daftar isi kata pengantar i daftar isi ii bab i ...· kata pengantar i daftar isi ii ... landasan

Download DAFTAR ISI KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii BAB I ...· KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI Ii ... Landasan

Post on 19-Mar-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR IDAFTAR ISI IiBAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 11.2 Landasan Hukum 41.3 Maksud dan Tujuan 81.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 112.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 112.2 Sumberdaya SKPD 182.3 Kinerja Pelayanan SKPD 192.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD20

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 223.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD22

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih

25

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

32

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

34

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN44

4.1 Visi dan Misi SKPD 444.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 444.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 45

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF

49

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

63

BAB VII. PENUTUP 66Lampiran 67

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, bahwa penyusunan

revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun

2014-2019 telah dapat kami selesaikan.

Pembuatan Rencana Strategis 2014-2019 yang mengalami revisi pada

beberapa substansinya ini merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

khususnya dalam pembangunan di bidang kehutanan.

Renstra-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

diharapkan dapat dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di

Jawa Timur oleh semua pihak yang terkait, sehingga dapat mewujudkan visi

dan misi pembangunan di bidang kehutanan untuk kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat Jawa Timur.

Demikian revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk menjadi

acuan dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dibidang

kehutanan di Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Juni 2015KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TIMUR,

Ir. GATOT SOEBEKTIONO, MSPembina Utama Muda

NIP. 19550824 198203 1 011

Renstra Dishut 2014-2019 Page 1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola/ ditata secara

terencana dan terukur. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan perlu

dilakukan dengan sangat profesional agar hutan mampu memberikan

manfaat nyata bagi kehidupan, seperti manfaat ekonomi, sosial dan

lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

hutan haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Dalam upaya pemanfaatan

sumberdaya hutan perlu dipertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan

lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan

hutan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur, sampai dengan saat ini

masih belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan hutan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu 30% dari luas daratan. Sampai

dengan saat ini, luas kawasan hutan di Jawa Timur masih sekitar +

1.361.146 ha atau + 28,38% %. Untuk dapat mencapai fungsi luas kawasan

hutan dimaksud maka diperlukan upaya pengelolaan, perlindungan dan

pengamanan hutan yang lebih intensif serta perencanaan yang mantap dan

sinergis.

Di luar kawasan hutan, ada area hutan yang juga merupakan aset

utama dalam pembangunan kehutanan di Jawa Timur. Area hutan tersebut

dimiliki oleh masyarakat / dibebannkan hak milik yang pengelolaannya

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Area tersebut adalah Hutan Rakyat

(HR). Menurut definisi dan criteria Departemen Kehutanan (sekarang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang termasuk hutan

rakyat yaitu pekarangan, tegalan, dan hutan (yang dimiliki oleh pribadi).

Renstra Dishut 2014-2019 Page 2

Pengelolaan hutan yang terpadu dengan selalu menjaga kelestarian

hutan dan manfaatnya merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan, aspek

perencanaan memegang kunci keberhasilan dan efektifitas serta efisiensi

pengelolaan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dalam

rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu dibuat

perencanaan teknis untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam

mewujudkan visi dan misi kehutanan kedepan sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Dalam pembangunan dan pengelolaan hutan terdapat istilah Unit

Pengelolaan Hutan yang wilayah pengelolaannya berbasis pada Daerah

Aliran Sungai (DAS). Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 4 (empat)

wilayah pengelolan yaitu DAS Solo, DAS Brantas, DAS Sampean dan DAS

Blega Saroka. Di dalam pengelolaan DAS terdapat hubungan yang saling

mempengaruhi antara masyarakat di wilayah hulu/ catchment area dan

masyarakat di wilayah hilir DAS serta lintas pemerintah Kabupaten/ Kota

dalam wilayah DAS. Dampak keberhasilan pembangunan dan pengelolaan

hutan dan lahan di hulu DAS akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di

hilir DAS yang bersangkutan, demikian juga kondisi sebaliknya. Sehingga

diperlukan komitmen yang tinggi antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/ Kota), stakeholder dan masyarakat, dalam pengelolaan hutan

secara lestari.

Perlu diketahui bahwa kerusakan hutan yang terjadi selama ini adalah

akibat dari fenomena alam maupun gangguan dari pihak yang tidak

bertanggungjawab, yang mengakibatkan kaidah Pengelolaan Hutan Lestari

(PHL) belum dapat terlaksana, pembalakan liar (ilegal logging), kebakaran

Renstra Dishut 2014-2019 Page 3

hutan, serta pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan

non kehutanan. Untuk mengantisipasi kerusakan kawasan hutan tersebut,

maka pemerintah dan masyarakat harus segera mempercepat

pembangunan hutan melalui upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan.

Sudah selayaknya untuk kedepan harus menjadi atensi untuk meningkatkan

penanganannya sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir.

Terwujudnya upaya pengelolaan hutan secara lestari, merupakan

tanggungjawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah),

masyarakat serta stakeholders. Di era reformasi seperti sekarang ini,

semangat otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

membangun daerahnya, hendaknya tetap memperhatikan daya dukung

sumber daya hutan dan lahan yang ada sehingga hutan tetap dapat

dimanfaatkan secara optimal, lestari, dan berkeadilan. Disamping itu,

pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan juga perlu diarahkan untuk

upaya pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat di

sekitar kawasan hutan yang selama ini masih sangat tergantung pada

aktivitas eksploitasi sumber daya hutan yang kurang memperhatikan

kelestariannya (konvensional).

Dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan dan

lahan, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan

sebagai bahan masukan dalam penentuan rumusan kebijaksanaan, sasaran,

program dan kegiatan yang memuat tujuan dan atau terget yang jelas,

faktual dan realistis, dana pembiayaan serta tetap mengacu pada

kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

pasal 13, rencana pengelolaan hutan dilakukan dengan:

Renstra Dishut 2014-2019 Page 4

a. Mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun

kabupaten/ kota, dan

b. Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta

kondisi lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.28/Menhut-

II/2006 pada Bab II Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bagian

Kedua Ruang Lingkup Pasal 6 huruf (d, e, f) disebutkan bahwa Rencana

Kehutanan Provinsi terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan

Jangka Pendek (Renja/ RKT). Dalam upaya melaksanakan amanah tersebut

maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis

Pembangunan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan yang merupakan

Recommended

View more >