buku panduan pemeriksaan lkpd bab 1 4

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Jakarta, Mei 2011

PANDUAN

PEMERIKSAAN

PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN KEUANGAN

NOTA DINAS BERSAMA No.144/ND/ XVIII/05/2011 No.168/ND/XIX/05/2011

Jakarta,3 Mei 2011

Kepada Yth : Para Kepala Perwakilan Dari : Tortama V dan Tortama VI Lampiran : satu buku Perihal : Penyampaian Buku Panduan Pemeriksaan LKPD

Bersama ini kami sampaikan Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) untuk dimanfaatkan oleh para pemeriksa di lingkungan perwakilan BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD. Sesuai Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam bentuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di dalamnya termasuk pemeriksaan atas LKPD. Pemeriksaan atas LKPD wajib dilakukan oleh BPK sejak tahun 2006 sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Buku Panduan Pemeriksaan LKPD disusun dalam rangka untuk menjamin bahwa pemeriksaan LKPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memenuhi standar pemeriksaan, yaitu melalui :

1. Keseragaman metodologi pemeriksaan LKPD; 2. Pemeriksaan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi; 3. Perencanaan yang lebih matang; 4. Keseragaman dalam penanganan suatu masalah; 5. Koordinasi dan pengendalian yang lebih efektif; 6. Pemenuhan quality control dan quality assurance; dan 7. Pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu

Sistimatika Buku Panduan Pemeriksaan LKPD terdiri dari :

BAB 1 Pendahuluan BAB 2 Prosedur Analisa BAB 3 Pemahaman dan Penilaian Resiko BAB 4 Materialitas & Tolerable Error

BAB 5 Uji Petik Pemeriksaan (Audit Sampling) BAB 6 Kertas Kerja Pemeriksaan BAB 7 Formulasi Temuan Pemeriksaan LKPD BAB 8 Penyusunan LHP SPI dan Kepatuhan BAB 9 Panduan Penyusunan Opini BAB 10 Pengendalian dan Penjaminan Mutu BAB 11 Perencanaan Pemeriksaan (Pemeriksaan Interim & Pemeriksaan

Pendahuluan) BAB 12 Pemeriksaan atas BLUD BAB 13 Frequently Asked Questions (FAQ)

Panduan ini bukan merupakan pengganti dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh BPK, akan tetapi merupakan operasionalisasi dari juklak dan juknis terkait, dengan tujuan untuk mempermudah pengaplikasiannya dalam pemeriksaan LKPD. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan sementara atas hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam juklak dan juknis pemeriksaan. Buku panduan ini pada dasarnya hanya memuat hal-hal praktis yang diperlukan dalam pemeriksaan LKPD, sehingga tidak memuat semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan. Oleh karena itu perlu diingatkan kepada setiap pemeriksa untuk tetap memahami seluruh perangkat lunak yang telah ditetapkan oleh BPK berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

Panduan ini akan terus dikembangkan seiring dengan penerbitan juklak dan juknis oleh BPK, adanya permasalahan yang dihadapi pemeriksa di lapangan, perkembangan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah, serta perkembangan ilmu akuntansi dan auditing pada umumnya. Para pemeriksa diharapkan dapat berperan aktif dalam penyempurnaan panduan ini.

Demikan Buku Panduan ini disusun untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Tortama V

Sutrisno NIP 195201071978031001

Tortama VI

Abdul Latief 195811301979011001

Tembusan (sebagai laporan): 1. Yth Anggota V; 2. Yth. Anggota VI.

Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 1 Pendahuluan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 atar Belakang

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keungan. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, pemeriksa diharapkan untuk fokus mengarahkan prosedur pemeriksaannya terhadap tujuan pemeriksaan tersebut.

Untuk membantu pencapaian kualitas pemeriksaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Panduan Pemeriksaan LKPD ini disusun sebagai pelengkap petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan yang telah ada di BPK. Panduan Pemeriksaan LKPD ini merupakan pengembangan dari kebijakan umum pemeriksaan LKPD yang dikeluarkan setiap tahun dan mengadopsi sumber literatur lainnya yang relevan dengan kondisi pemeriksaan LKPD, diantaranya Panduan Pemeriksaan LKPP/LKKL (Buku Merah). Dengan adanya Panduan Pemeriksaan LKPD ini, para pemeriksa diharapkan dapat:

1) Melaksanakan prosedur pemeriksaan yang diperlukan dalam pemeriksaan LKPD dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (Risk Based Audit Approach) secara memadai.

1.1 Latar Belakang



2) Memiliki persamaaan cara pandang dan persepsi terkait permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPD, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pemeriksaan atas LKPD.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang

bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Dalam proses pemeriksaan tersebut, patokan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang memberlakukan juga Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta tujuan dan harapan penugasan. Selain itu, proses pemeriksaan berpedoman juga pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Berdasarkan metodologi pemeriksaan LKPD sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD sesuai Keputusan BPK Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007, tahapan pemeriksaan LKPD meliputi tahapan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang secara ringkas meliputi 24 langkah, yaitu:

Perencanaan Pemeriksaan

1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan

2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa

3) Pemahaman atas Entitas

4) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

5) Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

6) Pemahaman dan Penilaian Risiko

7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir

8) Penentuan Metode Uji Petik

9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kerja Perorangan

1.2 Tahapan Pemeriksaan LKPD



Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

11) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci

12) Pengujian Sistem Pengendalian Intern

13) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Akun

14) Penyelesaian Penugasan: Reviu Kewajiban Kontinjensi, Reviu Kontrak Jangka Panjang, Identifikasi Kejadian Setelah Tanggal Neraca

15) Penyusunan Ikhtisar Koreksi

16) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan

17) Pembahasan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang

18) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis

19) Penyampaian Temuan Pemeriksaan

Pelaporan Hasil Pemeriksaan

20) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

21) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan

22) Penyampaian dan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang

23) Perolehan Surat Representasi

24) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Seluruh tahapan Pemeriksaan LKPD tersebut telah diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD. Panduan Pemeriksaan LKPD ini memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap tahapan dan permasalahan penting yang sering muncul dalam Pemeriksaan LKPD.



Panduan Pemeriksaan LKPD ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan atas LKPD oleh Perwakilan BPK di seluruh Indonesia. Panduan Pemeriksaan LKPD ini terdiri dari 13 bab, yakni 1 bab tentang pendahuluan, 11 bab yang menguraikan metodologi pemeriksaan LKPD beserta konsep dan teori auditing yang mendasarinya, dan 1 bab yang menguraikan solusi dan kebijakan atas permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pemeriksaan LKPD Frequently Asked Question (FAQ). Panduan Pemeriksaan LKPD ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi formulir dan contoh format yang terkait dengan pembahasan masing-masing bab. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Panduan Pemeriksaan LKPD .

Seperti dijelaskan sebelumnya hal-hal yang dibahas dalam Panduan Pemeriksaan LKPD hanyalah hal-hal penting atau prosedur yang sering muncul dalam Pemeriksaan LKPD dan pemeriksa biasanya menemukan kesulitan dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, urutan antar bab dalam Panduan Pemeriksaan LKPD ini tidak dapat dibaca sebagai urutan pemeriksaan. Pemeriksa diharapkan membaca dan memahami bab yang relevan dengan pelaksanaan prosedur pemeriksaan terkait. Sebagai contoh: Saat pemeriksaan, dalam Program Pemeriksaan (P2) pemeriksa diminta untuk melakukan analisis risiko. Untuk itu, pemeriksa dapat langsung membaca Bab III mengenai Pemahaman dan Penilaian Risiko. Demikian juga, apabila pemeriksa mendapatkan kesulitan untuk memutuskan perlakuan terhadap suatu kasus yang ditemui dalam pemeriksaan di lapangan, pemeriksa dapat langsung mencarinya di Bab XIII yang memuat FAQ.

Panduan Pemeriksaan LKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang dikeluarkannya Panduan Pemeriksaan LKPD, tahapan pemeriksa dan LKPD dan sistematika Panduan Pemeriksaan LKPD.

Bab 2 : Prosedur Analitis

Bab ini memberikan panduan bagi pemeriksa dalam melakukan prosedur analitis (analytical procedures) dalam setiap tahapan pemeriksaan, mencakup gambaran umum prosedur analitis dan pelaksanaan prosedur analitis.

1.3 Sistematika Panduan Pemeriksaan LKPD



Bab 3 : Pemahaman dan Penilaian Risiko

Bab ini memberikan panduan kepada pemeriksa tentang pemahaman dan penilaian risiko, mencakup gambaran umum risiko dan cara pengisian tabel penilaian risiko.

Bab 4 : Materialitas dan Tolerable Error

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum materialitas, hubungan materialitas dan risiko, dan konsep materialitas.

Bab 5 : Uji Petik Pemeriksaan (Audit Sampling)

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum uji petik, penentuan cakupan (coverage) pemeriksaan dan satker yang akan diperiksa, dan uji petik pemeriksaan.

Bab 6 : Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum, fungsi dan manfaat dokumentasi pemeriksaan, lingkup dokumentasi pemeriksaan, syarat dan unsur-unsur dokumentasi pemeriksaan, dan tahapan pendokumentasian pemeriksaan LKPD.

Bab 7 : Formulasi Temuan Pemeriksaan LKPD

Untuk mempermudah penulisan temuan dan pengklasifikasiannya, para pemeriksa dapat membaca bab ini, yang memuat tentang gambaran umum, panduan umum penulisan TP LKPD, temuan sistem pengendalian intern, temuan kepatuhan, panduan penulisan temuan berulang atau temuan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan dilengkapi dengan contoh temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan LKPD.

Bab 8 : Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Bab ini berhubungan erat dengan Bab VII dan menjelaskan mengenai penyusunan LHP SPI dan LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup uraian tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengungkapann unsur temuan pemeriksaan.



Bab 9 : Panduan Penyusunan Opini

Salah satu tahap penting dalam Pemeriksaan LKPD adalah menetapkan opini Bab ini akan memberikan panduan sistematis bagi Penanggung Jawab dan Tim Reviu dalam menetapkan opini pemeriksaan. Bab ini memuat penjelasan tentang gambaran umum, dasar pertimbangan pemberian opini, jenis opini, mekanisme dan matriks perumusan opini, pertimbangan temuan dalam menentukan opini, mengukur salah saji atau potensi kesalahan yang terjadi, dan format dan contoh opini.

Bab 10 : Pengendalian dan Penjaminan Mutu

Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, Quality Assurance terhadap pemeriksaan mutlak dilakukan. Bab ini akan memberikan panduan terhadap hal tersebut.

Bab 11 : Perencanaan Pemeriksaan LKPD: Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang pemeriksaan interim dan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD, mencakup gambaran umum, tahapan pemeriksaan interim dan pendahuluan, dan penyusunan program pemeriksaan rinci.

Bab 12 : Pemeriksaan atas BLUD

Bab ini memberikan panduan dalam melakukan pemeriksaan BLUD dan pengaruhnya terhadap LKPD, mencakup gambaran umum BLUD, tujuan pemeriksaan satuan kerja BLUD pada LKPD, pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD, dan prosedur pemeriksaan tambahan atas satuan kerja BLUD sebagai entitas akuntansi.

Bab 13 : Frequently Asked Questions (FAQ)

Bab ini menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPD dan solusi/kebijakan atas permasalahan tersebut.

REFERENSI

LAMPIRAN

Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 2 Prosedur Analitis


BAB 2

PROSEDUR ANALITIS

2.1 Gambaran Umum

Prosedur analitis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya atau antara data keuangan dengan data non keuangan.

Asumsi dasar penerapan prosedur analitis adalah bahwa hubungan yang masuk akal di antara data dapat diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji.

Secara umum, pelaksanaan prosedur analitis dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1) Pemeriksa terlebih dahulu melakukan pemahaman hubungan keuangan yang bisa diperoleh dengan dimilikinya pemahaman tentang auditee dan proses bisnis utama dari auditee.

2) Mengembangkan harapan atas data yang tercatat atau perbandingan yang seharusnya terjadi antar data terkait. Pengembangan harapan ini berdasarkan hasil pemahaman hubungan keuangan yang masuk akal. Dalam mengembangkan harapan, pemeriksa harus secara hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi data maupun perbandingan yang akan diukur.

3) Membandingkan data atau perbandingan data yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan, serta menelusuri penyebab penyimpangan signifikan yang terjadi.

Contoh harapan yang dikembangkan dengan risiko salah saji yang harus ditelusuri tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 2.1 Harapan yang dikembangkan dengan risiko salah saji

Akun Data yang digunakan Harapan Risiko salah saji

Realisasi Penerimaan

LRA, BKU dan Rekening Kas Daerah

Realisasi Penerimaan = Total nilai kredit Rekening Kasda pengembalian belanja pada tahun berjalan

Kurang/lebih saji penerimaan

Realisasi Belanja

LRA, BKU Realisasi belanja = (Total SP2D) + (Total SP3) SP2D UP SP2D TUP (total pengembalian sisa belanja)

Kurang/lebih saji belanja

Kas di Bendahara Pengeluaran

Neraca, BKU Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = saldo UP + jumlah pinjaman yang belum di SP2D kan

Kurang/lebih saji Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya dan Setara Kas

Neraca, BKU Potongan pajak yang belum disetor + SP2D LS ke bendahara yang belum diberikan kepada yang berhak + bunga jasa giro

Kurang saji kas lainnya dan setara kas

Kas di Bendahara Penerimaan

Neraca, BKU, SBS

Kas di Bendahara Penerimaan = Saldo kas di BKU

Kurang/lebih saji Kas di Bendahara Penerimaan

Aset Tetap LRA, Neraca, (Belanja Modal + penambahan dari hasil inventarisasi) = (So Aset Tetap per 31 Des 200X) (So Aset Tetap per 31 Des 200X-1) +/- mutasi masuk/keluar

Hibah aset tetap yang tidak diungkapkan, penghapusan AT tidak diungkapkan, salah pengelom-pokkan anggaran, aset tetap kurang/ lebih saji

Neraca, Daftar Inventaris Barang Daerah

Total aset tetap menurut Daftar Inventaris Barang Daerah intrakomptabel = total aset tetap di Neraca

Aset yang dilaporkan tidak ada, aset tetap diperoleh dari hibah belum dicatat di neraca Kesalahan kompilasi



Akun Data yang digunakan Harapan Risiko salah saji

Utang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

LRA dan Neraca

Penambahan/penurunan Utang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang = Penambahan/penurunan Pembiayaan

Lebih/kurang saji akun utang atau akun pembiayaan, kekurangan pengungkapan atas selisih yang mungkin terjadi

Utang PFK Neraca dan LAK

Utang PFK = saldo utang PFK tahun sebelumnya + penerimaan non Anggaran PFK (diluar penerimaan karena kesalahan rekening) pengeluaran non anggaran PFK (diluar pengeluaran karena kesalahan rekening)

Lebih/kurang saji utang PFK, selisih fisik dan catatan SiLPA

2.2 Tujuan Prosedur Analitis

Tujuan prosedur analitis terkait erat dengan waktu pelaksanaannya. Prosedur analitis bisa digunakan pada saat perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pada saat pelaporan. Berikut tujuan dan proses yang dilaksanakan di masing-masing tahapan tersebut.

1) Pada tahap perencanaan pemeriksaan, prosedur analitis membantu pemeriksa dalam memahami entitas termasuk transaksi dan kejadian pada tahun berjalan. Selain itu, prosedur analitis membantu perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit dalam menentukan rencana, desain, dan pengujian materialitas sehingga saldo-saldo akun atau transaksi yang memberikan sinyal adanya risiko inheren dan risiko pengendalian dapat teridentifikasi. Penyimpangan yang terjadi menunjukkan risiko terjadinya salah saji. Untuk itu, pemeriksa diharuskan melakukan evaluasi atas penyimpangan tersebut untuk melihat apakah dibutuhkan perluasan prosedur pemeriksaan terkait siklus atau akun tertentu.

2) Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan lapangan, prosedur analitis ditujukan untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Selain itu, hasil prosedur analitis di tahapan ini bisa digunakan untuk menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan



pada akun laporan keuangan yang diperiksa. Di tahap ini, prosedur analitis biasanya dilakukan dengan melakukan analisis data pendukung laporan keuangan baik data keuangan maupun data non keuangan.

3) Pada tahap pelaporan, prosedur analitis dilakukan sebagai reviu menyeluruh informasi keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam Laporan Keuangan yang berkaitan baik secara vertikal maupun horizontal sudah sinkron dan tidak diperlukan lagi bukti tambahan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan.

2.3 Pelaksanaan Prosedur Analitis

Ada tiga cara melakukan prosedur analitis dalam pemeriksaan LKPD, yaitu analisis data, tehnik prediktif dan analisis rasio dan tren dengan uraian sebagai berikut.

2.3.1 Analisis data

Analisis data dilakukan dengan menguji ketepatan penjumlahan antar akun dan kecukupan pengungkapannya.

Pengujian ketepatan penjumlahan antar akun dan kecukupan pengungkapannya bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan menilai kebenaran angka-angka dalam laporan keuangan. Melalui analisis, dapat diketahui apakah terdapat kesalahan jurnal ataupun kesalahan klasifikasi akun sehingga dapat dilakukan koreksi atas laporan keuangan dimaksud.

Setelah BPK menerima laporan keuangan secara resmi dari Pemerintah Daerah, pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan pengujian mengenai ketepatan penjumlahan akun-akun dalam laporan keuangan maupun penjumlahan rinciannya di catatan atas laporan keuangan (CaLK). Penjumlahan rincian di CaLK juga harus dipastikan sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di laporan keuangan. Pengujian juga meliputi analisis vertikal dan analisis horizontal untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau ketidaksinkronan dalam laporan keuangan sehingga dapat diperoleh pertimbangan untuk dilanjutkan dengan pengujian substantif.

Perlu diingat bahwa pada saat melakukan prosedur analitis, harus diperoleh keyakinan bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada satu tahun anggaran tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran tersebut. Hal tersebut harus tercermin dalam LRA, Neraca, LAK dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Misalnya :

1) Penerimaan di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran harus tercermin dalam kas di bendahara penerimaan dan pendapatan yang ditangguhkan pada Neraca per 31 Desember.

2) Penerimaan hutang pemerintah daerah, harus tercermin dalam penerimaan pembiayaan pada LRA dan pengakuan hutang pada Neraca per 31 Desember.

3) Adanya pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga/PFK harus tercermin dalam saldo Kas di Neraca per 31 Desember dan dijelaskan dalam CaLK.

Analisis data dilakukan dengan menguji hubungan antar akun-akun dalam Neraca dan LRA, baik vertikal (akun-akun dalam Neraca/LRA) maupun horisontal.

Untuk lebih memudahkan prosedur analitis, dapat dilakukan dalam file excel yang ada di CD terlampir.

2.3.1.1 Analisis Vertikal

Analisis dilakukan dengan melihat hubungan akun dalam satu jenis laporan keuangan saja yaitu analisis antar akun Neraca saja atau antar akun LRA saja. Tujuannya yaitu untuk menentukan keseimbangan dan kebenaran saldo tiap akun dalam LRA dan dalam Neraca. Analisis ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antar jurnal kolorali dalam satu laporan, sehingga dapat dipastikan bahwa tiap akun dalam laporan keuangan telah disajikan dengan angka yang benar dan seimbang.

2.3.1.1.1 Analisis vertikal dalam LRA

Analisis vertikal dalam LRA diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam LRA telah disajikan dengan angka yang benar sesuai dengan persamaan dibawah ini:

Tabel 2.2 Analisis vertikal dalam LRA

Uraian Persamaan

SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja ditambah total penerimaan pembiayaan kemudian dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan.

SiLPA = Total Pendapatan Total Belanja + Total Penerimaan Pembiayaan Total Pengeluaran Pembiayaan



2.3.1.1.2 Analisis vertikal dalam Neraca

Analisis vertikal dalam neraca diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam Neraca telah disajikan dengan angka yang benar dan disajikan secara seimbang untuk akun-akun yang saling berhubungan.

Tabel 2.3 Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian Persamaan

Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas.

Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana

SiLPA di neraca harus sama dengan kas di kas daerah ditambah kas di bendahara pengeluaran ditambah setara kas ditambah investasi jangka pendek kemudian dikurangi utang PFK.

SiLPA di Neraca = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek Utang PFK

Kas di bendahara pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ditambah dengan utang PFK di bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

Pendapatan yang ditangguhkan harus sama dengan kas di bendahara penerimaan ditambah dengan penerimaan di bendahara pengeluaran.

Pendapatan Ditangguhkan = Kas di Bendahara Penerimaan + Penerimaan di Bendahara Pengeluaran *) Penerimaan di Bendahara pengeluaran harus diungkapkan dalam CaLK

Piutang harus sama dengan EDL-cadangan piutang.

Piutang = EDL - Cadangan Piutang

Persediaan harus sama dengan EDL-cadangan persediaan

Persediaan = EDL Cadangan Persediaan

Kewajiban jangka pendek, kecuali utang PFK, harus sama dengan EDL-dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Kewajiban Jangka Pendek (kecuali Utang PFK) = EDL - Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Investasi jangka panjang harus sama dengan EDI - diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

Investasi Jangka Panjang = EDI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Aset tetap harus sama dengan EDI- diinvestasikan dalam aset tetap.

Aset Tetap = EDI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap



Uraian Persamaan

Aset lainnya harus sama dengan EDI-diinvestasikan dalam aset lainnya.

Aset Lainnya = EDI Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana cadangan harus sama dengan EDC-diinvestasikan dalam dana cadangan.

Dana Cadangan = EDC Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Kewajiban jangka panjang harus sama dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang = Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

2.3.1.1.3 Analisis vertikal dalam LAK

Tabel 2.4 Analisis vertikal dalam LAK

Uraian Persamaan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas operasi dikurangi arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan dikurangi arus keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan dikurangi arus keluar dari aktivitas pembiayaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran ditambah arus keluar kas dari aktivitas nonanggara.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran + Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Kenaikan/ penurunan kas harus sama dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan ditambah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan ditambah arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran.

Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran



Uraian Persamaan

Saldo akhir kas di BUD harus sama dengan saldo awal kas di BUD ditambah kenaikan/ penurunan kas.

Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal Kas di BUD + Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo akhir kas harus sama dengan saldo akhir di BUD ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran ditambah saldo akhir kas di bendahara penerimaan.

Saldo Akhir Kas = Saldo Akhir di BUD + Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran + SaldoAkhir Kas di Bendahara Penerimaan

2.3.1.2 Analisis Horizontal

Analisis Horizontal dilakukan dengan melihat hubungan antar akun Neraca dengan akun LRA ataupun kesesuaian dengan nilai yang disajikan dalam Laporan Arus Kas (LAK) dan apakah sudah cukup diungkapkan dalam CaLK. Tujuan dilakukan analisis horizontal adalah untuk menentukan keseimbangan dan kebenaran saldo tiap akun dalam Neraca, LRA, dan Laporan Arus Kas serta kecukupan pengungkapan dalam CaLK.

2.3.1.2.1 Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Analisis horizontal antara LRA dan Neraca diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di Neraca telah disajikan secara benar dan sesuai.

Tabel 2.5 Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Uraian Persamaan

SiLPA di LRA harus sama dengan EDL-SiLPA di neraca.

SiLPA (LRA) = EDL SiLPA (Neraca)

SiLPA di LRA harus sama dengan kas di kas daerah ditambah kas di bendahara pengeluaran ditambah setara kas ditambah investasi jangka pendek kemudian dikurangi dengan utang PFK di neraca.

SiLPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek Utang PFK (Neraca)

Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca)

Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).



Uraian Persamaan

Penerimaan pembiayaan pinjaman jangka panjang harus sama dengan utang jangka panjang ditambah bagian lancar utang jangka panjang tahun berkenaan dikurangi utang jangka panjang tahun sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya (Neraca)

SiLPA (LRA) tahun sebelumnya harus sama dengan penerimaan pembiayaan-penggunaan SiLPA (LRA) tahun berjalan dan sama dengan EDL-SiLPA di neraca tahun sebelumnya.

SiLPA Tahun sebelumnya (LRA) = Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Tahun berjalan (LRA) = EDL SiLPA Tahun Sebelumnya (Neraca) Catatan : Persamaan ini berlaku jika Pemda mencatat seluruh SiLPA tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan.

Selisih antara Realisasi Belanja Modal (LRA) Perubahan Aset Tetap dalam Neraca (Aset Tetap Tahun Berkenaan Aset Tetap Tahun lalu) harus dijelaskan dalam CaLK Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai.

2.3.1.2.2 Analisis horizontal antara LRA dan LAK

Analisis horizontal antara LRA dan LAK diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di LAK telah disajikan secara benar dan sesuai.

Tabel 2.6 Analisis horizontal antara LRA dan LAK

Uraian Persamaan Arus kas masuk dari aktivitas operasi (LAK) harus sama dengan total pendapatan daerah (LRA) dikurangi pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya.

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi (LAK) = Total Pendapatan Daerah (LRA) Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (LRA) *)

Arus kas keluar dari aktivitas operasi harus sama dengan belanja operasi ditambah belanja tak terduga (di LRA).

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga (di LRA) *)



Uraian Persamaan Arus kas masuk dari aktivitas investasi (LAK) harus sama dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya (di LRA).

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA)

Arus kas keluar dari aktivitas investasi (LAK) harus sama dengan belanja modal (di LRA).

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Belanja Modal (di LRA)

Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan (LAK) harus sama dengan penerimaan pembiayaan di LRA (selain penggunaan SiLPA).

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pembiayaan (LAK) = Penerimaan Pembiayaan Di LRA (Selain Penggunaan SiLPA)

Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan (LAK) harus sama dengan pengeluaran pembiayaan di LRA.

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pembiayaan (LAK) = Pengeluaran Pembiayaan di LRA

*) Penyimpangan dari persamaan pada tabel diatas dapat diperbolehkan antara lain karena:

1) Pada LRA terdapat pengakuan pendapatan dan belanja non-cash basis sehubungan adanya transaksi pendapatan hibah dalam bentuk barang;

2) Dalam hal terdapat pengembalian belanja (contra post), LAK mungkin menyajikan arus kas secara bruto sedangkan LRA menyajikan belanjanya secara netto;

2.3.1.2.3 Analisis horizontal antara Neraca dan LAK

Analisis horizontal antara LRA dan Neraca diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun yang ada di LRA yang berhubungan dengan akun-akun di Neraca telah disajikan secara benar dan sesuai.

Tabel 2.7 Analisis horizontal antara Neraca dan LAK

Uraian Persamaan

Saldo akhir kas tahun lalu (LAK) harus sama dengan saldo awal kas tahun berkenaan (LAK), saldo akhir kas di neraca tahun lalu, dan saldo awal kas di neraca tahun berjalan.

Saldo Akhir Kas Tahun Lalu (LAK) = Saldo awal Kas Tahun Berkenaan (LAK) = Saldo Akhir Kas Tahun lalu (Neraca) = Saldo Awal Kas Tahun Berjalan (Neraca) Apabila terdapat selisih haru diungkapkan dalam CaLK

Saldo akhir kas di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo akhir kas di LAK tahun berjalan.

Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (Neraca) = Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK) Apabila terdapat selisih harus diungkapkan dalam CaLK



Uraian Persamaan

Utang PFK di neraca harus sama dengan utang PFK di BUD ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran.

Utang PFK (Neraca) = Utang PFK di BUD + Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran

Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo utang PFK di neraca tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan di LAK.

Saldo Utang PFK tahun berjalan (neraca) = Saldo Utang PFK Tahun sebelumnya (Neraca) + Penerimaan PFK Tahun berjalan Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK) Apabila terdapat selisih maka selisih tersebut adalah utang PFK yang ada di bendahara pengeluaran

Apabila terdapat selisih, pemeriksa agar menelusuri penyebab selisih tersebut, yang antara lain dapat disebabkan oleh : 1. Kesalahan penjumlahan 2. Penambahan aset di neraca tidak sama dengan jumlah belanja modal di LRA, hal

tersebut bisa dikarenakan adanya aset yang berasal dari hibah berupa barang ataupun adanya kapitalisasi.

Untuk tujuan analisis rumus-rumus di atas dapat dikembangkan dalam formula analisis dalam program excel (terlampir dalam compact disk) sehingga pemeriksa hanya perlu menginput satu kali untuk keseluruhan pengujian dalam tabel di atas.

2.3.2 Teknik prediktif

Teknik prediktif bisa dilakukan dengan membandingkan realisasi dan anggaran akun-akun di laporan realisasi anggaran. Perbedaan signifikan yang terjadi bisa menjadi indikasi permasalahan yang seharusnya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Selain itu, teknik prediktif dapat juga dilakukan dengan menghitung jumlah tertentu dan membandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan lain untuk mengetahui adanya indikasi permasalahan yang akan diuji lebih lanjut dalam pengujian substantif. Contoh teknik ini adalah membandingkan dana transfer yang diterima oleh daerah dengan data transfer dari Pemerintah Pusat. Contoh lain adalah membandingkan penerimaan Pajak Hotel suatu pemda dengan Penerimaan Pajak Hotel di Pemerintah daerah yang lain bila informasi spesifik terkait dengan hal tersebut kita ketahui.



2.3.3 Analisis rasio dan trend

Analisa rasio dan trend merupakan kegiatan untuk menganalisa data keuangan dan atau non keuangan dalam periode tertentu untuk mengetahui perubahan signifikan dalam realisasi anggaran dan posisi keuangan. Contoh analisa rasio dan trend adalah membandingkan belanja tertentu dengan belanja lain atau belanja tertentu tahun sebelumnya.

2.3.3.1 Analisis Rasio

Analisis rasio dilakukan dengan menguji hubungan antar akun di dalam laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu.

1) Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diformulasikan sebagai berikut.

RKK = Pendapatan Asli Daerah

X 100% Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman Berdasarkan formula di atas dapat diketahui sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

2) Rasio efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang diterima, yang diformulasikan sebagai berikut.

Rasio Efisiensi = Realisasi Biaya dikeluarkan untuk memperoleh PAD

X 100% Realisasi Penerimaan PAD



Dengan rasio tersebut diketahui kesesuaian nilai realisasi biaya pemungutan PAD dengan ketentuan serta apakah terdapat indikasi pemborosan dalam pengeluaran biaya pemungutan PAD.

Selain itu, rasio yang dapat digunakan untuk menilai alokasi dana yang dilakukan pemerintah daerah diketahui dengan rasio antara belanja langsung dengan total belanja serta rasio antara belanja tidak langsung dengan total belanja. Dengan rasio ini diketahui apakah dana pemda sebagian besar digunakan sebagian besar untuk pembangunan yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat atau untuk belanja habis pakai seperti belanja pegawai.

2.3.3.2 Analisis Trend

Analisis trend adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan akun yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis kecenderungan ini umumnya digunakan dalam membuat prediksi keuangan. Misalnya prediksi pencapaian pajak daerah pada tahun yang diperiksa berdasarkan data atau informasi kecenderungan pencapaian pajak daerah beberapa periode yang lalu.

Analisis trend tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, perhitungan matematis dalam prosentase ataupun diagram untuk mengetahui kecenderungan dari akun-akun dalam Neraca dan LRA.

Analisis tren mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa sekarang.

Panduan Pemeriksaan LKPD Lampiran Bab 2


A. Analisis Vertikal

Analisis yang dilakukan dengan melihat hubungan akun dalam satu jenis laporan keuangan, yaitu analisis antar akun Neraca saja, LRA saja

1. Analisis vertikal dalam LRA

No Entitas Opini 2009 Opini 2008

LRA

Keterangan (Penjelasan Selisih) Total Pendapatan Total Belanja Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan SiLPA

SiLPA = Total Pendapatan -Total

Belanja + Total Penerimaan

Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan

Reviu

9 -5+6-7+8 (hasil = 0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 1.309.594.901.208,00 1.362.816.387.414,00 165.893.046.295,00 2.008.589.200,00 110.662.970.889,00

-

2 Pemkot Majapahit WDP WDP 9.742.186.078.074,00 9.020.665.842.979,10 1.789.756.684.218,00 61.593.571.565,90 2.449.683.347.747,00 -

3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 1.184.628.289.469,00 1.239.355.076.029,00 150.257.654.353,00 92.000.000.000,00 3.530.867.793,00 -

4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 1.695.066.200.909,00 1.689.086.148.835,00 121.121.145.154,00 12.049.983.714,00 115.051.213.514,00 -

5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 677.762.145.685,00 749.800.935.181,00 92.189.528.248,00 202.208.253,00 19.948.530.499,00 -

*) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud



2. Analisis vertikal dalam Neraca


Neraca (Evaluasi 1)

Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih) Aset Kewajiban Ekuitas

Aset = Kewajiban + Ekuitas

12-13-14 (hasil = 0)

1 2 3 4 12 13 14 15 16 1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 2.233.021.999.504,46 15.724.772.402,00 2.217.297.227.102,46 -

2 Pemkot Majapahit WDP WDP 18.706.718.206.627,80 461.305.532.335,00 18.245.412.674.292,80 - 3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 2.871.265.699.006,43 1.812.359.644,50 2.869.453.339.361,93 - 4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 1.796.682.484.928,86 7.726.082.149,00 1.788.956.402.779,86 - 5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 2.266.138.283.843,38 13.775.899.073,49 2.252.362.384.769,89 -





Neraca (Evaluasi 2)

Reviu

Keterangan (Penjelasan Selisih)

Aset Lancar Kewajiban Kas di Kasda + Kas di

Bend Pengeluaran + setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Kas di BLUD -

Utang PFK (17+18+19+20+21)-22

Ekuitas Dana Lancar 23 - 24

(hasil = 0)

Kas di Kasda Kas di Bend Pengeluaran Setara Kas (Deposito 0 -

3 bln) Investasi jangka Pendek

Kas di BLU Utang PFK Silpa

1 2 3 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 108.328.148.656,00 2.268.573.176,00 - - 412.192,00 110.596.309.640,00 110.662.970.889,00 (66.661.249,00) P Terdapat kesalahan pada

pengakuan pencairan bunga dana cadangan yang diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah (LRA) dan Kas di Bendahara Penerimaan (Neraca). Pencairan tersebut dijurnal pada kas di bendahara penerimaan karena kas baru di transfer ke kas daerah per 6 Januari 2011.

2 Pemkot Majapahit WDP WDP 942.515.578.681,00 119.965.748,00 1.500.000.000.000,00 7.047.882.716,00 - 2.449.683.427.145,00 2.449.683.347.747,00

79.398,00 selisih sebesar Rp79.398,00 merupakan Jasa giro di bendahara pengeluaran

3 Pemkab Diponegoro

WDP WDP 1.330.478.856,00 263.843.801,00 - - 441.625.785,50 1.152.696.871,50 3.530.867.793,00 (2.378.170.921,50) Selisih merupakan Kas di BLUD yang dicatat sebagai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp2.378.170.921,50, yang sebesar Rp441.625.785,50 diantaranya adalah utang PFK BLUD

4 Pemkab Ratulangi

WDP WDP 114.577.727.590,00 490.556.019,00 - - 17.070.095,00 115.051.213.514,00 115.051.213.514,00 -

5 Pemkab Mangkurat

WDP WDP 13.663.552.328,00 75.325.432,00 5.000.000.000,00 1.210.106.431,00 - 19.948.984.191,00 19.948.530.499,00 453.692,00 selisih sebesar Rp453.692,00 merupakan Jasa giro di bendahara pengeluaran





Neraca CaLK

Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih)

Kas di Bendahara Pengeluaran

Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran

yang belum disetor Utang PFK di Bendahara

Pengeluaran

kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang belum disetor + Utang

PFK di Bendahara Pengeluaran

27-28-29 (hasil = 0)

1 2 3 4 27 28 29 30 31 1 Pemkab Siliwangi WDP WDP 2.268.573.176,00 2.268.160.984,00 412.192,00 - 2 Pemkot Majapahit WDP WDP 119.965.748,00 - - 79.398,00 Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

yang belum disetor ke Kas daerah per 31 desember 2010

3 Pemkab Diponegoro WDP WDP 263.843.801,00 263.843.801,00 - - 4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 490.556.019,00 - - - 5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 75.325.432,00 74.871.740,00 - 453.692,00 Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran

yang belum disetor ke Kas daerah per 31 desember 2010

*) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud, salah satu penyebab antara lain adalah adanya jasa giro di bendahara pengeluaran




Neraca CaLK

Reviu Keterangan (Penjelasan Selisih) Pendapatan di Tangguhkan

Kas di Bendahara Penerimaan

Penerimaan di Bendahara Pengeluaran

Pendapatan di Tangguhkan = Kas di Bendahara Penerimaan +

Penerimaan di Bendahara Pengeluaran

32-33-34 (hasil = 0)

1 2 3 4 32 33 34 35 1 Pemkab Siliwangi WDP WDP - 66.661.249,00 - (66.661.249,00) Terdapat kesalahan pada pengakuan

pencairan bunga dana cadangan yang diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah (LRA) dan Kas di Bendahara Penerimaan (Neraca). Pencairan tersebut dijurnal pada kas di bendahara penerimaan karena kas baru di transfer ke kas daerah per 6 Januari 2011.

2 Pemkot Majapahit WDP WDP 2.439.451,00 2.360.053,00 79.398,00 - 3 Pemkab Diponegoro WDP WDP - 1.936.545.136,00 - (1.936.545.136,00) merupakan kas pada RSUD, yang dicatat

sebagai bagian dari SILPA 4 Pemkab Ratulangi WDP WDP 3.350.690.690,00 3.350.690.690,00 - - 5 Pemkab Mangkurat WDP WDP 453.692,00 - 453.692,00 -




Analisis Vertikal - Pasangan di Neraca

No Entitas

Evaluasi 1

Reviu Keterangan (penjelasan Selisih)

Evaluasi 2

Reviu Keterangan (penjelasan

Selisih)

Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar

3-4 (Hasil=0)

Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar

7-8 (hasil=0)

Piutang Cadangan Piutang Persediaan Cadangan Persediaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pemkab Siliwangi - - - 9.909.629.484,00 9.909.629.484,00 -

2 Pemkot Majapahit 22.273.103.286,07 22.273.103.286,07 - 100.549.715.836,84 100.549.715.836,84 -

3 Pemkab Diponegoro 14.511.060.394,08 14.511.060.394,08 - 5.096.028.711,33 5.096.028.711,33 -

4 Pemkab Ratulangi 22.316.363.898,00 22.316.363.898,00 - 16.438.836.843,00 16.438.836.843,00 -

5 Pemkab Mangkurat 3.510.029.259,00 3.510.029.259,00 - 10.254.972.681,10 10.254.972.681,10 - *) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud



Entitas

Evaluasi 3


Selisih)

Evaluasi 4


Selisih)

Investasi Ekuitas Dana Investasi

11-12 (hasil=0) Aset Tetap

Ekuitas Dana Investasi

15-16 (hasil=0) investasi jk pjg diinvestasikan dlm investasi jk pjg

diinvestasikan dlm aset tetap

2 11 12 13 14 15 16 17 18

Pemkab Siliwangi 82.329.058.832,14 82.329.058.832,14 - 2.030.056.927.557,32 2.030.056.927.557,32 -

Pemkot Majapahit 2.140.868.423.191,51 2.140.868.423.191,51 - 13.296.132.694.126,30 13.296.132.694.126,30 - Pemkab Diponegoro 40.013.069.889,25 40.013.069.889,25 - 2.087.072.927.745,77 2.087.072.927.745,77 -

Pemkab Ratulangi 41.532.164.112,86 41.532.164.112,86 - 1.595.689.526.051,00 1.595.689.526.051,00 - Pemkab Mangkurat 50.499.933.214,59 50.499.933.214,59 - 2.179.667.043.803,69 2.179.667.043.803,69 - *) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud



No Entitas

Evaluasi 5


Evaluasi 6

Reviu Keterangan (penjelasan Selisih) Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan

19-20 (hasil=0) Aset lainnya


23-24 (hasil=0) diinvestasikan dlm Dana Cadangan

diinvestasikan dlm aset lainnya

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 1 Pemkab Siliwangi - - - 63.000.550,00 63.000.550,00 -

2 Pemkot Majapahit - - - 697.208.482.989,11 697.208.482.989,11 - 3 Pemkab Diponegoro - - - 1.226.516.561,00 1.226.516.561,00 -

4 Pemkab Ratulangi - - - 2.286.619.725,00 2.286.619.725,00 - 5 Pemkab Mangkurat - - - 2.257.320.694,00 2.257.320.694,00 -




No Entitas

Evaluasi 7


Evaluasi 8


Selisih) Jumlah Kewajiban

Jangka Pendek Utang PFK

Ekuitas Dana lancar

27-28+29 (hasil=0)

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang


32-33 (hasil=0) Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek

Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka panjang

1 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 Pemkab Siliwangi 15.724.772.402,00 412.192,00 (15.724.360.210,00) - - - -

2 Pemkot Majapahit 460.803.289.495,00 - (460.803.289.495,00) - 502.242.840,00 (502.242.840,00) - 3 Pemkab Diponegoro 1.812.359.644,50 441.625.785,50 (1.812.359.644,50) (441.625.785,50) Dana yang harus

disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek masih memperhitungkan Utang PFK di RSUD sebesar Rp441.625.785,00 (Lakukan koreksi)

- - -

4 Pemkab Ratulangi 6.461.338.288,00 17.070.095,00 (6.444.268.193,00) - 1.264.743.861,00 (1.264.743.861,00) - 5 Pemkab Mangkurat 10.501.092.574,00 - (10.501.092.574,00) - 3.274.806.499,49 (3.274.806.499,49) -




Analisis Vertikal - Laporan Arus Kas

No Entitas

LAK(Evaluasi 1)

Reviu Keterangan (Penjelasan

Selisih)

LAK(Evaluasi 2)


Selisih) Arus Kas Masuk dari

Aktivitas Operasi Arus Kas Keluar dari

Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih

Aktivitas Operasi = Arus

Masuk kas - Arus Keluar dari aktivitas

Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset

Non Keuangan

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset

Non Keuangan

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi

Aset Non Keuangan= Arus Masuk kas - Arus

Keluar dari aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan

5-6-7 (hasil = 0) 10-11-12 (hasil = 0)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 1.177.186.176.319,00 132.101.604.064,00 - 307.120.825,00 185.630.211.095,00 (185.323.090.270,00) - 2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 7.965.129.101.962,10 1.776.230.849.931,90 - 826.126.180,00 1.055.536.741.017,00 (1.054.710.614.837,00) - 3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 1.091.105.658.217,00 93.522.631.252,00 - - 148.249.417.812,00 (148.249.417.812,00) - 4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 1.534.354.232.316,00 160.711.968.593,00 - - 155.205.402.443,00 (155.205.402.443,00) - 5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 609.435.224.044,00 67.924.641.111,00 - 402.280.530,00 140.365.711.137,00 (139.963.430.607,00) -




No Entitas

LAK(Evaluasi 3)


Selisih)

LAK(Evaluasi 4)


Selisih) Arus Kas Masuk

dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih Aktivitas

Pembiayaan

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset

Non Keuangan= Arus Masuk kas - Arus Keluar dari

aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non

Anggaran

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non

Anggaran

Arus Kas Bersih Aktivitas Non

Anggaran

Arus Kas Bersih

Aktivitas Non

Anggaran = Arus Masuk kas - Arus Keluar dari

aktivitas Non Anggaran

15-16-17 (hasil = 0)

20-21-22 (hasil = 0)

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Pemkab Siliwangi 30.523.546.344,00 2.008.589.200,00 28.514.957.144,00 - 105.478.087.474,00 105.498.382.828,00 (20.295.354,00) - 2 Pemkot Majapahit - 61.593.571.565,90 (61.593.571.565,90) - 52.178.732.372,00 52.178.732.372,00 - - 3 Pemkab Diponegoro 92.650.000.000,00 92.000.000.000,00 650.000.000,00 - 50.722.287.171,03 50.722.287.171,03 - - 4 Pemkab Ratulangi - 12.049.983.714,00 (12.049.983.714,00) - 117.792.126.167,00 117.792.126.167,00 - - 5 Pemkab Mangkurat - 202.208.253,00 (202.208.253,00) - 60.748.022.067,00 60.755.155.589,00 (7.133.522,00) -




No Entitas

LAK(Evaluasi 5)

Reviu

Keterangan (Penjelasan

Selisih)

Neraca (Evaluasi 2)

Reviu

Keterangan

(Penjelasan

Selisih)

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non

Keuangan

Arus Kas bersih dari Aktivitas

Pembiayaan

Arus Kas bersih dari

Aktivitas Non Anggaran

Kenaikan/Penurunan kas

Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Operasi+Arus

Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi Non Anggaran +Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Pembiayaan +

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non

Anggaran

Saldo akhir kas di BUD

Saldo awal kas di BUD

Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal

Kas di BUD + Kenaikan/penurun

an kas

29-25-26-27-28 (hasil = 0) 31-32-33(hasil = 0)

1 2 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 1 Pemkab

Siliwangi 132.101.604.064,00 (185.323.090.270,00) 28.514.957.144,00 (20.295.354,00) (24.726.824.416,00) - 110.663.383.081,00 135.390.207.497,00 (24.726.824.416,00) -

2 Pemkot Majapahit

1.776.230.849.931,90 (1.054.710.614.837,00) (61.593.571.565,90) - 661.455.740.284,00 (1.529.076.755,00) kenaikan/penurunan kas di BLUD

2.449.683.347.748,00 1.820.060.110.218,00 661.455.740.284,00 (31.832.502.754,00)

3 Pemkab Diponegoro

93.522.631.252,00 (148.249.417.812,00) 650.000.000,00 - (54.076.786.560,00) - 3.530.867.793,00 57.607.654.353,00 (54.076.786.560,00) -

4 Pemkab Ratulangi

160.711.968.593,00 (155.205.402.443,00) (12.049.983.714,00) - (6.543.417.564,00) - 114.577.727.590,00 121.121.145.154,00 (6.543.417.564,00) -

5 Pemkab Mangkurat

67.924.641.111,00 (139.963.430.607,00) (202.208.253,00) (7.133.522,00) (72.248.131.271,00) - 19.948.530.499,00 92.196.661.770,00 (72.248.131.271,00) -




Analisis Horizontal Analisis yang dilakukan dengan melihat hubungan antar akun neraca dengan LRA ataupun kesesuaian dengan nilai yang disajikan dalam LAK

1. Analisis horizontal antara Neraca LRA Hubungan akun di Neraca dan LRA

No Entitas

Evaluasi 1

Reviu

Evaluasi 2

Reviu Keterangan (penjelasan selisih)

LRA Neraca Ket LRA LRA Neraca Ket

Silpa EDL - Silpa 3-4 Penerimaan Pembiayaan

(Penggunaan silpa tahun berjalan)

Silpa tahun lalu EDL silpa tahun Lalu 6-7 6-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pemkab Siliwangi 110.662.970.889,00 110.662.970.889,00 - 135.369.499.951,00 135.369.499.951,00 135.369.499.951,00 - -

2 Pemkot Majapahit 2.449.683.347.747,00 2.449.683.347.747,00 - 1.789.756.684.218,00 1.820.060.110.218,00 1.820.060.110.218,00 (30.303.426.000,00) (30.303.426.000,00) selisih disebabkan adanya koreksi SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp30.303.426.000,00 dan kenaikan/penurunan di BLUD sebesar Rp1.529.076.754,00

3 Pemkab Diponegoro 3.530.867.793,00 3.530.867.793,00 - 57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 - -

4 Pemkab Ratulangi 115.051.213.514,00 115.051.213.514,00 - 121.121.145.154,00 121.121.145.154,00 121.121.145.154,00 - -

5 Pemkab Mangkurat 19.948.530.499,00 19.948.530.499,00 - 92.189.528.248,00 88.985.593.242,28 97.834.709.782,07 3.203.935.005,72 (5.645.181.534,07) selisih sebesar Rp3.203.935.005,72 adalah saldo akhir tahun lalu Kas di BLUD Gunung Jati




No Entitas

Evaluasi 3

Reviu Keterangan

LRA Neraca Ket CaLK Selisih

Realisasi Blj Modal Aset tetap Aset tetap tahun lalu D Aset tetap (12-13) blj modal - D Aset

tetap (11-14)

Menjelaskan selisih kolom

15 15-16

1 2 11 12 13 14 15 16 17 19 1 Pemkab Siliwangi 185.630.211.095,00 2.030.056.927.557,32 1.844.426.716.462,32 185.630.211.095,00 - - - 2 Pemkot Majapahit 1.055.536.741.017,00 13.296.132.694.126,30 12.425.512.317.861,30 870.620.376.265,00 184.916.364.752,00 - 184.916.364.752,00 3 Pemkab Diponegoro 148.249.417.812,00 2.087.072.927.745,77 1.995.821.150.833,77 91.251.776.912,00 56.997.640.900,00 - 56.997.640.900,00 4 Pemkab Ratulangi 155.205.402.443,00 1.595.689.526.051,00 1.410.252.498.640,00 185.437.027.411,00 (30.231.624.968,00) - (30.231.624.968,00) 5 Pemkab Mangkurat 140.365.711.137,00 2.179.667.043.803,69 2.056.052.157.833,69 123.614.885.970,00 16.750.825.167,00 - 16.750.825.167,00




2. Analisis horizontal antara LAK NERACA Cek kebenaran saldo awal dan saldo akhir di LAK Cek Kebenaran saldo kas di LAK dan di neraca

No Entitas

Evaluasi 1

Reviu

Evaluasi 2

Reviu

Evaluasi 3

Reviu Keterangan

LAK

3-4

Apabila selisih diungkapkan dalam CaLK atau Temuan

Pemeriksaan (ada/tidak)

LAK Neraca

7-8

CaLK Neraca LAK (Non Anggaran) CALK

11-12-13 (hasil = 0) Saldo akhir kas tahun

lalu Saldo awal kas Saldo akhir kas Saldo kas

Apabila selisih, lihat penjelasan

di CaLK (ada/tidak)

Utang PFK Tahun Berjalan

Saldo PFK BUD

PFK di Bendahara

Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18

1 Pemkab

Siliwangi 135.390.207.497,00 135.390.207.497,00 - 110.663.383.081,00 110.663.383.081,00 - 412.192,00 (20.295.354,00) 412.192,00 20.295.354,00 Pemerintah Kabupaten

Siliwangi memasukan utang PFK Bendahara Pengeluaran tahun lalu sebesar Rp20.707.546,00 (Neraca) ke Pengeluaran PFK BUD (LAK/Aktivitas Non Anggaran) dan memasukan PFK Bendahara Pengeluaran tahun berjalan sebesar Rp412.192,00 (Neraca) ke Penerimaan PFK BUD (LAK/Aktivitas Non Anggaran).

2 Pemkot Majapahit

1.820.060.110.218,00 1.820.060.110.218,00 - 2.449.683.347.748,00 949.685.787.198,00 1.499.997.560.550,00 - - - -

3 Pemkab Diponegoro

57.607.654.353,00 57.607.654.353,00 - 3.530.867.793,00 3.530.867.793,00 - 441.625.785,50 - - 441.625.785,50

4 Pemkab Ratulangi

120.711.791.351,00 121.121.145.154,00 (409.353.803,00) 114.577.727.590,00 118.418.974.299,00 (3.841.246.709,00) 17.070.095,00 - - 17.070.095,00

5

Pemkab Mangkurat

88.992.726.764,28 92.196.661.770,00 (3.203.935.005,72) selisih sebesar Rp3.203.935.005,72 adalah akhir tahun lalu Kas di BLUD Gunung Jati

19.948.530.499,00 14.948.984.191,00 4.999.546.308,00 - (7.133.522,00) - 7.133.522,00




LRA LAK Cek: kebenaran dan akurasi angka-angka dalam LAK dibandingkan dengan LRA

No Entitas

1

Reviu

2

Reviu

3

LAK LRA Ket LRA LAK LAK Ket Ket

Arus kas masuk aktivitas operasi

arus kas masuk aktivitas

investasi pendapatan 3+4-5

Realisasi Belanja (Tidak termasuk belanja transfer)

Belanja Transfer atau Belanja Bagi hasil Belanja Modal

Arus kas keluar dari aktivitas operasi

arus kas keluar dari aktivitas investasi (7+8)-10-11 Penjelasan selisih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 307.120.825,00 1.309.594.901.208,00 - 1.356.259.698.319,00 6.556.689.095,00 185.630.211.095,00 1.177.186.176.319,00 185.630.211.095,00 - - 2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 826.126.180,00 9.742.186.078.074,00 - 6.955.920.679.594,00 2.064.745.163.385,10 1.055.536.741.017,00 7.965.129.101.962,10 1.055.536.741.017,00 - - 3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 - 1.184.628.289.469,00 - 1.239.355.076.029,00 - 148.249.417.812,00 1.091.105.658.217,00 148.249.417.812,00 - - 4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 - 1.695.066.200.909,00 - 1.689.071.148.835,00 15.000.000,00 155.205.402.443,00 1.534.354.232.316,00 155.205.402.443,00 (473.485.924,00) adanya sisa uyhd sebesar

Rp473.485.924,00 di bendahara pengeluaran yang dimasukkan di

dalam arus kas keluar dari aktivitas operasi

5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 402.280.530,00 677.762.145.685,00 - 749.800.935.181,00 - 140.365.711.137,00 609.435.224.044,00 140.365.711.137,00 -




LRA LAK Cek: kebenaran dan akurasi angka-angka dalam LAK dibandingkan dengan LRA

No Entitas

1

Reviu LAK LRA Ket

Arus kas masuk aktivitas operasi arus kas masuk aktivitas investasi pendapatan 3+4-5

1 2 3 4 5 6 1 Pemkab Siliwangi 1.309.287.780.383,00 307.120.825,00 1.309.594.901.208,00 - 2 Pemkot Majapahit 9.741.359.951.894,00 826.126.180,00 9.742.186.078.074,00 - 3 Pemkab Diponegoro 1.184.628.289.469,00 - 1.184.628.289.469,00 - 4 Pemkab Ratulangi 1.695.066.200.909,00 - 1.695.066.200.909,00 -

5 Pemkab Mangkurat 677.359.865.155,00 402.280.530,00 677.762.145.685,00 - *) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud



No Entitas

Reviu

3

Reviu LRA LAK LAK Ket Ket

Realisasi Belanja (Tidak termasuk belanja

transfer) Belanja Transfer atau

Belanja Bagi hasil Belanja Modal Arus kas keluar dari

aktivitas operasi arus kas keluar dari aktivitas investasi (7+8)-10-11 Penjelasan selisih

1 2 7 8 9 10 11 12 13 1 Pemkab Siliwangi 1.356.259.698.319,00 6.556.689.095,00 185.630.211.095,00 1.177.186.176.319,00 185.630.211.095,00 - - 2 Pemkot Majapahit 6.955.920.679.594,00 2.064.745.163.385,10 1.055.536.741.017,00 7.965.129.101.962,10 1.055.536.741.017,00 - - 3 Pemkab Diponegoro 1.239.355.076.029,00 - 148.249.417.812,00 1.091.105.658.217,00 148.249.417.812,00 - - 4 Pemkab Ratulangi 1.689.071.148.835,00 15.000.000,00 155.205.402.443,00 1.534.354.232.316,00 155.205.402.443,00 (473.485.924,00) adanya sisa uyhd sebesar

Rp473.485.924,00 di bendahara pengeluaran yang dimasukkan di dalam arus kas keluar dari aktivitas operasi

5 Pemkab Mangkurat 749.800.935.181,00 - 140.365.711.137,00 609.435.224.044,00 140.365.711.137,00 - *) jika terjadi selisih, telusuri lebih lanjut penyebab terjadinya selisih dimaksud



No Entitas

4

Reviu Keterangan CaLK LRA LAK Ket

Lain-lain PAD yg sah, penjualan aset

arus kas masuk dari aktivitas investasi 14-15

1 2 14 15 16 17 1 Pemkab Siliwangi 307.120.825,00 307.120.825,00 - ^^ 2 Pemkot Majapahit 826.126.180,00 826.126.180,00 - ^^ 3 Pemkab Diponegoro - - - ^^ 4 Pemkab Ratulangi - - - ^^ 5 Pemkab Mangkurat 402.280.530,00 402.280.530,00 - ^^


Panduan Pemeriksaan LKPD Bab 3 Pemahaman dan Penilaian Risiko


BAB 3 PEMAHAMAN DAN PENILAIAN RISIKO

3.1 Gambaran Umum

Pendekatan Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit Approach - RBAA) digunakan di BPK dalam pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan termasuk Pemeriksaan LKPD.

Penggunaan pendekatan ini sangat penting di BPK di antaranya mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan jumlah auditor di beberapa Perwakilan terkait dengan pesatnya penambahan entitas pemeriksaan. Dengan RBAA, Perwakilan dapat lebih memaksimalkan sumber daya yang ada dalam Pemeriksaan LKPD dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tim Pemeriksa nantinya dapat memfokuskan prosedur pemeriksaan yang lebih lengkap terhadap suatu area berisiko tinggi, sementara itu untuk area berisiko rendah hanya digunakan prosedur pemeriksaan sederhana seperti memeriksa kebenaran mutasi.

Dalam pelaksanaannya, Pemeriksa akan mendokumendasikan penilaian risiko seperti formulir yang disajikan pada Lampiran 3.3. Formulir Penilaian Risiko ini digunakan untuk menetapkan akun-akun berisiko tinggi, medium dan rendah. Adapun akhir dari aktifitas penilaian risiko adalah suatu program pemeriksaan yang telah memiliki strategi pemeriksaan berdasarkan risiko akun atau siklus akun. Walaupun dalam formulir tersebut banyak kolom yang harus di isi, tetapi praktik RBAA dalam menentukan area berisiko tinggi secara sederhana dilakukan dengan menganalisis: 1) apakah akun tersebut signifikan (melebihi TE)? dan 2) apakah kesalahan penyajian besar kemungkinan akan terjadi (ditunjukkan dari hasil pengujian internal control)?. Apabila salah satu dari kedua hal ini diindikasikan memiliki nilai High (risiko tinggi), maka akun dan siklus akunnya dikategorikan berisiko tinggi dan akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan.

Sementara itu penjelasan penilaian risiko secara teori dapat di baca pada penjelasan berikut ini.

Pemeriksa selalu menghadapi ketidakpastian (risiko) dalam melaksanakan pemeriksaan. Misalnya, ketidakpastian terhadap ketepatan bukti, efektivitas pengendalian internal auditee, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan. Pemeriksa yang dapat memperhitungkan risiko tersebut dengan tepat dalam pelaksanaan pemeriksaannya merupakan kunci untuk mencapai hasil pemeriksaan yang bermutu.



Dalam pemeriksaan keuangan, kita mengenal ada empat jenis risiko yaitu sebagai berikut.

1) Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima (Acceptable Audit Risk (AAR))

Risiko pemeriksaan adalah risiko yang timbul karena pemeriksa, tanpa disadari, tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

Dalam mempertimbangkan risiko pemeriksaan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko salah saji material yang terkait dengan laporan keuangan dan berpotensi mempengaruhi asersi. Pemeriksa juga harus mempertimbangkan risiko pada level yang lebih rinci melalui serangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas saldo akun, kelas transaksi, ataupun atas kecukupan pengungkapan (disclosure).

Risiko pemeriksaan pada tingkat saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan (disclosure), meliputi:

(1) Risiko bahwa asersi terkait saldo, kelas transaksi, atau pengungkapan mengandung salah saji yang mungkin material terhadap laporan keuangan ketika digabungkan dengan salah saji pada saldo, kelas transaksi, atau pengungkapan yang lain (risiko bawaan dan risiko pengendalian).

(2) Risiko bahwa pemeriksa tidak mampu mendeteksi salah saji (risiko deteksi).

Model risiko pemeriksaan dapat diformulasikan seperti berikut.

Ket: AAR : Risiko Pemeriksaan yang Dapat Diterima

IR : Risiko Bawaan

CR : Risiko Pengendalian

DR : Risiko Deteksi

AAR = IR X CR X DR



2) Risiko Bawaan (Inherent Risk (IR))

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.

Setiap saldo atau golongan transaksi memiliki risiko bawaan yang berbeda-beda sehingga salah saji dapat terjadi pada saldo atau golongan transaksi tertentu yang berbeda dengan saldo atau golongan transaksi yang lain.

Risiko bawaan dapat terjadi pada keseluruhan akun atau akun-akun tertentu dalam laporan keuangan. Pemeriksa dapat mengidentifikasi risiko bawaan tersebut pada langkah-langkah dalam tahap perencanaan pemeriksaan yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan; pemahaman entitas; pemantauan tindak lanjut; dan prosedur analitis awal.

Penilaian terhadap risiko bawaan oleh pemeriksa biasanya tidak berubah selama tidak ditemukan fakta-fakta baru selama proses pemeriksaan. Namun jika selama proses pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru yang mempengaruhi penilaian risiko bawaan, maka pemeriksa harus merevisi Risiko Bawaan yang telah ditetapkan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kecukupan bukti-bukti pemeriksaan.

3) Risiko Pengendalian (Control Risk (CR))

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas.

Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian internal.

Agar dapat menilai risiko pengendalian dengan tepat, pemeriksa harus memahami pengendalian internal entitas dan melaksanakan prosedur pengujian pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah berjalan dengan efektif. Pemeriksa menilai keseluruhan tingkat risiko pengendalian setiap asersi atas masing-masing akun atau kelompok transaksi. Penilaian terhadap risiko pengendalian untuk asersi tertentu membutuhkan pengalaman dan pertimbangan (judgement) khusus, terutama jika terdapat perbedaan penilaian risiko untuk proses-proses yang mendasari asersi tersebut.



4) Risiko Deteksi (Detection Risk (DR))

Risiko deteksi adalah risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur pemeriksaan dan penerapannya oleh pemeriksa. Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang ada pada saat pemeriksa tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%.

3.2 Cara Pengisian Formulir Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan prosedur terakhir dari tahap perencanaan sebelum penyusunan program pemeriksaan terinci. Namun hasil dari penilaian risiko ini akan terus disesuaikan dengan kondisi yang ditemui Tim Pemeriksa di lapangan. Besaran risiko ini juga akan dipertimbangkan pada saat pengambilan opini atas laporan keuangan.

Tahapan penilaian risiko sebagai berikut.

1) Tentukan AAR

Pemeriksa dapat menetapkan AAR melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dengan menetapkan AAR dengan tiga kategori yaitu:

(1) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima rendah.

(2) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima sedang.

(3) Tingkat risiko pemeriksaan yang dapat diterima tinggi.

Sedangkan penilaian AAR dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan merujuk pada pedoman penilaian risiko ASOSAI khususnya untuk entitas sektor publik. Pedoman tersebut mengklasifikasikan AAR dalam tiga tingkat risiko berdasarkan ciri-ciri entitas yang diperiksa yaitu:

(1) Tingkat AAR sebesar 5%, artinya tingkat keyakinan pemeriksa atas opininya sebesar 95% (AAR = 1 - tingkat keyakinan). Tingkat ini berlaku untuk entitas pada umumnya atau sebagian besar entitas yang diperiksa.

(2) Tingkat AAR sebesar 3%, artinya tingkat keyakinan pemeriksa atas opininya sebesar 97%. Tingkat ini dinilai cukup memadai untuk beberapa entitas sektor publik yang sangat sensitif atau berisiko tinggi.



(3) Tingkat AAR sebesar 1%, artinya tingkat keyakinan pemeriksa atas opininya sampai 99%. Tingkat ini berlaku bagi beberapa entitas sektor publik dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1)) Entitas sektor publik tersebut mempunyai pengguna eksternal yang sangat ekstensif perhatiannya terhadap laporan keuangan entitas tersebut, dan/atau

(2)) Entitas sektor publik tersebut cukup rentan akan terjadinya salah saji material dan secara politik sensitif dan/atau adanya harapan publik atas kewajaran laporan keuangan entitas publik tersebut sehingga pemeriksa membutuhkan tingkat keyakinan yang sangat tinggi.

Adapun cara penentuan berapa besar tingkat AAR adalah dengan menggunakan pembobotan nilai terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat AAR yaitu:

(1) Nilai 9-14 : tingkat AAR = rendah (1%)

(2) Nilai 15-21 : tingkat AAR = menengah (3%)

(3) Nilai 22-27 : tingkat AAR = tinggi (5%)

Cara menetapkan AAR dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhinya diilustrasikan pada Lampiran 3.1.

Pemeriksa harus menentukan AAR berdasarkan identifikasi kondisi entitas yang diperiksa dan juga informasi penting lainnya yang berkaitan. Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan harapan penugasan atas entitas yang diperiksa apalagi jika entitas tersebut mempunyai stakeholders yang luas. Hasil penetapan AAR ini digunakan untuk penghitungan tingkat materialitas awal dan TE pada tahap berikutnya.

2) Menghitung materialitas awal dan menghitung tolerable error (TE)

Perhitungan materialitas awal dan TE ini hanya untuk setiap akun yang disajikan pada laporan keuangan, bukan untuk akun pada ledger karena akan terlalu banyak akun yang dihitung.

Cara perhitungan besaran materialitas awal dan TE ini dapat dilihat pada Bab IV Materialitas dan Tolerable Error.

3) Identifikasikan dan beri penilaian IR untuk level entitas dan akun/siklus

Pemeriksa menilai IR yang terkait dengan entitas, akun/kelompok akun tertentu dengan asersi laporan keuangan terkait. Analisis atas IR pada level entitas



dilakukan melalui Matriks Risiko Bisnis (Business Risk Matrix (BRM)) sebagaimana yang diatur pada Konsep Juknis Penilaian Risiko. Sedangkan analisis IR pada level akun/kelompok akun dilakukan melalui Matriks Penilaian Risiko.

IR yang ditetapkan dalam Matriks Penilaian Risiko ini merupakan hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akun/kelompok akun tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akun-akun tertentu dalam rangka penilaian IR tersebut merupakan hasil pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, dan prosedur analitis awal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

(1) Sifat bisnis/industri klien

(2) Hasil pemeriksaan sebelumnya

(3) Integritas personel kunci

(4) Penugasan pertama vs penugasan berulang

(5) Hubungan dengan pihak-pihak terkait

(6) Jenis-jenis transaksi (rutin/non rutin) dan tingkat kompleksitasnya

(7) Dorongan dan motivasi klien

(8) Tingkat subyektivitas atas pertimbangan-pertimbangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi

(9) Tingkat kerentanan terhadap pencurian/penyalahgunaan aset

(10) Faktor-faktor terkait dengan salah saji dikarenakan adanya kecurangan terhadap laporan keuangan

Cara menetapkan tingkat risiko bawaan dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhinya diilustrasikan pada Lampiran 3.2.

4) Identifikasikan dan beri penilaian CR untuk masing-masing akun dan Siklus terkait

Pada pemeriksaan pertama kali, pemeriksa dapat melakukan dokumentasi sistem pengendalian untuk mengidentifikasi pengendalian-pengendalian yang diterapkan entitas dalam rangka memitigasi risiko bawaaan yang telah diidentifikasi diatas. Berdasarkan dokumentasi tersebut, pemeriksa melakukan analisis mengenai disain sistem yang ada dan menguji efektivitas pelaksanaannya.



Pemberian nilai awal atas risiko pengendalian dengan ukuran kualitatif dilakukan dengan panduan sebagai berikut:

(1) Jika tingkat kelemahan pengendalian adalah material maka secara umum pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah tinggi;

(2) Jika tingkat kelemahan pengendalian adalah signifikan maka secara umum pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah sedang; dan

(3) Risiko pengendalian disimpulkan rendah jika tidak terdapat kelemahan pengendalian atau terdapat kelemahan pengendalian akan tetapi tingkat kelemahan pengendaliannya adalah sangat rendah, terdapat pengendalian pengganti (compensating controls).

Sedangkan penilaian risiko pengendalian secara kuantitatif dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pedoman Penentuan Risiko Pengendalian

Pedoman Penentuan Risiko Pengendalian

Penilaian Subyektif Level Risiko Rentang Risiko Pengendalian

Keyakinan auditor sangat terjamin Rendah 30%

Keyakinan auditor cukup terjamin Sedang 70%

Keyakinan auditor tidak terjamin Tinggi 100%

Sumber: Dimodifikasi dari AICPA Statistical Sampling Sub Committe (1983)

Pemeriksa menilai bahwa pengendalian intern adalah efektif, maka penilaian risiko pengendalian sebesar 30%. Apabila pemeriksa menilai risiko pengendalian adalah rendah, pemeriksa perlu melaksanakan test of controls untuk mengkonfirmasikan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif sepanjang periode. Pemeriksa mengevaluasi kecukupan dari bukti yang sudah diperoleh serta apakah bukti ini mendukung penilaian "rendah". Jika pemeriksa menyimpulkan bahwa bukti-bukti pemeriksaan tidak mendukung penilaian ini, pemeriksa mempertimbangkan kembali evaluasinya atas efektivitas pengendalian. Jika pengendalian ditemukan ternyata tidak efektif, pemeriksa menilai risiko pengendalian sebagai "tinggi".



Penilaian Sedang menunjukkan bahwa keyakinan pemeriksa cukup terjamin atas efektivitas pengendalian intern dengan risiko pengendalian sebesar 70%. Pemeriksa menyimpulkan bahwa desain dari pengendalian adalah efektif, tetapi pemeriksa tidak melakukan test of controls untuk mengkonfirmasikan efektifitas pelaksanaannya sepanjang periode. Pemeriksa juga mempertimbangkan apakah pelaksanaan walkthrough yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengendalian memberikan bukti yang cukup untuk menilai risiko sebagai "sedang". Jika pe

buku panduan pemeriksaan lkpd bab 1 4

Documents