Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas x45

BAB IVHUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945Standar Kompetensi:Menampilkan perilaku positif terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi DasarIndikator4.1 Mendeskripsikan hubungan Dasar Negara dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaMendeskripsikan pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik IndonesiaMenguraikan sila-sila Pancasila sebagai dasar NKRIMenguraikan isi, sifat, tujuan, dan fungsi UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia

4.2 Menganalisis substansi UUD 1945 Negara Republik IndonesiaMenjelaskan isi pembukaan UUD 1945.Meguraikan Batang Tubuh UUD 1945.Menganalisis penjelasan UUD 1945.

4.3 Menganalisis pembukaan UUD 1945 sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental

Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945Menguraikan makna tiap alinea yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945Menganalisis pembukaan UUD 1945 sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap UUD 1945Menjelaskan periodesasi konstitusi yang pernah berlaku IndonesiaMenjelaskan latar belakang perubahan UUD 1945Menguraikan tahapan perubahan UUD 1945Menunjukkan sikap positif terhadap UUD 1945

PETA KONSEP

PengantarCoba kalian perhatikan sebuah bangunan. Bangunan setinggi apapun pasti memiliki dasar. Di mana dasar tersebut menjadi landasan tempat berdirinya bangunan tersebut. Apabila bangunan tersebut tidak sesuai dengan dasarnya, maka bangunan itupun tidak akan dapat berdiri dengan baik, atau bahkan tidak dapat dibangun. Begitupula halnya dengan dasar Negara. Dasar Negara menjadi pedoman dan dasar berdirinya suatu Negara. Dasar Negara tersebut dijadikan acuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu Negara. Selain itu juga konstitusi menjadi pelaksana dari dasar Negara tersebut. Di mana konstitusi itu menjadi cerminan dari pada dasar Negara yang bersangkutan. Bahwa konstitusi tidak boleh bertentangan dengan dasar suatu Negara. Konstitusi dan dasar Negara haruslah sejalan dalam pelaksanaan maupun teorinya.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Setiap negara memiliki dasar yang dijadikan acuan atau pedoman hidup dari bangsanya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengertian dasar negara

Dasar negara merupakan asas atau landasan pokok yang dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Selain itu, dasar negara adalah landasan fundamental, pedoman, arahan, dan petunjuk yang mengatur bagaimana suatu negara akan didirikan dan dijalankan, serta dijaga kelangsungannya. Dasar Negara juga merupakan suatu norma dasar bagi sebuah negara, bahkan dasar negara sering kali menjadi norma dasar tertinggi dalam negara. Artinya, segala peraturan perundangan yang diberlakukan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedomann bagi penyelenggara bernegara (Winarno, 2011: 13).Sumber: id.wikipediaGambar 1.1Pancasila dasar NKRI

Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara RI berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara (H. Subandi Al Marsudi, 2001: 7), Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila sangat cocok bagi bangsa Indonesia.

Pengertian UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Ada berbagai pengertian konstitusi, diantaranya pengertian konstitusi tersebut, yaitu;Pengertian konstitusi menurut bahasa

Konstitusi memiliki berbagai sebutan dari segi bahasa, antara lain;Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer yang berarti membentuk (Winarno, 2011: 67).Dalam bahasa inggris, yaitu Constitution memiliki makna yang lebih luas, yaitu kseluruhan dari aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat (H. Dahlan Thaib, 1999: 6).Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan..., sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok, stare berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan /menetapkan (H. Dahlan Thaib, 1999: 7).

Pengertian konstitusi menurut para ahli

Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai konstitusi. Diantara para ahli tersebut, yaitu;L.J. Van Apeldoorn, membedakan secara jelas diantara konstitusi dengan UUD. UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.E.C.S. Wade, dalam bukunya Constitutional Law E.C.S Wade menyatakan bahwa Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.

Hermann HellerHerman Heller (Winarno, 2011: 67-68), membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:

Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam massyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.Die Verselbstandigte rechtserfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

Die gesherein verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara (Winarno, 2011: 68).Sri Soemantri dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia.

Konstitusi dalam arti materiil dan formil

Selain menurut para ahli, konstitusi juga dapat diartikan secara materiil (luas) dan formal (sempit), yaitu;Konstitusi dalam arti materiil (luas) merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ketatanegaraan suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berupa hukum dasar maupun yang bukan hukum dasar.

Konstitusi dalam arti formil (sempit) biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar, yaitu suatu dokumen tertulis mengenai peraturan-peraturan dasar suatu negara. Contohnya, UUD 1945.

Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar RI 1945

Dalam teks Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada disebut-sebut istilah konstitusi. Namun, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Penjelasan Bagian Umum angka I tentang Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar alinea I dan alinea II sebagai berikut:Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Undang-Undang suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi (Winarno, 2011: 67).

Pengertian UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, dan ketentuan yang dilaksanakan dan ditaati.Sementara itu, Moh. Kusnardi (Syahrial Syarbaini, 2009: 98), maksud dari UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas: (I) Pembukaan yang terdiri dari atas 4 alinea, (II) Batang Tubuh UUD 1945 yang berisi pasal 1 sampai dengan 37 yang terdiri atas 16 Bab, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, serta (III) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal. Keseluruhan bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Tap. MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Undang-undang dasar secara teoritis harus memenuhi dua syarat, yaitu mengenai bentuk dan mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis dan merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Sementara isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental, berisi hal-hal pokok saja atau bersifat dasar.Dari berbagai pengertian konstitusi di atas dapat disimpulkan, bahwa konstitusi merupakan serangkaian hukum dasar, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Di mana hukum dasar tersebut digunakan dalam ketatanegaraan suatu negara.

Sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut tidak dapat pula ditukarbalikkan letak dan susunannya.Pancasila merupakan kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut tidak dapat pula ditukar balikkan letak dan susunannya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, akan kita uraikan sebagai berikut.Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Pada dasarnya sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa memuat pengakuan secara eksplisit akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan yang tidak dapat disamakan dengan apapun, Dia Esa. Sifat-Nya sempurna, dan perbuatan-Nya tidak dapat disamai oleh apapun atau siapapun. Keyakinan bangsa Indonesia akan Tuhan Yang Maha Esa ini bukan merupakan suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, tetapi mampu diuji melalui kaidah-kaidah logika. Berdasarkan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut, maka Negara memberikan jaminan kepada bangsa Indonesia untuk menjalankan keyakinannya dan beribadat sesuai keyakinannya itu.Dalam Negara Indonesia, tidak boleh atau tidak diperbolehkan adanya pertentangan dengan hal Ke Tuhanan Yang Maha Esa, baik sikap dan perbuatan atau bahkan anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, di Negara Indonesia tidak diperbolehkan adanya paham yang meniadakan adanya Tuhan Yang Maha Esa, seperti Atheisme (paham yang tidak mengakui adanya Tuhan). karena paham tersebut bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalang persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan guna mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Hakikat pengertian di atas sesuai dengan;Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,Pasal 29 UUD 1945 (Syahrial Syarbaini, 2009: 39).

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itulah, manusia menjadi tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia memiliki nilai-nilai dan norma-norma untuk hidupnya. kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang (Syahrial Syarbaini, 2009: 39). Sedangkan beradab, asal katanya adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Berarti beradab memiliki makna berkesopanan, berbudi luhur, dan bersusila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasinya manusia (Winarno, 2011: 6).

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap undang-undang tersebut. Negara menjamin dan melindungi hak dan kebebasannya.

Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Dalam sila ini, persatuan mengandung arti sebagai bersatunya ideologi, politik, social budaya, ekonomi, dan kemanan masyarakat Indonesia. Persatuan tersebut didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan bersama. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam rangka kesatuan republic Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan, tetapi justruu dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sesanti Bhineka Tunggal Ika sungguh-sungguh dihayati (Winarno, 2011: 6).

Persatuan Indonesia ini dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan paham kebangsaan Indonesia. Paham kebangsaan Indonesia sangat luas, yang berarti juga menghargai bangsa lain.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam diri pada suatu wilayah negara tertentu. Dalam sila ini secara tersirat Indonesia menganut demokrasi, baik demokrasi langsung ataupun tidak langsung.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar , jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan Itikad baik sesuai dengan hati nurani (Syahrial Syarbaini, 2009: 41). Sementara permusyawaratan merupakan tata cara khas bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan kehendak rakyat, sehinnga mencapai mufakat atau kesepakatan. Perwakilan berarti suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan (Syahrial Syarbaini, 2009: 41).

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku terhadap masyarakat dalam segala bidang kehidupan materiil maupun spiritual. Seluruh warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri mendapat perlakuan yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan UUD 1945, keadilan sosial itu mencakup pengertian adil dan makmur. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah (Winarno, 2011: 6).

Isi, sifat, dan tujuan serta fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu Negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan (Winarno, 2011: 69), bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Konstitusi umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga, dan hubungan warga negara dengan negaranya. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar.Isi UUD 1945

A.A.H. Struycken (H. Dahlan Thaib, 1999: 72), berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari isi konstitusi tersebut, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan atau pendahulu kita di masa lampau. Di mana mereka berjuang dalam berbagai cara untuk memperoleh kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hukum tertinggi di Negara Indonesia yang berisi harapan yang ingin diwujudkan oleh para tokoh-tokoh sebagai penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Keinginan atau cita-cita itupun dapat kita lihat pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.Sementara itu Menurut Mirriam Budiardjo (Winarno, 2011: 69), konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga Negara.Hak-hak asasi manusiaProsedur mengubah undang-undang dasarAdakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, UUD Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab, bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Jika kita mencermati pasal demi pasal UUD 1945, maka kita akan menemukan beberapa hal yang menjadi isi daripada UUD 1945 Republik Indonesia sebagai hokum dasar. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam Negara dan identitas-identitas Negara.Hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.Hal yang menyangkut hubungan antara Negara dengan warga Negara, yaitu hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya, termasuk juga hak asasi manusia.Konsepsi atau cita Negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, social, dan pertahanan.Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Sifat dan tujuan UUD 1945

Konstitusi memiliki beberapa sifat, menurut Kusnardi (Syahrial Syarbaini, 2009: 100-101), dalam teori konstitusi (UUD) dikenal sifat dari UUD yaitu luwes (flexible) atau kaku (rigid), tertulis dan tidak tertulis. Untuk menentukan apakah sifat UUD itu luwes atau kaku dipakai ukuran sebagai berikut:

Cara mengubah konstitusi

Sumber: wardi.web.idGambar 1.2Sidang istemewa perubahan UUD 1945Setiap konstitusi tertulis (UUD) mencantumkan pasal tentang perubahannya. Hal ini disebabkan karena UUD harus dirancang untuk waktu yang lama, tentu pada suatu saat akan tertinggal dengan perkembangan masyarakat, sehingga konstitusi itu perlu diadakan perubahan. Oleh sebab itu, ada dua cara mengubah UUD. Pertama, UUD diubah dengan cara prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat undang-undang biasa. Dalam hal ini Undang-Undang memiliki sifat luwes (flexible), seperti konstitusi Inggris. Kedua, perubahan UUD yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat UUD itu adalah rigid (kaku), seperti di Amerika Serikat.Pada dasarnya UUD 1945 menganut sifat yang rigid sebagaimana dinyatakan pada pasal 37. Namun pada masa orde baru telah menjadi sakral dengan memberi ruang yang sangat sulit untuk diubah dengan mengeluarkan ketetapan MPR tentang referendum.Hukum dasa tertulis dan tidak tertulis

Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila ia tertulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemeritahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu.Pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:Rumusan UUD 1945 jelas karena tertulis, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara dan setiap warga Negara.UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.UUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yng lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku (Syahrial Syarbaini, 2009: 102).

Konstitusi dapat dikatakan fleksibel apabila dapat mengikuti perkembangan zaman. Disebut rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman adalah konstitusi yang hanya memuat aturan-aturan pokok saja sedangkan peraturan yag penting dapat diserahkan pada undang-undang biasa.Secara garis besar konstitusi dibagi menjadi 2 yaitu, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi disebut tertulis bila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang disebut pula konstitusi bernaskah. Contoh; AS. Ketentuan-ketentuan konstitusionalnya terdapat dalam;Naskah dalam UUDSejumlah Undang-undangSejumlah keputusan Mahkamah Agung

Konstitusi tidak tertulis maksudnya adalah konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah. Konstitusi itu biasanya banyak mendapat pengaruh kebiasaan atau adat dan konvensi ( Endang Sudardja, 1982: 29).Seperti yang telah dijelaskan di atas, konstitusi memiliki dua sifat, yaitu fleksibel dan rigid. Berdasarkan sifat tersebut, maka dapat kita bandingkan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, apakah UUD 1945 memiliki kedua sifat tersebut?. Dari sifat fleksibel, UUD 1945 memiliki sifat fleksibel sebagai konstitusi sebuah Negara, hal tersebut dapat kita lihat dengan beberapa kalinya UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Amandemen dilakukan agar UUD 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi keinginan masyarakat. Sehingga UUD 1945 tidak kaku dan beku, isinya sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kehidupan masyarakat. Konstitusi di suatu Negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya. ICCE UIN (Winarno, 2011: 70), Sejalan dengan sifat konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintahan, maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu:Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politikMelepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiriMemberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Koerniatmanto Soetoprawiro (H. Dahlan Thaib, 1999: 26), Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan bersama.

Fungsi UUD 1945

Sebelum mengetahui fungsi dari UUD 1945 terlebih dahulu kita harus memberikan penilaian konstitusi secara teoritis. Menurut Karl Loewenstein (H. Dahlan Thaib, 1999: 41-42), ada tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu sebagai berikut:Nilai Normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.Nilai Semantik

Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik, jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.Berdasarkan atas penilaian konstitusi (UUD) tersebut, maka kita dapat menemukan seperti apa fungsi UUD 1945 yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam naskah UUD tersebut. Dalam UUD 1945, telah dinyatakan dalam penjelasannya bahwa undang-undang dasar juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Dalam kedudukan yang demikian, UUD 1945 dalam rangka tata urutan atau tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang berlaku yang berada di bawahnya telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.Undang-Undang Dasar menempati kedudukan yang tinggi dan memiliki fungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah (H. Subandi Al Marsudi, 2001: 31). Sebagai hukum dasar negara, tentunya UUD 1945 memiliki fungsi-fungsi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Jimly Assiddiqie (Winarno, 2011: 70), konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negaraFungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony.Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi.Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).

RangkumanPengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pengertian Dasar Negara

Dasar negara merupakan asas atau landasan pokok yang dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negaraPengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedomann bagi penyelenggara bernegara.Pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia

Pengertian Konstitusi menurut bahasa

Konstitusi memiliki berbagai sebutan dari segi bahasa, antara lain;Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer yang berarti membentuk.

Dalam bahasa inggris, yaitu Constitution memiliki makna yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan..., sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok, stare berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan /menetapkan.

Pengertian konstitusi menurut para ahli

Para ahli memiliki berbagai definisi mengenai konstitusi. Diantara para ahli tersebut, yaitu; L.J. Van Apeldoorn, membedakan secara jelas diantara konstitusi dengan UUD. UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

E.C.S. Wade, dalam bukunya Constitutional Law E.C.S Wade menyatakan bahwa Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.

Hermann Heller

Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.

Die Verselbstandigte rechtserfassung.

Die gesherein verfassung.

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

Sri Soemantri mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.

Konstitusi dalam arti materiil dan formil

Selain menurut para ahli, konstitusi juga dapat diartikan secara materiil (luas) dan formal (sempit), yaitu;Pengertian konstitusi secara materiil (luas) merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi ada juga dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis.

Konstitusi secara formal (sempit) biasanya disebut Undang-Undang Dasar.

Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar RI 1945

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: Undang-Undang suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis.Pengertian UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, yang mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

KeTuhanan Yang Maha Esa

Bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Hal tersebut berarti tidak diperbolehkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan bangsa tersebut ada di wilayah Indonesia.Kemanusiaan yang adil dan beradab

Manusia Indonesia diharapkan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kodratnya yaitu, berkesopanan, berbudi luhur, dan bersusila. Secara tersirat, bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia.

Persatuan Indonesia

Persatuan merupakan menyatunya segala sesuatu yang beraneka ragam atau berbeda-beda. Seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, kemudian menjadi satu menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, di mana dilaksanakan oleh pemimipin yang hikmat, memiliki pribadi yang jujur, menggunakan pikiran dan hati nuraninya, serta bertanggung jawab atas kepentingan rakyat. Kedaulatan tersebut diwakili melalui lembaga-lembaga untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan terhadap seluruh rakyat, tanpa membeda-bedakan rakyat yang satu dengan yang lainnya.Isi, sifat, dan tujuan serta fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia

Isi UUD 1945

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam Negara dan identitas-identitas Negara.Hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negaraKonsepsi atau cita negara dalam berbagai bidangHal mengenai perubahan undang-undang dasar.Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Sifat dan tujuan UUD 1945

Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:Rumusan UUD 1945 jelas karena tertulisUUD 1945 bersifat singkat dan supelUUD 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi UUD 1945

Adapun fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, yaitu sebagai alat kontrol terhadap Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya.

Tugas Kelompok

Buatlah kelompok, terdiri dari tiga atau empat orang siswa. Lakukanlah penelitian sederhana di lingkungan tempat tinggalmu mengenai:

Bagaimana pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia?Bagaimana hubungan keduanya terkait dengan hasil penelitian kalian. Apakah pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat telah sesuai dengan konsepnya?.

Lakukan presentasi hasil penelitian kelompokmu di depan kelas.Kumpulkan tugas tersebut dalam bentuk laporan.

GlossariumAtheisme: Paham yang tidak mengakui adanya TuhanEksekutif:Federalisme:Flexible:Legislatif:Rigid:Unitarisme:Yudikatif:

Latihan Uji Kompetensi

Pilihlah jawaban yang paling tepat di bawah ini!Pancasila merupakan sebuah dasar negara. Negara yang menjadikan Pancasila menjadi dasar negaranya, adalah.

Amerika SerikatInggrisIndonesiaPerancisRusia

Konstitusi memiliki arti membentuk. Arti konstitusi tersebut merupakan makna dari konstitusi dalam bahasa.

BelandaPerancisInggrisLatinYunani

Ahli yang membedakan konstitusi dengan Undang-undang Dasar, adalah.

Sri SoemantriHermann HellerL. J. Van AveldoornE. C. S. WadeK. C. Wheare

Satu-satunya negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis adalah.

IndonesiaRusiaAmerika SerikatInggrisPerancis

Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Penyataan ini merupakan konstitusi dalam arti.

FormiilMateriilTertulisTidak tertulisMenurut UUD 1945

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, namun tidak tertulis disebut.

Undang-Undang DasarKonvensiHukum adatKebiasaanAturan dasar

Dua syarat secara teoritis yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu.

Penerapan dan isinyaBentuk dan isinyaIsi dan pembentukanIsi dan pelaksananTertulis dan lengkap isinya

Suatu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, disebut.

MonotheismeAtheismeDinamismeKomunismeLiberalisme

Berdasarkan sila pertama, Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945.

Pasal 28Pasal 29Pasal 30Pasal 27Pasal 19

Sila dalam Pancasila yang menyatakan pengakuan terhadap hak asasi manusia, yaitu.

Sila pertamaSila keduaSila ketigaSila keempatSila kelima

Apabila dilihat pada Pancasila sila keempat, Indonesia menganut sistem.

ParlementerDemokrasiFederalLiberalKerajaan

Menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi berisi hal-hal di bawah ini, kecuali.

Perjuangan politik bangsa pada masa lampauTingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsaPandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang.Suatu keinginan, kemana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpinHarapan yang ingin diwujudkan dalam waktu tertentu

Konstitusi dapat mengikuti perkembangan zaman, ini merupakan sifat Undang-Undang Dasar yang disebut.

RigidSimpleTidak tertulisFleksibelKaku

Konstitusi berlaku secara hukum, namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Penyataan tersebut menyiratkan konstitusi yang memiliki nilai.

NormativeSemantikNominalAbstrakKonkrit

Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang utama, yaitu

Alat pengukur sosialAlat kontrol sosialAlat perubahan sosialPengatur masyarakatAlat pengontrol norma di bawahnya

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

Dasar negara merupakan . suatu negara.Konstitusi sering disama artikan dengan Undang-Undang Dasar. Sementara konstitusi merupakan.Menurut Sri Soemantri, konstitusi adalah.Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya perbuatan atau paham Atheisme di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan aplikasi dari Pancasila, sila.Dalam sila keempat, menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tetapi kedaulatan tersebut diwakilkan kepada pada lembaga.Undang-Undang Dasar dikatakan tidak tertulis, apabila.Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah, hal tersebut merupakan sifat dari UUD, yaitu.Pada dasarnya konstitusi (Undang-Undang Dasar) memiliki dua tujuan utama, yaitu.Konstitusi telah resmi diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan. Penyataan tersebut memberikan makna bahwa konstitusi memiliki nilai.Fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah..

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan lengkap!

Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia!Uraikan pengertian UUD 1945 menurut Tap. MPR No. III/MPR/2000!Jelaskan sila kedua Pancasila!Jelaskan sifat yang dimiliki UUD 1945!

Daftar PustakaAzhari. 1985. Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Ghalia IndonesiaHazairin. 1983. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Bina AksaraMinollah dan Chrisdianto Eko Purnomo. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. Mataram: Mataram University PressSubandi Al Marsudi, H.2001. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo PersadaSudardja, Endang. 1982. UUD 1945 dalam hubungannya dengan PMP.Jakarta: Ghalia IndonesiaSyarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia IndonesiaSoeprapto, Maria Farida Indrati.1998.Ilmu Perundang-undangan (dasar-dasar dan pembentukannya).Yogyakarta: KanisiusThaib, Dahlan, dkk. 1999. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo PersadaWidjaja, H. A. W.. 2004. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta: Rineka CiptaWinarno. 2011. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi AksaraSumber Internet:http://pelajaran-jitu.Blogspot.comhttp//.id.wikipedia.orghttp://wardi.web.id

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1PEDOMAN PENSKORAN BERDASARKAN BENTUK SOALBentuk SoalJumlah soalSkor MaksBobotHasil AkhirPilihan Ganda151510Skor yang diperoleh x 100 Skor maksimal

Bentuk soalNo soalSkor maksBobotHasil akhirIsian singkat101020

x bobot

Bentuk SoalNo soalSkor MaksBobotHasil AkhirUraian1234

1131

10101010

x bobot

LAMPIRAN 2INSTRUMEN PENILAIAN TUGAS Nama Siswa: No. Urut: Kelas/ Semester: NoItem pernyataanHasil

YaTidak1. 2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Format tugas menggunakan jenis tulisan times new romanMenggunakan font 12Menggunakan ukuran kertas A4Menggunakan 1,5 spasiBahasa sesuai dengan EYD.Isi sesuai dengan temaIsi laporan lengkapReferensi laporan menggunakan buku yang relevanAngket wawancara dicantumkanKetepatan waktu dalam mengumpulkan tugas

Skor yang dicapai

Skor maksimal 10 Penskoran:Nilai = X 100

LAMPIRAN 3INSTRUMEN PENILAIAN PERFORMANCENama Siswa:No. Urut: Kelas/ Semester: No.Item PernyataanHasil

YaTidak1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Pembagian tugas jelasTanggung jawabKelengkapan anggota dalam diskusiMemberikan kontribusiMenggunakan media yang efektifMemberikan argumentasi yang logis Argumen tepat sesuai dengan materiTanggap jelas dalam memberi responRespon baikMenguasai landasan penelitianMenguasai hasil laporanBahasa komunikatif dan sopan

Skor yang dicapai

Skor maksimum12 Nilai = X 100

Biografi PenulisBasariah, lahir di Wanasaba, Lombok Timur pada 10 oktober 1991. Menyelesaikan pendidikan di SDN 02 Wanasaba, SMPN 03 Wanasaba, SMAN 01 Aikmel, Lombok Timur. Dan sekarang masih menempuh kuliah S1 semester V di Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.