PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN TERPADU

PENDAHULUANLatar Belakang

Sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang di dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan pemerintah daerah (khususnya pemerintah daerah propinsi) dalam melaksanakan pembangunan dengan Pendekatan pengembangan wilayah perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar per-nbangunari daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya dan sumber dana pembangunan di daerah. Dalam rangka itu pengembangan kawasan-kawasan yarig strategis dari potential yang salah satunya diidentifikasi sebagai kawasarl andalan perlu dilakukan secara intensif sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, pengembangan kawasan andalari terpadu merupakan upaya yang nyata agar pemerintah daerah mar-npu memadukan, menyerasikan dan mengkoordinasikan berbagai masukan (input) pembangunan baik berupa program sektoral, program pembangunan daerah maupun program-program khusus dengan upaya dan kebijaksanaan pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di daerah.

Dengan keberhasilan pengelolaan pengembangan kawasan andalan terpadu diharapkan dalam jangka panjang kemampuan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

pembangunan di wilayahnya akan semakin meningkat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pembangunan ekonomi di daerah. Keberhasilan tersebut merupakan modal yang penting bagi pemerintah daerah dalam menterjemahkan, mengisi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip otonomi daerah secara langsung, nyata dan bertanggung jawab sehingga penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru akan memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

1.2. Tujuan

Tujuan pengembangan kawasan andalan terpadu dalam Dana Pembangunan Propinsi :

a. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Propinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui pendekatan pengernbangan wilayah.

b Mengupayakan perencanaan program pengembangan kawasan andalan pada kawasan prioritas terpilih, yang akan dikembangkan dalam waktu dekat oleh masing-masing daerah.

c. Mendorong pengelolaari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) agar rencana pengembangannya dan operasionalisasinya dapat berjalan seiring dengan pembangunan di daerah yang bersangkutan. d. Meningkatkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan daerah-daerah baru yang telah menerima investasi pemerintah atau sarana dan prasarana tertentu yang berpotensi sebagai KSP di luar Jawa dan Bali.

1.3. Sasaran

Sasaran pengembangan kawasan andalan terpadu dalam Dana Pembangunan Propinsi :

a. Tersedianya rencana dan program pengembangan kawasan andalan secara terpadu.

b Terbina dan berfungsinya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di 14 propinsi,

c Tersedianya identifikasi KSP prioritas, masterplan, dan program kegiatan serta implementasinya dalam pengembangan KSP di masing-masing daerah.

1.4. Komponen Kegiatan

Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu (PKAT) terdiri dari tiga komponen kegiatan, yaitu :(a). Perencanaan Program Pengembangan Kawasan

Andalan (P3KA).(b). Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

(P-KAPET). (c). Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP).

II. PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN (P3KA)

2.1. Konsep Dasar Penetapan Kawasan Andalan

Kawasan Andalan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) didefinisikan sebagai kawasan yang didalamnya terdapat sumberdaya alam, mempunyai akses terhadap pusat pertumbuhan, dekat dengan pusat-pusat permukiman dan dimungkinkan untuk pengadaan prasarana pendukung Berdasarkan definisi tersebut telah ditetapkan 111 Kawasan Andalan di seluruh Indonesia.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari perencanaan program pengembangan kawasan andalan adalah :

a. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Propinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah.

b. Menyiapkan rencana program pembangunan kawasan prioritas terpilih yang akan dikembangkan oleh masing-masing daerah.

c. Identifikasi program pengembangan kawasan yang akan menjadi tanggungjawab pemerintah dan dunia usaha dalam satu kesatuan paket pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sasaran yang akan dicapai, meliputia. Tersedianya rencana dan program pengembangan

Kawasan Andalan di daerah.b. Tersedianya profil investasi pembangunan dari

pemerintah, swasta dan masyarakat.

c. Tersedianya kebijakan operasional dalam pengisian rencana pengembangan kawasan andalan dalam jangka pendek

2.3. Arti Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana untuk penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan dan sosialisasinya pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam pedoman petunjuk pelaksanaan dan melalui koordinasi dengan Bappeda Propinsi dan instansi lain yang terkait.

2.4. Prioritas

Prioritas kegiatan diarahkan pada program pengembangan Kawasan Andalan yang diprioritaskan pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan daerah dan mengacu kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataa,n Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

2.5. Lingkup Kegiatan

a. Penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan yang terpilih meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kawasan andalan yang ditetapkan dalam forurn TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Propinsi untuk kawasan andalan yang belum memiliki rencana induk perigernbangan.

b. Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) dan Rencaria Tindak (Action Plan) untuk kawasan andalan yang telah memiliki rencana induk dan

dapat dioperasionalkan pada tahun anggaran mendatang (APBD dan APBN).

c. Untuk penyusunan Rencana Induk dan Rencana Tindak, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil-hasil studi yang Sudah dibuat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), Departemen Teknis (Pekerjaan Umum, Pertanian, Perhubungan, dan lain-lain) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).

d. Penyiapan dan pengembangaii mekanisme kelembagaan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan andalan di daerah.

e. Penyerasian program pembangunan dari APBN maupun APBD di setiap lingkup wilayah kabupaten dan kota di wilayah pengembangan kawasan andalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

f. Sosialisasi rencatia pengembangan kawasan andalan di dalam koordinasi perencanaan antar instansi di daerah dan dunia usaha/masyarakat untuk mengisi pelaksanaan program pembangunan untuk tahun mendatang.

Gambaran lingkup kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.6. Pengelolaan

a. Organisasi

1) Satuan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana program pengembangan kawasan andalan dan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerapannya di daerah dibawah koordinasi Bappeda Propinsi.

2) Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan program pengembangan kawasan andalan, organisasi pelaksana dapat dibantu oleh Tim Teknis penyusunan profil kawasan andalan yang diadakan oleh Ditjen Cipta Karya.

Struktur organisasi kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

b. Mekanisme Pengelolaan

1) Perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada Pedoman Umum Dana Pembangunan Propinsi Tahun Anggaran 1999/2000 (Lampiran 1 dan 2).

2) Proyek Perencanaan Program Pengembangan Kawasan Andalan dilaksanakan oleh Bappeda Propinsi u.p. Bidang Fisik dan Prasarana.

III. PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

3.1. Konsep Dasar Penetapan KAPET

Pengertian Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) mengacu pada Keppres No. 89 Tahun 1996 yang diperbarui dengan Keppres No. 9 Tahun 1998.

Pengembangan KAPET akan didukung dengan penerapan kebijaksanaan pemberian kemudahan perijinan dan pembebasan pajak-pajak tertentu bagi kegiatan investasi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi pada KAPET.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu adalah :

a. Meningkatkan peran dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan KAPET,

b. Mendorong percepatan pengelolaan KAPET agar operasionalisasinya dapat berjalan sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah dan regional.

c. Menunjang berjalannya mekanisme pelaksanaan program pengembangan KAPET yang sesiai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Sasaran pengelolaan KAPET adalah :a. Menunjang termanfaatkannya rencana dan program

KAPETb. Menunjang terbina dan berfungsinya peran

kelembagaan di daerah dalam pengelolaan KAPET.

c. Menyusun dan mensosialisasikan peluang investasi yang dapat dikembangkan di masing-masing KAPET dan dapat mendukung pengembangan ekonomi rakyat di dalam kawasan KAPET.

3.3. Arah Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pedoman petunjuk pelaksanaan dan melalui Bappeda Propinsi serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola (BP) KAPET bila sudah terbentuk.

3.4. Prioritas

Prioritas kegiatan diarahkan kepada operasionalisasi program KAPET dan sosialisasi rencana pengembangannya kepada instansi pemerintah dan dunia usaha, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

3.5. Lingkup Kegiatan

a. Mengkaji ulang hasil studi yarig telah disusun antara lain Rencana Induk Pengembangan KAPET, Penyusunan Rencana Tindak dan Profil lnvestasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya atau produk perencanaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan KAPET.

b. Memantapkan rencana induk/rencana tindak dan mengoperasionalkan Program pengembangan KAPET selaras dengan dinamika pembangunan di daerah serta tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/K) yang ada.

c. Identifikasi ketersediaan tanah dan prosedur perolehannya berdasarkan aspek fisik lahan maupun aspek hukum untuk keperluan Pengembangan investasi.

d. Penyiapan dan pengembangan kelembagaan di daerah untuk pengelolaan KAPET, meliputi :

1) Pembentukan kelembagaan pengelola KAPET atau dalam bentuk Sekretariat Pengelolaan KAPET pada daerah yang belum terbentuk Badan Pengelolanya dengan ketetapan Gubernur. Sekretariat Pengelolaan KAPET dalam melakukan tugasnya dibawah koordinasi Bappeda Propinsi,

2) Melakukan pembinaan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kualitas teknis para pelaksana di daerah bekerja sama dengan Tim Bantuan Teknis.

3) Pengembangan mekanisrne pelayanan satu atap oleh BP-KAPET sebagai salah satu bentuk insentif non fiskal kepada para investor.

4) Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan pusat informasi dan promosi KAPET.

5) Kegiatan penunjang operasionalisasi dan pelaksanaan tugas BP-KAPET atau Sekretariat Pengelolaan KAPET.

e. Sosialisasi peluang investasi KAPET dan proyek pengembangannya kepada dunia usaha baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, meliputi :

(1) Mengadakan kegiatan promosi investasi KAPET dalam berbagai forum perdagangan dan investasi di tingkat lokal, regional dan nasional dalam rangka promosi internasional.

(2) Mengadakan kerjasama dengan institusi/lembaga yang terkait dengan dunia usaha misalnya BKPMD,

Kadinda dan swasta dalam pengembangan investasi di KAPET.

Gambaran lingkup kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5.

3.6. Pengelolaan

a. Organisasi

1) Satuan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana program pengembangan KAPET dan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penerapannya adalah Bappeda Propinsi yang berkoordinasi dengan Badan Pengelola KAPET (bila sudah terbentuk) dalam melakukan pengelolaan KAPET yang dibantu oleh Sekretariat Pengelolaan KAPET (bila Badan Pengelola KAPET belum terbentuk).

2) Dalam pelaksanaan kegiatan rencana teknis program dan rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengembangan KAPET organisasi pelaksana di daerah akan dibantu oleh Tim Bantuan Teknis/Konsultan Manajemen Teknis dari Pusat yang diadakan oleh Ditjen Cipta Karya yang bertugas sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas pengelolaan KAPET di daerah.

Struktur organisasi kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 6.

b. Mekanisme Pengelolaan

1). Perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada Pedoman Umum Dana

Pembangunan Propinsi Tahun Anggaran 1999/2000 (Lampiran 1 dan 2).

2) Pengelolaan kegiatan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dikoordinasikan oleh Badan Pengelola KAPET (BPKAPET). Mengingat BP-KAPET bersifat fungsional, maka secara struktural keproyekannya berada di Bappeda Propinsi atali berkoordinasi dengan Badan/Instansi lainnya yang terkait dengan operasionalisasi pengelolaan KAPET.

IV. PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI (P-KSP)

4.1 Konsep Dasar Penetapan Kawasan Sentra Produksi

Sentra Produksi adalah suatu kawasan budidaya yang memiliki potensi dan telah memperoleh investasi pemerintah/ swasta/masyarakat, yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut serta rnenjadi sebaran pengembangan kegiatan produksi , jasa dan permukiman, prasarana wilayah pendukung dan prasarana wilayah pengembangannya.

4.2 Kriteria dan Cakupan Kawasan

Kawasan Sentra Produksi yang akan dikembangkan meliputi kriteria:

a. Kawasan yang telah berfungsi sebagai sentra produksi antara lain unit permukiman transmigrasi yang sudah berproduksi dan sudah diserahkan kepada Pemda.

b Merupakan lokasi/kawasan yang telah memperoleh berbagai program pembangunan, yang hasilnya dapat dioptimalkan untuk pengembangan produksi pangan dalam jangka pendek.

c. Lingkup lokasi / kawasan mencakup daerah Kabupaten/Kota dan/atau antar Kabupaten/Kota.

d. Lokasi kawasan potensial dan strategis untuk dikembangkan sebagai KSP dan telah rnemperoleh berbagai program pembangunan dari sektor.

4.3. Arah Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana pada dasarnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pedoman petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) yang definitif baik yang sudah ada maupun kawasan lain yang berpotensi menjadi KSP baru.

4.4. Prioritas

Prioritas kegiatan diarahkan untuk mengoptimalkan peranan dail fungsi Kawasan Sentra Produksi pada daerah-daerah sentra produksi pangan dan perikanan darat/laut agar dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing propinsi.

4.5. Kriteria dan Lingkup Kegiatan

a. Kriteria Kegiatan Rencana Tindak

Kriteria kegiatan implementasi dari rencana tindak adalah1) Peningkatan produksi pangan dan perikanan

daraulaut dan pengolahannya yang berorientasi quick yielding (cepat menghasilkan).

2) Moderriisasi usaha pengembangan produksi pangan dan pemasarannya ke arah agrobisnis dan agroindustri.

3) Pengembangan kawasan sentra produksi sebagian dapat bersifat multi years yang didanai baik dengan dana APBD maupun APBN.

b. Lingkup Kegiatan

1) Identifikasi dan pemilihan KSP prioritas.2) Penyusunan Rencana Tindak (action plan) bagi KSP

yang telah memiliki rencana induk serta implementasi rencana tindak tersebut.

3) Penyusunan Rencana Induk (master plan) KSP dan Rencana Tindak (action plan) bagi KSP terpilih lainnya untuk diimplementasikan pada tahun mendatang.

4) Implementasi Rencana Tindak dengan kriteria kegiatan yang dimaksud pada butir a, mencakup kegiatan-kegiatan pengernbangan KSP yang berkaitan dengan :a) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah

produksi pangan, termasuk perikanan, yang dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan agroindustri dan agribisnis.

b) Peningkatan pemasaran hasil-hasil produksi melalui pengembangan kelembagaan pemasaran, sistem infort-nasi dan jaringan kerja pemasaran dengan dunia usaha, dan dlikungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

c) Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan sektoral, pembangunan daerah, dan program-program khusus pemberdayaani ekonomi masyarakat secara optimal dalam rangka mdndukung efisiensi dan efektivitas pengembangan KSP.

d) Pengerhbangan kegiatan-kegiatan promosi dan publikasi master plan KSP agar tercipta keterkaitan dan keterlibatan dunia usaha/usaha swasta yang dapat mendukung perekonomian rakyat.

Motode pendekatan pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) dapat dilihat pada Lampiran 7.

4.6. Pengelolaan

a. Organisasi

1) Satuan organisasi yang bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana program pengembangan KSP dan koordinasi pelaksanaan program kegiatannya dilakukan oleh Bappeda Propinsi Up. Bidang Ekonomi selaku Pirnpro Koordinator.

2) Pimpinan proyek dibawah arahan dan melaporkan kegiatan kepada Tim Pembina Dana Pembangunan Propinsi melalui atasan langsung /kepala unit pelaksana dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Pengembangan KSP.

3) Kedudukan Pimpro Koordinator didalam organisasi proyek difungsikan untuk menunjang manajemen strategis guna mencapai target program pengembangan kawasan

4) Kedudukan Bagpro Kawasan berada di instansi teknis/sektor terkait dan mengkoordinasikan kegiatan tcknis administratif keproyekan.

5) Hubungan koordinatif antara Bagpro dan Pimpro Koordinator dilakukan melalui sekretariat Pengembangan KSP.

6) Pimpro Koordinator disyaratkan menguasai perencanaan pengembangan wilayah dan mengkoordinasikan pengembangan berbagai sektor dalam pengembangan kawasan sentra produksi.

Struktur organisasi kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 8.

b. Mekanisme Pengelolaan

(1). Alokasi Dana PerencanaanUntuk kegiatan perencanaan alokasi dana ditetapkan maksimum 30 persen dari anggaran dana Pengembangan KSP, termasuk dana operational dan pengadaan konsultan.

(2). Kegiatan PerencanaanSecara garis besar, tahap-tahap perencanaan kegiatan pengembangan kawasan sentra produksi adalah sebagai berikut

a) Sosialisasi Kebijaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan diperlukan sosialisasi kebijaksanaan yang intensif dan terpadu kepada seluruh instansi terkait (Transmigrasi, Pertanian, BPN) di Propinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota.

b) Identifikasi Lokasi/Kawasan Sasaran

Tahap selanjutnya berupci identifikasi lokasi / kawasan sasaran yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi dan instansi terkait meliputi :

(1) Kriteria dasar dalarn penetapan wilayah propinsi yang menjadi lokasi KSP.

(2) Identifikasi dan penunjukan KSP oleh Daerah Propinsi.

(3) Tinjauan terhadap hasil-hasil pembangunan atau investasi pemerintah di lokasi KSP dari penetapan KSP prioritas.

c) Penyusunan Master plan l Action Plan KSP Penyusunan master plan l action plan KSP meliputi(1) Pengembangan sistem ekonomi produksi

di Iokasi KSP dan prospek pengembangannya.

(2) Penetapan urutan kelengkapan sarana dan prasarana di lokasi KSP per kawasan menurut skala prioritasnya yang didahului dengan survai lapangan.

3) Alokasi Dana Rencana Tindak

Untuk kegiatan rencana tindak alokasi dana ditetapkan maksimum 70 persen dari anggaran dana Pengembangan KSP meliputi komponen yang tercantum dalam butir 4.c.

(4). Pelaksanaan Rencana Tindak

a) Proyek pengembangan KSP dilaksanakan oleh Bagian Proyek Per Kawasan (Bagian proyek per kawasan oleh instansi dinas/cabang dinas pertanian) dibawah koordinasi pelaksanaan oleli Bappeda Propinsi u/p Bidang Ekonorni sebagai Pemimpin Proyek Koordinator (Pimpro Koordinator).

b) Bagian proyek dalam menjalankan tugas implementasi rencana tindak dibantu oleh Tenaga Teknis dari dinas terkait sesuai dengan jenis kegiatan dalam suatu kawasan.

c) Implementasi rencana tindak KSP meliputi

(1) Koordinasi antar instansi terkait baik tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota).

(2) Penyusunan organisasi, kelembagaan dan aspek, legalitas dalam operasionalisasi KSP.

(3) Penyusunan dokumen-dokumen teknis dalam operasionalisasi KSP.

(4) Pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah tercakup dalam action plan KSP jangka pendek.

d) Penyaluran dan pencairan dana, pemantauan, pembinaan pengendalian dan pelaporan dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada Pedoman Umum Dana Pembangunan Propinsi Tahun Anggaran 1999/2000 (Lampiran 1 dan 2).

e) Pembinaan dan pengendalian menyangkut monitoring dan evaluasi pelaporan mengacu kepada Pedoman Umum Dana Pembangunan Propinsi Tahun Anggaran 1999/2000.

V. PENUTUP

Untuk memantapkan program dan merealisasikan konsep Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu di daerah secara efektif dan efisien, maka segala hal yang terkait dengan informasi perihal perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan

pelaporan kegiatan dapat menghubungi Tim Pembina Pusat Dana Pembangunan Propinsi, meliputi :

1. Biro Pembangunan Daerah Tingkat-I dan Transmigrasi (PDTT) - Deputi Bidang Regional dan Daerah - Bappenas, Telp / Fax 021- 334251.

2. Direktorat Pembinaan Program, Ditjen Bangda - Depdagri, Telp/Fax : 021 - 7942633 dan Telp/Fax : 021 - 7983782.

METODE PENDEKATANPERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN (P3KA)

IDENTIFIKASI / PENETAPAN KAWASAN ANDALAN

PRIORITAS KEGIATAN, LINGKUP KEGIATAN

Kriteria kawasan andalan berdasarkan PP No. 47/1997 tentang RTRWN:

1. Penyusunan rencana tindak (action plan) yg dpt dioperasionalkan pada tahun mendatang (APBN dan APBD)

1. Potensi sumberdaya alam 2. Penyiapan dan pengem-bangan mekanisme ke-lembagaan dalam peren-canaan dan pengelolaan

2. Mempunyai akses terhadap pusat pertumbuhan

3. Dekat dengan pusat-pusat permukiman dan dukungan sistem prasarana

1. Pemantapan rencana Pengembangan Kawas an Andalan (untuk yg sdh memiliki rencana induk)

3. Penyerasian program pembangunan dengan APBD dan APBN di setiap lingkup wilayah Kabupaten/ Kota di dalam kawasan andalan

4. Sosialisasi rencana pengembangan kawasan dalam perencanaan antar instansi di daerah dan dunia usaha /masyarakat

1. Penetapan kawasan andalan terpilih dalam forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Penetapan kawasan an-dalan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA Pro-pinsi

2. Penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan (Rencana induk pengembangan dan rencana tindak program)

2. Koordinasi perencanaan antar sektor dakam penyusunan rencana pengembangan Kawasan Andalan

3. Penyerasian program pemba-ngunan dengan APBD dan APBN di setiap lingkup wilayah Kabupaten/Kota di dalam kawasan andalan

4. Sosialisasi rencana pengem-bangan kawasan andalan dalam perencanaan antar instansi di daerah dan dunia usaha masyarakat

METODE PENDEKATAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI (KSP)

Data Rencana/ Hasil Pembangunan Penetapan KSP oleh PEMDA - Transmigrasi (UPT Potensial) melalui BAPPEDA Tk I Bidang - Pertanian Ekonomi - Pembangunan Daerah

KRITERIA KSP PRIORITAS (Cakupan pengembangan kawasan Kabupaten / antar kabupaten

1. Kawasan Sentra Produksi ( punya rencana induk) 2. Lokasi Kawasan a. Unit transmigrasi berproduksi dan diserahkan Strategis untuk KSP ke PEMDA (belum punya R. Induk) b. Daerah potensial lainnya

LINGKUP KEGIATAN:

1. Penyusuanan Rencana Aksi (action plan) 4. Penyusunan rencana induk 2. Implementasi action plan (berorientasi (master plan) (quick yielding) dan modernisasi perta- 5. Penyusunan rencana nian dan perikanan (action plan) 3. Pemantapan rencana induk (master plan)

IMPLEMENTASI RENCANA:

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah 1. Promosi & publikasi kpd produksi pangan seluruh instansi, dunia usaha, 2. Peningkatan pemasaran hasil produksi masyarakat 3. Pemanfaatan hasil pembangunan sektoral 2. Penyusunan rencana imple- Daerah, dan Program pemberdayaan ekonomi mentasi dalam APBD/APBN 4. Promosi & publikasi kpd seluruh instansi dan dunia usaha / masyarakat 5. Penyusunan rencana implementasi lanjutan dari APBD dan APBN