daftar isi - dkp.jatimprov.go.iddkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2017/04/renja-2016.pdf ·...
TRANSCRIPT
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………….........................…………………… i
Daftar Isi …………………………………………………............................………… ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………......................………… 1
1.1. Latar Belakang ……………………………….……......................... 1
1.2. Landasan Hukum ….......................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan …………...........................................… 4
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ……………........................ 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ……………………..……... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………... 11
BAB III. TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 ..... 17
3.1. Tujuan ........................................................................... 17
3.2. Strategi Pembangunan .................................................... 17
3.3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ………………………..…. 18
3.3. Program/Kegiatan Tahun 2016 …………………………………….. 18
BAB V. PENUTUP..............................................................…................... 24
LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUN 2016
RENCANA KERJA TAHUN 2016
i
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2019. Renja Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 merupakan
rencana tahunan kedua dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka
menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran
belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-
tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta
mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional,
kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
2
Timur tahun 2016 yang merupakan dokumen induk perencanaan
pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan
daerah tahun anggaran 2016.
Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 disusun
berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA - APBD) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 yang menjadi
dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016, khususnya pada
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
tahun 2016 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan tahun 2016 yang telah ditetapkan prioritas
pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program
dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur tahun 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025
4
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016
22. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/275/KPTS/032/2014
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro pada Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur Nomor 188.4/7827/116.01/KPTS/2014 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun
2014 – 2019.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur tahun 2016 adalah untuk menselaraskan antara
prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dengan program dan kegiatan
pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2016 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan
kelautan di Jawa Timur selama tahun 2016.
5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan RKT SKPD yang meliputi latar belakang,
landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
6
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 - 2019.
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Dinas Perikanan dan Kelautan
memiliki visi “Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang
berdaya saing dan berkelanjutan”. Sedangkan misi yang akan dicapai
adalah :
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan
3. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan
4. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan
dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 melaksanakan 10
(Sepuluh) program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik.
8
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Total Anggaran Tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Timur sebesar Rp. 244.052.816.000,- untuk mendukung pelaksanaan
9 (sembilan) program. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar
Rp. 219.113.078.949,- atau 89,78 %. Sisa anggaran yang tidak terserap
tesebut dikarenakan adanya sisa lelang.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur tahun 2014 adalah sebagai berikut :
NO. URAIAN Target Capaian %
1. Persentase peningkatan produksi
perikanan tangkap (%)
1,50 1,09 72,67
2. Persentase peningkatan produksi
perikanan budidaya (%)
5,00 4,81 96,20
3. Persentase peningkatan jumlah produk hasil perikanan dan kelautan yang
bermutu (%)
5,00 3,21 64,20
4. Persentase penurunan tingkat kerusakan
ekosistem mangrove (%)
0,04 0,062 155,00
5. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
0,002 0,002 100,00
Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :
a) Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun;
b) Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup
khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan
kurang optimal;
c) Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya,
pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke
semua pembudidaya ikan air tawar;
d) Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non-perikanan;
e) Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional
dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya;
9
f) Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan
terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground
yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar
kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran
penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang
merusak lingkungan;
g) Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum
berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa timur karena
dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar;
h) Produktivitas garam belum optimal;
i) Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri
pengolahan ikan di Jawa Timur;
j) Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk
menghadapi persaingan di pasar global.
2.1.2. PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2015
Sedangkan untuk tahun anggaran 2015 dengan anggaran sebesar
Rp. 425.735.969.900,- terurai dalam 10 (sepuluh) program, diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun
2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur tahun 2015 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah disusun dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.4/7827/116.01/KPTS/2014
tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019.
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun
2009 – 2014 telah berakhir masa berlakunya. Renstra Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 disusun sebagai upaya
tindak lanjut selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam pembangunan perikanan dan kelautan yang masih
terjadi hingga tahun 2014.
10
Berikut perkiraan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 :
NO. URAIAN Capaian
Th. 2014
Target
Th. 2015
Perkiraan
Capaian Th. 2015
1. Persentase kelas kelompok
perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)
- 5,0 5,0
2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
1,09 1,50 1,60
3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)
4,51 1,20 5,0
4. Persentase peningkatan produksi
garam (%)
- 10 10
5. Nilai tambah produk hasil perikanan
dan kelautan (Rp. Triliun)
9,00 10,00 10,00
6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)
0,062 0,02 0,03
7. Pesentase penurunan tingkat
kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
0,002 0,002 0,002
Untuk mencapai target tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah:
- Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan
- Penerapan teknologi dibidang perikanan dan kelautan
- Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya, penangkapan dan
pengolahan hasil perikanan.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara On-Farm dan
Off-Farm secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Untuk kegiatan On Farm antara lain meliputi:
- Alat bantu penangkapan ikan di laut dan PUD;
- Penyempurnaan sarana prasarana PPP/PPI;
- Restrukturisasi armada penangkapan ikan;
- Fasilitasi Palkanisasi kapal & penerapan sistim rantai dingin;
- Fasilitasi program pakan mandiri;
- Pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi;
- Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan Budidaya/pekarangan;
- Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
- Konservasi dan Rehab terumbu karang dan mangrove;
11
- Pengkayaan SDI di Laut & Perairan Umum Daratan.
b. Sedangkan kegiatan Off Farm adalah untuk mendukung pengelolaan
hasil produksi perikanan. Baik sejak pasca panen, pengolahan
sampai pada pemasaran hasil. Adapun kegiatannya antar lain :
- Diversifikasi produk olahan;
- Layanan HC secara Online;
- Bimtek Penerapan CCS;
- Bimtek Penerapan Sistem Jaminan Mutu;
- Bimtek Pengembangan Produk berNilai Tambah (PPNT);
- Bimtek Pengembangan Pemasaran bagi Pedagang ikan;
- Bimtek Penguatan Kelembagaan bagi UMKM Wanita sektor
Perikanan dan Kelautan;
- Bimtek dan Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM;
- Pembinaan Penerapan GMP/SOP, SKP dan HACCP bagi UPI
Ekspor;
- Bimtek dan pelatihan usaha garam rakyat;
- Bimtek dan pelatihan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-
pulau kecil serta pengawasan SDI dan usaha perikanan dan
kelautan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang perikanan dan kelautan. Yang mana dalam
melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perikanan dan kelautan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
12
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan
kelautan.
2. Sekretaris
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan
masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
maka sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
c. Pengelolaan administrasi keuangan
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan
keamanan pangan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Penyusunan Program
c. Sub Bagian Keuangan
d. Sub Bagian Perlengkapan
13
3. Bidang Perikanan Budidaya
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya,
dan mempunyai fungsi :
a. Pengembangan budidaya dan perbenihan
b. Pengembangan dan fasilitasi prasarana, sarana dan usaha
perikanan budidaya
c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang
perikanan budidaya
e. Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok
pembudidaya ikan
f. Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya
g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha budidaya laut dan
budidaya di lintas kabupaten/kota
h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha budidaya laut dan
budidaya di lintas kabupaten/kota
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
a. Seksi Produksi
b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan
4. Bidang Perikanan Tangkap
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap
serta mempunyai fungsi :
a. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
b. Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap
c. Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan
sarana perikanan tangkap
d. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan
e. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan
tangkap
14
f. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan;
g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha perikanan tangkap;
h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :
a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi
b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
c. Seksi Operasional Pelabuhan
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
Mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kelautan pesisir dan
pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya perikanan dan
kelautan serta mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas
bumi
b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
c. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
e. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan
rehabilitasi sumberdaya kelautan
f. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya
perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil
g. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri
atas :
a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
15
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Mempunyai tugas pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan serta mempunyai fungsi :
a. Penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan
b. Penyiapan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
c. Penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
dan kelautan
d. Penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
e. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan
f. Penyiapan kebijakan pemasaran hasil perikanan
g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran
b. Seksi Bina Mutu
c. Seksi Pelayanan Usaha
Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 23 Mei
2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
a. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP)
Surabaya
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi
mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT
PPMHP mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil
perikanan
16
- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil
perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengendalian Mutu
- Seksi Pengujian Mutu
b. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP)
Banyuwangi
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi
mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT
PPMHP mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil
perikanan
- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil
perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengendalian Mutu
- Seksi Pengujian Mutu
c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa
perikanan budidaya air payau. UPT PBAP mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya
air payau
17
- Pelaksanaan produksi budidaya ikan air payau
- Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan
secara laboratoris
- Pelaksanaan penyediaan benih ikan air payau
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBAP terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi
- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa
d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (PBAT) Umbulan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa
perikanan budidaya air tawar. UPT PBAT mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya
air tawar
- Pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya
budidaya ikan air tawar
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBAT terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi
- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa
e. UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Situbondo
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa
perikanan budidaya laut. UPT PBL mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya
laut
18
- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan laut
- Pelaksanaan penyediaan benih ikan laut
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBL terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi
- Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa
f. UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (PTPB) Kepanjen
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial perikanan budidaya.
UPT PTPB mempunyai fungsi :
- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya
- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial
perikanan budidaya
- Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan air tawar
- Pelaksanaan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air tawar
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PTPB terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pelatihan
- Seksi Operasional dan Pelayanan
g. UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan (PTPI) Probolinggo
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
kaji terap serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis
perikanan tangkap. UPT PTPI mempunyai fungsi :
- Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap
- Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial
perikanan tangkap
19
- Pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PTPI terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi
- Seksi Pelayanan Jasa
h. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Tamperan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan
pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi :
- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran
pelabuhan perikanan
- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan
pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PP Tamperan terdiri atas :
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Jasa Kepelabuhanan
- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
i. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Muncar
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan
pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi :
- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran
pelabuhan perikanan
20
- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan
pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PP Muncar terdiri atas :
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Jasa Kepelabuhanan
- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
j. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan
pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi :
- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran
pelabuhan perikanan
- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan
pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PP Mayangan terdiri atas :
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Jasa Kepelabuhanan
- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
k. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Bulu
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan
pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi :
21
- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran
pelabuhan perikanan
- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan
pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PP Bulu terdiri atas :
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Jasa Kepelabuhanan
- Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
l. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Bawean
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
pengelolaan pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan,
pengawasan serta konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan. UPT
Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean
mempunyai fungsi :
- Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran
pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta konservasi pesisir
dan laut
- Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan
kapal
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan
- Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan Bawean terdiri atas :
22
- Kepala UPT Pelabuhan Perikanan
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Operasional Pelabuhan
- Seksi Konservasi dan Pengawasan
B. Pelayanan SKPD
1. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, bahwa Urusan Pemerintah
terdiri atas urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintahan daerah provinsi mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah bertugas untuk
menyelenggarakan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pelayanan Publik di bidang perikanan dan Kelautan, dilakukan
dengan :
- Kaji terap Teknologi Periikanan dan Kelautan
- Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan;
- Pelayanan Fasilitasi Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu
Fasilitasi Pelabuhan Perikanan dan Prasarana Budidaya;
- Pelayanan Fasilitasi Usaha;
- Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian
mutu laboratorium,uji kualitas air, serta jasa usaha yang meliputi
penyewaan gedung/bangunan, peralatan serta pejualan
benih/bibit, yang telah dilakukan di 12 (Dua belas) UPT lingkup
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini
berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
23
oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai
berikut :
No. Uraian Target Th. 2015 Realisasi (s/d) Mei %
PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.184.024.000 6.293.520.254 56,27
I. RETRIBUSI DAERAH 11.164.024.000 6.242.748.186 A. Retribusi Jasa Usaha 11.164.024.000 6.242.748.186 44,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :
10.236.284.000 5.745.080.686
- Lahan, Bangunan, lain-lain 784.000.000 282.013.100 - Jasa Laboratorium 9.452.284.000 5.463.067.586
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah 927.740.000 497.667.500
B. Retribusi Perijinan Tertentu - - - Ijin Usaha Perikanan - -
II. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH
20.000.000 50.772.068
Pendapatan dari pengembalian belanja Hasil pengelolaan Dana Bergulir Pendapatan sewa Pendapatan denda atas
keterlambatan pelaksanaan Lain – lain penerimaan daerah
-
5.000.000 15.000.000
- -
12.643.550
-
5.087.100
491.868 19.906.000
J U M L A H 11.184.024.000 6.293.520.254 56,27
24
BAB III
TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
3.1. TUJUAN
Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur maka ditetapkanlah tujuan pembangunan
daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini
ditetapkan untuk memberi arah terhadap program / kegiatan SKPD secara
umum. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yaitu :
a. Tujuan : Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan
Sasaran : Meningkatnya kelas kelompok perikanan dan kelautan
b. Tujuan : Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan
kelautan
Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
c. Tujuan : Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan
kelautan
Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
d. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan
berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
25
3.2. STRATEGI PEMBANGUNAN
Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka sasaran strategis yang akan
dilaksanakan adalah :
a. Meningkatnya kelas kelompok perikanan dan kelautan
b. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
c. Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
d. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
e. Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang.
3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Adapun target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada tahun 2016
adalah sebagai berikut :
NO. URAIAN Target
Th. 2016
1. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik
kelas (%)
5,00
2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
1,50
3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
(%)
2,00
4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%) 10,00
5. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
(Rp. Triliun) 10,20
6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)
0,02
7. Pesentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem
terumbu karang (%) 0,002
3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memerlukan anggaran
sebesar Rp. 309.111.710.000,- untuk mendukung 10 (sepuluh)
program/ kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
4. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Pengawasan
26
5. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
10. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
Selain itu, penjabaran program ke dan kegiatan-kegiatan juga
memperhitungkan permasalahan sebagai berikut :
1) Terbatasnya kemampuan SDM perikanan dan kelautan
2) Kualitas dan kuantitas benih dan induk menurun, utamanya yang bernilai
ekonomis tinggi;
3) Harga pakan pabrikan tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi
tinggi;
4) Masih ada sarana dan prasarana pelabuhan yang belum dapat
dioperasionalkan secara optimal karena belum sempurna;
5) Terbatasnya kualitas dan kuantitas bahan baku;
6) Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan
oleh masyarakat.
Penjabaran masing-masing Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program direncanakan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 75.500.000.000,-
untuk mendukung kegiatan :
a. Program Anti Kemiskinan (APP) bidang perikanan sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
b. Optimalisasi UPTD bidang perikanan budidaya sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
c. Pengelolaan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 10.000.000.000,-
d. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya sebesar
Rp. 15.000.000.000,-
27
e. Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan sebesar
Rp. 1.200.000.000,-
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil sebesar
Rp. 13.000.000.000,-
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan sebesar
Rp. 14.500.000.000,-
h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo sebesar
Rp. 13.000.000.000,-
i. Fasilitasi pengembangan kawasan Agropolitan dibidang budidaya
perikanan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
j. Pembentukan dan pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan
berpotensi ekspor sebesar Rp. 300.000.000,-
k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan
Budidaya Kepanjen sebesar Rp. 5.500.000.000,-
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Dukungan dana yang direncanakan sebesar Rp. 168.000.000.000,-
digunakan untuk menunjang kegiatan :
a. Fasilitasi eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap sebesar
Rp. 15.000.000.000,-
b. Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
c. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar
Rp. 124.500.000.000,-
d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi
Penangkapan Ikan sebesar Rp. 3.500.000.000,-
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan
sebesar Rp. 6.000.000.000
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar sebesar
Rp. 6.000.000.000,-
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan
sebesar Rp. 6.000.000.000,-
28
h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu sebesar
Rp. 4.500.000.000,-
i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Konservasi
Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
Anggaran yang direncanakan guna mendukung program tersebut sebesar
Rp. 14.000.000.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan :
a. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan
kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya
perikanan dan kelautan sebesar Rp. 4.000.000.000
b. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan
budidaya perikanan sebesar Rp. 4.000.000.000
c. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan
perikanan tangkap sebesar Rp. 3.500.000.000,-
d. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka optimalisasi
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Rp. 2.500.000.000,-
4. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan
Pengawasan
Program tersebut rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,-
dengan rencana kegiatan :
a. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan
kelautan sebesar Rp. 3.000.000.000,-
b. Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar
Rp. 4.000.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program tersebut direncanakan mendapatkan alokasi dana sebesar
Rp. 9.500.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan :
a. Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan sebesar
Rp. 1.000.000.000
b. Pengembangan usaha perikanan dan kelautan sebesar
Rp. 1.000.000.000
29
c. Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam
dan luar negeri sebesar Rp. 3.000.000.000,-
d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan Surabaya sebesar Rp. 2.500.000.000,-
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan Banyuwangi sebesar Rp. 2.000.000.000,-
6. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Program ini direncanakan mendapatkan anggaran sebesar
Rp 5.000.000.000,- yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan
pemberdayaan usaha garam rakyat sebesar Rp. 5.000.000.000,-
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diusulkan mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 14.000.000.000,- yang berisi kegiatan pelaksanaan administrasi
perkantoran sebesar Rp. 14.000.000.000,-
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program tersebut alokasi dana direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,-
yang akan digunakanuntuk mendukung kegiatan :
a. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana sebesar
Rp. 5.500.000.000,-
b. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan saranan sebesar
Rp. 8.500.000.000
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program ini dialokasikan dana sebesar Rp. 611.710.000,- yang digunakan
untuk kegiatan :
a. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah sebesar
Rp. 400.000.000,-
b. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar Rp. 211.710.000,-
30
10. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Program ini dialokasikan dana sebesar Rp 1.500.000.000 yang digunakan
untuk kegiatan :
a. Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
b. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,-
c. Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem
informasi data sebesar Rp. 300.000.000,-
RENCANA KINERJA TAHUN 2016
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
2016 PROGRAM 2016 ANGGARAN 2016
1 Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan
1 Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan
1 Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas
5,0 % 1. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
Rp 14.000.000.000
2
Meningkatkan ketersediaan pangan
dari sektor perikanan dan kelautan
2
Meningkatnya produksi perikanan
dan kelautan
2 Persentase peningkatan produksi perikanan
tangkap
1,5 % 2. Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Rp 168.000.000.000
3 Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
2,0 % 3. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Rp 75.500.000.000
4 Persentase peningkatan produksi garam rakyat
10 % 4. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Rp 5.000.000.000
3
Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan
3
Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
5 Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
Rp 10,20 Trilun
5. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Rp 9.500.000.000
4 Mewujudkan
pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang
berkelanjutan
4 Meningkatnya
pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
6 Persentase penurunan
tingkat kerusakan ekosistem mangrove
0,02 % 6. Program
Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Rp 7.000.000.000
7 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
0,002 %
JUMLAH Rp 279.000.000.000
Lembar 1 dari 8
SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.05.0100.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
(%)
80% 14,000,000,000Rp APBD 100% 6,001,353,039Rp
Persentase pegawai
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
perkantoran (%)
80% 90%
Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan perkantoran
(%)
80% 100%
2.05.0100.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana yang layak
fungsi (%)
85% 14,000,000,000.0Rp APBD 100% 6,942,344,408Rp
Jumlah peralatan dan
kelengkapan sarana
yang tersedia (Unit)
12 unit 16 unit
Persentase pemenuhan
peralatan dan
kelengkapan sarana
SKPD (%)
85% 90%
2.05.0100.02.031 Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan sarana
dan Prasarana
Jumlah peralatan dan
kelengkapan sarana
yang terpelihara (Unit)
Jatim 12 unit 8,500,000,000Rp APBD 16 unit 2,942,344,408Rp a 1
2.05.0100.07 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Persentase
kelembagaan yang
layak fungsi (%)
Jatim 85% 611,710,000Rp APBD 100% 1,350,000,000Rp
Persentase kesesuaian
kelembagaan
pemerintah daerah
dengan aturan yang
berlaku (%)
85% 100%
Jumlah koordinasi dan
konsultasi (Kali)
130 kali 150 kali
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM (Orang)
400 orang 76 orang
Persentase pegawai
yang mengikuti
pendidikan formal/non-
formal sesuai dengan
jabatannya (%)
5% 5%
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Rp 4,000,000,000 a 1
1
2.05.0100.02.012 Penyediaan Peralatan
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Jatim Rp 5,500,000,000.0
14,000,000,000Rp 6,001,353,039Rp a2.05.0100.01.019 Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Jatim
500,000,000Rp a 1
1
2.05.0100.07.002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jatim 211,710,000Rp
400,000,000Rp 850,000,000Rp a
APBD
2.05.0100.07.001 Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Jatim
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
APBD
APBD
APBD
Lembar 2 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal (Orang)
10 orang 26 orang
2.05.0100.08 Program Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan (%)
100% 1,500,000,000Rp APBD 100% 3,345,896,961Rp
2.05.0100.08.001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan SKPD
yang tersusun
(Dokumen)
Jatim 5 dokumen 1,000,000,000Rp APBD 1 dokumen 1,815,000,000Rp a 1
Jumlah dokumen
pelaporan SKPD yang
tersusun (Dokumen)
3 dokumen 2 dokumen
Jumlah dokumen
evaluasi (hasil
pelaksanaan evaluasi
program/kegiatan) yang
tersusun (Dokumen)
2 dokumen 2 dokumen
Jumlah dokumen
pelaporan
keuangan/anggaran
(Dokumen)
1 dokumen 1 dokumen
Jumlah update
database SKPD
(Triwulan)
4 triwulan 4 triwulan
Jumlah aplikasi statistik
perikanan dan kelautan
(Aplikasi)
1 aplikasi 0 aplikasi
2.05.0100.20 Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Jumlah produksi
perikanan budidaya
(Ton)
1.077.540 ton 75,500,000,000Rp 1.282.594 ton 81,580,405,592Rp
Jumlah paket hibah
(Paket)
5 paket 8 paket
Jumlah pertemuan
(Kali)
2 kali 3 kali
Jumlah operasional
UPTD Perikanan
Budidaya (UPTD)
3 UPTD 3 UPTD
Jumlah pembangunan
dan rehabilitasi UPTD
Perikanan Budidaya
(UPTD)
3 UPTD 3 UPTD
Jumlah pertemuan /
sosialisasi (Kali)
32 kali 14 kaliAPBD
500,000,000Rp a 12.05.0100.07.002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jatim 211,710,000Rp APBD
605,000,000Rp a 1
1
2.05.0100.08.003 Penyusunan,
Pengembangan,
Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
Jatim 300,000,000Rp
200,000,000Rp 925,896,961Rp aAPBD
APBD
2.05.0100.08.002 Penyusunan Laporan
Hasil Pelaksanaan
Rencana Program dan
Anggaran
Jatim
3,025,000,000Rp a 1
2.05.0100.20.010 Optimalisasi UPTD
Bidang Perikanan
Budidaya
UPT Perikanan Budidaya
2.05.0100.20.009 Program Anti
Kemiskinan (APP)
Bidang Perikanan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
1,000,000,000Rp
10,000,000,000Rp 13,276,176,000Rp a 1
32,705,775,200Rp a 1
2.05.0100.20.044 Pengelolaan Produksi
Perikanan Budidaya
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
1,000,000,000Rp APBD
APBD
Lembar 3 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah paket hibah
(Paket)
228 paket 50 paket
Jumlah pembudidaya
ikan yang bersertifikat
(Orang)
950 orang 1.820 orang
Jumlah pembenih ikan
yang bersertifikat
(Orang)
50 orang 70 orang
Jumlah pertemuan
(Kali)
2 kali 6 kali
Jumlah fasilitasi sarana
budidaya di Instalasi
(Instalasi)
8 instalasi 8 instalasi
Jumlah paket hibah
(Paket)
210 paket 60 paket
Jumlah lokasi
monitoring peredaran
dan pemakaian obat
ikan, bahan kimia dan
kontaminan biologi
(Lokasi)
20 lokasi 6 lokasi
Jumlah lokasi
monitoring dan
pengendalian hama
penyakit ikan (Lokasi)
38 kab/kota 38 kab/kota
Jumlah pertemuan /
sosialisasi / temu
lapang (Kali)
16 kali 6 kali
Jumlah paket hibah
(Paket)
50 paket 8 paket
Jumlah operasional
UPTD (Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah pembinaan
pembudidaya ikan
(Lokasi)
3 lokasi 7 lokasi
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah lokasi
pembinaan
pembudidaya ikan
(Lokasi)
4 lokasi 8 lokasi
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah pembinaan
pembudidaya ikan
(Lokasi)
15 lokasi 15 lokasi
APBD10,000,000,000Rp 13,276,176,000Rp a 12.05.0100.20.044 Pengelolaan Produksi
Perikanan Budidaya
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
1,438,024,500Rp a 1
2.05.0100.20.047 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Budidaya Air Payau
Bangil
Kabupaten Pasuruan
1
2.05.0100.20.046 Pengelolaan Kesehatan
Ikan Budidaya dan
Lingkungan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu
1,200,000,000Rp
15,000,000,000Rp 11,037,414,300Rp a2.05.0100.20.045 Pengelolaan dan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Budidaya
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota APBD
APBD
APBD
4,198,700,000Rp a 1
2.05.0100.20.050 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Budidaya Air Laut
Situbondo
Kabupaten Situbondo
1
2.05.0100.20.048 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Budidaya Air Tawar
Umbulan
Kabupaten Pasuruan 14,500,000,000Rp
13,000,000,000Rp 6,553,360,000Rp a
APBD
APBD 113,000,000,000Rp 3,652,905,592Rp a
Lembar 4 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah paket hibah
(Paket)
18 paket 12 paket
Jumlah pertemuan
(Kali)
6 kali 2 kali
Jumlah paket hibah
(Paket)
12 paket 3 paket
Jumlah pertemuan
(Kali)
2 kali 1 kali
Jumlah pelatihan (Kali) 9 kali 5 kali
Jumlah operasional
UPTD (Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah pembinaan
pembudidaya ikan
(Lokasi)
4 lokasi 4 lokasi
2.05.0100.21 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Jumlah produksi
perikanan tangkap
(Ton)
411.443 ton 168,000,000,000Rp APBD 405.992 ton 121,889,103,039Rp
Jumlah paket hibah alat
tangkap/alat bantu
penangkapan ikan
(Paket)
93 paket 165 paket
Jumlah benih yang
ditebar di PUD (paket)
50 paket 50 paket
Jumlah benih yang
ditebar di laut (Paket)
4 paket 4 paket
Jumlah pertemuan
koordinasi/sosialisasi
(Kali)
14 kali 20 kali
Jumlah rumah ikan
(Paket)
5 paket 5 kali
Jumlah dokumen
statistik perikanan
tangkap (Dokumen)
1 dokumen 1 dokumen
Jumlah operasional
instalasi pelabuhan
perikanan (Instalasi)
7 instalasi 7 instalasi
1,815,000,000Rp a 1
2.05.0100.20.052 Pembentukan dan
Pengembangan Klaster
Komoditas Perikanan
Unggulan Berpotensi
Ekspor
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
2.05.0100.20.051 Fasilitasi Pengembangan
Kawasan Agropolitan di
Bidang Budidaya
Perikanan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu
1,000,000,000Rp APBD
APBD
3,273,050,000Rp a 1
1
2.05.0100.20.053 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pengembangan
Teknologi Perikanan
Budidaya Kepanjen
UPT PTPB Kabupaten Malang 5,500,000,000Rp
300,000,000Rp 605,000,000Rp a
APBD
19,965,000,000Rp a 1
2.05. 0100.21.021 Pengelolaan
Operasional Pelabuhan
Perikanan dan PPI
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
2.05. 0100.21.020 Fasilitasi, Eksploitasi dan
Aplikasi Teknologi
Perikanan Tangkap
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu
15,000,000,000Rp APBD
APBD 11,000,000,000Rp 7,302,103,039Rp a
Lembar 5 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah pertemuan
(Kali)
28 kali 21 kali
Jumlah pembangunan
pelabuhan perikanan
(Lokasi)
9 lokasi 4 lokasi
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
0 kali 7 kali
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah monitoring
pengembangan sarana
penangkapan ikan
(Lokasi)
3 lokasi 3 lokasi
Jumlah pemeliharaan
kapal dan mesin (Unit)
5 unit 5 unit
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
3 kali 5 kali
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (unit)
17 unit 1 unit
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
2 kali 5 kali
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 unit 1 unit
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
4 kali 5 kali
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 unit 1 unit
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan 12 bulan
2.05. 0100.21.021 Pengelolaan
Operasional Pelabuhan
Perikanan dan PPI
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
APBD
61,710,000,000Rp
2.05. 0100.21.026 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pengembangan
Teknologi Penangkapan
Ikan
UPT PTPI Probolinggo
1
2.05. 0100.21.022 Pengembangan Sarana
dan Prasarana Perikanan
Tangkap
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
124,500,000,000Rp
1,000,000,000Rp 7,302,103,039Rp a
APBD
APBD
11,374,000,000Rp a 1
2.05. 0100.21.029 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan
Muncar
UPT PP Muncar, Banyuwangi
1
2.05. 0100.21.028 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan
Mayangan
UPT PP Mayangan, Kota
Probolinggo
6,000,000,000Rp
3,500,000,000Rp 1,210,000,000Rp a
APBD
APBD 1
2.05. 0100.21.030 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan
Tamperan
UPT PP Tamperan, Pacitan 6,000,000,000Rp
6,000,000,000Rp 10,527,000,000Rp a
APBD 5,203,000,000Rp a 1
2.05. 0100.21.031 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan
Bulu
UPT PP Bulu, Tuban APBD 14,500,000,000Rp 4,598,000,000Rp a
Lembar 6 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
4 kali 5 kali
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 unit 1 unit
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
12 bulan -
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
4 kali -
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana yang
dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 unit -
2.05.0100.31 Program Peningkatan
Kapasitas Pelaku Usaha
Perikanan
Jumlah kelompok yang
terakses (Kelompok)
548 kelompok 14,000,000,000Rp 6.241 kelompok 15,730,000,000Rp
2.05.0100.31.001 Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan
Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan
Pengawasan
Sumberdaya Perikanan
dan Kelautan
Jumlah
pelatihan/bimtek (Kali)
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
69 kali 4,000,000,000Rp APBD 27 kali 3,932,500,000Rp a 1
2.05.0100.31.002 Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Jumlah
pelatihan/bimtek (Kali)
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
48 kali 4,000,000,000Rp APBD 34 kali 3,932,500,000Rp a 1
2.05.0100.31.003 Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Jumlah
pelatihan/bimtek (Kali)
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
34 kali 3,500,000,000Rp APBD 27 kali 3,932,500,000Rp a 1
c 1-2.05.0100.21.032 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan dan
Konservasi Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
Bawean
UPT PKSPK Bawean 1,500,000,000Rp APBD
2.05. 0100.21.031 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan
Bulu
UPT PP Bulu, Tuban APBD 14,500,000,000Rp 4,598,000,000Rp a
Lembar 7 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
2.05.0100.31.004 Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Optimalisasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
Jumlah
pelatihan/bimtek (Kali)
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
71 kali 2,500,000,000Rp APBD 25 kali 3,932,500,000Rp a 1
Jumlah rehabilitasi
mangrove (Ha)
45 Ha 40 Ha
Jumlah rehabilitasi
terumbu karang (Ha)
8 Ha 14 Ha
Jumlah kapal
pengawasan yang
beroperasional (Unit)
16 unit 16 unit
Jumlah poskamladu
yang beroperasional
(Lokasi)
15 lokasi 15 lokasi
Jumlah pengawasan
perairan dan usaha
perikanan (Kali)
29 kali 40 kali
Jumlah
pertemuan/sosialisasi/
pembinaan/ko
ordinasi (Kali)
25 kali 40 kali
Jumlah paket hibah
(Paket)
10 paket 20 paket
Jumlah lokasi
rehabilitasi mangrove
(Lokasi)
22 lokasi 22 lokasi
Jumlah lokasi
rehabilitasi terumbu
karang (Lokasi)
8 lokasi 8 lokasi
Jumlah dokumen
pemetaan/identifikasi/r
ancangan pergub
(Dokumen)
18 dokumen 18 dokumen
Jumlah paket hibah
(Paket)
10 paket 10 paket
Jumlah
pertemuan/sosialisasi/k
oordinasi (Kali)
26 kali 19 kali
2.05.0100.33 Program Peningkatan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Persentase nilai
tambah produk
perikanan (%)
10.20% 9,500,000,000Rp APBD 50.00% 24,200,000,000Rp
2.05.0100.32 Program
Pengembangan
Kelautan, Pesisir. Pulau-
Pulau Kecil dan
Pengawasan
2.05.0100.32.001 Pengelolaan
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya Perikanan
dan Kelautan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu
3,000,000,000Rp
7,000,000,000Rp 13,310,000,000Rp
APBD
APBD
a 1
2.05.0100.31.002 Pengelolaan Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten
Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang,
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo ,
Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep,
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban,
Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Pasuruan,
Kota Probolinggo, Kota Surabaya
APBD
6,050,000,000Rp
14,000,000,000Rp 7,260,000,000Rp a
Lembar 8 dari 8
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIFSUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJAPAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
JENIS KEGIATAN
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANCATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah
pertemuan/sosialisasi/s
tandarisasi/apresiasi
(Kali)
5 kali 12 kali
Jumlah paket hibah
(Paket)
19 paket 10 paket
2.05.0100.33.002 Pengembangan Usaha
Perikanan dan Kelautan
Jumlah
pertemuan/sosialisasi/s
tandarisasi/apresiasi
(Kali)
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
15 kali 1,000,000,000Rp APBD 30 kali 3,267,000,000Rp a 1
Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(Kali)
2 kali 10 kali
Jumlah pameran/gelar
produk perikanan
dalam dan luar negeri
(Kali)
24 kali 10 kali
2.05.0100.33.005 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pengendalian dan
Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Surabaya
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
UPT PPMHP Surabaya 12 bulan Rp 2,500,000,000 APBD 12 bulan Rp 7,260,000,000 a 1
2.05.0100.33.006 Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis
Pengendalian dan
Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Banyuwangi
Jumlah operasional UPT
(Bulan)
UPT PPMHP Banyuwangi 12 bulan 2,000,000,000Rp APBD 12 bulan 4,840,000,000Rp a 1
2.05.0100.34 Program Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat
Jumlah produksi garam
rakyat (Ton)
1.068.100 ton 5,000,000,000Rp APBD 1.010.270 ton 2,420,000,000Rp
Jumlah paket hibah
(Paket)
90 paket 4 kali
Jumlah pertemuan /
sosialisasi (Kali)
22 kali 60 paket
309,111,710,000.0Rp 276,769,103,039.0Rp
4,235,000,000Rp a
3,000,000,000Rp 4,598,000,000Rp a
2.05.0100.33.001 Pengembangan
Pengolahan dan
Jaminan Mutu Hasil
Perikanan
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota
APBD
APBD
1
JUMLAH
5,000,000,000Rp 2,420,000,000Rp a2.05.0100.34.001 Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban,
Kota Pasuruan, Kota Surabaya
12.05.0100.33.003 Penguatan dan
Pengembangan
Pemasaran Produk
Perikanan Dalam dan
Luar Negeri
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang,
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Probolinggo , Kabupaten
Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten
Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun,
11,000,000,000Rp
APBD