buku panduan ppa 2009

5/26/2018 Buku Panduan Ppa 2009

1/100

0


2/100

0

DAFTAR ISI

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIAKUNTANSI

Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi 1

Program Pendidikan Profesi Akuntansi 7

Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi 12

Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi 13

Silabus Mata Ajar Pendidikan Profesi Akuntansi:

Etika Bisnis & Profesi 15

Perpajakan 19

Praktik Audit 27

Lingkungan Bisnis & Hukum Komersial 35

Pasar Modal & Manajemen Keuangan 40

Pelaporan & Akuntansi Keuangan 46

Akuntansi Manajemen & Biaya 53

Persyaratan Peserta Pendidikan Profesi Akuntansi 57

Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Penyelenggaraan PendidikanProfesi Akuntansi 57

Ujian Akhir dan Sertifikat 60

PANDUAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Standar Penilaian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PendidikanProfesi Akuntansi 62

Parameter Skor Penilaian Perpanjangan Izin PenyelenggaraanPendidikan Profesi Akuntansi 64

PANDUAN PENYUSUNAN BORANG PENDIDIKAN PROFESI

AKUNTANSIPenyusunan Borang Pengajuan Rekomendasi dan Perpanjangan IzinPenyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi 71

Penyusunan Borang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PendidikanProfesi Akuntansi

Borang Aplikasi Pendidikan Profesi Akuntansi

Borang Perpanjangan Pendidikan Profesi Akuntansi

72

74

86


3/100

1

LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIAKUNTANSI

1. UU Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi

mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan

Akuntan Pajak, hak memakai gelar Akuntan (accountant) dengan

penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada

mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan

berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 2

Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud:

a. ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas negeri atau badan

perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau

diakui pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan

pada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil

baik;

b. ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang

menurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3 guna

menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah

tersebut pada huruf a pasal ini.

Pasal 3

(1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat

Panitia Ahli yang bertugas mempertimbangkan apakah sesuatu

ijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan

dengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a.

(2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama Menteri

Keuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu.


4/100

2

(3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitia

tersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusan

akuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi.

(4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat

dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian

Keuangan.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

Pasal 1

Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada

pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program

studi akuntansi.

Pasal 2

(1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi

sesuai dengan persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

(2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi

dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perguruan

Tinggi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli

Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

3. Perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan

Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 565/D/T2002 dan

2460/MOU/III/02 tentang pengelolaan sistem dan penyelenggaraanpendidikan profesi akuntansi.

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjabarkan

pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi

akuntansi.


5/100

3

2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengatur

wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam

upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi

akuntansi.

Pasal 2

Lingkup perjanjian kerja sama meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.

2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi.

3. Penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi.

4. Evaluasi dan ujian.

5. Sertifikasi.

Pasal 3

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai wewenang dan

tanggung jawab atas:

1. Pembinaan akademik penyelenggaraan pendidikan profesi.

2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi atas

rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan atas usul

Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Penyusunan dan penetapan serta pemutakhiran secara periodik

kurikulum pendidikan profesi akuntansi bersama-sama Ikatan

Akuntan Indonesia.

Pasal 4

Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung

jawab atas:

1. Pengajuan usul pembukaan dan penutupan pendidikan profesi

akuntansi.

2. Pelaksanaan evaluasi dan usul penyelenggaraan pendidikan

profesi akuntansi.


6/100

4

3. Penyusunan dan usul penetapan kurikulum pendidikan profesi

akuntansi.

4. Pemutakhiran kurikulum program pendidikan profesi akuntansi

secara periodik selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan

masukan dari pihak yang berkepentingan.

5. Pelaksanaan evaluasi kelayakan administratif dan akademik

penyelenggara pendidikan profesi akuntansi secara periodik

selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan masukan dari

pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Penetapan format sertifikat.

7. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi

akuntansi yang meliputi persyaratan, tata cara dan kurikulum

pendidikan profesi akuntansi.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab Ikatan Akuntan Indonesia

dilaksanakan Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia yang

dijalankan oleh Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi

Akuntansi.

4. International Education Standards yang ditetapkan oleh International

Federation of Accountants (IFAC).

Statement Membership Obligation 2 mengatur tentang kewajiban

anggota IFAC terkait dengan Standar Pendidikan Internasional bagi

profesi akuntan. Dalam hal tanggung jawab pengembangan pendidikan

dan pelatihan berada pada pihak ketiga, anggota IFAC berkewajiban

mendorong pihak tersebut untuk memasukkan/menyelaraskannya

dengan elemen yang tercantum dalam pernyataan yang dikeluarkan

oleh IFAC.

Pernyataan dan standar pendidikan internasional yang dikeluarkan

IFAC diterbitkan untuk membangun benchmark global pendidikan dan

pengembangan akuntan profesional. Standar ini didesain untuk menjadi


7/100

5

panduan utama bagi anggota IFAC yang secara umum bertanggung

jawab atas dibangunnya atau diimplementasikannya standar dan

persyaratan pendidikan yang berlaku di negaranya. Standar ini

memberikan kerangka dasar yang sangat penting bagi semua pihak

yang berkepentingan atas tersedianya kinerja yang berkualitas tinggi

dari seorang akuntan profesional.

Kompetensi dan integritas, merupakan dua komponen utama bagi

profesi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

profesionalnya. Pendidikan akuntansi memberikan pondasi bagi

seorang akuntan profesional untuk mengembangkan kompetensi dan

memperkuat integritasnya.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh komite pendidikan IFAC meliputi:

International Education Standards (IESs); Discussion Papers and

Studies; International Education Guidelines (IEGs); dan International

Education Papers(IEPs).

IESs ditujukan untuk memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan

tolok ukur (benchmark)sebagai persyaratan minimal untuk memperoleh

kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan,

pengalaman praktik dan pengembangan profesional secaraberkelanjutan.

Perlu dipahami bahwa IESs membangun elemen utama (misalnya

materi, metode dan teknik) dimana program pendidikan dan

pengembangan diharapkan memiliki potensi untuk diakui, diterima dan

diaplikasikan secara internasional. IEGs mengintepretasikan,

mengilustrasikan dan memperluas materi yang terkait dengan IESs dan

memberi masukan dan panduan bagaimana mencapai persyaratan

yang diatur dalam IESs. IEPs mengembangkan diskusi atau debat

mengenai isu-isu, temuan-temuan terkini, atau menjelaskan situasi

yang berhubungan dengan isu pendidikan dan pengembangan yang

mempengaruhi profesi akuntansi.


8/100

6

Tujuh IESs yang dikeluarkan oleh IFAC adalah:

IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting

Education, menguraikan persyaratan untuk masuk pendidikan

profesional akuntansi dan pengalaman praktik.

IES 2, Content of Professional Accounting Education Programs,

merumuskan materi pengetahuan dalam program pendidikan

profesional akuntansi yang dibutuhkan oleh para kandidat supaya

mempunyai kualifikasi sebagai akuntan profesional. Standar ini

merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam 3 area utama,

yaitu: akuntansi, keuangan dan pengetahuan terkait; pengetahuan

bisnis dan organisasional, serta pengetahuan teknologi informasi.

IES 3, Professional Skills Contents, merumuskan gabungan keahlian

yang diperlukan oleh setiap kandidat untuk memenuhi kualifikasi

sebagai akuntan profesional. Keahlian tersebut meliputi: intelektual,

teknis dan fungsional, personal, interpersonal dan komunikasi, serta

organisasional dan manajemen bisnis.

IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes, merumuskan nilai

profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang seharusnya

diperoleh selama program pendidikan supaya memenuhi kualifikasi

sebagai akuntan profesional.

IES 5, Practical Experience Requirements, merumuskan pengalaman

praktik yang dimintakan oleh organisasi profesi anggota IFAC kepada

anggotanya supaya memperoleh kualifikasi sebagai akuntan

profesional.

IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence,

merumuskan persyaratan sebagai penilaian akhir atas kapabilitas dankompentensi profesional para kandidat sebelum dinyatakan sesuai

dengan kualifikasi sebagai akuntan profesional.

IES 7, Continuing Professional Development, merumuskan materi

pengetahuan dan berbagai program pendidikan profesional yang


9/100

7

dibutuhkan setelah mendapatkan kualifikasi sebagai akuntan

profesional.

Implementasi IES 1 diwujudkan dengan diharuskannya seseorang

untuk menempuh pendidikan profesional akuntansi (PPA) di perguruan

tinggi yang direkomendasikan oleh IAI untuk menyelenggarakan PPA.

Pemberian rekomendasi kepada perguruan tinggi ini pun harus melalui

proses tertentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah

ditetapkan.

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) tidak terlepas dari adanya

ketentuan mengenai penggunaan gelar akuntan sebagaimana diatur pada

UU No. 34 Tahun 1954 sebagai landasan hukumnya. Menurut ketentuan

tersebut gelar akuntan dapat diperoleh seseorang yang:

1. Memiliki ijazah dari Universitas Negeri atau Badan Perguruan Tinggi Lain

yang dibentuk menurut Undang-undang atau diakui pemerintah; atau

2. Lulus dalam suatu ujian yang ijazahnya dapat disamakan dengan ijazah

butir 1 di atas.

Sebelum berlakunya PPA, gelar akuntan secara langsung hanya diberikan

kepada lulusan perguruan tinggi negeri tertentu atau melalui jalur Ujian

Nasional Akuntansi (UNA) Dasar dan Profesi untuk perguruan tinggi swasta.

Sedangkan lulusan perguruan tinggi negeri yang tidak secara otomatis dapat

memberikan gelar akuntan, diharuskan untuk mengikuti UNA Profesi.

Artinya, saat itu ada 3 (tiga) model untuk menghasilkan akuntan yaitu:

No. Keterangan Gelar Akuntan

1. Perguruan tinggi negeri tertentu Otomatis langsung memperoleh

gelar akuntan

2. Perguruan tinggi swasta Mengikuti UNA Dasar dan Profesi

3. Perguruan tinggi negeri baru Mengikuti UNA Profesi


10/100

8

Pelaksanaan ketentuan tersebut ternyata menimbulkan diskriminasi antara

perguruan tinggi yang ijazahnya memenuhi butir 1 dan perguruan tinggi yang

ijazahnya dianggap belum memenuhi. Pada kenyataannya banyak

perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang kualitas

keilmuannya sangat baik, tetapi tidak dapat langsung mendapat gelar

akuntan.

Perkembangan selanjutnya, lahir UU No.: 2/1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Undang-undang ini kemudian dirinci dalam PP No.: 30/1990

mengenai Pendidikan Tinggi dan Kepmendikbud No.: 36/U/1993 tentang

Gelar Akademik dan Sebutan Profesi. Dengan adanya peraturan-peraturan

ini pendidikan akuntansi berubah secara mendasar. Pertama, UU No.2/1989

mengelompokkan pendidikan akuntan dalam kelompok pendidikan profesidan memperoleh sebutan di belakang nama lulusannya. Sedangkan UU

No.34/1954 memberikan gelar akuntan. Kedua, untuk dapat mengikuti

pendidikan profesi yang baru, calon peserta didik harus lulus terlebih dahulu

dari pendidikan akademik dengan gelar Sarjana Ekonomi. Hal ini serupa

dengan pendidikan profesi untuk dokter, dokter gigi, dokter hewan, psikolog,

apoteker, notaris, pengacara, dan arsitek.

DIKTI dan IAI selanjutnya mulai merumuskan format pendidikan profesi

akuntansi. DIKTI menyerahkan kewenangan kepada profesi untuk

melaksanakan pendidikan profesi. Untuk itu, perlu dibuat sebuah standar

yang sama bagi seluruh perguruan tinggi dalam menghasilkan akuntan yang

berkualitas. Dengan adanya standar tersebut maka diharapkan akuntan yang

dihasilkan oleh perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun

Swasta dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan.

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi bukanlah merupakan

substitusi Program Studi Jurusan Akuntansi. Keduanya merupakankomplementer, saling melengkapi satu dengan yang lain.

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) merupakan pendidikan tambahan pada

jalur pendidikan sekolah setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada

program studi akuntansi. Pembukaan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) ini

dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama,


11/100

9

perkembangan kegiatan akuntansi menuntut ketersediaan tenaga ahli yang

berkualitas di bidang akuntansi. Kedua, perkembangan pendidikan akuntansi

tingkat nasional bagi program sarjana (S1) telah sampai pada tahap yang

memungkinkan bagi dibukanya PPA.

Tujuan PPA dinyatakan dalam SK tersebut untuk menghasilkan lulusan yang

menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompensasi

keprofesian akuntansi. Lulusan PPA berhak menyandang sebutan profesi

Akuntan. Selain itu, ia juga akan berhak untuk mendapatkan nomor register

akuntan dari Departemen Keuangan.

Sebelum tahun 2002, kurikulum pendidikan strata satu akuntansi minimal

terdiri atas 160 sks. Dengan munculnya Keputusan Mendiknas No. 56 tahun

2000 tentang jumlah sks di strata satu minimum 144 sks, maka selisih sks

tersebut disepakati oleh para pakar akuntansi di Indonesia untuk

diselenggarakan oleh profesi akuntansi, dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI).

IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia menindaklanjuti inisiatif

pemerintah yang menyerahkan pengaturan pendidikan profesi kepada

organisasi profesi. Sejak tahun 2002, IAI telah membentuk Tim Evaluasi dan

Rekomendasi yang bertugas menyusun rancangan Pendidikan ProfesiAkuntansi.

Namun IAI bukan merupakan lembaga yang menjalankan pendidikan,

sehingga IAI menitipkan pendidikan profesi kepada perguruan tinggi yang

dipandang kapabel untuk menjalankan tugas tersebut. IAI melalui KERPPA

menyeleksi perguruan tinggi yang berminat untuk menyelenggarakan PPA

dengan menetapkan kriteria bagi calon penyelenggara.

KERPPA yang merupakan komite yang dibentuk oleh IAI berfungsi untuk

memberi evaluasi dan rekomendasi tentang penyelenggaraan PPA kepada

Panitia Ahli Persamaan Ijasah Akuntan (PAPIA). Atas dasar dari

rekomendasi KERPPA, maka PAPIA meminta DIKTI untuk memberi izin

penyelenggaraan PPA sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada saat

divisitasi oleh KERPPA.


12/100

10

Perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan PPA harus mendapatkan

izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi

harus mengajukan usulan penyelenggaraan ke Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi. Berdasarkan usulan tersebut Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi akan meminta rekomendasi IAI mengenai kelayakan

perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PPA. Selanjutnya IAI akan

melaksanakan proses evaluasi berdasarkan kriteria tertentu secara

transparan.

Dengan demikian, PPA sebenarnya bukan merupakan tambahan yang

diciptakan untuk mempersulit seseorang untuk menjadi akuntan. Justru, PPA

diarahkan agar calon akuntan yang sebelumnya hanya menerima pendidikan

formal strata satu lebih dihadapkan pada dunia profesi/praktik. Diharapkan

akuntan lulusan dari PPA akan mempunyai konsep yang kuat dari

pendidikan strata satu dan mempunyai keterampilan profesional yang

memadai dari PPA.

Metode dan proses PPA dirancang untuk mengembangkan kemampuan

agar dapat belajar secara berkelanjutan. Pada PPA penekanan diberikan

pada aplikasi atas konsep teori yang diperoleh pada jenjang strata satu.

Pendidikan ini dapat diselenggarakan di universitas, institut, dan sekolahtinggi setelah mendapat rekomendasi dari KERPPA IAI. Pembukaan

Pendidikan Profesi Akuntansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi.


13/100

11

Kualifikasi untuk menjadi Akuntan dapat digambarkan pada gambar berikut:

Indonesian Accountancy Qualifications

Organizations Process and Requirements Qualifications and Rights

UniversitiesMinistry ofEducation IAI

Ministry of Accountant Title (may be calledFinance an Accountant)

IAI CPA Holder (no rights)

PA Certificate Holder(may work as a PA)

Ministry ofFinance

PA License Holder(may offer PA services)

University DegreeDegree with Accounting Major

Professional Education ProgramComprises 21-40 units delivered by

accredited colleges

Eligible for MOF Registration

IAI PA Certificate (CPA)

Be eligible for MOF registration

Be IAI Member

Pass USAP Exam

MOF PA Certificate

Be registered with MOF

Be IAI Member

Indonesian domiciled

Hold IAI BAP

Have relevant practicalexperience

MOF PA Practice License

Hold MOF PA Practice

Employ at least three auditors

MOF RegistrationRegister on State Register of

Accountants (Register Negara)


14/100

12

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) harus memenuhi tata

cara yang meliputi:

(1) Pengajuan usulan penyelenggaraan

(2) Pemberian rekomendasi dari IAI

(3) Pemberian izin penyelenggaraan

Perguruan tinggi yang hendak menyelenggarakan PPA harus mendapatkan

izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi

harus mengajukan usulan penyelenggaraan ke Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi akan meminta rekomendasi IAI mengenai kelayakan

perguran tinggi untuk menyelenggarakan PPA. Untuk kebutuhan evaluasi,

IAI meminta perguruan tinggi melengkapi Borang Aplikasi dan

kelengkapannya. IAI akan menerjunkan tim ke lapangan untuk menguji data

yang disampaikan di dalam Borang Aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil

evaluasi atas Borang Aplikasi dan data di lapangan, IAI akan memberikan

atau tidak memberikan rekomendasi dan menyampaikannya kepada

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya dalam waktu 3

(tiga) bulan sejak saat permintaan rekomendasi diterima IAI.

Surat rekomendasi dari IAI ditujukan kepada Panitia Ahli Pertimbangan

Ijazah Akuntan (PAPIA) untuk selanjutnya diproses oleh PAPIA kepada

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan rekomendasi ini,

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat memberikan izin

penyelenggaraan PPA.

IAI melakukan evaluasi secara periodik atas perguruan tinggi yang

meneyelenggarakan PPA agar terdapat perbaikan yang berkesinambungan.

Bentuk evaluasi periodik yang dilakukan IAI adalah:

(1) Kunjungan mendadak atas proses penyelenggaraan PPA;

(2) Rekomendasi harus diperbaharui secara berkala; dan

(3) Kriteria penilaian akan selalu disesuaikan dengan perubahan

lingkungan.


15/100

13

IAI merasa perlu mengadakan evaluasi periodik dengan maksud agar

terdapat perbaikan penyelenggaraan PPA yang berkesinambungan. Selain

itu, kriteria penilaian yang menjadi tolok ukur juga senantiasa disesuaikan

dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Dari adanya kunjungan

mendadak atas proses, penyelenggara PPA diharapkan senantiasa menjaga

standar kualitas penyelenggaraan yang memenuhi kriteria penilaian.

Pembaharuan rekomendasi diharapkan akan menghasilkan peningkatan

kualitas penyelenggaraan PPA.

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Kurikulum dan silabus PPA sebagian besar berisikan materi yang tidak atau

belum diberikan pada jenjang strata satu atau berupa aplikasi suatu konsep

atau teori. Penyusunan kurikulum dan silabus PPA juga memperhatikan

kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akuntan. Kurikulum dan silabus PPA

diharapkan tidak statis, namun dapat terus berkembang sesuai dengan

perubahan lingkungan.

Penyelenggaraan PPA meliputi paling sedikit 21 sks dan paling banyak 40

sks yang ditempuh selama 2 sampai dengan 6 semester. Penyelenggara

PPA dapat menambah mata kuliah di luar kurikulum inti PPA sehingga

mencapai paling banyak 40 sks. Penambahan tersebut dapat dilakukan

selama tidak melampaui batas waktu penyelenggaraan PPA, yaitu paling

lama 6 (enam) semester. Kurikulum PPA paling sedikit terdiri dari:

Tabel 1. Kurikulum PPA

No. Mata Kuliah SKS

1 Etika Bisnis dan Profesi 3

2 Perpajakan 3

3 Praktik Audit 3

4 Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial 3

5 Pasar Modal dan Manajemen Keuangan 3

6 Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 3

7 Akuntansi Manajemen dan Biaya 3

Jumlah 21


16/100

14

SILABUS MATA AJAR

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI


17/100

15

SILABUS MATA AJARETIKA BISNIS dan PROFESI

3 SKS

Deskripsi dan Tujuan

Keberadaan mata ajar ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuanetika, kesadaran etis dan perilaku etis akuntan. Peningkatan ini diharapkanakan berimplikasi pada meningkatnya kemampuan akuntan dalampengambilan keputusan etis. Suatu pengambilan keputusan etis tidak hanyamelibatkan rasionalitas saja, tetapi juga emosi dan intuisi. Untukmeningkatkan pengetahuan etika, materi meliputi berbagai spektrumpemikiran dalam etika, deskripsi etika bisnis dan profesi, isu-isu etis dalamprofesi, serta implementasi dan perkembangannya dalam realitas praktikprofesi akuntansi dan bisnis. Sementara untuk meningkatkan kesadaran danperilaku etis, dianjurkan materi diperkaya dengan mendeskripsikan secararefleksif yaitu sebagai pengungkapan suatu fenomena kehidupan yangmelibatkan nilai-nilai diri, pengalaman hidup dan norma suatu fenomenakehidupan di alam semesta. Dengan ini diharapkan peserta didikmenemukan hikmah suatu proses kehidupan yang berlangsung dalam suatusistem yang luas sehingga berkembang suatu pribadi yang toleran,bertenggang rasa, mencintai sesamanya, pribadi yang tawadhu, hatinyatercerahkan, tidak gampang tergoda untuk melakukan tindakan-tindakanyang menyimpang, berintuisi kuat dan terdorong untuk melakukan tindakanyang bermakna.Dengan demikian maka secara spesifik, setelah mengikuti mata ajar inidiharapkan peserta didik dapat: (1) memiliki pengetahuan yang memadai

tentang etika bisnis dan profesi, (2) memiliki kesadaran etis dalam suatupengambilan keputusan ekonomi, (3) melakukan tindakan yang bermaknadan inspiratif bagi perkembangan profesi dan masyarakat.

Metode Pembelajaran

Pembelajaran etika harus berlangsung secara integratif dan refleksif. Prosespembelajaran dilakukan baik dalam bentuk transfer pengetahuan maupunpendalaman nilai-nilai, sehingga menambah pengetahuan tentang etika sertamemperkuat kecerdasan emosi dan spiritual peserta didik. Dalam praktiknyaini dapat dilakukan dengan berbagai metode, dan sangat tergantungkreativitas dosen.

Untuk ini maka metode perkuliahannya meliputi:1. Ceramah: Dosen menyampaikan ide-ide pokok dari suatu topik

perkuliahan.2. Diskusi: Peserta didik bersumberkan literatur yang disiapkan dan atau

pengalaman yang didapatkan berdiskusi dengan peer-nya. Proses diskusidiawali atau diakhiri dengan presentasi hasil ringkasan materi dan atauhasil kajian dari kasus empiris dalam praktik akuntansi dan bisnis.


18/100

16

3. Eksplorasi kasus: Peserta didik harus mengekplorasi suatu kasus dalampraktik akuntansi dan bisnis yang menimbulkan dilema etika. Diharapkaneksplorasi dilakukan secara riil di lapangan, yang untuk itu peserta didikharus melakukan diskusi intensif dengan praktisi akuntansi (atau jikamungkin menggali pengalaman sendiri jika sedang atau pernah menjadi

praktisi akuntansi dan bisnis).4. Diskusi kasus yang sintesis-refleksif: Peserta didik mendiskusikan kasus

empiris dari suatu kejadian etika yang dieksplorasinya denganmendasarkan pada rujukan teoritis-konsepsional, kode etik, aturan hukumdan pertimbangan hati nurani serta juga sepenuhnya memperhatikankonteks kejadian tersebut sehingga dapat memberikan solusi yangcerdas dan bermakna.

Referensi Wajib

Leonard J. Brooks (2004). Business & Professional Ethics for

Accountants. South-Western College Publishing. Ronald F. Duska, & B.S. Duska (2005).Accounting Ethics. BlackwellPublishing.

IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia (1998). Prosiding Kongres VIII IAIbeserta aturan etika pada masing-masing kompartemen.

IFAC Ethics Committee (2005). IFAC Code of Ethics for ProfessionalAccountants. International Federation of Accountants.

Kode Etik Asosiasi-asosiasi Akuntan (IAPI, IAMI dll.).

Referensi Pendukung

K. Bertens (2000). Pengantar Etika Bisnis. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Theodorus M. Tuanakotta (2007). Setengah Abad Profesi Akuntansi.Penerbit Salemba Empat.

Unti Ludigdo (2007). Paradoks Etika Akuntan. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur profesi akuntansi (mis. PMK17/2008) dan Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya (mis. Bapepam)yang relevan.

Sarbanes Oxley Act.

Ar tikel yang dianjurkan (dapat diganti /di tambah dengan yang lebihrelevan)

Goslings, J.H.W. (1997). Ethical Behaviour and Securities Trading.Business Ethics: A European Review, Vol. 6 No. 3; 65-71.

Jose, A. dan M.S. Thibodeaux (1999). Institutionalization of Ethics: ThePerspective of Managers. Journal of Business Ethics22: 133-143.

Kaptein, M. dan J.V. Dalen (2000). The Empirical Assesment ofCorporate Ethics: A Case Study. Journal of Business Ethics24: 95-114.


19/100

17

Poulfet, F. (1997). The Ethics of Tax Planning.Business Ethics: AEuropean Review, Vol. 6 No. 4; 213-219.

Stainer dkk. (1997). Ethics for Management Consulting. BusinessEthics: A European Review, Vol. 6 No. 2; 65-71.

White, L.P. dan L.W. Lam (2000). A Proposed Infrastructural Model

for the Establishment of Organizational Ethical Systems. Journal ofBusiness Ethics28; 35-42.

Evaluasi Hasil Pembelajaran

Pada dasarnya penilaian dalam suatu perkuliahan tergantung modelpembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing dosen dan yang sudahdisetujui oleh masing-masing penyelenggara program. Komponen penilaiandapat meliputi pemenuhan penugasan rutin, partisipasi dalam diskusi danujian (UTS/UAS). Untuk lulus, kehadiran harus > 75 % dari total pertemuan.

Presentasi kasus 20%Partisipasi dalam diskusi 20%Penugasan harian 10%Ujian Tengah Semester 25%Ujian Akhir Semester 25%

Topik-topik Bahasan

Total pertemuan untuk 1 (satu) semester perkuliahan adalah 16 kalipertemuan (termasuk ujian). Setiap sesi berbobot 3 (tiga) sks dengan lamaperkuliahan 150 menit.

SESI TOPIK BAHASAN REFERENSI1. Pengantar Perkuliahan:

Kontrak Belajar

Akuntansi sebagai Profesi danKebutuhan atas Etika

Silabus dan Duska & Duska, Ch. 4

2. Teori Etika dan Prinsip Etis dalamBisnis:

Pengertian Etika

Relativitas Moral

Teori Etika Modern (Kognitivisme)

Teori Etika Relijius

(Nonkognitivisme) Prinsip-prinsip Etika dalam Bisnis

Duska & Duska, Ch. 2 & 3;Bertens, Bab 2;Ludigdo, Bab 2

3. Lingkungan Etika dan Akuntansi:

Ekspektasi masyarakat terhadapbisnis dan akuntansi

Belajar dari masa lalu profesiakuntansi: Kasus Enron-AA danWorldcom

Brooks, Ch. 1 & 2;Duska & Duska, p. xiii-li.;Tuanakotta pada beberapa bab yangrelevan


20/100

18

4. Tata Kelola Etis & Akuntabilitas:

Good governance

Pengembangan program etika

Brooks, Ch. 3 & 4 dan artikel dari Murphyyang menyertainya

5. Pendekatan dalam PengambilanKeputusan Etis:

Analisis biaya-manfaat Analisis etis untuk pemecahan

masalah

Brooks, Ch. 5 dan artikel dari Brooks danTucker yang menyertai bab ini.

6. Etika Profesi Akuntansi:

IFAC Code of Ethics

Kode Etik IAI

Kode Etik IAPI

Kode Etik IAMI

Kode Etik IAI KASP

Kode Etik Profesi dalam asosiasiakuntansi lainnya

Sarbox PMK No. 17/2008 dan peraturan

pemerintahan Indonesia lainnyayang relevan.

Berbagai kode etik profesi yangdikeluarkan oleh asosiasi-asosiasi profesiakuntansi

7. Mengelola Resiko Etika danManajemen Krisis

Brooks, Ch. 6 dan artikel dari Mitroff, etal. yang menyertai bab ini.

Ujian Tengah Semester8. Etika dalam Praktik Auditing dan Etika

dalam Praktik Konsultan Manajemen

9. Etika dalam Praktik AkuntansiManajemen dan Akuntansi Keuangan

10. Etika dalam Praktik Investasi dan PasarModal

11. Etika dalam Praktik Akuntansi SektorPublik

12. Etika dalam Praktik Perpajakan

13. Etika dalam Praktik Bisnis

Tugas peserta didik dari hasil studilapangan atau sumber dokumentasilainnya yang relevan.

14. Materi Lokal Materi dan metode perkuliahandiserahkan kepada masing-masing dosendan penyelenggara program.

Ujian Akhir Semester


21/100

19

SILABUS MATA AJARPERPAJAKAN

3 SKS


Mata ajar ini bertujuan untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yangberlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaranpenyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak hanyamenekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun jugamenekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam perusahaan.Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap transaksi perusahaanyang terkait dengan perpajakan dan menyajikannya dalam laporankeuangan. Peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhikondisi perusahaan, sehingga akan mempengaruhi keputusan bisnis yang

diambil perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalammelakukan audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan.Dalam beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan.Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agarpeserta didik:1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan penyajian

pajak dalam laporan keuangan.2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan.3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis.4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan.

Metode Pembelajaran

Fokus pengajaran adalah pada kemampuan dan kemauan peserta didikuntuk belajar secara mandiri dalam memahami konsep-konsep yang adadalam silabus dan buku referensi yang diberikan dan pengetahuan lainnya.Pengajaran dilakukan dengan pendekatan cases based learning yaitudengan menjelaskan konsep melalui kasus. Peserta dimotivasi untuk aktifdalam mencari dan menggali Peraturan Perpajakan yang terkait agarterbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalammenyelesaikan kasus pajak.Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yangtercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk

penyampaian materi antara 30 60 menit. Sedangkan untuk waktu sisanyadigunakan untuk melakukan pembahasan kasus dan kuis. Staf pengajardapat mencari kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Peserta didikmembuat makalah yang berisikan bahasan atas kasus tersebut kemudianmempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lainharus membahas kasus tersebut dan mengumpulkannya. Dengan demikianseluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi.


22/100

20

Agar peserta termotivasi untuk membaca materi yang diberikan di setiappertemuan, akan diselenggarakan kuis di beberapa pertemuan. Terutama untukmateri yang telah diajarkan di S1. Waktu kuis antara 10 15 menit.

Referensi Wajib

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (UU KUP)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang PajakPenghasilan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang PajakPenghasilan. (UU PPh)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2000. (UU PPN & PPnBM)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak

Bumi dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1985. (UU PBB) Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Bea

Materai. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985. (UU Bea Materai)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang RI Nomor 20tahun 2000. (UU BPHTB)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) atas PenagihanPajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000. (UUPenagihan dengan Surat Paksa)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang BadanPenyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1997.(UU Sengketa Pajak)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang DokumenPerusahaan. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1997. (UU Dokumen)

Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya (terbaru) tentang Pajak danRetribusi Daerah. (UU Pajak & Retribus i Daerah)

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPhPasal 21 dan 26 (Kep. Dir. Jen. Pajak No. KEP-545/PJ/2000, PER-15/PJ.2006). (Peraturan Pelaksana PPh 21)

Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. (SAK)

Peraturan pelaksana perpajakan dalam bentuk Undang-Undang yang terkait,Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan MenteriKeuangan, Surat Edaran DJP, dll.

CD Tax Guide. Gunadi, Pajak Internasional.Lembaga Penerbit UI. (G1)

John Hutagaol, Pemahaman Praktis: Perjanjian Penghindaran PajakBerganda. (JH)

Waluyo, Perpajakan Indonesia Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat,2007. (W)

Zain, Muhammad, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat. (Z)


23/100

21

Referensi Pendukung

Harnanto,Akuntansi Perpajakan.

John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, Kapita SelektaPerpajakan , Salemba Empat, 2006. (JDD)

Mardiasmo, Perpajakan. (M) OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2005. (OECD)

Rachmanto Surahmat, Bunga Rampai Perpajakan, Penerbit SalembaEmpat, 2007.

Siti Resmi, Perpajakan buku 1 dan 2, Salemba Empat. (SR)

Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai.

Jurnal Perpajakan Indonesia.

Majalah Berita Pajak.


Evaluasi hasil pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidakhanya hasil akhir sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksipeserta didik selama di kelas dan pembuatan tugas kelompok merupakanaspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir melaluievaluasi. Berikut ini dalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakanyaitu :

Diskusi dan Partisipasi Kelas 10%Penyajian dan Penyelesaian Kasus 20%Kuis 20%Ujian Tengah Semester 25%Ujian Akhir Semester 25%

Topik-topik Bahasan

Materi berikut ini diajarkan dalam 14 kali pertemuan dengan durasi tiap kalipertemuan selama 150 menit.EMUAN TOPIK BAHASABAHAN BACAAN

SESI TOPIK BAHASAN REFERENSI

1. Sistem Perpajakan di Indonesia danKetentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (I)

1. Kebijakan

Definisi Pajak

Fungsi Pajak

Azas perpajakan

2. Administrasi

Stelsel pajak

Sistem pemungutan

Jenis-jenis pajak

W


24/100

22

3. Hukum formal dan material

4. Teori Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan1. Sistem Self Assesment:

Pendaftaran

Pelaporan

Pembayaran

2. Pembetulan SPT

3. Pembayaran Pajak

4. Pelaporan

5. Pencatatan dan pembukuan

6. Pembetulan SPT

UU KUP

2. Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (II)

1. Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

2. Ketetapan Pajak

3. Penagihan Pajak dan PenagihanPajak dengan Surat Pajak

4. Sanksi-sanksi Pajak

5. Restitusi

6. Tata Cara Keberatan

7. Tata Cara Banding

8. Pengadilan Pajak

9. Peninjauan Kembali Pajak

UU KUP

UU Penagihan dengan SuratPaksa

Kasus: Sengketa pajak:Keberatan dan banding

Kuis

3. PajakPenghasilan

1. Subyek dan obyek pajak danpengecualiannya

2. Bentuk Usaha Tetap

Pengertian BUT

Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Penghitungan Pajak TerhutangBUT

3. Biaya yang boleh dikurangkan danpengecualiannya

4. Kompensasi kerugian

5. Penyusutan, amortisasi danrevaluasi aktiva

6. Penentuan harga perolehan

7. Pajak final

UU Pajak Penghasilan

Peraturan Pelaksana UU PPh

Kasus: Identifikasi Obyek danSubyek Pajak

Kuis


25/100

23

8. Norma penghitungan

9. Hubungan istimewa

4. Pajak Penghasilan untuk TransaksiKhusus

1. PPh pasal 4 ayat 22. Kredit pajak luar negeri (PPh 24)

3. Ketentuan khusus PPh atastransaksi / industri tertentu misal:

Penghasilan modal ventura

Transaksi pasar modal

Penghasilan yang dibebankanpada keuangan negara/daerah

Konstruksi

Pajak penghasilan atas dana

pensiun Restrukturisasi utang

Holding Company, Merger danAkuisisi

Pelayaran, penerbangan,pengeboran dan

Dana pensiun

Derivatif



Kasus: Penerapan pajak ataspenghasilan, transaksi atauindustri khusus

Kuis

5. Rekonsil iasi Fiskal

1. Rekonsiliasi Laba Komersial denganLaba Fiskal

2. Beda Permanen dan Temporer

3. Perhitungan Pajak Terhutang

4. Kredit Pajak

Pajak akhir tahun

(PPh 28 dan PPh 29)



Kasus: Rekonsiliasi Fiskal danperhitungan pajak akhirtahun

Kuis

6. Penyelesaian Pajak Akhir Tahun,Angsuran Pajak dan Pajak dalamLaporan Keuangan

1. Cicilan pajak (PPh 25)

2. Pencatatan akuntansi:

angsuran pajak

kredit pajak

pajak akhir tahun

beban pajak

pajak tangguhan

3. Etika dalam pelaporan pajak



PSAK 46

Kasus: Perhitungan pajak dan

pengisian SPT tahunan PPhbadan dan penyajian pajakdalam laporan tahunan


26/100

24

7. Pajak dipotong/dipungut pihak lain(withholding tax) 21, 22, 23, 26

1. Pemotong pajak

2. Penerima penghasilan yang dipotong

3. Obyek pajak4. Pengurangan yang diperbolehkan

5. Penghasilan tidak kena pajak

6. Penghitungan PPh 21, 22, 23 dan 26

7. Penghasilan yang dikenakan PPhFinal

8. Pencatatan akuntansi atas pajakdipotong/dipungut


Peraturan pelaksana PPh

Kasus Perhitungan PPh 21 dan26

Kuis

Ujian Tengah Semester

8. Konsep Dasar PPN dan PPnBM

1. Karakteristik dan MekanismePengadaan PPN dan PPnBM

2. Obyek Pajak dan yang Dikecualikan

3. Pengusaha Kena Pajak

4. Penyerahan dan Bukan Penyerahan

5. Barang dan Jasa Kena Pajak

6. Daerah Pabean dan Kawasan Berikat

7. Saat dan tempat terutang

8. Faktur Pajak, Nota Retur

9. Dasar Pengenaan Pajak

10. Hubungan istimewa dan kaitannyadengan DPP

11. Penghitungan dan pelaporan

12. Kredit Pajak Masukan

13. Pencatatan transaksi PPN danPPnBM

UU PPN dan PPnBM

Peraturan Pelaksana UU PPNdan PPnBM

Kasus: Perhitungan PPN danpenentuan utang PPN akhirmasa

Kuis

9. Ketentuan Khusus PPN dan PPnBM

1. Fasilitas khusus di bidangPPN/PPnBM: tidak dipungut,dibebaskan

2. PPN dan PPnBM atas penyerahankepada pemungut pajak

3. Ketentuan atas Transaksi/ IndustriKhusus :

Apartemen, real estate dankonstruksi

Emas

Transaksi syariah

UU PPN dan PPnBM

Peraturan Pelaksana UU PPNdan PPnBM

Kasus: Perhitungan danpelaporan PPN pada industrikhusus

Kuis


27/100

25

Pedagang Eceran (Retail)

Leasing

Kegiatan membangun sendiri

10. Pajak Daerah dan Pajak lainnya

(Materai, PBB dan BPHTB)1. Pajak dan Retribus daerah

2. Peranan Pajak Daerah dalamPembangungan Daerah

Beberapa contoh pajak daerah

Mekanisme pembayaran danpelaporan pajak daerah

3. Subyek, obyek dan perhitunganPBB, BPHTB dan Bea / Materai

UU PBB

UU Bea MaterialUU BPHTB

UU Dokumen Negara

UU Pajak dan Retribusi Daerah

Kasus: Pajak Daerah

Kuis

11. Konsep Dasar Pajak Internasional

1. Konsep dasar PerpajakanInternasional

2. Pemajakan transaksi lintas negara

3. Konsepjuridical versus economicdouble taxation

4. Sumber hukum perpajakaninternasional

5. Prinsip non diskriminasi

6. KonsepAnti-tax avoidance

7. Pengertian dan TujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B)

OECD

JHZ

Kasus : Manfaat PerjanjianPenghindaran PajakBerganda

12. Penghindaran pajak berganda

1. Tax Treaty:

Pemajakan atas Passive Income

Pemajakan atas DependentdanIndependent Personal Services

2. Konsep BUT (PermanentEstablishment)

3. Transfer Pricing

4. Treaty Shopping

Aplikasi pajak internasional dalam

Perusahaan multinasional

OECD

JH

Z

Kasus : Transfer Pricing

13. Strategi Perencanaan dan ManajemenPajak Perusahaan

1. Konsep dasar strategi danperencanaan pajak

2. Penghindaran pajak danpenyelundupan pajak

Z

Kasus : Perencanaan danManajemen Pajak


28/100

26

3. Teknik dasar manajemen pajak danperencanaan pajak misal optimalisasibiaya yang dapat dikurangkan,efisiensi administrasi

4. Berapa contoh keputusan

manajemen :

Pemberian dalam bentuk natura

Biaya setelah pajak

Pendanaan investasi

5. Pengaruh pencatatan dan sistemakuntansi dalam manajemen danperencanaan pajak

6. Etika dalam manajemen pajak

14. Muatan Lokal



29/100

27

SILABUS MATA AJARPRAKTIK AUDIT

3 SKS


Mata ajar ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan pendalamanpengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan standar auditing, standaratestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar pengendalian mutu dankode etik profesi. Setelah mengikuti mata ajar ini, peserta didik diharapkanmampu membuat perencanaan audit, melaksanakan audit di lapangan danmembuat laporan audit, serta melakukan jasa-jasa atestasi dan assurancelainnya, berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkanInstitut Akuntan Publik Indonesia. Dengan demikian mereka diharapkan siapmenerapkan pengetahuan dan keahliannya sebagai auditor dan mampumengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yangberhubungan dengan proses audit, termasuk kemampuan mengambilkeputusan serta keahlian dalam menyiapkan dan menyampaikan komunikasiprofesional dan bekerja dengan orang lain.

Metode Pembelajaran

Pengajaran diberikan dengan penekanan pada pembahasan kasus auditterpadu dan studi kasus audit lainnya sesuai dengan pokok bahasan.Pembahasan kasus dilakukan dalam bentuk presentasi dan diskusi. Di setiapsesi, peserta didik diminta mendalami isu yang akan dibahas. Kasus yangdisajikan mencerminkan isu utama yang akan dibahas dalam sesi yang

bersangkutan. Hasil pembahasan kasus oleh peserta didik disajikan secaratertulis untuk dipresentasikan dan didiskusikan di kelas. Peserta didikdiharapkan untuk berpastisipasi secara aktif dalam diskusi.

Referensi

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut AkuntanPublik Indonesia (IAPI), khususnya:oStandar Auditing dan Intepretasinya.oStandar Jasa Akuntansi dan Review.oStandar Pengendalian Mutu.o

Kode Etik Profesi. International Standards on Auditing.

IFAC Code of Professional Ethics.

Standar Audit Pemerintah yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/2008 tentang AkuntanPublik.

Peraturan Pasar Modal (Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia)berkaitan dengan Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Audit.


30/100

28

Satu atau lebih buku teks Auditing dari daftar di bawah ini atau bukuteks lain yang sesuai:oAuditing and Assurance Services, An Integrated Approach,by

Arens, Elder, and Beasley, Prentice Hall Pearson Education, 12thEdition, 2008 atau edisi terbaru.

oAuditing & Assurance Services: A Systematic Approach, byMessier, Glover, and Prawitt, McGraw-Hill, 4thEdition 2006 atau edisiterbaru.

oAuditing Concepts and Appl ications, A Risk-Analys is Approach,byKonrath, Larry F., 5thEdition, South Western, 2001 atau edisiterbaru.

oAssurance & Audit ing, Concepts for Changing Environment,bySchelluch, Topple, Jubb, Rittenberg and Schwieger, Thomson(sekarang: Cengage).

Satu atau lebih kasus auditing terpadu dari beberapa di bawah ini:oLakeside Company, The Case Studies in Audit ing, by Trussel and

Hoyle, Prentice Hall Pearson Education, 10thEdition, 2005 atau edisiterbaru.

oGuide to Using International Standards on Auditing in the Auditsof Small- and Mediumsized Entities,International Federation ofAccountants, December 2007.

Dan bahan lainnya yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan.


Evaluasi hasil pembelajaran bersifat komprehensif dan mencakup komponenberikut:Diskusi dan Partisipasi Kelas 20 %

Tugas Individu atau Kelompok 10 %Penyajian dan Pemecahan Kasus 20 %Ujian Tengah Semester 25 %Ujian Akhir Semester 25 %

Topik-topik Bahasan

Mata ajar ini membahas semua hal penting yang perlu dikuasai oleh seorangauditor. Pokok bahasan mencakup mulai dari perencanaan penugasan,pelaksanaan sampai pelaporannya. Pembahasan dilakukan dalam 14 kalipertemuan 150 menit selama satu semester. Dalam setiap pertemuan atau

lebih, akan didiskusikan bagian dari kasus audit terpadu dan atau kasusaudit lain yang berdiri sendiri.Pertemuan di kelas dilakukan berdasarkan jadwal berikut:


1. Pengantar1. Overview tentang Fungsi

Atestasi, Assurance dan Audit

SA 110 Tanggung Jawab dan FungsiAuditor Independen

SA 150 Standar Auditing


31/100

29

2. Proses Audit3. Standar Profesional Akuntan

Publik4. International Standards on

Auditing

Konsep Dasar1. Asersi Laporan Keuangan2. Resiko Audit3. Materialitas4. Kesalahan dan Fraud5. Tindakan Melawan Hukum

SA 161 Hubungan antara StandarAuditing dengan StandarPengendalian Mutu

SA 201 Sifat Standar Umum

SA 210 Pelatihan dan Keahlian AuditorIndependen

SA 220 Independensi

SA 230 Penggunaan KemahiranProfesional dengan Cermat danSeksama

International Standards on Auditing

2. Tanggung Jawab Akuntan Publik1. Atestasi

2. Audit3. Kompilasi dan Review4. Laporan Keuangan

Prospektif5. Pengendalian Mutu6. Peraturan Menteri

Keuangan, UU Pasar Modaldan Peraturan Bapepam,Peraturan Bank Indonesia

SA 110 Tanggung Jawab dan FungsiAuditor Independen

SA 150 Standar Auditing

SA 161 Hubungan antara StandarAuditing dengan StandarPengendalian Mutu

SAT 100 Standar Atestasi

SAT 500 Atestasi Kepatuhan

Standar Audit Pemerintah

IFAC Code of Professional Ethics

UU Pasar Modal

Peraturan Bapepam

PMK No. 17 Tahun 2008, tentang AkuntanPublik

3. Perencanaan Audit1. Komunikasi dengan Auditor

Pendahulu (SebelumPenunjukan)

2. Pembuatan Surat Perikatan(Engagement Letter)

3. Persiapan PelaksanaanAudit

4. Penetapan StrategiMenyeluruh

5. Pembuatan Rencana Audit6. Pembuatan Program Audit7. Penentuan Waktu

Pelaksanaan Prosedur Audit

SA 310 Penunjukan Auditor Independen

SA 311 Perencanaan dan Supervisi

SA 312 Resiko Audit dan Materialitasdalam Pelaksanaan Audit

SA 313 Pengujian Substantif Sebelum

Tanggal NeracaSA 314 Penentuan Resiko dan

Pengendalian Intern Pertimbangan dan KarakteristikSistem Informasi Komputer


32/100

30

4. Pemahaman Mengenai Entitasdan Lingkungannya1. Komunikasi dengan Auditor

Pendahulu (SetelahPenunjukan)

2. Pelaksanaan Prosedur Analitik3. Pertimbangan akan

Pengendalian Internal4. Kebutuhan akan Supervisi

Penetapan Resiko Salah SajiMaterial dan Desain ProsedurAudit

SA 315 Komunikasi antara AuditorPendahulu dan AuditorPengganti

SA 316 Pertimbangan atas Kecurangan

dalam Audit Laporan KeuanganSA 317 Unsur Tindakan Melawan Hukum

oleh Klien

SA 318 Pemahaman atas Bisnis Klien

SA 320 Surat Perikatan Audit

SA 329 Prosedur Analitik

5. Hakekat Pengendalian Internal1. Definisi Pengendalian Internal2. Komponen Utama

Pengendalian Internal3. Limitasi Pengendalian Internal

Pertimbangan Audi tor atasPengendalian Internal1. Pemahaman Mengenai Kilien

dan Pengendalian Internalnya2. Penetapan Resiko Salah Saji

Material dan Desain ProsedurAudit

3. Pelaksanaan Prosedur Audit Pengujian Pengendalian

SA 314 .Penentuan Resiko danPengendalian Intern Pertimbangan dan Karakteristik

Sistem Informasi Komputer

SA 322 Pertimbangan Auditor atasFungsi Audit Intern dalam Auditlaporan Keuangan

SA 325 Komunikasi Masalah yangBerhubungan denganPengendalian Intern yangDitemukan dalam Suatu Audit


6dan

7

Proses Bisnis1. Penjualan, Piutang dan

Penerimaan Kas2. Pembelian, Utang, dan

Pembayaran Kas3. Sediaan dan Produksi4. Personel dan Penggajian5. Pendanaan6. Investasi

Pertimbangan Lainnya

1. Komunikasi dengan KomiteAudit2. Pelaporan Pengendalian

Internal3. Dampak Keberadaan Fungsi

Audit Internal

Laporan atas PemrosesanTransaksi oleh Organisasi Jasa

SA 314 Penentuan Resiko danPengendalian Intern Pertimbangan dan KarakteristikSistem Informasi Komputer

SA 322 Pertimbangan Auditor atasFungsi Audit Intern dalam AuditLaporan Keuangan

SA 324 Pelaporan atas PengolahanTransaksi oleh Organisasi Jasa

SA 325 Komunikasi Masalah yangBerhubungan denganPengendalian Intern yangDitemukan dalam Suatu Audit


SA 380 Komunikasi dengan Komite Audit


33/100

31


8. Bukti Audit1. Kesesuaian dan Kecukupan

Bukti

2. Jenis Bukti Audit

Prosedur dan DokumentasiAudi t1. Jenis Prosedur Substantif2. Program Audit Substantif3. Dokumentasi Audit (Kertas

Kerja Audit)

SA 326 Bukti Audit

SA 329 Prosedur Analitik

9dan10

Penerapan Prosedur Audit1. Kas2. Piutang

3. Sediaan4. Investasi Surat Berharga5. Aset Tetap6. Biaya Dibayar di Muka7. Kewajiban Lancar8. Kewajiban Jangka Panjang9. Ekuitas Pemilik10. Pendapatan11. Beban12. Surat Representasi

Manajemen13. Penggunaan Pekerjaan

Spesialis14. Permintaan Keterangan dari

Penasehat Hukum Klien15. Nilai Wajar16. Transaksi Hubungan Istimewa17. Pertimbangan atas

KemampuanMempertahankanKelangsungan Hidup (GoingConcern)

18. Kejadian Setelah TanggalNeraca

19. Pertimbangan Prosedur yangDihilangkan Setelah TanggalNeraca

Penyelesaian Audit1. Prosedur yang Dilakukan

Menjelang Akhir Audit2. Evaluasi Temuan Audit

SA 330 Proses Konfirmasi

SA 331 Sediaan

SA 332 Auditing InvestasiSA 333 Representasi Manajemen

SA 334 Pihak yang Memiliki HubunganIstimewa

SA 336 Penggunaan Pekerjaan Spesialis

SA 337 Permintaan Keterangan dariPenasehat Hukum

SA 341 Pertimbangan Auditor atasKemampuan Entitas dalamMempertahankan Kelangsungan

Hidupnya

SA 342 Audit atas Estimasi Akuntansi

SA 390 Pertimbangan Prosedur yangDihilangkan Setelah TanggalLaporan Auditor

SA 558 Informasi Tambahan yangDiharuskan

SA 560 Peristiwa Kemudian

SA 561 Penemuan Kembali Fakta yangAda pada Tanggal LaporanAuditor

SA 722 Informasi Keuangan Interim


34/100

32

11. Prosedur Kompilasi dan Review1. Prosedur Kompilasi2. Prosedur Review3. Review Laporan Keuangan

Interim Perusahaan Publik

Atestasi Kepatuhan1. Berdasarkan Standar Auditing2. Berdasarkan Standar Atestasi3. Berdasarkan Standar Audit

Pemerintahan

SAR 100 Kompilasi dan Review atasLaporan Keuangan

SAR 200 Pelaporan atas LaporanKeuangan Komparatif

SAR 300 Laporan Kompilasi atasLaporan Keuangan yangDimasukkan dalam FormulirTertentu

SAR 400 Komunikasi antara AkuntanPendahulu dengan AkuntanPengganti

SAT 500 Atestasi Kepatuhan

SA 801 Audit Kepatuhan yangDiterapkan atas Entitas

Pemerintahan dan PenerimaLain Bantuan KeuanganPemerintah

Standar Audit Pemerintah

12. Laporan Audit Bentuk Baku1. Pengaitan Nama Auditor

dengan Laporan Keuangan2. Bentuk Baku Laporan Auditor

atas Laporan Keuangan3. Bahasa Penjelasan yang

Ditambahkan dalam LaporanAuditor Bentuk Baku

Laporan Audit Tidak Baku

SA 341 Pertimbangan Auditor atasKemampuan Entitas dalamMempertahankanKelangsungan Hidupnya

SA 410 Kepatuhan terhadap PrinsipAkuntansi yang Berterima

Umum di Indonesia

SA 411 Makna Frase MenyajikanSecara Wajar Sesuai denganPrinsip Akuntansi yangBerterima Umum di indonesia

SA 420 Konsistensi Penerapan PrinsipAkuntansi yang BerterimaUmum di Indonesia

SA 431 Pengungkapan Memadai dalamLaporan Keuangan

SA 435 Pelaporan Auditor atasInformasi Segmen

SA 504 Pengaitan Nama Auditordengan Laporan Keuangan

SA 508 Laporan Auditor atas LaporanKeuangan Auditan

SA 530 Pemberian Tanggal atas


35/100

33

Laporan Auditor Independen

SA 534 Pelaporan atas LaporanKeuangan yang Disusun untukDigunakan di Negara Lain

Sa 543 Bagian Audit Dilakukan olehAuditor Indepen Lain

SA 550 Informasi Lain dalamDokumen yang Berisi LaporanKeuangan Auditan

SA 551 Pelaporan tentang Informasiyang Melampiri LaporanKeuangan Pokok dalamDokumen yang Diserahkanoleh Auditor

SA 552 Pelaporan atas LaporanKeuangan Ringkasan danData Keuangan Pilihan

SA 558 Informasi Tambahan yangDiharuskan

SA 560 Peristiwa Kemudian

SA 561 Penemuan Kembali Faktayang Ada pada TanggalLaporan Auditor

13. Laporan Selain Audit

1. Bentuk Lain PengaitanAkuntan dengan LaporanKeuangan Historis

2. Laporan Khusus BerdasarkanStandar Auditing

3. Laporan Khusus BerdasarkanStandar Atestasi

Pelaporan Kepatuhan1. Perikatan Atestasi Kepatuhan2. Pelaporan Kepatuhan Entitas

Pemerintah

SA 623 Laporan Khusus

SA 625 Laporan tentang PenerapanPrinsip Akuntansi

SA 634 Surat untuk Penjamin Emisi danPihak Tertentu Lain yangMeminta

SA 722 Informasi Keuangan Interim

SA 801 Audit Kepatuhan yangDiterapkan atas EntitasPemerintahan dan PenerimaLain Bantuan Keuangan

Pemerintah

SAT 100 Standar Atestasi

SAT 200 Proyeksi dan PrakiraanKeuangan

SAT 300 Pelaporan Informasi KeuanganProforma


36/100

34

SAT 400 Pelaporan Pengendalian InternSuatu Entitas atas PelaporanKeuangan

SAT 600 Perikatan Prosedur yang

DisepakatiSAT 700 Analisis dan Pembahasan oleh

Manajemen

Peraturan Bapepam

14. Sampling Audit1. Sampling dan Bukan

Sampling dalam Audit2. Statisticaldan Nonstatistical

Sampling3. Sampling dan Resiko Audit

4. Jenis Pengujian Audit yangMungkin MemerlukanSampling

5. Jenis Statistical Sampling

Sampling dalam PengujianPengendalian1. Resiko Sampling2. Statistical Sampling3. NonstatisticalSampling

Sampling dalam PengujianSubstantif

1. Resiko Sampling2. Probability-Proportional-to-

Size (PPS) Sampling3. VariableSampling4. Perbandingan PPS Sampling

danVariable Sampling

SA 350 Sampling Audit

SA 312 Resiko Audit dan Materialitasdalam Pelaksanaan Audit



37/100

35

SILABUS MATA AJARLINGKUNGAN BISNIS dan HUKUM KOMERSIAL

3 SKS


Mata ajar ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik dalammengenali, mengidentifikasi, mengamati dan menganalisis lingkungan bisnisyang selalu dinamis. Untuk menunjang itu maka setiap peserta didik jugadibekali dengan pemahaman pokok-pokok hukum komersial yang jugamempunyai dampak pada lingkungan bisnis.

Dalam setiap tatap muka setiap peserta didik dibekali dengan konsep danaplikasinya dalam melakukan analisis lingkungan bisinis yang diharapkanpada akhir dari mata ajar ini mereka dapat memahami lingkungan bisnistersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum bisnis untukmenunjang analisis yang dilakukan.

Metode Pembelajaran

Kuliah tatap muka, studi kasus, seminar, self studydan presentasi bisnis. Dalamsetiap tata muka, partisipasi kelas yang akan mendominasi.

Kehadiran

Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadir kuliahminimal 10-11 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari 10 tidak

diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir.

Referensi Wajib

Baron, D.P. (2003). Business and its Environment, 4thEd. New Jersey Simon

& SBabuster Co. atau edisi terbaru.

Lawrence, A.T dan Weber, J. (2008). Business and Society: Stakeholders,Ethics and Public Policy, 12thed. USA: McGraw Hill.

Majalah dan Koran Bisnis (Indonesia dan English version).

ProQuest Data Base Journal. User Name dan Password akan diberikanoleh setiap penyelenggara PPA.

KUH Dagang. KUH Perdata.

KUH Perdata, UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, UU No.42/1999 tentang Fidusia.

KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 2 Tahun 1992 tentangPerasuransian.

KUH Perdata, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan konsumen.


38/100

36

KUH Perdata, UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, UU No. 2/1986 jo UU No. 4/2004, tentangPeradilan Umum.

KUH Pidana, UU No. 5/1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan TidakSehat.

Pokok-pokok Hukum Perjanjian, karangan Prof. Soebekti, SH. UU.No. 1/ 1998 jo UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.

37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang.

Buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan UU tersebut di atas.


Evaluasi meliputi beberapa komponen sebagai berikut:Diskusi dan Partisipasi 20%Penulisan Makalah 10%

Presentasi dan Analisis Studi Kasus 20%Ujian Tengah Semester 25%Ujian Akhir Semester 25%

Topik topik Bahasan


HUKUM KOMERSIAL

1. Hukum perikatan

Dasar Hukum Asas perjanjian Sah suatu perjanjian MOU

KUH Perdata

Pokok-pokok Hukum Perjanjian,

karangan Prof. Soebekti, SH

2. Perjanjian kredit dan jaminannya Dasar hukum Macam macam jaminan

KUH Perdata, UU No. 4/1996tentang Hak Tanggungan, UU No.42/1999 tentang Fidusia

3. Hukum Asuransi Pengertian Jenis-jenis asuransi Prinsip asuransi

KUH Perdata, KUH Dagang, UUNo. 2 Tahun 1992 tentangPerasuransian

4. Antimonopoli dan Persaingan Tidak

Sehat Pengertian Kegiatan-kegiatan dan perjanjian-

perjanjian yang dilarang

KUH Pidana, UU No. 5/1999

tentang Antimonopoli danPersaingan Tidak Sehat

5. Perlindungan konsumen Pengertian Hak dan kewajiban konsumen dan

pelaku usaha

KUH Perdata, UU No. 8/1999tentang Perlindungan Konsumen


39/100

37

6. Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Pengertian Syarat pengajuan kepailitan Akibat hukum pailit

Pihak-pihak yang terkait dalampengurusan penundaan kewajibanpembayaran utang

UU.No. 1/1998 jo UU No. 40/2007tentang Perseroan Terbatas, UUNo. 37/2004 tentang Kepailitandan Penundaan KewajibanPembayaran Utang

7. Penyelesaian sengketa dalam hukumbisnis serta pembuktian Pengertian Macam-macam cara penyelesaian

sengketa Pembuktian secara perdata

KUH Perdata, UU No. 30/1999tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, UU No.2/1986 jo UU No. 4/2004, tentangPeradilan Umum


LINGKUNGAN BISNIS8. Organisasi bisnis dan lingkungan bisnis

Organisasi bisnis dan lingkngan Teori lingkungan bisnis Dinamika lingkungan bisnis Memberikan nilai bagi organisasi

bisnis sesuai dinamika lingkungan

Isu dalam mengelola kebijakan publik Isu dalam masyarakat terkait dengan

organisasi bisnis Bidang-bidang pekerjaan dalam

organisasi bisnis Mengelola isu dalam masyarakat

international

L & W

Bab. 1 & 2

Setiap peserta didik harusmembuat ringkasan untuk pokokbahasan berikutnya dandipresentasikan

9. Tanggung jawab sosial organisasi bisnis(CSR) Konsep dan histori dari CSR Isu dalam pelaksanaan CSR Proses dari aktivitas CSR

Dampak lingkungan dan pembangunganberkelanjutan dalam bisnis global

Isu ekologi dan lingkungan global Isu dari masyarakat global terhadap

dampak lingkungan danpembangunan berkelanjutan

Mengelola isu lingkungan Peranan pemerintah dan regulasi Biaya dan manfaat dalam mengelola

L & W

Bab. 3, 11 & 13



40/100

38

lingkungan Manajemen berbasis lingkungan

sebagai keunggulan kompetitif

10. Tantangan dalam globalisasi Proses globalisasi Menjadi masyarakat global Manfaat dan kerugian dari organisasi

bisnis yang meng-global Melakukan bisnis dalam lingkungan

global Peraturan dalam organisasi bisnis

dalam lingkungan global Kerjasama dalam organisasi bisnis

Hubungan antara organisasi bisnispemerintah Aplikasi dan peranan pemerintah Peraturan pemerintah dalam

organisasi bisnis lokal dan global

L & W

Bab. 4, 7 & 8


11. Lingkungan politik dalam organisasibisnis Peran serta pelaku organisasi bisnis

dalam lingkungan politik Perang politik bisnis dalam

hubungannya dengan pemerintah Taktik dan tingkatan dalam

lingkungan politik untuk organisasibisnis

Antitrust, merger dan kebijakanorganisasi bisnis Peranan pemerintah dalam membuat

peraturan dalam organisasi bisnis

L & W

Bab. 9 & 10


12. Teknologi dalam ekonomi global danpengelolaan dalam tantangan teknologi Hubungan teknologi dengan

organisasi bisnis Mengelola sistem informasi dalam

organisasi bisnis

Melindungi kekayaan intelektualdalam organisasi bisnis

Hak para stakeholderdan mengelolakeanekaragaman tenaga kerja dalamorganisasi bisnis Peranan pemerintah Isu dalam memberikan kompensasi

untuk para eksekutif

L & W

Bab. 13, 14 & 15



41/100

39

Peranan pemerintah dalammelindungi kepentingan organisasibisnis

Aplikasi mengelola keanekaragamankaryawan

13. SEMINAR LINGKUNGAN BISNIS DANHUKUM KOMERSIALSERI I

Setiap peserta didikmempresentasikan makalah yangberkaitan dengan isu yangberhubungan dengan lingkunganbisnis.

Kerja kelompok

14. SEMINAR LINGKUNGAN BISNIS DANHUKUM KOMERSIALSERI II

Setiap peserta didikmempresentasikan makalah yangberkaitan dengan isu yangberhubungan dengan lingkungan

bisnis.

Kerja kelompok



42/100

40

SILABUS MATA AJARPASAR MODAL dan MANAJEMEN KEUANGAN

3 SKS


Pemahaman atas pengetahuan pasar modal dan praktik keuanganperusahaan sangat diperlukan akuntan dalam menjalankan perannya.Kerangka konsep/pemikiran dari manajemen keuangan dan pasar modalakan memperluas pandangan akuntan, berimplikasi terhadap profesi akuntanmaupun keluaran yang dihasilkan akuntan, dan pada akhirnya mendukungakuntan dalam menghasilkan informasi yang berguna, baik untuk keperluaninternal maupun eksternal.Setelah mengikuti mata ajar ini peserta didik diharapkan mampu:1. Memahami pasar modal dan peran akuntan di dalamnya, yang meliputi

perkembangan pasar modal di Indonesia, peraturan di pasar modal, serta

praktik akuntansi untuk mengakomodasikan peraturan di pasar modaltermasuk yang berkaitan dengan corporate governancedan menghindarikecurangan di pasar modal.

2. Menentukan tingkat resiko, biaya modal, serta menilai suatu investasi.3. Memahami teknik analisis sekuritas yang mencakup analisis fundamental

dan teknikal.4. Menganalisis bagaimana mengelola investasi di perusahaan.5. Menganalisis bagaimana kebijakan pendanaan di perusahaan.6. Memahami dan mengevaluasi berbagai alternatif pendanaan jangka

panjang, yaitu obligasi, saham biasa, dan saham preferen.7. Memahami instrumen keuangan seperti opsi, warrant, right, futures,

forward, SWAP, dan efek beragun aset.8. Memahami dan menganalisis manajemen portofolio guna pengambilan

keputusan.

Metode Pembelajaran

Mata ajar diberikan melalui kuliah, diskusi dan presentasi di kelas, analisiskasus, dan makalah/artikel populer yang relevan dengan kondisi di Indonesiasaat ini. Presentasi di kelas dilakukan secara berkelompok.

Tugas Kelompok Event Analysis

1. Berdasarkan telaah pustaka, masing-masing kelompok diwajibkanmencari 1 (satu) kasus di Indonesia yang terjadi dalam jangka waktu 6(enam) bulan terakhir yang relevan dengan topik pembahasan dalamperkuliahan, membuat suatu laporan tertulis yang menganalisis kasustersebut luar dalam dengan menggunakan teknik analisis yang dipelajariselama perkuliahan.

2. Dikumpulkan pada saat Ujian Akhir Semester.


43/100

41

Tugas Individual

1. Setiap peserta didik diwajibkan menulis makalah yang membahasperanan profesi akuntan di pasar modal di Indonesia (dikumpulkan padasaat Ujian Akhir Semester).

2. Pengerjaan soal-soalPengerjaan soal dapat diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah,pengerjaan di kelas, dan kuis.

Kehadiran

Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadirkuliah minimal 10 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari 10tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir.

Referensi Wajib

Jones, C. P. 2007. Investments: Analysis and Management, 10th

edition. John Wiley & Sons. (J) Ross, Westerfield, Jaffe, and Jordan. 2008. Modern Financial

Management , 8thedition. McGraw-Hill. (RWJJ)

Referensi Pendukung

Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. 2005. Investments, 6thedition. McGraw-Hill.

DeMello, Jim. 2006. Cases in Finance, 2ndedition. McGraw-Hill. Frensidy, Budi. 2008. Financial Mathematics.Salemba Empat. Jogiyanto, HM. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi 3.

BPFE.

Reilly, Frank K. and Keith C. Brown. 2006. Investment Analysis andPortfolio Management, 8thedition. South-Western.

Ross, Westerfield, and Jaffe. 2005. Corporate Finance, 7th edition.McGraw-Hill.

PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNo. 45 Tahun 1995.

PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di PasarModal.

PP No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. www.bapepam.go.id www.idx.co.id


Diskusi dan Partisipasi 10%Penyelesaian dan Presentasi Kasus 20%Makalah Individual/Kelompok 20%Ujian Tengah Semester 25%Ujian Akhir Semester 25%


44/100

42

Topik-topik Bahasan

Terdapat 14 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing 150menit.


1 Tujuan & Fungsi KeuanganFungsi Pasar KeuanganPasar Modal & Pasar UangPasar Primer dan Pasar SekunderKeputusan Investasi, Pendanaan, dan Modal KerjaSistem Keuangan Bank-Basedvs Market-BasedAset Finansial dan Aset RiilPresent Value, Future Value, Anuitas, dan

Perpetuitas

RWJJ Ch. 1, 4

J Ch. 1, 2

2 Penganggaran Modal Prinsip Penilaian Aset Secara Umum (Aliran Kas,

Waktu, dan Resiko)Masalah dalam Menghitung Aliran Kas

(Incremental Cash Flow, Sunk Cost, OpportunityCost, Side Effects)

Net Present ValueInternal Rate of ReturnPayback PeriodProfitability IndexMutually Exclusive ProjectsProjects with Unequal Lives (Equivalent Annual

Value atau Equivalent Annual Cost)Real Options (Option to Expand, Option toAbandon, dan Timing Option)

Kasus 1: Penganggaran Modal

RWJJ Ch. 7, 8

3 Penilaian ObligasiZero-Coupon BondCoupon Bond: Fixed Rate and Floating RateCallable BondBond RatingORI, SUN, Obligasi Korporasi

Berbagai Alternatif Penilaian SahamCash Flow ApproachPrice Multiples(PER, PEG, dan P/BV)Residual Income (Abnormal Earnings Model)

RWJJ Ch. 5

J Ch. 10, 17

+ Bacaantambahan

4 Analisis FundamentalAnalisis Ekonomi dan Analisis IndustriAnalisis Rasio Keuangan

Kasus 2: Analisis Fundamental Perusahaan Tbk diIndonesia

RWJJ Ch. 5

J Ch. 13-16


45/100

43

Analisis TeknikalFollow the Smart Money ViewContrarian ViewSupport dan Resistance Level

5 Teori Pasar Modal & Pembentukan Portofolio (portfolio

selection)Expected ReturnStandar Deviasi dan VariansKovarians dan KorelasiEfficient FrontiersDiversifikasiPortofolio Optimal

RWJJ Ch. 9

J Ch. 6, 7

6 CAPM dan APTCapital Market LineFisher Separation TheoremSecurity Market LineBeta Saham dan Beta Portofolio

Resiko Sistematis dan NonsistematisFaktor Tunggal dan Banyak Faktor

RWJJ Ch. 10, 11J Ch. 8, 9

7 Manajemen PortofolioInvestor Individu vs Investor InstitusionalSikap Investor terhadap ResikoFormulasi Kebijakan Investasi (Tujuan, Kendala,

dan Preferensi) Implementasi Strategi Investasi (Alokasi Aset dan

Optimisasi Portofolio)Monitoring dan Penyesuaian Portofolio

Evaluasi PortofolioReturnNominal vs ReturnRiilReturnAritmetik dan ReturnGeometrikReturn Tertimbang Berdasarkan UangRisk-Adjusted ReturnRasio TreynorRasio SharpeAlpha JensenBeta2RasioAppraisal

Kasus 3: Evaluasi Kinerja Reksadana di Indonesia

J Ch. 21, 22

Ujian Tengah Semester8 Struktur Modal

Pengaruh Utang terhadap Return dan ResikoStatic Trade-Off (No Corporate Taxes, with

Corporate Taxes, with Personal Taxes, FinancialDistress)o Agency Benefits of Debto Agency Cost of Equityo Agency Cost of Debt

RWJJ Ch. 15, 16


46/100

44

Teori Pecking OrderTeori SignalingModel Market Timing

9 Penerbitan Sekuritas Ekuitas (Saham, Rights,Warrants)

Initial Public Offering (IPO)Secondary Public Offering (SPO)RightsWarrants

Kewajiban Jangka PanjangPositive CovenantsSinking FundCall ProvisionBond Refunding

Kasus 4: Kasus Bond Ratingatau Kasus Analisis danTahapan Proses Go Public Perusahaan Terbuka di

Indonesia

RWJJ Ch.19, 20,21

Kep-135/BL/2005PP No. 17 Tahun2004

PP No. 35 Tahun2005

10 OpsiDefinisi dan Macam-macam Sekuritas DerivatifIstilah-istilah dan Mekanisme Perdagangan OpsiOpsi Call, Put, dan Diagram Payoff-nyaHedging, Covered Call, Protective Put, dan

Portfolio InsuranceSaham dan Obligasi Dilihat sebagai OpsiParitas Put-CallValuasi OpsiKontrak Opsi Saham di BEI

RWJJ Ch. 22

11 Derivatif dan HedgingKontrak Forward, Futures, dan SWAP untukManajemen Resiko Tingkat Bunga, Resiko MataUang, dan Resiko Pasar

Kontrak FuturesLQ-45 di BEIKontrak Futures untuk Komoditas di BBJ

RWJJ Ch. 25

+ Bacaantambahan

12 Struktur dan Pelaku Pasar Modal di IndonesiaStruktur Pasar Modal (Dasar-Dasar Hukum Pasar

Modal)Otoritas Pasar Modal (BAPEPAM-LK)Fasilitatoro Bursa Efek

o Lembaga Kliring dan Penyelesaian KPEIo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

KSEIPelaku Pasar Modal (Emiten dan Perusahaan

Publik, Pemodal, Perusahaan Efek, PenasehatInvestasi)

Lembaga Penunjang Pasar Modal (BiroAdministrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat,Pemeringkat Efek)

UU No. 8

PP No. 12 Tahun2004 / No. 45 dan46 Tahun 1995

Keputusan KetuaBapepam :1. Kep-41/BL/20082. Kep-

16/PM/20043. Kep-

29/PM/20044. Kep-

36/PM/2003


47/100

45

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris,

Konsultan Hukum, Penilai, Akuntan, Wali Amanat)Asosiasi-Asosiasi Pasar ModalGood Corporate Governance

Kewajiban Pelaporan

5. Kep-40/PM/2003

6. Kep-20/PM/2002

7. Kep-

06/PM/200013 Peranan Profesi Akuntan di Pasar Modal (Tugas

Individual)

Produk dan Mekanisme Pasar Modal di IndonesiaAturan dan Mekanisme Perdagangan EfekPasar Reguler, Negotiated, dan TunaiMargin FinancingShort SaleScriptless TradingFloor, Remote, dan On-Line TradingKapitalisasi Pasar Saham dan Obligasi

Metode Penghitungan Indeks dan Macam-MacamIndeks di BEI

Free-Float SharesAturan Suspensi,Auto-Reject, dan DelistingMacam-macam ReksadanaExchange-Traded Fund (ETF)

Bacaan Tambahan

Kepmenkeu Nomor455/KMK.01/1997

Kepmenkeu Nomor646/KMK.01/1995

14 Muatan Lokal*


* Topik pembahasan dan materi untuk muatan lokal diserahkan ke masing-masing penyelenggara. Sebagai alternatif, para penyelenggara dapat

memilih topik berikut: pengenalan keuangan internasional, personal finance(perencanaan keuangan), behavioral finance, market microstructure,financial intermediation or disintermediation, strategi para manajer investasi(reksadana saham), manajemen resiko, valuasi aset, matematika keuanganatau lainnya. Pemilihan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dankompetensi pengajar.


48/100

46

SILABUS MATA AJARPELAPORAN dan AKUNTANSI KEUANGAN

3 SKS


Mata ajar ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan peserta didikterhadap prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia, terutamaKerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan,Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Intepretasi StandarAkuntansi Keuangan (ISAK) dan standar acuan lain yang diterbitkan badanotoritas yang berwenang serta peraturan perundangan yang relevansehubungan dengan penyusunan laporan keuangan dalam rangka akuntansikeuangan. Selain itu juga akan diberikan pemahaman International FinancialReporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards (IAS) dan

standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara lain yang relevan dalamera globalisasi.Peserta didik diharapkan mampu menyusun dan mengaudit laporankeuangan yang dapat diandalkan berdasarkan prinsip akuntansi yangberlaku umum dalam rangka pelaporan kepada pihak eksternal.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran terutama ditekankan pada pembahasan kasus sesuaitopik bahasan yang telah ditetapkan untuk setiap pertemuan. Pembahasanlebih ditujukan pada bagaimana mengaplikasikan berbagai standar akuntansi

keuangan, khususnya PSAK, dalam praktik serta membahas berbagai isuyang timbul dalam aplikasinya.Mata ajar ini memerlukan partisipasi aktif peserta didik. Pertemuan dimulaidengan dosen memfasilitasi diskusi kelas membahas topik pada pertemuantersebut. Selanjutnya untuk hampir setiap pertemuan sedikitnya ada satukelompok yang akan menyajikan kasus untuk kemudian didiskusikanbersama di kelas. Jumlah anggota per kelompok berkisar 2-4 orang.Kelompok yang menyajikan kasus diwajibkan menulis makalah yangmenganalisis suatu studi kasus aplikasi standar akuntansi yang berlaku atauisu yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Pengajarmemberikan pengarahan kasus yang akan dibahas. Sebaiknya kasus nyata,bila sulit diperoleh dapat dirancang kasus simulasi. Pada studi kasus aplikasi

PSAK, kelompok mengevaluasi aplikasi PSAK tertentu pada laporankeuangan suatu perusahaan, mengidentifikasi isu yang mungkin timbuldalam aplikasi, serta memberi rekomendasi perbaikan yang mungkindiperlukan. Kelompok penyaji dapat menambah rujukan dari berbagaisumber terkait topik bahasan.Peserta didik di luar kelompok penyaji diwajibkan mempelajari PSAK dansumber rujukan lain sehubungan topik tersebut sehingga siap berdiskusi dikelas.


49/100

47

Kehadiran

Peserta didik diharapkan selalu menghadiri kuliah dan diwajibkan hadirkuliah minimal 10-11 dari 14 kali pertemuan. Mereka yang hadir kurang dari10 tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir.

Referensi

Bahan bacaan diperoleh dari berbagai publikasi, mulai dari standar akuntansidari organisasi profesi, peraturan perundangan yang berlaku, makalah dariberbagai seminar, buku teks, hingga jurnal profesi akuntan publik, dandigolongkan atas dua kelompok sebagai berikut:

A. Standar Akuntansi dan Peraturan Perundangan Terkait

ACCA, The official text for the professional qualification, FinancialReporting, Study Text 2005/2006 atau edisi terakhir.

Alfredson, K., K. Leo, R. Picker, P. Pacter, J. Radford, dan V. Wise.Applying International Financial Reporting Standards. John Wiley &Sons Australia, Ltd., 2007.

Epstein, B.J., dan Eva K. Jermakowicz IAS 2007: Interpretation andApplication of IAS, John Wiley, 2007. (EJ).

IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (revisi terakhir).

IAI, Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

International Accounting Standards Board (IASB), International AcountingStandards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)(revisi terakhir).

P3LKE, Bapepam.

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Perundangan terkait lainnya.

B. Pilihan referensi sesuai topikDipilih chapter/bab/bagian yang relevan dengan topik bahasan dari buku,jurnal, bahan seminar dan publikasi lain sesuai perkembangan mutakhir:Untuk 2008/2009

Baker,Advanced Accounting, 6thed., Mc Graw Hill, 2005.

Charles W. Mulford and Eugene E. Comiskey, The Financial NumbersGame : Detecting Creative Accounting Practices,John Wiley & Sons Inc.

Choi, Frederick D.S., Carol A. Frost, and Gary K. Meek, InternationalAccounting, Prentice Hall, New Jersey, 1999 atau edisi terbaru. (CFM)

D.R. Carmichael, Paul H Rosenfeld, Accountants' Handbook, Volumeone: Financial Accounting and General Topics, 10thed., John Wiley andSons, Inc.

Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial AccountingStandards.

Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial AccountingConcepts.


50/100

48

IAI, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi ke-3 Profesi AkuntanIndonesia menuju Milenium Baru, 1996 atau prosiding terbaru.

Kieso,D.E., J.J. Weygandt, and T.D. Waterfield, Intermediate Accounting,International Ed., John Wiley & Sons, 11

thEd.

Larsen, John, Modern Advanced Accounting, Ed. 9th, Mc Graw Hill, 2004.

Radenbaugh, L.H., and S.J. Gray, International Accounting andMultinational Enterprises, 6thEd., John Wiley & Sons, Inc., 2006. (RG)

Scott, W.R. Financial Accounting Theory. Edisi Keempat. New Jersey:Prentice-Hall, Inc., 2006.

Theodorus M. Tuanakotta: Setengah Abad Profesi Akuntansi, SalembaEmpat, 2007.

Buletin Teknis Nomor 2: Akuntansi untuk Pembiayaan Bersama atasFasilitas Kredit (joint financing on credit facility), Media Akuntansi Edisi57, Oktober 2006.

Berbagai jurnal dan artikel profesi akuntan publik.


Partisipasi 20%Penulisan dan Penyajian Makalah Kelompok 20%Ujian Tengah Semester 25%Ujian Akhir Semester 25%Kuis 10%

Topik-topik Bahasan

Terdapat 14 kali pertemuan dengan durasi pertemuan masing-masing 150menit.


1. Overview Mata Ajar,

Standar Akuntansi Keuangan,

Pengembangan Standar Akuntansi Struktur dan Proses,

Kualitas Standar Akuntansi

Convergence of International Financial

Reporting Standards and Practices

SMH Wallman, 1995, The Future ofAccounting and Disclosure in AnEvolving World:The Need forDramatic Change, AccountingHorizon,Sept, 81-91

Six Commentaries onCharacteristics of High QualityAccounting Standards,Accounting Horizons, June 1998

SAK

Epstein Ch. 1

Scott, Ch. 1, 5, 7

Kieso Ch. 1

Choi Ch. 8


51/100

49


2. Kerangka Konseptual dan PelaporanKeuangan,Manajemen Laba,

Konsekuensi Ekonomis LaporanKeuangan

IAI, Kerangka Dasar Penyusunandan Penyajian LaporanKeuangan

IASB, Framework for thePreparation and Presentation ofFinancial Statements

SFAC

PSAK 1, 2, 3 & 6

Epstein Ch. 2, 3, 4

ACCA Ch.1, 2, 3

Scott, Ch. 8, 11

Kieso Ch. 2SMH Wallman, 1996, The Future of

Accounting and FinancialReporting Part II: The ColorizedApproach, Accounting Horizon,June, 138-148

Kasus 1: Manajemen Laba Indofarma

3. Aset/Aktiva

Pembahasan terfokus padapengaplikasian PSAK sehubunganberbagai jenis aset (termasuk leasedasset) terutama tapi tak terbatas pada:- Pengertian- Penggolongan- Pengakuan- Pengukuran/penilaian (termasuk

impairment)- Penyajian- Pengungkapan

sambil dikaitkan dalam kasus yang

dibahas.

PSAK 1, 13, 14,16, 19, 30,43, 47,

48, 58 & IAS/IFRS terkaitEpstein Ch. 5, 6, 8, 9

Kieso Ch. 8, 9, 10, 11, 12 /

SFAS, SFAC No. 6

Kasus 2: Penurunan nilai aktiva

4. Kewajiban dan Ekuitas

Pembahasan terfokus padapengaplikasian PSAK dan PeraturanPerundangan yang berlaku sehubungandengan kewajiban dan ekuitas, terutamatapi tak terbatas pada :- Pengertian

PSAK 1, 21, 25, 41, 51, 53, 57 &IAS/IFRS terkait

Undang Undang No. 40 2007tentang Perseroan Terbatas

Epstein Ch. 12, 13, 17

Kieso Ch. 13, 14, 15


52/100

50


- Penggolongan- Pengakuan- Pengukuran

- Penyajian- Pengungkapan

Pembahasan kewajiban khususnya perludiperhatikan jangka waktu pelunasan,kewajiban valas (kaitannya dengan topikpertemuan ke 8 dan 9), kewajibandiestimasi dan kewajiban kontingensi

Pembahasan ekuitas perlu dikaitkandengan bentuk hukum entitas usaha

Pembahasan akan terfokus pada badanhukum Perseroan Terbatas: pemisahan

secara jelas sumber ekuitas (penyetoranpesero, hasil usaha, selisih penilaiankembali aset, donasi) serta berbagairagam dan masalah sehubungan denganjenis, hak, transaksi saham.

Penulisan dan pembahasan kasusharuslah mampu mengangkat isu pentingyang tersurat maupun tersirat dalamstandar akuntansi yang berlaku.

5. Imbalan Kerja

- Imbalan kerja meliputi pasca kerja

- Akuntansi Dana Pensiun

PSAK 18, 24

Epstein 16

Kasus 3: Imbalan Kerja dankaitannya dengan UU No. 132003

6. Pendapatan dan Beban:

Pengakuan pendapatan, pajakpenghasilan, perubahan kebijakanakuntansi dan koreksi kesalahan

PSAK 16, 20, 23, 25, 26, 46, 56 &IFRS terkait

Epstein Ch. 7, 15, 21

ACCA Ch. 12

SFAC No. 2

Kieso Ch. 18, 19, 22

Kasus 4: Akuntansi Joint-FinancingPerusahaan Multi-Finance


53/100

51


7. Penggabungan Usaha,

Laporan Keuangan Konsolidasi,

Investasi Perusahaan Asosiasi,Special Purpose Entities(SPE)

PSAK 4, 15, 22, 38, 39, 40 & ISAK 7

IAS/IFRS terkait

Epstein Ch. 10, 11

Larsen Ch. 7

Tuanakotta Bagian II dan

buku panduan ppa 2009

Documents