daftar isi - bpkp.go.id 2012 revisi... · daftar isi kata pengantar halaman i ringkasan eksekutif...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman

i

Ringkasan Eksekutif ii

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 1

C. Aspek Strategis 2

D. Kegiatan dan Layanan Produk 3

E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 4

F. Sistematika Penyajian 6

BAB II Rencana dan Perjanjian Kinerja 7

A. Rencana Strategis 2010-2014 7

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 18

Bab III Akuntabilitas Kinerja 22

A. Capaian Kinerja 22

B. Analisis Capaian Kinerja 25

Sasaran Strategis 1 25








Bab IV Penutup 60

Lampiran :

1.

2.

3.

4.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan

Target Tahun 2014

Capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2012

Perbandingan Realisasi Tahun 2012 dengan Tahun 2011 dan

Target Tahun 2014

5. Opini BPK atas LKPD Tahun 2011

6. Capaian Kinerja BUMD Tahun Buku 2011


i Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disampaikan sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja dan LAKIP. LAKIP berisi informasi mengenai keberhasilan maupun

kegagalan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan pelaksanaan program/kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 yang kemudian dijabarkan setiap

tahunnya dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin).

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun

2010 tersebut di atas, sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri PAN dan RB tentang Hasil

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c.q. BPKP, tanggal 30 November

2012, program dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dimodifikasi dengan menambah perspektif sasaran strategis beserta Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran.

Penyusunan LAKIP telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja

berupa Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan

(SIM MonevRKT) dan Sistim Akuntansi Instansi (SAI).

Kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat berguna sebagai

masukan bagi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Laporan ini kiranya juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang

obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja dan

pertanggungjawaban manajemen dalam mengemban tugas yang telah diamanatkan.

Yogyakarta, 22 Januari 2013

Kepala Perwakilan,

Condro Imantoro

NIP 19530922 197507 1 001


ii Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

encana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang telah disusun oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipergunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Renstra

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan

target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014.

Sebagaimana visi BPKP, visi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2012 adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan

Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpijak pada visi tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan membantu pemerintah dalam

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, serta mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mewujudkan visi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

mempunyai empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan

bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan

keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Dalam mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-

2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya

tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan

memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya

efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya

kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)

terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

presiden/pemerintah.

Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak

R


iii Ringkasan Eksekutif

lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30

November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran

strategis.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja tahun 2012 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012

merupakan kontribusi dari capaian 3 (tiga) program yaitu Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP, Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara – BPKP.

Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2012 secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Capaian Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Capaian Sasaran

1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapai 100%

2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar

87,50%

Tercapaia 100%

3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada

60% IPD dan terselenggaranaya GG pada 75%

BUMN/BUMD

Tercapai 100%

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda,

BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi menjadi 80%

Tercapai 100%

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tercapai 55,55%

6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%

Pemda

Tercapai 69,45%

7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan

sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar

100%

Tercapai 100%

8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan Tercapai 100%


iv Ringkasan Eksekutif

No Sasaran Strategis Capaian Sasaran

keputusan bagi pimpinan

Pengukuran capaian sasaran strategis dilakukan menggunakan indikator kinerja

utama (IKU) yang merepresentasikan peran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian

kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU dominan (yang paling

mempengaruhi capaian sasaran strategis) dari 35 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Pengukuran

dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang tidak mencapai target.

Realisasi capaian delapan sasaran strategis tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Ada dua IKU dominan yang merepresentasikan capaian sasaran strategis ini.

Realisasi tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Persentase IPP yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan.

Dalam tahun 2012 jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan

keuangan sebanyak 23 IPP tingkat wilayah (UAW) atau 100% dari 23 IPP tingkat

wilayah (UAW) yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

b. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP.

Dalam tahun 2012 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal

WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Terselenggaranya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%

Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh IKU dominan berupa “Persentase

temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang

ditindaklanjuti”. Pada tahun 2012 terdapat 6 saran/rekomendasi hasil audit

operasional PNBP yang telah ditindaklanjuti atau 85,71% dari jumlah

saran/rekomendasi sebanyak 7 saran/rekomendasi, capaian IKU ini sebesar 97,95%

dari target sebesar 87,50%.

3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%

BUMN/BUMD


v Ringkasan Eksekutif

Keberhasilan sasaran strategis ini diindikasikan oleh pencapaian dua IKU dominan

yaitu “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM” dan “Persentase

BUMN/BUMD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI. Dari hasil audit

pelayanan tahun 2012, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM

sebanyak 8 IPD atau 88,89% dari 9 IPD yang diaudit. Dibandingkan targetnya, maka

capaian IKU ini sebesar 148,15%. Sementara itu, jumlah BUMN/BUMD yang

dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI sebanyak 9 BUMN/BUMD atau 100% dari

target. Sehingga capaian IKU ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sebesar 80%

Pencapaian sasaran strategis ini diindikasikan oleh capaian IKU dominan berupa

“Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi”. Dalam

tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi kepada 12 kelompok

masyarakat atau tercapai 100% dari target, sehingga capaian IKU adalah 100%.

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Sasaran strategis ini dindikasikan oleh IKU dominan berupa “Persentase Pemda yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”. Capaian IKU diukur

berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP

sebanyak 4 Pemda atau 33,33% dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 12 Pemda.

Dibandingkan target sebesar 60% maka capaian IKU sebesar 55,56%.

6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan

kompeten pada 80% K/L/Pemda

Satu-satunya IKU yang mengindikasikan capaian sasaran strategis ini adalah

“Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” yang diukur dengan

jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA sebanyak lima Pemda atau

41,67% dari jumlah Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak dua belas Pemda. Dengan target 60%,

maka capaian IKU ini adalah sebesar 69,45%.

7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaan keuangan sebesar 100%

Dua IKU dominan yang menunjukkan capaian sasaran strategis ini terdiri dari

“Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisir” dan “Persentase kesesuaian


vi Ringkasan Eksekutif

laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

SAP”. IKU dominan pertama diukur dari jumlah rencana pengawasan yang terealisasi

dibandingkan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan. Jumlah rencana

pengawasan tahun 2012 yang terealisasi sebanyak 359 PP atau 90,43% dari

rencananya sebanyak 397 PP. Dengan target 90%, maka capaian IKU adalah

sebesar 100,48%. IKU dominan kedua diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat

terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan,

dan 80% apabila ada catatan. Hasil reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 tidak terdapat catatan dari

Inspektorat, sehingga tercapai 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 90%,

maka capaian IKU ini sebesar 125%.

8. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

IKU ini diukur dari jumlah sistem informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah

sistem informasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Realisasi IKU tahun 2012

sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau mencapai 100% dari target.

Selain pencapaian sasaran strategis tersebut, beberapa prestasi Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2012 adalah :

a. Menjadi juara umum lomba kehumasan BPKP tahun 2012 dengan memperoleh dua

kategori juara yaitu sebagai juara terbaik 1 kategori majalah internal dan juara terbaik

1 kategori pengelolaan website.

b. Menjadi juara dua lomba Adi Pakarti tahun 2012.

c. Menjadi tiga besar Satker dan SKPD teladan berprestasi lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai sasaran strategis tahun 2012

menggunakan dana sebesar Rp18.114.928.000,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar

Rp18.262.884.000,00.

Sebagian besar sasaran strategis tahun 2012 telah tercapai sesuai dengan target

yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja didorong oleh beberapa

faktor sebagai berikut:


vii Ringkasan Eksekutif

a. Komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders.

b. Kapabilitas, komitmen dan dedikasi dari pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Suasana kerja yang kondusif dengan sikap kebersamaan yang telah tumbuh dengan

baik diantara pegawai.

d. Kerjasama yang baik dari instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

serta stakeholder lainnya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih

belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja

yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang

akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk

meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang. Sebagai upaya peningkatan

kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan

langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-

langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.

b. Mengembangkan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi

Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara

efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko

operasional.

c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge based

management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif dalam

melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis

(penunjang).


1 Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012

guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan

akuntabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.

2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan

pengurusan barang milik/kekayaan negara.

3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.

4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis

dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah.

5) Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka

pelaksanaan good governance.

L


2 Bab I Pendahuluan

6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

7) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian

mutu pengawasan.

8) Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam rangka penyelenggaraan SPIP.

9) Memberikan sosialisasi dan asistensi pada instansi pemerintah pusat/ pemerintah

daerah, BUMD dan BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

10) Memberikan sosialisasi dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum (BLU).

11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

C. ASPEK STRATEGIS

1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012,

wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disamping

meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah pemerintah daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, juga meliputi 6 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu

Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap.

2. Peran Strategis Perwakilan BPKP

Peran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendukung

pemerintah dalam meningkatkan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang

berkualitas dan berkeadilan. Untuk mendukung berjalannya fungsi negara/pemerintah

tersebut, maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa memposisikan diri untuk lebih

memfokuskan dalam memberikan analisis-analisis kebijakan publik baik yang bersifat

makro (lingkup nasional) maupun yang bersifat mikro (kewilayahan), memberikan

dukungan sesuai keahlian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan check

and balance atas pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini perlu dilakukan

karena proses suatu pelayanan publik dimulai dari bagaimana pemerintah mendesain,

menetapkan, mengimplementasikan dan mencapai hasil dari kebijakan tersebut.

Kemampuan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

mendukung fungsi dan peran negara dalam memberikan pelayanan publik


3 Bab I Pendahuluan

membutuhkan adanya peningkatan pemahaman dari pejabat fungsional auditor

mengenai konsep palayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya,

negara/pemerintah membutuhkan informasi-informasi yang dapat membantu dalam

mendesain, menetapkan, mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja

kebijakannya. Oleh karena itu, setiap pejabat fungsional auditor harus memfokuskan

diri pada pemahaman dan penguasaan atas pelayanan publik, harus mampu

melakukan analisis kebijakan, harus mampu menjadi agen perubahan (change agent)

dari setiap perkembangan pelayanan publik, harus mampu menjalankan peran

sebagai konsultan untuk membantu setiap instansi pemerintah dalam menerapkan

SPIP sebagai bagian integral dalam proses pelayanan publik, dan tetap menjalankan

peran sebagai auditor untuk mengefektifkan fungsi check and balance.

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa sebagai bagian organisasi BPKP berperan penting

dalam mendukung BPKP mencapai visinya sebagai ““AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn yyaanngg RReessppoonnssiiff,,

IInntteerraakkttiiff,, ddaann TTeerrppeerrccaayyaa,, uunnttuukk MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa yyaanngg

BBeerrkkuuaalliittaass..”” BPKP sebagai auditor presiden yang bersifat proaktif merupakan resultan

dari daya antisipasi, responsi, dan persuasi untuk menciptakan iklim kerja partisipatoris

yang tentunya akan menjadi kunci bagi peningkatan peran BPKP. Untuk mencapai visi

tersebut, BPKP perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada yaitu sumber daya

manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana secara optimal, efisien dan efektif.

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta

penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, wajib meningkatkan peran dalam mendukung BPKP

melaksanakan misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengawasan

intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP dengan produk layanan

meliputi :

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektor

2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

3. Pengawasan atas penugasan presiden


4 Bab I Pendahuluan

4. Pendampingan Reviu LKPP/LKPD

5. Pengawasan penerimaan negara

6. Pengawasan PHLN

7. Assessment, Evaluasi GCG, KPI, Manajemen Risiko

8. Pengawasan Investigatif

9. Bimbingan teknis dan pengembangan sistem pelaporan keuangan

10. Sosialisasi SPIP

11. Diklat SPIP

12. Bimbingan teknis SPIP

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan

Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan adalah Perwakilan BPKP yang berkedudukan di Yogyakarta dan

dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :

Bagian Tata Usaha

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bidang Akuntan Negara

Bidang Investigasi

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia per 31 Desember 2012 sebanyak 152 orang,

berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Jabatan Jumlah

Struktural 10 orang

Fungsional Auditor 104 orang

Fungsional Arsiparis - orang

Fungsional Analis Kepegawaian 1 orang

Fungsional Umum 35 orang


5 Bab I Pendahuluan

Jenis Jabatan Jumlah

Pranata Komputer 2 orang

Total 152 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat dirinci sebagai

berikut:

Jenjang Pendidikan Jumlah

Pasca Sarjana 9 orang

Sarjana/Diploma IV 75 orang

Diploma III 40 orang

Diploma I - orang

SLTA 25 orang

SLTP 1 orang

SD 2 orang

Total 152 orang

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2011 sebanyak 160 orang,

jumlah pegawai per 31 Desember 2012 berkurang sebanyak 8 orang disebabkan

adanya pegawai yang pensiun selama tahun 2012 sebanyak 3 orang, mutasi

keluar/dipindahkan ke unit lain sebanyak 13 orang, dan mutasi masuk dari unit lain

sebanyak 7 orang.

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

anggaran 2012 dibiayai dari DIPA Tahun 2012 dan dari dana yang disediakan oleh pihak

ketiga. Jumlah anggaran selama tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp18.262.884.635,00

sedangkan realisasinya mencapai Rp18.114.928.826,00 atau 99,19% dari anggaran.

Rincian anggaran dan realisasi keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:

URAIAN Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

Bagian Anggaran BPKP (DIPA) 16.906.475.000,00 16.758.519.191,00 99,12

Di luar Bagian Anggaran BPKP 1.356.409.635,00 1.356.409.635,00 100,00

Jumlah 18.262.884.635,00 18.114.928.826,00 99,19


6 Bab I Pendahuluan

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2012 sebagai berikut :

NO URAIAN Per 31 Des 2012

(Rp)

Per 31 Des 2011

(Rp)

%Naik/

(Turun)

1 Tanah 30.030.260.000 30.030.260.000 -

2 Peralatan dan Mesin 11.620.041.272 11.306.859.072 2,76

3 Gedung dan Bangunan 20.448.905.888 20.269.201.888 0,88

4 Aset tetap lainnya 141.001.981 124.201.981 13,52

5 Konstruksi Dlm Pengerjaan - - -

Jumlah 62.240.209.141 61.730.522.941 0,82

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 terdiri dari empat bab.

Bab I Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penyusunan Lakip, tugas

dan fungsi, aspek strategis, gambaran kegiatan dan produk layanan, serta struktur

organisasi dan sumber daya.

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang Rencana Strategis

tahun 2010 - 2014 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis

dijelaskan tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, serta

program dan kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis dan

indikator kinerja utama beserta analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja

dijelaskan mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja utama, realisasi capaian,

hambatan tidak tercapainya atau dukungan tercapainya target, perbandingan realisasi

indikator kinerja utama tahun 2012 dengan tahun 2011, dan perbandingan realisasi

indikator kinerja utama tahun 2012 dengan target indikator kinerja utama pada akhir

periode Renstra tahun 2014.


7 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II

RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

ebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang

ditetapkan oleh BPKP. Program pada Renstra BPKP periode 2010-1014 telah

diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan

restrukturisasi program tersebut, program-program BPKP meliputi satu program teknis

yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program generik yaitu

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP, serta

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP

melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator

Kinerja Utama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, sehingga sejak tahun 2012 dapat disajikan akuntabilitas pencapaian

sasaran strategis. Perubahan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012.

Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam

perspektif masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat

dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Penyusunan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan

dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program

dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

S



fungsinya. Renstra-KL merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus

sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah.

Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

visi :

Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor

Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi,

baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan

oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak

lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan

perannya, Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap

terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah di wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.

Bersifat interaktif yang mengandung makna bahwa Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan

stakeholders di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengertian tersebut maka

komunikasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

stakeholders haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus membuka saluran-saluran komunikasi

yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan

perannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi

bagi para auditor Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan

sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang

pengawasan.



Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan dalam

visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki integritas yang tinggi yang didukung

profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja

yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di wilayah Daerah


Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan

keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu,

pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke bukti

dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara di

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan

seluruh rakyat Indonesia dan rakyat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu

akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban

keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi

yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai

pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.

Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa

yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan

kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.

2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/pemerintah.



Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk

membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan

kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan

nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan

consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan

masukan bagi Presiden/ Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja

pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Dalam misi pertama ini juga termasuk kegiatan dalam rangka membantu aparat

penegak hukum dan pemerintah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah

dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian

keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara.

Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam memperkuat dan menunjang efektivitas SPI atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian,

Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.

Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan

penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi

pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun

2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang

langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan

tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan

suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga

Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP

pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.



Misi ketiga adalah misi pengimbang bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak

mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja

sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis

diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban

atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi

nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan

kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Presiden di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan

Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President

Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali

(control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan

keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis web, on-line,

dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh

(integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini

Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-

time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan

antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah

ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan-tujuan strategis dikaitkan dengan misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus

yang merugikan keuangan negara

4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten



6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/Pemerintah.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan

berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan

penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling

lama satu tahun. Adapun sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD;

b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50%;

c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% IPD dan

terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD;

d. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;

e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda;

f. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten pada 80% Pemda;

g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaan keuangan sebesar 100%; dan

h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. IKU Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diletakkan pada perspektif manfaat baik yang

bersifat outward looking maupun inward looking. Perspektif pertama, outward looking yaitu

perpektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal. Sedangkan perspektif kedua,

inward looking yaitu perspektif manfaat bagi stakeholders internal BPKP.

Penetapan indikator kinerja utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan

sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator



kinerja utama digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan

keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Tabel 2.1. di bawah ini menyajikan indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya

kualitas

akuntabilitas

keuangan negara

1. Meningkatnya

kualitas 95%

LKKL dan 95%

LKPD

Persentase IPP yang mendapat pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan

Persentase IPD yang laporan keuangannya

memperoleh opini minimal WDP

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN

yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang

disampaikan ke BPKP Pusat

Persentase hasil pengawasan atas permintaan

presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat


stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan

keputusan oleh stakeholders

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi

2. Tercapainya

optimalisasi

penerimaan

negara sebesar

87,50%

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi

penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Persentase laporan pengawasan BUN yang

disampaikan tepat waktu

2. Meningkatnya tata

pemerintahan yang

baik

1. Terselenggaranya

SPM pada 60%

IPD dan

terselenggaranya

GG pada 75%

BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan

sesuai Standar Pelayanan Minimal

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan

sosialisasi/asistensi GCG/KPI

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

3. Terciptanya iklim

yang mencegah

kecurangan dan

1. Meningkatkan

kesadaran dan

keterlibatan

Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi

Program Anti Korupsi

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko




memudahkan

pengungkapan kasus

yang merugikan

keuangan negara

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD

dalam upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi menjadi

80%

fraud yang mendapatkan

sosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang

dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Persentase pelaksanaan penugasan audit HKP,

Eskalasi, dan Klaim

Persentase pelaksanaan audit investigasi,

perhitungan kerugian negara, dan pemberian

keterangan ahli

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh

instansi berwenang

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai

standar

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

4. Terciptanya

efektivitas

penyelenggaraan

SPIP

1. Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

di 70%

K/L/Pemda

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi

penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem

Pengendalian Intern

5. Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan intern

pemerintah yang

profesional dan

kompeten

1. Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan

intern pemerintah

yang profesional

dan kompeten

pada 80% Pemda

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

penerapan JFA

2. Meningkatnya

efektivitas

perencanaan

pengawasan

sebesar 90% dan

kualitas

pengelolaan

keuangan

sebesar 100%

Persentase jumlah rencana pengawasan yang

terealisasi

Persentase kesesuaian laporan keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan SAP

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap

layanan kepegawaian

Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam

DIPA


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas




pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

Persentase pemanfaatan asset



layanan sarpras

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit

Inspektorat

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan

atau diassessment tata kelola APIP

6. Terselenggaranya

sistem dukungan

pengambilan

keputusan yang

andal bagi

presiden/pemerintah

1. Terselenggaranya

100% sistem

dukungan

pengambilan

keputusan bagi

pimpinan

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara

efektif

Program dan Kegiatan

Kebijakan dan program serta kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan

pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan

peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan dan program yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan

negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing

House, dan Check and Balance.

Penyusunan program dan kegiatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta 2010-2014 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP

2010-2014 yang berpedoman pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang

diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai

instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program



teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang

menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal),

sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa

organisasi eselon I A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan

aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas

dan Renstra BPKP 2010-2014, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta 2010-2014 berisi 3 program sebagai berikut:

1. Program Teknis : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan

anggaran sebesar Rp5.176.191.000,00

2. Program Generik

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

dengan anggaran sebesar Rp12.791.693.000,00

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP dengan

anggaran sebesar Rp295.000.000,00

Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2

yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran strategis tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

Program Sasaran Strategis Kegiatan

1.

Program

Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern

1. Meningkatnya

kualitas 95%

LKKL dan 95%

LKPD

Pendampingan reviu terhadap LKKL/LKPD

Pendampingan penyusunan LKKL/LKPD

Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis penyusunan

APBD, asistensi SAKD, dan asistensi SIMDA pada

Pemda

Audit keuangan proyek PHLN

Audit kinerja PPIP

Quality Assurance pelaksananaan Audit PNPM




Pemerintah

Mandiri

Evaluasi Penyerapan Anggaran

Verifikasi lokasi dan alokasi dana BLM PNPM

Mandiri Perkotaan

Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit

BPK RI

Pendampingan penyusunan LK BUMD

2. Tercapainya

optimalisasi

penerimaan

negara sebesar

87,50%

Audit PNBP

Evaluasi penyerapan anggaran

3. Terselenggaranya

SPM pada 60%

IPD dan

terselenggaranya

GG pada 75%

BUMN/BUMD

Supervisi/pengamatan atas pelayanan publik

Audit kinerja pelayanan

Bimtek SAK ETAP pada PDAM

Asistensi implementasi SIA pada PDAM

Penyusunan profil BUMD

4. Meningkatkan

kesadaran dan

keterlibatan

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD

dalam upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi menjadi

80%

Sosialisasi Program Anti Korupsi

Sosialisasi/asistensi FCP

Audit Investigatif

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Pemberian Keterangan Ahli

Kajian peraturan yang berpotensi TPK

Audit penyesuaian harga dan klaim

Penyelesaian hambatan pembangunan

5. Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

di 60%

K/L/Pemda

Sosialisai SPIP

Bimtek perbaikan pelaksanaan SPIP

Monitoring perbaikan pelaksanaan SPIP

Pendampingan riviu pelaksanaan SPIP

2. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

BPKP dan Program

Peningkatan Sarana

6. Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan

intern pemerintah

yang profesional

dan kompeten

Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA

Sosialisasi dan bimtek penerapan APIP

Evaluasi penerapan tata kelola APIP




dan Prasarana

Aparatur Negara

BPKP

pada 80% Pemda

7. Meningkatnya

efektivitas

perencanaan

pengawasan

sebesar 90% dan

kualitas

pengelolaan

keuangan

sebesar 100%

Penyusunan rencana dan laporan hasil pengawasan

Pengelolaan kepegawaian

Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi

pemerintah

Pengelolaan sarana dan prasarana

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu

dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja (Tapkin) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan BPKP untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian

realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai

keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Penetapan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2012 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target dan anggaran.

Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja

utama yang bersifat outcome.

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang memuat 35 indikator kinerja utama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target

1. Meningkatnya

kualitas 95%

LKKL dan 95%

Persentase IPP yang mendapat pendampingan


% 80

Persentase IPD yang laporan keuangannya % 100




LKPD


Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN

yang memperoleh opini dukungan Wajar

% 100

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang

disampaikan ke BPKP Pusat

% 100


presiden yang disampaikan ke BPKP Pusat

% 100




% 80

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan


% 44,44

2. Tercapainya

optimalisasi

penerimaan

negara sebesar

87,50%

Persentase hasil pengawasan optimalisasi

penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

% 85,00

Persentase laporan pengawasan BUN yang


% 87,50

3. Terselenggaranya

SPM pada 60%

IPD dan

terselenggaranya

GG pada 75%

BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan


% 60

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan


% 100

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100

4. Meningkatkan

kesadaran dan

keterlibatan

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD

dalam upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi menjadi

80%

Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi

Program Anti Korupsi

Pokmas 12

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko


sosialisai/DA/asistensi/evaluasi FCP

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

8

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang

dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

2

Persentase pelaksanaan penugasan audit HKP,

Eskalasi, dan Klaim

% 80

Persentase pelaksanaan audit investigasi,

perhitungan kerugian negara, dan pemberian

keterangan ahli

% 80

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh

instansi berwenang

% 80

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai % 100




standar

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100

5. Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

di 60%

K/L/Pemda

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 60

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi

penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008

Pemda 6

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem

Pengendalian Intern

Pemda 6

6. Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan

intern pemerintah

yang profesional

dan kompeten

pada 80% Pemda

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

penerapan JFA

% 60

7. Meningkatnya

efektivitas

perencanaan

pengawasan

sebesar 90% dan

kualitas

pengelolaan

keuangan

sebesar 100%

Persentase jumlah rencana pengawasan yang

terealisasi

% 90

Persentase kesesuaian laporan keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan SAP

% 100



layanan kepegawaian

Skala

Likert

1 sd 10

7,30

Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam

DIPA

% 100


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas pencairan

anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Skala

Likert

1 sd 10

7,30

Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta di media massa

Kali 24

Persentase pemanfaatan asset % 100



layanan sarpras

Skala

Likert

1 sd 10

7,30

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit

Inspektorat

% 100

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan


Instansi 6

8. Terselenggaranya Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara Sistem 10




100% sistem

dukungan

pengambilan

keputusan bagi

pimpinan

efektif


22 Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

kuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2012 diketahui berdasarkan hasil dari pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan

target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2012. Ketentuan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP menitikberatkan pada

pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyempurnakan rumusan sasaran strategis

dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai

signifikan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU

dominan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan

analisis yang lebih mendalam terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui

faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2013

dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).

Untuk menghindari distorsi perhitungan, pengukuran capaian sasaran strategis dihitung

berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan.

Hasil pengukuran terhadap 35 IKU Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2012 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara

ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tampak pada Tabel

3.1 berikut ini.

Aa



Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan

Laporan Keuangan

% 80 100 125,00

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini

minimal WDP

% 100 100 100

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang

memperoleh opini dukungan Wajar

% 100 100 100

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke

Pusat

% 100 88,24 88,24

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang

disampaikan ke Pusat

% 100 92,86 92,86

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang

dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

% 80 52,00 65,00

7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan


% 44,44 55,56 125,02

Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

8 Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan

negara/daerah yang ditindaklanjuti

% 85 85,71 100,84

9 Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu % 87,50 89,87 102,71

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik

Sasaran Strategis 2.1 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar

Pelayanan Minimal

% 60 88,89 148,15

11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi

GCG/KPI

% 100 100 100

12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 100

Tujuan Strategis 3 : Terciptanya Iklaim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan

Keuangan Negara

Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program

Anti Korupsi

Pokmas 12 12 100

14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang

mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

8 8 100

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian

peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

2 3 150

16 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian

harga

% 80 100 125



No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA % 80 103,33 128,79

18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi

berwenang

% 80 66,67 83,34

19 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar % 100 100 100

20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 100 100 100

Tujuan 4 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP

Nomor 60 Tahun 2008

% 60 33,33 55,56

22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP

sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda 6 6 100

23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian

Intern

Pemda 6 5 83,33

Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%

Pemda

24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA % 60 41,67 69,45

Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan

sebesar 100%

25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang

terealisasi

% 90 90,43 100,48

26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP

dengan SAP

% 100 100 100

27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan

kepegawaian

Skala

likert

1 sd 10

7,30 7,41 101,51

28 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA % 100 100 100

29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran

yang diajukan sesuai prosedur

Skala

likert

1 sd 10

7,30 7,38 101,10

30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Kali 24 33 137,50

31 Persentase pemanfaatan asset % 100 100 100

32 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Skala

likert

1 sd 10

7,30 7,68 105,21

33 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat % 100 100 100

34 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-

assessment tata kelola APIP

Instansi 6 6 100

Tujuan Strategis 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah

Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

35 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Sistem 10 10 100



Uraian lebih lengkap tentang capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi

anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khusunya

terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis

juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja

sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang enam sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir

masa Renstra, disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

terus mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dengan berbagai upaya strategis yang dilaksanakan. Di antaranya

dengan komunikasi yang intensif dengan para mitra kerja dalam rangka pelaksanaan

pendampingan penyusunan atau reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh

K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat disusun sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh

dari BPK RI minimal WDP.

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” diindikasikan oleh

dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan K/L/D.

Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan

dengan tahun 2011 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2

berikut ini.



Tabel 3.2

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

No Indikator Kinerja Satu

an

Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan


% 75,56 100 24,44 95 105,26

2 Persentase IPD yang laporan keuangannya


% 100 100 0 100 100

3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek

PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

% 100 100 0 100 100

4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral

yang disampaikan ke Pusat

% 85,71 88,24 2,53 95 92,88

5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan

presiden yang disampaikan ke Pusat

% 100 92,86 (7,14) 95 97,75

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan



% 100 52,00 (48,00) 95 54,74

7 Persentase BUMD yang mendapat

pendampingan penyelenggaraan akuntansi

% 52,77 55,56 2,79 75 74,08

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana pada

Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 telah tercapai

100%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 84,09%. Uraian

masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertekad mendorong

peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. Hal tersebut ditunjukkan

dengan menetapkan salah satu IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 1

berupa “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan

Keuangan” dengan target sebesar 80%.” Penetapan IKU tersebut dimaksudkan agar

dapat membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil

pendampingan penyusunan laporan keuangan berkontribusi menentukan kualitas dari

laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh BPK RI.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal

tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

dibandingkan dengan target dalam PKPT.



Dalam tahun 2012 jumlah IPP tingkat wilayah (UAW) yang mendapat pendampingan

dalam penyusunan laporan keuangan sebanyak 23 IPP atau 100% dari jumlah IPP

yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan target sebesar 80%, maka capaian IKU ini adalah sebesar

125%. Keberhasilan dalam mencapai target, menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berperan secara signifikan dalam

mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Tujuan 1).

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi IKU tahun 2012 mengalami

kenaikan dan memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 95%.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp203.450.000,00 atau

99,90% dari anggarannya sebesar Rp203.650.000,00 dan dengan SDM sebanyak 808

OH atau 82,28% dari rencananya sebanyak 982 OH.

2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sama halnya dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertekad mendorong peningkatan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah dengan menetapkan IKU dominan kedua berupa

“Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”.

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan

keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang

diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam tahun 2012 jumlah IPD yang laporan keuangannya mendapat opini minimal

WDP sebanyak 12 pemda atau 100% dari 12 pemda yang diasistensi oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target sebesar

100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 100%. Peroleh opini LKPD di wilayah

kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada tabel 3.3 di

bawah ini.



Tabel 3.3

Perkembangan Opini LKPD

No Opini Jumlah LKPD

2012 2011

1 Wajar Tanpa Pengecualian 4 3

2 Wajar Dengan Pengecualian 8 9

3 Tidak Wajar - -

4 Tidak Memberi Pendapat - -

Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2012 sama dengan realisasi tahun 2011 dan

telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.


97,90% dari anggarannya sebesar Rp213.950.000,00 dan dengan SDM sebanyak

2.480 OH atau 95,72% dari rencananya sebanyak 2.591 OH.

3. Persentase jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU dominan selanjutnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase

jumlah laporan keuangan PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” dengan

target sebesar 100%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah

laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dengan

jumlah laporan keuangan proyek PHLN.

Pada tahun 2012 realisasi IKU ini sebanyak 47 laporan atau 100% dari seluruh laporan

keuangan proyek PHLN. Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka

capaian IKU ini adalah sebesar 100%.


memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.






4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) memberikan mandat

kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Untuk melaksanakan

mandat tersebut dan sekaligus mencapai sasaran strategis 1, Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Persentase Hasil

Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke BPKP Pusat” dengan target

sebesar 100%. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan hasil

pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke BPKP Pusat dengan jumlah target yang

ditetapkan oleh BPKP Pusat.

Pada tahun 2012, realisasi laporan hasil pengawasan lintas sektor yang diserahkan ke

BPKP Pusat sebanyak 30 laporan atau 88,24% dari target sebanyak 43 laporan.

Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah sebesar

88,24%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi IKU tahun 2012

mengalami kenaikan dan mendekati pemenuhan target yang akan dicapai pada tahun

2014 sebesar 95%.




5. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP

Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2) juga memberikan

mandat kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara atas permintaan Presiden. Dalam melaksanaan mandat tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa

“Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke BPKP

Pusat” dengan target 100%. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi

jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan target yang

ditetapkan oleh BPKP Pusat.

Dalam tahun 2012 telah diterbitkan dan dikirim laporan hasil pengawasan atas

permintaan presiden sebanyak 13 laporan atau 92,86% dari target sebanyak 14



laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU ini adalah

sebesar 92,86%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, realisasi IKU tahun 2012 mengalami

penurunan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar

95%.




6. Persentasi Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan

Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders

IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 1 berupa “Persentase Hasil

Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan

Keputusan oleh Stakeholders” dengan target sebesar 80%. Pengukuran capaian IKU

ini berupa persentase laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL dalam KM4.

Dalam tahun 2012 telah diterbitkan laporan hasil pengawasan atas permintaan

presiden dan dikirim secara tepat waktu sebanyak 13 laporan atau 52% dari target

sebanyak 24 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 80%, maka capaian IKU ini

adalah sebesar 65,00%.


penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar

95%.




7. Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi

Secara periodik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta

dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Keterbatasan

sumber daya pada sebagian besar BUMD, mendorong Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan aktif dalam pendampingan penyusunan

Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Upaya pendampingan tersebut dianggap mendukung pencapaian sasaran strategis 1



dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan

Akuntansi”.

IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang mendapat pendampingan

penyelenggaraan akuntansi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan.

Dalam tahun 2012 sebanyak 20 BUMD telah dilakukan pendampingan

penyelenggaraan akuntansi atau 55,56% dari jumlah BUMD. Dibandingkan dengan

target IKU sebesar 44,44%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 125,02%.

Terlampauinya target menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta telah berperan aktif meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMD di

wilayah kerja Perwakilan. Hasilnya terlihat dari perolehan opini WTP atas Laporan

Keuangan sebagian besar BUMD di wilayah kerja Perwakilan sebagaimana disajikan

pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Perkembangan Opini LK BUMD

No Opini Jumlah BUMD

2011 2010

1 Wajar Tanpa Pengecualian 13 13

2 Wajar Dengan Pengecualian - -

3 Tidak Wajar - -

4 Tidak Memberi Pendapat - -


kenaikan dan mendekati pemenuhan target yang akan dicapai pada tahun 2014

sebesar 75 %.






Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah

sebesar 87,50%

Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan efektif, pemerintah sangat

membutuhkan dukungan dana yang cukup. Melalui sasaran strategis ini, Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendorong peningkatan penerimaan

negara/daerah. Upaya yang dilaksanakan berupa pendampingan OPAD pada pemerintah

daerah dan audit operasional PNBP pada beberapa UPT PNBP.

Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”

diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan optimalisasi

penerimaan negara/daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan


berikut ini.

Tabel 3.5



an

Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase temuan hasil pengawasan

optimalisasi penerimaan negara/daerah yang

ditindaklanjuti

% 100 85,71 (14,29) 90 95,23

2 Persentase laporan pengawasan BUN


% 76,98 89,87 12,89 95 94,60


Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 hanya tercapai

97,95%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 87,79%.

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

8. Persentase Temuan Hasil Pengawasan Optimalisasi penerimaan negara/daerah yang

ditindaklanjuti

IKU ini merupakan IKU dominan dalam mencapai sasaran strategis 2 yang diukur

dengan membandingkan jumlah tindak lanjut atas saran/rekomendasi dengan jumlah

saran/rekomendasi hasil audit OPN/OPAD.



Dalam tahun 2012 sebanyak 6 saran/rekomendasi hasil pengawasan OPN/OPAD

telah ditindaklanjuti atau 85,71% dari total saran/rekomendasi. Dibandingkan dengan

target IKU sebesar 87,50%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 97,95%.

Belum tercapainya target disebabkan kurangnya perhatian pihak auditan dalam

menindaklanjuti saran/rekomendasi.



90%.




9. Persentase laporan hasil pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

IKU lainnya dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah “Persentase laporan hasil

pengawasan BUN yang disampaikan tepat waktu”. Indikator tepat waktu dirasa

penting untuk memberikan penekanan tentang nilai manfaat dari informasi yang

disampaikan dalam laporan hasil pengawasan tergantung pada ketepatannya dalam

penyampaian informasi kepada pihak-pihak berkepentingan. IKU ini diukur dengan

membandingkan realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat

waktu dengan jumlah jumlah laporan hasil pengawasan BUN.

Dalam tahun 2012 realisasi laporan hasil pengawasan BUN yang disampaikan tepat

waktu sebanyak 71 laporan atau 89,87% dari total realisasi laporan hasil pengawasan

BUN. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 87,50%, maka capaian kinerja IKU ini



kenaikan dan mendekati pemenuhan target yang akan dicapai pada tahun 2014

sebesar 95%.






Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD

dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, pemerintah dan pemerintah daerah

menyusun suatu standar yang disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sementara itu,

BUMN/BUMD wajib menyelenggarakan prinsip tata kelola yang baik (good governance)

dalam upaya mencapai sasaran usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi

stakeholders. Sejalan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta terpanggil untuk mendorong segera terwujudnya pelaksanaan standar

pelayanan minimal pada pemerintah daerah dan good governance pada BUMN/BUMD

dengan menetapkan sasaran strategis 3 berupa “Terselenggaranya SPM pada 60% IPD

dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis 3 ini diindikasikan

oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar pelayanan

minimal dan good governance. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan


berikut ini.

Tabel 3.6



an

Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan


% 57,14 88,89 31,75 60 148,15

2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan


% 100 100 0 100 100

3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % 100 100 0 100 100


Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 belum mencapai

target sebesar 60%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar

116,05%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:



10. Persentase IPD yang melaksanaan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

IKU dominan pertama dalam mencapai sasaran strategis 3 ini mengukur sejauhmana

IPD telah menerapkan SPM dalam pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SPM

tersebut dicerminkan dari hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor BPKP atas

capaian pelaksanaan SPM yang dilaporkan oleh IPD. Suatu IPD dikategorikan telah

melaksanakan SPM apabila capaian penerapan SPM sebesar 70% atau lebih.

Keberhasilan capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah IPD yang telah

melaksanakan SPM dengan jumlah IPD yang dilakukan audit kinerja pelayanan.

Dalam tahun 2012 sebanyak 9 IPD telah melaksanakan SPM atau 88,89% dari 9 IPD

yang dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 60%, maka

capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 148,15%.


kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar

60%.



858 OH atau 99,08% dari rencananya sebanyak 866 OH.

11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

IKU dominan berikutnya dalam rangka mencapai sasaran strategis 3 adalah

“Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. Semakin

banyak BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI diharapkan

semakin baik penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan

BUMN/D/BLU/D. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan membandingkan

jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI

dengan target PKPT.

Dalam tahun 2012 sebanyak 9 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telah

dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI. Dibandingkan dengan target IKU

sebesar 100%, maka capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.








12. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja

IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” merupakan IKU lainnya dalam

mencapai sasaran strategis 3 yang capaiannya diukur dari jumlah BUMN/D/BLU/D

yang dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT.

Dalam tahun 2012 sebanyak 14 BUMN/D/BLU/D atau 100% dari target PKPT telah

dilakukan audit kinerja. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 100%, maka

capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 100%.

Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2012 sama dengan realisasi tahun 2011 telah





Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Tahun 2012 mewajibkan para Menteri dan seluruh kepala lembaga tinggi negara,

termasuk lembaga pemerintah non kementerian untuk mengambil langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal

tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran

strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”. Sasaran strategis 4 ini

diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan

keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011

dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini.



Tabel 3.7


No Indikator Kinerja Satuan

Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan

Sosialisasi Program Anti Korupsi

Pokmas 3 12 9 6 200

2 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko


Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

9 8 (1) 9 88,89

3 Jumlah IPP/D, BUMN/D, BLU/D berisiko

fraud yang dilakukan kajian peraturan yang

berpotensi TPK

IPP/IPD/

BUMD/

BLUD

1 3 2 1 300

4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP,

Klaim dan Penyesuaian Harga

% 100 100 0 100 100

5 Persentase Pelaksanaan Audit

Investigasi/PKKN/PKA

% 124,32 103,03 (21,29) 100 103,03

6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non

TPK oleh Instansi Berwenang

% 64,79 66,67 1,88 80 83,34

7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang

sesuai standar

% 100 100 0 100 100

8 Persentase Hasil Telaahan Pengaduan

Masyarakat

% 100 100 0 100 100


Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 92,43%. Uraian

masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan korupsi perlu

ditingkatkan mengingat upaya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang

baik dan bersih memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam

rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tersebut Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa “Kelompok

Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”. IKU ini diharapkan

dapat mengukur seberapa luas cakupan masyarakat yang telah memahami dan

mempunyai kesadaran tentang bahaya yang timbul dari praktik korupsi. Keberhasilan

IKU diukur dari jumlah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi

program anti korupsi.



Dalam tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 12

kelompok masyarakat. Dibandingkan dengan target sebanyak 12 kelompok

masyarakat, maka capaian IKU adalah sebesar 100%.

Jika dibandingkan, realisasi IKU tahun 2012 mengalami kenaikan dari realisasi tahun

2011 dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 6

Pokmas.




14. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan

sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Selain kepada masyarakat luas, pemahaman dan kesadaran adanya risiko terjadi

kecurangan (fraud) maupun tindakan melawan hukum lainnya juga harus ditanamkan

kepada para pejabat dan pegawai IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Oleh karena itu,

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menetapkan

IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang berisiko fraud yang mendapatkan

sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan suatu

pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan

memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan

keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud,

Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian

Pelanggaran dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor,

Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku

dan Disiplin.

Keberhasilan IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang berisiko fraud yang

mendapatkan sosialisasi/asistensi/DA/evaluasi Fraud Control Plan (FCP).

Dalam tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi program anti korupsi kepada 8

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 8 kelompok



penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak

9 instansi.






15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi

TPK

Tindak pidana korupsi bisa terjadi akibat masih adanya celah atau kelemahan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD dalam pelaksanaan kegiatan. Guna memberikan

masukan terhadap peraturan yang berpotensi TPK, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta menetapkan IKU berupa IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD

yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK. Keberhasilan IKU ini diukur

dengan jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Dalam tahun 2012 telah dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK terhadap 3

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Dibandingkan dengan target sebanyak 2 kelompok



kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 1

instansi.




16. Persentase Pelaksanaan Penugasan Audit HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

Pelaksanaan Audit Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan

Penyesuaian Harga merupakan bagian dari upaya Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengukuran

IKU dilakukan dengan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit

dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang memenuhi syarat

dan diterbitkan surat tugas.

Dalam tahun 2012 telah diterbitkan 12 laporan hasil audit Kasus Hambatan

Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim dan Penyesuaian Harga atau 100% dari



target sebanyak 12 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 80%, maka capaian

IKU adalah sebesar 125,00%.






17. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA

Peningkatan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain dilakukan melalui audit

investigasi/PKKN/PKA. IKU ini mengukur seberapa besar tingkat pemenuhan

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan audit

investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum.

Dalam tahun 2012 telah diterbitkan 34 laporan hasil audit investigasi/PKKN/PKA atau

103,03% dari target sebanyak 33 laporan. Dibandingkan dengan target sebesar 80%,

maka capaian IKU adalah sebesar 128,79%.



100%.



876 OH atau 71,92% dari rencananya sebanyak 1.218 OH.

Sampai dengan 31 Desember 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta telah melaksanakan tugas perbantuan kepada instansi penyidik berupa

Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 52 laporan senilai

Rp40.328.157.864,37 dan Audit Investigasi sebanyak 43 laporan senilai

Rp31.940.086.206,11 dengan rincian sebagai berikut :

No Instansi

Penyidik

BPKN Audit Investgsi Jumlah

Lapo

ran Nilai Kerugian

Lapo

ran Jumlah

Lapo

ran Jumlah

1. Kejaksaan 31 14.868.608.097,98 28 20.441.395.096,11 59 35.310.003.194,09

2. Kepolisian 21 25.459.549.766,39 14 11.419.106.110,00 35 36.878.655.876,39

3. Instansi Lain 0 0 1 79.585.000,00 1 79.585.000,00

Jumlah 52 40.328.157.864,37 43 31.940.086.206,11 95 72.268.244.070,48



Data realisasi tugas perbantuan di atas dapat dijelaskan dalam bentuk grafis

sebagaimana pada diagram di bawah ini.

Grafik 3.1

Realisasi Tugas Perbantuan

18. Persentase Tindak Lanjut hasil audit investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang

Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk mengukur tindak lanjut hasil audit

investigasi berupa rekomendasi non TPK pada suatu instansi pemerintah/BUMN/D.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang

disampaikan kepada instansi berwenang.

Jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan sebanyak 75

rekomendasi, yaitu saldo rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tahun 2011

sebanyak 71 rekomendasi, dan rekomendasi yang disampaikan tahun 2012 sebanyak

4 rekomendasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 50 rekomendasi telah ditindaklanjuti

dalam tahun 2012, sehingga realisasi IKU sebesar 66,67%. Saldo rekomendasi yang

belum ditindaklanjuti tahun 2012 sebanyak 25 rekomendasi.

Dibandingkan target sebesar 80%, capaian IKU tahun 2012 adalah sebesar 83,34%.


kenaikan dan telah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar

80%.






19. Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar

Kesesuaian dengan standar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam

penugasan investigatif yang berdampak pada efektivitas pengungkapan dan

penanganan kasus yang berindikasi KKN.

Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan penugasan

investigatif yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal dengan jumlah laporan

investigatif.

Dalam tahun 2012 telah diterbitkan 34 laporan hasil penugasan

investigasi/pemberian keterangan ahli/bantuan perhitungan kerugian keuangan

negara yang tidak dikembalikan oleh Deputi Rendal atau 100%. Dibandingkan dengan

target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Realisasi IKU tahun

2012 sama dengan realisasi tahun 2011, dan telah memenuhi target yang akan

dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.




20. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi harus

disambut dengan pro aktif dengan melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat

yang disampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian IKU diukur dengan membandingkan jumlah hasil telaahan dengan jumlah

pengaduan yang masuk.

Seluruh pengaduan yang masuk telah dilakukan penelaahan atau tercapai 100%.

Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%.

Realisasi IKU tahun 2012 sama dengan realisasi tahun 2011, dan telah memenuhi

target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%.



OH atau 100% dari rencananya sebanyak 36 OH.



Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab untuk

menyelenggarakan SPIP pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah.

Sedangkan BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sasaran strategis 5 ini diindikasikan oleh

satu IKU dominan yang terkait langsung dengan meningkatnya kualitas penerapan SPIP

pada K/L/Pemda. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan dengan tahun

2011 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8



Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan

SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 40 33,33 (6,67) 70 47,61

2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi

penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60

Tahun 2008

Pemda 6 6 0 8 75,00

3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring

Sistem Pengendalian Intern

Pemda 5 5 0 9 55,56


Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 hanya tercapai

55,56%. Tidak tercapainya target IKU dominan disebabkan pada tahun 2012 terdapat

penambahan enam Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Uraian masing-masing capaian

IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

21. Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Sebelum dapat dilaksanakan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, IKU

“Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”

diukur dengan membandingkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya mendapat

opini WTP dari BPK dengan jumlah seluruh laporan keuangan Pemda.



Dari dua belas Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebanyak empat Pemda yang LKPDnya mendapat opini WTP

atau 33,33%. Dibandingkan dengan target 60%, maka capaian IKU adalah sebesar

55,56%.


penurunan dan belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar

70%.




22. Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60

Tahun 2008

Sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta memandang penting untuk menetapkan IKU “Jumlah Pemda

yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”.

IKU tersebut harus dicapai untuk dapat merealisasikan sasaran strategis

meningkatnya kualitas penerapan SPIP. Capaian IKU dihitung dari jumlah Pemda

yang telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sampai dengan tahun berjalan.

Sebanyak enam pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan

asistensi penyelenggaraan SPIP atau tercapai 100% dari target sebanyak enam

pemda.


belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 8 pemda.




23. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern

Selain dengan cara melakukan asistensi, upaya mendorong penerapan SPIP juga

dilakukan dengan monitoring terhadap penyelenggaraan SPI oleh Pemda. IKU

“Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur

dengan menghitung jumlah Pemda yang telah dilakukan monitoring penyelenggaraan

SPI sampai dengan tahun berjalan.



Sebanyak lima pemda di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan

monitoring penyelenggaraan SPIP atau tercapai 83,33% dari target sebanyak enam

pemda.


belum memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebanyak 9 pemda.




Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh seberapa baik

kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang

berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM

yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya.

Keahlikan tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui

program pendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.

Untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina JFA , dipandang perlu menetapkan

sasaran strategis berupa “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah

yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”. Sasaran strategis ini diindikasikan

oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA. Realisasi IKU tahun

2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada

Tabel 3.9.



Tabel 3.9



Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

penerapan JFA

% 0 41,67 41,67 80 52,09


Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2012 hanya tercapai 41,67%.

Tidak tercapainya target IKU dominan disebabkan pada tahun 2012 terdapat penambahan

enam Pemda di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan

BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak ditargetkan dalam RKT. Uraian

capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

24. Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA

Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b. memberikan peringatan

dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah; c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan peran tersebut APIP harus didukung dengan SDM yang

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sekaligus sebagai konsekuensi

dari peran dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern, maka setiap aparat

pengawasan mengimplementasikan jabatan fungsional auditor (JFA).

IKU “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA” diukur dengan

membandingkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dengan

jumlah Pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah


Dalam tahun 2012 telah dilakukan asistensi terhadap lima pemda atau 41,67% dari

dua belas pemda yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan target sebesar 60%, maka capaian IKU




Belum tercapainya target IKU tersebut akan menjadi perhatian Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun

berikutnya.

Realisasi IKU tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena tidak

ada realisasi. Realisasi tahun 2012 belum memenuhi target yang akan dicapai pada

tahun 2014 sebesar 80%.




Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%

dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai aparat

pengawasan, perencanaan pengawasan mempunyai fungsi untuk mengarahkan kegiatan

pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP. Perencanaan pengawasan

juga berfungsi sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Perwakilan

BPKP yang terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana,

dan penganggaran.

Selain itu, sebagai lembaga pemerintah, Perwakilan BPKP DIY mempunyai kewajiban

menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sasaran

“Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas

Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait

langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan

keuangan. Bersama delapan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012

dibandingkan dengan tahun 2011 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10.



Tabel 3.10



Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Persentase jumlah rencana penugasan

pengawasan yang terealisasi

% 90,43 89,60 0,83 90 100,48

2 Persentase kesesuaian laporan keuangan

Perwakilan BPKP DIY dengan SAP

% 100 100 0 100 100

3 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan

BPKP DIY terhadap layanan kepegawaian

Skala

Likert

1-10

7,41 7,41 0 7,50 98,80

4 Persentase pagu dana yang tidak diblokir

dalam DIPA

% 100 100 0 100 100


BPKP DIY atas pencairan anggaran yang

diajukan sesuai prosedur

Skala

Likert

1-10

7,38 7,38 0 7,50 98,40

6 Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP

DIY di media massa

Kali 31 33 2 24 110

7 Persentase pemanfaatan aset % 100 100 0 100 100


BPKP DIY terhadap layanan sarpras

Skala

Likert

1-10

7,69 7,68 (0,01) 7,50 102,40

9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

audit inspektorat

% 100 100 0 100 100

10 Jumlah APIP yang telah disosialisasi dan


Instansi 6 6 0 12 50

Dari Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel

3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai masing-

sebesar 100%. Secara keseluruhan, dengan sepuluh IKU, rata-rata capaian sasaran

100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

25. Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi

IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur

dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana

penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2012 sebesar 90%.

Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 90,43% atau mencapai 100,48% dari target,

dengan rincian realisasi penugasan sebanyak 359 PP dari 397 PP yang

direncanakan.



Perkembangan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dari tahun 2010 sampai

dengan 2012 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1

PerkembanganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi

Tahun 2010 - 2012

Dari grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi sasaran mengalami naik turun.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 90,43% mengalami kenaikan sebesar 0,83%

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 89,60%, atau mencapai 100,48% dari target

akhir Renstra BPKP tahun 2014 sebesar 90%.

Selain itu, pada tahun 2012 Perwakilan BPKP DIY telah melaksanakan penugasan di

luar yang direncanakan (non PKPT), khususnya untuk memenuhi permintaan

stakeholders sebanyak 371 PP atau 50,82% dari seluruh realisasi penugasan tahun

2012 sebanyak 730 PP.


99,88% dari anggaran sebesar Rp749.162.000,00 dan SDM sebanyak 193 OH atau

99,48% dari rencana sebanyak 194 OH.

26. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan SAP

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah kesesuaian

laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). IKU “Persentase

Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” dibuat untuk

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

20102011

2012

Rencana

Realisasi



mengukur apakah penyusunan laporan keuangan pada tingkat perwakilan telah

sesuai dengan SAP.

Realisasi tahun 2012 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2011, dan sudah



99,99% dari anggaran sebesar Rp123.560.000,00 dan SDM sebanyak 1.245 OH atau

66,79% dari rencana sebanyak 1.864 OH.

27. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

terhadap Layanan Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas utama Perwakilan BPKP sebagai quality assurance

dan consulting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh

tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha

sebagai unit pendukung. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai

Bagian Tata Usaha yang dilakukan secara terus menerus merupakan sebuah

keharusan agar pelayanan yang diberikan betul-betul dapat mendukung pelaksanaan

tugas utama Perwakilan BPKP.

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat

terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada

para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi

kepuasan terhadap layanan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran

kuesioner kepada para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP DIY.

Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian”

pada tahun 2012 adalah sebesar 7,30 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini

menunjukkan tingkat kepuasan pegawai perwakilan atas pelayanan kepegawaian,

antara lain: (a) Pengusulan kenaikan pangkat dilaksanakan tepat waktu; (b)

Pelayanan pengajuan cuti dilaksanakan dengan baik; (c) Peraturan kepegawaian

sudah diterapkan secara konsisten; (d) Penerbitan PAK dilaksanakan tepat waktu;

dan (e) Berkas pegawai telah dikelola dengan baik.

Realisasi IKU ini dalam tahun 2012 adalah sebesar 7,41 dari skala Likert 1-10 atau

mencapai 101,51%, sama dengan realisasi tahun 2011, dan mencapai 98,80% dari

target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala likert 1-10.




99,11% dari anggaran sebesar Rp344.576.000,00 dan SDM sebanyak 980 OH atau

86,42% dari rencana sebanyak 1.134 OH.

28. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas

dan fungsi Perwakilan BPKP DIY melalui proses penyusunan anggaran, yang

menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh

DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih

dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat

penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.

Realisasi IKU diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak

diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.

Pagu dana DIPA BPKP Tahun 2013 sebesar Rp18.214.127.000,00, dengan jumlah

dana DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp18.214.127.000,00 atau 100% dari total

pagu dana DIPA Tahun 2013.

Target IKU sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah

sebesar 100%. Realisasi tahun 2012 tersebut sama dengan realisasi tahun 2011, dan

mencapai 100% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%.


98,73% dari anggaran sebesar Rp78.650.000,00, dan SDM sebanyak 128 OH atau

88,89% dari rencana sebanyak 144 OH.

29. Persepsi Kepuasan Pengguna atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai

Prosedur

Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara

keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci

yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari, agar para pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan

keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam

dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan

jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari pengguna dalam

penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.



Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan

prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas

pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang

telah dianggarkan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sebesar 7,38 dari skala likert 1-10 atau

101,10% dari target sebesar 7,30 dari skala likert 1-10.

Realisasi sasaran tahun 2012 sebesar 7,38 dari skala likert 1-10 sama dengan

realisasi tahun 2011, dan mencapai 98,40% dari target akhir periode renstra tahun

2014 sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan,

antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan

dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan,

monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan

penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan

perbendaharaan anggaran.

Untuk meningkatkan layanan keuangan, pada tahun anggaran 2012 terdapat

beberapa perubahan sistem dan administrasi serta output laporan yang dihasilkan

oleh subbagian keuangan yaitu:

1. Penggunaan sistem EXIS pada pengelolaan administrasi perjalanan dinas mulai

tanggal 1 Oktober 2012

2. Adanya kewajiban untuk menyusun disbursement plan/penyerapan anggaran dan

penggunaan aplikasi Monreal sebagai tool monitoring evaluasi penyerapan

anggaran secara realtime.

3. Kewajiban penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran

secara berkala (bulanan) maupun insidental.

4. Kewajiban penyampaian laporan realisasi anggaran beban mitra kerja secara

berkala (bulanan).



Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp8.798.530.000,00 atau 99,99% dari

anggaran sebesar Rp8.799.070,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung

penggunaan SDM sebanyak 1.125 OH atau 77,85% dari rencana sebanyak 1.445

OH.

30. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di

Media Massa

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP perlu dikomunikasikan

dengan baik kepada para stakeholders dan para pimpinan BPKP. Oleh karena itu,

diperlukan adanya fungsi kehumasan yang profesional yang akan menjadi media

untuk menjembatani pertukaran informasi antara Perwakilan BPKP dengan pihak

eksternal. Salah satu sub kegiatan kehumasan adalah publikasi kegiatan Perwakilan

BPKP di media massa baik berupa media cetak maupun situs internet. Untuk itu,

kinerja IKU kehumasan pada Perwakilan BPKP DIY diukur dengan jumlah/banyaknya

publikasi kegiatan BPKP yang dimuat di media massa. Indikator yang digunakan untuk

mengukur kualitas layanan tersebut adalah “Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan

BPKP di media massa”.

Target IKU tahun 2012 sebanyak 24 kali publikasi kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan realisasi sebanyak 33 kali atau 137,50%.

Dibandingkan dengan tahun 2011, capaian IKU ini mengalami kenaikan dan mencapai

110% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 30 kali.

Selain itu, kegiatan-kegiatan Perwakilan juga dipublikasikan melalui media website

BPKP pusat maupun website Perwakilan. Dalam tahun 2012 telah dimuat berita

sebanyak 60 kali dalam daily news Perwakilan dan 46 kali dalam website BPKP Pusat

dengan rincian perbulan sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai 3

besar satker dan SKPD teladan berprestasi lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan DIY TA 2012 untuk kategori Satuan Kerja Vertikal di mana

kriterianya adalah tingkat proporsionalitas penyerapan anggaran dan kualitas

laporan keuangan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan

motivasi untuk lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran dan meningkatkan

kualitas laporan keuangan yang akuntabel.



Grafik 3.2

Perkembangan Upload Berita Melalui Website

Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp36.005.000,00 atau 95,89% dari

anggaran sebesar Rp37.550.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut

didukung penggunaan SDM sebanyak 1.232 OH atau 74,94% dari rencana sebanyak

1.644 OH.

31. Persentase Pemanfaatan Aset

Persentase pemanfaatan aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan Subbag Umum Bagian

Tata Usaha.

Dalam tahun 2012, seluruh aset telah dikelola dan dimanfaatkan atau mencapai

100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pada Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan

meskipun beberapa aset berada pada kondisi yang kurang baik.

Pengelolaan kehumasan dan website pada Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta

telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terbukti dengan

ditetapkannya Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta sebagai juara umum pada

lomba kehumasan tahun 2012, setelah menyabet 2 kategori juara yaitu

sebagai juara terbaik 1 kategori majalah internal, dan juara terbaik 1 kategori

pengelolaan website.



IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan

perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset,

inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2011, dan

akan terus dipertahankan hingga akhir periode renstra tahun 2014.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp2.538.219.000,00

atau 96,67% dari anggaran sebesar Rp2.625.664.000,00 dengan menggunakan SDM

1.540 OH atau 82,62% dari rencana sebanyak 1.864 OH.

32. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

terhadap Layanan Sarpras

Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras” merupakan

indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 7,30

dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap

pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang

bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras.

Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2012, capaian IKU

atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,68 dari skala likert

1-10 atau 105,21% dari target sebesar 7,30.

Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 7,68 dari skala likert 1-10 mengalami penurunan

sebesar 0,01 dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 7,69 dari skala likert 1-10.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah

mencapai 102,40% dari target sebesar 7,50.

Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2012 menggunakan dana sebesar

Rp123.980.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp124.560.000,00; dengan

menggunakan SDM sebanyak 726 OH atau 99,59% dari rencana sebanyak 729 OH.

33. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP

Salah satu upaya penguatan lingkungan pengendalian adalah melalui perwujudan

peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Kegiatan pengawasan

internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan



jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan

pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-

warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan

meningkatkan kinerja BPKP, termasuk pada Perwakilan BPKP DIY.

IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP” merupakan

IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100%. IKU ini

diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh

satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil evaluasi/reviu/audit.

Dalam tahun 2012, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau IKU tercapai 100%.

Realisasi IKU tahun 2012 sama dengan tahun 2011 sebesar 100%. Jika dibandingkan

dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai target sebesar

100%.


99,53% dari anggaran sebesar Rp75.680.000,00, dengan menggunakan SDM

sebanyak 266 OH atau 93,01% dari rencana sebanyak 286 OH.

34. Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Diassessment Tata Kelola

APIP

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang

JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN,

Nomor PER-1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

BPKP mempunyai peran sebagai Instansi Pembina JFA guna mewujudkan

manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,

dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup

kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance),

yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang

baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan

lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa

sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,



pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil

pengawasan.

Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin

banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang

semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.

IKU “Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola

APIP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target

sebanyak 6 instansi. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang

dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi

Pembina JFA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan auditor

yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-

BPKP.

Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah

melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah berdasarkan hasil

assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model

Internal Audit Capability Model (IACM).

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak enam instansi atau mencapai 100% dari target.

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak enam instansi sama dengan realisasi tahun 2011.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum

mencapai target sebanyak 12 instansi.


Rp30.150.000,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp31.168.000,00, dengan

menggunakan SDM sebanyak 330 OH atau 95,10% dari rencana sebanyak 347 OH.

Sasaran Strategis 8 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

bagi Pimpinan

Kecepatan pemrosesan dan penyampaian laporan hasil pengawasan maupun kegiatan

Perwakilan dan penyampaian informasi secara cepat menjadi kebutuhan yang tidak bisa

ditunda pelaksanaannya. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung

kelancaran pemrosesan dan penyampaian laporan maupun informasi tersebut. Untuk

mengukur sejauh mana Perwakilan BPKP memanfaatkan sistem aplikasi yang telah



dibangun oleh BPKP, dipandang perlu menetapkan sasaran strategis “Terselenggaranya

100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”.

Sasaran strategis ini diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan

terselenggaranya sistem dukungan. Realisasi IKU tahun 2012 dibandingkan dengan tahun

2011 dan dikaitkan target tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11



Kinerja Kenaikan

/(Penuru

nan)

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 thd

Target

2014

2011 2012

1 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan

secara efektif

sistem 10 10 0 10 100


Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU pada sasaran strategis tahun 2012 telah tercapai 100%.

Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

35. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif

IKU ini dimaksudkan untuk mengukur pemanfaatan/implementasi sistem informasi

yang telah dibangun oleh BPKP dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh

pimpinan. Pengukuran IKU dilakukan dengan membandingkan jumlah sistem

informasi yang telah dimanfaatkan secara efektif oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sistem informasi yang telah

dikembangkan oleh BPKP.

Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak sepuluh sistem informasi telah dimanfaatkan

secara efektif oleh Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau

mencapai 100% dari target. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun 2011.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini juga telah

mencapai 100% target sebanyak 10 sistem informasi. Kesepuluh sistem informasi

tersebut meliputi :

Aplikasi Sispedap

Aplikasi Sispeka

Aplikasi SIM RKT

Aplikasi Simonev RKT

Aplikasi Sim HP



Aplikasi PP 39

Aplikasi RKKL/DIPA

Aplikasi SAI

Aplikasi SIMAK BMN

Aplikasi SPM


Rp93.628.000,00 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp97.053.000,00, dengan

menggunakan SDM sebanyak 1.267 OH atau 67,97% dari rencana sebanyak 1,864

OH.


60 Bab IV Penutup

BAB IV

PENUTUP

AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012

menyajikan informasi kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang

telah diperjanjikan disertai analisis yang memadai dalam rangka evaluasi guna

perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2012.

Laporan kinerja juga menggambarkan sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja

telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan kinerja. Beberapa perbaikan telah

dilakukan terhadap seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian sasaran

organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja meliputi perbaikan kualitas dokumen renstra,

rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Dalam Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-1014 telah

ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan. Target kinerja jangka menengah

dalam renstra telah dirinci dalam target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja tahunan

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. Sasaran strategis diukur

dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah

selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.

Dalam hal pengukuran kinerja, perbaikan dilakukan pada mekanisme pengumpulan

data kinerja menggunakan sistem aplikasi dan melakukan pengukuran melalui

pembandingan realisasi dengan target tahun berjalan.

Perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan perkembangan pencapaian

kinerja dengan memperhatikan hambatan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan

tindakan yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sebagian besar sasaran strategis telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan

dalam tahun 2012. Dari delapan sasaran strategis dengan 35 IKU, telah ditetapkan 11 IKU

dominan sebagai ukuran untuk menilai capaian tujuan/sasaran. Dalam tahun 2012, enam

L


61 Bab IV Penutup

dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, serta 9 dari 11 IKU dominan

telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100%




Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 55,56%

Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan, belum tercapai, capaian 69,45%



Identifikasi terhadap beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

belum tercapai 100%, karena pada sebagian besar Pemda dalam

mengimplementasikan SPIP belum secara integral menyatu dengan kegiatan

operasional instansi, melainkan baru pada tahap penilaian risiko dan pengembangan

infrastruktur pengendalian berupa penetapan dan pengembangan kebijakan/SOP.

2. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA masih harus ditingkatkan

pada tahun-tahun berikutnya.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan

dimanfaatkan oleh seluruh jajaran personil Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan

datang.

Sebagai upaya peningkatan kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi internal secara periodik mengenai keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil langkah-

langkah riil untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai.

b. Mengembangan manajemen perubahan dan memantapkan sinergitas Reformasi

Birokrasi, SPIP, dan Budaya Kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara

efisien dan efektif serta terwujudnya pengendalian risiko strategis dan risiko

operasional.


62 Bab IV Penutup

c. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pemantapan pengembangan knowledge

based management dalam berbagai aspek sehingga diharapkan lebih responsif

dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (audit dan non audit) maupun non teknis

(penunjang).

Lampiran 1 1/4

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%

Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

% 80 100 125,00 203.650 203.450 99,90 982 808 82,28

Persentase IPD yang laporankeuangannya memperolehopini minimal WDP

% 100 100 100,00 213.950 209.450 97,90 2.591 2.480 95,72

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

% 100 100 100,00 555.445 545.205 98,16 2.114 2.090 98,86

Persentase hasilpengawasan lintas sektoralyang disampaikan ke Pusat

% 100 88,24 88,24 446.700 444.300 99,46 1.278 1.100 86,07

Persentase hasilpengawasan ataspermintaan presiden yangdisampaikan ke Pusat

% 100 92,86 92,86 120.950 119.985 99,20 564 562 99,65

Persentase hasilpengawasan ataspermintaan stakeholders yang dijadikan bahanpengambilan keputusan olehstakeholders

% 80 52,00 65,00 522.430 521.130 99,75 729 726 99,59

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

% 44,44 55,56 125,02 486.770 485.750 99,79 2.546 2.428 95,37

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

% 85 85,71 100,84 Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

SPIP

42.180 42.120 99,86 75 50 66,67

KEUANGAN SDM (OH)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN TARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

Pengawasan Intern



SPIP

Lampiran 1 2/4

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%

KEUANGAN SDM (OH)SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN TARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

% 87,5 89,87 102,71 243.500 241.500 99,18 2.044 2.012 98,43

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal




SPIP

148.950 147.950 99,33 866 858 99,08

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

% 100 100 100,00 56.770 55.780 98,26 436 430 98,62


% 100 100 100,00 662.330 653.330 98,64 1.169 1.154 98,72

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Pokmas 12 12 100,00 Pengawasan Intern



SPIP

124.340 124.000 99,73 295 286 96,95

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang


IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

8 8 100,00 85.807 83.580 97,40 548 540 98,54

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

2 3 150,00 42.314 42.150 99,61 175 168 96,00

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

% 80 100 125,00 142.889 140.820 98,55 807 726 89,96

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

% 80 103,03 128,79 256.292 256.190 99,96 1.218 876 71,92

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

% 80 66,67 83,34 99.501 99.015 99,51 778 726 93,32

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Lampiran 1 3/4

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%


STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN TARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

% 100 100 100,00 266.111 264.980 99,57 1.000 988 98,80


% 100 100 100,00 51.163 51.115 99,91 36 36 100,00

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIPsesuai PP Nomor 60 Tahun2008




SPIP

51.576 50.776 98,45 191 190 99,48

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda 6 6 100,00 94.650 91.650 96,83 1.050 1.030 98,10

Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring SistemPengendalian Intern

Pemda 6 5 83,33 120.626 120.025 99,50 161 155 96,27

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA




SPIP

137.297 136.190 99,19 120 65 54,17

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

% 90 90,43 100,48 749.162 748.265 99,88 194 193 99,48

Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPdengan SAP

% 100 100 100,00 123.560 121.350 99,99 1.864 1.245 66,79

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Skala Likert 1

sd 10

7,30 7,41 101,51 344.576 341.526 99,11 1.134 980 86,42

Persentase Pagu Dana yangtidak Diblokir dalam DIPA

% 100 100 100,00 78.650 77.650 98,73 144 128 88,89

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Dukungan Manajemen

Pengawasan dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPKP serta

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Negara BPKP

Lampiran 1 4/4

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%


STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN TARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukan sesuaiprosedur

Skala Likert 1

sd 10

7,30 7,38 101,10 8.799.070 8.798.530 99,99 1.445 1.125 77,85

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Kali 24 33 137,50 37.550 36.005 95,89 1.644 1.232 74,94

Persentase pemanfaatan asset % 100 100 100,00 2.625.664 2.538.219 96,67 1.864 1.540 82,62

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras

Skala Likert 1

sd 10

7,30 7,68 105,21 124.560 123.980 99,53 729 726 99,59

Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat

% 100 100 100,00 75.680 75.184 99,34 286 266 93,01

Jumlah instansi APIP yangtelah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi 6 6 100,00 31.168 30.150 96,73 347 330 95,10

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Sistem 10 10 100,00 Dukungan Manajemen

Pengawasan dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPKP

97.053 93.628 96,47 1.864 1.267 67,97

Lampiran 2 1/4

1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7


Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

% 100,00 75,56 24,44 95 105,26

Persentase IPD yang laporankeuangannya memperoleh opini minimal WDP

% 100,00 100 0,00 100 100,00

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

% 100,00 100 0,00 100 100,00

Persentase hasil pengawasanlintas sektoral yangdisampaikan ke Pusat

% 88,24 85,71 2,53 95 92,88

Persentase hasil pengawasanatas permintaan presidenyang disampaikan ke Pusat

% 92,86 100 (7,14) 95 97,75

Persentase hasil pengawasanatas permintaanstakeholders yang dijadikanbahan pengambilankeputusan oleh stakeholders

% 52,00 100 (48,00) 95 54,74

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

% 55,56 52,77 2,79 75 74,08

% CAPAIAN TH 2012

THD TARGET TH 2014

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2012 DENGAN TAHUN 2011 DAN TARGET TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN

KINERJA TH

2012

KINERJA TH

2011

KENAIKAN/P

ENURUN AN

TARGET

KINERJA TH

2014

Lampiran 2 2/4

1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7

% CAPAIAN TH 2012

THD TARGET TH 2014SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN

KINERJA TH

2012

KINERJA TH

2011

KENAIKAN/P

ENURUN AN

TARGET

KINERJA TH

2014


Persentase temuan hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

% 85,71 100 (14,29) 90 95,23

Persentase laporan pengawasan BUN disampaikan tepat waktu

% 89,87 76,98 12,89 95 94,60


Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

% 88,89 57,14 31,75 60 148,15

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

% 100,00 100 0,00 100 100,00


% 100,00 100 0,00 100 100,00

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Pokmas 12 3 9,00 6 200,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang


IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

8 9 (1,00) 9 88,89

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

IPP/IPD/ BUMD/ BLUD

3 1 2,00 1 300,00

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

% 100,00 100 0,00 100 100,00

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

% 103,03 124,32 (21,29) 100 103,03


Lampiran 2 3/4

1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7

% CAPAIAN TH 2012


INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN

KINERJA TH

2012

KINERJA TH

2011

KENAIKAN/P

ENURUN AN

TARGET

KINERJA TH

2014

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

% 66,67 64,79 1,88 80 83,34

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

% 100,00 100 0,00 100 100,00


% 100,00 100 0,00 100 100,00


Persentase Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuaiPP Nomor 60 Tahun 2008

% 33,33 40,00 (6,67) 70,00 47,61

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda 6,00 6 0,00 8 75,00

Jumlah Pemda yang dilakukanmonitoring SistemPengendalian Intern

Pemda 5,00 5 0,00 9 55,56


Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

% 41,67 0 41,67 80 52,09

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

% 90,43 89,6 0,83 90 100,48

Persentase kesesuaian laporankeuangan Perwakilan BPKPdengan SAP

% 100,00 100 0,00 100 100,00

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

Skala Likert 1 sd 10

7,41 7,41 0,00 7,50 98,80

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

Lampiran 2 4/4

1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 8 = 5/7

% CAPAIAN TH 2012


INDIKATOR KINERJA

UTAMASATU AN

KINERJA TH

2012

KINERJA TH

2011

KENAIKAN/P

ENURUN AN

TARGET

KINERJA TH

2014

Persentase Pagu Dana yangtidak Diblokir dalam DIPA

% 100 100 0,00 100 100,00

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan atas pencairananggaran yang diajukan sesuaiprosedur


7,38 7,38 0,00 7,50 98,40

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Kali 33 31 2,00 30 110,00

Persentase pemanfaatan asset % 100 100 0,00 100 100,00

Persepsi kepuasan pegawaiperwakilan terhadap layanansarpras


7,68 7,69 (0,01) 7,5 102,40

Persentase tindak lanjutrekomendasi hasil auditInspektorat

% 100,00 100 0,00 100 100,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Instansi 6,00 6 0,00 12 50,00

Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Sistem 10 10 0,00 10 100,00

Lampiran 3/ 1 -3

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%


Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL

Lap 16 35 218,75 253.531.000 220.262.000 86,88 882 832 94,33

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Lap 30 112 373,33 303.929.000 303.290.000 99,79 2.491 2.480 99,56

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Lap 41 47 114,63 620.988.000 620.120.000 99,86 2.067 2.050 99,18

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor

Lap 43 56 130,23 446.301.000 445.850.000 99,90 1.108 1.090 98,38

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden

Lap 14 15 107,14 120.986.000 120.600.000 99,68 564 460 81,56

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders

Lap 15 24,00 160,00 608.700.000 607.450.000 99,79 1.045 990 94,74

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Lap 19 51 268,42 468.770.000 467.300.000 99,69 2.446 2.355 96,28

Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara

Lap 2 2 100,00 Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP

21.425.000 21.135.000 98,65 88 68 77,27

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Lap 80 158 197,50 706.170.000 706.050.000 99,98 3.272 3.220 98,41

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2012PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

ANTARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

KEUANGAN SDM (OH)

Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP


KEGIATAN

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP


Lampiran 3/ 2 -3

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

ANTARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

KEUANGAN SDM (OH)KEGIATAN

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik


Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP

168.365.000 168.235.000 99,92 866 820 94,69

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat

Lap 9 9 100,00 99.804.000 98.650.000 98,84 823 820 99,64

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap 14 21 150,00 278.652.000 277.900.000 99,73 1.169 1.145 97,95

Laporan Hasil sosialisasi masalah korupsi

Lap 12 28 233,33 124.340.000 122.435.000 98,47 295 258 87,46

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Lap 8 16 200,00 134.627.000 134.600.000 99,98 548 542 98,91

Laporan Hasil Kajian pengawasan

Lap 2 30 1.500,00 42.314.000 42.120.000 99,54 175 154 88,00

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Lap 12 13 108,33 142.889.000 142.005.000 99,38 807 798 98,88

Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Lap 41 36 87,80 420.906.000 420.680.000 99,95 1.798 1.538 85,54



Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP


Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP

114.523.000 113.534.000 99,14 979 870 88,87


Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP




Lampiran 3/ 3 -3

ANGGAR

ANREALISASI %

RENCA

NA

REALISA

SI%

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

ANTARGET

REALISA

SI

%

CAPAIANPROGRAM

KEUANGAN SDM (OH)KEGIATAN

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Lap 4 5 125,00 28.606.000 28.400.000 99,28 65 65 100,00

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Lap 6 10 166,67 55.971.000 55.590.000 99,32 161 154 95,65

Laporan hasil evaluasi penerapan JFA APIP Daerah

Lap 2 2 100,00 14.394.000 14.235.000 98,90 46 44 95,65


Lap 19 19 100,00 916.925.000 847.219.000 92,40 2.640 2.140 81,06

Pengelolaan kepegawaian Lap 20 20 100,00 614.617.000 604.617.000 98,37 1.848 1.635 88,47

Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan

Lap 17 17 100,00 9.247.932.000 9.237.932.000 99,89 2.113 1.785 84,48

Pengelolaan sarana danprasarana

Lap 4 4 100,00 2.307.219.000 2.294.719.000 99,46 6.450 4.655 72,17

Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Tugas Teknis lainnya BPKP dan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Pengawasan Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan SPIP




Dukungan

Manajemen

Pengawasan dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BPKP

serta Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara

BPKP

Lampiran 4/1 - 3

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKKL

Lap 34 35 102,94 6 583,33

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Lap 68 112 164,71 30 373,33

Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Lap 41 47 114,63 35 134,29

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor

Lap 56 56 100,00 35 160,00

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden

Lap 13 15 115,38 1 1.500,00

Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders

Lap 53 24 45,28 24 100,00

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Lap 29 51 175,86 6 850,00

Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara

Lap 6 2 33,33 4 50,00 Pengawasan Intern



SPIP

Laporan Hasil Pengawasan BUN

Lap 126 158 125,40 33 478,79

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik




SPIP

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI sektor Korporat

Lap 23 9 39,13 15 60,00

Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Lap 18 21 116,67 26 80,77

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2012 DENGAN REALISASI 2011 DAN TARGET 2014PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SASARAN

STRATEGISKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

AN

REALI SASI

2011

REALI SASI

2012

KENAIKAN/P

ENURUN ANTARGET 2014

% REALISASI

2012

DIBANDING

TARGET 2014





PROGRAM


Pengawasan Intern



SPIP


Lampiran 4/2 - 3

SASARAN

STRATEGISKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

AN

REALI SASI

2011

REALI SASI

2012

KENAIKAN/P


% REALISASI

2012

DIBANDING

TARGET 2014

PROGRAM

Laporan Hasil sosialisasi masalah korupsi




SPIP

Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)

Lap 6 16 266,67 7 228,57

Laporan Hasil Kajian pengawasan

Lap 5 30 600,00 1 3.000,00

Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Lap 14 13 92,86 8 162,50

Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

Lap 35 36 102,86 50 72,00



Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP




SPIP

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah




SPIP

Laporan hasil sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Lap 0 10 100,00 5 200,00

Laporan hasil evaluasi penerapan JFA APIP Daerah

Lap 1 2 200,00 3 66,67





Lampiran 4/3 - 3

SASARAN

STRATEGISKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATU

AN

REALI SASI

2011

REALI SASI

2012

KENAIKAN/P


% REALISASI

2012

DIBANDING

TARGET 2014

PROGRAM


Lap 19 19 100,00 19 100,00

Pengelolaan kepegawaian Lap 20 20 100,00 20 100,00

Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan

Lap 17 17 100,00 17 100,00

Pengelolaan sarana danprasarana

Lap 4 4 100,00 4 100,00

Dukungan Manajemen

Pengawasan dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BPKP

serta Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara BPKP


Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Tugas Teknis lainnya BPKP dan Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Lampiran 5/1 - 1

1. Provinsi D. I. Yogyakarta WTP

2. Kota Yogyakarta WTP

3. Kabupaten Bantul WDP

4. Kabupaten Sleman WTP

5. Kabupaten Kulonprogo WDP

6. Kabupaten Gunungkidul WDP

7. Kabupaten Klaten WDP

8. Kabupaten Purworejo WDP

9. Kota Magelang WDP

10. Kabupaten Magelang WDP

11. Kabupaten Kebumen WTP

12. Kabupaten Cilacap WDP

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No Pemerintah Daerah Opini BPK

Lampiran 6/1 - 1

1. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Sehat

2. PDAM Kabupaten Sleman Kurang Sehat

3. PDAM Kabupaten Gunungkidul Kurang Sehat

4. PDAM Kabupaten Kulon Progo Sehat

5. PDAM Kabupaten Bantul Sehat

6. PDAM Kabupaten Purworejo Sehat

7. PDAM Kabupaten Klaten Sehat

8. PDAM Kabupaten Sragen Sehat

9. PDAM Kabupaten Banyumas Sehat

10. PDAM Kabupaten Karanganyar Sehat

CAPAIAN KINERJA BUMD TAHUN BUKU 2011

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No Nama BUMD Predikat Kinerja

daftar isi - bpkp.go.id 2012 revisi... · daftar isi kata pengantar halaman i ringkasan eksekutif...

Documents