anak perempuan sebagai hajib hirman terhadap a...

ANAK PEREMPUAN SEBAGAI HAJIB HIRMAN TERHADAP

KEWARISAN ASHABAH BIN-NAFSIH (Analisis Putusan

Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah

Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

NISA OKTAFIANI

NIM : 1110044100010

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H/2014 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Ciputat, 28 April 2014

Nisa Oktafiani

1110044100010

ABSTRAK

Nisa Oktafiani. NIM 1110044100010. Anak Perempuan Sebagai Hajib

Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan

Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994). Konsentrasi Peradilan Agama, Program

Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1435 H/2014 M.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang analisis putusan Mahkamah Agung

RI No. 84K/AG/1994 mengenai kedudukan kewarisan anak perempuan sebagai hajib

hirman terhadap kewarisan ashabah bin-nafsih/saudara kandung si pewaris. Pada

putusan MA ini, majelis hakim memutuskan bahwa anak perempuan sendiri dapat

menghijab hirman kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan,

dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat hakim yang mana sejalan dengan

pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan putusan sebelumnya (PTA Mataram) memutuskan

bahwa anak perempuan bersama-sama pamannya mendapat warisan, yang mana

sesuai dengan KHI Pasal 176 dan 174, faraidh, dan pendapat jumhur ulama. Putusan

MA ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan

mengesampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali

hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam

penyelesaian perkara waris di atas, yang mana perkara ini ialah perkara yang bersifat

kasuistik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yakni

meneliti kesenjangan antara hukum yang seharusnya (KHI dan hukum waris Islam)

dengan hukum yang diterapkan (putusan MA No.86K/AG/1994). Sumber data

menggunakan data primer (putusan yang terkait) dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada

hakim Agung. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan metode content

analisis/analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan bahwa

pada kasus tertentu, hakim dapat menjatuhkan putusan yang keluar dari hukum secara

umum atau aturan yang biasa diterapkan, demi mencapai titik keadilan. Namun dalam

mengadilinya, hakim harus mempelajari dan memahami betul kasus tersebut dengan

melakukan interogasi filosofi dari bukti-bukti yang ada, sehingga dapat

mengkategorikan perkara tersebut sebagai kasuistik. Pada putusan MA ini, hakim

melakukan upaya penemuan hukum dengan metode interprestasi gramatikal pada

makna “walad” surat An-Nisa ayat 176 ialah anak baik anak laki-laki maupun

perempuan yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Kata kunci : Yurisprudensi, Kewarisan Anak Perempuan, Hijab Hirman.

Pembimbing : Sri Hidayati, M. Ag.

Daftar Pustaka : Tahun 1971 s.d Tahun 2012

vi

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar

Muhammad SAW, pembawa Syari’ahnya yang universal bagi semua umat manusia

dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Almarhum Ayahanda Sahan dan

Ibunda Rajab yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang, dan doa

tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih

sayang-Nya kepada mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis

temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan ridha-Nya, kesungguhan,

serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak

langsung segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhir

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan

kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada

Bapak :

vii

1. Dr. H. JM. Muslimin, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., dan Ibu Hj. Rosdiana, M.A., selaku Ketua

Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal al -Syakhshiyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Prodi al-

Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya

kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Dan Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu

penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

5. Tata usaha, Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung,

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mencari data-data

sebagai bahan rujukan skripsi.

6. Drs. H.Habiburrahman, M.Hum., dan M.Yahya Harahap, SH., selaku Hakim

Mahkamah Agung RI dan Mantan Hakim Mahkamah Agung RI yang telah

penulis teliti dan telah senatiasa memberikan wejangan dan bimbingan pada

penulis selama penulis melakukan wawancara.

viii

7. Doa dan harapan penulis panjatkan kepada keluarga tercinta, Reni Suryani,

Nurjanah, Tek Nira, M. Azka Rabbani, Mamah Tika, dan Bapak Eka yang

senantiasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi.

8. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Wardhatul Jannah, Restia Gustiana, Nurul

Hikmah, Defi Uswatun Hasanah, Dede Umu Kulsum, Rizki Amalia,

M.Faudzan, Arinie Zidna, Irfan Helmi, Elsa Fitri, Najwa Aulia, Agnis Afriani,

dan Trisni Asih serta teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010 yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang

berlipat ganda. Sungguh, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan mereka

dengan kebaikan yang berlipat ganda pula.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Ciputat, 28 April 2014

Penulis

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

ABSTRAK ........................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................................. 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 5

D. Metode Penelitian .................................................................................... 7

E. Review Studi Terdahulu ......................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 11

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan................................................................................ 13

B. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang Mewarisi..................................... 19

C. Asas-Asas Kewarisan ................................................................................ 24

x

D. Konsep Jender ........................................................................................... 27

BAB III KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN MEWARISI BERSAMA

SAUDARA LAKI LAKI SEKANDUNG

A. Konsep Hijab-Ashabah ............................................................................. 31

B. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Anak Perempuan Bersama Saudara

Kandung .................................................................................................... 40

C. Bagian Ashabah Dalam KHI ..................................................................... 52

BAB IV PUTUSAN MA RI NO. 86K/ AG/ 1994 DAN ANALISA

A. Kronologi Perkara ..................................................................................... 58

B. Tuntutan .................................................................................................... 60

C. Putusan Hakim .......................................................................................... 62

D. Pertimbangan Hukum................................................................................ 63

E. Analisa Pertimbangan Hukum .................................................................. 64

F. Analisa Penulis .......................................................................................... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 74

B. Saran .......................................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 80

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris ialah bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya, Islam mengatur secara

terperinci masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Ketentuan waris diatur

dalam Al-Qur’an, antara lain Surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 11, 12 dan 176 serta hadis-

hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi tersebut menegaskan kepada umat

Islam bahwa kita harus melaksanakan syariat waris sesuai dengan hukum Islam serta

dalam pelaksanaannya haruslah secara adil.1

Perihal hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditetapkan dan disahkan sebuah

peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 sebagai titik temu serta acuan dalam pelaksanaan

hukum Islam untuk masyarakat Islam di Indonesia. Dan untuk permasalahan hukum

kewarisan Islam itu sendiri diatur dalam KHI Buku II mengenai Hukum Kewarisan.2

Disini dapat kita lihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan

produk hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab masalah-

masalah kewarisan.

1 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 326.

2

Akan tetapi faktanya, masalah mengenai kewarisan masih sering terjadi

seperti perselisihan antara ahli waris dalam praktik pembagian harta warisan.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara teori dengan praktik,

yakni putusan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku atau

meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa. Hal tersebut

disebabkan adanya pertimbangan hukum lain yang diambil hakim dalam mengadili

masalah tersebut.

Pada dasarnya, hakim memang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan

wewenang yudisial, antara lain: (a) menerapkan hukum yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara; (b)

menginterprestasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode

interprestasi yang dibenarkan; (c) kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik

melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat) maupun

pendekatan realisme. Akan tetapi kebebasan hakim tersebut bersifat tidak mutlak,

karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan Pancasila,

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.3

Dalam hal kebebasan hakim menginterprestasikan hukum, hakim boleh saja

menghendaki pertimbangan lain dalam membuat keputusan jika pertimbangan yang

biasa dipakai secara umum diterapkan akan bertentangan dengan kemaslahatan atau

akan bertentangan dengan tujuan syariat. Akan tetapi hakim haruslah menjelaskan

3 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009), cet.I, h. 39-40.

3

secara jelas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang

serupa dan menerapkan putusan lain yang tidak biasa.4

Permasalahan mengenai adanya pertimbangan lain dari hakim yang

menyebabkan putusan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku

atau meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa merupakan

permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti. Salah satu kasus permasalahan

tersebut yakni seperti yang terjadi di Mahkamah Agung terkait sengketa waris dalam

Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994. Dalam putusan ini diputuskan

bahwa anak perempuan sendiri dapat menghijab kewarisan saudara sekandung.

Pada putusan di tingkat sebelumnya yakni putusan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram, sengketa waris ini diputuskan bahwa saudara kandung pewaris mendapat

bagian harta waris sebagai ashabah bersama anak perempuan. Putusan ini terlihat

sejalan dengan pendapat jumhur ulama dalam menafsirkan Surat An-Nisa ayat 176

bahwa anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris

untuk mendapat harta warisan. Namun pada putusan di tingkat kasasi, hakim

Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghijab kewarisan

saudara pewaris. Hakim secara tegas memilih pendapat Ibnu Abbas dalam

menafsirkan Surat An-Nisa ayat 176 yaitu baik anak laki-laki maupun anak

perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dari

4 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h. 306.

4

mendapatkan harta warisan.5 Terdapat perbedaan kesimpulan putusan antara

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung. Akan tetapi putusan

Mahkamah Agung tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang

satu dan mengesampingkan yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali

hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Alasan putusan MA tersebut dirasa tidak kuat untuk membatalkan keputusan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sejalan dengan pendapat mayoritas

ulama.6

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, terdapat hal-hal

yang sangat menarik untuk ditinjau lebih mendalam dan dikritisi oleh penulis,

khususnya mengenai latar belakang, baik dasar pemikiran maupun pertimbangan

hakim, hingga akhirnya dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI No.

86K/AG/1994. Maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi

dengan judul: “Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan

Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.

86K/AG/1994)” .

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan serta menganalisa Putusan

Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994 mengenai kedudukan kewarisan anak

5 Effendi, Problematika, h. 302-304.

6 Effendi, Problematika, h. 306.

5

perempuan sebagai hajib hirman terhadap kewarisan ashabah bin-nafsih. Disini anak

perempuan yang dimaksud yakni anak perempuan kandung si pewaris. Lalu ashabah

bin-nafsih yang dimaksud yakni saudara laki-laki sekandung si pewaris.

2. Perumusan Masalah

Menurut Surat An-Nisaa ayat 11, Kompilasi Hukum Islam pasal 176, serta

pendapat jumhur ulama bahwa anak perempuan jika sendiri ia mendapat ½ bagian

warisan dan sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya. Akan tetapi kenyataannya di

lapangan, satu orang anak perempuan dapat menghijab kewarisan ahli waris lainnya

dan ia mendapat seluruh warisan.

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyaan

penelitian yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Apa alasan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI

No. 86K/AG/1994 memilih pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai makna

“walad” pada Surat An-Nisaa ayat 176 dan mengenyampingkan pendapat

jumhur ulama seperti yang telah diterapkan pada putusan pengadilan

dibawahnya?

b. Dari segi analisis jender, apakah putusan Mahkamah Agung RI ini telah

sesuai dengan kesetaraan dan keadilan jender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

6

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam

membuat keputusan yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.

86K/AG/1994 dalam menyelesaikan sengketa waris di atas.

b. Untuk mengetahui apakah putusan MA ini telah sesuai dengan prinsip

kesetaraan dan keadilan jender.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu

menjadi dasar materi untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis

maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat rangka perkembangan wawasan ilmu hukum, khususnya menyangkut

penyelesaian sengketa waris tentang kewarisan anak perempuan sebaga hajib

hirman terhadap kewarisan ashabah bin-nafsih.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan serta informasi bagi masyarakat luas mengenai proses

penyelesaian sengketa waris pada Mahkamah Agung serta cara hakim Agung

mengambil keputusan.

c. Bagi Penulis

7

Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pembentukkan pola berpikir kritis

bagi si penulis, khususnya mengenai ilmu kewarisan Islam. Selain itu, untuk

membentuk pemikiran yang bijak dalam menyelesaikan masalah.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan

kualitatif. Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan

yang diteliti. Metode kualitatif dapat menghasilkan informasi-informasi terinci

mengenai permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap

kasus-kasus dan situasi permasalahan.7 Kemudian juga menggunakan pendekatan

yuridis-empiris yakni meneliti kesenjangan antara hukum yang seharusnya/yang

berlaku (das sollen) dengan hukum yang senyatanya/diterapkan (das sein).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni penelitian

deskriptif-analitik yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan atau

putusan hakim yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

penelitian.8 Setelah mendeskripsikan secara mendalam dan rinci permasalahan yang

diteliti, kemudian dianalisis dengan sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan

jawaban atas permasalahan yang teliti.

7 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan,

(Jakarta: Kencana, 2011), cet. VI, h. 186.

8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.I, h. 105-106.

8

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni berupa

putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994, putusan PTA Mataram No.

19/Pdt.G/1993/PTA.MTR, Putusan PA Mataram No. 85/Pdt.G/92/V/PA.Mtr

dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim Agung.

b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

dan bahan kepustakaan, antara lain peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah ini seperti UU No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Al-Quran, Hadits Nabi, kitab-kitab fiqih, buku-buku hukum yang berkaitan

seperti buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, buku Hukum

Kewarisan Islam, buku metode penelitian, dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yaitu

pemikiran, makna, nilai dan cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang

menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.9.

9 Ali, Metode, h. 105.

9

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan (documentary study) yakni melalui penelitian kepustakaan

yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-

buku, publikasi dan hasil peneltian,10

antara lain seperti informasi dari

putusan Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 di Mahkamah Agung RI dan

putusan lain yang mendukung, peraturan perundang-undangan yang terkait,

serta menelusuri buku-buku hukum dan kutipan-kutipan lain yang

berhubungan erat dengan permasalahan di atas.

b. Wawancara: yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan instrument

wawancara untuk mendapatkan keyinforman yang diteliti,11

yakni dengan cara

tanya-jawab secara langsung kepada Hakim Mahkamah Agung.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif-

analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif tehadap seluruh

data yang tersedia dari berbagai sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier.12

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas

10

Ali, Metode, h. 107.

11

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet.1, h. 55.

12

Ali, Metode, h. 107.

10

dan menganalisis isinya menggunakan metode content analysis.13

Kemudian

menginterprestasikannya menggunakan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan

nampak jelas rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.

E. Review Studi Terdahulu

Pertama, Nur Fitriah (108044100035) Konsentrasi Peradilan Agama, Prodi

Akhwal al-Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. Judul skripsi :

“Kedudukan Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara Pewaris (Studi Analisa

Putusan Mahkamah Agung No. 122/K/AG/1995)”. Permasalahan yang diangkat pada

penelitian ini yaitu membahas kedudukan kewarisan anak perempuan bersama

saudara pewaris dengan menganalisis Putusan MA No.122K/AG/1995. Terdapat

kesamaan antara skripsi saya dan skripsi ini yaitu sama-sama membahas kasus yang

berhadapan dengan ketidakadilan jender. Kemudian terdapat aturan baru untuk

mempertahankan keadilan sehingga mengenyampingkan Undang-Undang yang

berlaku. Namun perbedaannya adalah skripsi saya menganalisis putusan Mahkamah

Agung No. 86K/AG/1994 dan lebih memfokuskan pada apa alasan hakim dalam

mengambil pendapat Ibnu Abbas dan mengesamping pendapat ulama yang lain,

13

Cansuelo G. Sevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 85.

11

seperti yang terjadi dalam putusan PTA Mataram dan MA di atas. Sedangkan skripsi

terdahulu membahas pertimbangan hakim pada putusan MA No. 122K/AG/1995.

Kedua, Elfid Nurfitra Mubarok (104044101425), Konsentrasi Peradilan

Agama, Prodi Akhwal al-Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Judul

skripsi : “Penyelesaian Gugatan Kewarisan Anak Perempuan dengan Saudara

Kandung (Studi Analisis Pada Putusan Peradilan Agama)”. Pada skripsi ini

membahas penerapan hukum dalam penyelesaian gugatan kewarisan anak perempuan

dengan saudara kandung yakni dengan menganalisis putusan PA Jakarta Selatan No.

637/Pdt.G/2001/PA.JS dan putusan MA No. 122K/AG/1995. Terdapat kesamaan

antara skripsi ini dengan skripsi saya yakni sama-sama membahas kewarisan anak

perempuan dengan saudara kandung. Namun perbedaannya, skripsi ini menganalisis

putusan PA Jakarta Selatan No. 637/Pdt.G/2001/PA.JS dan putusan MA No.

122K/AG/1995. Sedangkan skripsi saya menganalisis putusan MA No. 86K/AG/1994

dan lebih memfokuskan pada apa alasan hakim dalam mengambil pendapat Ibnu

Abbas dan mengesamping pendapat ulama yang lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari sub-

sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, bab ini memuat menguraikan latar belakang

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, review studi terdahulu, dan sistematika penulisan.

12

Bab Kedua, dalam bab ini memuat Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam

yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum waris, rukun, syarat, sebab, dan

penghalang mewarisi, asas-asas kewarisan, dan konsep jender.

Bab Ketiga, dalam bab ini memuat pembahasan Kedudukan Anak Perempuan

Mewarisi Bersama Saudara Laki-Laki Sekandung yang terdiri konsep hijab dan

ashabah, pendapat para ulama tentang kedudukan anak perempuan mewarisi bersama

saudara laki-laki sekandung, dan bagian saudara dalam KHI.

Bab Keempat, dalam bab ini berisi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

86K/AG/1994 dan Analisa, yang terdiri dari kronologi perkara, tuntutan, putusan,

pertimbangan hukum, analisis pertimbangan hukum dan analisa.

Bab Kelima, penutup yaitu mencakup tentang kesimpulan dan saran.

13

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk

menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum

kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang

dijadikan titik utama dalam pembahasan.1

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh dan mawaris.

Menurut bahasa, fiqh adalah pengetahuan atau paham.2 Menurut istilah, fiqh ialah

ilmu untuk mengetahui hukum hukum syara’ yang pada perbuatan anggota, diambil

dari dalil-dalilnya yang tafsili (terinci). 3

Sedangkan kata mawaris (مواريث) merupakan

bentuk jamak dari الميراث (miiraats) yang berarti harta warisan atau peninggalan

mayit.4 Jadi fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta

peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak

1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.IV, h. 5.

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Ed. II, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), h. 1068.

3 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap), Cet. XXXVIII, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2005), h. 11.

4 Munawwir, Al-Munawwir, h. 1551.

14

menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.5 Sedangkan

Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya Fiqhul Mawaris menerangkan bahwa

para fuqaha menta’rifkan ilmu mawaris dengan:

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang

tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara

pembagiannya.” 6

Al-Faraidh (الفرائض), yang selanjutnya ditulis faraid, jamak dari kata faridhah

.yang terambil dari kata al-faradh, yang artinya fardlu atau kewajiban (فريضة)7 Para

ulama faradhiyyun (ahli faraidh) mengartikan al-faraid semakna dengan mafrudhah,

yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang telah pasti. 8

Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisaa ayat 7:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

5 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum

Positif di Indonesia, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7.

6 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010),

h. 5.

7 Munawwir, Al-Munawwir, h. 1047.

8 Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan, h. 8.

15

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah

ditetapkan.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan kata waris, warisan, dan

hukum kewarisan. Kata “waris”, berarti orang yang berhak menerima harta pusaka

dari orang yang telah meninggal. Adapun yang kata “warisan” berarti sesuatu yang

diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka. Sedangkan kata “kewarisan”,

dengan mengambil kata asal “waris” dan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”.

Arti kata “kewarisan” itu sendiri yakni hal yang berhubungan dengan waris atau

warisan9. Jadi hukum kewarisan ialah hukum yang berhubungan dengan waris dam

warisan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada pasal 171

poin (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya msing-masing.

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum kewarisan

Islam, antara lain:

a. Menurut Drs. Fatchur Rahman, hukum kewarisan Islam ialah aturan-aturan

yang tidak mengandung unsur sewenang-wenag terhadap para ahli waris,

bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka

mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan oleh

9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Ed. IV,

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1556-1557.

16

sebagian orang-orang sekarang. Menurut beliau, hukum kewarisan Islam

mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.10

b. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam adalah

seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi

tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati

kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini belaku dan mengikat

untuk semua yang beragama Islam.11

c. Menurut Drs. H. Habiburrahman, M.Hum, hukum kewarisan Islam adalah

hukum waris yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadits, yang berlaku

universal di bumi manapun maupun di dunia ini.12

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan

Islam di Indonesia ialah seperangkat peraturan mengenai peralihan kepemilikan harta

warisan si pewaris kepada ahli warisnya yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis,

yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Quran

dan penjelasan tambahan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya.

10

Fatchur rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. ALMA’ARIF, 1971), h. 22.

11

Syarifuddin, Hukum Kewarisan, h. 6.

12

Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. I, (Jakarta:

Kementerian Agama RI, 2011), h. 86.

17

Ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi yang mengatur secara langsung kewarisan itu

sebagai berikut, antara lain:

a. Q.S. An-Nisaa ayat 11:

Artinya: “…..dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan

itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. ...”

b. Q.S. An-Nisaa ayat 12:

…….

.......

Artinya: “……. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,….”

c. Q.S. An-Nisaa ayat 176:

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta

18

yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh

harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri

dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara

laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah

Maha mengetahui segala sesuatu.”

d. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari:

Artinya: “Berikanlah fara’id (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada

yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-

laki yang terdekat.” 13

e. Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah

dan Ahmad :

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasul

bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini

dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu

di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka

dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat harta.”

Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.”

13

Al-Bukhariy, Shahih al Bukhariy, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah),

h. 320.

19

Kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi pun memanggil paman

itu dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad,

seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambillah untukmu.”

B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Mewarisi

1. Rukun Waris

Menurut bahasa, rukun ialah asas atau dasar. 15

Sedangkan menurut istilah,

rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang

lain. Jadi, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta

waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-

rukunnya.16

Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Al Muwarrits (yang mewariskan) adalah orang yang harta peninggalannya

pindah ke tangan orang lain (ahli warisnya), dan ia adalah si mayit.

b. Al-Warits (ahli waris) adalah orang yang menerima harta peninggalan si

mayit.

c. Al-Mauruts (yang diwariskan) yaitu harta peninggalan (si mayit).17

2. Syarat Waris

14

Abu Dawud, Sunanu Abu Dawud, Juz III, (Darul Fikri), h. 45-46

15

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1187.

16

Komite Fakultas Syariah Unversitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Penerjemah Addys

Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 27.

17

Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Ilmu Waris – Metode Praktis

Menghitung Warisan dalam Syariat Islam, Penerjemah Abu Najiyah Muhaimin, (Tegal: Ash-Shaf

media, 2007), h. 22.

20

Syarat, menurut bahasa berarti janji.18

Sedangkan menurut istilah, syarat

adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Berkaitan dengan

waris, maka jika tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta

waris. Meskipun syarat syarat waris terpenuhi, tidak serta merta harta waris dapat

langsung dibagikan jika terdapat sesuatu yang menghalanginya.19

Syarat-syarat waris

antara lain20

:

a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan menurut

ulama dibedakan menjadi tiga yakni mati hakiki (sejati), mati hukmiy

(menurut putusan hakim, dan mati taqdiriy (menurut perkiraan/dugaan yang

kuat)

b. Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun hukmiy, setelah kematian

si mayit, sekalipun hanya sebentar, memili hak atas harta waris.

c. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayit, seperti

garis kekerabatan, perkawinan, dan perwalian.

3. Sebab-Sebab Mewariskan

Sebab-sebab seseorang menerima warisan ada tiga, antara lain:

a. Nikah, adalah ikatan (akad) suami istri yang sah, dengan sebab ini maka

seorang suami mewarisi harta istri dan istri mewarisi harat suami dengan

18

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1368.

19

Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, h. 28-29.

20


21

sebab semata-semata telah melakukan akad nikah, meskipun belum

melakukan jima’ dan belum berkhalwat. Ini telah ditetapkan oleh Allah dalam

surah An-Nisaa ayat 12 yang artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua

dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya..”21

b. Nasab adalah kekerabatan yaitu hubungan darah yang mengikat para ahli

waris dengan si pewaris. Sebab hubungan kekerabatan ini diatur oleh Allah

dalam Surat Al Anfal ayat 75, yang artinya: “Orang-orang yang mempunyai

hubungan kerabat itu lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang

bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”22

c. Wala’ adalah wala’-nya seorang budak yang dimerdekakan. Yaitu ikatan

antara dirinya dengan orang yang memerdekakannya. 23

Terjalinnya suatu tali

ikatan di atas dalam istilah fiqh dinamakan ushubah sababiyah, yakni

ushubah yang disebabkan oleh pemerdekaan. 24

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 174, sebab sebab

mewarisi hanya ada 2, yakni karena adanya hubungan darah dan adanya hubungan

perkawinan. Pada KHI tidak dicantumkan hubungan wala’, karena dianggap sudah

21

Al-Utsaimin, Ilmu Waris, h. 25-26.

22

Al-Utsaimin, Ilmu Waris, h. 27.

23

Al-Utsaimin, Ilmu Waris, h. 27.

24

Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, h. 28.

22

tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia kini. Dimana saat ini tidak ada lagi

perbudakan di Indonesia, karena setiap warganya telah dilindungi hak

kemerdekaannya sebagai manusia dan warga negara.

4. Penghalang-Penghalang Mewarisi

Penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat

menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya

sebab-sebab mewarisi.25

Maka, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah

seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan

yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan

yang disepakati oleh segenap ulama ialah:

a. Pembunuhan. Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa

orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fiqh sepakat

bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalangan dalam hukum waris.

Dengan demikian seseorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan

orang yang dibunuh. 26

Hal ini berdasarkan Hadis Nabi dari Abu Hurairah

menurut riwayat Abu Dawud:

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pembunuh

tidak boleh mewarisi”. 27

25


26

Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, h. 56.

27

Ibnu Majah, Sunanu Ibnu Majah, Juz II, (Darul Fikri), h. 913

23

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang disengaja dapat menjadi

penghalang mewarisi. Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja terdapat

perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama pun sepakat orang yang

terbunuh dapat mewarisi harta si pembunuh.

b. Berlainan Agama. Para ahli fiqih telah bersepakat bahwasanya, berlainan

agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan

merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.

Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang lainnya. Dengan demikian,

orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang Muslim tidak

dapat mewarisi harta orang kafir.28

Sebagaimana sabda Nabi SAW. berikut:

Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabis

SAW. bersabda: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan

orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” (HR. Bukhari) 29

c. Perbudakan. Para Faradhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan

perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang pusaka-

mempusakai, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih

28

Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, h. 47. 29

Al-Bukhariy, Shahih al Bukhariy, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah), h.

325.

24

yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang,

yakni firman Allah SWT. yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 75, yang

artinya: “Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang

tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun…..”. Mafhum ayat tersebut

menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaaan

dengan jalan apa saja. Dalam soal pusaka-mempusakai terjadi di satu pihak

melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak

milik kebendaan. Oleh karena itu terhalangnya budak dalam pusaka-

mempusakai ditinjau dari dua arah yaitu mempusakai harta peninggalan dari

ahli warisnya dan mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya

lantaran ia belum bebas secara sempurna dari perbudakan. Hal tersebut

sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’ dan ulama jumhur.30

C. Asas-Asas Kewarisan

Terdapat lima asas yang menunjukkan bentuk karakteristik dari Hukum

Kewarisan Islam itu sendiri, antara lain:

1. Asas Ijbari

Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti

bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya

berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada

kehendak dari pewaris atau permintaan ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti

30

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, h. 83-84.

25

terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan

pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. 31

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa

segi, antara lain: Pertama, dari segi peralihan harta, bahwa harta orang meninggal

dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah

SWT. Kedua, dari segi jumlah , berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta

warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah. Ketiga, dari segi pewaris, berarti bahwa ia

sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan

pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya harus dibatasi oleh ketentuan yang

telah ditentukan Allah. Keempat, dari segi kepada siapa harta itu beralih, berarti

bahwa orang-orang yang mendapat harta peninggalan si pewaris ialah para ahli waris

yang telah ditentukan oleh Allah.32

2. Asas Bilateral

Asas ini menerangkan tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan

ahli waris. Asas bilateral ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada

atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menerima hak

kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan

laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.33

31


32

Syarifuddin, Hukum Kewarisan, h. 20-21.

33


26

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan

mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara

perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa

terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai

tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagian kepada setiap

ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.34

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam

memilki arti keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang

diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa

perbedaan jender tidak menentukan hak kewarisan Islam. Artinya, sebagaimana laki-

laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat

ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan

dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat

menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.35

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain

dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai

34


35


27

harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih

kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik

secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah

kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya

mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.36

D. Konsep Jender

Jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki

dan perempuan dari segi sosial-budaya. Jender dijelaskan dalam Women’S Studies

Encyclopedia adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan

dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Jender berbeda dengan sex. Jender

memandang laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek

non bilogis lainnya, sedangkan sex memandang laki-laki dan perempuan dari aspek

biologis. Studi jender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas atau

feminitas seseorang, sedangkan studi sex lebih menekankan pada perkembangan

aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.37

Di dalam pemahaman masyarakat umum, anggapan yang berkembang

mengenai sex dan jender adalah perbedaan jender sebagai akibat perbedaan sex. Akan

36


37

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran, (Jakarta: Paramadina,

2001), h. 33- 35.

28

tetapi jika kita pahami lebih dalam, tidak mesti perbedaan sex menyebabkan

ketidakadilan jender. Memang, diakui bahwa perbedaaan anatomi biologis dan

komposisi kimia dalam tubuh manusia berpengaruh pada perkembangan emosional

dan kapasitas intelektual masing-masing. Akan tetapi faktor genetika bukanlah

penentu kesadaran dan kecerdasan manusia.38

Terdapat faktor lain yang lebih penting yaitu faktor lingkungan. Faktor

lingkungan dan budaya sangat berpengaruh pada peran dan status antara wanita dan

laki-laki. Seperti contoh, terdapat sejumlah masyarakat primitif telah memberikan

peran jender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh ikut

memburu hewan, dan laki-laki pun boleh ikut mengasuh anak. Hal ini menunjukkan

bahwa perbedaan peran jender bukan karena kodrat atau faktor biologis, namun

faktor budaya.39

Faktor budaya begitu mempengaruhi peran dan status laki-laki dan

perempuan. Contoh yang mudah kita lihat adalah budaya patriarkal yang telah

mengakar pada kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sistem patriarkal menjadi

sistem filsafat, sosial, dan politik dimana laki-laki dengan kekuatan, tekanan

langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, dan bahasa, adat kebiasaan, etiket,

pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan perempuan dan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki.

38

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, h. 42-44.

39

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, h. 44- 45.

29

Keberpihakan kepada jenis kelamin laki-laki ini menimbulkan ketidakadilan

gender.40

Adil (al-adl) sering disinonimkan dengan kata “al-musawwah” (persamaan),

“adala” (dasar keadaan lurus atau penetapan hukum dengan benar) dan “al-qisth”

(seseorang secara proporsional mendapatkan saham atau seimbang).41

Islam

menjelaskan makna adil yakni dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 8 dan Surat

Ar-Rahman (55) ayat 7-9, makna adil itu adalah menegakkan kebenaran, memberikan

hak kepada yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan atau melampaui batas,

menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan mengatakan sesuatu (kesaksian) dengan

benar.

Dalam hal jender, Islam pun mengatur keadilan jender. Dalam Al-Quran

Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa wanita dan laki-laki sama di mata Allah, yang

membedakan adalah ketakwaannya.42

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 228,

bahwa hak dan kewajiban suami-istri itu seimbang. Kemudian terkait hal waris,

terdapat perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, contohnya

bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1, kemudian bagian suami dan istri

yaitu ½ untuk suami (jika tidak keturunan) sedangkan istri ¼ (jika tidak keturunan).

40

Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 60.

41

Ali Parman, Kewarisan Dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir

Tematik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 73-74.

42

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Kesetaraan dan Keadilan

Gender Dalam Perspektif Agama Islam, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik

Indonesia, 2004), h. 85.

30

Adanya perbedaan ini bukanlah ketidakadilan jender atau sekedar aturan yang

menyangkut ibadah saja, namun bentuk keadilan dalam kewarisan yang terletak pada

keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara keperluan dan

kegunaan.43

43

Ali Parman, Kewarisan Dalam Alquran, h. 75.

31

BAB III

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN MEWARISI BERSAMA SAUDARA

LAKI-LAKI SEKANDUNG

A. Konsep Hijab dan Ashabah

1. Hijab

Al-hajb dalam bahasa Arab berarti menutup atau menghalangi. Orang yang

menjadi penghalang atau pencegah dinamakan hajb, sedangkan orang yang dicegah

atau dihalangi atau ditutup dinamakan mahjub. 1

Menurut istilah ulama mawaris

(faraidh), definisi al-hajb adalah mencegah dan menghalangi orang-orang tertentu

dari menerima seluruh pusaka atau sebagiannya karena ada seseorang lain.2

Hajb itu dibagi dua macam:

a. Hajb dengan sesuatu washaf (sifat). Yaitu memiliki sifat-sifat yang dapat

menghalangi dirinya dari bagian warisannya dengan sifat-sifat yang telah lalu

seperti sifat perbudakan, membunuh, atau berlainan agama. Bagian hajb ini

dapat terjadi mengenai semua ahli waris, karena setiap orang dari mereka

mungkin bisa menjadi budak, atau pembunuh si mayit atau berbeda agama

dengan si mayit. Orang-orang yang terhalangi bagian warisannya dengan sifat

hajb ini keberadaan dirinya di antara ahli waris seperti ketika dirinya tidak ada

1 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Ed. II, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), h. 237.

2 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010),

h. 163.

32

di antara mereka, maka dia tidak dapat menghalangi lainnya dari bagiannya

dan tidak dapat menjadikan yang lainnya mendapatkan bagian warisan dengan

bagian ashabah.3

b. Hajb dengan adanya seseorang yang lebih dekat dengan si pewaris dari yang

mahjub tersebut. Penghalang ini dapat mengurangi hak (hajb an-nuqsan)

ataupun menghilangkan hak (hajb al-hirman). 4

Hajb an-nuqshan adalah menghalangi seseorang yang memiliki sebab-sebab

boleh mewarisi dari bagiannya yang sempurna dan utuh. Artinya, hak seseorang ahli

waris dari bagiannya yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, karena terdapat ahli

waris lain yang mempengaruhinya. Hajb an-nuqshan terjadi pada lima ash-habul

furudh, yakni suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara

perempuan sebapak.5 Contohnya hak suami bergeser dari ½ menjadi ¼ harta warisan

karena adanya keturunan.

Sedangkan hajb al-hirman adalah menghalangi orang yang mempunyai

sebab-sebab boleh mewarisi secara keseluruhan karena ada seseorang yang lebih

dekat kekerabatannya dengan si mayit. Para ahli waris dalam hajb al-hirman, ada dua

kelompok. Pertama, ahli waris yang sama sekali tidak pernah terhalang secara hujub

hirman. Ahli waris ini adalah bapak, anak laki-laki, suami, ibu, anak perempuan, dan

3 Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Ilmu Waris – Metode Praktis Menghitung

Warisan dalam Syariat Islam, Penerjemah Abu Najiyah Muhaimin, (Tegal: Ash-Shaf media, 2007), h.

116. 4 Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, h. 163.

5 Komite Fakultas Syariah Unversitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Penerjemah Addys

Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 280.

33

istri. 6 Kedua, ahli waris yang terhalang secara hajb al-hirman. Mereka adalah para

ahli waris yang tersisa yakni selain 6 orang yang telah disebut di atas. Mereka akan

terhalang kewarisannya jika terdapat ahli waris lain yang lebih dekat hubungan

nasabnya kepada si mayit.7 Contohnya saudara laki-laki atau perempuan kandung

mahjub oleh adanya anak-laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak.

2. Hijab - Ashabah

Kata at-ta‟shib adalah bentuk mashdar dari kata „ashshaba, yu‟ashshib,

ta‟shib. Orang atau subyeknya disebut „ashib, dan bentuk jamaknya disebut „ashabah

atau „ashabat. Menurut bahasa, ashabah berarti keturunan dari pihak ayah. 8

Sedangkan menurut istilah Faradhiyun, ashabah adalah ahli waris yang tidak

mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh

para fuqaha (seperti ashabul furudh) dan yang belum disepakati oleh mereka (seperti

dzawil-arham).9 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan kata “asabat”

yang artinya ahli waris yang berhubungan langsung dengan yang meninggal atau ahli

waris yang hanya memperoleh sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang

mendapat bagian tertentu.10

6 Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, h. 282-283.

7 Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, h. 283.

8 Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesiah. 937.

9 Fatchur rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. ALMA‟ARIF, 1971), h. 339.

10

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Ed. IV,

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 89.

34

Kemudian terdapat riwayat hadis yang diterima Ibnu Abbas menyampaikan

tentang sabda Rasulullah SAW. mengenai sisa harta setelah diambil bagian untuk

mereka yang menerima hak-hak mereka berdasar furudun muqaddarah-Nya, sisa

tersebut menurut beliau untuk ahli asabah yaitu mereka yang berjenis lelaki, terbatas

lelaki saja.11

Sabda beliau: Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW. beliau bersabda:

12

“Berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada

mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkan kerabat paling

dekat yang lelaki.” (HR. Bukhari)

Ashabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Ashabah sababiyyah dan Ashabah

Nasabiyyah.13

Ashabah sababiyah yaitu waris-waris yang diikat oleh kekerabatan

pada hukum. Kekerabatan pada hukum ini ialah ushubah yang disebabkan oleh

pemerdekaan. Jadi, apabila seseorang tuan memerdekakan seorang budak sahayanya,

maka dalam istilah fiqh dinamakan ashabah sababiyyah.14

Sedangkan ashabah nasabiyyah atau asabat senasab adalah mereka yang

menjadi kerabat si mayit dari laki-laki yang tidak diselingi, antaranya dan antara si

mayit oleh seorang perempuan, seperti anak, bapak, saudara kandung atau saudara

11

Achmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 89.

12


h. 320. 13


14


35

sebapak, dan paman kandung atau paman sebapak. Termasuk di dalamnya anak

perempuan apabila ia menjadi ashabah dengan saudaranya (anak laki-laki), lalu

saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi ashabah karena ada bersama

anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau karena ada

bersamanya. 15

Jadi ashabah nasabiyah ini ada dari hubungan darah dan kerabat.

Ashabah nasabiyyah tidak memperoleh bagian harta warisan secara pasti,

tetapi ia dapat mewarisi semua harta peninggalan kalau ahli waris yang tergolong

ashhabul furudl tidak ada, atau ada ashhabul furudl tetapi terdinding seperti

terdindingnya saudara perempuan dengan anak laki-laki pewaris. Ashabah

nasabiyyah ada kemungkinan memperoleh bagian harta warisan setelah semua ahli

fardhu mendapatkan bagiannya, dan semua bisa juga tidak memperoleh bagian harta

warisan karena semua harta warisan sudah terbagi habis kepada ahli fardhu.16

Ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Ashabah bin-nafsi

Ashabah bin-nafsi atau ashabah dengan dirinya sendiri adalah setiap laki-laki

yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit, yang tidak diselingi

oleh seorang perempuan. Mereka adalah laki-laki yang telah disepakati para ulama

dapat mewarisi, kecuali suami dan saudara seibu. Jumlah mereka ada 12 orang, yaitu

anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di bawahnya, bapak

15


16

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), h. 217.

36

dan kakek serta generasi di atasnya, saudara kandung, saudara sebapak, anak laki-laki

saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapak dan generasi di bawahnya, paman

kandung, paman sebapak dan generasi di atasnya. Anak laki-laki paman kandung, dan

anak laki-laki paman sebapak dan generasi di bawahnya. Ahli waris dengan ashabah

bin-nafsih dihadapkan pada tiga hukum. Pertama, apabila dia hanya sendiri, ia dapat

mengambil seluruh warisan. Kedua, apabila berkumpul dengan ashabul-furudh, ia

dapat mengambil bagian yang tersisa dari bagian tetap. Ketiga, jika ashabul furudh

mengambil seluruh harta waris, maka ia tidak bisa mendapatkan warisan apapun. 17

Kemudian apabila terdapat lebih dari seorang ashabah bin-nafsih, maka harus

dilihat dulu jihat (garis keturunan)nya. Jika terdapat perbedaan jihat, maka

diadakanlah pentarjihan dengan jalan mendahulukan jihat (garis keturunan) golongan

yang pertama atas jihat-jihat sesudahnya. Hal ini dinamakan “Pengutamaan seorang

melihat jihatnya”.18

Jihat-jihat (garis keturunan) ashabah bin-nafsi terdapat empat

golongan, yakni dengan urutan sebagai berikut: (1) Jihat bunuwwah : keturunan

langsung dari yang meninggal, seperti anak laki-laki, (2) Jihat ubuwwah : asal (orang

tua) dari yang meninggal, seperti ayah (3) Jihat ukhuwah : persaudaraan dengan yang

meninggal, (4) Jihat „umumah : bersepupu (misan) dari yang meninggal, paman-

paman (saudara ayah) dari yang meninggal sendiri dan saudara-saudara dari ayah

17


18


37

yang meninggal dan paman-paman (saudara-saudara ayah) dari kakeknya yang sejati

dan anak laki-laki mereka.19

Apabila yang ada dari ashabah-ashabah nasabiyah, lebih dari seorang dan

berada dalam satu garis keturunan, niscaya pentarjihan di antara mereka didasarkan

pada derajat. Karena itu didahulukan memberi pusaka kepada orang yang lebih dekat

derajatnya dengan yang meninggal.20

Contohnya jika terdapat anak laki-laki dan anak

laki-laki dari anak laki-laki, maka semua pusaka diambil oleh anak laki-laki.

Apabila garis keturunan mereka satu dan derajatnya sama, niscaya pentarjihan

itu didasarkan pada kekuatan kerabat. Maka orang yang mempunyai dua kekerabatan,

didahulukan atas orang yang mempunyai satu kekerabatan saja. Karena itu apabila

ada saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, maka yang didahulukan

saudara laki-laki sekandung. Pengutamaan ini dinamakan pengutamaan dengan

kekuatan kerabat (taqdim bquwwatil qarabah). Kemudian jika garis keturunan,

derajat, dan kekutan kerabat mereka satu, niscaya mereka menerima pusaka dengan

jalan ashib dan mereka bersekutu pada pusaka itu dan dibagi sama rata.21

b. Ashabah bil-ghair

Ashabah bil ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain

untuk menjadikan ashabah dan bersama-sama menerima „ushubah. Ashabah bil ghair

19


20

Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, h. 145

21


38

itu ada empat orang perempuan yang fard mereka 1/2 bila tunggal dan 2/3 bila lebih

dari seorang. Mereka itu adalah anak perempuan kandung, anak perempuan dari anak

laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Jadi jika

salah seorang dari perempuan- perempuan tersebut bersama-sama dengan seorang

mu‟ashib-binafsi yang sama derajat dan kekuatan-kekerabatannya, ia menjadi

ashabah bil-ghair. 22

Ketentuan ashabah bil ghair ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 11, yang

artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang

anak perempuan. ….”

Untuk menjadikan mereka sebagai ashabah bil-ghair memerlukan syarat-

syarat, antara lain: perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli ashabul furudh,

adanya persamaan jihat, derajat, dan kekuatan kerabat antara perempuan dengan

mu‟ashibnya.23

Kemudian terdapat dua hukum mengenai kewarisan ashabah bil ghair.

Pertama, jika ia bersama dengan laki-laki yang sederajatnya, mereka bersama-sama

mendapat bagian yang tersisa setelah pembagian yang tetap. Dengan ketentuan

bagian laki-laki sebesar dua bagian perempuan. Kedua, apabila semua harta telah

22

Fatchur rahman, Ilmu Waris, h. 345.

23

Fatchur rahman, Ilmu Waris, h. 346-347.

39

habis dibagi pada ashabul furudh, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa.24

Namun tidak berlaku terhadap anak perempuan shulbi, karena dia tidak dapat

dihindarkan dari pusaka sama sekali.25

c. Ashabah ma‟al ghair

Ashabah ma‟al ghair ialah setiap perempuan yang berhak mendapatkan

bagian tetap bisa menjadi ashabah jika bersama dengan perempuan yang lain dan ini

khusus untuk saudara perempuan kandung atau sebapak, yang ada bersama furu‟

perempuan yang mewarisi.26

Hukum kewarisan ashabah ma‟al ghair ini yakni saudara perempuan kandung

atau sebapak jika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau keduanya,

dan mereka tidak bersama laki-laki yang sederajatnya, maka kedudukannya menjadi

sekuat saudara laki-laki kandung atau sebapak. Ia dapat menghalangi anak-anak laki-

laki saudara kandung atau sebapak dan orang yang ada di bawahnya. Mereka dapat

mengambil sisa harta warisan sebagai ashabah setelah pembagian bagian yang tetap.

Namun apabila ashabul furudh telah mengambil semua harta warisan, mereka tidak

mendapatkan apa-apa, akan tetapi anak perempuan atau cucu perempuan yang ada

bersama mereka tetap menjadi ashabul furudh dan mendapat bagian tetapnya.27

24


25


26


27


40

B. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Anak Perempuan Mewarisi

Bersama Saudara

Mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara, ini di atur dalam surat

An-Nisaa ayat 176:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan

ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kemudian Surat An-Nisaa ayat 12 mengenai kalalah:

“….jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika

Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang

sepertiga itu…”

41

Terdapat hadis-hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 176 dan 12.

1. Hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 176.

Al-Barra‟ berkata:

“Ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat An-Nisaa, adalah

yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati..” (HR. Bukhari)

2. Hadis tentang waktu turunnya Surat An-Nisa ayat 12.

Hadis dari Jabir yang menceritakan bahwa istri peninggalan Sa‟d ibn ar-Rabi

datang menghadap Rasul dengan membawa dua orang anak perempuannya

dari Sa‟d tersebut maka berkatalah janda itu:

29

“Ya Rasulullah, inilah dua orang anak perempuan Sa‟d „bn „r-Rabi yang

telah mati Perang di Uhud di bawah komandomu. Maka sekarang paman

anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki bagi Sa‟d) telah mengambil harta

28

Al-Bukhariy, Shahih al Bukhariy, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah), h.

320.

29

Abu Dawud, Sunanu Abu Dawud, Juz III, (Darul Fikri), h. 45-46.

42

mereka dengan tiada pula menyediakan perbelanjaan bagi mereka”. Berkata

Rasulullah: “Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini”.

maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah suruh panggil anak-anak itu,

maka berkata Rasulullah: “ Berikan kepada dua orang anak Sa‟d 2/3 dan

kepada ibu anak-anak itu 1/8 dan sisanya utnuk kamulah.” (Ahmad,

Attirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Na‟il „l‟ awtar dan

Misykat‟lmasabih)

Mengenai ayat 176 Surat An-Nisaa, dalam tafsir Ath-Thabari terdapat

beberapa riwayat yang menyatakannya termasuk kelompok ayat terakhir

diwahyukan.30

Kemudian sebab diturunkan ayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah

SAW. sangat mementingkan keadaan kalalah, maka Allah SWT. menurunkan ayat

yang berkenaan dengan kalalah pada ayat ini. Pendapat tersebut sesuai dengan

riwayat dari Jabir bin Abdullah.31

Mengenai tempat diturunkannya ayat ini, terdapat riwayat dari Jabir yang

mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu

Sirin mengatakan ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW. dan para sahabat

berada dalam perjalanan, yang mana Rasulullah SAW. ditemani oleh Hudzaifah bin

Al-Yaman dan Umar berjalan di belakang Hudzaifah.32

Riwayat lain menyatakan

bahwa ayat ini turun ketika Nab SAW. bersiap menunaikan haji Wada‟. Lalu riwayat

30

Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Penerjemah: Akhmad

Affandi, (Jakartas: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 8, h. 201.

31

Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Jilid. 8, h. 197.

32

Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Jilid. 8, h. 202-203.

43

dari Umar RA menyatakan ayat ini dinamakan ayat Ash-Shaif (musim panas) sebab

ayat ini diturunkan pada musim panas.33

Sedangkan mengenai ayat 12, At-Tabari menuliskan beberapa riwayat

mengenai makna yang terkandung dalam ayat tesebut. Yakni mengenai kewarisan

istri, kalalah, dan kewajiban melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit dari

harta peninggalan mayit sebelum pembagian warisan.34

Sebab turunnya ayat ini ialah

pengaduan istri Sa‟d kepada Rasul, karena saudara Sa‟d telah mengambil semua

warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Peristiwa ini

terjadi setelah Perang Uhud.35

Riwayat lain mengatakan turunnya ayat ini sebagai

penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapat bagian waris dan

menghapus tradisi jahiliyah yang hanya memberi warisan kepada orang yang ikut

berperang dan membunuh musuhnya. 36

Menurut Hazairin kedua hadis yang telah disebut di atas memberi petunjuk

bahwa Surat An-Nisa‟ ayat 11 dan 12 turun serentak dan turun sebelum ayat 176.

Menurut beliau, kuat dugaan sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa‟d tersebut

kira-kira 5 H sesudah Perang Uhud (yang terjadi tahun 3 H) dengan berhukumkan

33

Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 6, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir,

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 67-69. 34

Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Penerjemah: Akhmad

Affandi, (Jakartas: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 6, h. 557-558.

35

Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta:INIS, 1998), h. 83.

36

Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 5, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir,

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 147-148.

44

Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, maka belum ada lagi ayat-ayat muhkamat tentang

waris.37

Pemaknaan kata “walad” pada ayat-ayat di atas dalam konsep kalalah ini

terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata

“walad” itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkannya

kata “walad” itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula.

Berikut penjelasan para ulama dalam menafsirkan pengertian kalalah di atas.

a. Menurut pendapat Abu Bakar ar. Dan Umar ra.

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui

tentang kalalah. Ath-Thabari menuliskan beberapa riwayat mengenai Umar semasa

hidupnya senantiasa berharap kebenaran mengenai kalalah. Pada salah satu riwayat

tersebut dituliskan bahwa Umar bin Khaththab berkata, “Aku tidak pernah bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada

permasalahan kalalah, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil

bersabda, „Cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat shaif yang berada di akhir

surah An-Nisa‟.”38

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku termasuk orang yang

terakhir hidup pada masa Umar RA, aku mendengar dia mengatakan seperti

37

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits, cet. VI, (Jakarta: PT.

Tintamas Indonesia, 1982), h. 85.

38


45

perkataanku. Perawi bertanya, „apa perkataanmu?‟ Dia menjawab, „Al-kalalah

artinya oranng yang tidak mempunyai anak‟”.39

Kemudian riwayat dari Asy-Sya‟bi, ia berkata: Abu Bakar RA berpendapat

tentang kata al-kalalah. Ia berkata: “Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri,

maka jika benar itu datangnya dari Allah. Al kalalah artinya yang tidak ada ayah

dan anak.” Ketika Umar menjadi khalifah, ia berkata, “Sungguh, aku akan malu

kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar.”40

Pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang kalalah, “Aku telah

menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan kalalah, dan aku telah meminta

petunjuk mengenai hal tersebut. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu

kepada kalian sebagaimana kalian memutuskan.” Hal ini menurut riwayat dari Sa‟id

bin Al-Musayyab.41

b. Menurut Jumhur Ulama Ahlusunnah

Jumhur ulama mengartikan kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah

dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa makna walad

disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup

kemungkinan saudara–saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena

keberadaannya tidak memengaruhi arti kalalah.42

Pendapat jumhur ulama ahlusunah

39


40


41


42

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 57.

46

ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. Pertama, penggunaan secara urf

(adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata walad itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat

bahasa Arab kata “walad” itu diartikan anak laki-laki, bukan perempuan, meskipun

dalam hakikat penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan syar‟i berarti

untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, ulama ahlusunah terpengaruh oleh

adat jahiliyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk

mengartikan kata walad tidak menurut pengertian umum.43

Kedua, terpengaruh oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‟ud

tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan

saudara perempuan. Ibnu Mas‟ud berkata, “Aku akan memutuskan sesuai yang

dputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separoh, anak perempuan

dari anak lakilaki mendapat sperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang

sisanya untuk saudara perempuan”.44

Pada hadis ini dijelaskan bahwa saudara

perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan sebagai ashabah ma‟al ghairih.

Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghijab saudara

perempuan. Dalam keadaan begini tentunya pewaris bukanlah kalalah.45

Kemudian jumhur ulama pun memilah tentang saudara mana yang tidak

tertutup oleh anak perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki dapat menghijab saudara

43


44

Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibnu Mas‟ud: Studi Tentang Ibnu Mas‟ud dan Tafsirnya,

Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), h. 385.

45


47

dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghijab saudara

sekandung dan seayah, tetapi dapat menghijab saudara seibu. Sulit mencari jawaban

kenapa saudara seibu dapat dihijab oleh anak perempuan, sedangkan saudara

sekandung dan seayah tidak dapat dihijab. Hanya ditemukan satu alasan yaitu

saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan atau ibu.46

c. Menurut ulama dari kalangan Syi‟ah

Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tanpa anak dan ayah. Pengertian

anak di atas ialah segala keturunan yang lelaki maupun perempuan seterusnya ke

bawah tanpa membedakan jenis kelamin mereka.47

Ulama Syi‟ah kelihatannya sama

sekali tidak terpengaruh dengan Hadis Ibnu Mas‟ud seperti jumhur ulama ahlusunah.

Karena sejak awal mereka telah berpendirian bahwa kata walad tidak membedakan

antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali dalam suatu hal yang Allah sendiri yang

mengatakannya yaitu bagian anak laki-laki dua kali daripada bagian anak perempuan.

Di luar hal ini tidak ada perbedaan, baik dalam kedudukan maupun dalam kekuatan

untuk menghijab ahli waris yang lain.48

Menurut mereka, anak perempuan termasuk

juga dalam artian walad, sehingga pengertian kalalah ialah orang yang tidak punya

anak laki-laki dan anak perempuan. pengertian ini sesuai dengan artian lughawi dan

46


47

A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Cet. I,


48


48

syar‟i. Dengan begitu ulama Syi‟ah tidak menggunakan artian urfi atau dengan

sederhana tidak terpengaruh pada pemahaman adat yang berlaku sebelumnya.49

d. Menurut ulama Zhahiri

Ulama Zhahiri sependapat dengan mayoritas ulama suni dalam hal anak

perempuan tidak dapat menghijab saudara laki-laki, namun mereka juga sama

sependapat dengan ulama Syi‟ah bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara

perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa golongan ulama Zhahiri ini tidak

menerima Hadis yang berasal dari Ibnu Mas‟ud tersebut, namun tidak menerima pula

anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal menutup saudara. Kalau

demikian keadaannya golongan Zhahiri sama pendapat dengan jumhur ulama

ahlusunah dalam mengartikan walad dalam ayat ini dengan “anak laki-laki” saja.50

e. Menurut Ibnu Abbas

Dalam kitab Ath-Thabari, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu

Abbas berkata bahwa Al-kalalah artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan

ayah.51

Kemudian Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat waris ini untuk

menghapuskan tradisi jahiliyah yaitu harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan

wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat. Turunnya ayat waris (Q.S: 4: 11) ini

menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.52

49


50


51


52


49

Kemudian mengenai makna walad dalam ayat 176 Surat An-Nisa, Ibnu Abbas

yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. berpendapat bahwa kata walad (anak)

tersebut ialah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya adalah kata

walad dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Quran bukan saja untuk anak

laki-laki tetapi juga anak perempuan, seperti dalam ayat 11 Surat An-Nisaa, Allah

berfirman dengan memakai kata awlad (kata jama‟ dari kata walad) yang artinya:

“Allah wajibkan kamu tentang “awlad” (anak-anak kamu), buat seorang anak laki-

laki (adalah) seperti bagian dua anak perempuan…”. Kata awlad dalam ayat tersebut

mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan anak perempuan

tersebut, maka kata walad dalam ayat 176 surah An-Nisaa tersebut di atas,

menurutnya juga mencakup anak laki-laki dan perempuan.53

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghijab

kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara-saudara perempuan

sebagai ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud

dan sekelompok ulama lainnya. 54

Argumentasi mereka adalah firman Allah Ta‟ala

yang artinya “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu

seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” Dalam hal ini, saudara perempuan tidak

53

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h. 303.

54

Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta:

Pustaka , 2008), Jilid. 6, h. 68.

50

dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak.

Mereka berkata, “Sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak

laki-laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada

anak perempuan.” Dalam hal ini, Ibnu Az-Zubair mengemukakan pendapat Ibnu

Abbas, hingga Al-Aswad bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Mu‟adz

memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara perempuan, dimana Mu‟adz

menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka. 55

Riwayat hadis yang diterima Ibnu Abbas menyampaikan tentang sabda

Rasulullah SAW. mengenai sisa harta setelah diambil bagian untuk mereka yang

menerima hak-hak mereka berdasar furudun muqaddarah-Nya, sisa tersebut menurut

beliau untuk ahli asabah yaitu mereka yang berjenis lelaki, terbatas lelaki saja.56

Sabda beliau: Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW. beliau bersabda:

57

“Berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada

mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkan kerabat paling

dekat yang lelaki.” (HR. Bukhari)

55

Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid. 6, h. 69.

56

Achmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan,


57


h. 320.

51

Jadi bisa disimpulkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat anak perempuan dapat

menghijab kewarisan saudara perempuan si pewaris, namun tidak dapat menghijab

kewarisan saudara laki-laki si pewaris.

f. Menurut Prof. Hazairin

Mengenai arti kalalah oleh Hazairin yaitu seseorang mati dengan tidak ada

baginya walad. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu

awlad dan disana tegas dinyatakan bahwa walad itu mungkin anak laki-laki, mungkin

anak perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula tidak seperti

dalam bagian kalimat “..fa‟in kunna nisa‟an”.58

Maka jelaslah bahwa arti walad ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan

boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian arti kalalah dalam ayat 12 dan 176

surat An-Nisa adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang

anak pun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dihubungkan dengan arti

mawali pada ayat 33, maka kalalah selengkapnya ialah keadaan seorang mati punah,

artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam sistem bilateral yang dianut al-Quran

maka keturunan artinya setiap orang di garis ke bawah, tidak perduli apakah garis tu

melakui laki-laki atau perempuan. Mengenai arti akhun, ukhtun dan ikhwatun seperti

ditemui dalam ayat kalalah, adalah saudara dalam semua macam hubungan

persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah ataupun ibu. Semua macam

hubungan persaudaraan tersebut wajib diperhitungkan dengan tidak boleh

58

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, h. 50.

52

mengartikannya berlainan. Dan hal tersebut sesuai dengan al-Quran yang menganut

sistem kekeluargaan yang bilateral.59

Menurut beliau, dasar perbedaan pembagian warisan pada ayat 12 dan 176

bukanlah karena perbedaan macam hubungan persaudaraan, namun karena keadaan

yang lain yakni mengenai orang tua si pewaris. Beliau menafsirkan kalalah dalam

ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah. Sedangkan pada ayat 176

dimaksudkan untuk menentukan bagian saudara–saudara dalam keadaan ayah si mati

telah meninggal lebih dahulu, di samping si mati tidak meninggalkan keturunan.60

C. Bagian Saudara dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia karena ia disusun

dengan memerhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh

Indonesia sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin S.H, dan Prof.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe fiqh Indonesia, yang sangat

memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan

berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu

persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam.61

Usaha yang telah dilakukan Departemen Agama pada 1958 dengan

membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini

59

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, h.50.

60

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, h. 54-55.

61

Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran

Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

53

dipergunakan di Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya ke arah pemberlakuan

hukum Islam sebagai perundang-undangan negara yang dilakukan Negara India,

Turki, dan Sudan. Dan oleh sebab itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat

Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama. Dibuatnya

Kompilasi Hukum Islam ini sebagai satu buku hukum yang menghimpun semua

hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan

pedoman oleh para hakim dalm melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya

kesatuan dan kepastian hukum.62

Kompilasi Hukum Islam juga dilihat sebagai usaha Pemerintah Indonesia

dalam melakukan pembaharuan dan melakukan legalisasi hukum Islam sebagai

hukum nasional yang harus diterapkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Melalui

KHI, beberapa aturan tentang perkawinan, kewarisan, dam perwakafan Islam

diperbaharui, sambil beberapa aturan lainnya dipertahankan. 63

Mengenai kewarisan, KHI secara umum mengambil doktrin fikih tradisional

dan merujuk pada nash-nash Al-Quran yang cocok, misalnya memberikan anak laki-

laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua anak perempuan dan

mempertahankan aturan ashabah bahwa saudara laki-laki yang terdekat mendapat

sisa. Namun, dipengaruhi adat dan norma-norma setempat, KHI menerapkan aturan-

62

Husein Nasution, Hukum Kewarisan, h. 11.

63

Euis Nurlaelawati, “Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung”, dalam Puslitbang

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemetrerian Agama RI, Problematika Hukum

Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, 2012), h. 215.

54

aturan lain, seperti sistem ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang tidak

ditemukan dalam kitab-kitab fikih manapun.64

Aturan lain yang nampak diperbaharui dalam KHI adalah aturan terkait

dengan bagian saudara yang menurut fiqh hanya dapat bagian jika pewaris tidak

meninggalkan anak. Dalam pandangan jumhur ulama anak yang dimaksud dalam al-

Quran adalah anak laki-laki. Efek dari pandangan ini adalah bahwa saudara dapat

memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak yaitu anak laki-laki.

Sedangkan jika pewaris meninggalkan hanya anak perempuan, saudara dapat

memperoleh kewarisan. Kesimpulannya jika anak laki-laki mempunyai kedudukan

menghijab saudara sedangkan anak perempuan tidak, maka akibatnya anak

perempuan harus berbagi harta warisan dengan saudara jika mereka bertemu dalam

sebuah kondisi waris mewaris. Para ulama Indonesia rupaya melihat aturan fiqh ini

agak bias jender. Lewat sebuah pasalnya, para penyusun KHI mengatur bahwa bagian

saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam pasal 181 dan pasal 182.65

Pasal 181 dan 182 KHI menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung

hanya bisa diberikan jika tidak anak. Kata anak ini adalah terjemahan sebenarnya dari

walad. Jadi, KHI menetapkan menurut kata Al-Quran. Pada dasarnya, kata anak

mengacu pada anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, tampaknya penggunaan

kata ini masih membingungkan bagi sebagian hakim yang mempertanyakan apakah

64

Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam, h. 215.

65

Euis Nurlaelawati, Problematika Hukum Kewarisan Islam, h. 217-218.

55

kata ini, seperti kata walad dalam al-Quran, mengacu hanya kepada laki-laki

sebagaimana dalam penafsiran Sunni, atau kepada laki-laki dan perempuan

sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas.66

Sedangkan pada pasal 176 KHI diatur

bagian anak perempuan jika sendiri ialah separoh bagian. Hal ini menjadi persoalan,

apakah makna anak pada pasal 181 dan 182 ialah anak laki-laki saja atau keturunan

baik laki-laki maupun perempuan.

Perdebatan tersebut muncul dan dilakukan karena KHI bersifat mendua.

Seperti kata walad dalam al-Quran ditafsirkan secara berbeda dalam konteks ini,

masih menggunakan terjemahan yang umum. Yang menjadi pertanyaan mengapa

KHI (Pasal 181 dan 182) tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak

perempuan dan anak lelaki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya

mendahulukan saudara kandung, dan menggunakan kata anak laki-laki saja ketika

tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa anak laki-laki saja menghalangi saudara

kandung dari pewaris.67

Beberapa kalangan penyusun menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah

baik laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa kompilasi melakukan terobosan

dan perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama klasik. Dikehendaki

bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki

dalam hijab-menghijab terutama ketika mereka berada bersama saudara. Penyetaraan

66


67


56

kedudukan laki-laki dan perempuan ini memang selalu diupayakan untuk

memperlihatkan bahwa Indonesia meberikan perhatian terhadap kedudukan hukum

perempuan di Indonesia.68

Dalam prakteknya, para hakim dalam membuat keputusan mengenai masalah

kewarisan terkadang menyimpang dari Kompilasi dan malah mengacu pada kitab-

kitab fikih. Selain niat mereka mempertahankan kepentingan umum dimana banyak

hakim berpendapat bahwa penyimpangan dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam

KHI kadang diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan umum atau untuk

menjamin kepuasan keadilan pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam

satu kasus. Kenyataannya bahwa mereka tidak sependapat dengan aturan-aturan yang

ada dalam KHI merupakan salah satu alasan mengapa mereka dalam kasus-kasus

tertentu tidak sepenuhnya memenuhi sejumlah aturan dalam Kompilasi. 69

Dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul “Menuju Kesetaraan Dalam

Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara

Kandung” pada buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di

Indonesia, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi pembaharuan mengenai aturan

kewarisan Islam di Indonesia yang terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan

tetapi pembaharuan tersebut belum sempurna dan perlu diperbaharui lagi agar lebih

jelas. Beliau berpendapat bahwa upaya pembaharuan harus dilakukan dengan sangat

68


69


57

hati-hati dan jelas, sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang beragam.

Interprestasi terhadap hukum tentunya bisa diterima dengan alasan adanya

kemaslahatan di dalamnya, dan bukan karena ketidakjelasan aturan. 70

70


58

BAB IV

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 86K/ AG/ 1994 DAN ANALISA

A. Kronologi Perkara

Keterangan:

: Pewaris (Amaq Nawiyah)

: Ahli waris perempuan yang sudah meninggal

: Ahli waris laki-laki yang sudah meninggal

: Ahli waris perempuan yang masih hidup

: Ahli waris laki-laki yang masih hidup

B : Amaq Itrawan (saudara laki-laki kandung Pewaris)

C : Inaq Itrawan (Istri Amaq Itrawan)

D : Le Putrahimah (Anak perempuan si Pewaris)

E : Amaq Askiah bin Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

P

P

59

F : Inaq Kadariah binti Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

G : Amaq Mu’minah bin Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

H : Inaq Sani binti Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

I : Inaq Mas’ud binti Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

J : Amaq Husniah bin Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

K : Loq Dariah bin Amaq Itrawan (Anak Amaq Itrawan)

L : Muslim (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

M : Ma’arif (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

N : Muhammad Husni bin Amaq Mu’minah (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

O : Nursaid bin Amaq Mu’minah/Penggugat Asli (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

P : Le Radmah binti Amaq Mu’minah (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

Q : Fuad (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

R : Sariah (Cucu-Cucu Amaq Itrawan)

Di dusun Malimbu Desa Pemenang Barat Kecamatan Tanjung, terdapat 2

saudara (kakak dan adik) yaitu Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Amaq Nawiyah

tersebut meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris saudara laki-lakinya yaitu

Amaq Itrawan dan seorang anak perempuan yang bernama Le Putrahimah, serta

meninggalkan harta peninggalan berupa 2 bidang tanah kebun yang seluas 6 Ha.

Ketika Amaq Nawiyah meninggal dunia, harta peninggalan tersebut belum

dibagiwariskan, namun langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan karena

pada saat itu Le Putrahimah masih kecil. Pada tahun 1930, Amaq Itrawan meninggal

dunia. Lalu harta warisan Amaq Nawiyah yang berupa 2 bidang tanah kebun tersebut

60

jatuh ke tangan istri Amaq Itrawan dan anak-anak Amaq Itrawan. Setelah istri dan

anak-anak Itrawan meninggal dunia, barulah Le Putrahimah mengambil alih dan

menguasai tanah kebun warisan ayahnya (Amaq Nawiyah). Cucu-cucu dari Amaq

Itrawan tidak rela jika tanah kebun tersebut dikuasai oleh Le Putrahimah. Mereka

merasa berhak atas sebagian tanah kebun seluas 6 Ha tersebut. Maka dari itu, cucu-

cucu dari Amaq Itrawan dan anak Amaq Itrawan yaitu Nursaid bin Amaq Mu’minah,

Muslim bin I Kadariah, Ma’rif bin I Kadariah, dan Mas’ud bin Amaq Itrawan

mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Mataram serta

mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah tersebut agar tanah itu tidak

dialihkan oleh Le Putrahimah ke Pihak ke III.

B. Tuntutan

1. Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram)

Pada tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Mataram, Penggugat

mengajukan gugatan pembagian waris serta sita jaminan atas tanah kebun tersebut

agat tidak dialihkan oleh Penggugat ke Pihak III. Lalu jawaban dari Tergugat (Le

Putrahimah) atas gugatan Penggugat yaitu bahwa setelah Amaq Nawiyah meninggal

dunia, tanah kebun tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Amaq Itrawan dan anak-

anaknya karena waktu itu Le Putrahimah belum dewasa. Setelah Le Putrahimah

dewasa dan telah menjadi janda tiga kali, dalam masa itu kehidupan Le Putrahimah

sangat sengsara. Maka Le Putrahimah mengambil alih tanah kebun tersebut, akan

tetapi sebagian tanah tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat. Kemudian

Tergugat mengajukan eksepsi bahwa objek gugatan dan identitas Penggugat tidak

61

jelas. Kemudian dalam konvensi, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang luas

objek sengketa yang disanggah Tergugat. Sedangkan Tergugat memberikan bukti-

bukti berupa Pipil Garuda atas kepemilikan tanah sengketa tersebut. Lalu Pengugat

pun dalam gugatannya berisikan data yang kabur baik mengenai objek sengketa

maupun identitas Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.

2. Pada Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Mataram)

Karena ketidakpuasan atas putusan PA Mataram di atas, kedua belah pihak

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pada tingkat banding

ini, yang mengajukan memori banding hanya pihak Penggugat asli, sedangkan pihak

Tergugat asli tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. Di

dalam memori banding dari Penggugat asal, memuat putusan PA Mataram terdapat

kelemahan yakni mengandung makna ganda, yang mana bisa menolak seluruhnya

atau menolak sebagian. Kemudian menganggap bahwa putusan PA Mataram tidak

lengkap karena tidak ditetapkannya ahli waris, satatus tanah sengketa serat

pelaksanaan pembagiannya. Selain itu alat bukti Pipil Garuda yang diberikan oleh

Tergugat asal adalah bukti yang lemah karena bukan alat bukti otentik dan bukan alat

bukti pemilikan menurut hukum, namun hanyalah mempunyai nilai sebagai bukti

permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya.

3. Pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

Karena ketidakpuasan atas putusan PTA Mataram di atas, Le Putrahimah

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Le Putrahimah sebagai Pemohon Kasasi

memberikan alasan-alasan kasasi bahwa pertimbangan hukum PTA Mataram

62

mengenai tanah kebun (objek sengketa) merupakan harta peninggalan Amaq

Nawiyah yang belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya adalah pertimbangan yang

kabur, karena tanah kebun tersebut terbukti telah terdaftar sebagai tanah milik Le

Putrahimah sejak tahun 1957. Alasan kasasi berikutnya bahwa tanah kebun (objek

sengketa) adalah tirkah tersebut tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Alasan kasasi

terakhir bahwa PTA Mataram telah salah menerapkan hukum karena telah

mendudukan Amaq Itrawan sebagai Ashabah, Le Putrahimah selaku anak Amaq

Nawiyah tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan pamannya dalam

pembagian warisan.

C. Putusan Hakim

Pertama, pada putusan PA Mataram yakni putusan No. 85/Pdt.G/92/PA.Mtr

diputuskan menolak gugatan Penggugat dan menetapkan pencabutan sita jaminan atas

objek sengketa yang berada pada Tergugat. Kedua, pada tingkat banding, PTA

Mataram menjatuhkan putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr yakni yang berisi

membatalkan pengangkatan sita jaminan dan menyatakan sah serta berharga sita

jaminan No.85/Pdt.G/1992/V/PA.Mtr terhadap objek sengketa, menetapkan ahli

waris Amaq Nawiyah adalah Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung) dan Le

Putrahimah (anak perempuan), dengan bagian waris ½ untuk Amaq Itrawan dan ½

untuk Le Putrahimah. Kemudian menetapkan objek sengketa ialah tirkah yang belum

dibagiwariskan. Terakhir, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan

putusan MA No. 86K/AG/1994 yakni membatalkan putusan PTA Mataram di atas

63

dan menetapkan Termohon Kasasi/Penggugat Awal terhijab untuk mendapatkan

warisan karena adanya Pemohon Kasasi (anak perempuan).

D. Pertimbangan Hukum

1. Pada Tingkat Pertama (Putusan No.85/Pdt.G/92/V/PA.Mtr)

Pertimbangan hukum pada putusan PA Mataram ini, yakni Penggugat tidak

dapat membuktikan tentang luas objek sengketa serta terdapat data yang kabur di

dalam gugatannya tentang identitas Penggugat dan objek gugatannya. Sedangkan

Tergugat dapat memberikan bukti-bukti tentang kepemilikan tanah tersebut yaitu

berupa Pipil Garuda, sehingga objek sengketa sah milik Tergugat.

2. Pada Tingkat Banding (Putusan No. 19/Pdt.G/1993/PTA.MTR)

Pertimbangan hukum pada putusan PTA Mataram ini, bahwa dari hasil

pemeriksaan di PA Mataram terhadap para pihak dan saksi-saksi, sama-sama diakui

bahwa Amaq Nawiyah telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 1 orang anak

yaitu Le Putrahimah dan 1 orang saudara laki-laki yaitu Amaq Itrawan, dan pada

waktu Amaq Nawiyah meninggal dunia, ia meninggalkan 2 bidang tanah kebun yang

belum dibagiwariskan. Meskipun tanah-tanah tersebut telah dibaliknamakan kepada

Le Putrahimah dan telah memperoleh Pipil Garuda atas namanya sendiri, namun

karena saat meninggalnya Amaq Nawiyah tanah tersebut masih menjadi milik Amaq

Nawiyah sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak. Maka tanah kebun tersebut

adalah harta peninggalan Amaq Nawiyah yang diwariskan kepada ahli waris, dan

belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya yaitu Le Putrahimah (anak perempuan)

64

dan Amaq Itrawan (saudara laki-laki). Dan karena belum dibagiwariskan, maka tanah

tersebut masih merupakan tanah syarikat antara para ahli waris.

3. Pada Tingkat Kasasi (Putusan No. 86K/AG/1994)

Pertimbangan hukum pada Putusan MA ini ialah bahwa Mahkamah Agung

berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak

waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris kecuali

orang tua, suami, dan istri menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini sejalan

dengan pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi

dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa yang berpendapat

pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena

itu dalam perkara waris ini dengan adanya si Pemohon Kasasi (anak perempuan),

maka Termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhijab untuk mendapat warisan.

Dengan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan

lainnya, permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi (Le Putrahimah)

dikabulkan dan membatalkan putusan PTA Mataram sehingga Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara di atas dengan menguatkan putusan PA Mataram.

E. Analisa Pertimbangan Hukum

Pada putusan PA Mataram, pertimbangan hakim lebih menekankan pada

bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak. Pihak Penggugat saat itu tidak bisa

membuktikan tentang kebenaran objek sengketa dan terdapat data yang kabur

mengenai identitas Penggugat, sedangkan pihak Tergugat dapat membuktikan tentang

kepemilikan tanah sengketa tersebut berupa Pipil Garuda. Sesuai dengan KUH

65

Perdata Pasal 1865 dan HIR Pasal 163 bahwa barang siapa yang mengaku

mempunyai haknya itu, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan

adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Pembuktian memegang peranan penting

dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya

pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang

sedang menjadi sengketa di pengadilan.1 Pada persidangan perkara waris di tingkat

pertama ini, Penggugat tidak mampu memberikan bukti-bukti yang kuat tentang

objek sengketa. Sedangkan Tergugat mampu memberikan bukti yang kuat berupa

akta auntektik yakni Pipil Garuda atas tanah kebun tersebut. Oleh karenanya pada

tingkat pertama, hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat dan tidak menetapkan

bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris.

Lalu pada tingkat banding, majelis hakim mempertimbangkan adanya

pengakuan dari kedua belah pihak bahwa pada waktu si Pewaris meninggal dunia,

tanah-tanah kebun tersebut masih menjadi hak milik si Pewaris. Maka objek sengketa

itu adalah harta peninggalan si pewaris yang belum dibagiwariskan. Pengakuan disini

merupakan salah satu alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan

menentukan2

, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1925. Dengan

pengakuan di atas, maka tanah tersebut masih merupakan tanah Syarikat antara para

1 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III,

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 228.

2 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h. 263.

66

ahli waris, meskipun telah dibaliknamakan kepada si anak perempuan. Seperti yang

dikatakan M. Yahya Harahap, SH. dalam wawancara penulis dengan beliau bahwa

“pembaliknamaan itu tidak bisa menghilangkan hak ahli waris lain untuk

mendapatkan warisan, selama dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah tirkah.”3

Akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat

merupakan ahli waris dari Pewaris. Kemudian majelis hakim memutuskan objek

sengketa berupa tanah kebun seluas 2 Ha adalah harta peninggalan (tirkah) yang

belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya yaitu Le Putrahimah (anak perempuan si

pewaris) dan Amaq Itrawan (saudara kandung si pewaris). Majelis hakim pun

memutuskan pembagian harta waris yakni anak perempuan ½ bagian dan saudara si

pewaris ½ bagian.

Kemudian pada tingkat kasasi, majelis hakim mempertimbangkan alasan

kasasi yakni PTA Mataram telah salah menerapkan hukum yakni mendudukan Amaq

Itrawan yang telah meninggal pada tahun 1930 sebagai ashabah, yang mana dengan

adanya Le Putrahimah sebagai anak dari Amaq Nawiyah kedudukannya tidak dapat

disejajarkan dengan pamannya selaku ahli waris yang sama-sama menerima warisan

dari pewaris. Alasan kasasi salah menerapkan hukum ialah bahwa putusan yang

dikasasi melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum baik hal itu

mengenai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehubungan dengan itu,

penegakkan penerapan alasan kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5

3 Wawancara pribadi dengan Mantan Hakim Mahkamah Agung RI. M. Yahya Harahap, SH.

Jakarta.02 April 2014.

67

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

harus benar-benar ditujukan kepada fakta bahwa putusan yang dikasasi itu

bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku berkenaan dengan kasus yang

bersangkutan.4

Dalam hal ini, MA dapat mempergunakan hukum Pembuktian berupa

pemeriksaan pada berkas perkara dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu dan

jika dipandang perlu dengan mendengar keterangan para saksi. Hal itu diatur dalam

UU MA Pasal 51 ayat (2) dan 50, dimana dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka Mahkamah

Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu. Lalu Apabila

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara

tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat

Pertama.

Dalam pemeriksaan perkara, MA menemukan fakta bahwa harta warisan

berupa tanah kebun seluas 2 Ha tersebut dikuasai dan dinikmati berpuluh-puluh tahun

oleh keluarga besar saudara si pewaris dan tidak dibagikan kepada anak perempuan si

pewaris. Akhirnya majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

kasasi dengan membenarkan alasan kasasi di atas, lalu membatalkan putusan PTA

4 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 328

68

Mataram karena telah salah menerapkan hukum serta mengadili sendiri perkara ini

dengan menguatkan putusan PA Mataram.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-

orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris kecuali orang tua, suami,

dan istri menjadi tertutup (terhijab). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu

Abbas, salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-

kata “walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa yang berpendapat pengertiannya

mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu dalam

perkara waris ini dengan adanya si Pemohon Kasasi (anak perempuan), maka

Termohon Kasasi (pamannya) menjadi terhijab untuk mendapat warisan.

Pertimbangan hukum hakim di atas merupakan upaya hakim menemukan

hukum dalam menyelesaikan perkara waris tersebut dengan menggunakan metode

penafsiran bahasa (interprestasi gramatikal). Metode penafsiran bahasa (interprestasi

gramatikal) adalah penafsiran ketentuan yang belum jelas maknanya dengan

menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.5 Majelis hakim menafsirkan

makna kata “walad” dalam surat An-Nisa ayat 176 mengenai kewarisan anak

bersama saudara ialah anak baik laki-laki maupun perempuan. Penemuan hukum

tersebut merupakan upaya hakim untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya

dengan menggali dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

5 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, h. 280.

69

F. Analisa Penulis

Jika melihat secara sekilas, putusan Mahkamah Agung di atas terlihat tidak

kuat membatalkan putusan PTA Mataram yakni dengan hanya mengambil pendapat

Ibnu Abbas memaknai makna kata “walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa sebagai

dasar pertimbangan hukum. Sedangkan terdapat pendapat ulama lain seperti pendapat

jumhur ulama. Pengambilan sebuah pendapat untuk membatalkan pendapat yang lain

tanpa adanya alasan yang jelas, tidak dapat membatalkan sebuah putusan. Namun

setelah penulis meneliti secara mendalam dengan mempelajari dan memahami

keseluruhan permasalahan, mulai dari kronologi perkara, tuntutan yang diajukan,

bukti-bukti yang telah diperiksa, pertimbangan hukum dan putusan dari tingkat

pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi, serta menganalisis dengan interogasi

filososi, maka dapat ditemukan titik keadilan yang ingin dicapai pada putusan

Mahkamah Agung ini.

Menurut M. Yahya Harahap, SH. dan Drs.H. Habiburrahman, M.Hum. bahwa

jika melihat pada putusan MA tersebut saja, mereka tidak akan mengikuti

yurisprudensi ini karena telah bertentangan dengan nash Al-Qur’an. Akan tetapi harus

dilihat dulu jalan perkaranya atau memahami kasus tersebut, apakah perkara tersebut

termasuk perkara yang kasuistik (kasus dalam keadaan tertentu). Menurut Drs.H.

Habiburrahman, M.Hum., “jika itu perkara yang kasuistik, maka boleh tidak

menerapkan hukum secara umum, jadi ada pengecualian pada kasus tertentu”. 6

6

Wawancara pribadi dengan Hakim Mahkamah Agung RI, Drs. H. Habiburrahman,

M.Hum. Jakarta. 11 April 2014.

70

Oleh karenanya harus diikaji dulu permasalahannya dari putusan tingkat pertama,

tingkat banding dan tingkat kasasi.

Menurut penulis, Putusan MA di atas berupaya memberikan putusan yang

seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan aturan yang

berlaku atau biasa diterapkan yakni Al-Quran An-Nisa ayat 11, KHI Pasal 176 dan

menurut pendapat jumhur ulama, bagian waris anak perempuan jika sendiri ialah ½

bagian, selebihnya diberikan kepada ahli waris lainnya. Hal itu dikarenakan perkara

waris ini merupakan perkara yang bersifat kasuistik, yakni terdapat pengecualian

dalam kasus tertentu.

Pada perkara waris ini, setelah si Pewaris meninggal dunia, harta warisan

yang menjadi objek sengketa dinikmati dan dikuasai oleh Amaq Itrawan dan anak-

anaknya hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Sedangkan Le Putrahimah (anak

perempuan) hidup dalam keadaan yang sengsara sampai tiga kali menjanda, dan

selama itu ia belum pernah menikmati harta warisan dari ayahnya (si pewaris). Kini

setelah ia dewasa dan menjalani hidup yang sulit, dirasa adil jika harta warisan

tersebut jatuh seluruhnya kepada Le Putrahimah (anak perempuan). Bagian ½ harta

warisan yang dituntut oleh cucu-cucu dari Amaq Itrawan sesungguhnya sudah

diberikan kepada mereka, yakni hasil kebun yang selama berpuluh-puluh tahun telah

dinikmati oleh keluarga besar Amaq Itrawan. Jadi tidak adil jika mereka sekarang

mendapat ½ bagian warisan lagi, sedangkan dahulunya mereka menikmati

sepenuhnya tanah kebun (harta warisan) tersebut beserta hasilnya dengan waktu yang

lama.

71

Kemudian pengambilan pendapat ulama yang dilakukan majelis hakim Agung

di atas memang merupakan sebuah usaha menemukan hukum dengan metode

penafsiran gramatikal. Usaha ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 yakni hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Jadi untuk mencapai titik keadilan, hakim dapat menginterprestasikan

nilai-nilai hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam ushul fiqh pun, terdapat metode ijtihad hakim yakni istihsan. Istihsan

adalah hukum pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, untuk

diterapkan pada kasus-kasus yang sedang berada dalam kondisi tertentu sehingga

menghendaki pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syariat. Jadi pada kasus

tertentu dalam pandangan hakim bilamana ketentuan-ketentuan/pertimbangan hukum

yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu, akan

bertentangan dengan kemashlahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syari’at,

maka hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut. Namun hakim

hendaklah menjelaskan secara jelas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa

dipakai dalam kasus serupa dan menerapkan putusan lain atau pertimbangan hukum

lain.7

Pada putusan MA di atas tidak dijelaskan secara jelas alasan mengapa

mengambil pertimbangan hukum tersebut yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu

7

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h. 305-306.

72

Abbas, dan meninggalkan aturan yang biasa diterapkan yaitu ketentuan waris anak

perempuan yang sejalan dengan pendapat jumhur ulama, faraidh (hukum waris

Islam), dan KHI. Menurut penulis, hal inilah yang menjadi kelemahan pada putusan

MA ini. Pada hakikatnya, putusan MA tersebut sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung yakni Pasal 30 ayat (2), yang mana diatur bahwa “Dalam sidang

permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan.”

Akan tetapi putusan MA di atas merupakan pengabulan kasasi dengan

pembatalan putusan judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut dikarenakan

putusan judex facti telah salah menerapkan hukum. Dalam pengabulan kasasi

tersebut, maka tindakan hakim Agung ialah memeriksa materi pokok perkara secara

menyeluruh, mengoreksi dan meluruskan kesalahan penerapan hukum tersebut ke

arah yang sebenarnya dengan nilai atau prinsip keadilan umum dan kepatutan, lalu

mengadili sendiri perkara itu dengan pertimbangan yang cukup dan berargumentasi

secara objektif dan rasional.8 Argumentasi inilah yang tidak disampaikan secara jelas

pada putusan ini.

Menurut penulis, seharusnya dalam pertimbangan hukum putusan MA ini

disampaikan secara jelas bahwa penerapan hukum (yang mana sejalan dengan

pendapat Ibnu Abbas) yang diambil oleh majelis hakim dikarenakan perkara ini

8 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi, h. 405.

73

bersifat kasuistik (dalam kondisi tertentu), sehingga dapat keluar dari aturan atau

ketentuan secara umumnya dan memutuskan ketentuan lain. Jika hal ini disampaikan

dalam putusan, maka jelas bahwa tujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya

telah ditegakkan pada putusan ini. Apalagi putusan MA ini merupakan yurisprudensi,

yang mana menjadi pedoman dan acuan dalam penyelesaian perkara waris yang

serupa. Maka sangat diperlukan adanya penyampaian alasan atau argumentasi yang

jelas pada pertimbangan hukum putusan MA ini.

Kemudian penulis berpendapat bahwa putusan MA ini pun telah melakukan

kesetaraan dan keadilan jender. Dimana meletakkan keadilan bukan karena

kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin, namun pada kebenaran yang ada.

Pada putusan MA tersebut, anak perempuan dengan kondisi atau latar belakang

masalah yang dihadapi dirasa adil mendapatkan seluruh harta warisan.

74

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai makna “walad”

pada ayat 176 Surat An-Nisa tentang kedudukan anak perempuan mewarisi

bersama saudara pewaris. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: (a)

Pendapat jumhur ulama: makna walad tersebut adalah anak laki-laki saja,

tidak termasuk anak perempuan. Jadi anak laki-laki dapat menghijab saudara

pewaris baik saudara kandung, seayah maupun seibu. Sedangkan anak

perempuan hanya bisa menghijab saudara seibu, (b) Pendapat ulama Syiah

dan Prof. Hazairin: makna walad ialah anak baik anak laki-laki maupun anak

perempuan, (c) Pendapat ulama Zhahiri dan Ibnu Abbas: bahwa anak laki-laki

yang dapat menghijab saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris.

Namun anak perempuan hanya dapat menghijab saudara perempuan pewaris.

2. Pada putusan MA No. 86K/AG/1994, Mahkamah Agung memutuskan bahwa

putusan PTA Mataram salah menerapkan hukum. Akhirnya MA mengabulkan

permohonan kasasi dengan membatalkan putusan PTA Mataram serta

mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam mengadili sendiri perkara, MA

75

dapat melakukan hukum pembuktian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

tentang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 Pasal 50 dan 51 ayat (2).

3. Mahkamah Agung pada putusan ini telah berusaha menjatuhkan putusan yang

seadil-adilnya dengan melakukan penemuan hukum menggunakan metode

interprestasi hukum yakni selama ada anak/keturunan baik laki-laki maupun

perempuan, maka saudara pewaris terhijab untuk mendapat warisan. Pendapat

MA itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai makna

“walad” pada Surat An-Nisaa ayat 176. Perkara waris ini bersifat kasuistik,

dimana anak perempuan si pewaris selama bertahun-tahun tidak mendapatkan

haknya sebagai ahli waris. Oleh karenanya, hakim dapat keluar dari hukum

yang biasa diterapkan/ ketentuan secara umum demi mencapai keadilan.

4. Putusan MA ini pun melakukan keadilan dan kesetaraan jender, dimana

keadilan itu harus diletakkan pada tempat/hak yang seharusnya. Karena

keadilan itu tidak melihat perbedaan jenis kelamin, namun dengan

mempertimbangkan kronologi perkara dengan menggunakan interogasi

filosofi.

B. SARAN

Setelah mempelajari, memahami dan menganalis perkara waris ini, penulis

akan mengemukakan beberapa saran, antara lain:

76

1. Untuk pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR), hendaknya

memperbaharui dan menyempurnakan aturan Kewarisan Islam Indonesia.

Agar tercipta kepastian hukum di lingkungan Peradilan.

2. Untuk Mahkamah Agung, hendaknya dapat lebih mensosialisasikan

yurisprudensi-yurisprudensi yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan

hukum/alasan-alasan yang kuat (strong reason). Agar yurisprudensi ini dapat

menjadi salah satu sumber hukum yang dapat diikuti oleh para hakim lain

dalam menyelesaikan kasus yang serupa, sehingga tercipta keadilan dan

kepastian hukum. Serta dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang

waris Islam Indonesia bagi para penegak hukum, akademisi dan masyarakat

luas.

3. Untuk para hakim di Lingkungan Peradilan, hendaknya mengemukakan

alasan/argumentasi yang jelas ketika keluar dari ketentuan ketentuan/hukum

secara umum dan menghendaki ketentuan lain dalam penyelesaian perkara-

perkara yang bersifat kasuistik (kasus-kasus tertentu). Agar tidak terjadi

penafsiran yang keliru dalam memahami putusan tersebut oleh hakim lainnya,

akademisi, dan masyarakat luas.

77

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis.

Abu Dawud. Sunanu Abu Dawud, Juz III. Darul Fikri.

Abubakar, Al Yasa. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. Jakarta:INIS, 1998.

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. Metode Penelitian Hukum, cet.I.

Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Al-Bukhariy. Shahih al Bukhariy, Juz IV. Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-

Ilmiyah.

Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. Tafsir Al-Qurthubi, Jilid V. Penerjemah: Ahmad Rijali

Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

----------. Tafsir Al-Qurthubi, Jilid VI. Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir. Jakarta:

Pustaka Azzam, 2008.

Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh. Ilmu Waris – Metode Praktis

Menghitung Warisan dalam Syariat Islam. Penerjemah Abu Najiyah

Muhaimin. Tegal: Ash-Shaf Media, 2007.

Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. Fiqh Mawaris. Semarang: Pustaka Rizki Putra,

2010.

Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. Tafsir Ath-Thabari, Jilid. VI.

Penerjemah: Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

-----------. Tafsir Ath-Thabari, Jilid. VIII. Penerjemah: Akhmad Affandi. Jakarta:

Pustaka Azzam, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa,

edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fatchurrahman. Ilmu Waris. Bandung: PT. ALMA’ARIF, 1971.

78

Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. cet. I. Jakarta:

Kementerian Agama RI, 2011.

Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits. cet. VI, (Jakarta:

PT. Tintamas Indonesia, 1982.

Isawi, Muhammad Ahmad. Tafsir Ibnu Mas’ud: Studi Tentang Ibnu Mas’ud dan

Tafsirnya. Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi. Jakarta: Pustaka Azzam,

2009.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Kesetaraan dan

Keadilan Gender Dalam Perspektif Agama Islam. Jakarta: Kementerian

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004.

Komite Fakultas Syariah Unversitas Al-Azhar, Mesir. Hukum Waris, Penerjemah

Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Kuzari, Achmad. Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta

Tinggalan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,

2006.

----------. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet.

III. Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, cet.I.

Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan

Hukum Positif di Indonesia, cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II.

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Amien Husein. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran

Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

79

Nurlaelawati, Euis. “Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung”, dalam

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemetrerian

Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di

Indonesia, Edisi. I, Cet. I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI, 2012.

Parman, Ali. Kewarisan Dalam Alquran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan

Tafsir Tematik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap), cet.XXXVIII. Bandung: Sinar

Baru Algensindo, 2005.

Sarmadi, A. Sukris. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, cet. I,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Sevilla, Cansuelo G, dkk. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press, 1993.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

Pendekatan, cet. VI. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004

Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran. Jakarta:

Paramadina, 2001.

Widanti, Agnes. Hukum Berkeadilan Jender. Jakarta: Kompas, 2005.

Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, cet. III. Jakarta: Kencana,

2010.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam

80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

81

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Oktafiani

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 20 Oktober 1992

Nomor Induk Mahasiswa : 1110044100010

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Konsentrasi : SAS (Hukum Keluarga Islam)/Peradilan Agama

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan wawancara dengan :

Nama : M. Yahya Harahap, S.H.

Jabatan : Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Hari/Tanggal : Rabu, 02 April 2014

Waktu/Tempat : Pkl. 09.20 WIB – 10.39 WIB

Tempat : Law Offices of Remy and Partners, Manggala

Wanabakti Building, Blok IV 8th

Floor, Wing B,

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan-Jakarta.

Tema

“Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah

Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)”

Dengan surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa

Nisa Oktafiani

Narasumber

M. Yahya Harahap, SH.

82

REVISI HASIL WAWANCARA

Narasumber : M. Yahya Harahap, S.H.

Jabatan : Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Hari/Tanggal : Rabu, 02 April 2014

Waktu/Tempat : Pkl. 09.20 WIB – 10.39 WIB/Law Offices of Remy and

Partners, Manggala Wanabakti Building, Blok IV 8th

Floor,

Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan-Jakarta.

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai makna walad (anak) yang terdapat

dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang kewarisan anak bersama saudara

pewaris?

Jawab:

Makna walad disitu adalah anak, baik anak laki-laki maupun anak

perempuan. akan tetapi Hukum Waris Islam meletakkan beberapa

diversifikasi atau perbedaan terutama mengenai porsi atau furudhul

muqaddarah.

2. Bagaimana menurut Bapak tentang kedudukan anak perempuan yang dapat

menghijab keseluruhan kewarisan saudara pewaris seperti yang terdapat pada

putusan MA No. 86K/AG/1994?

Jawab:

83

Setiap anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan

menghijab saudara pewaris, memang inheren (melekat) dalam kewarisan

Islam. Tetapi ada patokan-patokan porsi, dimana kelebihan-kelebihannya

diberikan kepada ashabah lainnya atau jika tidak ada ashbab lain maka dapat

diberikan ke Baitul Mal. Jadi anak menghijab dahulu, tetapi sesuai porsinya

yang sudah ditentukan, tidak total menghijab. Kalau 1 orang anak perempuan

maka bagiannya 1/2, jika 2 orang atau lebih anak perempuan maka bagiannya

2/3 bagian. Lebihnya jatuh kepada ahli waris urutan/hierarki selanjutnya.

Jika anak perempuan dapat menghijab total kewarisan saudara

pewaris, tergantung pada kesadaran keapatutan apakah sudah saatnya merasa

adil diterapkan penegakkan hukum waris yang seperti itu. Jikalau harta

warisan itu sedikit, sedangkan saudara pewaris kaya raya, patutkah si anak

perempuan mendapat semua harta warisan? Patut. Jikalau hartanya itu

banyak, sedangkan saudara-saudara pewarisnya melarat, apakah disitu

patut/harus ditegakkan menghijab total? Tidak. Bahkan seharusnya anak-

anaknya itu secara ikhlas memberikan warisannya. Itulah yang dituntut oleh

nilai-nilai kewarisan secara kasuistik.

Jika harta itu sedikit, dan saudara pewaris itu kaya raya, patutkah si

anak perempuan mendapat setengah bagian lalu setengahnya lagi diberikan

kepada saudara pewaris yang kaya raya? Adil kah? Tidak. Sedangkan tujuan

dari pada warisan Islam itu bagaimana supaya memakmurkan dan melepaskan

84

para ahli waris tersebut daripada kemiskinan. Disitulah filosofi kasuistik

tersebut harus dipahami, agar bisa mencapai titik keadilan yang merata dalam

penyelesaian masalah kewarisan. Jadi di setiap menyelesaikan masalah, maka

kita harus bertanya filosofisnya yang disebut interogasi filosofis.

Penerapan kaidah hukum waris Islam, terutama yang berkenaan

dengan furudul muqaddarah tidak bersifat imperatif secara absolut. Akan

tetapi dapat dikesampingkan berdasar musyawarah atau islah.

3. Bagaimana dengan alasan kasasi yang terdapat pada putusan MA tersebut

Pak, yakni adanya bukti telah dibaliknamakan objek warisan (tanah sengketa)

kepada si anak perempuan akan tetapi setelah si pewaris meninggal?

Jawab:

Alasan kasasi itu tidak tepat, karena tidak mempunyai landasan

yuridis. Pembaliknamaan itu tidak menghilangkan hak pewaris, selama dapat

dibuktikan bahwa harta itu adalah harta warisan/tirkah. Kalau hanya faktor

telah dibalik nama, harta itu tetap melekat hak si pewaris. Contohnya anda

dengan saudara-saudara anda, lalu harta warisan itu dibaliknamakan ke

saudara tertua anda. Kalau begitu anda tidak berhak lagi mendapat warisan?

Berhak. Tidak adil kalau tidak berhak. Kalau karena telah didaftarkan atau

dibaliknamakan, tapi dapat dibuktikan tanah itu adalah tirkah, maka itu tidak

bisa menghilangkan hak ahli waris lain untuk mendapatkan warisan.

85

Contoh lainnya, misalnya anda menikah, kemudian anda punya

banyak harta, tetapi harta itu harta yang diperoleh selama perkawinan, akan

tetapi didaftarkan atas nama suami anda. Apa anda tidak berhak atas harta itu?

Berhak. Asal dapat dibuktikan harta diperoleh selama perkawinan.

4. Bagaimana menurut Bapak dengan konsep analisis jender yakni tentang

keadilan dan kesetaraan jender? apakah ada pengaruhnya dengan kewarisan

Islam?

Jawab:

Memang, keadilan yang ingin ditegakkan oleh perubahan/revolusi

yang dilakukan warisan Islam dari warisan jahiliyah yang tidak mendudukan

anak perempuan sebagai ahli waris. Nilai keadilan tersebut menempatkan

anak perempuan sejajar/setara dengan anak laki-laki di depan hukum (equality

before the law). Hal itu merupakan General justice principle atau nilai

keadilan umum.

Jika berpatokan pada hukum adat yaitu hukum adat Ambon dan

hukum adat Manado, mereka menyingkirkan perempuan sebagai ahli waris,

sehingga ia tidak termasuk dalam pembagian waris. Lalu dalam hukum adat

jahiliyah, anak perempuan disingkirkan dan tidak dianggap sebagai ahli waris.

Makanya dahulu banyak wanita yang dibunuh saat bayi. Maka dari itulah

86

yang diterobos/diangkat oleh hukum waris Islam, menempatkan anak

perempuan sebagai ahli waris, namun terdapat perbedaan porsi.

Bahkan sekarang trend yang berkembang terpengaruh oleh perubahan

masa dan nilai, sehingga sekarang menuntut sama, tidak lagi dirasa adil

membedakan porsi. Dulu alasan nilai perbedaan porsi tersebut karena anak

laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan saudara perempuannya selama ia

belum berumah tangga.

5. Bagaimana komentar Bapak mengenai pendapat-pendapat ulama tentang

masalah waris anak perempuan bersama saudara pewaris dan KHI?

Jawab:

Masalah fiqh bisa tergantung pada geografis, tempo (waktu), dan

cultural. Seperti Imam Syafi’I berbeda pendapat ketika di Mekah dengan di

Mesir. Para wali pun seperti itu. Mereka berbeda cara karena menyesuaikan

kondisi. Fiqh itu pun berbeda-beda, tapi pokok-pokok landasannya sama.

Mengenai pendapat Ibnu Abbas, apakah pendapat Ibnu Abbas itu sendiri

masih dapat diikuti pada kondisi sekarang di tanah Indonesia.

Memang ada yang berpendapat harus mutlak mengikuti fiqh yang

telah ada sesuai dengan mazhab yang dianut. Lalu yang terjadi di lingkungan

Peradilan Agama, penerapan dan penegakan hukum yang bercorak disparitas

antara hakim yang satu dengan yang lain mempergunakan pemahaman atau

87

kajiannya masing-masing sesuai dengan mazhab yang dianut. Kalau dia orang

Nahdhatul Ulama (NU), ia memakai kajian NU, sedangkan kalau ia orang al-

Irsyad, dia menggunakan keputusan-keputusan al-Irsyad. Maka dari itu, jika

persoalan seperti ini terjadi di lingkungan Peradilan, ini adalah bentuk

peradilan yang dzalim, karena tidak ada kepastian hukum. Sedangkan dalam

penegakkan hukum itu menuntut adanya keseragaman (Unified Legal Frame

Work dan Unified Legal Opinion), sehingga bisa dilahirkan putusan-putusan

yang mengandung adanya kepastian hukum. Maka dari itu, lahirlah Kompilasi

untuk menghindari hal-hal itu. Kompilasi ini mencoba meletakkan adanya

maslahah yang menyangkut hukum waris, bukan lagi fiqh hukum waris.

Kompilasi ini pun tidak pernah dikatakan sebagai sesuatu yang

sempurna, tetapi merupakan langkah awal. KHI ini merupakan mazhab atau

fiqh Islam Indonesia. Dan sekarang jika disempurnakan, silahkan

disempurnakan. Dulu tidak dibuat Undang-Undang, karena adanya hambatan-

hambatan dimana masih alergi untuk membawa permasalahan murni tentang

ke DPR. Tapi sekarang sudah gampang, contohnya UU Perbankan Syariah.

6. Bagaimana komentar Bapak mengenai kebebasan Hakim tentang wewenang

yudisial dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

Jawab:

88

Hakim itu independen sesuai dengan prinsip (judicial independency).

Jadi Peradilan itu adalah Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun, hakim

pun demikian. Hakim yang duduk dalam Peradilan tersebut, dalam

penyelesaian sengketa, ia bebas dari campur tangan siapapun. Dan kebebasan

itu absolut.

Tetapi hakim tidak bebas dalam penerapan penegakkan hukum. Dalam

hal ini kebebasannya bersifat alternatif, dengan acuan penerapannya ialah

undang-undang harus diunggulkan. Hukum itu kan banyak, ada hukum positif

yang diatur dalam undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada hukum berdasar

doktrin, ada pula hukum yang lahir dari yurisprudensi. Maka di dalam

penerapan hukum tidak bebas secara absolut, tetapi harus berdasar pada acuan

kebebasan: (1) harus tunduk menerapkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah diatur oleh pembuat undang-undang. Namun dengan

syarat yakni sepanjang undang-undang yang masih berlaku tersebut masih

mampu menegakkan keadilan, kepatutan, dan kebenaran.

Kalau suatu undang-undang memang ada mengatur pokok sengketa,

tapi ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak mampu lagi

memberikan rasa keadilan, kepatutan dan kebenaran, sebab yang paling abadi

dalam kehidupan adalah perubahan. Selalu terjadi perubahan nilai dan setiap

perubahan tersebut selalu terkait dan berjalinan antara perubahan sosial

dengan nilai hukum. Maka disitu jika peraturan perundang-undangan tersebut

89

tidak dirasakan lagi memberi keadilan, kepatutan, dan kebenaran, boleh kita

berpaling kepada yurisprudensi, atau kepatutan, atau kebiasaan, atau hukum

lainnya.

Jadi ada aturannya, undang-undang harus diunggulkan oleh para

hakim dan ia tidak boleh melompat kepada hukum lain. Jika ada undang-

undang yang jelas dan mampu memberikan kepatutan, tetapi ia malah

mengambil yurisprudensi, itu keliru, salah menerapkan hukum. Jadi ada

gradasi-gradasi dalam penerapannya.

7. Putusan MA No. 86K/AG/1994 ini kan telah menjadi yurisprudensi dan

sering diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya. Bagaimana komentar Bapak

mengenai hal ini?

Jawab:

Tidak mesti mengikuti. Kategori yurisprudensi itu kalau putusan itu

memang mempunyai landasan-landasan/pertimbangan-pertimbangan/

pemikiran-pemikiran/alasan-alasan yang kuat (strong reason). Kalau

alasannya lemah, apa pantas menjadi yurisprudensi.

Dalam common law atau dalam cipil law tidak dianut lagi dianut

paham preseden, tapi mengikuti yurisprudensi berdasarkan reason secara

rasional. Jadi tidak mengikuti secara membabi buta. Namun harus juga

dengan memberikan argumentasi kenapa tidak mengikuti lagi yuriprudensi.

90

Jika saya hakim yang menyelesaikan masalah waris seperti ini, tidak

akan saya ikuti yurisprudensi ini, dan dengan mengemukakan alasan-alasan

bahwa putusan itu tidak tepat lagi. Putusan-putusan yang telah mengikuti

yurisprudensi ini berarti mengikuti pemikiran-pemikiran yang keliru. Apakah

putusan-putusan itu semua sudah tepat? Tidak. Makanya dimungkinkan

menyimpang dari yurisprudensi. Jadi jika kita menyimpang dari

yurisprudensi, maka kita harus mampu mengemukakan strong reason atau

argumentasi yang jelas dan rasional.

8. Satu tahun setelah putusan MA No. 86K/AG/1994 ini putus, muncullah 2

kasus waris yang sama yaitu putusan MA No. 122K/AG/1995 dan putusan

MA No. 184K/AG/1995. Kedua putusan ini diputuskan juga oleh hakim yang

sama dengan putusan sebelumnya. Bagaimana komentar Bapak mengenai

ketiga putusan ini?

Jawab:

Di dalam penerapan hukum kasus yang sama, harus dijatuhkan

putusan yang sama. Dalam kasus yang sama, tidak boleh dijatuhkan putusan

yang bersifat disparitas. Kalau putusannya berbeda, maka dimana nanti

keadilan dan kepastian hukum.

Yang dibenarkan adalah dalam kasus yang sama, harus dijatuhkan

putusan yang sama, paling banter putusan yang bersifat variabel yakni ada

91

perbedaan-perbedaan sedikit disebabkan alasan-alasan tertentu. Karena tidak

mungkin ditemukan dalam suatu kasus persis semua sama, tetap ada

perbedaan-perbedaan kondisi atau perbedaan-perbedaan waktu, maka disitu

dibolehkan variabel.

Contohnya, pembunuh. Apakah boleh yang satu dihukum mati, yang

satu boleh bebas? Itu namanya disparitas, tidak boleh disparitas. Beda lagi

kalau yang satu dihukum 20 tahun, yang satu lagi dihukum 12 tahun saja. Itu

masih variabel. Karena disitu bisa dikemukakan alasannya, mengapa yang

satu diberikan keringanan dan yang satu berat. Jadi di setiap kasus yang sama

pun, terdapat perbeda-perbedaan. Tidak ada yang persis sama. Maka harus

selalu dikemukakan landasan-landasan filosofis.

9. Bagaimana komentar Bapak mengenai asas Ijbari mengenai hukum waris?

Jawab:

Pengkajiannya, kalau itu sudah tafsil, itu tidak boleh. Kalau anda

berpendapat itu tafsil, sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi dan tidak bisa

digeser (kalau dalam hukum umum dikatakan sudah interatif), berarti sudah

tidak bisa diubah, maka harus tunduk.

Contohnya dalam Kompilasi, kita larang seorang laki-laki Islam kawin

dengan wanita non Islam karena pada waktu kita memuat Kompilasi itu, kita

menengok bahwa laki-laki Islam yang kawin dengan non Islam, semua

92

terseret. Padahal di dalam Al-Quran itu boleh. Kalau boleh, jadi kategori

hukumnya mubah. Boleh dengan disesuaikan pada situasi. Tetapi kalau itu

sudah tafsil, sedangkan yang tafsil pun terkadang dalam keadaan tertentu,

maka dapat dipergunakan dalam keadaan darurat.

94

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Oktafiani

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 20 Oktober 1992

Nomor Induk Mahasiswa : 1110044100010

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan/Konsentrasi : SAS (Hukum Keluarga Islam)/Peradilan Agama

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Jabatan : Hakim Agung Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Hari/Tanggal : Jumat, 11 April 2014

Waktu/Tempat : Pkl. 10.30 WIB – 11.00 WIB

Tempat : Mahkamah Agung

Tema

“Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah

Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)”

Dengan surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa

Nisa Oktafiani

Narasumber

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

95

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Jabatan : Hakim Agung Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Hari/Tanggal : Jumat, 11 April 2014

Waktu/Tempat : Pkl. 10.30 WIB – 11.00 WIB/Mahkamah Agung

10. Pada putusan MA No. 86K/AG/1994 diputuskan bahwa anak perempuan

menghijab keseluruhan kewarisan saudara pewaris, sedangkan dalam fikih

faraidh bagian anak perempuan jika ia ialah ½, lebihnya diberikan kepada ahli

waris lainnya. bagaimana komentar Bapak mengenai putusan di atas?

Jawab:

Jadi memang putusan Mahkamah Agung dahulu, saya perhatikan

sudah lari betul dari nash. Padahal menurut saya nash-nash tentang waris itu

sangat komplit dan sangat detail. Kalau saya yang memutuskan perkara waris

itu, saya tetap bertahan dengan al-Quran dan hadis. Kalau anak perempuan itu

sendiri, ya bagiannya ½. Walaupun kita belum ada Baitul-Mal, dan kalau

tidak ada ahli waris lain, kan bisa ke BAZIS.

11. Lalu bagaimana dengan konsep jender yang saat ini sedang trend, yang mana

kedudukan anak laki-laki setara dengan anak perempuan, Pak?

96

Jawab:

Tidak bisa disamakan tanggung-jawab laki-laki dengan perempuan.

Laki-laki itu kan wajib memberi mahar, memberi nafkah dan menanggung

anak dan istrinya. Jadi beban bapak itu lebih berat. Maka dari itu, kalau laki-

laki mendapat bagian 2 kali bagian perempuan, ya sama sebenarnya.

Namun jikalau pada tempat-tempat tertentu, dimana mungkin

wanitanya lebih dominan. itu kasuistik, bukan hukum secara umum. Kalau

hukum secara umum tetap anak perempuan bagiannya ½ jika sendiri. tetapi

kalau pada kasus tertentu, bisa saja ada pengecualian. Maka dari itu dilihat

dulu jalan perkaranya, posita dan petitumnya. Kalau dia meminta dibuat

bagian warisnya tidak sama dengan saudara pewarisnya, dilihat dulu apa

alasannya, terbukti atau tidak alasannya. Pembuktiannya tersebut melihat itu

pada fakta-fakta yang ada dan keterangan dari saksi-saksi.

12. Bagaimana komentar Bapak tentang kebebasan hakim dalam wewenang

yudisial yang diatur UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

Jawab:

Pada prinsipnya, hakim itu tidak terikat. Jadi hakim itu tidak ada

atasannya, tidak tergantung pada ketua Mahkamah Agung. Atasannya hakim

itu cuma Tuhan. Jadi kalau saya, tetap hukum Tuhan yang menjadi nomor

satu. Tidak boleh kita melangkahi al-Quran. Kecuali jika ada kasus tertentu,

97

maka ada pengecualian. Apabila hukum Tuhan tidak ada atau memang

kasusnya tidak pas atau tidak adil bila disesuaikan dengan nash, baru kita

berinisiatif.

13. Putusan MA ini kan sekarang menjadi yurisprudensi dan sering diikuti oleh

putusan-putusan selanjutnya. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini?

Jawab:

Putusan Mahkamah Agung di atas yakni anak perempuan menghijab

pamannya, kalau saya tidak cocok. Bagaimana itu bisa dikatakan

yurisprudensi kalau menentang al-Quran. Seperti mengenai ahli waris beda

agama, saya juga tidak sependapat orang yang jelas murtad dapat bagian waris

yang sama. Jikalau mau dikasih, boleh dikasih tetapi sebagai pemberian atau

kerelaan dari saudaranya, bukan sebagai ahli waris.

14. Mengenai KHI yakni pada pasal 182, dimana disebutkan bila tidak ada anak

dan ayah, saudara seayah atau kandung mendapat seluruh harta warisan. Kata

anak disini dalam pemaknaannya dianggap multitafsir, karena banyak pro-

kontra apakah anak disini anak laki-laki an perempuan atau anak perempuan

saja. Bagaimana komentar bapak mengenai hal tersebut?

Jawab:

98

Pengertian anak itu memang anak, baik anak laki-laki maupun anak

perempuan. Atau disebut juga dengan keturunan. Akan tetapi mengenai

masalah waris ini, kembali pada hukum Islam. Jikalau memang 1 anak

perempuan saja, maka bagiannya ½ seperti yang diatur dalam hukum waris

Islam atau faraidh. Menurut saya, baik nash al-Quran mupun hadis sebenarnya

sudah sangat detail menjelaskan masalah waris. Menurut saya, tidak ada

hukum yang sekomplit menjelaskan masalah waris.

Narasumber

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



anak perempuan sebagai hajib hirman terhadap a...

Documents