daftar isi -...

i | P a g e Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................................................... i

BAB I. Pendahuluan .................................................................................................................. 1

BAB II. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance .................................................. 3

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ....................................... 3

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ..................................................... 3

1.2. Rapat Dewan Komisaris......................................................................................... 3

1.3. Rekomendasi Dewan Komisaris........................................................................4

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ........................................................ 6

2.1. Susunan Direksi PT. BPR Haneda Mitra Usaha .................................................... 6

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ...................................................................... 6

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite ........................................... 9

IV. Penanganan Benturan Kepentingan ............................................................................. 9

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ................................... 10

5.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan ............................................................................. 10

5.2. Fungsi Audit Intern ............................................................................................... 11

5.3. Fungsi Audit Eksternal ......................................................................................... 12

VI. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern ..................... 13

VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit ............................................................................ 13

VIII. Rencana Bisnis BPR ................................................................................................... 14

8.1. Faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di

tahun 2018 .......................................................................................................... 15

8.2. Strategi Pengembangan Bisnis ........................................................................... 16

8.3. Rencana Perkembangan Usaha ......................................................................... 17

IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ................................................ 18

BAB III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Good Corporate

Governance................................................................................................................. 23

BAB IV. Penutup ....................................................................................................................... 25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Haneda Mitra Usaha...................................... 26

1 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018

Bab 1 PENDAHULUAN

Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap

eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank. Dalam rangka melakukan

upaya memitigasi risiko kegiatan usaha Bank maka Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi sangat penting. PT BPR

Haneda Mitra Usaha senantiasa terus berkomitmen dan berusaha memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya para stakeholders.

Komitmen ini terus kami tanam dan tumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

operasional keseharian kami. Sejalan dengan itu kami berkomitmen terus melakukan perbaikan dan implementasi terhadap prinsip tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Upaya untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya

stakeholders adalah dengan cara melakukan penerapan prinsip GCG secara konsisten, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan

risiko secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kami terus beupaya

meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kami terus berupaya melaksanakan kode etik yang berlaku, serta

mencegah praktek fraud sehingga harapan kami PT. BPR Haneda Mitra Usaha dapat menjadi BPR yang terus tumbuh, berkembang dan kuat bahkan

menjadi salah satu BPR besar dan memiliki kinerja terbaik di Indonesia.

Pelaksanaan good corporate governance senantiasa harus berlandaskan pada

lima prinsip dasar yang meliputi:

1. Transparasi (Transparency), yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stakeholder (orang-orang yang terlibat langsung maupun

tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada pemegang saham,

jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan

pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan

dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-

fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak

dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan

masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma

yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan

proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.


4. Independensi (Independency), yaitu berjalan tegak dengan bergandengan

bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan

pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan

bisnisnya dan semua pihak harus diuntungkan.

5. Kewajaran (Fairness), yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil

di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat

pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi

semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Untuk memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) terutama

memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG telah diterapkan yaitu dengan melakukan penilaian sendiri (Self Assessment), penilaian sendiri (Self Assessment) dilakukan secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

4. penanganan benturan kepentingan; 5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 7. batas maksimum pemberian kredit;

8. rencana bisnis BPR;

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018

PT BPR Haneda Mitra Usaha dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018.


Bab 2 LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT BPR Haneda Mitra Usaha posisi 31 Desember 2018, memiliki jumlah 2 (dua) orang Dewan Komisaris, dengan

susunan komisaris sebagai berikut :

No. Nama Jabatan

1 Futri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus. Komisaris Utama

2 Aswandi Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga fungsi pengawasan bank dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memiliki sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat.

1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

2. Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya dengan melakukan

pengawasan, mengarahkan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank.

3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

4. Dewan Komisaris memastikan terselengaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.

5. Dewan Komisaris sudah meminta direksi menindaklanjuti hasil

temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun pemeriksaan 2017. 6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya

komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang membahas antara lain : Evaluasi Pengelolaan Aktivitas Operasi BPR dan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR.


1.3 Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018 komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Direksi secara berkala. Berikut ini Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

No. Rapat Dekom Perihal Rekomendasi

1. Jum’at, 09 Maret

2018

“Ruang Rapat BPR

Haneda Mitra Usaha

Peserta Rapat

1. Futri Zulya

Savitri

2. Aswandi

Upaya – upaya dalam

rangka

meningkatkan produktivitas dan

kinerja BPR

a. Untuk melakukan intensifikasi

dan diversifikasi penyaluran

kredit. b. Melakukan upaya agar minimal

ekspansi atau realisasi kredit

perbulan bisa mencapai ± Rp. 1 milyar.

c. Segera melakukan upaya

mencari dan menyediakan data base UMKM yang ada di wilayah kerja BPR dengan melakukan

koordinasi dengan instansi

pemerintahan terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Pemerintah Daerah).

d. Mempersiapkan diri dan membentuk seksi supervisi

kredit agar dapat mengelola,

menginventarisir dan melakukan

upaya yang optimal dalam pengelolaannya sehingga dapat

efisien dari segi PPAP.

2. Rabu, 09 Mei 2018

“Ruang Rapat BPR

Haneda Mitra Usaha

Peserta Rapat

1. Futri Zulya

Savitri 2. Aswandi

Upaya – upaya dalam rangka

meningkatkan

produktivitas dan kinerja BPR

a. Melakukan upaya dan penekanan agar penyusunan,

pencatatan/pembukuan dan

penyajian laporan keuangan bulanan perlu terus ditingkatkan

(ketepatan dan kecermatannya).

b. Mendorong peningkatan

produktivitas dan peningkatan pendapatan agar dapat segera

menyesuaikan dengan UMP

sesuai ketentuan. c. Melakukan evaluasi terhadap

renumerasi pegawai dengan

memperhatikan ketentuan UMP yang berlaku di DKI sehingga

dapat mempertahankan loyalitas

pegawai dan menciptakan suasana lebih kondusif

dilingkungan kerja BPR Haneda.

d. Pemanfaatan aplikasi dana

pintar dalam penyaluran kredit perlu ditingkatkan efektifitasnya

dan dilakukan evaluasi secara



berkala atas kelemahan-

kelemahan yang ada terutama

dalam hal validasi dan kelengkapan data nasabah

sebagai bahan untuk perbaikan

dan pengembangannya. e. Untuk meningkatkan

pertumbuhan penyaluran kredit

dan sekaligus promosi perusahaan, maka terhadap

pemanfaatan Aplikasi Dana

Pintar (Dapin) perlu dilakukan evaluasi terhadap kelemahan-

kelemahan dan kendala/sebab-

sebab kurangnya keberhasilan

penyaluran kredit Dapin, untuk waktu yang akan datang.

3. Senin, 27 Agustus

2018

“Ruang Rapat BPR

Haneda Mitra Usaha

Peserta Rapat

1. Futri Zulya

Savitri 2. Aswandi

Upaya – upaya dalam

rangka meningkatkan

produktivitas dan

kinerja BPR

Perlu dilakukan upaya-upaya

terobosan yang konkrit untuk meningkatkan pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga sehingga

dapat menyeimbangkan kebutuhan dana untuk

membiayai ekspansi kredit yang

dilakukan perusahaan, antara

lain: a. Pemetaan dan penggalian

potensi nasabah dana yang

ada diwilayah kerja; b. Penetapan target

penghimpunan dana per

petugas dan pemberian reward dan insentif yang

proporsional kepada petugas.

4. Senin, 26 November 2018

“Ruang Rapat BPR Haneda Mitra Usaha

Peserta Rapat 1. Futri Zulya

Savitri

2. Aswandi

Upaya – upaya dalam rangka

meningkatkan

produktivitas dan kinerja BPR

a. Mendorong direksi untuk melakukan evaluasi terhadap

kebijakan reward (Insentif) dan

punishment untuk pegawai atau officer yang tugasnya

berhubungan langsung/relevan

dengan core bisnis BPR Haneda

(Account Officer, Customer Service, Kepala Bagian Kredit

dan lainnya).

b. Mempercepat rencana pembahasan final RBB 2018

dengan menargetkan direksi

dapat menciptakan laba di akhir tahun 2019 paling sedikit Rp. 1

milyar dan pertumbuhan asset



±23 % .

c. Penanganan kredit bermasalah

seharusnya dilaksanakan sesuai pedoman dan kebijakan yang

berlaku antara lain:

a. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit belum

sepenuhnya disajikan secara

informatif, mengenai analisa dan penyebab kredit

bermasalah,

perkembangannya, perkiraan jangka waktu penyelesaian

dan perkiraan hasil

penyelamatannya.

b. Pembinaan berkelanjutan kepada debitur bermasalah

dan berpotensi bermasalah.

c. Pemantauan dan penagihan yang lebih efektif.

II. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

2.1 Susunan Direksi PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Per 31 Desember 2018 komposisi susunan Direksi PT. BPR Haneda

Mitra Usaha tidak mengalami perubahan. Jumlah dan komposisi direksi PT. BPR Haneda telah sesuai ketentuan tata kelola BPR pada

POJK nomor 4/POJK.03/2015 dimana BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 miliar boleh hanya memiliki 2 (dua) Direksi,

dengan syarat salah satu Direksinya wajib menjalankan fungsi

kepatuhan. Sehingga susunan Direksi BPR Haneda Mitra Usaha masih tetap dan dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Jabatan

1 Achmad Bukkori, S.Si Direktur Utama

2 Rinto Suryanto, S.St.Pt

Direktur

Direktur yang Membawahkan

Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan tugasnya direksi telah mengikuti ketentuan dengan gambaran sebagai berikut:

1. Direksi berasal dari pihak yang independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kekeluargaan dengan anggota

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. 2. Semua anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).


3. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu)

lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat

bagi setiap anggota Direksi serta mengatur etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

5. Direksi BPR Haneda Mitra Usaha terus berupaya melakukan dan menerapkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2017 dilakukan pada saat RUPS tanggal 30 April 2018

2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menentukan dan menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat tentang rencana dan langkah-langkah strategis, target jangka pendek dan jangka menegah, strategi bisnis dan kebijakan, rencana pengembangan organisasi, sesuai dengan ketentuan yakni POJK No. 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

4. Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan audit ekstenal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan periode buku pemeriksaan 28 Februari 2018.

5. Melakukan evaluasi, pemantauan secara periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

6. Melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No Tanggal

Pelaksanaan Materi Rapat Peserta Rapat

1 02 Januari

2018

1. Review Kinerja Tahun 2017

2. Arah Kebijakan Umum

periode kerja tahun 2018

3. Finalisasi Rencana Kick Off Meeting BPR Haneda

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

2 05 Februari

2018

1. Peningkatan Kinerja SDM

dan pengembangan daya

dukungnya. 2. Optimalisasi dan Evaluasi

Kinerja Ka.Bag Kredit Baru

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

3 06 Maret 2018

1. Evaluasi pengelolaan

aktivitas operasi BPR dalam rangka pencapaian

kinerja di triwulan

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto


No Tanggal


pertama.

2. Upaya – upaya dalam

rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja

BPR

4 03 April 2018 1. Evaluasi pengelolaan

aktivitas operasi BPR dalam rangka pencapaian

kinerja dan pembahasan

terkait dengan masukan teknis operasi dari

komisaris.

2. Proses optimalisasi kinerja

harus terus dilakukan, terutama perbaikan-

perbaikan kinerja yang

berkaitan sumber utama aktivitas BPR.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

5 07 Mei 2018 1. Diskusi mengenai temuan

OJK dan penyelesainnya.

2. Penyesuaian arah

kebijakan dan pelaksanaan operasional untuk BPR

Haneda yang lebih baik.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

6 05 Juni 2018

1. Perbaikan kinerja BPR

Haneda yang berkaitan

dengan aktivitas pengelolaan account.

2. Pengelolaan dan

penyediaan dana idle yang berkaitan dengan

penyediaan dana untuk

ekspansi kredit

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

7 04 Juli 2018 1. Evaluasi Raport

Pencapaian Rencana Bisnis & Persiapan

Laporan Realisasi

Pelaksanaan RBB melalui web Apolo.

2. Strategi meningkatkan

kinerja Tim Funding untuk

dapat menyediakan dana rencana realisasi

pembiayaan chanelling.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

8 03 Agustus

2018

1. Evaluasi Pengelolaan SDM

dan upaya melakukan

pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) yang

ada.

2. Evaluasi Penetapan target penghimpunan dana per

petugas dan pemberian

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto


No Tanggal


reward/insentif yang

proporsional

9 04 September

2018

1. Evaluasi Kegiatan

Account Officer dalam

proses kegiatan marketing ataupun

pengelolaan Account kredit dalam melaksanakan tugasnya.

2. Evaluasi terhadap

kebijakan reward

(Insentif) dan punishment untuk pegawai atau

officer yang tugasnya

berhubungan langsung/relevan dengan

core bisnis BPR Haneda

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

10 3 Oktober

2018

1. Evaluasi Kinerja BPR

Haneda sampai Triwulan

III 2018. 2. Rencana kegiatan

marketing dan edukasi

literasi.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

11 5 Nopember

2018

1. Persiapan penyusunan

rencana bisnis bank 2019.

2. Persiapan kegiatan

edukasi literasi keuangan Bersama Perbarindo

komisariat DKI Jakarta.

3. Informasi lainnya.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

12 10 Desember

2018

1. Penyusunan Rencana

Bisnis Bank 2019. 2. Informasi lainnya.

1. Achmad Bukkori

2. Rinto Suryanto

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

PT. BPR Haneda Mitra Usaha belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite dikarenakan BPR Haneda memiliki

modal inti kurang dari 50 milyar maka belum membentuk/memiliki

kelengkapan pelaksanaan tugas ataupun komite-komite sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015.

IV. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR Haneda senantiasa berusaha agar benturan kepentingan (conflict of interest) baik itu kalangan pengurus, pemegang saham, pejabat eksekutif

ataupun keluarga pengurus, pemegang saham maupun pejabat eksekutif. Sepanjang periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.


No

Nama dan

Jabatan

Pihak yang memiliki

benturan kepentingan

Nama dan

jabatan pengambil

keputusan

Jenis Transaksi

Nilai

Transaksi (dalam

ribuan)

Keterangan *)

1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 0 Tidak ada

PT. BPR Haneda Mitra Usaha mampu menghindari transaksi yang

mengandung potensi benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Kami

berkomitmen wajib mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan

dimaksud agar dituangkan dalam setiap keputusan yang dilakukan/diambil.

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

5.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Haneda Mitra Usaha memiliki komitmen yang tinggi untuk

mematuhi ketentuan regulator dan peraturan perundangan lainnya

yang berlaku. Adapun upaya untuk mengimplementasikan komitmen tersebut adalah dengan penerapan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan

dengan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan,

ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Bank

Indonesia, Otoritas Jasa keuangan) dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun

budaya kepatuhan. Bank telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit

kerja lainnya. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, kami telah membuat SPO

kepatuhan, Selain itu dilakukan sosialisasi dan pelatihan baik yang

terkait tentang penerbitan ketentuan internal baru, ketentuan internal yang masih berlaku termasuk melakukan kajian terhadap

ketentuan internal lama. Selain itu fungsi kepatuhan juga konsen terhadap sistem dan prosedur pelepasan kredit terus melakukan

pengawasan dan edukasi sekaligus melakukan uji kepatuhan terhadap proses pelepasan kredit tersebut. Upaya lain dalam

pengendalian internal adalah melakukan pemantauan terkait kepatuhan pada unit-unit kerja terhadap kepatuhan komitmen yang

dibuat oleh perusahaan dengan atau terhadap regulator. Pejabat

Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab dalam fungsi manajemen

risiko dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dimana Penerapannya digunakan dalam

rangka untuk memitigasi risiko operasional perbankan dan dalam


rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan pencucian uang dan terorisme (APU dan PPT).

Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2018 :

a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan.

b. Melakukan sampling penilaian kepatuhan terhadap pelepasan

kredit/realisasi kredit.

c. Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait

dengan penerapan peraturan yang berlaku.

d. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.

e. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang

dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.

f. Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan melakukan

penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun

2018:

a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara

berkesinambungan

b. Memastikan produk dan aktivitas bank telah memperhatikan peraturan APU dan PPT

c. Memantau dan memastikan agar petugas frontliner mengenali

dan memastikan apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan langsung melakukan langkah-langkah atau

tahapan sesuai prosedur

d. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan kepada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data.

5.2 Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada tahun 2018, Audit Intern

BPR Haneda Mitra Usaha berpedoman pada Standar Prosedur Operasional Fungsi Audit Internal No. 058/SK/DIR/V/2018 yang di

tetapkan tanggal 14 Mei 2018. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melaksanakan audit terhadap fungsi operasional BPR Haneda dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Sepanjang masa periode tahun 2018, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan

cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. pemeriksaan yang

dilakukan oleh Audit Intern berupa Surprise Audit dimana rencana auditbhanya diketahui oleh Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.


Hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai laporan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern per tanggal 30 Januari 2018.

5.3 Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai

dengan peraturan, maka: 1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang

independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta

menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

(due professional care).

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit

sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang

lingkup audit.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sesuai keputusan RUPS

tahunan dan penentuan biaya dengan memperhatikan

rekomendasi/pertimbangan Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, yaitu merupakan Kantor Akuntan Publik

dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

Pada tahun 2018 untuk pemeriksaan tahun buku 2017 menunjuk pelaksanakan audit eksternal yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP), Ichwan, Kurniawan & Rekan. Hasil audit tahun buku tersebut berikut Management Letter telah disampaikan kepada Bank Indonesia

secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bank telah menunjuk Ichwan, Kurniawan & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Pendaftaran 287, No. Register Akuntan Public AP.1037, Akuntan publik terdaftar a.n. Putra

Kurniawan, M.Bus., CA., CPA. Selain itu, beberapa pertimbangan

bahwa KAP Ichwan, Kurniawan & Rekan adalah KAP yang telah dan terbiasa melaksanakan pemeriksaan di Bank Perkreditan Rakyat. KAP tersebut sedang melakukan pemeriksaan di sejumlah BPR di wilayah Bekasi sehingga dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.


VI. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

d. Sistem pengendalian internal.

Adapun penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang

dilakukan oleh BPR Haneda Mitra Usaha adalah mulai dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan berjenjang untuk semua

jenjang risiko. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan mulai dari risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Penunjukan pejabat

eksekutif yang menangani manajemen risiko dan pengendalian intern masih merangkap dengan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan. Direksi

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka

Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh pejabat eksekutif

tersebut.

VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Haneda Mitra Usaha dalam pemberian kredit atau penyediaan dana senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ketentuan/kebijakan BPR Haneda mengenai BMPK mengacu

pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi:

1. BMPK untuk Kredit Perhitungan BMPK untuk kredit dilakukan berdasarkan baki debet

seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk

keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk kredit dalam bentuk

rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.

2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank dalam bentuk

tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.

3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Deposito Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank dalam bentuk

deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.

4. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet Kredit Pihak Terkait

dan seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank


(tabungan, deposito, dan Kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal

atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) pada masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20%

(dua puluh persen) dari Modal BPR.

6. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak

Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

7. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

Setiap penyediaan dana kepada debitur tertentu dan/atau penyediaan

dana kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Untuk penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris, adapun penyediaan dana kepada pihak

terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut :

No Penyediaan Dana Jumlah

Debitur Nominal (Ribuan Rp)

1 Kepada Pihak Terkait 6 260.992

2

Kepada Debitur Inti :

33

5.592.881 a. Individu

b. Group 0 0

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian

khususnya Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur.

VIII. Rencana Bisnis BPR

Secara umum, kondisi BPR Haneda Mitra Usaha dari tahun ketahun menunjukan progres positif, akan tetapi pencapaian kinerja masih belum

sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan, progres positif yang dimaksud adalah perbaikan dan peningkatan Aset yang ditunjang dari

peningkatan volume portofolio kredit dan volume dana pihak ketiga berasal dari antar bank pasiva. Akan tetapi untuk laba (rugi) BPR Haneda

belum dapat membukukan laba sesuai dengan target yang dicanangkan,

laba yang dibukukan pada posisi 31 Desember 2018 adalah Rp. 407.227 ribu.


Oleh karena itu, menjadi perhatian seluruh jajaran pengurus BPR Haneda untuk memperbaiki kinerja terutama dalam mengendalikan kualitas

portofolio kredit, memperbaiki kualitas kredit dan meningkatkan volume

dana pihak ketiga dan utamanya meningkatkan kualitas SDM yang ada dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap

pelaksanaan RBB tahun 2018 dapat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Secara berkelanjutan meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sehingga dapat menyeimbangkan kebutuhan dana untuk membiayai

ekspansi kredit yang dilakukan perusahaan, antara lain:

- Pemetaan dan penggalian potensi nasabah dana yang ada di wilayah kerja.

- Penetapan target penghimpunan dana per petugas dan pemberian reward dan insentif yang proporsional kepada petugas.

b. Upaya untuk dapat lebih mengoptimalkan fungsi dari kepatuhan dan audit internal.

Rencana jangka pendek tahun 2019

8.1. Faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019.

1) Melanjutkan tahapan proses internal bersama regulator terkait kewajiban pemenuhan modal inti 6 milyar (penambahan dana

setoran modal pemegang saham baru BPR Haneda).

2) Membangun sinergi dengan vendor IT dengan tujuan

membangun awareness BPR Haneda sehingga memudahkan dan mendekatkan pelayanan dengan nasabah sekaligus menjaga

agar tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak person in charge (PIC BPR Haneda)

3) Menambah karyawan baru untuk Account Officer dan Customer

Service Officer yang bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan pertumbuhan lending dan funding.

4) Meningkatkan kompetensi Pejabat Eksekutif dan Kepala Bagian

melalui penilaian kinerja yang terukur dan ujian kompetensi bidang yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

5) Meningkatkan kompetensi seluruh SDM dan seluruh bagian untuk mendorong menjadi kompeten di bidangnya serta

diupayakan mengetahui/mengerti proses internal antar bagian lainnya agar setiap proses yang dilakukan saling bersinergi

sehingga mempercepat proses, akurat, tepat dan zero fraud.

6) Menyempurnakan SPO bisnis dan operasional serta meningkatkan fungsi Audit Internal untuk mengontrol aktivitas

utama perusahaan.

7) Optimalisasi penagihan account kredit bermasalah termasuk

tindakan pengalihan account kredit ataupun mendorong penjualan asset yang menjadi agunannya.


8) Membangun komunikasi dengan yayasan, lembaga pendidikan mulai dari level tingkat dasar sampai tingkat atas dengan

mengedapankan proses edukasi dan literasi keuangan sehingga

bisa saling bersinergi dan saling memberikan manfaat.

9) Membangun sinergi dengan berbagai komunitas, lebih

diutamakan dengan komunitas pelaku usaha mikro kecil dan instansi swasta untuk meningkatkan volume penyaluran dana

ataupun penghimpunan dana pihak ketiga.

10) Membangun komunikasi yang baik dengan nasabah existing

agar repeat order dan referall bisa tumbuh dengan masif.

11) Menghidupkan kembali program bussiness partner dan member get member sehingga dapat merangsang pertumbuhan aplikasi

dan realisasi baik untuk kredit ataupun penghimpunan dana pihak ketiga.

12) Menjadi mitra payment/pembayaran dari bank umum untuk

menambah fasilitas layanan dan menambah fee base income.

8.2. Strategi Pengembangan Bisnis

1. Mengembangkan kegiatan pemasaran layanan jasa keuangan dengan mengutamakan kecepatan, keamanan dan prinsip ke

hati–hatian. Bentuk program kerjanya adalah : Menyediakan anggaran biaya khusus digital marketing untuk

sinergi dengan vendor IT dengan tujuan membangun brand awareness BPR Haneda, penyempurnaan portal www.danapintar.com dan meningkatkan volume aplikasi

kredit nasabah baru. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan komunitas

pelaku usaha mikro kecil sebagai mitra strategis BPR untuk tumbuh bersama dan saling menguntungkan.

Memprioritaskan penyaluran kredit kepada anggota

komunitas pelaku usaha mikro kecil dengan bunga murah dan promo menarik.

Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam memiliki dan mengelola account kredit yang dilakukan oleh Account Officer.

Memupuk jiwa militan untuk berjuang bersama-sama membesarkan BPR Haneda untuk seluruh bagian agar bisa

mem-branding dirinya dan BPR Haneda. Menyediakan berbagai macam bentuk promo menarik untuk

mendapatkan calon nasabah dan meningkatkan loyalitas

nasabah. Menyempurnakan SPO untuk produk kredit.

2. Optimalisasi pengelolaan portofolio kredit dan simpanan yang terarah dan tumbuh berkesinambungan. Bentuk program

kerjanya adalah: Menetapkan program kunjungan bulanan sebagai program

tetap Account Officer dan Customer Service Officer. Meningkatkan repayment angsuran portofolio kredit minimal

90 % dan menjaga kualitas NPL dibawah 3 %.

http://www.danapintar.com/


Menyediakan promo menarik untuk membangun loyalitas nasabah existing yang potensial.

Optimalisasi supervisi account kredit bermasalah dengan pola

penagihan kekeluargaan, rescheduling/ restructuring atau pemindahan account.

3. Menguatkan kualitas kerja SDM di semua jenjang jabatan dengan

menerapkan penilaian kinerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan BPR Haneda dan level industri keuangan.

Bentuk program kerjanya adalah : Assesment kebutuhan kompetensi di semua jenjang jabatan,

yang dimulai dari Pejabat Eksekutif dan Kepala Bagian. Penyempurnaan KPI bagi semua karyawan dan manajemen.

Optimalisasi briefing pagi.

Menyiapkan reward dan punishment.

4. Optimalisasi penyempurnaan SPO bisnis dan operasional untuk mengontrol kualitas layanan jasa keuangan BPR Haneda

menjadi lebih baik. Bentuk program kerjanya adalah Memaksimalkan fungsi kepatuhan dan evaluasi SPO yang

berjalan dengan PE Kepatuhan sebagai PIC-nya.

Aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi aturan internal dengan pola diskusi dan penyelesaian kasus.

Optimalisasi peran Audit Internal dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

8.3. Rencana Perkembangan Usaha

1. Pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 24,5 % dengan fokus kepada modal kerja dan konsumer. Untuk Aset ditargetkan

minimal tumbuh 20% dari posisi tahun sebelumnya (2018),

target tersebut adalah suatu upaya peningkatan/ekspansi dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR

Haneda Mitra Usaha. 2. Menurunkan rasio NPL dengan target ≤ 3% dengan cara

penyelesaian kredit bermasalah dengan tepat, cepat dan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Memperbaiki produktivitas dan rasio pendapatan sehingga dapat memperbaiki prosentasi BOPO.

4. BPR Haneda terus tumbuh dan pada akhir tahun 2019 ROA BPR

Haneda minimal di 2,70 %. 5. Pertumbuhan kredit yang baik dan menghasilkan kualitas aktiva

produktif yang positif. 6. Terbentuknya citra positif dan menjadikan BPR Haneda sebagai

kebanggaan bagi nasabah yang menggunakan jasa layanan BPR Haneda Mitra Usaha terlebih bagi SDM BPR Haneda sendiri.

7. Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan

kompensasi kinerja. 8. Meningkatnya profesionalisme SDM BPR Haneda Mitra Usaha

melalui Competency Based Human Resouces Management.


IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan BPR Haneda Mitra Usaha menyusun dengan menyajikan

laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai aspek

transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG,

kami uraikan sebagai berikut:

1) Kepemilikan saham komisaris dan Direksi atas saham BPR, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan

No. Nama

Jabatan

Kepemilikan Saham (%)

BPR

Haneda

Bank /BPR

Lain

LKBB*) Perusahaan

1

Futri

Zulya

Savitri

Komisaris Utama

0% 0% 0% 10%

2 Aswandi Komisaris 0% 0% 0% 0%

3 Achmad

Bukkori Direktur Utama 0% 0% 0% 0%

4 Rinto

Suryanto Direktur 0% 0% 0% 0%

2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi

dan/atau pemegang saham BPR

2.1 Tabel Hubungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

NAMA

JABATAN

Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

Futri Zulya

Savitri

Komisaris

Utama √ √ √ √ √ √

Aswandi Komisaris √ √ √ √ √ √


2.2 Tabel Hubungan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

NAMA

JABATAN

Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

Achmad

Bukkori

Direktur

Utama

√ √ √ √ √ √

Rinto

Suryanto

Direktur √ √ √ √ √ √

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan keuangan baik berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi lainnya. Sebagian besar pengurus (anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik berupa vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris utama BPR masih memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dimana beliau merupakan anak kandung dari pemegang saham pengendali.

3) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh

Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut:

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Jenis Remunerasi & Fasilitas

Lain

Dewan Komisaris Direksi

orang Nominal orang Nominal

1.Remunarasi (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk

non natura) *)

1 Rp. 118.996

ribu 2

Rp. 339.000 ribu

2.Fasilitas lain dalam bentuk

natura (perumahan, transportasi,

asuransi kesehatan dan sebagainya)

2 Rp. 7.780

ribu 2

Rp. 52.607

Ribu

Total

2

Rp. 126.776

Ribu 2

Rp. 391.607

ribu

Catatan : *)Diterima secara tunai


4) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,80 x

2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,23 x

3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,60 x 4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1,68 x

5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,66 x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan

Tertinggi Terendah

1 Komisaris Rp 8.844 ribu Rp 5.344 ribu

2 Direksi Rp 14.921 ribu Rp 12.109 ribu

3 Pegawai Rp 5.606 ribu Rp 3.110 ribu

5) Frekuensi rapat Dewan Komisaris a. Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 4 X dalam 1 tahun.

b. Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen.

c. Rapat Dewan Komisaris dihadiri anggota dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran sesuai tabel rapat dewan Komisaris yang telah

dibahas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris. 6) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian

oleh BPR

Penyimpangan/kecurangan internal Bank yang dilakukan oleh para

pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Haneda Mitra Usaha selama tahun

2018 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai tdk Tetap

Dalam

1 Tahun

Tahun

Sebelum

nya

Tahun

Laporan

Tahun

Sebelum

nya

Tahun

Laporan

Tahun

Sebelum

nya

Tahun

Laporan

Tahun

Sebelum

nya

Tahun

Laporan

Total Fraud

0 0 0 0 0 0 0 0

Telah

diselesaikan

0 0 0 0

Dalam Proses penyelesaian

internal BPR

0 0 0 0 0 0 0 0

Belm

diupayakan penyelesaian

nya

0 0 0 0 0 0 0 0


Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai tdk Tetap

Telah di Tindaklanjuti

melalui

proses hukum

0 0 0 0

7) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau

pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Haneda Mitra Usaha, baik yang berkaitan dengan kredit atau simpanan dana masyarakat

(penyalahgunaan kredit atau dana pihak ketiga).

8) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali

yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No

Nama dan Jabatan

Pihak yang memiliki

benturan

kepentingan

Nama dan

jabatan pengambil

keputusan

Jenis Transaksi

Nilai

Transaksi (dalam

ribuan)

Keterangan *)

1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 0 Tidak ada

9) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal ataupun penerima dana

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2018 yang dilakukan

oleh PT. BPR Haneda Mitra Usaha adalah memberikan sumbangan untuk kepentingan masyarakat sebesar Rp. 3.580.105 ( tiga juta lima ratus

delapan puluh ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian / keterangan Jumlah

1 Sumbangan Kegiatan Hari Raya Bagian

Parkir & Keamanan

Rp. 1.725.003,-

2. Sumbangan Maulid Nabi Yayasan Al Hikmah

Rp. 500.000,-

3. Sumbangan Kegiatan Yayasan Ruhama Rp. 500.000,-

4. Kontribusi Sumbangan Gempa Palu

Bersama Perbarindo

Rp. 500.102,-

5. Sumbangan kegiatan lingkungan Rp. 355.000,-

Sub. Total Rp. 3.580.105,-


Terkait pemberian dana untuk kegiatan politik, PT. BPR Haneda Mitra Usaha tidak memberikan dana untuk kegiatan/kepentingan politik dan

kami lebih cenderung menghindari untuk hal-hal yang disinyalir atau

berindikasi dengan kegiatan yang bernuansa politik.


Bab 3 KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Nama BPR : BPR Haneda Mitra Usaha Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment ) Penerapan Tata Kelola Sesudah

Manajemen Risiko

Uraian Nilai atau

peringkat

Definisi Peringkat

Nilai Komposit 1,81 Mencerminkan manajemen PT. BPR Haneda Mitra

Usaha telah berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance yang

secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan

yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam

penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan

tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan

dengan tindakan normal

oleh manajemen Bank

Peringkat Komposit 2

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja self assessment Good Corporate Governance, penerapan Good Corporate Governance di PT BPR Haneda Mitra Usaha tahun 2018 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite, PT BPR Haneda Mitra Usaha juga membentuk Komite yang bersifat transaksional untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional Perusahaan. Governance Process Struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Haneda Mitra Usaha berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.


Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment ) Penerapan Tata Kelola Sesudah

Manajemen Risiko

Governance Outcome PT BPR Haneda Mitra Usaha mematuhi rasio kehati-hatian utama sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada otoritas berwenang dan publik secara berkala sesuai ketentuan. BPR Haneda terus berkomitmen untuk menunjukan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan untuk para stakeholder sehingga meningkatkan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.

Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-

kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas temuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Berikut adalah tabel peringkat masing-masing per faktor hasil self assessment pelaksanaan GCG BPR Haneda periode Desember 2018:

No Aspek yang Dinilai Sebelum

Man.Risiko Sesudah

Man.Risiko

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

0,33 0,29

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris 0,23 0,21

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

0,00 0,00

4 Penanganan Benturan Kepentingan 0,22 0,20

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 0,23 0,20

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 0,23 0,21

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0,06 0,05

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

0,00 0,20

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 0,17 0,15

10 Rencana Strategis Bank 0,17 0,15

11

Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan Bank, Laporan GCG

dan laporan Internal

0,17 0,15

Nilai Komposit 1,79 1,81

Prediksi Komposit Baik Cukup Baik

Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Haneda Mitra Usaha tahun buku 31 Desember 2018 terlampir disampaikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit 1,79 Nilai Komposit 1,81

Predikat Komposit Baik Predikat Komposit Cukup Baik





Nilai Komposit Nilai Komposit

Predikat Komposit Predikat Komposit

Pengisian Indikator

Pengisian Penilaian Faktor Tata Kelola BPR Terisi 106

Belum terisi 0

SEMPURNA

Penjelasan Umum Faktor Tata Kelola Tata Cara Pengisian

BPR A

BPR D

BPR C

BPR B

BPR A

BPR D

BPR C

BPR B

Mulai

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak

sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak

sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 3 CB Cukup Baik

2.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten

yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. 1 4 KB Kurang Baik

3.

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga

lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).1 5 TB Tidak Baik

4.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 1

5Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai

konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari

sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang

1

6

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui

RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum

berakhir masa jabatannya.1

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan

kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.1

8

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk

sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

hasil pengawasan otoritas lain.2

9Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris. 2

10

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau

sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat

perbedaan pendapat.

2

11

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 1

12

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan

pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya

yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

2

13

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-

hatian.2

14Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling

sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. 2

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui

RUPS.1

16Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di

bidang kepegawaian.2

17

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,

termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta

dibagikan kepada seluruh Direksi.2

18

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh

pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR,

penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi

stakeholders.

2

19

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi

BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai

ketentuan.2

C. Governance Outcome

B. Governance Process

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D

A. Governance Structure

Penerapan


II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit

3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2

(dua) orang.

1 3 CB Cukup Baik

2.Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

1

3.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat

melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang

menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya

masa jabatan.

1 4 KB Kurang Baik

4.

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat

BPR.

1 5 TB Tidak Baik

5.

BPR memiliki Komisaris Independen*:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris

Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota

Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

2

6. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu

kerja, dan rapat.

2

7.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2

(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS

dan/atau Bank Umum.1

8.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai

dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 1

9.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

2

10

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat

tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. 2

11Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 1

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali

dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai

batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan

perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.1

13

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain

dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 2

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 1

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah

mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika

terdapat perbedaan pendapat.

2

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,

dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil

dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

1

17

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak

lanjut Direksi.2

18

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta

dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.1



Penerapan




IV. Penanganan Benturan Kepentingan 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan

pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.2 3 CB Cukup Baik

4 KB Kurang Baik

2.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat

Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau

tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. 2 5 TB Tidak Baik

3.Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan

dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.2




Penerapan



V. Penerapan Fungsi Kepatuhan 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit

untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2 3 CB Cukup Baik

2.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 3 4 KB Kurang Baik

3.


Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang

independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.


Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

1 5 TB Tidak Baik

4Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun

dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 2

5BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan

kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 2

6

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan otoritas lainnya.

2

7

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong

terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan

terkini.2

8

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR

terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk

melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR

yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 2

9

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan

bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang

dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

2

10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan

reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,

sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

2

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 3

12

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada

Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah

Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.2

13

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada

Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang

dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2





Penerapan


VI. Penerapan Fungsi Audit Intern 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.


BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).


BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2 3 CB Cukup Baik

2.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan

pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai

peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 2 4 KB Kurang Baik

3.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja

operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). 2 5 TB Tidak Baik

4.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama. 2

5.BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan

fungsi audit intern. 3

6.

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah

disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan

dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.2

7


BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3

(tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP

audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dinilai

2.

2

8

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen

yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil

audit, dan tindak lanjut hasil audit. 2

9

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan

berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.2

10SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan

pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2

11

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan

khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.2

12


BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dinilai

2.

2

13


BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2





Penerapan


VII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-

aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan

komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.2 3 CB Cukup Baik

4 KB Kurang Baik

2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan

Dewan Komisaris.2 5 TB Tidak Baik

3. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.2

4 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan

secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.2

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2




Penerapan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT B, C, DAN D


VIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;


BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan

fungsi Manajemen Risiko.

2 3 CB Cukup Baik

2.BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit

Risiko. 2 4 KB Kurang Baik

3.BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat

pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 2 5 TB Tidak Baik

4.

Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.2

5.

Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2

6.BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat material. 2

7. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2

8. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

2

9. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu

menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

2

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai 2

11BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2

12BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2


DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF

BPR MODAL INTI > 50M: BERLAKU UNTUK SEMESTER 2 TAHUN 2020

BPR MODAL INTI < 50M: BERLAKU UNTUK SEMESTER 2 TAHUN 2021




Penerapan


IX. Batas Maksimum Pemberian Kredit 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK

termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut

monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman

kebijakan perkreditan BPR.

2 3 CB Cukup Baik

4 KB Kurang Baik

2.BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2 5 TB Tidak Baik

3.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-

hatian maupun peraturan perundang-undangan.2

4.

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang

melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa

Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2




Penerapan


LAMPIRAN-LAMPIRAN


XI. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1 SB Sangat Baik

2 B Baik

1.

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten

untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.2 3 CB Cukup Baik

4 KB Kurang Baik

2.

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat

laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 5 TB Tidak Baik

3.

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan

keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh

aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

2

4.

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data

nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.2

5.BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2

6.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu)

anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

2

7.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak

lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 2




Penerapan


Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 2 6 0 0 0 8 1 4 0 0 0 5 2/9

Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 2 12 0 0 0 14 1 8 0 0 0 9

Rata-rata 1,17 0,58 1,75 0,70 1,80 0,18 1,46 0,33

Faktor 2 9 8 1 6 3 0 0 0 9 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 1/6

Nilai Awal 6 6 0 0 0 12 4 8 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1

Rata-rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,23

Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1/9

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,22

Faktor 5 5 5 3 1 3 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 3 1/9

Nilai Awal 1 6 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 4 3 0 0 7

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,33 0,23 2,03 0,23

Faktor 6 5 4 4 0 4 1 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 1/9

Nilai Awal 0 8 3 0 0 11 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8

Rata-rata 2,20 1,10 2,00 0,80 2,00 0,20 2,10 0,23

Faktor 7 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1/36

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,06

Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1/12

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17

Faktor 10 3 2 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1/12

Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17

Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 1/12

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17

1,79

Baik

Nilai akhir

FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)

Nilai Komposit

Predikat Komposit

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Bobot B - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO

per Faktor

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 2 6 0 0 0 8 1 4 0 0 0 5 20%

Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 2 12 0 0 0 14 1 8 0 0 0 9

Rata-rata 1,17 0,58 1,75 0,70 1,80 0,18 1,46 0,29

Faktor 2 9 8 1 6 3 0 0 0 9 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 15,00%

Nilai Awal 6 6 0 0 0 12 4 8 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1

Rata-rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,21

Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10%

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20

Faktor 5 5 5 3 1 3 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 3 10%

Nilai Awal 1 6 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 4 3 0 0 7

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,33 0,23 2,03 0,20

Faktor 6 5 4 4 0 4 1 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 10%

Nilai Awal 0 8 3 0 0 11 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8

Rata-rata 2,20 1,10 2,00 0,80 2,00 0,20 2,10 0,21

Faktor 7 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2,50%

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,05

Faktor 8 3 7 2 0 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0 7 0 2 0 0 0 2 10%

Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 14 0 0 0 14 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20

Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 7,50%

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15

Faktor 10 3 2 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 7,50%

Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15

Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 7,50%

Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 4

Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15

1,81

Cukup Baik

Nilai Outcome (H)

Nilai Komposit

Predikat Komposit

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Bobot B - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan

Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO

per Faktor

Nilai akhir

FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P)

daftar isi -...

Documents