0 | bedah desa  

Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

(PROGRAM BEDAH DESA)

 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Tahun 2011

 

1 | bedah desa  

PENGANTAR Puji Syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia dan Petunjuk-Nya yang memberi kemudahan dalam penyusunan Buku Saku dari Program Bedah Desa ini. Diharapkan Buku Saku dapat memberi manfaat kepada seluruh stakeholders dalam kegiatan pembangunan perdesaan untuk memahami tentang Program Bedah Desa.

Tujuan dari penerbitan Buku Saku ini adalah bagian dari upaya diseminasi konsep, gagasan, dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan Terpadu. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan memperkuat dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Program Bedah Desa atau Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan ini sebagai satu pendekatan pembangunan daerah tertinggal yang didasarkan pada pengembangan pusat pertumbuhan ditingkat kawasan perdesaan, memang membutuhkan dukungan dan komitmen, baik dalam kerangka integrasi dan sinergi dengan pelaksanaan program pembangunan yang lain. Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membaca dan mendiskusikan lebih jauh isi dari isi Buku Saku ini. Semoga kerja dan dedikasi semua pihak dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat perdesaan dan bagi kita semua.

Jakarta, 2011

2 | bedah desa  

Daftar isi Pengantar Daftar isi Bagian 1. Pendahuluan

a. Latar Belakang b. Tujuan Umum c. Tujuan Khusus d. Sasaran Lokasi e. Kriteria Lokasi Sasaran f. Kelompok Sasaran g. Output/keluaran

Bagian 2. Mekanisme Pelaksanaan a. Persiapan

b. Perencanaan c. Pelaksanaan d. Pendanaan e. Pengendalian 1. Monev 2. Pelaporan f. Sanksi

Bagian 3. Penutup Lampiran

3 | bedah desa  

1. PENDAHULUAN a. Latar Belakang

Bedah Desa merupakan salah satu program utama dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Program Bedah Desa dikedepankan sebagai pendekatan baru untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pendekatan baru tersebut menyatakan fokus pada pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu yang didasarkan pada nilai, pengetahuan, dan potensi lokal, menjadikan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru serta memiliki kemampuan untuk menggeser neraca indikator ketertinggalan daerah kabupaten. Dengan demikian, Program Bedah Desa sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah tertinggal ini dapat juga disebut sebagai Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT). Menurut Menteri Pembangunan Daerah Teringgal, Program Bedah Desa digagas untuk mempertajam fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengkoordinasi lintas kementerian/lembaga dalam

4 | bedah desa  

pembangunan daerah tertinggal dan bersamaan dengan hal tersebut program ini berupaya: • Melakukan kebijakan afirmatif untuk

pengembangan desa, agar desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri;

• Mengembangkan kapasitas produksi desa agar terjadi penciptaan lapangan kerja di desa;

• Dengan penciptaan lapangan kerja tersebut diharapkan terjadi pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan;

• Mencegah terjadinya deformasi struktural (perubahan struktur masyarakat di wilayah perkotaan karena urbanisasi secara prematur).

Kemampuan Program Bedah Desa dalam menangani masalah kemiskinan dan ketertinggalan disandarkan pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan akumulasi kapital di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan adalah yang mampu mengembangkan kegiatan produksi berdasarkan komoditi unggulan setempat/lokal, serta juga mampu menghasilkan produk unggulan tersebut secara cepat dapat diperdagangkan dan bernilai tambah yang tinggi.

 

dd(

bylppbp

p

Maka, menjadi sdikembangkan sedengan progra(PRUKAB).

Program Bedah PRUKAB sebagabahwa Program Byang meliputi perlahan, kelembapengembangan potensi sumber dbagi pengembangprasarana. Dalamelalui instrumperencanaan inve

sangat penting Pecara kuat terintem Produk U

Desa diposisikani fokus. Sebagai ‘Bedah Desa menyrencanaan, insentagaan, dukung

kapasitas lokaaya alam dan pengan PRUKAB, pem konteks ini,

ment perencanaestasi (melalui dok

5 | bedah

Program Bedah Degrasi dan bersinggulan Kabup

n sebagai lokus ‘lokus’ dapat dipayiapkan lokasi/wiltif/ regulasi, tata gan lintas pe

al/daerah, identifngembangan inveenyediaan sarana

sinergitas dikuaan kebijakan kumen Rencana I

h desa 

Desa nergi paten

dan hami ayah guna

elaku, fikasi

estasi dan

atkan dan

nduk

6 | bedah desa  

Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu). Melalui upaya integrasi dan sinergi ini maka diharapkan pengembangan Produk Unggulan Kabupaten disandarkan pada kesiapan, dukungan dan potensi sumber daya alam lokal. Dan lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan nanti diharapkan terjadi secara lebih berkualitas karena upaya di dalam prosesnya melibatkan keterkaitan kebijakan lokal-pusat dan PRUKAB didasarkan pada potensi lokal.

Berdasarkan gambaran di atas, penyiapan lokus melalui Program Bedah Desa meliputi penyediaan dan pengorganisasian input dan fasilitasi proses pembangunan kawasan perdesaan terpadu. Fasilitasi proses diutamakan melalui upaya integrasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu dan PRUKAB dengan perencanaan reguler. Integrasi perencanaan program ke dalam siklus perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui Musrenbang sejak dari tingkatan bawah akan menegaskan dan memastikan dukungan lokal-pusat serta keberlanjutan program. Sudah tentu, secara khas, integrasi tersebut juga haruslah merujuk pada dokumen STRANAS dan STRADA bagi pembangunan daerah tertinggal.

Selain hal tersebut di atas, dalam fasilitasi prosesnya, metoda Bedah Desa juga memerlukan dukungan kelembangaan yang kuat berdasar nilai, budaya dan kekuatan lokal, serta melibatkan berbagai pihak yang

7 | bedah desa  

berkepentingan dalam pembangunan daerah tertinggal. Dalam pelaksanaan Program Bedah Desa ini, di tingkat lokal akan dibentuk Balai Bedah Desa yang bertanggungjawab sebagai manajemen kelembagaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu. Balai Bedah Desa bertindak menjadi wahana bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ada dan sudah dibentuk untuk kepentingan pelaksanaan program-program K/L yang lain. Dari sisi bidang kerja, Balai Bedah Desa melakukan kerja pengelolaan informasi, pengembangan inovasi, kewirausahaan, dan tata kelola pemerintahan desa, serta secara khusus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan bagi pelaksanaan Program Bedah Desa.

Di tingkat Kabupaten dan Propinsi dibentuk Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu. Khusus di tingkat kabupaten keberadaan Tim Koordinasi akan dibantu dengan pembentukan kelembagaan Forum Bedah Desa, sebagai forum multistakeholders untuk memperkuat dukungan swasta dalam pelaksanaan Program Bedah Desa. Fasilitasi Kelembagaan ini merupakan bagian input dan fasilitasi proses yang utama dalam pelaksanaan Program Bedah Desa.

Sampai saat ini terdapat 183 kabupaten daerah tertinggal, dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010 – 2014, KPDT memiliki target dan tanggung jawab untuk mengupayakan 50 kabupaten dari 183 kabupaten daerah

8 | bedah desa  

tertinggal, lepas dari ketertinggalan. Dengan begitu, pelaksanaan Program Bedah Desa dan PRUKAB ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010 – 2014, dan diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan perkembangan ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar.

b. Tujuan Umum Tujuan umum adalah mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui percepatan pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu (Bedah Desa)

c. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Program Bedah Desa antara lain: 1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk

Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

2. Terfasilitasinya pembentukan Forum Bedah Desa dan Balai Bedah Desa.

3. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.

9 | bedah desa  

d. Lokasi Sasaran Lokasi sasaran Percepatan Pembangunan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) adalah kawasan perdesaan di Kabupaten Tertinggal.

e. Kriteria Lokasi Sasaran

Pemilihan lokasi sasaran adalah kawasan perdesaan yang terdiri dari desa-desa dalam kelompok desa potensial berkembang dan mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju. Untuk lokasi sasaran adalah satu kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan.

ILUSTRASI LOKASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Kawasan Perdesaan terdiri dari  beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.

Intervensi  Bedah Desa mendorong keterkaitan antar desa dalam satu kawasan  atau  antar kawasan perdesaan; 

Diperkuat  dengan kelembagaan Forum Bedah Desa  di Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di  Kawasan Perdesaan.Intervensi  Bedah Desa berupa  Koordinasi dan Fasilitasi dalam pengembangan sarana prasarana  sosial dasar,   ekonomi produksi/distribusi  dan pengembangan wilayah.

Peternakan

Pesisir

Persawahan

Perhutanan

Desa A

Desa C

Desa D

Desa B

10 | bedah desa  

f. Kelompok Sasaran Sasaran Program Bedah Desa antara lain : 1. Kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat di

kawasan perdesaan. 2. Masyarakat perdesaan di kawasan perdesaan. 3. Dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga

Swadaya Masyarakat

g. Output/Keluaran Keluaran Program Bedah Desa antara lain: 1. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan

Kawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

2. Terbentuk dan berfungsinya Forum Bedah Desa dan Balai Bedah Desa

3. Terbangunnya sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah perdesaan.

4. Terintegrasinya program Bedah Desa dan Prukab.

11 | bedah desa  

2. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Bedah Desa dilakukan dengan tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan pengendalian. Setiap mekanisme dilakukan secara berjenjang dari Pusat hingga Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kawasan Perdesaan). a. Persiapan

Pelaksanaan Program Bedah Desa dilakukan melalui beberapa persiapan antara lain: 1. Penyiapan pendamping kawasan perdesaan yang

bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan kegiatan Bedah Desa

2. Penyiapan Balai Bedah Desa (BBD) di tingkat kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai wadah konsultatsi, koordinasi dan advokasi bagi masyarakat kawasan perdesaan.

3. Menyiapkan kepengurusan Balai Bedah Desa yang selanjutnya disampaikan ke Bappeda untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

4. Menyiapkan/membuka rekening atas nama Balai Belah Desa di bank pemerintah dan buku/cek-nya ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Balai Bedah Desa.

b. Perencanaan

1. Melakukan koordinasi perencanaan dalam melakukan konsolidasi Rencana Induk Bedah Desa,

12 | bedah desa  

Rencana Investasi dan Rencana Aksi tahunan pada tingkat kabupaten.

2. Melakukan integrasi/sinkronisasi dokumen hasil identifikasi Fasilitator Program Bedah desa dengan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des).

3. Bermusyawarah menyusun daftar skala prioritas pembangunan layanan dasar pada masyarakat kawasan perdesaan Program Bedah Desa.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Program Bedah Desa lebih diarahkan pada pembangunan kawasan perdesaan hasil keputusan bersama dalam musyawarah masyarakat di kawasan tersebut. Pelaku pembangunan diharapkan melibatkan masyarakat di semua kawasan perdesaan tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mengungkit peningkatan ekonomi dan layanan sosial dasar lainnya.

d. Pendanaan

Sumber dana kegiatan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan Terpadu (Program Bedah Desa) berasal dari APBN. Pendanaan tersebut merupakan dana stimulan yang diharapkan dapat mendorong mobilisasi sumber dana dari pemerintah daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten) sector swasta, dan sumber-sumber lainnya. Pada tahun-tahun

13 | bedah desa  

berikutnya Kabupaten diarahkan untuk mengambil peran yang besar dalam pendanaan Program Bedah desa dengan melakukan integrasi program yang ada di dinas-dinas terkait maupun melibatkan sector swasta.

SUMBER PENDANAAN

1. APBN DIPA KPDT sebagaistimulan awal pengembanganBedahDesa

2. Didukung pendanaan sektoralpusat (APBN K/L lainnya)

3. Didukung pendanaan APBD Provinsi

4. Didukung dan dilanjutkanpendanaan APBD KabupatenTertinggal

5. Dikembangkan melaluipendanaan/investasimasyarakat dan swasta

11

Peran Daerah

Peran Pusat

Dana

WaktuT1 T2

Rp

14 | bedah desa  

e. Pengendalian 1. Monitoring dan evaluasi

• Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan, kendala-kendala dan rencana tindak lanjut.

• Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari Pusat sampai Kawasan Perdesaan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggungjawab masing masing.

• Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

• Hasil-hasil monitoring dan evaluasi menjadi masukan dalam pengembangan kegiatan Bedah Desa selanjutnya.

2. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bedah Desa, maka daerah diwajibkan menyampaikan hal sebagai berikut :

a) Pelaporan dan pertanggungjawaban berupa

laporan fisik dan keuangan dana Tugas Pembantuan disampaikan oleh Satker Daerah ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal c.q. Satker Pengembangan Daerah Khusus.

15 | bedah desa  

b) Laporan akhir kinerja pelaksanaan kegiatan dan daftar isian masalah dan rekomendasi tindak lanjut disampikan oleh Tim Koordinasi Daerah ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal c.q. Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus, KPDT.

f. Sanksi

Bentuk sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kabupaten penerima bantuan tidak melaksanakan

kegiatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang telah ditetapkan,

b. Kabupaten penerima bantuan tidak menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada KPDT sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Terjadi penyelewengan penggunaan dana.

Sanksi yang diberikan berupa penghentian bantuan pada tahun berikutnya, dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan dan pertanggungjawaban tersebut pada foin (b) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

16 | bedah desa  

3. P E N U TU P

Demikian buku saku Program Bedah Desa ini disusun agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pelaku kegiatan Program Bedah Desa baik di Pusat dan Daerah, khususnya Kabupaten Tertinggal. Selain Buku Saku ini, berbagai hal teknis pelaksanaan Program Bedah Desa dimuat dalam buku manual-manual panduan yang lain. Terakhir kami ucapkan terima kasih atas peran serta aktif dari berbagai pihak yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Bedah Desa. Jakarta, 2011 Sekretariat Bedah Desa

17 | bedah desa  

LAMPIRAN BAGAN MEKANISME PROGRAM BEDAH DESA 2011