publik yang juga sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

“Diharapkan RTP Revolusi Mental bisa menjadi landmark atau ikon bagi Ka bupaten Manokwari serta menambah fasilitas publik di kota tertua di

Provinsi Papua Barat ini. Apalagi, saat ini Manokwari belum memiliki fasilitas publik yang ramah lingkungan. “Bisa jadi RTP Revolusi Mental ini menjadi per contohan bagi kabupaten/kota lain nya di Papua Barat,” terang Marsudi, be berapa waktu lalu.

Pembangunan RTP Revolusi Mental ini juga sebagai upaya Ditjen Cipta Karya menjabarkan program Nawacita yang di gulirkan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk membangun dari perdesaan.

Upaya me lakukan revolusi mental ini menjadi salah satu program Nawacita yang fe no me nal melalui proses transformasi pem bentukan karakter bang sa melalui pem bangunan keluarga.

Dalam revolusi mental ini mene gaskan karakter dan kesejahteraan bangsa dapat tercipta dari lingkungan ma syarakat terkecil yakni keluarga, se suai dengan pesan revolusi mental pada RTP tersebut.(Teks: Lilis Randal Papua Barat/ari)


info baru

IPAL Lempuing Bengkulu Atasi Masalah Sampah dan Limbah

Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, merupakan penerima manfaat program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) melalui dana IDB Tahun Anggaran 2017.

Keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanimas Kelurahan Lempuing yang mela yani

52 Sambungan Rumah (SR) di RT 12, RT 13, dan RT 14 dinilai telah mampu mengubah perilaku hidup masyarakat yang tadinya membuang sampah ti dak pada tempatnya dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang me nga kibat kan kekumuhan, menjadi Pe rilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) de ngan membuang limbah dan kotoran ke IPAL dan tidak membuang sampah sem barangan.

Siska, warga RT 12 Kelurahan Lempuing, saat ditemui di kediamannya Jumat (02/11/2018), mengungkapkan bah wa sebelum adanya IPAL Sanimas, ling kungan tempat tinggalnya sangat kumuh dan bau. Hal ini dikarenakan sampah yang dibuang sembarangan dan pembuangan air limbah dan septic tank langsung ke drainase yang ada di lingkungan warga.

“Dulu hampir seluruh warga yang tinggal di pinggir drainase membuang limbah septic tank ke siring, bahkan beberapa warga buang air besar menggunakan kantung plastik dan di buang ke siring langsung. Bisa di bayangkan bau

yang timbul sangat me nyengat dan tidak sehat bagi ling kungan,” tutur Siska.

Sementara itu Evi, Sekretaris Ba dan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Cemara Indah sebagai pengelola Sanimas Kelurahan Lempuing menambahkan bahwa sebelum adanya Sanimas, lokasi yang saat ini telah menjadi IPAL merupakan tempat warga membuang sampah yang tentu saja menambah kesan kumuh lingkungan mereka. “IPAL ini dulunya menjadi tempat pembuangan sampah warga, setelah menjadi IPAL warga menjadi lebih sadar lingkungan dengan membuang sampah ke penampungan

terdekat karena sudah tidak bisa lagi membuang sampah di sini. “Jadi berlipat manfaat yang kami terima, masyarakat sekarang sudah tidak buang sampah dan buang limbah sembarangan lagi, sehingga lingkungan kami menjadi lebih bersih dan sehat bebas kumuh,” jelas Evi.

Selain sebagai septic tank warga, IPAL juga kami manfaatkan sebagai tempat bermain bagi anakanak dan pertemuan warga. Selain itu, agar pemanfaatan IPAL dapat berlangsung berkelanjutan, BKM Cemara Indah melakukan pengecekan secara berkala pada IPAL.(Teks: MemoIndah/randalbkl/ari)


info baru

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (31/10/2018) mendatangi TPS 3R Aldi Sejahtera di kawasan Mantuil Basirih Kota Banjarmasin, dalam rangka koordinasi II penanganan sampah padat di kawasan regional, perkotaan, dan destinasi pariwisata.

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Kunjungi TPS 3R Aldi Sejahtera

Luhut Binsar Panjaitan menyam paikan saat ini 80% kebocoran sampah plastik berasal dari darat serta 30%

kebocoran sampah di laut yaitu plastik. Langkah penanganan melalui metode 3R ini penting agar sampah bisa didaur ulang dan tidak dibuang sembarangan untuk keselamatan lingkungan dan kesehatan.

TPS 3R Aldi Sejahtera dibangun pada tahun 2017 oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Pro vin si Ka limantan Selatan, dan meraih penghargaan sebagai salah satu TPS 3R terbaik di Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pa da Hari Habitat yang lalu.

Langkah penanganan melalui metode 3R ini penting agar sampah bisa didaur ulang dan tidak dibuang sembarangan untuk keselamatan lingkungan dan

kesehatan.

Ketua KSM Aldi Sejahtera Rio Frana ta mengatakan, melalui TPS 3R ini mereka melaksanakan inovasi dalam bidang per sampahan, salah satunya adalah metode pembuatan kompos dengan waktu singkat yaitu 10 hari, pem bua tan batako dari limbah plastik, dan metode kerja KSM yang terpadu da lam pengambilan sampah sehingga bisa di hitung dengan statistik.

Luhut juga terkesan dengan kebija kan Walikota Ibnu Sina yang mene

rapkan larangan penggunaan kantong plastik untuk ritel modern yang dituang kan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016, dan sudah ber hasil mengurangi sampah kantong plas tik sebanyak satu ton per hari. Selain penanganan secara 3R seperti yang dilakukan KSM Aldi Sejahtera, secara legal Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan pencegahan timbunan limbah plastik melalui peraturan perundangundangan. (Teks: HRD KALSEL/ari)


info baru

TPST 3R Sekolah Polisi Negara Bengkulu Siap Operasi

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu melakukan serah terima aset bangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Senin (12/11/2018), di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penandatanganan berita acara serah terima dilaksanakan oleh Satker PSPLP Provinsi Bengkulu ke

pada Pemda Rejang Lebong dengan disaksikan oleh Kepala SPN Bukit Kaba beserta jajarannya, KSM Jaya Bersih selaku pelaksana pembangunan, dan seluruh para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, PPK Satker PSPLP Provinsi Bengkulu Egi Yuliarto, me nekankan kewajiban yang harus dipenuhi Pemda setelah diserah terimakannya TPST 3R yang telah ter bangun terkait dengan kegiatan ope ra sional TPST 3R itu sendiri. “TPST 3R ini secara oto matis telah menjadi milik Pemda Rejang Lebong mulai hari ini, artinya Pemda Rejang Lebong setelah ini berkewajiban membina dan bertanggung jawab penuh terhadap operasionalisasi TPST 3R untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungannya. Pemda harus menyiapkan dukungan untuk operasional TPST 3R ini,” tegas Egi.

Sementara, Asisten I Pemda Rejang Lebong Pranoto Madjid, mengapresiasi pembangunan TPST 3R di Kabupaten Rejang Lebong dan telah menyiapkan du kungan dalam rangka optimalisasi ope rasionalisasi TPST 3R SPN Bukit Kaba ini. “Ini adalah TPST 3R ketiga yang dibangun di Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2015, dua di antaranya sudah beroperasi dengan baik dalam melayani kebutuhan warga akan pelayanan persampahan. Dan seperti sebelumnya, un

tuk TPST 3R SPN Bukit Kaba ini, kami telah menyiapkan dua orang petugas untuk diperbantukan di sini dalam mengelola operasionalisasi TPST 3R ini,” terang Pranoto.

Senada dengan Asisten I Pemda Rejang Lebong, Kepala SPN Bukit Kaba AKBP Abdul Muis, turut menyampaikan terima kasihnya kepada Satker PSPLP Provinsi Bengkulu dan Pemda Rejang Lebong. “Kami menyerahkan sepenuhnya pengelolaan TPST 3R ini kepada masyarakat sekitar dengan harapan ke bersihan lingkungan di Desa Karang Jaya dan SPN Bukit Kaba akan terjaga dengan baik dan bebas dari sampah tentunya,” harap Muis.

TPST 3R SPN Bukit Kaba pada tahap awal akan melayani 360 Kepala Keluarga di Kecamatan Selupu Rejang dan ling

kungan SPN Bukit Kaba. Keberadaan TPST 3R SPN Bukit Kaba diharapkan mampu untuk menjawab persoalan persampahan di daerah padat penduduk untuk mewujudkan lingkungan bersih gu na meningkatkan taraf kesehatan dan kenyamanan warga setempat.(Teks: randalbengkulu/ari)


Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, meresmikan hanggar bank sampah TPS 3R di Surien, Jumat (23/11/2018).

Walikota Aceh Resmikan Hanggar Bank Sampah di TPS 3R Surien

Dalam peresmian tersebut turut dihadiri oleh Senior Vice President PT. Pegadaian Kantor Wilayah I

Medan Hakim Setiawan, dan Vice President Area Banda Aceh Feri Hariawan, Kadis Perkim Provinsi Aceh, PPK Randal, para Kasatker Ditjen Cipta Karya Provinsi Aceh, serta dinas terkait lainnya.

Pada peresmian tersebut, Walikota dan Senior Vice President PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan menyerahkan bantuan kepada Ketua TPS 3R Surien Aziz, sebesar Rp. 276 juta berupa mesin pencacah plastik, 2 unit becak motor, 3 unit mesin jahit, pembangunan hanggar, gapura, dan drainase.

Dalam sambutannya, Aminullah me ngatakan ini bisa menjadi pilot project, semua sampah bisa diolah di sini. Sampah organik untuk kompos, yang anorganik bisa diolah jadi produk ke rajinan tangan, dan menghasilkan uang bagi masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Hakim juga mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Pegadaian (Persero) yang bertajuk pegadaian bersih dengan program The Gade: Clean & Gold. Melalui program ini, masyarakat melakukan ak tivitas memilah sampah, kemudian sam pah tersebut ditukar dengan ta

bu ngan emas. Sampah yang dianggap se bagai barang yang tidak berharga ter nyata bisa diubah menjadi sarana mem persiapkan masa depan cemerlang dengan menabung emas.

Gampong Surien merupakan gampong binaan PT. Pegadaian (Persero). Bekerja sama dengan Pemkot Banda Aceh, pegadaian membangun sebuah hanggar bank sampah di TPS 3R yang memiliki lahan sekitar 300 m2.

Se luruh sampah yang ada di Surien dan sekitarnya diangkut ke lokasi TPS 3R ini untuk diolah menjadi kompos hingga kerajinan tangan.(Teks: AA)

info baru


Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya, dilaksanakan penandatangan kontrak pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Wujudkan Infrastruktur Permukiman yang Berkualitas, Bermanfaat,dan Berkelanjutan

Pekerjaan tersebut meliputi kegiatan Direktorat Pengembangan Pe nyehatan Lingkungan Permu ki

man (PPLP) untuk paket kegiatan Pemba ngunan Perpipaan Air Limbah Kota PekanbaruArea Selatan sesi 1 dan 2 dengan nilai kontrak Rp. 345 miliar, dan Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) pada kegiatan Pembangunan Istora PON dengan total nilai kontrak Rp. 262 miliar di Jakarta, Kamis (01/11/2018).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengungkapkan, hal tersebut untuk menja wab beberapa isu pokok dalam pembangunan infrastruktur permukiman ke depan. Di antaranya mewujudkan implementasi penyelenggaraan bangunan gedung seperti penyusunan Perda mengenai IMB, penerapan SLF, pembentukan TABG, dan pendataan bangunan gedung.

Un tuk sek tor sanitasi yaitu pe ngurangan tim bulan sampah dan penerapan konsep konversi energi de ngan

konsep Waste To Energy (WTE) un tuk pengelolaan sampah skala besar dengan lahan yang terba tas, serta komitmen Pemerintah Kabupa ten/kota dan pening katan kapasitas apara tur dan in ves tasi Pemerintah Daerah dalam me la kukan perencanaan, pembangunan, pe nge lolaan, dan pemeliharaan infra struk tur air limbah.

“Saat ini kita akan melakukan penandatanganan kontrak pembangunan perpipaan air limbah Kota PekanbaruArea Selatan untuk mendukung Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP). Diharapkan nantinya akan mam pu melayani 55 ribu jiwa pendu duk Kota Pekanbaru mulai tahun 2023,” ujar Danis.

Danis menjelaskan, rencana area pe layanan air limbah tahap I pengembangan sistem air limbah terpusat Kota Pekanbaru antara lain di Kecamatan Pe kanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Sukajadi.

Lebih lanjut Danis menambahkan, se mentara kegiatan pembangunan infra struktur dalam rangka mendukung pe laksanaan Pekan Olahraga Nasional XX serta Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua pada tahun 2020 merupakan amanat Instruksi Pre siden Nomor 10 Tahun 2017.

Arena Istora adalah salah satu venue untuk pe lak sanaan PON Papua Tahun 2020 yang merupakan representasi dari Kelompok Budaya Meepago dan Lapago. Venue yang akan dibangun meliputi scoring board, FOP, ruang penunjang, dan fasili tas pe nunjang berupa penataan kawasan.

“Dengan komitmen yang tinggi, kapasitas aparatur yang memadai, dan keberpihakan keputusan investasi Peme rintah Daerah dalam melakukan pe rencanaan, pembangunan, pengelo laan, dan pemeliharaan, maka akan meng hasilkan infrastruktur permukim an yang berkualitas, bermanfaat, dan ber kelanjutan,” harap Danis. (Teks: kompuck)

info baru


inovasi

PISEW WUJUD PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA“Dengan membangun desa maka kita membangun Indonesia” (Presiden Joko Widodo)

Berbagai upaya untuk mengatasi ma salah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan penganggur

an, te lah dilaksanakan oleh Pemerintah me lalui berbagai kebijakan dan kegiatan na sional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1970an telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui be berapa pendekatan.

Berdasarkan pengalaman dalam

Memoden H Praja *)


inovasi

pem bangunan kawasan perdesaan, Ditjen Cipta Karya memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembang kan infrastruktur yang mendorong pertum buhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 ha. Pengembangan ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 20152019, sekaligus tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia: Ke3: mem bangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Ke6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. Ke7: mewujudkan kemandirian eko nomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Beberapa sasaran Nawacita pun tertuang dalam rencana pembangunan berbagai infrastruktur, seperti transportasi, sanitasi, kesehatan, peningkatan dan pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, maka Pedoman Prog ram Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang dimulai pada Tahun Anggaran 2016 Tujuan Program PISEW sendiri adalah meningkatkan pengembangan sosial eko nomi wilayah berbasis pada po tensi sumberdaya lokal untuk mengu rangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur wilayah da lam rangka meningkatkan kese jah te ra an so

sial masyarakat. Dengan sa saran ke gia tan meliputi meliputi : a. Terbangun infrastruktur dasar skala

wilayah kecamatan, yang dapat berupa: infrastruktur perhubungan/transportasi; infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan, industri, dan pariwisata; infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan, industri; serta air minum dan sanitasi;

b. Peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan sosial dan ekonomi lokal antara lain komoditas unggulan serta potensi lokalnya;

c. Tersedia fasilitator masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

d. Peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan;

e. Pendayagunaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

Melalui strategi pengembangkan eko nomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pen da pa tan masyarakat, dan mengurangi ke mis ki nan, Program PISEW telah mampu mem berikan banyak manfaat da lam pe ngembangan pembangunan di per de saan.

Pada tahun 2018 ini, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan PISEW untuk 15 kawasan perdesaan. Hasil dari pelaksanaan program ini pun telah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perdesaan. Mulai dari peningkatan pendapatan desa dan ma sya

rakat hingga ke pengembangan po tensi desa.

Kawasan Lubuk Pinang dan Air Majunto kabupaten Mukomuko salah satu contohnya, melalui program PISEW berupa pembangunan jalan usaha tani telah mampu memberikan akses jalan bagi para petani untuk mengangkut hasil pertanian sehingga para petani dapat langsung memasukkan kendaraan ke areal pertanian dalam mengangkut hasil panen dan tidak lagi harus memikul seperti sebelum adanya jalan usaha tani.

Di bidang Pariwisata Desa Semelako II Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sangat merasakan manfaat dari Program PISEW yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 karena telah mam pu memberikan akses jalan bagi wi satawan dalam berkunjung ke Objek Wi sata Air Panas yang terdapat di desa tersebut. Sehingga selain memberikan akses transportasi bagi warga dalam mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan, pembangunan jalan melalui Program PISEW juga telah mampu mengembangkan potensi pariwisata Air Panas di desa Semelako II sehingga dapat menambah Pendapatan Belanja Desa.

Selain di sektor pertanian (per kebunan) dan pariwisata, Program PISEW di Provinsi Bengkulu juga telah mampu mendukung sektor Perikanan. Desa Tambak Rejo merupakan salah satu desa Minapolitan di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu telah sangat me rasakan manfaat adanya Program PISEW pada tahun 2018. Melalui Program tersebut, hasil Panen ikan yang dulunya harus menunggu kendaraan angkut khu sus (Double Gardan) untuk masuk ke lokasi kolam yang belum memiliki akses jalan, sekarang tidak lagi sehingga Para Peternak Ikan dapat langsung membawa hasil panen ikan ke pasar dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa kendaraan dan dapat menambah pendapatan.

Di sektor tenaga kerja, Program PISEW telah mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari desa setempat sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan taraf hidup warga desa.

*) Penulis adalah Staff Pengolah Data Publikasi Unit Kerja Randal Bengkulu


inovasi

SATUAN KERJA PSPLPKALIMANTAN BARAT MEMERANGI STUNTING DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya saat ini telah dirasakan begitu bermanfaat oleh sebagian masyarakat perdesaan di Kabupaten Ketapang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang men jadi bagian Nawa Cita Peme

rintah, Direktorat Jendral Cipta Kar ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Ling kungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pe merintah Daerah terus meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi terutama di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal adalah dengan disusunnya kebijakan padat karya tunai (cash for work) yang salah satunya diarahkan untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur sa nitasi lingkungan perdesaan.

Program Padat Karya Tunai ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah serius dalam upaya peningkatan akses sanitasi dan penurunan tingkat BABS yang selama ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Provinsi Ka limantan Barat menjadi satu dari lima Provinsi di Indonesia yang mendapat ke sempatan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani masalah kesehatan terutama stunting yang salah satunya disebabkan karena masalah buruknya sanitasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi me ngentaskan permasalahan tersebut.

Kabupaten Ketapang menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan

Reza Rizka Pratama, ST.*)


inovasiBarat yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dalam penangganan kasus stunting. Hal tersebut didasari karena banyaknya kasus stunting di Ketapang. Berdasarkan data hasil survey Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jumlah Kasus Stunting di Kabupaten Ketapang tahun 2017 yang dilakukan di 24 Puskesmas pada 20 kecamatan di Kabupaten Keta pang dengan sample sebanyak 5.644 balita.

Dari hasil survey diperoleh hasil bahwa pada Kecamatan Delta Pawan terdapat 62 kasus stunting; Benua Kayong 81 kasus; Muara Pawan 44 kasus; Matan Hilir 68 kasus; Matan Hilir Selatan 70 kasus; Kendawangan 35 kasus; Sungai Melayu Rayak 60 kasus; Pemahan 54 kasus; Tumbang Titi 1 kasus; Jelai Hulu 110 kasus; Marau 2 kasus; Singkup 29 kasus; Air Upas 46 kasus; Manis Mata 33 kasus; Nanga Tayap 94 kasus; Hulu Sungai 33 kasus; Sandai 19 kasus; Simpang Dua 24 kasus; Sungai Laur 24 kasus; Simpang Hulu 56 kasus. Dari hasil survey teridentifikasi sebanyak 945balitateridentifikasimengalamimasalahstunting. Selain akibat gizi yang buruk, stunting juga dipengaruhi oleh masalah kebersihan dan sanitasi.

Dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan di ruang terbuka. Selain itu akses untuk memperoleh air bersih

untuk dikonsumsi masih sangat rendah, sehingga membuat anakanak rentan terhadap penyakit berbahaya, seperti dia re, kolera, tifus, disenteri dan ispa. Pe nyakit berbahaya ini dapat membuat kesehatan anak terganggu dan dapat menghambat tumbuh kembang pada anak. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan belum tersentuhnya akses sanitasi di daerah perdesaan, diantaranya adalah keterbatasan ekonomi, sulitnya akses un

tuk pendistribusian logistik dan mi nimnya pengetahuan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada fasilitas sanitasi pengolahan air limbah yang sesuai standar di Kabupaten Ketapang. Namun demikian dalam RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 20112014 telah direncanakan pembangunan sistem air lim bah sesuai dengan kondisi wilayah dan kemampuan daerah. Sistem pengola han air limbah terpusat yang akan dibangun akan disesuaikan dengan standar teknis maupun operasional yang mengacu pada program pembangunan sanitasi Na sional. Salah satu upaya pada program ini adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi pada skala rumah tangga dengan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kapasitas masyarakat yaitu Ruang MCK (Mandi,Cuci,Kakus) beserta pengelolahan limbahnya.

Selain itu diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masya rakat dan peran gender untuk mendorong pola hidup sehat dan bersih melalui pendidikan sejak usia dini hingga rumah tangga. Kegiatan ini juga perlu dukungan dari Dinas kelembagaan pengelola sanitasi baik di tingkat Pe merintah Daerah maupun masyarakat yang didukung dengan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.


inovasi

Salah satu program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi Per desaan adalah dengan membangun septic tank dan jamban yang telah tersebar di 10 Desa Di Kabupaten Ketapang yakni Desa Sungai Kinjil, Desa Sukabangun, Desa Ulak Medang, Desa Batu Tajam, Desa Mahawa, Desa Serengkah Kanan, Desa Rangga Intan, Desa Muara Jekak, Desa Alam Pakuan, Dan Desa Mekar Raya. Jumlah penerima manfaat dalam program yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mencapai 500 KK. Keterlibatan Masyarakat dalam program padat karya tunai ini didampingi oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permu

kiman (PSPLP) Provinsi Kalimantan Barat melalui Fasilitator Kabubaten (Faskab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tersebar di 10 Desa.

Diharapkan pendampingan ini da pat mengatasi masalah keterbatasan penge tahuan pada masyarakat Desa terkait rancangan jamban dan tangki septik yang dibangun. Diharapakan dengan adanya program padat karya di be berapa Desa yang ada di Kabupaten Ke tapang dapat membantu kesadaran ma sya rakat dalam mencintai lingkungan tempat ting galnya dengan tidak buang air besar di hutan, di belakang rumah maupun di sungai karena sudah dibangunnya jamban dan tangki septik di Setiap Desa di Kabupaten Ketapang. Sehingga kedepannya diharapkan DesaDesa yang mendapatkan program ini memiliki status Desa dengan sanitasi layak dan sehat.

Satuan Kerja PSPLP Provinsi Kalimantan Barat berharap pada tahun 2019 program Cipta Karya tetap di laksanakan di Kalimantan Barat karena masih banyak wilayah yang belum memiliki sanitasi layak dan sehat sehingga tujuan Pemerintah terhadap program 1000100 dapat terwujudkan.

*) Penulis adalah Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR


inovasi

Labuan Bajo adalah salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.

PENANGANAN SAMPAH di KSPN LABUAN BAJO

Pembangunan hotelhotel berbintang dan restoranrestoran serta aspek pendukung kepari wisataan

lain nya terus bertumbuh pesat dan merupakan suatu mata rantai yang tak terpisahkan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kota Labu an Bajo muncul pula masalah ketersediaan

Lily/Sadria*)


inovasi

fasiltas pendukungnya. Salah satunya ada lah penanganan persampahan.

Menurut Kasie Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Sipri Baru menyampaikan saat ini produksi sampah di Labuan Bajo sebesar 12,8 Ton/hari atau setara 112 M³/hari. Sampah ini bercampur antara sampah basah dan kering yang di tamping di bakbak sam pah sementara sebelum diangkut ke TPA.

Dan sebanyak 35% dari sampah tersebut adalah anorganik (plastik dan kertas) yang masih dapat diolah. Se dangkan sampah yang bercampur, ber bau busuk dan tercemar kadang tidak tertangani secara maksimal dan tumpah berserakan di jalan, sungai maupun masuk ke laut . Bahkan pesisir pantai Labuan Bajo dan sekitarnya banyak terlihat tumpukan sam pah plastik yang bisa mengancam sat wa dan habitat laut dan mencemari te rumbu karang.

Sipri menambahkan setiap tahun nya, Pemerintah Daerah Kabupaten mela lui APBD II mengalokasikan anggaran pengadaan Angkutan roda 4 dan roda 3 untuk mempercepat pengangkutan sampah. Strategi keterpaduan pendanaan ini dilakukan untuk mendukung gera kan 1000100 dalam penanganan per sampahan di KSPN ini.

Kondisi yang memprihatinkan ini, ce pat mendapat tanggapan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara bersamasama dan terpadu menangani persampahan sesuai kewenangan masingmasing guna men

dukung kota Labuan Bajo bebas sampah dan bersih lingkungan sebagai kota tujuan wisata.

Tahun 2018, Pemerintah pusat mela lui Ditjen CK Satker PPLP memberi bantuan berupa pembangunan TPA War loka menggantikan TPA Kaper yang ka pasaitas penampungannya sangat tidak memadai dan lokasinya yang berada di dalam kota. Dan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bantuan berupa Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) yang berfungsi memilahkan sampah organik dan an organik, untuk mengurangi beban sampah ke TPA hingga 30%.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Sewargading Putera di kesempatan yang sama mengatakan sangat berte rimakasih kepada pemerintah pusat yang memberi kepedulian dalam me ngatasi persoalan persampahan di Kota Labuan Bajo. Harapan kedepan agar Pemerintah Kabupaten memberi du kungan pada pembangunan TPA ini, dan segera mem bangun pagar keliling kawasan, pe ningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta menyediakan ar mada pengangkutan yang memadai. Sehingga in frastruktur terbangun ini dimanfaatkan semaksimal sesuai peruntukannya sehingga berkelanjutan.

Pembangunan TPA ini secara rinci di jelaskan oleh Kasatker PPLP, Wayan Whardana; TPA Kota Labuan bajo terletak di Desa Warloka kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat

pada koordinat S 0836’001” dan E 11949’762” dengan luas lahan keseluruhan 4,975 Ha.

Rencana sampah yang akan masuk ke TPA Warloka sebanyak 72 % dari total timbulan sampah perkotaan ditambah dengan 57% dari total timbulan kawasan pengembangan perkotaan, sisanya sampah yang tidak diangkut akan diolah secara mandiri dari sumber maupun di TPS 3R.

Dengan jumlah timbulan sampah 3,1 l/org/hari maka di tahun 2026 jumlah proyeksi penduduk total 42.520 jiwa terdiri dari penduduk perkotaan 31.510 Jiwa (kawasan perkotaan) dan 11.010 jiwa penduduk kawasan pengembangan perkotaan, total timbulan sampah yang dihasilkan dari jumlah penduduk tersebut adalah 87,27 m3/hari = 31853 m3/tahun.

Dengan memaksimalkan tinggi timbunan rencana 9,6 m dan pemadatan hingga 650 kg/m3 maka diharapkan daya tampung TPA rencana Zona 1 adalah 0,95 Ha digunakan selama 6,5 tahun untuk menampung timbulan sampah sebanyak 227.183 m3 dan keseluruhan TPA dari Zona 1 hingga Zona 3 dapat digunakan hingga 16 tahun.

Lingkup Pembanguna TPA Warloka berupa : Pembentukkan Area Dumping, Pembangunan Jalan Operasional TPA, Pe kerjaan Bangunan IPL dan Pekerjaan Saluran Drainase.

Selain itu di ada pula Bangunan Penunjang berupa : Pos Jaga, Rumah Jaga,Pembangunan Hanggar Garasi Alat Berat & Dumptruk, Perkerjaan Pintu Gapura, Pekerjaan Bak Air dan Menara Air.

Harapan Wayan, TPA ke12 dari 22 kabupaten/kota se NTT yang sudah dibangun ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan ke bersi han lingkungan, mencegah pencemaran air tanah dan udara karena adanya pengendalian gas methan dan pe ngolahan air Lindi serta memicu terbentuknya usaha daur ulang dan komposting dari sumber, sehingga biaya pengangkutan juga ikut menurun.

*) Penulis adalah Staff Pengolah Data Publikasi Unit Kerja Randal TIP Provinsi NTT


inovasi

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional Nambo merupakan TPA sampah regional milik Pemerintah Jawa Barat, yang ditujukan untuk memproses akhir residu proses pengolahan sampah dari kawasan Bogor Raya (sebagian Kota Bogor, sebagian Kabupaten Bogor, dan sebagian Kota Depok), dengan kapasitas pelayanan 200 ton sampah residu/hari atau 2.000 ton sampah/hari atau setara dengan pelayanan untuk 4 juta jiwa.

Dengan lokasi yang terletak di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kecama tan Klapanunggal, Kabupaten Bogor,

TPA sampah regional Nambo secara keseluruhan mempunyai luas lahan sekitar 55 ha. Adapun proses pengolahan sampah menjadi briket sampah atau yang dikenal sebagai Refuse Derived Fuel (RDF) untuk menjadi substitusi se bagian dari kebutuhan bahan bakar batu bara pada industri, saat ini sedang dalam proses penyiapan konstruksi. Konstruksi tersebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara investor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebelum residunya diurug pada sel landfill yang dibangun melalui pen danaan APBN.

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir SampahSebagai proses pendahuluan, adapun proses pengolahan sampah di TPA sam

pah Regional Nambo adalah konversi sampah untuk menjadi sampah tercacah dengan ukuran yang lebih kecil serta seragam, kadar air rendah (maksimal 2025%), serta bernilai kalor tinggi, sehingga dapat dibakar pada proses pembakaran selanjutnya. Adapun nilai kalor yang diharapkan jika mengacu pada beberapa standar di luar negeri adalah minimal 3.100 kkal/kg.

Proses yang digunakan adalah pemi lahan sampah, dimana sampah kaca dan sampah logam dipisahkan dari aliran sampah pada ban berjalan (belt conveyor), karena kedua jenis sampah ini akan sangat mengganggu kinerja pro ses pembakaran RDF yang diakibatkan oleh kadar abu yang sangat tinggi. Sedangkan sampah makanan, sampah halaman, sam pah kertas, sampah plastik, sampah ka ret, sampah tekstil, dan sampah lainlain, diolah untuk direduksi volume dan kadar airnya melalui proses biologis.

Teknologi Konversi Sampah Menjadi RDFpada TPA Sampah Regional NamboSetiaji Nendrata *)


inovasiSampah tercacah dengan ukuran 2,57,5 cm kemudian diaerasi dengan blower, untuk kemudian ditutup menggunakan membran satu arah (impermeable) yang dapat menguapkan air keluar dari tumpukan sampah, namun tidak dapat mengambil kadar air dari luar sampah.

Dengan waktu detensi 2030 hari, maka sampah yang telah menjadi kompos tersebut digunakan sebagai briket RDF untuk pembakaran yang dapat digunakan untuk keperluan industri. Sedangkan residu sisa pengolahan se jumlah 10% dari tonase sampah yang ma suk, akan diurug atau diproses akhir pada unit pengolahan sampah (sel landfill) yang dibangun melalui pendanaan APBN tahun 20152017 (tahun jamak) dan dilanjutkan dengan APBN tahun 2018 (tahun tunggal) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per mukiman Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ke menterian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat. Ada pun kelengkapan sis tem pada teknik un tuk mengolah sam pah dan memroses

sampah di TPA sam pah regional Nambo ini, kelak akan menjadi percontohan untuk integrasi tek nologi pengolahan dan pemrosesan ak hir sampah di In donesia.

Upaya untuk mereduksi kuantitas sampah yang diproses akhir pada TPA sampah menjadi suatu syarat utama agar TPA sampah dapat memiliki umur teknis yang panjang. Praktik yang saat ini banyak dilaksanakan di Indonesia dimana sampah “mentah” langsung masuk ke TPA sampah, merupakan praktik yang sudah harus dilarang. Hal ini akan menjadikan TPA sampah menjadi berusia singkat, serta terdapat potensi pencemaran air

lindi yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan. Oleh karenanya, kerja sama multipihak di perlukan untuk menjadikan TPA sampah hanya berperan sebagai tempat pengurugan residu sampah saja.

*) Penulis adalah staf (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Praktik yang saat ini banyak dilaksanakan di Indonesia dimana sampah “mentah” langsung masuk ke TPA

sampah, merupakan praktik yang sudah harus dilarang.


inovasi

Sektor persampahan merupakan salah satu sektor yang vital di perkotaan dalam memastikan tingkat sanitasi dan higienis masyarakat.

Jika sampah tertangani dengan baik, umumnya akan diikuti juga dengan pengelolaan sistem drainase yang

baik, sehingga memperkecil potensi ban jir yang terjadi di kawasan perkotaan, serta juga harus diiringi dengan perbaikan kinerja sistem pengelolaan air limbah. Melalui urutan tersebut, maka kinerja sanitasi di kawasan perkotaan juga akan semakin membaik.

Mario Manik*)

Mengubah Perilaku Masyarakat dalam Menangani Sampah

Perilaku Masyakat dalam Menangani SampahPada tataran realisasi, di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, kinerja pengelolaan sampah di perkotaan masih belum mencapai taraf yang memadai. Perkembangan kemajuan zaman yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi dan pola konsumsi masyarakat, ternyata tidak sertamerta sejalan

dengan perkembangan pola pikir bagi se bagian masyarakat di Indonesia dalam ke sadaran mengelola sampah. Kita dapat melihat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Tentunya kita pasti pernah melihat secara langsung sampah yang dengan sengaja dibuang di tepi jalan, di hutan, dari kaca mobil, atau ke sungai. Namun di


inovasisaat kontrol sosial ditegakkan, misalnya dengan menegur para pembuang sampah sembarangan, justru seringkali kita tidak berani untuk menegurnya karena khawatir akan terjadi kericuhan.

Hal ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama, terkait penyebab dan upaya untuk meng e liminasi kebiasaan membuang sampah sem barangan, yang masih saja berlang sung bagi sebagian masyarakat In donesia. Mungkin saja hal ini disebab kan karena adanya keterbatasan sa ra na pengumpulan atau pengangkutan sampah, karena tidak ada sanksi yang tegas, atau juga karena memang rasa tanggung jawab masyarakat yang belum memadai un tuk mengelola sampah dengan baik.

Upaya Pemenuhan Infrastruktur, Sosialisasi, dan Penegakan HukumPenyediaan infrastruktur pengumpulan atau pengangkutan sampah mutlak harus tersedia. Tanpa adanya sarana pengumpulan atau pengangkutan sampah ter sebut, maka masyarakat juga akan me ngalami kesulitan untuk pembuangan sampah yang dihasilkan. Selain tempat sampah yang harus berlokasi di tempat terjangkau serta berkapasitas memadai un tuk dapat menampung sampah, na mun per lu juga diperhatikan perihal frekuensi pengumpulan atau pengangkutan sampah nya.

Selain itu, upaya untuk mendorong pemilahan sampah di sumber juga perlu dilaksanakan dengan mendukung penyediaan tempat sampah terpilah yang sesuai dengan jenis sampah. Sosialisasi juga memegang peranan yang sangat penting, guna memastikan tingkat pemahaman ma syarakat dalam mengelola sampahnya secara bertanggung jawab, serta dapat mengikuti kaidah yang telah ditetapkan.

Sosialiasi secara masif seperti yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat me lalui Jambore Sanitasi atau Jambore Bebas Sampah, merupakan salah satu upaya untuk senantiasa mengingatkan masyarakat akan kesadarannya dalam mengelola sampah. Sosialisasi melalui leaflet, media cetak, media elektronik, in ternet, serta dilakukan pada berbagai

lapisan masyarakat pada rentang usia anakanak, remaja, hingga dewasa akan senantiasa memberikan suatu “ingatan yang kuat di benak masyarakat”, sehingga seluruh program pemerintah dalam mengelola sampah akan juga dapat memperoleh dukungan sinergis dan po sitif dari segenap lapisan masyarakat.

Penegakan hukum juga memegang peranan yang sangat vital. Seluruh produk pengaturan, sosialiasi, hingga rekayasa teknologi dalam mendukung sis tem pengelolaan sampah yang baik, ti dak akan dapat berhasil mendorong ke sadaran masyarakat dalam mengelola sam pah dengan baik jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Ke wibawaan hukum dalam pengenaan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan perlu untuk ditegak kan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat juga akan terbiasa bersikap sembarangan terhadap pengelolaan sam pah. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesiasiaan dari program yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait pe ngelolaan sampah yang baik.

Oleh karenanya, dalam memasti kan

keberhasilan membangun kesadaran ma syarakat dalam mengelola sampah, dibutuhkan suatu komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usa ha, bahkan perguruan tinggi selaku sumber dari agen perubahan. Sebuah analogi menyatakan, bahwa sebuah ne gara yang mampu mengelola sanitasi (persam pahan) dengan baik, umumnya akan juga mampu untuk mengelola sektor kehidupan bernegara lainnya. Sepertinya analogi ini sangat tepat dan menjadi sua tu dorongan bagi kita semua selaku ma syarakat yang ikut pula menghasilkan sampah, dalam mewujudkan lingkungan hunian yang asri, sehat, dan bebas dari sampah.

*) Penulis adalah staf (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]


sebaiknya anda tahu

FILOSOFI MONUMENKAPSUL WAKTU

Wujud Lingkaran Menggambarkan Unsur Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Batas Batas Wlayah, Dan Alam Indonesia Indonesia

Menara / Monumen Kapsul Waktu Memiliki Simbol Sebagai Sebuah Pusaka Bangsa. Bentuk Yang Terinspirasi Kuat Dari Budaya Papua Ini Berasal Dari Bentuk Perisai SukuSuku Papua

CelahCelah Pada Monumen Ini Terdapat ReliefRelief Yang Terpahat Di Dalamnya, Berisi Sejarah Panjang Perjuangan Bangsa Indonesia Mencapai Dan Menjaga Kemerdekaan


Angka 17, 8, dan 45 Dipilih Menjadi AngkaAngka Kunci Ukuran Monumen Ini Sebagai Sebuah Tanda Titik Berangkat Angsa Indonesia, Awal Panjang Dari Sebuah Perjalanan Mencapai CitaCita. Kemerdekaan Indonesia Tanggal 1781945 Disimbolkan Dengan Ukuran Lebar Tinggi Dan Panjang Bangunan Tugu Kapsul Waktu.

Pancasila sebagai lambang Negara disimbolkan pada 5 akses bangunan tugu kapsul yang dapat diakses dari sisi bangunan melambangkan lima sila yang terkandung dalam Pancasila. Lima (5) akses bangunan tugu kapsul juga melambangkan lima (5) suku asli Merauke yaitu : Malind, Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu yang menjaga Tugu Kapsul Waktu.

Perletakan benda budaya suku Dani pada sekeliling bangunan monumen Kapsul Waktu melambangkan komitmen masyarakat Papua untuk menjaga Monumen Kapsul Waktu.

Arti 17-8-1945 pada tugu Kapsul Waktu kaitannya dengan Filosofi masyarakat Merauke :

1 kepercayaan Merauke yang dilandaskan pada satu tuhan;7 marga di merauke;8 sungai besar yang melintas di Merauke;4 arah mata angin yang di percaya sebagai arahan kehidupan terdiri dari Esam, Maga, Inov, dan Zomzom;5 tanaman endemik yang ada di merauke terdiri dari Anggrek, Akasia, Sagu, Pisang, dan Kelapa sebagai sumber kehidupan

masyarakat Merauke.

17 Meter

45 m

eter

8 Meter


lensa CK

Funbike Harbak PU ke 73th


lensa CK

Rangkaian Harbak PU 73th

seputar kita

Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat Curup Bengkulu Melalui Program KOTAKU

Ditjen Cipta Karya melaksanakan penataan kawasan kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Ka rang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupa ten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Menjadi platform atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sum ber daya dan sumber pendanaan, Kelurahan Karang Anyar berbenah untuk meningkatkan kualitas lingkungannya de ngan membangun drainase tertutup dan jalan rabat beton guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Karang Anyar meru pakan dae rah padat penduduk yang ak ses jalan se bagian wilayahnya merupakan ja lan bebatuan. Ditambah dengan kondisi drainase yang buruk, bisa dipastikan setiap mu sim hujan tiba, Karang Anyar menjadi dae rah lang ganan banjir.

Ngatinah, warga Karang Anyar menutur

kan, banjir di lingkungan mereka menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyisakan bau tidak sedap ketika surut. Oleh karena itu, Nga

tinah mengapresiasi penataan kawasan ling kungan tempat mereka tinggal.(Teks: IndahMemo/rdlbkl/ari)


Sebanyak 42 ASN Muda Belanda Lakukan Studi Banding Ke Ditjen Cipta Karya

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, menerima kunjungan dari 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dari Belanda, Jumat (30/11/2018) di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Danis menjelaskan kebijakan dan strategi dari Ditjen Cipta Karya yaitu tentang penyediaan pembangunan infrastruktur permukiman yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019 dengan target penyediaan air minum dan akses sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, 100% akses aman air minum dan sanitasi, pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas umum, kota tanpa permukiman kumuh, dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bertujuan untuk mencapai 100% Urban Smart Living melalui permukiman yang layak huni dengan 100% akses air minum dan sanitasi, dan 0% permukiman kumuh di daerah perkotaan, membangun permukiman tangguh bencana, bangunan hijau, dan penerapan teknologi informasi. (Teks: ari)

Balai Teknik Air Minum Terus Tingkatkan Kompetensi SDM Bidang Air Minum

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efisien,diharapkanakanmampumeningkatkankualitaspelayananair minum PDAM. Namun, dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, penyelenggara SPAM terkendala oleh ke terbatasan sumber daya manusia yang kompeten, baik di bidang tek nis maupun non teknis.

Kepala Balai Teknik Air Minum Yuni Erni Aguslin, Jumat (09/11/2018) di Bekasi mengatakan, bimbingan teknis ini dilak sanakan untuk menunjang keberhasilan daerah dalam mem bantu meningkatkan kinerja kabupaten/kota masingmasing. Diha rapkan peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehn dalam tugas atau pekerjaan di tempat bekerja.

“Pengetahuan, pengalaman, latihan, tukar pikiran sesama peserta atau dengan instruktur dapat meyakinkan kita untuk siap kembali ke tempat tugas. Kami harapkan pula, pengetahuan yang telah diperoleh dapat disebarluaskan kepada rekan seprofesi melalui forum diskusi di lingkungannya, agar dapat membantu meningkatkan kompetensi SDM yang saat ini sangat dibutuhkan di masingmasing daerah,” ungkap Yuni. (Teks: ard-BTAMB)

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya

karya cipta infrastruktur permukiman monumen kapsul waktu...

Documents