beberapa dasar penerimaan berlakunya outer …repository.unair.ac.id/13559/1/hanafiah bahri...

S K R I P 9 1VU'ii \ j h

HANAFIAH BAHRI SIREGAR

BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU

TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

I v i l L 1 K .

V I*UN1VL

/)/J/

f/r

FAKULTAS HUKUM UNIVERSTTAS AUtLANGGA S URABAYA

1989

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA DASAR PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE TREATY 1967 : SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL


BEBEHAPA DASAR

PENERIMAAN BERLAN'UNYA OUTi-JR SPACE ■

TREATY 19§? : SUATU TINJAUAN DARI

SUDUT iHUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

MENCAPAI, GELAR SARJAHA HUKUM

OLEH


0 3 8 3 H & O

FAKULTAS HUKUM UMIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1989




BEBERAPA DASAR

PENERIMAAN BERLAKUNYA OUTER SPACE

TREATY 196? : SUATU TINJAUAN DARI

SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

MENCAPAI GELAiR 5ARJANA HUKUM

OLEH

HANAFIAH BAHRT SIREGAR

0383116^3

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1989 ---------- -

- U Ur .

"UX/Vi.i.,

C r

LL*M.




k a t a p e n g a n t a r

Dengan mengucap syukur kepada Allah swt yang telah

memberikan rahmnt dan hidayah kepada hamba-Nya ini, maka

siyft telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, de

ngan judul "Beberapa Dasar Penerimaan Berlakunya Outer

Space Treaty 1967 : Suatu TLnJnu'in Dari Sudut Hukum In-

ternasional".

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah mengusaha-

kan dengan sepenuh hati, pikiran dan kemampuan saya untuk

mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Dengan segala ke-

kurangan yang ada, saya mengharapkan penulisan ini bergu-

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga bermanfa-

at bagi umat manusia,

iiayu mengucupknn terima kanlh yang oobesar-besar-

iya kepada Bapak Hermawnn Ps. Notodipoero, S.H,, M.S. se-

' -iku doaen pembircb'ing yang dengan penuh ketekunan dan ke-

sabaran memberikan petunjuk dan saran sehingga saya dapat

•nenyelesaikan skripsi ini* Begitu pula ucapan terima ka-

sih ini saya sampaikan kepada Bapak Abdoel Rasjid, S.H. ,

LL.M. dan Bapak Emman Ilrama ftamelsn, o.H. , M.S. atas kese-

diaan beliau menguji saya :Hlam rnngka raempertahankan ke-

boradaan akripsi ini,

Ucapan terima katsih saya sampaikan pula kepada Ba

pak Djasadin Saragih, S*H., LL.M. yang telah memberi pin-

ja-nan literatur yang saya perlukan dalam penulisan skrip

si ini,

iii




Gkripsi ini snya porserabahkan kepada yang tcrcinta

ibimda yang telah membimbing s^ya sejak kecil hingga de-

v.iia, saudara-saudaraku nerta rekan-rokan yang telah rcem-

horlknn dorongan ^omnngat, bnntunn rioril maupun inatorvil,

sehingga saya dapat menyelesaikan skripni ini.

Scraoca Allah mvt momberikan karunia atac retsua bu-

di dan jasa baik yang telah diberdkan.

Gaya menyadari, sepenuhnya bahwa tulinan ini belum

sempurna, tetapi betapapun saya tetap mengharapknn keman-

faatan tulisan ini bagi semua pombaca*

•Surabaya, Februnri 1989

Penulis

iv




DAFTAR ISI

K.iTA 1T.NGANTAR___ ;..................................... iii

DAFT Art T.;i ......... ..................................... v

ofl3 1 ; id»DAKULU*V*I ................................. 1

l# Per-’ias.llahan :

Latar Belakang ^an Rumunannya ......... 1

2. Penjelasan Judul ........................ 5

3. Alasan Pemilihan Judul ................. 5

/+, Tujuan Penulican ........................ 6

5. Metodologi ........................... ... 7

6. Pertangfjung jawaban Sistenatika ........ 8

3aB IX ; PERSEHIKATAK BnMG5A-3AK03A (United Nations

Organization) ............................... 10

1. Tujuan Didirikan PBB Dan Prinsip-prin-

sipnya .................................... 10

2. Keanggotaan (membership) P B B .......... 17

3. Organ-orgari PBB : Vlajelis Umum, Dewan

Keamanan 'Tugas dan Kekuanaannya ....... 22

3*A, Maje'lis Umum : Susunan, Fungsi dan

Kekuasaannya ........ .............. 22

3.». Dewan Keamanan : Susunan, Fungsi

dan Kekuasaannya .................. 23

if, Piagam PBB Dan Keberadaan Outer Space

Treaty .................................... 28

J+,A, Tujuan rinn Prinraip-prinsip PF-13 da

lam kaitannya dongnn kegiatan-ko-

v




gin tan ruanpj angkasa .............. 31

4.B, N'U, DK dan neGara-ne/^ra a n ^ o t a

PBB di ^.alan kaitanrya dengan ke-

be.radaan dan kel’*.ncfiunflan dari

Outer Space rnronty ................. 33

BAB Ill : VIENNA COVVEKTION 0” THi\ LA'-V OF T3&ATIES

1969 (VIENNA CONVENTION 1969) ............ 47

1. Pen|»orti.r\n Dan Klar.i ?\k;mi SVrj:injian

International ............... 47

2. Faktor-faktor Penyebab Berlaku Kencikat-

nya Perjanjian Berdasarkan Vienna Con

vention I960 ............................. 54

2,A. Faktor-faktor penyebab berlaku ne-

ngikatnya treaty ditinjau dari su

dut moralitas ...................... 56

2.B. Faktor-f-iktor penyebab berlaku m*>-

ngik^tnya trenty ditinjau dari su

dut bentuk kesopnkatannya ........ 60

3. Fungsi Perjanjian Dalam Pembentukan Dan

Perkembangan Hukum Internasional ...... 64

BAB IV : OUTEH SPACE TREATY 1967 ................ 67

1. Berlakunya Secara Universal : Perlin -

dungan dan Pembatasan .................. 67

2. Ketentuan-ketontuan Outer Space Treaty

1967 : Dasar Bagi Pen^oturan Outer Spa

ce Treaties Selanjutnya ................ 72

BAB V : P E N U T U P ...................................... 76

vi




1. Kcnimpulan ............................... 76

2. Saran ..................................... 78

DAFTAH BACAAN ............................................ 80

vii




BAB I

PENDAHtJLUAN

PernasalahaiL..: Lat^r Belakang Dan Rumusannva

Setelah keberhasilan peluncuran pertama dari sate-

lit buatan milik Uni Sovyet, Sputnik I, ke angkasa luar,

teknologi msmasuki era perkembangan baru; demikian halnya

dengan hukum internasional, yang telah membuka suatu ca-

bang baru, yakni hukum angkasa (Space Law).

Berbagai. permasalahan telah timbul dan berkembang

seiring dengan keberhasilan peluncuran satelit buatan itu

ke angkasa luar, Ketidakseimbangan teknologi diantara ne-

gara-negara pemilik teknologi dan yang tidak memiliki ke-

majuan teknologi untuk menjangkau angkasa luar, dan juga

kian meningkatnya persaingan dan perlombaan antara Ameri-

ka Serikat dan Uni Sovyet di arena baru tersebut, semakin

menghangatkan situasi politik dunia; demikian pula penga-

ruh-pengaruh dari bidang-bidang eosial dan ekonorai. Kese-

mua itu apabila dibiarkan berlarut-larut, eangatlah raam-

bahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Keberhasilan teknologi dalam menjangkau ruang ang

kasa, telah mengundang hukum internasional untuk mengatur

dan raengatasi berbagai permasalahan dan aspek-aepek yang

timbul berkaitan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan

ekaploitasi di angkasa luar. Melalui «ub komite hukum da

ri The United Nations Committee on the Peaceful Uses of

Outer Space (UNCOPUOS), telah dihasilkap' suatu treaty,

1




yakni Treaty on Principles Governing the Activities of

States in the Exploration and Use of Outer Space, inclu

ding the Moon and Other Celestial Bodies, yang berlaku

sejak tanggal 10 Oktober 1967; selanjutnya disebut Outer

Space Treaty,^

Outer Space Treaty 1967 merupakan basis atau dasar

bagi ketentuan-ketentuan maupun pengaturan-pengaturan la

in, yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai kegiat-

an-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di angkasa luar,

termasuk di Bulan dan benda-benda angkasa lainnya; se-'

dangkan tanggal 10 Oktober 1967 dianggap sebagai tonggak

bersejarah dalam sejarah perabentukan dari Outer Space

Treaty, yang telah dimulai sejak tahun 1959. Metode pem-

bentukan Outer Space Treaty ini didasarkan atas kesepa

katan; para delegasi meneruskan pembehasan sampai mereka

dengan suara bulat memberikan kesepakatan terhadap suatup

hal atau persoalan,tertentu.

Outer Space Treaty 1967 tersebut sebagai suatu ba

sis atau dasar bagi pengaturan-pengaturan atau ketentuan-

ketentuan yang lain, yang berkaitan dengan kegiatan-kegi-

atan eksplorasi dan eksploitasi di angkosa luar, karena

itu saya 6angat tertarik untuk meraperraasalahkan keberada-

an treaty tersebut sebagai selah satu "ketentuan pokok”

di bidang hukum internasional, yaitu diterimanya oleh ne-

^Gijebertha Cornelia Maria Reijnen, Leffal Aspect^ Of Outer Space. Drukkerij Elikwijk bv.f Utrecht, 1976, h. 28.

2

2Ibld.




gara-negara sebagai ketentuan hukum.

Permasalahan pokok di atas, saya bahas dengan ber-

tolak dnri ketentuan - ketentuan y;ing ada di dalam Piagam

Perserikatan Bangsa-bangsa dan Konsep Declaration on

Rights and Duties of Statest Vienna Convention on the Law

of Treaties 1969) dan juga dari Outer Space Treaty sendi-

ri.

Untuk lebih jelasnya, saya akan jabarkan permasa

lahan pokok tersebut kedalam permasalahan - permasalahan

yang lebih sempit untuk memudahkan pembahasan, sebagai

berikut :

1, Apakah ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB dapat me-

ngatasi persoalan-persoalan yang timbul akibat keber-

hasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa luar, dan

bagaimanakah pelaksanaannya ?

2, Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan suatu treaty

mengikat berdasarkah ketentuan-ketentuan yang ada di

dalam Vienna Convention 1969 ?

3, Apakah ketentuan-ketentuan dalam Outer Space Treaty

dapat berlaku secara efektif, dan dapatkah menjadi da

sar bagi perabentukan peraturan pelaksanaannya ?

Untuk sementara, dalam menanggapi perraasalahan-

perraasalahan tersebut, dapatlah saya kemukakan beberapa

indikator bagi jawaban sementara,

Pertama, adanya prinsip-prinsip di dalam Piagam

PBB yang mewajibkan .setiap negara untuk menjaga dan raeme-

lihara perdamaian dan keamanan dunia di dalam melakukan




hubungan internasionalnya; demikian juga adanya tugas dan

kekuasaan Majelis Umum PBB, sebagaimana diatur dalam Pia

gam PBB, untuk mengadakan penyelidikan dan mengemukakan

anjuran-anjuran dengan tujuan mendorong berkembangnya ke-

mnjuan dan kodifikasi hukum internasional, Hal-hal inilah

yang raerupakan faktor utama dibentuk dan diterimanya

Outer Space Treaty.

Kedua, adanya prinsip Pacta sunt servanda, kesepa

katan atau persetujuan (consent) dan Itikad baik (good

faith) yang dianut oleh Vienna Convention 1969 terhadap

pembentukan dan pelaksanaan treaty. Hal ini merupakan su

atu konsekuensi logis dari indikator yang pertama,

Ketiga, ketentuan - ketentuan Outer Space Treaty,

dengan memperhatikan indikator pertama dan kedua, memberi

pengaturan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploi-

tasi angkasa lUar, termasuk Bulan dan benda-benda angkaea

lalnnya, diperuntukkan bagi keseJahteraan umat manusia ,

dengan tetap mempertahankan dan menjaga perdamaian serta

keamanan dunia,

Jadi, dari indikator-indikator di atas* pembahasan

saya terhadap permasalahan pokok, akan mengait pula ter

hadap peranan hukum internasional mengatur dan membatasi

segala tingkah laku negara-negara di dalam melakukan hu-

bungan-hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain,

terutama yang berknitan dengan kegiatan-kegiatan eksplo

rasi dan eksploitasi di angkasa luar, termasuk di Bulan

dan benda-benda angkasa lainnya.




2. Panjelasaa Judul

Judul penulisan skripsi ini adalah Beberapa Dasar

Penerimaan Berlakunya Outer Space Treaty 1967::Suatu Tin-

jauan Dari Sudut Hukum Internasional.

Maksud dari "Beberapa Dasar Penerimaan Berlakunya

Outer Space Treaty 196?" adalah beberapa dasar atau prin

sip yang membonarkan atnu mftlandnoi Outer Spaco Treaty ,

sehingga dapat berlaku mengikat* dalam artian bahwa Outer

Space Treaty 1967 tersebut dapat ditaati dan diberlakukan

aecara efektif.

Sedangkan maksud dari "Suatu Tinjauan Dari Sudut

Hukum Internasional" adalah suatu perabahasan atau penin-

jauan dengan berdasar pada ketentuan dasar hukum interna

sional, yang secara faktual terwujud sebagai ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB dan Vienna Conven

tion 1969# Dua ketentuan dasar ini saya gunakan untuk rae-

nelaah atau membahas mengenai beberapa dasar penerimaan

berlakunya Outer Space Treaty 1967 sebagaimana disebutkan

di atas, Selain dua ketentuan dasar tersebut, raaka saya

juga mengaitkan pembahasan ini dengan Outer Space Treaty

1967 itu sendiri. Jadi, dalam perabahasan skripsi ini ha

nya ditinjau dari sudut hukum internasional, bukanlah da

ri audut-sudut yang lain.

3. A U m w b P«Mlllh»n Judul

Sebagaimana telah saya utarakan sebelumnya bahwa

keberhasilan peluncuran satelit buatan, Sputnik I, menira-




bulkan berbagai permasalahan, sehxngga mengundang hukum

internasional untuk roengatur dan mengatasinya. Sehubungan

dengan hal itu, maka dibentuklah Outer Space Treaty oleh

sub koraite dari The ‘United Nations Committee on the Pea

ceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS), Betapapun, pemben

tukan Outer Space Treaty ini tidak dapat lepas dari ber

lakunya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Piagam PBB

dan Vienna Convention 1969, demikian juga penerimaan ber

lakunya Outer Space Treaty tersebut.

Dengan alur pemikiran teraebut di atas, maka kira-

nya cukup beralasan bila saya mengajukan skripsi berjudul

Beberapa Dasar Penerimaan Berlakunya Outer Space Treaty

1967 : Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Internasional.

4. Tu.iuan Penullsan

Tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

a, untuk memenuhi kelengkapan persyaratan akademis di Fa-

kultas Hukum Universitas Airlangga dalam mencapai/mem-

poroleh gelar kesarjanaan;

b, untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan hukum in-

ternaeional dalam mengatur dan mengatasi berbagai per

masalahan hubungan antar negara, terutama permasalahan

yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di angkasa lu-

&F| e&n

c, untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap

permasalahan yang ada/timbul, dengan melihat kerabali

6

r




pada ketentuan dasar di dolam hukum international, ya-

itu Piagam PBB,

a, Pendekatan Masalah

Perabahasan dalam penulisan ini adalah pembahasan

kepustakaan dengan ditunjang hasil-hasil diskusi-diskusi

dan seminar, yang berhubungan dengan permasalahan,

b, Sumber Data

Data-data untuk penyusunan dan penulisan skripsi

ini diperoleh dari buku, majalah dan bahan bacaan lain-

nya, yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, serta

peraturan-peraturan hukum internasional yang ada kaitan-

nya dengan permasalahan*

c, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari perpustakaan dan bahan

bacaan lain, dan juga dari hasil-hasil diskusi - diskusi

dan seminar, terlebih dahulu disusun, kemudian dianalisa

dan saya tuangkan ke dalam penulisan skripsi ini, Seluruh

data tersebut, saya kaitkan dengan permasalahan yang men

jadi obyek penulisan ini*

d, Analisis Data

Permasalahan yang saya ajukan, eaya bahas berlan-

daokan pada pedoraan data-data yang telah eaya pilih, de

ngan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pokok -

7

5.




V.hasan, n«h:ir\£r/: da'. -t d\ r^mn- -.' n ur.tu': ‘-.cnyele-

:••!'*• ’1 *'er-:ara^ :-h'n-icrânalah; v. yan^ cry. . . n rii ’a-

'.a™ ini* a":; t-’rrcb'Jt, -'it .Ji-

‘■r'i; ker. i mi-u!! -jr. ian 1 .r*- r-rr ::,:l,|h.'!n

Pprtan.^rimriav/aban Sisto ratik*.-

f r: i ponullnan ,r:k ri i In- t ft Hi r* i 'K r i Hina b:-b,

ynn/j t«rba£i dalam :

Bab pertama, yp.nc morur'-kan bab pcndahuluan, yanc

xonfturaikan mengenai permaaal«han pokok dan pembaharsnnnya

rsccara aingkat, scked&r llntassn penman tr-r. "amun hal ini

eanpat pontine cebaâi r-r rA r b r-'-r ponulisan nkri'osi ini,

korudinn tertuan'rk.nn sonnr** Irb"5h tori.:erinci kcdal:^w

b-’b-b:. b relan jutnya dari akripsi ini, Oalam bab ini juga,

ray a mangatonenhkan mongnnM pen.1nlar.-Mi judul, alar?.n po-

tr.ilihan judul, tujuan .penulisnn, mctodologi yang dipergu-

n-’! m dalam ponulisan ini, yang morur-akan aorangkainn un-

sur pendukung keboradann akrire* ini dan juga sebagai su-

at.u pcrtanggungjav.'aban ilmiah terlv dar nonuliann yang te-

lah say'’ kerjakan, dari nv.'nl hinpga akhir ponuliran.

pertama ini diakhiri dengan portanggungjawaban

sictematika, yakni rertanggungjav.'aban terhnd^p pembogian-

pR^bnpiân isi penuliaan skr:i p:';1 ini, yang secara logis

dan wajar saya inulai dari hal yang umum dan selanjutnya

r,-niiju hal yang l^bih khuana.

Selanjutnya, i i l n ''ab TT ■Haraikan komponen per-

: alahan, yakni uraian an.-1" sic terV.d.a} iiagam P33, .T.e-

8




Dalarr. hrb III, dibahns mengenai pcmbentukan dan

\ cncrir.^r.n berl- kuny^ treaty, berdasarkan Vienna Conven

tion 1}*$;?, prinsip-prinsip di -alam Vienna Convention dan

uraiar. cingkat mengenai bentuk-bentuk kcsepakntan -1 da-

lan suatu treaty.

1)1 rial am bab selanjutnya, bab IV, diuraiknn pomba-

hasan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam

Outer Space Treaty, yang pada pokoknya melindungi kepen-

tingan negara-negara yang tidak atau belum mempunyai tek-

nclogi angkasa luar, dan membatasi kegiatan-kegiatan ang

kasa luar negara-negara maju lulam eksplorasi dan eksplo-

itasinyn; juga riiteknnkan bahwa hasil-hasil yang dipero-

leh adalah diperuntukkan bagi kepontingan bersama, dalam

uaahr. mcncaprti kescjahteraan umat manusia di dunla,

Sebagaimana daiam penulisan ilmiah, kesimpulan dan

sarnn juga diperlukan, Hal ini diletakkan pada bab tera-

khir, yaitu bab V. Kesimpulan dapat ditarik atau diambil

setelah mengkaji dan membahas semua permasalahan, kemudi-

an daripadanya dapat diajukan saran-saran yang diharapkan

dnpat memberikan suatu jalan keluar, untuk turut nemecah-

kan d~n mengatasi permasalahan yang ada.




PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

(United Nations Organization)

Untuk memudahkan pembahasan mengenai permasalahan

apakah ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB dapat raenga-

tasi persoalan-persoalan yang timbul akibat keberhasilan

peluncuran satelit buatan ko angkasa luar dan bagaimana-

kah pelaksanaannya, maka saya memulai pembahasan dari ;

tujuan didirikan PBB dan prinsip-prinsipnya, keanggotaan

PBB, organ-organ PBB terutama Majelis Umum dan Dewan Kea

manan,

1. Tu.iuan_Didirlltan. _Pife3 Dan Pri&sip-prlnsipnva

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organi-

sasi internasional paling besar dalam sejarah pertumbuhan

kerjasama semua bangsa di dunia, di dalam berbagai sektor

kehidupan internasional. Organisosi ini telah meletakkan

kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrumen pokok

berupa Piagam, dengan tekad semua anggotanya untuk menge-

lakkan atau raenghindarkan terulangnya ancaman perang du

nia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan

bencana bagi seluruh umat mnnusia.^

Tentang namn "United Nations" u'tau "Perserikatan

Baflgaa-BaftgBG11 toltih banyak manimbuikan perd&b&tan di da-

^Sumaryo Suryokusumo, Organlsasi Internaainnal. cet. I, Ul-Press, Jakarta, 1978, h. 1.

10

BAB II




lam Konperensi San Francisco, namun diterima untuk meng-

horraati almarhum Presiden Amerika Serikat Franklin Delano

Roosevelt (in tribute to the memory of Franklin Delano

Roosevelt) yang mengusulkan nama Itu tahun 1942,^ ketika

wakil-wakil dari 26 bangsa mengemukakan jaminan Pemerin-

tah-pemerintah mereka untuk meneruskan poperangan melawan

Poros*"

Mengenai tujuan didirikan PBB, maka ada dua cara

untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah dengan cara me-

nelusuri sejarah/asal mula dibentuknya PBB. -Sedangkan ca

ra yang kedua, dengan melihatnya pada Perabukaan dan pasal

1 Piagam PBB.

Melalui cara yang pertama, yakni melalui ujarah/

asal mula dibentuknya PBB, maka ada 7 tahapan, yang seca

ra berurutan namun singkat adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Agustus 1941, pertemuan Presiden Amerika

Serikat, Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris, Chur

chill, memperbincangkan kebijakeanaan nasional mereka

terhadap perang yang; dilancarkan Jerman di Eropa; ke-

duanya merasa perlu menyatakan kepada dunia tentang

sikap mereka untuk menjamin terciptanya ketertiban dan

perdamaian dunia, yang melahirkan Piagam Atlantik;

^Ali Sastroamidjojo, Penmantar Hukum In ternasia- aalj Bhratara, Djakarta, 1971, h. Ill*

^C.S.T* Kansil. P.fl.n/tantar Ilmu Hukum Dan Tata Jiu- kijrn Indonesia, cet. VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, n. 468.

^Harun Alsagoff, "Perserikatan Bangsa-Bangsa : Ke- berhasilan Dan Masalah Yang Dihadapi", YuridikaT No, 6 Th. II, Oktober-Nopember 1987, h. 24.

11




(

mot

cot.

V-.lrr.-.c-L ■'

h .J ’1 - ••tvj.'.r 1 'J,i ', . V < T i n !u■■ 1 ■ ■ r ■, Lion by

‘ '•»' ' '"’ t ' ^ r .Tf*r; >-)■-rn

■ Y.~ V ■ - : ; ■" ;■ ■,

■ ■: -non i’ik’.mc r '* J' ' .‘ L■ n f 5 k '--ir. f ’rnya t ^ n kese-

•f j • v .-r -• •• ' 'i.'y n nr tu!' '•:fm;;.,;'ji;ak/»wJ ,-n-

’ "•? ‘ •■'.'oor koku;|t:;n m . i t e r '!* n s k ' ' r j n i T.rVv.van por-

r , o \ r . in n t i ^ a no^-i;- t ( t r ' u . r l i o - .--ct) , yakn: Jor^.-.n#

I - l ’’.a -i .n -Tcpang y o r t a r e^v;! k u ln ya ; :iae: in£-rnn-

n <••£:■ ra ,'onar: tangan '(k-*n n» l- i lu boker jaw.mM .J-in

' "ik ak^n -or jan J1 an ; <\ >-l<;it;.ik:ir. <;*-

:■:■ - ind iv ir l-n ] nc;;;r.>; - y - y ~ i a n a k i : i r 1. r i

JUfin nonya takan ’-ihvvn n ^ a r a V in b s lb h t k u t

’v. t i r’.-ik !■”!■' 1 y kir! ^

••• * ’■!'» 'r-rberi k*j|' ’--r,4-]' '-y y ». or "'pr*--

rnrjrk'i n Kitlrri cpo ; h nr/S-* '' rrt l°/r , iuTl:.h r,t-Q

'• r* penanrta L-'n ar. i ~kl.~ rr s'* ~f?nt*a,Si /»? nerpr.ny

n'-r. * - il ;>f, .v 'Vob$r 1^/. I , ^ *'■). V-.y.v, v(,-r.-:ivbt-:nfpn-*

! is c .tv ’?ou r- ” a t^ o n s r'-1\*>r: '.'n G e n e ra l S e c u r i t y

• 1 1 "■<- - i r r in ta h frrvl a , H.k- v r i k^ t , I n c g r i e dan

’ ’ , y-'P.; 4 r r y a ^ r 'h i '/ . ’in r t.l--nti!? 1--n D ec la-

•'* t ‘ -ri by !’n1 *.■ " [t: -":.r, 5- ■: 1 nV.knn mimuh-

’j’jr 'ih r c ro k a c-am]).'ii b e r l t ’-' uk 1‘JLuL 1 •);;•. :*y r a t ( un-

: 'ini4 t i o n a l r u r ro iv ? » ? r ) , * k- tan i.mtu'i bokor-

)--r*nn dalam ^ e n c i r t a k a n nuaf *.i v-crnotu Junr./ror.-yituran

12

rp' J . G. S t a r k o , T f t t ro r lu c t l^ r T n t c r n - t J n n a l L - v ,

I X , ^ u t t e r w n r t h a L o n H n n , 1 ? ^ , F I ^02.




umum di bidang persenjataan kelak setelah perang sele-

sai.^ Di dalam pasal 4 dikatakan bahwa keempat negara

tersebut memandang perlu untuk membentuk organisasi

internasional umum (a general international organita-

tion) yang berdaaarkan pada prinsip persamaan kedau-

latan dari seluruh negara yang cinta damai, dan keang-

gotaan yang terbuka bagi eoluruh negara besar maupun

kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan inter

nasional ;

4* Dalam bulan Agustus-September 1944, di Dumbarton OakB,

Washington, diadakan perundingan antara Inggris, Ame

rika Serikat, Uni Sovyet dan Cina, yang menghasilkan

dokumen yang berisi usulan-usulan sementara bagi suatu

organisasi internasional urnum,^ yang disebut Dumbar

ton Oaks Proposals, yakni rancangan bagi sistem baru

I Ptentang keamanan bersama;

5. Dalam bulan Februari 1945, diadakan Konperensi Yalta,

oleh tiga negara yakni Amerika Serikat, Inggris dan

Uni Sovyet, yang rnengambil keputusan untuk mengadakan

konperensi umum sekitar 50 negara, untuk memikirkan

9Util*., h. 25.

i0Oppenheim-Lauterpacht, International .Law A _Trea- llSS,, Vol. I, cet. VIII, English Language Book Society and Languan, London, 1970, h. 401.

U Ibld., h, W 2.

12Charleo Q. Fenwick, Foreign Pnllcv And Interna- ticmal Lawr Oceana Publications, Inc., New York, 1968, h.40.




Undang-Undang Dasar berdasarkan atas Dumbarton Oaks

Proposals; dihasilkan pula prosedur dan susunan pemu-

ngutan suara di dalam Dewan Keamanan dari organisasi

baru yang direncanakan

6* Pertemuan komite para ahli hukum dari 44 negara pada

bulan April 1945 di Washington, dan menghasilkan Sta-

tuta Mahkamah Pengadilan Internasional;^

7. Tanggal 25 April hingga <?6 Juni 1945* borlangnung Tho

United Nations Conference on International Organizati

on (UNCIO), yang dihadiri 50 negara sebagai anggota-

anggcta asli The United Nations, Pada tanggal 26 Juni

1945, Piagam dari organisasi dunia yang hendak diben-

tuk itu diterima baik dan ditandatangani oleh semua

wakil negara yang diundang. Namun, hari jadi PBB ada

lah 24 Oktober 1945i yakni pada saat terpenuhinya sya-

rat yang tercnntum dalam Bab XIX pasal 110 aynt 3 Pi&-

gom P B B ; ^ tercap&i pula persetujuan untuk mendirikan

suatu Panitia Persiapan yang terdiri atas sogenap ne

gara peserta untuk mengadakan sidang I Majelis Umum,

yang kemudian diadakan di London pada tanggal 10 Janu*

ari 1946.16

^J.G. Starke, loc. cit.

lifFilipovitch, Klementn o f Modern International Law, Vol. I, cet. I, 3.K, Geno, Jakarta, 1958» h, 257.

•^Harun Alsagoff, h. 26.

16

14

Ali Sastroamidjojo, o p . cit.. h. 110,




Jadi, melalui cara partama, yakni melalui eejarah/

asal mula didirikan PBB, yang terbagi menjadi tujuh tahap

secara berurutan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan pokok dibentuk PBB adalah untuk

mormilihara perd’imnian dan konmannn dunia.

Sedangkan melalui cara kedua, maka tujuan didiri-

r.. n PrP dapat diketahui secara lengkap dalam Pembukaannya

dan pasal 1 Piagam. Tujuan daripada PBB adalah untuk me

melihara perdamaian dan keamanan internasional, yang da

pat dicapai melalui tiga fungsi, yakni negatif, positif

dan gabungan dari fungsi nngatif-positif. Secara negatif,

dengan pencegahan dan penokanan pelanggaran-pelanggaran

terhadap perdamaian dan ancaman-ancaman darinya. Secara

positif, dengan memajukan keadaan-keadasn yang mendatang-

kan penjagaan dan pemeliharaan perdamaian. Sedangkan ga

bungan fungsi negatif-positif adalah suatu ciri-ciri dari

Piagam yang menetap."^

Betapapun, car^i kedua ini tidak dapat dipisah dari

earn pertama. Cara kedua tidak dapat dilakukan bila tidak

ada cara pertama. Walaupun demikian, ada beberapa perbe*

1 ftdaan antara Piagam PBB dan Dumbarton Oaks Proposals.

Dalam pembahasan mengenai tujuan PBB, sebagaimana

telah diuraikan, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari

pembahasan raengenai prinsip - prinsipnya. Pasal 1 Piagam,

15

^Oppenheim-Lauterpacht, op. cit. . h. i*03.

"^J.G, Starke, op. cit.. h. 603.




juga dalam Pembukaannya, menentukan tujuan, namun di da-

lmrinya tercnkup pula mengenai prinnip-prinsip, Jadi, me

ngenai prinsip-prinsip PBB tidak hanya sebagaimana yang

tercantum dalam pasal1 2 Piagam, melairikan tercakup pula

di dalam pasal 1; sebagaimana dikemukakan Oppenheira-Lau-

terpacht :

The principles on which the United Nations based are, in substance, implicit in its purposes. However, the Charter expressly enunciates, in Article 2, certain principles to be followed, by the Organisation and

• its Members, as a matter of legal duty.

Jadi, dengan tnemperhatikan ketentuan pasal ?. Pia-

gam PBB, dapat dikatakan bahwa terdapat dua ketentuan, di

dalam Piagam PBB, yang mengatur mengenai prinsip-prinsip.

Selanjutnya, pasal 2 Piagam PBB mengemukakan prin

sip-prinsip tertentu. Dua dari prinsip ini meletakkan pe-

naatan organie oleh PBB sendiri, yakni bahwa dasar bagi

PBB adalah persamaan kedaulatan dari seluruh anggotanya,

dan bahwa PBB tidak akan campur tangan (kecuali tindakan

pelaksanaan menghendaki) dalam persoalan-persoalan yang

ir.j.-i dusarnya di bawah yurisdiksi dalarn negeri duri seti-

ii)': negara. Empat prinsip yang lain meletakkan penaatan

oleh negara-negara anggota, yakni bahwa mereka akan meme-

nuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Piagam, me-

nyelesaikan sengketa -• sengketa mereka dengan cara damai,

tidak mengancam atau raetiggunakan kekerasan terhadap inte-

gritas wilayah atau kemerdekaan politis dari setiap nega-

^Oppenheim-Lauterpacht, o p . r,it.» h.

16




r-i, nerta ncmberikar. bnntunn kepada PBB dan wer.olak rnem-

br.rikan b^ntuan terr$but k e p r.otlpp negara ynng iike-pr)

r:•' i tin aXar. pencegahan at*w f< !nkcanaan. ^

Dari uraian mengenai tujuan .lan prinsip-prinsip

V:'n ."11 atas, sehen-’.rnya ada pertentnngan yang c-eringkali

".eni’r.bulkan y.ermnsalahan di dalam mewujudkan terpelihara-

nyn perdamaian dan keamanan dunia. Hal itu ditimbulkan

oleh adanya ketentuan di dalam Piagam PBB sendiri, misal-

ny.n ncngenai prinsip pereanaan kednulatan yang ycringkali

bertentangan dengan hak veto; dan juga adanya penafsiran-

pcnafsiran yang berbeda terhadap Piagam, yang lebih cen-

dprung berlandaskan fnktor-faktor politis dari setiap ne-

f i*. . y» . ,

rieh karena itu, penbah.r.snn mengenai tujuan dan

prinsip-prinsip PBB terbatas hanya sebagaimana diuraikan

ci\ atas, yang penafsirannya adalah lebih bersifat textu

a l . '■ ‘

?• Keans’gotaan (membership) : BB

■'-pabila kita lihat ketentuan yang terdapat di da-

lam Piagam, maka keanggotaan PBB terdiri dari dua bagian,

ynkui anggota-anggota asli (original members), sebagaima

na ditentukan dalam pisal v> Piagam, dan yang diterima se-

suai dengan pasal k Piagam.

Pflanl 3 ! Angfiota-angtfota nuli PBB adalah negara - negara

yang ikut ambil bagian di dalam Konperensi PBB

1?

^J,G, Starke, ov. cit.. h, 605.




mengenai Organises! Internasional di San Fran

cisco, atau sebelumnya telah menandatangani

Deklarasi PBB tnnggal 1 Januari 3942, menanda-

tangani Piagam ini dan meratifikasinya sesuai

dengan pasal 110. .

Pa sal : 1. Keanggotaan PBB terbuka untuk semua negara

lain yang cinta damai yang meneriraa kewajib-

an-kewajiban yang dimuat dalam Piagam dan',

a tan pertimbangan Organisasi, mampu dan mau

melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut,

2. Penerimaan setiap negara pada keanggotaan di

dalam PBB dipengaruhi oleh Majelis Umum atas

anjuran Dewan Keamanan,

Mengenai anggota-anggota asli dari PBB, adalah 50

negara yang mendukung perjuangan melfiwan persekutuan tiga

negara (tripartie-pact), yakni Jerman, Italia, dan Jepang.t

Sedangkan keanggotaan sebagaimana ditentukan oleh pasal k

Piagam, banyak menimbulkan permasalahan, karena pelaksa-

naannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor poli-

P'i optik, serta samar-samar.

Betapapun, saya hanya akan membahas mengenai nega-

ra-negara yang telah raenjadi anggota PBB, yang berarti

bahwa negara - negara anggota tersebut harus melaksanakan

ketentuan - ketentuan di dalam Piagam, disamping menerima

^Sumaryo Suryokusurao, on, clt., h. 57*

^Oppenheira-Lauterpacht, op. cit., h. /+08*

18




h^k-hak keanggotaannya. Dalrnn hal ini, pembahasan ini me-

ngarah pada hak dan kewajiban negara-negara anggota serta

sanksi-sanksinya, tentu saja yang berkaitan dengan perraa-

salahan.

Mengenai hak dan kewajiban negara-negara anggota,

Piagam tidak memberikan suatu perincian, kecuali mengenai

hak suara di dalam pasal 18, yang dibatani oleh pasal 19

Piagam. Oleh karena itu, mengenai hak dan kewajiban nega

ra-negara anggota PBB, saya kaitkan dengan ketentuan yang

ada di dalara Draft Declaration on Rights and Duties of px

States, yang merupakan penjabaran dari Pembukaan, pasal

1 dan pasal 2 Piagam PBB.

Draft Declaration on Rights and Duties of States,

terdiri dari 11+ pasal; empat pasal mengenai hak, dan se-

puluh pasal mengenai kewajiban. Pasal-paeal mengenai hak

adalah sebagai borikut :

Pasal 1 : Setiap negara berhak atas kemerdekaan dan kare-

nanya bebas raelakukan, tanpa perintah oleh ne

gara lain, seluruh kekuasaan hukumnya, termasuk

pilihan mengenai bentuk pemerintahannya sendi-

ri.

Pasal ?. : Setiap negara berhak melaksanakan yurisdiksi

terhadap wilayahnya dan terhadap orang-orang

dan benda-benda di eurni, tunduk pada imunitao

yang diakui oleft hukum internnnional.

19

■^Herraawan P. Notodipoero, "Hukum Internasional Tentang Pengakuan", Diktat Perkuliahan Fakultas Hukum IJniversitas Surabaya, 198^+, Lampiran,




Pasal 5 : Setiap negara berhak atas persamaan dalam hukum

dengan setiap negara lain.

Pasal 12 : Setiap negara berhak akan pembelaan diri seca-

ra individual atau kolektif terhadap serangan

bersenjata;

;Jedangknn pasal - pasal mengenai kewajiban, adalah seba-

gai. berikut :

Pasal 3 : Setiap negara berkewajiban untuk menahan diri

dari intervensi di dalara hubungan-hubungan in

ternal atau1 eksternal dari negara-negara lain,

Pasal k : Setiap negara berkewajiban untuk menahan diri

terhadap pergerakan sipil di dalam wilayah ne

gara lain, dan mencegah organisasi dalam wila

yah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pergera

kan sipil tersebut.

Pasal 6 : Setiap negara berkewajiban untuk memperlakukan

semua orang di bawah yurisdiksinya dengan meng-

hormatl hak^hak asasi dan kebebasan-kebebasan

dasar, tanpa perbedaan mengenai bangsa, jenis

kelamin, bahasa, atau agama.

Pasal 7 : Setiap negara berkewajiban untuk menjamin bahwa

keadaan-keadaan yang umum dalam v/ilayahnya ti-

dak mengancam perdamaian dan tortib internatio

nal*

Poonl 8 I Sotiap nogara bnrkawfljibsn untuk fflony*l®uftiknn

sengketa-sengketanya dengan negara-negara lain

melalui cara yang damai yakni suatu cara bahwa

20




perdamaian dan keamanyn serta keadilan interna-

sional tidak terancam.

I Vu ■; 11. () : Sotinp nognrrt borkow.'ijl Ivin unt.uk mnnnhan rllri

dari pemaksaan perang sebagai suatu instrurnen

kebijaksanaan naeional, dan monahan diri dari

ancaraan atau penggunaan kekerasan terhadap in-

tegritas wilayah atau kemerdekaan politis dari

negara lain, atau dalam sotiap cara lain yang

tidak sesuai dengan hukum dan tertib internasi-

onal.

10 : Setiap negara berkewajiban untuk monahan diri

dari pemberian bantuan kepada setiap negara

yang terkena tindakan pencegahan atau pelaksa-

naan oleh PBB*

Pasal 11 : Setiap negara berkewajiban untuk menahan diri

dari mengakui tiap tambahan wilayah melalui

tindakan negara lain dengan melanggar pasal 9*

Pasal 13 Setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan

kewajiban-kewajibannya yang timbul dari per-

janjian-perjanjian dan sumber-eumber hukum in-

ternnsional yang lain dengan itikad baik, dan

ia tidak boleh memasukkan ketentuan-ketentuan

di dalam Undang-Undang Daearnya atau hukumnya

sebagai suatu alasan untuk raengabaikan pelak-

sanaan kewajiban ini«

Pasal 1/f : Setiap negara berkewajiban untuk raengatur hu-

bungan-hubungannya dengan negara Inin sesuai

21




dengnn hukum intern.'isionnl d.-in dengan prinsip

bahwa kedaulatan setiap negara adalah tunduk

pada supremasi hukum internasional,

Detnikianlah Draft Declaration on Rights and Duties

of States (Report of the International Law Commission

Covering Its First Seasion 12 April - 9 Juni 1949. U.N.

Gen, Ass. Off. Rec., Supp. No. 10, p. 7), yang bila dili-

hat/dibandingkan dengan Piagam PBB, maka ketentuan-keten-

tunn di dalam Draft Declaration tersebut adalah memperku-

at Pembukaan, pasal 1: dan pasal 2 Piagam.

3. Organ-organ PBB : Ma.lelis Umum. Dewan Keamanan Tugas

dan Kekuasaannva

Di dalam Bab III pasal 7 Piagam PBB ditentukan me

ngenai enam organ utafna dari PBB, yakni Majelis Umum, De

wan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian,

Mahkamah Pengadilan International dan Sekretariat, Namun,

d.Jam li'il Ini say.** hanya akan mombahau mongonai dua organ

PBB, yakni mengenai Majelis Umum dan beberapa hal menge

nai Dewan Keamanan.

A. Majelis Umum : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya.

Susunan Majelis Umum (MU) adalah terdiri dari per-

wakilan seluruh anggota PBB, setiap anggota mempunyai sa-

tu hnk suara, walaupun diperbolehkan terdiri dari lima

perwnkilan* Sndangkan mengenai fungsi dan kekuasaan MU

diatur di dalam pasal. 9 - 1 7 Piagam,

Dari pasal 9 - 1 7 tersebut, maka dapat dikatakan

22




bohwa fungsi dan kekuasaan MU adalah sebagai berikut

1. kekuasaan untuk membahas dan menganjurkan dalam hu-

bungannya dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional;

2* .pengarahan dan pengawnsan kerjasama ekonomi dan sosi-

a l;

3* pengawasnn mengenai slstem perwnlian internasional;

J*. pertimbangnn terhadap informasi mengenai wilayah-wi-

layah yang tidak berpemorintahan sendiri;

5. kekuasaan yang berhubungan dengan anggaran belanja

dan keuangan;

6. kekuasaan untuk menerima, menangguhkan dan mengeluar-

kan negara-negara anggota;

7. kekuasaan yang berhubungan dengan peraakaian amande-

men-amandemen pada Piagam;

8. pemilihan anggota-anggota dari organ-organ yang lain;

9* pensrimaan dun pertimbangan mengenai laporan-laporan

ataa pakerjaan PBB;

10, pengangkatan konvensi-konvensi internasional.

MU, sesuai dengan fungsi nomor 1, diberikan kekua

saan mandatory untuk memulai penyelidikan dan membuat re-

komendasi dengan maksud memajukan kerjasama internasional

di bidang politik dan mendorong perkembangan progresifpe.

dari hukum internasional dun k o d i f i k a n i n y a ; h a l ini se-

23

G. Starke, op. cit., h. 608, 609

25,, , , , '




suai dengan pasal 13 syat 1 huruf a Piagam, yang merupa-

kan topik pembahasan dalam kaitannya dengan pengadaan

Outer Space Treaty. Mengenai hal itu, akan saya uraikan

setelah pembahasan Dewan Keamanan.

Mengenai keputusan-keputusan MU, Piagam tidak me-

nyatakan secara jelas-. Keputusan-keputuson MU, yang ham-

pir seluruhnya dituangkan dalnm resolusi, pada hakikatnya

dapat dibedakan dalam 3 golongan, yakni :^

1. resolusi-resolusi yang berisi seruan, himbauan, harap-

an, permintaan maupun desakan, pada hakikatnya hanya

bersifat rekomendasi yang lebih banyak berkekuatan mo

ral dan politik.

2. resolusi-resolusi yang menyangkut anggatfan, yang mem

punyai implikasi bagi kewajiban anggota untuk membayar

kontribusi; keputusan - keputusan yang berhubungan de

ngan pemilihan jabatan atau keanggotaan dalam badan-

badan PBB dan resolusi yang berhubungan dengan peneri-

maan keanggotaan baru sesuatu negara; resolusi-resolu-

si ini tidak hanya mengikat, tetapi juga menimbulkan

kewajiban-kewajibah hukum,

3. resolusi atau deklarasi yang di dalamnya memuat pe-

rangkat aturan atau prinsip dalam hubungan dengan hu

kum intornaoionnl; rosoJusl ini dinetujui oloh m/iyori-

tas terbanyak negara anggota atau secara aklamasi, Ke-

putuean ini dnpnt merupnkan proaee traneisi ke arah

24

2Surnaryo Suryokusumo, ppJ___citt.> h. 5




terciptanya hukum, yang dengan sendirinya dapat men-

ciptakan kewnjiban-kewajiban hukum (legal obligations).

25

B. Dewan Kearaanan : Susunan, Fungsi dan Kekuasaannya,

Dengan Resolusi MU 1991 A dan B (XVIII) tanggal 1?

December 1963, maka telah terjadi perubahan terhadap pa

sal 23 Piagam,- yakni mengenai susunan Dewan Keamanan (DK)

PBB; resolusi tersebut juga mengadakan perubahan terhadap

pasal 27 dan pasal 6 l « ^

Perubahan terhadap prusal 23 Piagam adalah mengenai

jumlah anggota tidak totap dari DK, yang esomula adalah 6,

menjadi 10 anggota (ayat 1), dan juga ketentuan di dalaro

ayat 2-nya; sedangkan terhadnp ayat 3i tidak ada perubah-

an.

Pasal 23 : 1# DK terdiri dari 11 anggota PBB, Republik

(lama) Cina, ....... sebagai anggota-anggota tetap

Dewan Keamanan. MU akan memilih 6 anggota

PBB untuk menjadi anggota-anggota tidak te

tap dari DK, ....

2. Anggota-anggota tidak tetap DK .... Dalam

pemilihan pertama ..., tiga akan dipilih ,.

• »

Pc-.f al 23 : 1* DK terdiri dari 15 anggota PBB. Republik

(perubahan) Cina .... MU akan memilih 10 anggota PBB

untuk menjadi anggota - anggota tidak tetap

dari DK, ....

'■^United Nations, Baisic Factf? About The United Nations . New York, 1977, h. 3.




1. Anggota - anggota tidak tetap DK .... Dalam

pemilihan pertama . keanggotaan DK dari

11 menjhdi 1^, dun dari nmpat anggota tnm-

bahan akan dipil’h

Re.*:olusi MU tersebut, yang menambah jumlah keang

gotaan tidak tetap DK, membawa akibat terhadap pengambil-

an keputusan oleh DK sebagaimana tercantum dalam pasal 2?

Piagam, turut berubah, Perubahan terhadap pasal 2? adalah

pada ayat 2 dan 3.

Pasal 27 : 1 ......

(lama) 2. Keputusan - keputur.an DK mengenai persoalan

prosedural dibuat dengan persetujuan 7 sua-

ra anggota,

3, Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan

lain dibuat dengan persetujuan 7 suara ang

gota termasuk

Pas.vl 27 : 1

(perubahan)2, Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan

procedural dibuat dengan persetujuan 9 sua

ra anggota,

3, Keputusan - keputusan DK mengenai persoalan

lain dibuat dengan persetujuan 9 suara ang

gota termasuk

Sedangkan mengenai fungsi dan kekuasaannya, maka

DK diberikan tanggung Jawab utama untuk memelihara perda-

maian dan keamanan, agar sebagai badan eksekutif lebih

kecil yang beriritikan keanggotaan tetap dari kekuatan-ke-




ku£.tan besar, dapat meletakkan keputusan - keputusan yang

ofnktif untuk menjamin tindakan yang tcpat oleh PBB. Wa-

lnupun demikian, pertanggungjawaban DK untuk memelihara

perdamaian dan keamanan adalah tidak eksklusif; MU mempu-

nyai kewenangan membicarakan dan menganjurkan mengenai

pokok persoalan, tindakan yang mungkin diambil menurut

rengaturan-pengaturan regional atau oleh badan-badan re

gional.

Kekuasaan dan fungsi pokok DK adalah berkaitan de-pn

n g n u p e r t f o a l a n - p o r r c o n l a n nobn/ j r i l . b o r l k u t . :

1. penyelesaian sengketa - sengketa internasional secara

darnai;

2. tindakan pencegahah atau pelaksanaan untuk memelihara

perdamaian dan kemanan;

3. badan-badan regional atau persetujuan-persetujuan re

gional ;

/*, raengatur dan mengawasi daerah-daerah perwalian yang

riiklnsj fikaeiknn sebngnt d/iorah-rtaorah ntrntogio;

5. penerimaan, pengennan sanksi dan pengusiran terhadap

para anggota;

6. perubahan-perubahan Piagam;

7. bersama dengan MU, memilih 15 hakim dari Mahkamah Pe-

ngadilan Internasional.

Dalam kaitannyp dengan pembahasan mengenai outer

space, maka saya menitikberatkan pada fungsi dan kekuasa-

27

p Q7Ibid.. et seq.

Starke, o p . clt.. h, 616,




an pokok DK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa-

.‘lenpkotn internrinlonal neciini damn I dan ttndakan ponco-

gahan atau pelaksanaah untuk memelihara perdamaian dan

keamanan, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah*

4 . £iagam...EB.B_J3aii-lle.bfe.radaiin_QiitfliL Space T re a ty

Sebagaimana telah disebutkan, keberhasilan pelun-

curan satelit buatan, Sputnik I, ke angkasa luar tanggal

ii Oktober 1957, telah menimbulkan berbagai masalah yang

baru, Disnmping kemajuan - kemnjuan teknologi yang dapat

:ii.cunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia, peneliti-

an ilmu pengetahuan dan poncaharian sumber-sumber alam

b a r u , ^ namun keberhasilan peluncuran tersebut telah mero-

bnwa kepada adanya beberapa kepincangan dalam kehidupan

ii dunia, yakni adanya masalah penguasaan ruang angkasa

oleh negara-negara maju,^1 Jadi, adanya ketidakseimbangan

teknologi diantara negara-negara pemilik teknologi yang

mampu menjangkau ruang angkasa dan negara yang tidak mara-

pu.

Pembicaraan mengenai kegiatan-kegiatan ruang ang

kasa tampak didominasi oleh program Amerika Serikat serta

Uni Sovyet, Pemilikan stasiun angkasa permanen Mir, oleh

Uni Sovyet yang secara tetap dihuni oleh kosmonot Rusia,

dan kadang-kadang oleh angkasawan dari negara-negara yang

•;nPriyatna Abdvirrnsyid, Vonfrnntnr Hukum *,n^

Han . ' y rA ' .n Tro^tv 10 ^ 7 . ‘Urr cl pta, U-indunr, V)77, h,

28

" 1Ibid.




dekat dengannya, Sedangkan Amerika Serikat, tengah meng-

garap stasiun yang raelaju dengan kecepatan 27. 000 km/jam

pada ketinggian 350 km dan mampu bertahan selama 30 ta-

hun, yang secara teknolpgi diperkuat oleh Eropa Barat,

■'ffpnng dan Knnadn.^

Berbagai permasalahan tersebut telah mengundang

hukum internasional untuk mongatur dan mengatasinya. Da-

lam hal ini, permasalahan adalah bagaimana ketentuan-ke-

tentuan di dalam Piagam PBB sehubungan dengan permasalah

an yang timbul, seiring keberhasilan peluncuran tersebut.

Betapapun, tugas/fungsi "mengatur dan mengatasi"

ini, tidak dapat lepas dari keterlibatan PBB sebagai or-

gnnieriol international paling bonnr dalam sejnrah pertum-

buhan kerjasama semua bangsa di dunia, di dalam berbagai

sektor kehidupan internasional.

Piagam PBB, yang menjadi dasar hukum P B B , ^ telah

ditetapkan sebagai bagian dari hukum internasional, kare-

na adanya sifat-sifat khas yang tercantum di dalam Piagam

itu sendiri, yang memperkuat prinsip dan ketsntuan.yang

telah ada di dalam hukum internasional; juga kemampuan

Piagam PBB untuk mengembanftkan bentuk hukum yang berlaku

ataupun kemampuan untuk member! arah yang lebih tepat,

sehinggo momberikan jami.nan yang lebih besar kepada nega

ra bahwa segala eesuatunya akan berlangsung sesuai dengan

^2Catatan IPTEK 1988, "Semarak Lagi, Penerbangan Ruang Angkasa", Kompao. 30 Desember 1988, h. IV*

^ L . J . van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum. cet. XXIII, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h, 360.

29




keadilan dan perikemanusiaan. Selanjutnya, Piagam PBB di-

jadikan dasar dan landasan di dalam proses pembuatan hu

kum ruang angkasa,^

Penerimaan Piagam PBB sebagai landasan hukum ruang

angkasa berarti bahwa selain penerimaan semua peraturan

yang tercakup di dalam hukum internasional, juga segala

sesuatu yang tumbuh di dalaranya sebagai akibat dari per-

kembangan PBB sendiri dan hukum ruang angkasa. Hal ini

merupakan dasar bagi perkembangan hukum ruang angkasa se

lanjutnya, y.iitu menciptakan ketentuan - ketentuan khusus

dan tepat. Maksud dan tujuan penggunaan prinsip-prinsip

dasar hukum intermudonnl dalam hukum ruang angka/vi rnin-

lnh untuk menciptakan hubungan-hubungan damai antar nega*

ra, yang secara khusus telah diatur di dalam Piagam PBB,

Hal inipun diterapkan, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan

ruang angkasa, yakni semua kegiatan negara-negara harus

djlaksanakan untuk■mencapai perdamaian dan keamanan serta

■ner.ingkatkan kerjasama dan saling pengertian internatio

nal, Dengan demikian, dasar yang tampak dan petunjuk yang

adn di dalam prinsip dasar Piagam PBB harus dipakai seba-

gai titik tolak yang utama mengenai ruang angkasa dan

benda-benda langit lainnya.'^

Namun, saya membatasi pembahasan hanya mengenai

tujuan dan prinsip-prinsip PBB, sebagaimana tercantum di

30

-^Priyatna Abdurrasyid, op. cit. . h. 28

^ Ibid.. h. 29.




d-ilnm Pembukaan, p.-isaJ 1 dan 2 Piagam; MU, DK dan nogara-

nt?gara anggota PBB.

A. Tujuan dan Prinsip-prinsip PBB dalam kaitannya dengan

kegiatan-kegiatan ruang angkasa,

Mengenai tujuan dan prinsip-prinsip PBB telah di-

uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Gedangkan perabahasan

di sini mengenai penerapannya terhadap kegiatan-kegiatan

ruang nngknan, dalam usaha untuk moncapai terpeliharanya

perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan

kerjasama dan saling pengertian internasional.

Selanjutnya, bagaimana penerapan tujuan dan prin

sip-prinsip Piagam PBB di dalam Outer Space Treaty dapat

diketahui dari konsideran Outer Space Treaty, yang menya-

takan : Convinced that a Treaty on Principles Go

verning the Activities of States in including

will further the Purposes and Principles of the Charter

of the United Nations, ..»,

Dengan demikian, secara mudnh dan singkat, dapat

cj.katakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Outer Space

Treaty juga menerapkari tujuan dan prinsip-prinsip di da

lam Pembukaan, pasal 1 dan 2 Piagam PBB; karena apa yang

tersebut di dalam konsideran Outer Space Treaty, dituang-

kan ke dalam pasal-pasalnya*

Walaupun demikian, ada prinsip Piagam PBB yang ti-

31

■^Gijsbertha Cornelia Maria Reijnen, op. cit.. h.




dak dapat diterapkan di dalam ketentu<in - ketentuan Outer

Space Treaty, Hal ini disebabkan adanya ketentuan Outer

Space Treaty yang tidak memungkinkan penerapan tersebut.

Prinsip Piagam yang tidak dapat diterapkan adalah tnenge-

nai prinsip persamaan kedaulatan. Hal ini karena adanya

ketentuan dari pasal II Outer Space Treaty, yang menyata-

kan : "Outer space, including the Moon and other celesti

al bodies, is not subject to national appropriation by

claim of sovereignty, by means of use or occupation, orxn

by any other means," ■

Dengan adanya ketentuan pasal II Outer Space Trea

ty tersebut, maka merupakan pembatasan terhadap kedaulat-

an negara di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di ruang

angkasa, termasuk di Bulan dan benda-benda langit lain-

nya, Atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa tidak ada}

kodaulotan negara di ruang angkasa, tormasuk di 13ulan dan

benda-benda langit lainnya.

Walaupun demikian, prinsip persamaan tetap ada,

sebagaimana Piagam mehentuknn di dalam pasal 1 ayat 2,

yang menyebutkan adanya prinsip persamnan hak-hak bangsa

(principle of equal rights of peoples). Prinsip persamaan

ini diperjelas oleh pasal 5 Dr;ift Declaration on Rights

and Duties, yang menyebutkan : ■"Every State has the

rights to equality in law with overy other State," Demi-

kian juffn dengan pneal I Outer Spnco Treaty, puragrap 2,

32

37Ibld.




yang menyebutkan : "Outer space, including the Moon and

other celestial bodies, shall be free for exploration and

use by all States without discrimination of any kind, on

a basis of equality and accordance with

Dengan demikian nampak bahwa tujuan dan prinsip-

prinsip Piagam PBB diterapkan di dalam Outer 3pace Treaty

tersebut, walaupun adn pernbatasan torh/idnp prinsip persa-

maan kedaulatan. Penerapan tujuan dan prinsip-prinsip di

dalam Piagam PBB selain nampak di dalam konsideran Outer

Space Treaty, nampak juga di dalam ketentuan pasal III

Treaty tersebut, yang menyatakan : "States Parties to the

Treaty shall carry on activities including in

accordance with international law, including the Charter

of the United Nations, . Walaupun hal ini hanya ter-

bntae pndn para negara ynng menjadi pihak-pihnk di dalam

Treaty tersebut.

B. MU, DK dan negara-negara anggota PBB di dalam kuitan**

nya dengan keberadaan dan kelangsungan dari Outer Spa

ce Treaty.

Mengenai MU, DK dan negara-negara anggota PBB, se-

benarnya telah diuraikan. Namun, dalam pembahasan menge

nai permasalahan apakah ketentuan-ketentuan dalam Piagam

PBB dapat mcngatnsi perooaian-porsoalan yang timbul aki-

bat keborhasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa lu-

ar dan bagaimana pelakeanaannya, maka ketiganya diuraikan

sekaliguo/beraamaan, mengingat peran mereka yang amat me-

nentukan bagi keberadaan dan kelangsungan dari Outer Spa

33




ce Treaty.

MU, yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB,

dan DK merupakan dua iorgan utama FBB yang memiliki kekua-

aaan besar di. dalam memelihara perdnmaian dan keamnnan

internasional, Walaupun tanggung jawab utama untuk m&me-

lih&ra perdamaian dan keamanan berada pada DK, namun MU

diberikan kekuasaan-kekuasaan fakultatif tertentu ataupun

serba diperbolehkan (permissive) akan pertimbangan dan

rekomendasi. MU boleh mempertimbangkan prinsip - prinsip

umum kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan

termasuk prinsip-prinsip mengenai pengaturan perlucutan

senjata dan persenjataan; MU boleh membahas setiap perso-

alan khusus yang berhubungan dengan pemeliharaan perda

maian dan keamanan yang dibawa kehadapannya oleh setiap

negara anggota, DK, ataupun setiap negara bukan anggota;

MU boleh menganjurkan langkah-langkah bagi penyelesaian

damai dari setiap keadaan yang mungkin menghambat keter-

tiban umum atau hubungan peraahabatan di antara bangsa-

bangsa termasuk keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh pe-

langgaran terhadap Piagam; dan MU boleh mengundang perha-

tian DK, (3ebagai badan ponmggung jnwab utnmu bagi pelak-

sanaan perdamaian, pada setiap keadaan yang mungkin mem-

bahayakan perdamaian dan keamanan,^ Demikian pula hal-

nya dengan IK, yang dapat menghambat/menghalangi keputus-

an-keputuoan yang aknn dikeluarkan oleh MIT, malalui peng-

gunaan hak veto oleh anggota tetap.

34

Starke, o p t clt,.. h, 609




Malta, untuk mowujudkan terpoliharanya perdamaian

d-in keamanan, enngat ditentukan oleh peran dan kerjasama

MU dan DK.

Sedangkan mengenai negara-negara anggota PBB, maka

selain mereka sebagai anggota dari MU, namun memiliki hak

dan kewajiban Individual yang eama untuk melaksanakan ke

tentuan - ketentuan di dalam Piagam PBB; juga yang diatur

di. dalam Draft Declaration on Rights and Duties of Sta

tes.

Jadi, alur pembnhnsan memusnt ke arah MU dalam ka-

itannya dengan perkembfcngan kemajuan hukum internasional

dan kodifikasinyaj DK di dalam fungsi dan kekuasaannya

melaksanakan pemeliharaan pordamaian dan keamanan; nega

ra-negara anggota dalam melaksanakan hak-hak dan kewajib-

an-kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan Draft Declara

tion on Rights and Duties of States.

Dalam metr.bahas perkembangan kemajuan hukum inter

nasional dan kodifikasinya, maka akan terpusat pada MU,

sebagai satu-satunya badan PBB yang mempunyai dasar hukumzq

untuk melakukannya. '

Pasal 13 : 1. MU akan memulai menyelidiki dan membuat re-

komendasi^rekomendasi untuk maksud :

a, memajukan kerjasama internasional di bi-

dan g politik dan mendorong; perkembangan

urogresif hukum internasional dan kodifi-

kasinva: (garis bowah penulis).

35

^Sumaryo Suryokusumo, on. cit.. h. if2.




HerdasarKnn pnn.-tl 1;> nynt 3 huruf a tersebut, MU

dalam aidangnya. yang pertama bagian kedua telah menyetu

jui resolusi 91 (1) untuk membentuk komite yang membahas

perkembangan kemajuan hukum internasional dan kodifikaai-

nya, yang lazira disebut Komite 17 karena anggotanya ter

diri dari 1? negara, Komite ini telah menyetujui suatu

laporan yang menyarankan pembentukan Komisi Hukum Inter

nasional dan merumuskan ketentuan-ketentuan yang menjadi

dnsnr bagi atntuta komiai ternobut, Dan padn tnnggnl 21

November 1947s MU menyetujui resolusi 174 (II) untuk mem

ber tuk Komisi Hukum International dan menyetujui statuta-

Tujuan Komisi Hukum Internasional adalah mengem-

bnngkan kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya*

Maksud pengembangan kemajuan hukum internasional adalah

untuk mempersiapkan rancangan konvensi mengenai permasa

lahan' yang belum diatur; oleh hukum internasional atau me

ngenai hukum yang belum cukup borkembang dalam praktek

negara-negara. Sedangkan kodifikasi hukum internasional,

menyangkut perumusan yang lebih tepat dan sietematisasi

peraturan hukum internasional di berbagai bidang yang se-

cara luas sudah dipraktekkan oleh negara-negara* Rancang-

an-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasi

onal tersebut merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan

yang ada di dalam hukum internasional dan saran-saran ba-

36

'>0Ibid.. h. ‘ik.




gi pengembangannya. DI dalam praktek, terdapat keterkait-

an antara kodifikasi hukum dan pengembangannya, dan tidak

dapnt dipisahkan satu dengan yang lain. Jika rancangan

itu diperiksa oleh suatu konferensi internasional, biasa-

nya mengalami perubahan, yang kadang - kadang disampaiknn

kepada semua pemerintah negara untuk memperoleh tanggap-

an, baik selama dibahas Komisi Hukum Internasional maupun

belum disampaikan kepada MU.^^

Dengan demikian maka berdasarkan pasal 13 aynt 1

huruf a, MU telah memulai menyelidiki perkembangan kema-

Jtir.n hukum internasional dan kodiflkasinya, terutama oleh

Komisi Hukum Internasional. Domikian pula halnya dengan

keberadaan dari Outer Space Treaty, merupakan tindakan-

tindakan MU dalam rangka melaksanakan pasal 13 ayat 1 hu-

ruf a Piagam. Serangkaian resolusi telah diambil MU ber-

kenaan dengan adanya permasalahan baru, yang timbul aki-

bat keberhasilan peluncuran satelit buatan ke angkasa lu-

ar pada tanggal k Oktober 1957 oleh Uni Sovyet, Resolusi

MU 13^8 (XXIII) membentuk the Ad Hoc Committee on the Pe

aceful Uses of Outer Space ;pada tanggal 13 Desember 1958,

untuk meninjau luas bidang kerjasama internasional di da

lam eksplorasi angkasa luar secara damai; Komite tersebut

beranggotakan 18 negara.^ Selanjutnya, dengan resolusi

1**72 yang diterima dengan suara mayoritas, maka dibentuk

^ XbiiL., h. kk, k5.

^Bijsbertha Cornelia Maria Reijnen, on. cit., h,

37

2 2 .




the i>r:v.nent Committee on tho reaceful Uses of Outer

"' c e tanggal 12 'Vrerber l°I5r, y r>ng bertanrûng ja~

?;n * lal~m nspek perlucutan senj- t-i •!ari [enûna.-m angka-

.-•? !uar; Xonite ini bfjrnnggotak-n ?J\ bangsa, y<r.£ teriiri

I'-ri 7 ncg^r" sosialis, 1° negara bar at dan 5 negara ne-

trnl.^Ketfudianf serangkaian resolusi MU yang menjadi da-

sar bagi rerumusan Outer Space Treaty, adalah

-.resolusi 1962 (XVIII), 13 Dcsembor 1963, ynnc mengha-

silknn the Declaration of Legal Principles Governing

Activities of States in the Exploration and Use of

Outer Space, yang merupakan d.âr untuk perumusan Outer

Space Treaty 1967; diikuti

- resolusi 1963 (XVIII), 13 "esember 1963, berkenaan de

ngan rersoalan khusus dari International Cooperation in

the Peaceful Uses of Outer Sp^ce;

- rcsoluoi 1884 (XVIII), 17 Oktober 1963* mengenai the

Question of General and Complete Disarmament, yang dl-

'tonal sebagai Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in

the Atmosphere, in Outer Space and r!ndor Water,

Dari urrinn di atas, maka jelas bahwa Piagam PBB

n-,engr.tur dan memberikan dasar hukum bagi pengembangan ke-

najuan hukum internasional dan kodifikasinya; khususnya

d\ angkasa luar terwujudknn dalam .ûter Space Treaty. Se-

dnngkan satu-satunya badan PBB y ng berv;onang melakeana-

33

, h.




kannya adalah MU, dehgan serangkaian resolusi yang dike-

luarkannya.

Namun, resolusi-resolusi MU- tersebut telah membawa

persoalan tentang kfikuatnn mengikatnya, karena MU bukan

badan yang berwenang menciptakan hukura,^ Di dalam hal-

hal luar biasa, resolusi MU yang mBmberikan sumbangan ba-

gi perkembangan hukum internasional dapat dianggap mengi-

kat jika resolusi didukung secara universal atau jika

anggota MU bermaksud untuk menyatakan resolusi itu men

ciptakan hukum atau menyatakannya sebagai hukum, dan jika

isi resolusi mencermirikan kebiasaan-kebiasaan umum yang

diakui negara-negara merdeka. Persetujuan maupun poneri-

maan suatu resolusi secara konsensus oleh semua anggota

MU, merupakan.suatu proses transisi atau tahap awal menu-

ju terciptanya suatu aturan baru dalam hukum konvensio-•

nal, terutaraa jika res'olusi atau deklarasi itu menyangkut

prinsip-prinsip umura hukum internasional, yang dapat men-

dorong perkembangan ke«a4u^ ' feukum internasional dan juga

kodifikaslnya•^

Dalam uralan eebelumnya juga telah disebutkan bah

wa ada 3 golongan keputusan MU yang hampir seluruhnya di-

tuangkan dalam resolusi. ^ Dengan demikian, resolusi ber-

kenaan dengan pembuatan Outer Space Treaty adalah meng'i-

^ Syahmin A.K.. Hukum M.nlfl«tih fluatu Ptptyntar.Armico, Bandung, 198^ (sdlanjutnya disingkat Syahmiti A*K*I), h* 15,

46I k M ^ , h# 15, 16.

^ Sumaryo Suryokueumo, o p . cit». h*5*

39




kat, yang dapat dimasukkan sebagai resolusi golongan III,

Mengenai peran DK, maka DK tetap pada fungsi uta-

manya, yakni sebagai badan PBB yang bertanggung jawab un

tuk melaksanakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan in-

*ornasional, bahkan, DK memperoleh perluasan tanggung ja

wab, yakni memelihara perdamaian dan keamanan di angkasa

luar, termasuk di Bulan dan benda-benda langit lainnya.

Nair.un yang menjadi pertnasalahan adalah jika DK gagal me

laksanakan fungsinya untuk memelihara perdamaian dan kea

manan internasional. Tidak banyak yang dapat dilakukan

secara efektif, kecuali tindakan-tindakan yang mempunyai

kekuatan moral dan politis s a j a . ^ Ada dua cara yang da

pat ditempuh, yakni

1 . melalui Sidang Khusua MU, yang rnombicarakon lagi maoa-

lah kegagalan DK dalam mangambil keputusan; sidang di-

adakan 15 hari setelah Sekretaris Jendral PBB menerima

permintaan sidang dari DK atau raayoritas negara anggo

ta atau permintaan suatu negara yang mendapat persetu

juan mayoritas negara anggota; setiap anggota PBB da

pat mengusulkan untuk diadakan sidang tersebut.

2, raelalui Sidang Khusus Darurat, yang mengalihkan ran-

cangan resolusi yarig bersifat substansial, menjadi

yang bersifat proeedural, sehingga hanya memerlukan 9

mayoritas suara tanpa memperhatikan suara negatif (ve-

bo

4 8 I i J i s L , h . 2 2 .

49Ibld.. h. 22, ZJ>.




to) dari anggota tetap DK, sesuai dengan ketentuan pa

sal 27 ayat 2 Piagam, Cara-cara ini berdasar pada re-

r.olusi MU mengenai.Uniting for IVico, tnhun 1950, Si-

dang diselenggarakan 24 jam setelah Sekretaris Jendral

PBB menerima permintaan dari DK sebagaimana termuat di

dalam resolusi prosedural yang sudah disetujud'.; sidang

tersebut juga dapat dimintakan oleh mayoritas anggota

PBB melalui pemungutan suara di dalam Interim Commit

tee; setiap anggota juga dapat mengusulkan kepada Sek

retaris Jendral untuk mengadakan sidang tersebut,

Dengan demikian, pembahaean mengenai DK, berkaitan

dengan keberadaan Outer Space Treaty, adalah tetap pada

fungsi utamanya, yakni sebagai badan PBB yang bertanggung

jawab melaksanakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan

internasional, dengan mendapat tambakan di angkasa luar,

termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya,

Sedangkan mengenai peran negara-negara anggota PBB

di sini, adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya eocara individual berdasarkan Pia-

gara PBB, Sebagaimana telah diuraikan, Piagam tidak menye

butkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari ne

gara-negara anggota secara jelas, kecuali hak suara mere-

ka sebagai anggota MU, yang diatur dalam pasal lfi.dengan

perabatasan oleh pasal 19 Piagam,

Sebenarnya, pecara tersirat Piagam PBB mengatur

mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-ne

gara anggota, Hal itu dapat dilakukan dengan menafsirkan

41




ketentuan-ketentuan di dalam Piagam, dengan berlandaskan

"itikad baik" (good faith), ynng dapat memelihara keadil-

an dan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul

dari perjanjian-perjanjian dan sumber-sumber hukum inter

nasional yang lain, Atau lebih tegasnya, penafsiran yang

berlandaskan itikad baik tersebut, tidak sampai menimbul-

kan bencana perang (the scourge of war). Penafsiran derai-

kian adalah berdasarkan pada Piagam PBB itu eondiri, yak

ni :

Pembukaan Piagam PBB ;

We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and *,,, andto establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and ••••

Pasal 2 :

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with following Priciples*1 • • • • •2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits reoulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

Demikianlah mengenai penafsiran berdasarkan keten

tuan dari Piagam PBB sendiri, sehingga dapat diketahui

dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 'ne

gara-negara anggota, yang pelaksanaannya untuk memelihara

perdamaian dan keamanan internasional, atau lebih tegaa,

untuk mencegah timbulnya bencana perang, Mengenai hal

ini, dapat juga dilihat di dalam Draft Declaration on




Rights and Duties of States, yang telah diuraikan sebe-

lumnya.

Jadi, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang

tirabul akibat keberhasilan peluncuran satelit buatan oleh

Uni Sovyet, maka negara-negara anggota mondapat perluasan

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, yakni di angkasa lu-

ar, termasuk di Bulan dan benda-benda langit lainnya, de

ngan beberapa pembatasan oleh Outer Space Treaty, sebaga

imana telah diuraikan sebelumnya, ditambah dengan peraba-

hasan berikutnya mengenai Outer Space Treaty,

Sebagai suatu tambahan atau pelengkap, dapat juga

dilihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Declaration

on -Principles of International Law Concerning Friendly

and Co-Operation Among States in Accordance V/ith the

Charter of the United Nations, yang terrauat di dalam lam-

piran pada Resolusi MU 2625 (XXV) dan disetujui tanpa pe-

raungutan suara, pada tanggal Zk Oktober 1 9 7 0 , ^

Deklarasi tersebut di atas memperkuat maksud-mak-

sud di dalam Piagam PBB, yang pada pokoknya adalah berhu-

bungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan in

ternasional, Hal ini dengan mudah dapat diketahui berda-

sar bunyi konsideran deklarasi tersebut, yang ealah satu-

*51nya dinyatakan dalam paragrap 1, yang berbunyi

Reaffirming in the terms of the Charter that the maintenance of international peace and security and the

5°Ian Brownlie, Basic Documents In International Law, cet. III, Clarendon, Oxford, l9o3> h, 35*

?1Ibid.

43




development o f f r i e n d l y r e l a t i o n s and c o - o p e r a t io n between n a t i o n s a r e among the fundamental purposes o f the United N a t io n s ,

S e la n ju tn y a d e k l a r a s i t e r s e b u t , sebagaimana t e r d a -

pa t dalam p a ra g ra p 1? k o n s id e ra n n y a , a d a la h mengingat pe-

ngembangan dan k o d i f i k a s i p r o g r e s i f d a r i p r i n s i p - p r i n s i p

b e r i k u t

a , p r i n s i p bahwa n e g a r a - n e g a r a , d i dalam hubungan-hubung-

an i n t e r n a s i o n a l mereka, akan menahan d i r i d a r i ancam-

an a t a u penggunaan kek e ra san t e rh a d a p i n t e g r i t a s w i l a

yah a t a u kemerdek'aan p o l i t i s d a r i s e t i a p n e g a ra , a t a u

derjgan c a r a l a i n yang t i d a k s e s u a i dengan maksud-mak-

sud PBB;

b, p r i n s i p bahwa n e g a ra -n e g a r a akan m enyelesa ikan sengke-

t a - s e n g k e t a i n t e r n a s i o n a l mereka m e la lu i c a r a - c a r a d a -

mai, yang t i d a k membahayakan perdamaian dan keamanan

s e r t a k e a d i l a n i n t e r n a s i o n a l ;

c , kew aj iban untuk’- t i d a k mencampuri urusan y u r i s d i k e i da

lam n e g e r i d a r i s e t i a p n e g a ra , s e s u a i dengan Piagam;

d, kew aj iban n e g a ra -n e g a r a untuk s a l i n g beker jasam a s a t u

dengan yang l a i n s e s u a i dengan Piagam;

e , p r i n s i p persamaan hak-hak. dan penentuan n a s i b s e n d i r i .

d a r i b a n g s a -b a n g s a ;

f* p r i n s i p persamaan k e d a u la t a n d a r i n e g a ra -n e g a r a ;

g . p r i n s i p bahwa n e g a ra -n e g a ra akan memenuhi k ew a j ib an -

kflwnjlbnn yang dltanggung oleh morakn dongan itikod

baik sesuai dengan Piagam;

kk

52Ibld.. h. 37.




Deklarasi tersebut juga menentukan adanya 3 per-

nyataan yang berkenaan dengan penjabaran prinsip-prinsip,

ponafeiran dan penerapannya, dan juga pernyataan mengenai

penaatannya,

Mengenai penjabarannya, saya mengetengahkan salah

satu penjabaran saja, yakni prinsip bahwa negara-negara

akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditanggung mereka

dengan itikad baik sesuai dengan Piagam, Berdasarkan dek

larasi tersebut, maka prinsip ini dijabarkan menjadi ke-

S'Stentuan-ketentuan sebagai berikut

- Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dengan

itikad baik kewajiban-kewajibnn yang ditanggungnya se

suai dengan Piagam PBB;


itikad baik kewajiban - kewajibannya di bawah prinsip-

prinsip yang diakui secara umum dan aturan-aturan hukum

internasional;


itikad baik kewajiban-kewajibannya di bawah perjanjian-

perjanjian internasional yang berlaku menurut prinsip-

prinsip yang diakui secara umum dan aturan-aturan hukum

internasional;

- «rika terjadi pertentangan antara kewajiban-kewajiban di

bawah perjanjian-perjanjian internasional dengan kewa-

jibafi=l?ewa31tean d a f l a n g g a la -a n g g a fc a PBB d i teawah P l a -

45

^ Ibid.. h. i+3, M+




gam PBB, maka yang d ib e r la k u k a n a d a la h kewaj iban-kewa-

j ib a n d i bawah Piagam,

Mengenai p e n a f s i r a n dan ponernpannya, maka d e k la

r a s i i t u menentukan bahwa p e n a f s i r a n dan penerapan p r i n

s i p - p r i n s i p a d a la h s a l i n g berhubungan dan m asing-^ra /as ing

p r i n s i p akan d i u r a ik a n dalam hubungannya dengan p r i n s i p -

p r i n s i p yang l a i n . Juga d i t e n t u k a n bahwa d e k l a r a s i t e r s e

b u t bukanlah t a f s i r a t a u praanggapan k e t e n t u a n - k e t e n t u a n

d a r i Piagam a t a u hak-hak dan kew aj iban -kew a j iban d a r i n e

g a r a - n e g a r a anggo ta d i bawah Piagam a t a u hak-hak bangsa-

bangna d i bawah Piagam, mengindahkan p e r lu a s a n hak - hak

dalam d e k l a r a s i t e r s e b u t , ^

Mengenai penaa tannya , raaka d e k la r a B i t e r s e b u t mft-

nen tukan bahwa p r i n s i p - p r i n s i p d a r i Piagam yang d iw ujud-

kan dalam d e k l a r a s i merupakan p r i n s i p - p r i n s i p d a s a r hukura

i n t e r n a s i o n a l , dan karenanya menghimbau kepada semua ne

g a ra untuk d i t u n t u n o le h p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t d i da

lam p e r i l a k u i n t e r n a s i o n a l mereka dan untuk nmngiambang&an

hubungan-hubungan bereama moreka a t a s d aen r k e t a a t a n yang

k e r a s pada p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t , ^

S e la n ju tn y a mengenai d e k l a r a s i t e r s e b u t t i d a k akan

saya u ra ik a n l e b i h l a n j u t d i dalam pembahasan, ka ren a t u

juan saya mengetengahkan d e k l a r a s i i n i a d a la h s e k e d a r me-

le n g k a p i pembahasan*

ks

h. M w

55Ibid.




PI i *u n i v e;_ .

I s u

BAB III

VIENNA CONVENTION ON

THE LAW OF TREATIES 1969

(VIENN A CON VENTION 1969)

Untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor

yang mengakibatkan suatu treaty,, khususnya Outer Space

Treaty, dapat mengikat, maka kirunya tidak borlobihan bi-

la pembahasan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Vienna

Convention 1969. Sebenarnya, permasalahan tersebut telah

cukup dijawab dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan

yang ada di dalam Piagam PBB; namun, untuk memperkuatnya,

diperlengkap idengan pembahasan berdasarkan Vienna Conven

tion 1969; juga pembahasan terhadap beberapa hal yang ada

kaitannya dengan treaty. Vienna Convention 1969 merupakan

sebuah naskah Hukum Perjanjian yang telah disepakati da

lam Konporensi Wina tahun 1969. Konperensi tersebut dise-

lenggarakan atas prakarea PBB, sedangkan naskah rancangan

konvensinya disueun oleh Panitia Hukum Internasional (In

ternational Law Commission), yang merupakan sebuah Pani

tia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi MU 17k ( H )

tahun 19*+7.56

1, Pengertian Dan Klasifikasi Perianiian Internasional

Banyak istilah yang dlgunrtkan untuk porjanjian in-

^Syahmin A.K., Hukum Per.1an.1ian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969). Armico. Bandung. 1 9 8 5 Tse- lanjutnya disingkat Syahmin A.K. II), h. 1.

k7




ternasional, seperti traktat (treaty), pakta (pact), kon-

vensi (convention), piagam (statute), charter, deklarasi,

protokol, accord, modus vivendi, covenant dan yang lain-

nya. Secara yuridis, semua istilah tersebut tidak mempu

nyai arti tertentu, dalam artian bahwa semua istilah ter

sebut merupakan perjanjian internasional, yang mempunyai

arti perjanjian yang diadakan antara anggota dari masya-

rakat bangsa - bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan

sikibat-akibat hukum tertentu;^'7 jadi, pengertian di dalam

arti hukum internasional publik.^® Pengertian yang, sama

juga diberikan oleh Filipovitch, yang menyatakan :^

In the broadest meaning of the term, a treaty is any agreement concluded between the members of the International Community, or subjects of the law of Nations, destined to produce (create) certain effects of Law,Treaties are a source of Law for the parties which have concluded them,

Dengan dem iklan , p e n g e r t i a n t r a k t a t , sebagaimann t e r s e b u t

di atas, adalah dalam artian yang luas, yakni perjanjian

yang diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang

menjadi anggota masyarakat internasional,

Sedangkan pengertian traktat yang lain, pengertian

traktat yang eempit, adalah sebagaimana yang diberikan

Ali Sastroamidjojo, yang menyatakan :

5®Syahmin A.K. II, on. clt.. h. 3.

^Filipovitch, ppA cit.. h, 69, ?0,

^ A l i Sastroamidjojo, on* cit., h. l/*6«




Bentuk hubungan antar-negara jang paling penting ia- lah perdjandjian atau treaty,Perdjandjian ini adalah suatu kontrak antara dua atau lebih dari dua negara jang mengakibatkan adanja hak2 dan kewadjiban2 hukum antara negara2 jang menibuat perdjandjian itu* Atau dapat dikatakan djuga bahwa perdjandjian itu adalah suatu persetudjuan kehendak daripada fihak2 jang mengadakan perdjandjian itu, Djadi perdjandjian (treaty) dap.it dikatakan sebagai manifestasi daripada kehendak negara2 jang mengadakan perd jandjian,

Pengertian traktat menurut Ali Sastroamidjojo ter-

nebut di atas, nampaknya sesuai dengan pengertian traktat

sebagaiirana dinyatakan di dalam Vienna Convention 1969 ,

yakni di dalam pasal 2 ayat 1 huruf a, yang berbunyi :

"treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by inter* national law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation;

Kesesuaian yang saya maksudkan di( atas adalah keduanya

motnberikan pengertian traktat yang aompit*/terbatas, yakni

hanya negara yang berhak mengadakan perjanjian.

Outer Space Treaty termasuk di dalam pengertian

treaty yang sempit, yakni hanya negara yang berhak menga

dakan traktat. Hal ini terutama akan terlihat dengan je-

las, apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan pasal III

hingga pasal XVI Outer Space Treaty, yang memakai peitkaa-

taan : States Parties to the Treaty, all States Parties

to the Treaty, another State Party, other States Parties

to the Treaty, Each State Party to the Treaty, another

Stotft Party to the Treaty, A Stnto Tarty to the Treaty,

the State Party to the Treaty, State Party to the Treaty

dan lainnya yang senada, yakni yang menunjuk kepada "Sta-

49




te", yang berarti Negara,

Dengan demikian, Outer Space Treaty tunduk pada

ketentuan-ketentuan di dalam Vienna Convention 1969, ka-

rena nubyek hukum international ynng berhak mengadakan

perjanjian adalah Negara* Sedangkan perjanjian yang dibu-

at oleh subyek-subyek hukum internasional non negara, ti

dak tunduk pada ketentuan-ketentuan Vienna Convention ta-i

hun 1969 tersebut,^

Mengenai traktat sebagai salah satu sumber hukum

internasional* dapat diketahui dari pasal 38 ayat 1 Pia-

gam Mahkamah Pengadilan Internasional, yang menyebutkan

bahwa dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan ke-

padanya, Mahkamah akan mempargunakan

a. perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersi-

fat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ke

tentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-ne-

gara yang bersengketaj

b. kebiasaan internasional, sebagai bukti diterimanya su

atu kebiasaan umum sebagai hukum;

c. prinsip - prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-

bangsa yang beradab;

d. keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana

yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai

sumber tambahan bagi menetapkan kaedah-kaedah hukum.

50

^Syahmin A.K. II, pp. cit.. h. 11.

0 Mochtar Kusumaatmadja, loc. cit.




Dengan dem ikian , t r a k t a t s e b a g a i o a la h s a t u sumber

hukum i n t e r n a s i o n a l te rcan tum dalam p a s a l 3& a y a t 1 h u ru f

a Piagam Mahkamah P engad i lan I n t e r n a s i o n a l * Sedangkan me

ngena i sumber-sumber h\ikum i n t e r n a s i o n a l l a i n , yang t e r -

d apa t dalam Piagam t e r s e b u t , a d a la h : k e b ia s a a n i n t e r n a

s i o n a l , p r i n s i p - p r i n s i p hukum umum, s e r t a kepu tusan pe

n g a d i l a n dan a j a r a n - a j a r a n pa ra s a r j a n a yang p a l i n g t e r -

kerauka.

S e l a n j u t n y a , mengenai k l a s i f i k a s i p e r j a n j i a n i n

t e r n a s i o n a l , ada beberapa k l a s i f i k a s i p e r j a n j i a n yang d i

t i n j a u d a r i beberapa s e g i , yakn i :

- d i t i n j a u d a r i subyek hukum i n t e r n a s i o n a l yang mengada

kan p e r j a n j i a n , maka ada p e r j a n j i a n a n t a r a n e g a ra -n e g a

r a , p e r j a n j i a n a n t a r a nega ra dengan o r g a n i s a s i i n t e r n a

s i o n a l , p e r j a n j i a n a n t a r a o r g a n i s a s i - o r g a n i s a s i i n t e r

n a s i o n a l , p e r j a n j i a n a n t a r a Takhta S u c i .dengan n e g a ra -

n e g a r a , ^ dan l a i n n y a ; subyek hukum i n t e r n a s i o n a l a d a

l a h N egara , Takh ta S u c i , Pa lang Merah I n t e r n a s i o n a l ,

O r g a n i s a s i I n t e r n a s i o n a l , Orang Perorangan ( i n d i v i d u ) ,

Pemberontak dan p i hak dalam sengketa,^*"

- d i t i n j a u d a r i jumlah p ihak yang mengadakan p e r j a n j i a n ,

maka ada p e r j a n j i a n b i l a t e r a l ( p e r j a n j i a n a n t a r a dua

p ihak) dan p e r j a n j i a n m u l t i l a t e r a l ( p e r j a n j i a n a n t a r a

banyak p i h a k ) ; ^

51

6/trbid.. h. 92 - 103.

6?Ibid.. h. 1 1 3 .




- d i t i n j a u d a r i su d u t ben tuknya , maka ada p e r j a n j i a n an -

t a r Kepala N egara , dengan p a ra p ihak d i dalam p e r j a n j i

an yang d i s e b u t "High C o n t r a c t in g S t a t e " , yang d apa t

d iv /sk i lkan / d ikuasakan kepada M en te r i Luar N eger i a t a u

Duta B esa r ; kemudian p e r j a n j i a n s n t a r Pem er in tah , yang

d apa t d iw a k i lk a n /d ik u a s a k a n kepada M enter i Luar Neger i

a t a u Duta B esa r ; s e r t a p e r j a n j i a n a n t a r N egara , dengan

M en te r i Luar N eger i a t a u Duta Besar yang d j . tunjuk s e b a

g a i p e j a b a t b e rkuasa penuh untuk m ew ak i l inya ; ^

- d i t i n j a u d a r i t a h a p pembentukannya, maka ada p e r j a n j i a n

yang d iadakan menurut t i g a ta h a p pembentukan, yakn i pe-

ru n d in g a n , penandatanganan dan r a t i f i k a s i ; dan p e r j a n

j i a n m e la lu i dua ta h a p , yakn i pe rundingan dan penanda

tanganan . P e r j a n j i a n menurut t i g a t a h a p pembentukan b i -

a sanya d iadakan untuk h a l - h a l yang d ianggap p e n t ln g ;

sedangkan p e r j a n j i a n menurut dua t a h a p pembentukan b e r -

s i f a t l e b i h s e d e rh a n a , dan d iadakan un tuk p e r j a n j i a n -

p e r j a n j i a n yang t i d a k b e g i t u p e n t i n g , yang memerlukan

p e n y e le s a ia n c e p a t ; ^

- d i t i n j a u d a r i s i f a t pe laksanaan p e r j a n j i a n i t u s e n d i r i ,

maka ada D i s p o s i t i v e t r e a t i e s ( p e r j a n j i a n yang menentu-

k a n ) , y akn i p e r j a n j i a n yang maksud dan tu ju an n y a d ia n g -

gnp sudah t e r c a p a i dengan polakaannan i s i p e r j a n j i a n ;

dan Execu to ry t r e a t i e s ( p e r j a n j i a n yang d i l a k s a n a k a n ) ,

^Syahmin A.K, II, op. cit.t h. 13,Ct?rMochtar Kusumaatmadja, o p . cit.. h. 112*




adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus,

melainkan secara terus-menerus selama jangka waktu per-/'O

janjian berlaku;00

- ditinjau dari sifat atau fungsinya, maka ada treaty

contract, yakni perjanjian sebagaimana suatu kontrak

atau perjanjian dalam hukum perdata, yang hanya menga-

kibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian itu; disamping itu, ada law ma

king treaties, yakni perjanjian yang meletakkan keten-

tuan-ketontuan atau kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat

internasional sebagai keseluruhan, '

Dengan demikian, klasifikasi perjanjian internasi

onal tersebut di atas adalah ditinjau dari beberapa segi,

yakni dari : subyek hukum internasiAnal yang mengadakan

perjanjian, jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, ben-

tuk perjanjian, tahap pembentukan perjanjian, sifat pe-

lnksanaan perjanjian dan dari sifat/fungsi perjanjian,^

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, saya ti

dak memberikan uraian mengenai klasifikasi perjanjian ba

gi Vienna Convention 1969 dan juga terhadap Outer Space

Treaty, Saya hanyalah membahas "law making treaties" di

tinjau dari sifat/fungsi perjanjian, yang hendak saya ke-

tengahkan bersama dengan fungsi perjanjian dalam pemben-

53

^Syahmin A.K. XI, pp. cit.. h, 15.

'Mochtar Kusumaatmadja, on. cit.. h. 113* 114*

^Syahmin A.K, II, on. cit.. h, 11,




tu'-c?n rl-n perkembangan hukum i n t e r m s i o n n l .

? ■ 'r-f^ktor Ponvebab Kerliku Kcn.Tikntnva Perian.iian

T>erdrisarkan Vienna Convention lOfV-1

"iernb:-ihas rerr.a:,>a l.ahan m -ngcnai f- ktor-faktor

ier.ysh/b berlaku mengikatnya perjanjian berd.ns-irknn Vien

na C o n ven tio n 1969* a d a la h d ik a i t k a n dengan berlaku me-

r .g lk a tn ya Outer Space T re a ty 1967.

Sebagaimana pernah aaya uraikan, Outer Space Trea

ty tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam Vienna Con

vention 1969; maksudnya adalah ketentuan-ketentuan Vienna

Convention 1969 tersebut diterapkan/diberlakukan terhadap

Cuter 5p-;ce Tre'nty, walaupun Outer ."r.-co Treaty 19^7 ter-

sscut telah ada sebeluw berlaku "i ng*5katnya Vie*"’1 a Con

vention 1969. Pasal ly dari Vienna Convention 1969 tentang

Non-retroactivity of the present Convention, menyatakan :

Without prejudice to the arrlicntion of any rules set 'forth, in the presentConventlon to which treaties would be subject under international law independently of"the Convention. the Conventionapplies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States (garis bawah penulis).

Oleh karena itu, dapatl^ih ketentuan-ketentuan Vienna Con

vention 1969 diterapkan/diberlakukan terhadap Outer Space

Treaty 1967, dengan melihat b-nhw; Outer Space Treaty 1967

tersebut tunduk kepada hukum internasionalj seperti dise-

bufckfln d i t l n l n m p a n u l t f t O u t t r r n t ine a T r n . i t y i

carry on activities in the exploration and use of in

accordance with international l-’W, including . ■

5'i

A




Pembahasan demikian kiranya relevan apabila dii

nsat bahwa Vienna Convention 1969 mcrupakan hacil rerkem-

b-ngrn kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya di

bidrmg perjanjian, sebagai pelnknanaan ketentuan pasal 13

ayat 1 huruf a Piagam P3B oleh MU. Demikian pula bila di-

lihat dari subyek hukum internasional yang mengadakan su

atu perjanjian international; Vienna Convention 1969 mem-

bori.kan pengaturan terhadap perjanjian-pcrjanjian inter -

naaional yang diadakan negara-negara, yang salah satunya

adalah Outer Space Treaty, Jadi,’cukup beralasan dan wa-

jar sekali apabila dalam pembahasan ini berlandaskan pula

pada ketentuan-ketentuan Vienna Convention 1069.

Ada beberapa faktor yang -nenyeb-ibkm suatu traktat

berlaku mengikat, yang akan saya pisahkan menjadi 2 (dua)

pembahasan yang terkait, berdasarkan beberapa pertimbang-

an/sudut poninjauan, Ditinjau dnri sudut moralitan, maka

faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty adalah adanya

prinsip-prinsip Pacta sunt servanda (setiap perjanjian

adalah mongikat bagi para peserta perjanjian), kesepakat-

an (consent), kebulatan suara dan itikod baik, Dari tin-

jauan yang pertama, menimbulkan tinjauan yang kedua, yak

ni faktor-faktor penyebab berlaku mongikatnya traktat di

tinjau dari sudut bentuk kesepakatannya untuk terikat pa

da traktat, yang berupa penandatanganan (signature), per-

tuknran inntrurrmn-inotrumon yons monyuaun treaty, r&tifi-

kasi, penerimaan (acceptance) dan turut serta, Pembahasan

saya mengenai faktor-faktor penyebab berlaku mongikatnya




t r e a t y a d a la h untuk mengetahui p r i n s i p - p r i n s i p yang men-t

d a s a r i n y a , yang l e b i h t e r k a i t pada p en in jauan d a r i sudu t

yang per tam a,

A. F a k t o r - f a k t o r penyebab b e r l a k u mengikatnya t r e a t y d i

t i n j a u d a r i su d u t m o r a l i t a s .

P en in jauan i n i dengan mempertimbangkan bahwa moral

( i n t e r n a s i o n a l ) mengemban s i k a p manusia untuk menghormati

s u tu sama l a i n , t e ru tam a m e la lu i ponghormatan kepada hu

kum i n t e r n a s i o n a l a t a u t e r h a d a p kelompok m i n o r i t a s a t a u -

pun raenghindari peperangan s e b a g a i s a l a h s a t u a l a t d a r i

k e b i j a k s a n a a n n a s io n a l* Moral ( i n t e r n a s i o n a l ) p e r l u d i t e -

gakkan un tuk menghindari s i k a p manusia , supaya t i d a k t e r -

l a l u s e r ak a h dalam k o n tek s pergaulan i n t e r n a s i o n a l . Lan-

dacan pokok un tuk menjaradm ' ke langsungan h idup moral ( i n

t e r n a s i o n a l ) a d a l a h t r a n s f o r m a s i e t i k a n a s i o n a l menjadi

c t i k a u n iv e r s a l* P^rubahan dan perkembangan moral ( i n t e r

n a s i o n a l ) t e r g a n tu n g pada moral dan -s is tem n a s i o n a l yang

bersangku tan* Sedangkan p e n g e r t i a n moral yang aebenarnya

a d a la h t e r g a n tu n g kepada h a t i n u r a n i d a r i manusianya*

J a d i , p en in ja u a n d a r i su d u t m o r a l i t a s a d a l a h d i k a -

i t k a n pada moral d a r i manusia-raanusia (yang berwenang me

ngadakan p e r j a n j i a n mewakil i k ep e n t in g a n n a s i o n a l n e g a ra -

nya) untuk menghormati dan melaksanakan p e r j a n j i a n - p e r -

j a n j i f t f i i y a n g b e ru p a adrtnyfi p r i n f i i j i - p r i n i j i p P n o t a s u n t

56

^Dahlan Nasution, V&tAfik*£t&XL Damai Dalam Wawasan Politik Internasional. Hemadja Karyo, Bandung, 1984,, h, 131 - 134.




servanda, kesepakatan, kebulatan suara dan itikad baik.

Mengenai Pacta-sunt servanda, diatur dalam pasal

?6 Vienna Convention X969» yang monyatakon "ftvory treaty

in force is binding upon the parties to it and must be

performed by them in good faith”. Prinsip ini sangat di-

konal dan penting bagi hukum internasional pada umumnya

dan hukum perjanjian internasional khususnya, dan prinsip

ini telah diterima umum oleh negara-negara. Prinsip Pacta

sunt servanda raengandung artian bahwa setiap perjanjian

berlaku mengikat bagi para peserta perjanjian dan harus

dilaksanakan -dengan itikad baik. Prinsip Pacta sunt ser-

vr.nda tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan kewa jiban-ke-

'v-jiban perjanjian yang bersifat khusus, mel.-jinkan juga

cerarti ' ketaatan terhadap jiwa dan kewajiban ~ kewajiban

perjanjian-perjanjian internasional yang borlnku umum.

Prinsip Pacta sunt servanda sangat erat kaitannya dengan

p r i n o i p th e s a n c t i t y o f t r o a t l o o (kongungen p e r j a n j i a n ) ,np

yang Juga d ik e n a l dalam p e r j a n j i a n i n t o r n ^ e i o n a l *

Selanjutnya, mengenai kesepakatan (consent), dapat

dikatakan bahwa tiada perjanjian tanpa kesepakatan, S8oa*

ra yuridis, menurut bentuknya, setiap perjanjian adalah

suatu contract, yaitu suatu perjanjian atau per6etujuan

antara fihak-fihak yang mengadakannya dan mengakibatkannx

timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para pesertanya, (

. 57

,7‘%Syahmin A.K. II, op. cit,, h. yji\%

^Mochtar Kusumaatmadja, opt cit.. h, 115,




Kesepakatan adalah persetujuan kehendak, yakni kehendak

untuk mengikatkan diri pada perjanjian, Atau dapat dike-

t?kan bahwa perjanjian merupakan manifestasi daripada ke

hendak negara-negara yang mengadakan p o r j a n j i n n , A d a n y a

kehendak dan kesepakatan merupakan faktor yang utama ter-

bentuk dan dilaksanakannya perjanjian, Vienna Convention

1969 mengatur kesepakatan di dalam pasal-pasalnya secara

berurutan, yakni pasal 12, 13 dnn Vi mengonai cnra-cara

untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian (consent to

be bound by a treaty), yakni dengan cara penandatanganan,

pertukaran elemen-elemen yang menyusun suatu perjanjian,

ratifikasi, penerimaan dan turut serta. Secara ringkas,

mengenai cara-cara tereebut akan saya uraikan sekedarnya

di dalam pembahasan berikutnya, yakni mengenai faktor -

faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty ditinjau dari

bentuk kesepakatannya.

Mengenai prinsip kebulatan suara/pcrsctujuan (una

nimity principle), Vienna Convention 1969 tidak mengatur-

nya secara tegas, melainkan hanya salah satu alternatif,

mengingat prinsip ini pernah berlaku, yang didasarkan ke

hendak untuk menjaga keutuhan perjanjian, Prinsip kebu

latan persetujuan ini akan Tiengakibatkan keseganan banyak

75negara untuk ikut dalam perjanjian multilateral umum, ('

P a sa l 9 a y a t 1 Vienna Convention monyebutkan : "The adop-

7/fAli Sastroamidjojo, loc. _cit,

^Syahmin A..K, II, on, cit.» h, 27*




tion of the text of a treaty takes place by the consent

of all the States participating in its drawing up except

as provided in • •., " Sedangkan ayat 2-nya mcnyatakah :

"The adoption of the text of a treaty at an international

conference takes place by tho vote of two-thirds- of the

States present and voting, unless by t he same majority

they shall decide to apply n different rulo," Betapnpun,

prinsip kebulatan persetujuan mendapat tempat utama dalam

pasal 9 Vienna Convention 1969, bila dilihat pengaturan-

nya yang diterapatkan pada ayat 1.

Selanjutnya mengenai prinsip itikad baik, sebagai

salah satu faktor penyebab berlaku raengikatnya treaty di

tinjau dari sudut moralitas, maka Vienna Convention 1969

menegaskan kembali prinsip ini dalam penyusunannya. Pene-

g.nean ini sangat penting, karenn dapnt dibnyangkan betapa

goyahnya hukum internasional pada umumnya dan hukum per

janjian khususnyaseandainya prinsip itikad.baik dilang-

76gar atau tidak ditaati., Beberapa ketentuan Vienna Con

vention 1969 menegaskan mengenai prinsip itikad baik ini,

yakni pasal 26 mengenai Pacta sunt servanda dan pasal 31

mengenai aturan umum penafsiran (general rule of inter -

pretation)# Pasal 26 tersebut raenyatakan : "Every treaty

in force ia binding upon the parties to it and 'mufit be

performed by them in good faith," Sedangkan pasal 31 ayat

1 monystnken i “A t m t y ahull bo intorprotod In good -

59

76Ibid.. h. 35.




faith in accordance with the ordinary meaning to be given

to the terms of the treaty in their context and in the

light of its object and purpose." Mengenai jnngkauan dari

1ti had baik ini, saya kaitkan dengan ketentuan pasul 18 ,

mengenai Kewnjiban untuk tidak menggagalkan maksud dan

tujuan suatu treaty sebelum berlaku mengikatnya, yang me-

nyatnkan ; "A State is obliged to refrain from acts which

would defeat the object and purpose of a treaty when :

• • « • • • • • • • « • • « , ii

Jadi, jangkauan/penafsiran terhadap itikad baik adalah

adanya kewajiban negara untuk menahan diri dari tindakan-

tindakan yang dapat menggagalkan maksud dan tujuan suatu

treaty, ' ■

B, Faktor-faktor penyebab berlaku mengikatnya treaty di

tinjau dari oudut bentuk kesepakntannya.

Sebagaimana^ pernah diuraikan bahwa kesepakatan me

rupakan persetujuan kehendak, yakni kehendak untuk mengi

katkan diri di dalam perjanjian yang diadakan. Di dalam

Vienna Convention 1969 ditentukan cara-cara kesepakatan,

yang diwujudkan melalui penandatanganan, pertukaran ins-

trumen-instrumen penyusun perjanjian, ratifikasi, peneri-

maan dan turut serta, Sebagaimana hal itu disebutkan da

lam pnsal 11 Vienna Convention 1969, yang menyatakan :

"The consent of a State to be bound by a treaty .mgy be

expressed by signature, exchange of instruments constitu

ting a treaty, ratification, acceptance, approval or ac-

60

v




cession, or by any other means if so agreed." Dari keten

tuan pasal 11 ini, dapat diketahui pula adanya cara lain

untuk -nenyatakan kesepakatan terikat pada suatu treaty,

y-ikni dari kalimat akhir ketentuan pasal 11, yang rnenya-

takan : or by any other means if so agreed*1' Beta-

papun, cara lain tersebut tergantung pada pihak (negara)

ynng bendak mengikatk.nn diri pada perjnnjian, untuk me-

nyatakannya. Selanjutnya saya akan menguraikan secara

singkat penjabaran pasal 11 tersebut,

Mengenai penandatanganan (signature), maka suatu

negara dapat mengikatkan diri dengan penandatanganan per

janjian tanpa ratifikasi, apabila hal itu memang menjadi

m;iksud para peserta, yang tercantum di dalam per jan ji*-

an itu sendiri atau parn peserta dengan cara lain berse-

pakfit bahwa perjanjian itu berlaku setelah ditandatangani

para peserta, tanpa raenunggu ratifikasi; dapat juga mela-

lui jalan menetapkan bahwa perjanjian akan berlaku sejak

waktu ditandatangani, pada tanggal waktu diumumkan atau-

pun mulai pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian

77itu,rr Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat ketentuan dari

pasal 12 Vienna Convention 1969, mengenai Consent to be

bound by a treaty expressed by signature,

Kesepakatan suatu negara untuk mengikatkan diri

pada suatu perjanjian dapat juga melalui pertukaran ins-

truraen-instruraen penyusun perjanjian, apabila instrumen-

61

^^Mochtar KuBumaatmadja, ov>. cit.. h, 120,




instrumen menentukan bahwa pertukaran tersebut akan ber

laku mengikat, atau para pihak menentukannya demikian.

Pertukaran instrumen-instrumen tersebut dilakukan misal-

nya apnbila perjanjian itu merupakan perjanjian yang ber-

bentuk sederhana, yakni berupa pertukaran surat atau nota

(exchange of letters atau exchange of notes), yang telah

ditandatangani, sehingga perjanjian berlaku mengikat.*'7®

Mengenai kesepakatan suatu negara untuk mengikatkan diri

pada syatu perjanjian melalui pertukaran instrumen-ine-

trumen penyusun perjanjian, diatur dalam pasal'13 Vienna

Convention 1969*

Apabila perjanjian raenghendaki kesepakatan negara-

negara untuk mengikatkan diri padanya harus disahkan atau

(iakuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya masing-

masing, maka penandatahganan persotujuan pada perjanjian

adalah sementara eaja slfatnya, yang masih harus dieahkan

atau dikuatkan. Pehgesahan atau penguatan oleh badan yang

berwenang tersebut dinamakan ratifikaai. Persoalan rati-

fiknsi lebih banyak merupakan persoalan hukum tata negara

daripada persoalan hukum perjanjian internasional. Hukum

internasional hanya raengatur mengenai hal-hal dalam per

setujuan yang diberikan suatu negara pada suatu perjanji

an, yang raemerlukan ratifikasi. Sedangkan cara-cara rati-

fikasi dilakukan, merupakan persoalan intern seraata-mata,

menurut ketentuan-ketentuan hukum tata negara dari setiap

62

?8ibid.




negara. 7 Mengenai ratifikasi, Vienna Convention 1969 me-

nentukannya di dalam pasal If* ayat 1; dan juga ditentukan

di dalam pasal 12 ayat 2 huruf b, yang menyatakan : "the

signature ad referendum of a treaty by a representative ,

if confirmed by his State, constitutes a signature of the

treaty."


pada auntu perjanjian molnlui pernyntaan penerimaan (ac

ceptance atau approval) adalah sebagaimana dinyatakan da

lam pasal lif ayat 2 Vienna Convention 1969, yang menyata

kan : "The consent of a State to be bound by a treaty . is

expressed by acceptance or approval under conditions si

milar to those which apply to ratification,'1


pada suatu perjanjian melalui pernyataan turut serta (ac-

t-onsion), jika treaty menentukan demikian atau atas per

sotujuan para pihak di dalam perjanjian. Accession raeru-

pakan suatu tindakan menyatakan diri terikat pada sua

tu perjanjian oleh negara-negara yang tidak ikut serta

a dinlam pembentukan perjanjian itu, Mengenai accession,

liatur di dalam pasal 13 Vienna Convention 1969.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, telah

terjawablah permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab

berlaku mengikatnya treaty, berdasarkan Vienna Convention

6379

79Ibid.. h. 120, 121,

®®5yahmin A,K. TI, op. ci^.. h, 27.




1969. Pembentukan dan pelaksanaan suatu treaty dilandasi

oleh adanya prinsip-prinsip kesepakatan, itikad baik dan

Pacta sunt servanda; mengenai prinsip kebulatan persetu

juan, bagaimanapun juga merupakan suatuj kaitan dengan ke-

sepakatan, Sehingga ada tiga prinsip yang terangkai, yak

ni kesepakatan, Pacta sunt servanda dan itikad baik, Me

ngenai penandatanganan, pertukaran instrumen - instrumen

penyusun perjanjian, ratifikasi, penorimaan dan ikut cer-

ta, adalah merupakan cara-cara menyatakan kesepakatan un

tuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian; jadi, berda-

sar pada rangkaian prinsip kesepakatan, itikad baik serta

Pacta sunt■servanda,

3, Fungsi Per.ian.iian Dalam Pembentukan Dan Perkembangan

Hukum Internasional

Ada tiga macam fungsi perjanjian dalam pembentukanQ1

dan perkembangan hukum internasional, yakni :

a, merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali eturan-

aturan hukum internasional yang sudah ada;

b, merubah dan/atau mehyempurnakan ataupun menghapuskan

kaedah-kaedah hukum internasional yang ada, dengan .tu

juan mengatur tindakan-tindakan yang akan datang;

c, membentuk kaedah-kaedah hukum internasional yang baru

Eiama sekali, yang eobelurnnya belum pernah ada,

Fungsi perjanjian, sebagaimana disebutkan pada hu-

ruf a di atas, sifatnya hanya menguatkan aturan **'afcunan

64

81Ibid.. h. 29, 3 0 .




hukum kebiasaan, demi terclptanya kepastian hukum, dengan

jalan merumuskan atau menyatakannya ke dalam perjanjian,

Peranan yang lebih penting dari perjanjian adalah seperti

disebutkan huruf b dan c, sebab tanpa mengadakan perubah-

an dan/atau penyempurnaan ataupun penghapusan, dengan tu

juan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang,

ataupun untuk membentuk kaednh-kaedah hukum internasional

yans sebelumnya belum pernah ada, makn akan menimbulkan

persoalan dalam mengatasi atau menyelesaikan suatu seng-

keta internasional mengenai hal yang bersangkutan, karena

tidak adanya aturan hukum internasional mengenai hal ter

sebut.

Selanjutnya, dnlam perkembangan dunia dewasa ini,

posisi dari perjanjian; internasional sebagai sumber hukum

internasional adalah sangat penting, antara lain karena :

perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hu

kum, karena diatiakan secara tertulie;

2, perjanjian internasional mengatur masolah-masalah ber-

sama, yang penting dalam hubungan antara subyek-subyek

hukum internasional.®^

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan fungsi perjan

jian dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasio

nal, juga mengingat pogisi perjanjian internasional dewa

sa ini, maka saya ingin mengetengahkan secara singkat me-

65

8aIt>tri,. h. 30, 31.

83Ibid.. h. 34.




nr'?"3:i "La-v making treaties". Lav: -inking treaties nrinl’ih

rerjnnjian yang nrletakknn ketontu.-n-keter.tunn atau kac-

'Hh-kaerfah bagi seaiia anggota masyarokat internasional

secara 1-ingsung dan tidak hnnya bagi rar-i fencrta. Pada

u::'-.mnya, lav; making tre: tien ndulah perjanjian -perjanjianQ I

'nltilat.eral, yang bertujuan nembent.uk kaedah-kaedah

I'.u'.um tortentu bagi tindakan negara-negara dalam hubungan

ivtu'cka patu enma Inin,^ Unrur yang khas ri'iri lav/ making

treaties, adalah :

.. -lerur^kan perjanjian multilateral; dan bertujuan

2. 'Tienciptakan aturan-aturan hukum baru untuk tindakan-

tindakan yang akan datnns*

^Moohtur KunumnutmaHin * on. c l L.. h* 115

^Syahmin A.K, II, on. cit.. h, 1G

86Ibld.■ h. 17.




BAB TV

OUTER SPACE TREATY 1967

Berbagai permasalahan mengenai prinsip-prinsip

yang mondasari pembentukan dan pelaksanaan suatu perjan

jian internasional telah diuraikan sebelumnya, dan dalam

banyak hal monyangkut juga pada pembentukan dan pelaksa-

naan Outer Space treaty tersebut. Berbekal uraian-uraian

sebelumnya, maka saya mencoba mengkaji ketentuan-ketentu^

an Outer Space Treaty, untuk menjawab permasalahan menge

nai efektivitas berlakunya dan juga pengaturan-pengaturan

Outer Space Treaty yang menjadi dasar bagi pembentukan

peraturan pelaksananya. Mengenai sejarah pembentukan dari

Outer Space Treaty (OST), secara ringkas telah saya urai-

kari dalam pembahasan terdahuiu, sohingga tidak perlu saya

ketengahkan lagi.

1. Berlakunya Secara Universal :. Perlindunftan dan Pemba*

tasan

Dengan tetap memberlakukan uraian-uraian sebelum

nya, maka pembahasan ini akan nenyoroti ketentuan-keten

tuan yang tercantum dalam OST, yang dikaitkan dengan per-

tirtibangan perlindungan dan pembutaoan, dalam hubungannyo

dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ru

ang angkasa, termasuk Bulan dan benda-benda langit lain-

nya.

Sebagaimana pernah saya uraikan, keberhasilan pe~

67




luncuran Sputnik I oleh Uni Sovyet, yang diikuti dengan

peluncuran Apollo 11 oleh Amorika Serikat, telah membawa

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Secara

positif, kemajuan-kemajuan tersebut dapat digunakan untuk

peningkatan kehidupan manusia, penelitian ilmu pengetahu-

an dan pencaharian sumber-sumber alam baru. Namun keber-

hasilan peluncuran tersebut telah menimbulkan akibat yang

negatif pula, yakni terjadinya ketidakseimbangan teknolo-

gi, yang membawa masalah bahwa pada suatu saat negara-ne

gara tnaju akan menguasai ruang angkasa serta benda-benda

langit lainnjra, dengan kemungkinan penggunaan-penggunaan-

nya untuk tujuan-tujuan yang tidak damai, tanjia adanya

kemampuan pada negara-negara anggota masyarakat interna

sional lainnya untuk mengadakan pengawasan; juga kemung-

kinan bahwa negara-negara maju merahaeiakan hasil-hasil

ATkegiatan-kegiatan ruang angkasa.

Perbedaan yang menyolok antara bcngsa-bangsa dalam

tingkat kehidupan dan kemajuan, mengharuskan adanya pe-

ngi.turan yang seadil-adilnyn mengenai segala hasil kegi-

atan di angkasa luar, Semua umat mnnusia haruslah saling

membantu agar dapat hidup sratingkat dan sede.rajat, demi .

kepentingan kemanusiaan dalam menghadapi tantangan angka

sa luar. Hasil-hasilnya yang berguna harus ddpafc dirasa-

kan/dinikmati bersama, demi kepentingan bersama di dalam

AAusafca-usaha ke arah perdamaian dan kamanueiaan.

^^Priyatna Abdurrasyid, ou. cit... h, U - 6

88Ibid.. h. 6.




S e la n j u tn y a , dengan semakin majunya i lmu p en g e ta -

huan dan te k n o lo g i t e r s e b u t , mak.'i akan membuka j a l a n l e -

bil i b e s a r b ag i k e g i a t a n - k e g i a t a n angkasa l u a r ; pe luncu ran

benda-benda bua tan manusia ke angkasa l u a r makin mening-

k a t , yang b e r a r t i memperbesur kemungkinan a taupun r e s i k o

y a n g 'd i t im b u lk a n n y a , yang s a l a h sa tu n y a ,a d a la h benda-ben

da yang d i lu n c u rk a n t e r s e b u t t e r j a t u h d i a t a s muka bumi.

A k t i v i t a s manusia d i angkasa l u a r t e r s e b u t j e l a s memerlu-

kan norma-norma yang mengaturnya, mengingat bbi?biag£t& p ro -

b le m a t ik yang t i rabul dar ipadanya .® ^

Dengan te rb e n tu k n y a OST, maka t e r l i n d u n g l a h kepen-

t i n g a n -k e p e n t in g a n d a r i s e l u r u h negara yang t i d a k merapu-

nya i kemajuan te k n o lo g i d i nngknsu luar , , nokull.guo rnomba-

t a s i k e g i a t a n - k e g i a t a n angkasa l u a r d a r i neg a ra - negara

maju, Sehingga OST dalam h a l i n i mengadakan p e r l in d u n g an

dan pembatasan,

Secara umum’; p e r l in d u n g a n dan pembatasan o le h OST,

^apa t d i l i h a t d a r i k o n s id e ra n n y a , yang kemudian d i t u a n g -

kan ke dalam p a s a l - p a s a l n y a . Besar kemungkinan, adanya

r e r l in d u n g a n dan pembatasan o le h OST, merupakan f a k t o r

pendukung d i t e r im n be r lakunya OST, mengingat hanya bebe

rapa nega ra yang mernprakareainya; naraun s e b a g ia n b e s a r

anggota PBB t e l a h m e r a t i f i s i r n y a , ka rena menganggap bahwa

OST merupakan d a s a r hukum dan sumber Hukum Angkasa, guna

mengntur t i n d a k a n - t i n d a k a n raereka d i mase depan d i angka-

^Sucipto, "Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Uda- ra Dan Ruang Angkasa Dalam Fenunjang Fembangunan Nasio*.-. nal", Manifest. No, 8 Vol. Ill, 1988, h. 9.




sa l u a r . Dalam k a i t a n i n i l a h maka OST dimasukkan seb a

g a i law making t r e a t i e s , yakni p e r j a n j i a n yang meletakkan

k e t e n t u a n - k e t e n t u a n a t a u kaedah-kaedah bag i semua anggota

,n a sy a rak a t i n t e r n a s i o n a l s e c a r a langsung dan t i d a k hanya

bag i para p e s e r t a , Dongan dem ikian , 0:Vt' b e r la k u u n i v e r s a l .

Mengenai p e r l in d u n g an dan pembatasan o le h OST, s a -

ya hanya mengetengahkan beberapa p a s a l . P a s a l I I OST me-

nya takan : "Outer Space, i n c l u d i n g the Moon and o t h e r c e

l e s t i a l b o d ie s , i s n o t s u b j e c t to n a t i o n a l a p p r o p r i a t i o n

by c la im o f s o v e r e i g n t y , by means o f use o r o c c u p a t io n ,

o r by any o t h e r means." B i l a k e te n tu a n p a s a l I I i n i t i d a k

a d a , maka d apa t d i p a s t i k a n t e r j a d i n y a penguasaan angkasa

l u a r o leh n e g a ra -n e g a r a maju, aohin/jga na^.pak bahwa prmal

I I OST, memberikan p e r l in d u n g a n t e rh a d a p negara - negara

yang t i d a k maju, s e k a l i g u s membatasi t e r h a d a p n e g a ra -n e -

ga ra maju dalam melakukan k e g i a t a n - k e g i a t a n angkasa l u a r -

nya untuk t i d a k mejiguasai angkasa l u a r , termasuk d i Bulan

dan benda-benda l a n g i t l a i n n y a ,

P a sa l I I I OST raenyatakan : i n the i n t e r e s t o f main

t a i n i n g i n t e r n a t i o n a l peace and s e c u r i t y and promoting

i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t io n and u n d e r s t a n d i n g , " B i l a t i d a k

ada penga tu ran p a s a l I I I i n i , maka k e g ia t a n angkasa l u a r

d a r i n e g a ra -n e g a ra maju akan mengarah pada t u j u a n - t u j u a n

yang t i d a k damai. K eten tuan p a s a l I I I i n i memberikan p e r

l indungan bahwa angkasa l u a r t i d a k akan d i j a d i k a n kancah

70

90

9°Priyatna Abdurrasyid, on* cit.. h, 1/+,




peperangan .

P a s a l V I OST menyatakan : "States, Parties to the treaty

s h a l l bear international responsibility for national ac

tivities in outer space, including . Ketentuan pasal

VI ini menampakkan perlindungan‘dan pembatasan bahwa se-

t3ap negara yang mengadakan kegiatan di angkasa luar ha-

rus mempertanggungjawabkan atas kegiatan tersebut.

Selanjutnya, mengenai efektivitae berlakunya OST,

adalah sulit untuk meraastikannya, karena salah satu peng-

halang utama dalam menerapkan hukum internasional sebagai

suatu ketentuan yang pasti dan memiliki kekuatan yang da

pat berarti bagi semua pihak, adalah si fat umum hukum in

ternasional, yakni antara lain

1. tidak memiliki kekuatan nyata;

2. hukum internasional raoderen dapat berkembang hanya de

ngan dasar kesepakatan dari negara-negara yang mempu-

nyai kekuatan tertentu;

3. hukum internasional merupakan serangkaian ketentuan

yang terlalu umum $ifatnya, tidak disertai dengan ada

nya sanksi-sanksi nyata yang dapnt dijalankan terhadap

negara dan individu-individu tortontu dalam nogarr*;

4. hukum internasional tidak dapat dilaksanakan/diperla -

kukan secara efektif, sebagaimana hukum nasional!

Dengan demikian, hal-hal di atas berlaku pula bagi suatu

p«rJanJian internasional! tormasuk OST.

71

^ D a hlan Nasution, on. clt.. h. 135.




E f e k t i v i t a s hukum i n t e r n a s i o n a l l e b i h banyak t e r -

gantung pada moral i n t e r n a s i o n a l , yang s a l a h sa tunya me-

l a l u i penghormatan t e r h a d a p hukum i n t e r n a s i o n a l . Mengenai

mor-il i n t e r n a G i o n o l , t e l a h cUuraikan jind.-i pembahannn t e r -

dfihulu. Dengan demikian , d a r i u ra i a n t e r d a h u l u , maka p e r -

j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , juga OST, meperoleh e f e k t i v i t a s

be r lakunya b e rd a sa rk a n moral i n t e r n a s i o n a l , yang te rwujud

penghormatan t e r h a d a p ' p r i n s i p - p r i n s i p yang b e r l a k u dalam

p e r j a n j i a n , y akn i p r i n s i p - p r i n s i p k e se p a k a ta n , P a c ta s u n t

se rvanda dan i t i k a d b a ik . J a d i , t e r g a n tu n g pada penaa tan

t e r h a d a p p r i n s i p - p r i n s i p t e r s e b u t ,

2. Ketentuan-ketentuai) Outer Space Treaty 1967 : Dasar

Bagi.P.enga t.uran .Outer Space Treaties Selan jutnya

Sebagaimana t e l a h d iu r a ik a n sebelumnya, OST te rm a

suk law making t r e a t i e s , yakn i p e r j a n j i a n yang meletakkan

k e t e n t u a n - k e t e n t u a n a t a u kaedah-kaedah b ag i semua anggota

m asyaraka t i n t e r n a s i o n a l s e c a r a langsung dan t i d a k hanya

bag i pa ra p e s e r t a , U nsu r-unsu r d a r i law making t r e a t i e s

yang khas adnlnh merupakan p e r j a n j i a n m u l t i l a t e r a l , dnn

b e r t u j u a n menciptakan a t u r a n - a t u r a n hukum b a ru un tuk t i n -

d s k a n - t in d a k a n yang akan da tan g ( l i h a t u r a i a n t e r d a h u l u ) .

Suatu p e r j a n j i a n yang dinamakan law making t r e a t y s e l a l u

t e rb u k a b a g i f ih a k l a i n yang sebelumnya t i d a k tu r U t s e r t a

dtilAtn porjanjian k a re n a yan# d i a t u r dal&ra p e r j a n j i a n t e r

s e b u t merupakan m asa lsh -m asa lah umum yang mengenai semua

anggo ta m asyaraka t i n t e r n a s i o n a l . ^ OST eebaga i law .'ma-

72

^Mochtar Kusurnaatmadja, o p . cit.. h. 11/+.




k ing t r e a t y i t u p u n b e r s i f a t u n i v e r s a l , yang t i d a k hanya

melnhirkan a t u r a n - a t u r a n a t a u kaedah-kaedah hukum bag i

para p ihak p e s e r t a p e r j a n j i a n t e r s e b u t , namun juga p ihak

yang bukan potior la p.’ida khui.uuriya, dan rnanyarakat

i n t e r n a s i o n a l pada umumnya, ^

Dari u r a i a n t e r s e b u t , d a p a t l a h d iam b i l s u a tu kesan

a t a u keeimpulan mengenai law making t r e a t y , yakn i penga-

tu rannya b e r s i f a t menyamaratakan dan t e r l a l u umum, Karena

s i f a t n y a yang menyamaratakan, maka s e r i n g k a l i k e t e n t u a n -

k e te n tu a n n y a d i t e r o b o s a t a u d ikeeam pingkan , walaupun ha-

nya t e r h a d a p k e t e n t u a n - k e t e n t u a n t e r t e n t u , s e s u a i dengan

ke fcm tingan bebernpa n e g a ra ; j a d i , dalam beberapa h a l po-

nerobosan t e r s e b u t l e b i h b e r s i f a t p o l i t i s , Karena s i f a t -

nya yang t e r l a l u umum, maka k e t e n t u a n - k e t e n t u a n yang t e r -

d a p a t dalam law making t r e a t i e s s e r i n g k a l i d ik u r a n g i pe-

laksanaannya a t a u memerlukan p a r a t u r a n pe lak san a dan pen-

j e l a s a n n y a ; j a d i , dalam k a i t a n n y a dengan masalah p ena f -

s i r a n n y a . Namun, pada dasa rnya penerobosan maupun pengu-

rangan t e r s e b u t menimbulkan s u a tu a k i b a t yang mengurangi

e f e k t i v i t a s b e r l a k u n y a .

Hal t e r s e b u t d i a t a s t e r j a d i pu la pada OST, Bebe

ra p a k e te n tu a n n y a raaaih memerlukan p e n je l a s a n / p e r a t u r a n

p e la k s a n a ; juga t e r j a d i penerobosan-penerobosan te r h a d a p -

nya* Hal i t u t e r j a d i ka ren a k e t e n t u a n - k e t e n t u a n OST b e r

s i f a t rteny&tt&rat&kan dan t e r l a l u umum, s s h in g g a untuk rno-

^ Syahmin A*K, II, or>. cit«. h. 18.




ngatasinya dibuat beberapa per jan jian antara lain :

1. The United Nations Agreement on the Rescue of Astro

nauts, the Return of Astronauts and the Return of Ob

jects Launched into Outer Space; berlaku mengikat pada

tanggal 3 December 1968; berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan pasal V, III dan XIII OST;9**

2* Convention on International Liability for Damage

Caused by the Launching of Objects into Outer Space;

berlaku mengikat sejak tanggal 29 Maret 1972; berdasar

pada ketentuan-ketentuan pasal VI, VII dan VIII O S T ; ^

3. The Convention on Registration of Objects Launched in

to Outer Space; berlaku mangiknt rsojak tanggal 15 Sep

tember 1976; berdasnr pasal VI, VII dan VIII OST dalam

kaitannya dengan nomor 2 di a t a s ; ^

Juga, raasih ada yang lain, misalnya : Agreement Governing

the Activities of States on the Moon and Other Celestial

Bodies; Treaty on ihe Prohibitions of the Use of Force in

Outer Space and from Space against the Earth; juga yang

scdang dibahas oleh Legal Sub-Committee on the Peaceful

U*;rs of Outer Space, sebuah Badan PBB, yakni : Principles

Governing the Use by States of Artificial Earth Satel -

lites for Direct Broadcasting, Legal implication of re -

mote sensing of the Earth by Satellites, Matters relating

OornflllM Mnrin Raijneni nnL o.u,.. h(

95I b i d . . h. 3 0 .

96I b l d . . h. 3 1 , 3 2 .

7k

29.




to the Definition and/or the Delimitation of Outer Space

97ani Outer Space Activities,

Betapapun, per jan jian-perjan jian sebagaimana ter-

sebut di atas merupakan ketentuan-ketentuan pelaksana OST

sekaligus penjelasnya, Dengan rinmikian , fungsi perjanji-

an-perjanjian tersebut adalah memperkuat ketentuan-keten

tuan OST* Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian-per -

janjian tersebut berdasar pada ketentuan-ketentuan OST ;

atau "OST menjadi das.-\r bagi peraturan-peraturan pelaksa-

nanya", Dengan adanya peraturan-peraturan pelaksana ter*

sebut, maka ketentuan-ketentuan di dalam OST menjadi le

bih terperinci dan merigalami pengkhususan ketentuan dalam

p.-. s a 1 *• pa s 3 In y a .

Apabila dibandingkan ketentuan-ketentuan OST de

ngan pengaturan-pengaturan hukum internasional yang lain,

maka jelas bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalam

OST menggarisbawahkan kepentingan somua umat mahusia se

bagai suatu kesatuan, dan memberi tekanan yang lebih te-

£-'S lagi pada pelaksanaan dan kepatuhan negara-negara*

Keadaan ini keraudian lebih diperkuat oleh sejumlah per -

kembangan dalam Hukum Huang Angkasa, mulai prinsip-prin -

sip sampai kepada peraturan-peraturan yang khusus serta

98terperinci,7

75

^Priyatna Abdurrasyid, OP.__elW. h. 63, 64.

98Ibld.■ h. 62.




BAB V

PENUTUP

1, KesimTnilafl

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam penulisan

ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Tujuan dibentuknya OST adalah untuk memenuhi kebutuhan

hukum (internasional), yang dapat mengatur dan mango-

tasi permasalahan-permnsnl.ihnn ynng timbul akibat ke-

berhasilan peluncuran-peluncuran satelit-satelit buat-

an ke angkasa luar.

b, OST merupakan hasil kreasi PBB dalam-rangka mewujudknn

terciptanya dan terpeliharanya perdamaian dan keamanan

internasional, khususnya di angkasa luar, termasuk di

Bulan dan benda-benda langit lainnya, Organisasi PBB,

dalam melakukan’* gerak langkahnya berpegang pada Piagam

PBB, yang pada po’koknya bertujuan memelihara perdamai

an dan keamanan internasional, Ada dua organ utama PBB

selain empat organ utama yang lain, yakni DK dan MU;

keduanya memiliki peran yang araat penting,dalam mewu-

judkan tujuan PBB, yakni :

- MU dalam perannya menyelidiki perkembangan kemajuan

hukum internasional dan kodifikasinya; sedangkan

- DK dalam fungsinya sebagai organ yang melakGnnakan

tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan

internasional,

76




OST sebagai suatu treaty yang diadakan oleh subyek hu

kum internasional negara, dengan mengingat berlakunya

pasal if Vienna Convention 1969 > dapat tunduk pada ke

tentuan-ketentuan Vienna Convention 1969, karena Vien

na Convention 1969 meletakkan prinsip-prinsip berlaku-

nya suatu treaty yang diadakan oleh subyek hukum in-

ternnsional negara, yakni prinsip kesepakatan, Pacta

sunt servanda dan itikad baik, yanp; juga diatur di de-

lam Piagam PBB,

OST merupakan law njaking treaty, yakni perjanjian yang

tidaK hanya melahirkan aturan-aturan atau kaedah-kae-

dah bagi para pihak peserta perjanjian, melainkan juga

bagi para pihak ketiga yang bukan peserta pada khusus-

nya, dan masyarakat internasional pada umumnya. Karena

sebagai lav; making treaty, yang mengatur mengenai ma-

salah-masalah umum semua anggota magyarakat internaei-

onal, maka berlakunya OST adalah bersifat universal,

OST tidak dapat dilaksanakan secara efektif; salah ea-

tu penyebabnya adalah pengaturannya yang menyarr'.arata-

kan dan terlalu umum, Bila ditinjau dari sudut perkem-

bangan yang positif, maka akibatnya dapat meraperkaya

pengaturan di angkasa luar, termasuk Bulan dan benda-

benda langit lainnya, yakni dengan mengadakan peratur-

an-peraturan pelaksana yang memperkuat OST, Tetapi se-

baliknya, bila akibat tersebut ditinjau dari sudut ne~

gatif, maka sifat OST yang ttienyamaratakan dan terlalu

umum itu akan menirabulkan berbagai pejierobosan / peno-




lakan, yang pada hakekatnya mengurangi daya berlaku

nya.

f. Betapapun, efektivitas OST dan juga poraturan-peratur-

an hukum internasional yang lain, dapat ditunjang de

ngan moralitas (internasional), yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip kesepakatan, Pacta sunt servanda dan

itikad baik, yang Juga tercantum di dalam Piagam PBB

maupun di dalam Vienna Convention 1969.

2* >3arfin-saran

Setelah mengetahui faktor-faktor atau dasar-dasar

penerimaan berlakunya OST, baik berdasarkan ketentuan-ke-

tentuan Piagam PBB, Vienna Convention 1969 serta OST sen-

diri, maka dnpatlah diajukan saran-saran sebagai berikut:

a, Untuk rnencegah terjadinya keadann-kondnan yang dapat

mengancam atau mambahayakan perdamaian dan keamanan

internasional, ipaka negara-negara dalam konteks perga-

ulan internasional seharusnya lebih menaati keberadaan

Piagam PBB, Sedangkan dalam melakukan kegiatan-kegiat

an angkasa luar, termasuk Bulan dan benda-benda langit

lainnya, maka selain menghormati dan monaati keberada

an Piagam PBB, Juga menghormati dan melaksanakan selu-

ruh ketentuan-ketentuan OST aorta prinsip-prinsip yang

mendasarinya, yakni kesepakatan, Pacta sunt servanda

dan 1 tilted baik, domt efuktivUflo burlskunyu aorta un-

tuk mewujudkan tercipta dan terpeliharanya perdamaian

dan keamanan internasional, khusuanya di angkaaa luar,

78




te rmasuk Bulan dan benda-benda l a n g i t l a i n n y a .

b. Dalam k a i t a n dengan h u ru f a d i a t a s , maka Piagam PBB

t e l a h mewajibkan a t a u menentukan bahwa s e t i a p - / s e l u r u h

nega ra dalam mengadakan hubungan i n t e r n a s i o n a l n y a ag a r

mcnahan d i r i ( r e f r a i n ) d a r i s e g a l a t in d ak an yang d apa t

mengganggu a t a u mengancam maupun membahayakan t e r p e l i -

haranya perdam aian , a t a s d a s a r i t i k a d b a ik , yakn i j a -

ngan sampai menimbulkan perang . Atau b i l a dalam s u a tu

p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , maka i t i k a d b a ik yang melan-

d a s i p e r j a n j i a n t e r s e b u t a d a la h a g a r t i a p negara t i d a k

TKilakukan t i n d a k a n - t i n d a k a n yang d a p a t mengganggu ob-

yek dan tu ju a n p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l , dalam h a l i n i

tGrmasuk pu la OST.

79




DAFTAR BACAAN

Apoldonrn, L.J, van, Pomrnntar Ilmu Hukum. cot. XXIII, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita. Jakarta. 1986.

Brownlie, Ian, Basic Documents In International Law, cet. Ill, Clarendon, Oxford, 1983.

Fenwick, Charles G,, Foreign Pol i c e And International Law. Ocoana, New York, 19687

Fil.ipovitch, Elements of Modern International Law, vol.I, cet. I, S.K. Seno, Jakarta, 1958.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. cet, VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum International. Buku I - Bagian Umum, cet. IV, Binacipta, Bandung, 1982.

^asution, Dahlan, Peran/r atau Damai Dalam iVawasan Politik International. Remadja Karya, Bandung, 1984.

Oppenheim - Lauterpacht, International Law A Treatise, vol. I, cet, VIII, English Language^ Book Society and Languan, London, 1970.

Priyatna Abdurrasyld, Pengantar Hukum Ruan/r An/tkasa Dan Srace Treaty 1967. Binacipta, Bandung, 1977.

fteijnen, Gijsbertha Cornelia Maria, Le/ral Aspects ofOuter St?ace. Drukkerij "Slinkwijk - bv,, Utrecht, 1976.

.jnetrorur.idjojo, Ali, Penpantnr Hukum Internasional. Bhra- tara, Jakarta, 1971.

Starke, J.G., Introduction To International Law, cet, IX, Buttcrworths, London, 1984,

Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional. cet. I,UI - Press, Jakarta, 1987.

Synhmin A,K,f Hukum Dlplomatik Suatu Ponttantnr. Armico, Bandung, 1984.

........ Hukum Per.1aE.ilan. InternasionaljMenurut Konvensi., Wina 1969). Armico. Bandung. 1985.

1. Buku

8 0




United Nations, Basic Facts About The United Nations.Hew York, 1977.

2. Majalah

Alsagoff, Harun, "Perserikatan Bangsa-Bangsa : Keberha - silan Dan Masalah Yang Dihadapi", Yurldika. No* 6 Th. TI, Oktober - Nopember, 1987.

Sucipto, "Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Udara Dan Ruang Angkasa Dalam Menunjang Pembangunan Nasional", Manifest. N o , '8, vol. Ill, 1988.

3. Surat Kabar

Catatan Iptek., "Semarak Lagi, Penerbangan Ruang Angka - sa", Kompas. 30 Desember 1988,

if. Karya yang tidak diterbitkan

Hermawan P. Notodipoero, "Hukum Internasional Tontang Pe- ngakuan", Diktat perkuliahan Fakultas Kukum Universi- tas Surabaya, 1984.

81


