daftar isi kata pengantar i daftar isi ii bab i ......ii daftar isi halaman kata pengantar i daftar...

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR IDAFTAR ISI IiBAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 11.2 Landasan Hukum 41.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 112.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 112.2 Sumberdaya SKPD 182.3 Kinerja Pelayanan SKPD 192.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD20

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 223.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD22

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih

25

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

32

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

34

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN44

4.1 Visi dan Misi SKPD 444.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 444.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 45

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF

49

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

63

BAB VII. PENUTUP 66Lampiran 67

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, bahwa penyusunan

revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun

2014-2019 telah dapat kami selesaikan.

Pembuatan Rencana Strategis 2014-2019 yang mengalami revisi pada

beberapa substansinya ini merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

khususnya dalam pembangunan di bidang kehutanan.

Renstra-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

diharapkan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di

Jawa Timur oleh semua pihak yang terkait, sehingga dapat mewujudkan visi

dan misi pembangunan di bidang kehutanan untuk kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat Jawa Timur.

Demikian revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk menjadi

acuan dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dibidang

kehutanan di Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Juni 2015KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TIMUR,

Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MSPembina Utama Muda

NIP. 19550824 198203 1 011

Renstra Dishut 2014-2019 Page 1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola/ ditata secara

terencana dan terukur. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan perlu

dilakukan dengan sangat profesional agar hutan mampu memberikan

manfaat nyata bagi kehidupan, seperti manfaat ekonomi, sosial dan

lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

hutan haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Dalam upaya pemanfaatan

sumberdaya hutan perlu dipertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan

lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan

hutan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur, sampai dengan saat ini

masih belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan hutan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 30% dari luas daratan. Sampai

dengan saat ini, luas kawasan hutan di Jawa Timur masih sekitar +

1.361.146 ha atau + 28,38% %. Untuk dapat mencapai fungsi luas kawasan

hutan dimaksud maka diperlukan upaya pengelolaan, perlindungan dan

pengamanan hutan yang lebih intensif serta perencanaan yang mantap dan

sinergis.

Di luar kawasan hutan, ada area hutan yang juga merupakan aset

utama dalam pembangunan kehutanan di Jawa Timur. Area hutan tersebut

dimiliki oleh masyarakat / dibebannkan hak milik yang pengelolaannya

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Area tersebut adalah Hutan Rakyat

(HR). Menurut definisi dan criteria Departemen Kehutanan (sekarang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang termasuk hutan

rakyat yaitu pekarangan, tegalan, dan hutan (yang dimiliki oleh pribadi).


Pengelolaan hutan yang terpadu dengan selalu menjaga kelestarian

hutan dan manfaatnya merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan, aspek

perencanaan memegang kunci keberhasilan dan efektifitas serta efisiensi

pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam

rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dibuat

perencanaan teknis untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam

mewujudkan visi dan misi kehutanan kedepan sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Dalam pembangunan dan pengelolaan hutan terdapat istilah Unit

Pengelolaan Hutan yang wilayah pengelolaannya berbasis pada Daerah

Aliran Sungai (DAS). Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 4 (empat)

wilayah pengelolan yaitu DAS Solo, DAS Brantas, DAS Sampean dan DAS

Blega Saroka. Di dalam pengelolaan DAS terdapat hubungan yang saling

mempengaruhi antara masyarakat di wilayah hulu/ catchment area dan

masyarakat di wilayah hilir DAS serta lintas pemerintah Kabupaten/ Kota

dalam wilayah DAS. Dampak keberhasilan pembangunan dan pengelolaan

hutan dan lahan di hulu DAS akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di

hilir DAS yang bersangkutan, demikian juga kondisi sebaliknya. Sehingga

diperlukan komitmen yang tinggi antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/ Kota), stakeholder dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan

secara lestari.

Perlu diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi selama ini adalah

akibat dari fenomena alam maupun gangguan dari pihak yang tidak

bertanggungjawab, yang mengakibatkan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari

(PHL) belum dapat terlaksana, pembalakan liar (ilegal logging), kebakaran


hutan, serta pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan

non kehutanan. Untuk mengantisipasi kerusakan kawasan hutan tersebut,

maka pemerintah dan masyarakat harus segera mempercepat

pembangunan hutan melalui upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan.

Sudah selayaknya untuk kedepan harus menjadi atensi untuk meningkatkan

penanganannya sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir.

Terwujudnya upaya pengelolaan hutan secara lestari, merupakan

tanggungjawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah),

masyarakat serta stakeholders. Di era reformasi seperti sekarang ini,

semangat otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

membangun daerahnya, hendaknya tetap memperhatikan daya dukung

sumber daya hutan dan lahan yang ada sehingga hutan tetap dapat

dimanfaatkan secara optimal, lestari, dan berkeadilan. Disamping itu,

pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan juga perlu diarahkan untuk

upaya pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat di

sekitar kawasan hutan yang selama ini masih sangat tergantung pada

aktivitas eksploitasi sumber daya hutan yang kurang memperhatikan

kelestariannya (konvensional).

Dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan dan

lahan, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan

sebagai bahan masukan dalam penentuan rumusan kebijaksanaan, sasaran,

program dan kegiatan yang memuat tujuan dan atau terget yang jelas,

faktual dan realistis, dana pembiayaan serta tetap mengacu pada

kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

pasal 13, rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan:


a. Mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun

kabupaten/ kota, dan

b. Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta

kondisi lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-

II/2006 pada Bab II Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bagian

Kedua Ruang Lingkup Pasal 6 huruf (d, e, f) disebutkan bahwa Rencana

Kehutanan Provinsi terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan

Jangka Pendek (Renja/ RKT). Dalam upaya melaksanakan amanah tersebut

maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis

Pembangunan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan yang merupakan

perwujudan rencana jangka menengah yang mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 27 /Menhut-II/Tahun 2006,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun

2006-2025.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur yang berlaku.

3. Renstra Kementerian Negara / Kementerian Kehutanan.

Dengan demikian, Rencana Strategik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019 nantinya diharapkan dapat dipedomani dan

diimplementasikan oleh para pengelola kawasan dan stakeholder dalam

pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis

Dinas Kehutanan mengacu pada :

1. Undang Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Timur Juncto Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang

Mengadakan Perubahan dalam Undang Undang Tahun 1950 Nomor 2


dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun

1950);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 No. 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang: Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3888). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2324);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia Nomor 4725);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indnesia

Nomor 3838 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan

Umum Kehutanan Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4452);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Hutan Kota

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4814 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4814 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah


Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 96, Tambahan

Lembaran negara Nomor 4737 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4814 );

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11

Tahun 1989 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;

24. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban

dan Pengendalian Hutan Produksi di Jawa Timur;


Pembentukan Peraturan Daerah;



Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur;

27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;

30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tanggal

20 Mei 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur;

31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang , Sub bagian dan Seksi Dinas

Kehutanan Provnsi Jawa Timur (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009 Nomor 2 seri D);

32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur.

33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032.

1.3. Maksud dan Tujuan

Melalui perencanaan strategis ini diharapkan dapat dirumuskan

tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan Jawa Timur yang lebih

specific, measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang

konsisten dengan visi dan misi program kepala daerah terpilih dengan tetap

memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan, sasaran pembangunan

kehutanan secara regional dan nasional, kerangka waktu, kemampuan


daerah sehingga dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku

kepentingan demi pembangunan daerah Jawa Timur yang lebih produktif,

efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2014-2019 ini secara lebih spesifik ditujukan untuk menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan sinergitas pembangunan, baik

antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk

menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Jawa Timur

khususnya di sub sektor kehutanan.

Pada tahap berikutnya Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Renja yang memuat rancangan

anggaran kegiatan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan, jadwal

pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab program / kegiatan

pembanguan kehutanan tahun yang bersangkutan.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan di

Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan, sehingga memudahkan

dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan

kehutanan.

Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan dan

pengelolaan hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dicapai sesuai

dengan target yang telah direncanakan, sesuai dengan visi misi

pembangunan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 terbagi dalam 7 BAB, dengan sistematika sbb :


1. BAB I. Pendahuluan;

Yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD;

Yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,

Sumberdaya SKPD, dan Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

3. BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan

Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta

Penentuan Isu-Isu Strategis.

4. BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

Yang memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

5. BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

6. BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD.

7. BAB VII. Penutup.


BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai

fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kehutanan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubenur.

Adapun susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Planologi Kehutanan (PK);

4. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA);

5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS);

6. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK);

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri atas:

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peredaran Hasil Hutan;

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura R.Soerjo;

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Tanaman Hutan.


Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi

adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

program, keuangan, dan hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud, Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan

protokol;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

i. Pelaksanaan monitorinng dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Planologi Kehutanan (PK) mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan

kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi

dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pembangunan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang PK

mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai

bahan penyusunan perencanaan;


b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

serta anggaran rutin dan pembangunan;

c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan

rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh

kegiatan kehutanan;

e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;

f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial)

tingkat Provinsi;

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan;

h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan;

i. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kehutanan;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam (PKHKA)

mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordnasikan kegiatan

pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang PKHKA mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukkan,

perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan

hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan

lindung;

b. Pelaksanaan pemberian pertimbangaan teknis, pengesahan,

koordinasi dan pengawasana pelaksanaan penataan batas luar dan

pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan

lindung dan hutan konservasi;

c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan

pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan


pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta cagar alam,

suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru;

d. Pelaksanaan pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan

pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan

jasa lingkungan;

e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi,

pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan

lembaga konservasi;

f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan

hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat

di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta

generasi muda pencita alam;

h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) mempunyai

tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang RLPS mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi,

sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/Kota,

rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;

b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan

aneka usaha kehutanan sekaligus pembinaan penguatan

kelembagaannya;


c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi

hutan produksi dan hutan lindung, system silvikultur, perbenihan dan

pupuk serta perhutanan sosial;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Bina Produksi Kehutanan (BPK) mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina

Produksi Kehutanan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang BPK mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan

produksi;

b. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang

berasal dari hutan negara;

c. Pelaksanaan pengendalaian dan pembinaan produksi hasil hutan

yang berasal dari hutan hak;

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan dan

realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan;

e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin

pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu;

f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan;

g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun

laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran

kehutanan;

h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peredaran Hasil Hutan (UPTD PHH)

mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan

pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPTD PHH, mempunyai

fungsi :

a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan;

b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di

industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu,

pelabuhan dan gudang penampungan;

c. Pelaksanaan pelayanan penataanusahaan hasil hutan Industri

Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan

gudang penampungan;

d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan;

e. Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil

hutan kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat;

f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran

hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait;

g. Pelaksanaan ketatausahaan;

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;


7. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya R. Soerjo UPTD Tahura R

Soerjo), mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tugas

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD Tahura R. Soerjo

mempunyai fungsi :


a. Penyusunan program pengembangan taman hutan raya;

b. Pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan, pelestarian

dan pemanfaatan kawasan taman hutan raya serta ekosistemnya;

c. Pelaksanaan promosi dan informasi potensi Taman Hutan Raya;

d. Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan raya;

e. Pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan hutan raya;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Taman Hutan

Raya;

g. Pelaksanaan ketatausahaan;

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;


8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD PTH),

mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang

perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPTD PTH mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih

tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih

tanaman hutan;

b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau

penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta

pembangunan sumber benih;

c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan;

d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman

hutan;

e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan;

f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan;


g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan;

h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan;


2.2. Sumberdaya SKPD

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam

pelaksanaan tugasnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur didukung

adanya UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yaitu UPTD Peredaran

Hasil Hutan, UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo di Malang, dan

UPTD Perbenihan Tanaman Hutan.

Pada saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur beserta UPTD Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur didukung oleh pegawai sebanyak 388 orang dengan rincian

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun

2013

No. Unit Kerja

Jumlah Pegawai

Jabatan

Jumlah Struktural Staf CPNS PTT

1. Dinas Kehutanan

Prov. Jatim

19 77 - 6 102

2. UPTD Peredaran Hasil

Hutan

4 77 - 26 107

3. UPTD Tahura R.

Soerjo

4 27 23 103 157

4. UPTD Perbenihan

Tanaman Hutan

4 16 - 2 22

Jumlah 31 197 23 137 388

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim, Desember 2013.


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diemban

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa indikator kinerja

yang dijadikan patokan dalam keberhasilan kegiatan pembangunan

kehutanan di Jawa Timur.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2013

No Indikator

Kinerja

Satuan Tahun Ket

2009 2010 2011 2012 2013

1. Luas

Lahan

Kritis Luar

Kawasan

Ha 453.769 407.088 297.086 195.796 146.847

2. Luas

Lahan

Kritis

Tahura

Ha 2.393 2.093 3.675 2.883 1.947

3. Luas

Hutan

Rakyat

Ha 612.021 636.199 659.414 681.365 683.500

4. Produksi

Hutan

Rakyat

M3 1.317.572 1.740.120 2.282.319 2.509.523 2.760.475

Luas lahan kritis diluar kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur

menunjukkan kecenderungan menurun dari periode 2009-2013. Dan

sempat terjadi penurunan drastis pada Tahun 2006 menuju 2007, namun

berangsur-angsur dapat diturunkan melalui kegiatan rehabilitasi lahan.

Selama kurun waktu 2009-2013 luasan lahan kritis diluar kawasan hutan

mengalami penurunan sebesar 306.922 ha atau sebesar 32,36 %.


Kawasan hutan yang pengelolaannya langsung dilakukan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah Taman Hutan Raya (Tahura) R.

Soerjo seluas 27.868,30 Ha, yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota

(Kabupaten : Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Kediri, dan Kota

Batu). Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo secara terus menerus

dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo. Selain melakukan penanaman pada

kawasan yang kritis, juga dilakukan dilakukan melalui penyebaran benih

pada kawasan kritis yang sulit dijangkau. Sepanjang periode 2009-2013

luas lahan kritis di Tahura R. Soerjo mengalami penurunan seluas 450 Ha

atau sebesar 18,80%, namun pada Tahun 2011 terjadi lonjakan

dikarenakan terjadinya kebakaran di kawasan Tahura R Soerjo.

Permintaan bahan baku kayu untuk industri perkayuan di Jawa

Timur setiap tahun mengalami peningkatan volumenya. Besarnya

permintaan kayu tersebut tidak cukup apabila hanya dipenuhi dari kayu

yang masuk dari luar jawa. Solusi yang dilakukan adalah dengan

pengembangan luasan hutan rakyat/hutan hak. Selama periode 2009-

2013 perkembangan luas hutan rakyat di Jawa Timur mengalami kenaikan

sebanyak 71.479 Ha atau sebesar 10,45%.

Perkembangan ketersediaan bahan baku kayu untuk industri

perkayuan di Jawa Timur yang berasal dari kayu rakyat ternyata

berbanding lurus dengan peningkatan luasan hutan rakyat yang ada.

Selama kurun waktu 2009-2013 perkembangan produksi kayu hutan

rakyat mengalami peningkatan sebesar 1.442.903 m3 atau meningkat

sebesar 52.27%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Yang menjadi tantangan dalam pelayanan SKPD yaitu :

- Kebutuhan perbaikan sistem manajemen hutan lestari.

- Kebutuhan penelitian untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang kehutanan.


- Masih tingginya penduduk miskin di sekitar kawasan hutan.

- Kurang optimalnya kontribusi PDRB sektor kehutanan.

- Degradasi sumberdaya hutan akibat tekanan sosial ekonomi masih

terjadi.

- Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi.

- Sulitnya untuk mengubah paradigma manajemen berbasis kinerja.

- Terbatasnya sarana prasarana pendukung.

- Terbatasnya SDM kehutanan baik kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan yang menjadi peluang dalam pelayanan SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur adalah :

- Tingginya permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan.

- Menggeliatnya upaya kembali ke alam (back to nature).

- Keterlibatan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam


- Dukungan dunia internasional untuk pengelolaan hutan lestari.

- Ketergantungan terhadap sumber daya hutan tinggi.

- Potensi sumberdaya hutan cukup tinggi.


BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/Kpts-

II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, kawasan hutan di wilayah

Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 Ha. Pengelolaan kawasan hutan

dilakukan oleh beberapa institusi yakni Perum Perhutani Devisi Regional II

Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar KSDA dan

Balai Taman Nasional, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

masing-masing institusi tersebut. Kawasan hutan sebagai kawasan

penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis di Jawa Timur, banyak

dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersifat internal

maupun eksternal, yaitu adanya kepentingan lain untuk memanfaatkan

kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan non kehutanan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan kehutanan

di Jawa Timur adalah :

1. Belum kompetitifnya kualitas sumber daya manusia, menyebabkan

rendahnya kinerja kelembagaan dalam pengelolaan hutan dan lahan

dan belum mencukupinya sarana dan prasarana.

2. Belum optimalnya dukungan sistem perencanaan, sistem informasi,

inventarisasi, pengolahan data, penelitian dan pengembangan bidang

kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam


3. Belum optimalnya dukungan regulasi dalam pemantapan kawasan hutan,

menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa agraria

kehutanan. Terdapat banyak kasus sengketa masalah agraria kehutanan


yaitu kasus-kasus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan non kehutanan. Untuk itu disamping sangat diperlukannya

perangkat peraturan perundangan yang mendukung, juga perlunya

upaya secara intensif dalam penyelesaian sengketa agraria sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Penetapan dan pengukuhan alih fungsi hutan produksi menjadi hutan

lindung hasil reskoring.

Selama ini masih dijumpai adanya penggunaan lahan kawasan hutan

yang tidak sesuai dengan fungsinya, artinya masih dijumpai penggunaan

kawasan hutan sebagai kawasan hutan produksi, padahal kondisi

eksisting di lapangan masuk kedalam kriteria kawasan lindung. Untuk

keperluan penataan fungsi dan landasan hukum, dipandang perlu untuk

segera dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan hutan produksi

menjadi kawasan hutan lindung berdasarkan hasil rescoring yang telah

dilakukan pada tahun 2008 yang mengacu pada Perda Provinsi Jawa

Timur Nomor 6 Tahun 2005, tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan

Produksi di Provinsi Jawa Timur.

5. Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu untuk

industri kayu, meubel dan industri rumah tangga.

Hingga saat ini kebutuhan bahan baku kayu untuk Jawa Timur cukup

besar dan makin meningkat dan yang menjadi kendala saat ini belum /

tidak dapat dipenuhi dari wilayah Jawa Timur sendiri, sehingga masih

mengandalkan pasokan dari luar Jawa. Di sisi lain terdapat potensi lahan

yang cukup produktif untuk pengusahaan hutan rakyat yang dapat

dikembangkan untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku kayu,

yang selama ini masih belum ditangani secara profesional.

6. Masih lemahnya inventarisasi industri primer kehutanan. Data sebaran

dan jumlah industri primer kehutanan yang ada di Jawa Timur masih

belum akurat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan

pembinaan dan bimbingan teknis dan adminsitratif tata usaha kayu.


7. Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup

tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal,

baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi

hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang

ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan menimpa

wilayah Jawa Timur, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan

kebakaran hutan di musim kemarau.

8. Belum terpadunya program pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu

dan hilir DAS, menyebabkan daya dukung hutan dan lahan bagi

pelestarian ekosistem dan sumber daya air belum optimal.

Kualitas pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu DAS sangat

berpengaruh pada kondisi hutan dan lahan di daerah hilir DAS. Yang

terjadi selama ini masih belum adanya keterpaduan program

pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu dan daerah hilir DAS.

Daerah hilir sering menjadi korban akibat pengelolaan hutan dan lahan

di daerah hulu yang kurang optimal, sementara di sisi lain kurang

optimalnya pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu, sebagai akibat

kekurangan pendanaan untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan

yang rusak.

9. Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

sekitar hutan sebagai salah satu ikon pembangunan kehutanan dalam

pengelolaan hutan di Jawa Timur.

Keberadaan dan kelestarian sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh

tingkat sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang selama ini

sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai salah satu sumber

pendapatan. Pembagian peran serta masyarakat dalam pengamanan dan

perlindungan hutan, melalui pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan sangat besar pengaruhnya terhadap

kelestarian sumber daya hutan itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya

di lapangan, kemampuan kelompok tani hutan sebagai pelaksana


program dalam mengakses kemudahan yang diberikan oleh pihak

pemangku kawasan hutan masih sangat terbatas.

10. Belum optimalnya peran UPTD Dinas Kehutanan (UPTD Peredaran Hasil

Hutan, UPTD Tahura R. Soerjo, dan UPTD Perbenihan Tanaman Hutan).

Optimalisasi peran UPTD sangat strategis dalam rangka peningkatan

pelayanan publik khususnya dalam pengendalian peredaran hasil hutan,

pelestarian kawasan hutan, maupun dalam menggali potensi penerimaan

daerah.

11. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pelestarian alam Tahura R.

Soerjo, sehingga Tahura R. Soerjo belum mampu berfungsi sebagaimana

mestinya yaitu sebagai sumber plasma nutfah dan perlindungan bagi

daerah penyangga. Seringnya terjadi kebakaran hutan, lebih banyak

disebabkan karena kelalaian ataupun unsur kesengajaan manusia, baik

pengunjung maupun pendaki kawasan dan juga para pemburu satwa

liar, yang sering kali ilegal/ tak berijin untuk memasuki kawasan Tahura

R. Soerjo.

12. Rusaknya ekosistem mangrove wilayah pesisir pantai, mengakibatkan

menurunnya kualitas ekosistem wilayah pesisir pantai yang

mengakibatkan menurunnya produktifitas nelayan pantai, meningkatnya

abrasi wilayah pantai dan meningkatnya intrusi air laut ke daratan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah “ Jawa

Timur lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan

berdaya saing ”.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Jawa Timur Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur,

yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual


atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh

dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses

pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata

kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan

damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan,

papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas

mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu

diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia

yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi

dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jawa Timur Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang,

bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang.

Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya

kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat

mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya

dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan

untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar,

diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka

yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang

menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan

merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen

masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak

menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang

kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan

tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.


Jawa Timur Lebih Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat

membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan

kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah

dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun

kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi

mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri),

dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan

struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik,

hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam

politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan

Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa

Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative

advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive

advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen

produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas

sumber daya manusiausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.

Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan

upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budayalokal

menghadapi ASEAN Socio-Cultural Communitypada 2015, agar tidak

tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun

budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang

merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus

dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa

menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu


berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang

merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat,

dan dikembangkan sebagaibasispembangunan, yang pada gilirannya

dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local

knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar

identitas budaya (cultural identity).

Jawa Timur Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual

maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena

kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam

jurang kehancuran.Akhlak merupakan budipekerti,perangai, tabiat, atau

moralitasluhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai

ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan

kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial,

toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi

perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya

harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,

Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa

Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi

kemajuan,serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara

keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019

tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah “ Makin


mandiri dan sejahtera bersama wong cilik”, yang diarahkan

terutama untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan

berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi tersebut merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan

kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur

bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima

misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut,menunjukkan

sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi,

misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada

elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya

mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya

Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk

bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara

sosial ekonomi.

Wong cilik yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized);

terdevaluasi (devalued); mengalami keterampasan (deprivation); serta

pembungkaman (silencing) dalam proses pembangunan, yang secara

sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah,

sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data

Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Kelima misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


Misi pertama; untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi

semua, melalui peningkatanperluasan lapangan kerja, dan peningkatan

pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses

masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses

terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi kedua; untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi

bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan

kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan

industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan

UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan

ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar

negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro,

peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri

pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni

budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,

luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan

kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan

kesejahteraan rakyat.

Misi ketiga; untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan

melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang

wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi keempat; untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean

government), serta profesionalisme pelayanan publik.


Misi kelima; untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial

masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk

di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta

harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus

merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai

bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,

dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat,

serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia.

Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan

tidak boleh terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan. Yang

dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa

Timur 2014-2019 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan

(powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi

(devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta

pembungkaman (silencing), yaitu mereka yang karena berbagai alasan

terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk

mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan,

terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi Jawa Timur

dalam menurunkan kemiskinan rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan,

dan tercatat sampai dengan akhir Maret 2013 sebesar 35 %. Hal ini

sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

yang meningkat tiap tahunnya, dan pada Tahun 2012 sebesar 7,27 %

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (6,23 %). Yang mana

struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari

pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah

selayaknya pembangunan Jawa Timur didasarkan pada misi “ Makin

mandiri dan sejahtera bersama wong cilik ” .


Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan,

maka aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan

harus dibuka lebar-lebar dengan berbagai program dan kegiatan yang

pro-pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, sehingga masyarakat

akan memperoleh maanfaat secara ekonomi dengan tetap menjaga

kelestarian sumber daya hutan. Di samping itu, melalui APBD yang

berpihak kepada masyarakat marginal atau “Wong Cilik” harus diarahkan

untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pengalokasian anggaran APBD SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

yang berpihak kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, diyakini telah

memenuhi tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah

daerah yaitu alokasi, distribusi dan stabilitas. Unsur distribusi, sebagai

wujud pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa hutan akan

sangat berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan. Demikian pula unsur

stabilitas, akan dapat dicapai, ketika perekonomian masyarakat di sekitar

hutan menjadi lebih baik dengan kemudahan yang mereka peroleh dalam

pengelolaan hutan, dengan terbukanya kesempatan kerja, dan

berkembangnya perokonomian masyarakat desa hutan, maka masyarakat

dengan sendirinya akan ikut berperan serta dalam menjaga keberadaan

hutan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian

Kehutanan Tahun 2014-2019, yaitu “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan

Masyarakat Yang Berkeadilan ”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka

ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan

informasi kehutanan.

2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk

memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.


3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam.

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran

sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi,

ekonomi dan sosial DAS.

5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta

kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan

hutan secara optimal.

6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan

Kementerian Kehutanan.

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian

Kehutanan 2014-2019 serta Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019

mempunyai keterkaitan yang erat. Kedua Rencana Strategis tersebut

sangat menekankan pada terwujudnya masyarakat yang makmur/

sejahtera.

Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adalah potret dari

masyarakat “Wong Cilik” yang selama ini termarginalisasi, sehingga

kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Banyak dari

mereka yang menggantungkan sumber penghasilannya dari keberadaan

sumber daya hutan, baik sebagai petani pesanggem, maupun pencari

daun Jati dan perencek kayu bakar. Selama ini akses mereka terhadap

sumber daya hutan, sangat kurang karena keterbatasan akses yang

mereka terima dari pengelola hutan atau pemangku kawasan yaitu Perum

Perhutani.

Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang

dijalankan melalui misi Kementerian Kehutanan dan misi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergi dari misi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Makin Mandiri dan sejahtera

bersama wong cilik. Karena didalamnya terdapat upaya-upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial


ekonomi adalah sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan

perhatian lebih dari pemerintah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur

Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi

Jawa Timur mencapai 47.963 km², terbagi ke dalam 29 kabupaten, 9

kota, dan 658 kecamatan dengan 8.497 desa/kelurahan (2.400 kelurahan

dan 6.097 desa).

Secara umum wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar,

yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah

Provinsi Jawa Timur, dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10%

dari luas wilayah Jawa Timur.

Panjang bentangan Barat-Timur sekitar 400 kilometer dan lebar

bentangan Utara-Selatan di bagian Barat sekitar 200 kilometer, sedangkan

di bagian Timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah

pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat

Madura, sementara Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah

Utara Jawa. Di sebelah Timur Madura terdapat gugusan pulau, paling

Timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling Utara adalah Kepulauan

Masalembu. Di bagian Selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan

Pulau Sempu.

Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi tiga wilayah dataran,

yakni dataran tinggi, sedang, dan rendah. Dataran tinggi merupakan

daerah dengan ketinggian rata-rata di atas 100 meter dari permukaan laut

(Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, Batu, Bondowoso). Dataran sedang

mempunyai ketinggian 45-100 meter di atas permukaan laut (Ponorogo,

Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Madiun, Ngawi).

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Baweanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kangeanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Barunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sempu


Kabupaten/kota (20) sisanya berada di daerah dataran rendah, yakni

dengan ketinggian di bawah 45 meter dari permukaan laut.

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota

yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah

Malang, dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Secara fisiografis, Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam

tiga zona : zona Selatan-Barat (plato), merupakan pegunungan yang

memiliki potensi tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi),

merupakan daerah relatif subur terdiri dari dataran rendah dan dataran

tinggi (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso); dan zona Utara

dan Madura (lipatan), merupakan daerah relatif kurang subur (pantai,

dataran rendah dan pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro,

Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur

Utara dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah wilayah Jawa Timur terbentang rangkaian

pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung

Lawu (3.265 meter). Di sebelah selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis

(2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah

terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno

(3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro

(2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681

meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter). Pegunungan tersebut terletak di

sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang,

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.

Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter)

dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang

disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di bagian Timur

terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan

puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Utara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Utara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kendenghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lawuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wilishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Liman&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Arjunohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Weliranghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Anjasmorohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wayanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kawihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Keludhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Bromohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mahameruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Iyang&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Argopurohttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Ijen&action=edit&redlink=1


puncaknya Gunung Raung (3.332 meter). Pada bagian Selatan terdapat

rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai Selatan Pacitan,

Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur

Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Seribu di

Yogyakarta.

Dua sungai terpenting di Jawa Timur adalah Sungai Brantas (290

km), dan Bengawan Solo. Sungai Brantas memiiki mata air di daerah

Malang. Sesampai di Mojokerto, Sungai Brantas pecah menjadi dua: Kali

Mas dan Kali Porong, keduanya bermuara di Selat Madura. Sementara di

Madura sendiri terdapat Sub DAS Blega dan Sub DAS Saroka. Bengawan

Solo berasal dari Jawa Tengah, akhirnya bermuara di Gresik, disamping

Bengawan Solo terdapat dua sungai yang melewati atau bermuara di

Gresik yaitu Kali Lamong dan Kali Brantas. Di lereng Gunung Lawu di

dekat perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Telaga Sarangan, sebuah

danau alami. Bendungan utama di Jawa Timur antara lain Bendungan

Sutami dan Bendungan Selorejo, yang digunakan untuk irigasi,

pemeliharaan ikan, dan pariwisata. Telaga Sarangan, Waduk Sutami, dan

Bendungan Selorejo perlu mendapat perhatian terutama dari sedimentasi

dan pendangkalan.

Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur mengarah

pada dominasi kawasan perkotaan yang mempengaruhi perekonomian

wilayah pedesaan. Fenomena urbanisasi dan aglomerasi wilayah terus

berkembang mengarah ke hierarki perkotaan lebih besar, sehingga

primacy kota metropolitan semakin tinggi dibandingkan tingkatan kota-

kota lainnya.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang

cenderung terus membesar, dan berpotensi mendorong perkembangan

mega-urban tersebut, serta menyeimbangkan perkembangan perkotaan,

dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan

serasi dengan kawasan pedesaan sesuai daya dukung, serta prinsip-

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raunghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Selatan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Kapur_Selatan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantashttp://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Poronghttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Telaga_Saranganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Sutami&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Sutami&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendungan_Selorejo&action=edit&redlink=1


prinsip pembangunan berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur dibagi

menjadi sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), berdasarkan

kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristika

wilayah. Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa di Jawa Timur

cenderung memusat pada titik-titik tertentu, dan mengarah pada wilayah

yang telah terlebih dahulu berkembang.

Orientasi pergerakan manusia, barang dan jasa perlu ditunjang

prasarana wilayah. Gambaran kondisi eksisting prasarana wilayah yang

menopang struktur ruang dan kecenderungan pergerakan barang dan jasa

itu di samping telah diuraikan dalam sub-bab kondisi prasarana wilayah,

dapat pula digambarkan sebagai berikut: kecenderungan aktivitas

manusia di Provinsi Jawa Timur dapat pula dilihat dari penggunaan lahan -

yang mencerminkan seberapa besar pemanfaatan ruang digunakan

menopang kegiatan tertentu, sekaligus mencerminkan seberapa besar

potensi/pola ruang yang harus dilindungi dan/atau dapat dibudidayakan.

Pola ruang wilayah Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 terbagi

atas 11,49% kawasan lindung, dan 88,51% kawasan budidaya. Potensi

kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola dan diarahkan

pada pencapaian pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan. Keamanan dapat diterjemahkan sebagai

pemanfaatan ruang yang terbebas dari kerawanan bencana; kenyamanan

berarti masih dalam batas daya dukungnya; produktif berarti

menghasilkan nilai ekonomi; dan berkelanjutan berarti keseimbangan

aspek sosial dan lingkungan hidup.

Kewajiban penyediaan hutan seluas minimal 30 % sebagaimana

diamanahkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, secara

khusus belum terpenuhi mengingat kondisi Pulau Jawa secara umum

didominasi kawasan budidaya. Sehingga untuk memenuhi fungsi

perlindungan dan pembangunan dipenuhi melalui pengelolaan kawasan


hutan produksi maupun hutan rakyat secara berkelanjutan. Luas kawasan

hutan di Jawa Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor

395/Menhut-II/2011 seluas 1.361.146 Ha (28,38%) dan apabila ditambah

dengan luas hutan rakyat, maka dapat melebihi 30 % dari luas daratan

wilayah Jawa Timur.

Sementara itu luas kawasan hutan yang besarnya mencapai +

28,38 %, memiliki potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi

bagi pengembangan produksi komuditas tanaman pangan melalui

intensifikasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanpa merubah fungsi

kawasan hutan. Di sisi lain, keberadaan kawasan hutan, juga sangat

bermanfaat dalam memelihara keseimbangan ekosistem dan kondisi

hidroorologis Daerah Aliran Sungai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, sub Bagian dan Seksi

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 53

Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan kewenangan sesuai

yang diatur dalam PP 38 Tahun 2007, maka isu-isu strategis yang ada

direspon oleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui

tupoksinya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bidang Planologi Kehutanan

1. Kegiatan inventarisasi, dan mengestimasi data hasil inventarisasi

hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala DAS lintas

Kabupaten/Kota.

2. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan

sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam

melaksanakan investasi.


3. Mengembangkan jejaring informasi dan kerjasama dengan

Kementerian Kehutanan maupun antar intansi tingkat Provinsi yang

membidangi kehutanan dalam rangka peningkatan kerjasama

dengan Kementerian Kehutanan maupun antar Provinsi, dan dalam

rangka meningkatkan investasi dibidang kehutanan di Jawa timur

serta peningkatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta jasa

lingkungan.

4. Melakukan promosi intensif untuk menarik investor melalui pameran

dan publikasi kegiatan pembangunan kehutanan.

5. Meningkatkan pengelolaan hutan melalui penelitian dan

pengembangan kehutanan dengan kerjasama Badan penelitian dan

pengembangan daerah, dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan

Balitbang Kementerian Kehutanan.

B. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam

1. Pemantapan dan Penataan batas kawasan hutan. Keberadaan dan

kepastian status kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap upaya

pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan

suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan,

melalui pemantapan dan penataan batas kawasan hutan dengan

memperhatikan aspek konservasi, sosial dan budaya, ekonomi serta

partisipasi masyarakat.

2. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi

maupun daya dukung kawasan ekosistem dan penyusunan NSDH

(Neraca Sumber Daya Hutan).

3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya

kebakaran dan perambahan/ pendudukan (enclave) hutan.

4. Penyelesaian sengketa agraria kehutanan. Permasalahan sengketa

agraria kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan non kehutanan, perlu diselesaikan dengan bijaksana,


sehingga statusnya menjadi ”clear and clean” sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

5. Penegakan hukum bagi pelaku Illegal logging dan pemanfaatan

hutan melebihi ambang batas kemampuan regenerasi sumber daya

hutan serta ekosistemnya.

6. Pelestarian flora dan fauna endemik Provinsi Jawa Timur sebagai

simbol dan icon Provinsi Jawa Timur untuk peduli, melindungi dan

mengkonservasi.

7. Sinkronisasi perundang-undangan dan peraturan daerah tentang

peredaran dan pemanfaatan satwa dan tanaman langka maupun

endemik untuk kelestarian.

C. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu

tanah kosong pada kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis di

luar kawasan hutan, sehingga diharapkan pada tahun 2019 Jawa

Timur menjadi lebih hijau.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar

sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan

pemberdayaan dan pembinaan kelompok LMDH dan kelompok tani

hutan.

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan DAS terpadu dan lintas sektoral,

guna mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir maupun tanah

longsor.

4. Peningkatan kepedulian, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat

bagi upaya pelestarian sumber daya hutan dan pelestarian

lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengamankan dan

mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

5. Mendorong peningkatan usaha melalui pola agribisnis dan bekerja

sama dengan berbagai pihak (pihak ke-III) guna keberhasilan usaha.


D. Bidang Bina Produksi Kehutanan

1. Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan Hak/Hutan rakyat.

Di wilayah Jawa Timur terdapat areal hutan rakyat yang

memiliki potensi produksi sekitar 2,4 – 3,2 jt m3/th, dan diharapkan

dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemenuhan kebutuhan

bahan baku industri perkayuan di Jawa Timur, yang diprediksikan

setiap tahunnya membutuhkan bahan baku kayu sebesar 5,3 Juta

m3/th.

Melalui sertifikasi ekolabeling hutan rakyat ini diharapkan

dapat memberikan peningkatan nilai tambah (value added) melalui

naiknya harga kayu produksi hutan rakyat.

2. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri primer 569 unit

yang meliputi industri (316 unit dibawah 2000, 88 unit 2000-6000

m3/th dan 88 unit diatas 6000 m3/th) :

a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian.

b. Pengolahan kayu bulat menjadi serpihan kayu (wood chip),

veneer, kayu lapis (plywood), Laminated veneer.

3. Pembinaan tata usaha kayu dan tertib peredaran hasil hutan untuk

memenuhi jaminan pasokan bahan baku industri yang berkelanjutan

bagi industri pengolahan kayu sebagai inti/industri dengan

plasma/petani hutan rakyat sebagai pemasok bahan baku.

4. Pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP bidang

Kehutanan, meliputi ; PSDH dan retribusi hasil hutan. Potensi

penerimaan PSDH di Jawa Timur setiap tahun berkisar pada besaran

angka 36 milyard, dimana dari jumlah sebesar itu Provinsi Jawa

Timur akan mendapatkan sharing bagi hasil sebesar 16 %.

5. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi

dan hutan lindung yang tersebar pada lebih dari 1961 desa dengan

jumlah penduduk sebesar 8.556.777 jiwa, sebagai salah usaha

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi


pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas umbi-

umbian seperti Porang, aneka usaha kehutanani dan kegiatan

wanafarma.

6. Sertifikasi pengelolaan lestari bagi produk-produk hasil hutan yang

akan di ekspor keluar negeri, untuk itu di perlukan adanya sosialisasi

dan pembinaan ekolabelling bagi pengelola hutan, termasuk

didalamnya hutan rakyat.

E. UPTD Peredaran Hasil Hutan

1. Peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi

peredaran hasil hutan, pengujian hasil kayu dan pelayanan dokumen

pengangkutan.

2. Intensifikasi peningkatan pelayanan publik bagi industri pengolahan

kayu khususnya pelayanan perijinan dan pemeriksaan.

3. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan di 9 kab/kota dengan

sasaran industri pengolahan hasil hutan sebanyak 171 (IPKH/IPKL)

dan gudang penampungan.

4. Peningkatan SDM penatausahaan kayu dalam melaksanakan tugas

untuk mewujudkan pelayan publik yang optimal dan prima.

5. Regulasi peraturan daerah yang tidak efektif dan tidak sesuai dan

menghambat kelancaran pelayanan peredaran hasil hutan.

F. UPTD Tahura R.Soerjo

1. Rehabilitasi lahan di dalam kawasan pelestarian alam Tahura

R.Soerjo melalui percepatan rehabilitasi tanah kosong maupun bekas

kebakaran, dengan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa

Timur.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air yang berasal dan berada

pada kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo, melalui regulasi

peraturan daerah.


3. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam

mengelola dan melestarikan kawasan pelestarian alam Tahura

R. Soerjo di 43 desa penyangga di sekitar kawasan hutan Tahura

R. Soerjo.

4. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal

loging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun

kesengajaan.

5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bambu yang

memilikii potensi tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di sekitar desa.

6. Pengembangan Kawasan Tuhara R Soerjo sebagai kawasan

pelestarian plasma nutfah, hidroorologi, pendidikan dan kawasan

OWA (Objek Wisata Alam) dalam rangka meningkatkan PAD.

G. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan

1. Banyak sumber benih yang tidak aktif/ tidak berfungsi lagi, termasuk

di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Devisi

Regional Jawa Timur.

2. Rendahnya minat para pengelola untuk mengaktifkan produktifitas

sumber benih.

3. Belum banyak digunakannya benih berkualitas/ unggul di lapangan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga berkontribusi dalam

mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Timur terpilih dalam upaya

peningkatan kemakmuran serta kemajuan masyarakat Jawa Timur yang

telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Jawa Timur Tahun 2014-2019 terutama pada misi yang kedua

dan ketiga yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,

mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan

industrialisasi; dan Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan

penataan ruang.

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang optimal, lestari

dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur bagi sebesar-besarnya

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan visi

pembangunan kehutanan Jawa Timur yang tertuang dalam renstra Dinas

Kehutanan yaitu :

“Terwujudnya kelestarian hutan untuk kesejahteraan

masyarakat”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur yaitu :

“Optimalisasi pengelolaan hutan lestari”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

selama periode 2014-2019 adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan.

2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan

hutan.


Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran

pembangunan kehutanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.

2. Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan

hutan.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan tersebut

didasarkan pada indikator dibawah ini :

1. Prosentase Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berizin.

2. Luas pengembangan hutan rakyat.

3. Prosentase penurunan luas kebakaran hutan.

4. Prosentase penurunan pencurian hasil hutan.

5. Luas kawasan Tahura R Soerjo yang dikonservasi.

6. Luas kawasan hutan yang dikonservasi.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan

kehutanan Jawa Timur Tahun 2014-2019, dilakukan melalui dua strategi

pokok pembangunan:

1. Perluasan areal hutan rakyat, pemanfaatan lahan di bawah tegakan

sekitar hutan melalui pengembangan usaha non kayu di kawasan

hutan.

2. Peningkatan pengamanan hutan melalui operasi gabungan dan

pengamanan swakarsa masyarakat serta upaya rehabilitasi dan

rekonstruksi lingkungan hidup khususnya kawasan hutan.

Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa

disekitar hutan menempatkan individu sebagai subyek pelaku yang

menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya disekitar hutan dan

lahan. Pembangunan kehutanan yang berpusat pada masyarakat desa

hutan melalui penguatan kelembagaan yang ada, merupakan bentuk

penghargaan atas kehendak dan kepentingan masyarakat setempat


dengan memperhatikan dan mempertimbangkan, prakarsa, kreativitas,

serta kearifan lokal. Prakarsa, kreativitas masyarakat desa hutan, dan

kearifan lokal merupakan sumber daya pembangunan kehutanan utama,

yang diarahkan pada upaya pencapaian kesejahteraan material dan

spiritual masyarakat desa sekitar hutan.

Adapun arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terdiri

atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,

yaitu:

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah, meliputi :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan.

b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran.

c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data.

5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi :

a. Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan Jawa Timur.

b. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

c. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah

Tegakan.

d. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.

e. APP Bidang Kehutanan.


f. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat (PHBM).

g. Fasilitasi Ekolabeling Htan Rakyat.

h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Mendukung

Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.

i. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok.

j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam mendukung

manajemen dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan Masyarakat

Sekitar Hutan.

k. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman

Hutan.

l. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.

m. Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran

Kehutanan.

n. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.

o. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan.

p. Pengembangan Perhutanan Sosial

daftar isi kata pengantar i daftar isi ii bab i ......ii daftar isi halaman kata pengantar i daftar...

Documents