BATAS MINIMAL USIA CAKAP HUKUM DALAM UNDANG – UNDANG

NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU

DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

IBNU ABBAS

NIM : 107043203264

KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1433 H / 2011 M

BATAS MINIMAL USIA CAKAP HUKUM DALAM UNDANG - UNDANG

NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

IBNU ABBAS

NIM : 107043203264

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A

NIP : 197608072003121001

KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1433 H / 2011 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1.) Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.) Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.) Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 03 Desember 2011

Ibnu Abbas

I

KATA PENGANTAR

الرحیم الرحمن اهللا بسم

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang

Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah memberikan Rahmat, Kasih Sayang-Nya.

Dialah sumber tempat bersandar, dialah sumber kenikmatan hidup yang tanpa batas

karena Rahman dan Rahimnya tetap menghiasi asma-Nya. Sehingga penulis

diberikan kekuatan fisik dan psikis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sayyidina Nabiyyina

Muhammad SAW Serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia

mengikuti jejaknya hingga akhir zaman.

Merupakan suatu kebahagiaan yang tak terkira bagi penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penulisan ini banyak kendala dan

hambatan yang dihadapi. Penulis menyadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi

berbagai persoalan yang menggangu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, tanpa

adanya bantuan dan dorongan motivasi yang bersifat materiil maupun sprituil baik

langsung maupun tidak langsung.

Selama masa perkuliahan ini hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini,

banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis haturkan ucapan terima kasih yang

sedalam-dalamnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

II

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., selaku

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag., selaku Ketua Prodi

Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.

3. Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si., selaku Sekretaris Prodi

Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A., selaku Dosen Pembimbing

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi

penulisan skripsi ini guna mendapatkan skripsi yang lebih baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali

penulis dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan dari awal hingga

akhir masa studi ini.

6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang telah membantu penulis

mendapatkan referensi dan memberikan fasilitas bagi penulis dalam

mengadakan studi perpustakaan.

7. Kedua Orang Tua Penulis yang tercinta, Ayahanda Mashur dan Ibunda

Atiyah yang rela memberikan segala pengorbanannya baik harta dan jiwa

demi membesarkan penulis agar dapat hidup tumbuh bahagia.

III

8. Keluarga Besar pamanku yang tiada henti memberikan motivasi dan

dorongan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

9. Saudara dan saudari ku tercinta yang telah banyak membantu memberikan

bantuan moril dan sprituil pada penulis dalam penulisan ini.

10. Teman-teman satu angkatan 2007 Konsentrasi Perbandingan Hukum (PH)

yang telah banyak membantu dalam bertukar pikiran (sharing), berkat

inspirasi dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini.

11. Sahabat-sahabatku kelompok SHEGA Team yang telah memberikan

motivasi dan semangatnya pada penulis.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah turut

membantu demi kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga segala

kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta mendapatkan

Ridha-Nya. Amin.

Jakarta, 03 Desember 2011

Muharram 1433 H

Ibnu Abbas

IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... I

DAFTAR ISI ........................................................................................................ IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah ....................................... 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ................................................ 7

D. Metode Penelitian .................................................................... 8

E. Review Studi Terdahulu ........................................................... 10

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 12

BAB II KAJIAN TEORETIS TENTANG MENDIDIK ANAK

A. Pengertian Hadhanah................................................................ 14

B. Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang tua Dalam Mendidik .... 19

C. Tantangan Orang tua Dalam Mendidik Anak………………….27

BAB III TINJAUAN UMUM ATAS KENAKALAN ANAK

A. Pengertian Anak ...................................................................... 34

B. Kecenderungan Kenakalan Anak .............................................. 38

C. Faktor-faktor Anak Melakukan Kenakalan ............................... 41

V

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL

USIA CAKAP HUKUM ANAK DALAM UU No. 3 TAHUN 1997

A. Ketentuan Batas Minimal Cakap Hukum Anak Dalam

UU no. 3 tahun 1997 dan Peraturan lainnya .................................. 47

B. Batas Minimal Cakap Hukum Anak Menurut Hukum Islam ..... 61

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap UU no. 3 tahun 1997 ........... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 75

B. Saran ........................................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa sebuah masa depan bangsa sangat

ditentukan oleh generasi penerusnya yakni peran dan perilaku pemudanya. Selain itu

mereka sangat memiliki andil yang besar untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Anak

dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak

merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak dalam generasi muda juga ada

yang disebut remaja dan dewasa.

Menurut Zakiah Darajat generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur

0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa umur 21-25 tahun.

Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap yakni masa bayi umur 0-2 tahun, masa

kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun, dan masa kanak-kanak terakhir umur 5-12

tahun.1

Pembicaraan sampai usia berapa seseorang tergolong anak banyak undang-

undang yang berlaku di Indonesia tidak seragam batasannya. Dalam undang-undang

no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak sampai batas usia

sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dan kemudian dalam

undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan membatasi usia anak dibawah

kekuasaan orang tua sebelum mencapai 18 tahun dan dalam konvensi PBB tentang

1Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2007. cet III)h.1

2

hak-hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah tanggal 26 januari 1990 batasan

umur anak adalah dibawah umur 18 tahun.2

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

Negara. Hal ini berarti kita tidak boleh memandang anak hanya sekedar sebagai

obyek atas nama apapun termasuk hukum kemudian diperlakukan tidak baik dan

sewenang-wenang saja, hukum dalam kaitannya dengan kasus pidana anak

hendaklah tetap menyatu dengan hati nurani yang jernih.3

Pembedaan ancaman pidana anak ditentukan oleh KUHP yang penjatuhan

pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa

sebagai contoh delik pencurian diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun maka

seorang anak dikenakan selama 2 tahun 6 bulan, sedangkan penjatuhan pidana mati

dan seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.4

Mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang sampai pada

lembaga pengadilan tetap divonis bersalah dan dihukum penjara walaupun

perbuatannya hanya sebatas kejahatan ringan. Orang menjadi tidak lebih baik tetapi

justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara terutama apabila pidana

penjara ini dikenakan kepada anak-anak. Sehubungan dengan hal ini sering pula

diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik

2Ibid h.5 3B. Simanjuntak,Latar Belakang Kenakalan Anak,. (Jakarta: Akasara Baru, 1984.) h.50 4 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006. cet I) h.3

3

kejahatan.5 Di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai orang

dewasa kecil sehingga proses perkaranya di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama

dengan perkara orang dewasa. Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, begitu

petugas memeriksa terdakwa yang masih anak-anak diperlakukan sama dengan

orang dewasa bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak dipukul, ditakuti atau

bahkan dengan kekerasan. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu sidang di

pengadilan, untuk perkara pidana anak sidang dilakukan secara tertutup.6

Terkait dengan penerapan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak maka patut menjadi perhatian semua, bahwa anak-anak yang

dihukum penjara di Indonesia semakin besar jumlahnya. Menurut catatan UNICEF,

jumlahnya telah mencapai lebih dari 4000 orang anak per tahun. Padahal sebagian

besar mereka adalah hanya melakukan kejahatan ringan.7 Banyak anak-anak yang

dipenjara dengan masa kurang dari 1 tahun. Mereka kemudian menjalani pidananya

di dalam Rumah Tahanan Negara / lapas bahkan terdapat 529 orang anak yang

berada dilapas berusia dibawah 12 tahun.8

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on

the Rights of the Child) pasal 37 huruf b Resolusi No. 109 maupun peraturan

minimum standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak resolusi No. 40/33

5 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010. cet

I)h.124-125 6Lihat Pasal 153 ayat 3 KUHAP 7www.Politik.Kompasiana.com/2010/04/29/Perlindungan Anak diIndonesia dan Solusinya

/html diakses pada tanggal 21 juni 2011 8www.KPAI.go.id/artikel/190/alternatifPemidanaan Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik

Dengan Hukum./ html diakses pada tanggal 21 juni 2011

4

tanggal 29 november 1985 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Dinyatakan: “penangkapan, penahanan, dan

pemenjaraan haruslah menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak

yang berkonflik dengan hukum dan untuk jangka waktu yang terpendek atau untuk

waktu yang sesingkat-singkatnya”. Perlindungan terhadap anak secara yuridis

merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami

perlakuan yang diskriminatif / perlakuan salah (Child Abused) baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan

perkembangan anak secara wajar baik fisik maupun mental dan sosial.

Selanjutnya tindakan jahat anak dimasa sahabat rasulullah saw diketahui pada

sebuah kasus. Abdurarazaq telah meriwayatkan dari Muhammad bin Hayyun ia

berkata bahwa: Ibnu Shaibah telah menuduh seorang wanita bahwa rambutnya

(wanita) berbeda dengan rambut orang tuanya yang tertuduh, kemudian perkaranya

diajukan pada Umar bin Khattab r.a. Beliau (Umar) memerintahkan kata-katanya

lihatlah disekitar kemaluannya, ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut

kemaluannya. Umar berkata kepada anak itu (ibnu Abi Shaibah) kalau saja terbukti

telah tumbuh rambut kemaluanmu pastilah aku akan menjilidmu.9

Kasus diatas belum begitu terang apakah dalam hukum

Islam membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain atau diberikan ta’zir

kepada anak itu apa bentuk ta’zir yang cocok serta umur berapa diterapkan ta’zir itu.

Disisi lain mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup

9Ruway’i al-Ruhaily, Fiqh Umar I, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1983.) h.173

5

sederhana bahkan dipahami anak-anak diberikan pembebasan dalam pertanggung

jawaban hukum sebagaimana yang terdapat pada hadis Rasulullah saw :

رفع القلم عن ثالثة : عن النا ئم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل (رواه ابوا دود)

Artinya : “Bebas dari hukuman tiga orang yaitu : orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar / berakal”(H.R Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila anak kecil yang belum baligh

melakukan jarimah, maka tidak dikenakan hukuman. Ketentuan mengenai orang

tidur, anak-anak dan orang gila menurut Haliman mengatakan bahwa mereka itu

adalah orang-orang yang tidak berakal dan mereka itu bukanlah mukallaf.10

Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan tentang anak-anak yang belum

dewasa, bahwa apabila anak menjelang dewasa saat berusia 7 sampai 15 tahun lalu ia

melakukan pidana dengan niat merugikan orang lain maka ia tidak dikenakan

pertanggungjawaban pidana, hanya saja dikenakan hukuman pengajaran. Sedangkan

apabila ia telah dewasa (baligh) yakni antara 15 tahun, baru ia dikenakan

pertanggungjawaban pidana.11

Salah satu persoalan mendesak untuk memperoleh perhatian yang serius

adalah penanganan pemidanaan anak yang dalam proses peradilan cenderung

terjadi pelanggaran hak azasi manusia, bahkan bukti menunjukkan praktek kekerasan

dan penyiksaan terhadap anak yang masuk pengadilan. Padahal seorang anak

10Haliman, Pidana Syari’at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971.) h.171-215 11Abdul Qadir Audah, al-Tasyri al -Jinai al- Islami Muqaranah (Beirut: Mussasah al-Risalah,

1992.) h.602

6

belum pantas menjalani proses pengadilan, bahkan penjara bukanlah merupakan

solusi terakhir bagi anak karena akan menghilangkan hak-hak anak seperti hak

memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak berkomunikasi dengan orang tua, dan

stigma yang melekat pada anak setelah proses pengadilan.

Kasus pidana yang dilakukan seorang anak banyak kalangan menilai tidak

mengindahkan tata cara penanganan terbaik dan demi kepentingan terbaik bagi anak

oleh karena itu pemberian hukuman bukan berarti balas dendam dan jalan terakhir

apabila seorang anak terlibat kasus kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian

penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Batas Minimal Usia

Cakap Hukum Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam“

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Meskipun Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah

berlaku sejak lama, bukan berarti menjadi celah bagi aparat penegak hukum dapat

memperlakukan anak secara tidak baik dan dapat dengan mudah melakukan

penyimpangan terhadap isi aturan yang telah dibuat khususnya dalam menanganii

perkara anak. Agar lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang dibahas

yaitu tentang peninjauan dari perspektif hukum Islam terkait permasalahan anak usia

8-18 tahun yang dapat dipidana dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997.

7

Perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1). Berapa batas minimal usia seseorang anak dapat bertindak cakap hukum baik

dari hukum Islam dan hukum Positif?

2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan batasan usia cakap

hukum dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan mengembangkan

dan menguji kebenaran atas suatu obyek penelitian. Mengembangkan berarti

mengkaji lebih dalam apa yang akan atau sudah ada sedangkan menguji kebenaran

dilakukan jika terdapat kerugian terhadap apa yang akan terjadi yang sudah ada

sebelumnya.

Adapun tujuan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1). Untuk mengetahui batas minimal seorang anak yang dapat dikenakannya

sanksi pemidanaan.

2). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap ketentuan batasan usia

cakap hukum anak dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997.

Manfaat dalam penelitian ini

8

●Manfaat Praktis : Sebagai sumbangsih kepada pemerintah dalam menentukan

sebuah kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengadilan anak serta bahan

informasi sekaligus sebagai kontribusi pemikiran tentang usia cakap hukum dalam

perspektif Islam. Sekaligus memberikan jalan keluar mengenai penyelesaian

kasus pidana anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

●Manfaat Akademis : Sebagai kesempatan pada penulis untuk menerapkan teori

maupun prinsip hukum baik dari hukum Islam maupun hukum Positif yang telah

dipelajari dalam perkuliahan.

Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan

hukum pidana guna bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat.

Selanjutnya guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Metode Penelitian

Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap kajian yang dibahas maka

metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian data yang digunakan penulis disini adalah dengan

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, selanjutnya digunakan

pembahasan deskriptif analisis. Kemudian penelitian ini akan

mengkombinasikan pendekatan normatif dengan studi perpustakaan (library

9

research). Pendekatan normatif yakni kajian kepustakaan yang bertujuan

mengeksplorasi dan memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan tema

penulis yang dilakukan agar mendapatkan data seluas mungkin dengan

mengacu kepada teori yang sudah dijelaskan pada kajian teoretis.

2. Sumber data

a. Data primer

Perundang-undangan yakni peraturan hukum yang berkaitan dengan topik

yang dibahas dalam penulisan ini yakni Undang-undang No. 3 tahun 1997

tentang pengadilan anak, KUHP dan KUHAP, dalil-dalil yang terdapat

dalam al-Qur’an dan al Hadis.

b. Data sekunder

Data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini mengacu

pada beberapa literature berupa buku-buku hukum yang ada kaitannya

dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dan

pengunaan internet.

3. Teknik pengumpulan data

adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni :

a. Studi pustaka

Dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan

dengan judul skripsi ini baik berupa peraturan perundang-undangan

maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

10

b. Penggunaan bahan dokumen

Dengan menelaah dan memahami objek kajian yang berhubungan dengan

judul skripsi ini.Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui

observasi langsung ke objek penelitian.

4. Teknik analisis data

Data skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yakni pendekatan isi content

analisis yang menekankan pengambilan dari kesimpulan analisa yang bersifat

deskriptif dan deduktif seluruh data yang diperoleh akan diklasifikasikan dari

bentuk yang bersifat umum kemudian dikaji dan iteliti selanjutnya ditarik

kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan

mengenai data tersebut.

5. Teknik penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.12

E. Review Studi Terdahulu

“Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam

Madzhab”13 Skripsi ini membahas mengenai batas usia melakukan perkawinan

menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam KHI

12Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulllah Jakarta, 2007

13 Haris Santoso, Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Mazhab. Skripsi S1 Program Studi Ahwal al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

11

yang menetapkan bahwa usia laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun akan

tetapi di dalam fiqih tidak disebutkan dalam bentuk angka karena agama islam tidak

membatasi usia tertentu dalam melakukan perkawinan oleh karena itu ditinjau

kembali pada dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari hukum islam dan hukum

positif.

“ Batas Usia Dewasa untuk Menikah Menurut Undang-undang no. 1 tahun

1974 Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”.14 Skripsi ini membahas mengenai tentang

batasan usia dewasa yang dibolehkan untuk menikah menurut Undang-undang No. 1

tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam dan apa pandangan tentang aturan tersebut

yang juga merupakan menjadi pembahasan dari MUI se-Indonesia.

“Penetapan Batas Minimal Usia Nikah serta Relevansinya Dengan Pembentukan

Keluarga Sakinah (Studi Kasus Warga Kelurahan Cipete Selatan Jakarta Selatan)”.15

Skripsi ini membahas tentang bahwa kematangan fisik atau organ refroduksi

seseorang wanita pada usia 21 tahun keatas yang tidak sesuai dengan usia yang telah

ditetapkan oleh undang-undang serta pernikahan usia muda yang dapat memicu

keretakan rumag tangga dan berakhir pada perceraian dan bagaimana mempersiapkan

diri untuk menikah agar tidak berakhir pada perceraian.

14Muhammad Syarief Hidayatullah. Batas Usia Dewasa Untuk Menikah Menurut Undang-

undang no. 1 tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi S1 Program Studi Perbandingan madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

15Hidayatunnisa. Penetapan Batas Minimum Usia Nikah serta Relevansinya Dengan Pemben -tukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Warga Kelurahan Cipete Selatan Jakarta Selatan). Skripsi S1 Program Studi Ahwal al Syakhshiyah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta, 2010

12

Dari berbagai karya tulis diatas seringkali batas usia menjadi fokus masalah

yang menarik untuk dikaji lebih jauh, karena dalam islam bahwa ukuran usia hanya

berdasarkan sifat alamiah. Oleh karena itu penafsiran akan usia seseorang yang dapat

disebut dewasa berbeda-beda pendapat. Sebagai contoh angka usia untuk melakukan

pernikahan hanya berdasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974, laki-laki

berusia 19 tahun dan wanita saat berusia 16 tahun. Hanya saja usia yang ditentukan

dalam pernikahan terkait pada bidang hukum perdata semata. Oleh karena itu penulis

melihat sisi lain yang menarik untuk dibahas dalam hal hukum pidana bagaimana

batasan minimal usia cakap hukum bila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan penyusunan skripsi ini serta agar lebih terarah

maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang

Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan,

Metode Penelitian, Review Studi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II adalah Kajian Teoretis Tentang Mendidik Anak yang akan

menjelaskan tentang Pengertian Hadhanah, Hak anak dan Tanggung Jawab Orang

Tua Dalam Mendidik, Tantangan Orang Tua dalam Mendidik Anak.

Pada Bab III adalah Tinjauan Umum Atas Kenakalan Anak yangakan

menjelaskan tentang Pengertian Anak Nakal, Kecenderungan Kenakalan Anak,

Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak.

13

Pada Bab IV merupakan Perspektif Hukum Islam Terhadap Batas Minimal

Usia Cakap Hukum Anak Dalam UU No.3 Tahun 1997 yang akan menganalisis

tentang Ketentuan Batasan Minimal Usia Cakap Hukum Anak dalam UU No. 3 tahun

1997 dan Peraturan lainnya, Batasan Minimal Usia Cakap Hukum Anak dalam

Hukum Islam, Perspektif Hukum Islam terhadap Ketentuan UU No. 3 tahun 1997.

Pada Bab V adalah bagian Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

14

BAB II

KAJIAN TEORETIS TENTANG MENDIDIK ANAK

A. Pengertian Hadanah

Kata Hadanah berasal dari kata حضنة yang berarti menempatkan sesuatu

diantara ketiak dan pusar1. Seekor burung betina yang mengerami telurnya diantara

sayap dan badannya disebut juga 2حضنة. Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan

sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Dalam literatur lain secara etimologi

berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan

sesuatu dalam pangkuan3. Biasanya sang ibu sering meletakkan anaknya pada

pangkuannya maka dari itu istilah hadhanah digambarkan seperti itu.

Para ulama fiqih mendefinisikan hadanah ialah melakukan pemeliharaan

anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar

tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya

dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya

agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.4 Dalam

literatur fiqh lain hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminology diantaranya :

1Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004. cet IV) h. 391 2Ibid, h.395 3DEPAG RI Ilmu Fiqh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek

Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta 1984-1985 h. 206 4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003) h. 175-176

15

a. Menurut Muhammad Ibnu Ismail al-shan’ani “Memelihara orang yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan”.

b. Menurut Sayyid Sabiq5

“ Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau orang yang kurang berakal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk belum mampu dengan bebas mengurus dirinya sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal supaya menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab.”

c. Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi

“Menjaga anak yang belum mumayyiz dan belum mampu mengurus kebutuhannya sendiri, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakannya”.

Memelihara anak dalam Islam dikenal dengan istilah hadanah. Hadanah

berarti mendidik dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri

untuk mengurus dirinya, agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan

bertanggung jawab. Anak yang sah pernikahannya, berarti beban dan tanggung jawab

dipikul oleh kedua orang tuanya. Hadanah dapat diartikan dengan mendidik dan

memelihara. Mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan

mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur dirinya sendiri.6

5Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Daar al Fikri, 1983.) jilid 8 h. 228 6Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga h.391

16

Dasar hukum Hadanah sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At Tahrim : 6)

Ayat di atas paling tidak mengandung dua pengertian. Pertama, mencintai

harta dan anak merupakan fitrah manusia, karena keduanya adalah perhiasan dunia

yang dianugerahkan Sang Pencipta. Kedua, hanya harta dan anak yang shaleh yang

dapat dipetik manfaatnya. Anak harus dididik menjadi anak yang shaleh (dalam

pengertian anfa’uhum linnas) yang bermanfaat bagi sesamanya.7 Yang dimaksud

memelihara keluarga pada ayat diatas adalah yakni mengasuh dan mendidik mereka.

Sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi Negara. Disamping itu Allah

SWT memerintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka dan berusaha

agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-

larangan-Nya termasuk anak.

Pelaksanaan hadanah hukumnya adalah wajib. Apabila anak yang masih

dibawah umur dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan mendapatkan bahaya jika

tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga anak harus dijaga agar tidak

7www.zaldym.wordpress.com/2010/07/17/ peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam-mengembang

kan-kecerdasan-emosional-anak/ diakses tanggal 20 Agustus 2011

17

sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan

dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Menurut Sayyid Sabiq hukum

melaksanakan hadanah terhadap anak adalah wajib sebab apabila mengabaikannya

berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.8

Kewajiban orang tua merupakan hak bagi anak. Menurut Abdurrazak anak

memiliki hak-hak sebagai berikut

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.

2. Hak anak dalam kesucian keturunan.

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.

4. Hak anak dalam menerima susuan.

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemelihraan.

6. Hak anak dalam pemilikan harta benda/ warisan bagi keberlangsungan hidup.

7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari pembagian-pembagian hak-hak anak diatas poin yang sangat

diprioritaskan yakni pembagian tentang hak anak dalam mendapatkan asuhan,

perawatan dan pemeliharaan dan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran,

sebab ini dapat memiliki akibat-akibat yang penting dalam hukum.

Seseorang yang memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, santun dan memiliki

waktu yang cukup dalam kebersamaan dengannya yaitu seorang ibu maka dari itu

8Sayyid Sabiq,Fiqh Sunnahh. 237

18

Islam menetapkan bahwa wanitalah secara kodrati orang yang tepat dalam

melaksanakan hadanah. Wanita sebagai ibu dari anak-anaknya sebab memiliki sifat-

sifat khusus seperti : sifat halus, lemah lembut, pemurah, penyantun, penyayang.

Seorang ibu lebih baik dalam melaksanakan hadanah, karena kekhususan sifat

yang dimilikinya. Selama anak belum mampu memilih untuk ikut ayah atau ibu bila

terjadi perceraian. Menurut mazhab Hanafi dalam masa hadanah (asuhan) ini

berlangsung selama 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan ketika kelak

mereka mencapai usia akil baligh.

Dengan demikian seorang ibu paling memungkinkan memberikan pendidikan,

perawatan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang terhadap anak-anaknya yang

semua itu dilakukan dengan ikhlas, sabar dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu

seorang ibu harus memberikan peranan yang baik dalam membentuk perilaku dan

perbuatan seorang anak hingga memasuki tahapan baligh mereka sudah dapat

memahami dan mengerti mana perbuatan baik dan perbuatan jahat. Maka dengan

begitu anak yang dididik sejak kecil dengan pemahaman dan rasa kasih sayang

seorang ibu akan tertanam kuat nilai-nilai moral dan perbuatan yang baik.

19

B. Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik

Keberhasilan dalam suatu keluarga dalam mengantarkan anak-anaknya dalam

menggapai cita-citanya sebenarnya tidaklah mudah, banyak kendala dan hambatan

yang dihadapi oleh orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab. Bapak adalah

bertugas dan berkewajiban mencari nafkah untuk membiayai hidup anak dan isterinya

sedangkan ibu adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengasuh,

mendidik, dan membimbing anaknya agar tidak terjerumus pada perbuatan jahat

disamping bapaknya. Islam pun telah menggariskan tugas masing-masing antara ibu

dan bapak.

Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF menegaskan

bahwa perawatan ini dalam istilah fiqh disebut dengan Hadanah yaitu menjaga,

merawat dan memelihara anak yang belum mampu memelihara kepentingannya

sendiri sebagi upaya dalam rangka membina kesejahteraan dan kemaslahatan anak.9

Hak-hak anak dalam tanggung jawab ibu adalah hak perawatan dan pendidikan.

Perawatan adalah salah satu aspek dasar dari pemeliharaan kelangsungan hidup

seorang anak.

Perawatan kesehatan mental yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya

berarti pula penanaman pendidikan kesehatan dan mental anak secara tidak langsung,

maka segala usaha ibu dalam memelihara badan dan merawat jiwa anak dari segala

9DEPAG MU dan UNICEF,Pemeliharaan Kelangsungan Hidup Anak, (Jakarta: Rhineka

Cipta, 1999.) h. 23

20

macam gangguan baik lahir maupun bathin akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam

menuju pertumbuhan dan perkembangan pisik dan psikisnya dikemudian hari.

Keberhasilan pendidikan seorang anak didalam suatu rumah tangga adalah

tanggung jawab bersama. Namun seorang ibu paling berperan penting dalam

mendidik anak-anaknya di rumah, sebab ia memiliki banyak waktu luang untuk

belajar bersama dan memberikan pemahaman nilai-nilai moral yang baik sehingga

menjauhkan perilaku seorang anak dari perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri,

sombong dan berlaku kasar terhadap adiknya. Maka seorang ibu memiliki kewajiban

memenuhi hak pendidikan atas anaknya.

Dengan pendidikan, anak akan dapat mengembangkan potensi-potensi dan

bakat yang ada pada dirinya. Sehingga ia akan menjadi generasi-generasi yang kuat,

kuat dari faktor psikologis maupun fisiologis. Seorang anak merupakan generasi

penerus dari generasi sebelumnya. Setiap generasi ke generasi akan memiliki

pengaruh yang ditimbulkan dari generasi sebelumnya, generasi yang lemah akan

mewariskan kelemahan kepada generasi berikutnya begitu juga dengan generasi yang

kuat akan mewariskan kekuatan kepada generasi sesudahnya. Dengan memenuhi hak

anak atas pendidikan diharapkan akan menjadi generasi yang kuat yang dapat

mewariskan kekuatan pada generasi berikutnya.

Sebagaimana dalam firman-Nya

21

Artinya :dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(QS. An Nisa : 9)

Abdul Nashih Ulwan menguraikan tentang tanggung jawab para pendidik

terhadap anak didik itu terbagi manjadi 5 bagian yakni :

1. Tanggung jawab pendidikan iman.

2. Tanggung jawab pendidikan akhlak.

3. Tanggung jawab pendidikan pisik.

4. Tanggung jawab pendidikan intelektual.

5. Tanggung jawab pendidikan psikis.10

Disamping itu sejak dini anak harus diajarkan dan dididik harus berbuat pada :

a) Mengajarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga ia sudah

terbiasa berbuat dan selalu mengingat penciptanya.

b) Mengenalkan hukum halal dan haram dalam melakukan perbuatanya.

c) Menyuruh anak untuk beribadah diusia 7 tahun dan memukulnya diusia 10

tahun.

d) Mendidik anak untuk mencintai Rasul dan ahlul baitnya.

10Abu Bakar al Asyri,Tugas Wanita Dalam Islam, (Jakarta: Medan Dakwah, 1984.) h. 149

22

Penanaman keimanan pada Allah SWT merupakan pendidikan yang paling

prinsip sebab akan mewarnai seluruh corak kehidupan anak bahkan pendidikan ini

merupakan pondasi dari keseluruhan bidang pendidikan lainnya yang dilaksanakan

pada anak. Setelah pendidikan iman yang kedua adalah pendidikan akhlak yang

paling meresap dalam jiwa anak adalah keteladanan dan tingkah laku yang baik dari

figur seorang ibu. Sebab tanpa keteladanan yang baik akan sulit membiasakan prilaku

baik seorang anak. Banyak contoh perbuatan baik / akhlak mahmudah yang dapat

diajarkan kepada anak, namun yang perlu mendapat perhatian besar dari seorang ibu

pada khususnya diantaranya :

a. Membiasakan berbuat baik kepada bapak dan ibu dengan sikap

menghormati, mendoakan, mematuhi perintahnya.

b. Tidak mudah marah, sabar dan tidak sombong.

c. Membiasakan berlaku adil dalam setiap perbuatan jujur taqwa dan

tanggung jawab.

d. Menanamkan sifat saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Kewajiban berbuat baik kepada orang tua adalah akhlak yang mulia serta

merupakan ajaran syariat Islam yang harus dipatuhi dan diajarkan, akan tetapi

kebanyakan umat pada umumnya lupa dan kadang-kadang melalaikan kewajiban ini.

Melatih sifat penyabar dan tidak mudah marah adalah suatu perbuatan yang sangat

dianjurkan dalam Islam. Penanaman sifat jujur, takwa dan tanggung jawab dimana

dapat melahirkan mental yang teguh dan rasa tanggung jawab terhadap diri si anak.

23

Tanggung jawab pisik meliputi; pertama memilihkan makanan, memenuhi

kebutuhan hidup si anak, sebab makanan halal berarti yang diperbolehkan dalam

Islam baik dari cara mendapatkannya maupun jenis makanannya itu sendiri. Kedua

menghindari penyakit dengan cara selalu membiasakan diri hidup bersih baik dalam

pakaian, perabotan lingkungan dan fasilitas yang dimilikinya. Ketiga

mengembangkan bakat minat dan keterampilan yang dimiliki anak. Sejak kecil orang

tua dapat memperhatikan dan mengetahui bakat yang diminati dan dimiliki seorang

anak, kemudian mengikutsertakan dalam organisasi keterampilan, guna melatih bakat

dan kemampuannya.

Tanggung jawab intelektual / pendidikan akal bahwa upaya didalam

menumbuh kembangkan akal itu dapat dilakukan dengan memberikan pengertian dan

kenyataan baru kepada anak karena bertambahnya pengetahuan maka akalnya akan

tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu memberikan latihan yang baik dan

bermanfaat bagi anak dengan adanya latihan merangsang otak dapat berpikir dan

menemukan jawaban. Menempatkan anak pada lembaga pendidikan seperti sekolah

dapat melatih dan mengasah otaknya untuk dapat memahami dan mengerti ilmu

pengetahuan.

Akal merupakan sumber hikmah sumber hidayah cahaya mata hati dan media

kebahagian manusia di dunia dan akhirat.11 Dengan akal kita dapat mengkaji al-

Qur’an untuk disampaikan perintah-Nya, maka itu pula manusia berhak menjadi

11Ahmad al-Mursi Husain, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2009.cet. I) h. 91

24

pemimpin dimuka bumi ini. Adanya akalnya tersebut pun manusia menjadi makhluk

yang sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya :

Artinya :Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S al Isra : 70)

Tanggung jawab terhadap pendidikan psikis. Faktor penting yang harus

dihindari anak ini adalah sifat-sifat minder, penakut, hasud dan marah. Sifat minder

ini merupakan faktor keturunan anak-anak yang bergaul akan lebih merasa percaya

diri dibandingkan anak yang tertutup yang tidak suka bergaul. Bersilahturahmi dapat

bertujuan mengajarkan pada anaknya agar dapat berteman satu sama lain dan bergaul

dengan teman sebayanya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak

yang dimiliki oleh seorang anak, karena itu orang tua harus mampu berperan.

Sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap

anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Konvensi PBB, Undang-

undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 4 tahun 1979 yakni sebagai

berikut :

25

Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak hanya terdapat satu peraturan

tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yakni orang tua bertanggung jawab

untuk membesarkan dan membina anak.Negara mengambil langkah membantu orang

tua yang bekerja agar anak mendapat fasilitas dan perawatan.12

Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang

tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X pasal 45 – 49 sebagai berikut :

a.) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan

kedua orang tua putus.

b.) Orang tua mewakili anak dibawah kekuasaannya, mengenai segala

perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

c.) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau memindahkan

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur sampai

18 tahun atau belum menikah.

d.) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.

Apabila orang tua dicabut kekuasaannya karena akibat perceraian maupun

terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua

12Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, h. 8

26

yang bersangkutan untuk membiayai, menghidupi, memelihara, dan mendidik

anaknya sesuai dengan kemamampuannya.13

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tanggung jawab orang

tua terhadap anak diatur dalam Bab II pasal 9 dan pasal 10, yang menyebutkan bahwa

orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh Karena itu orang

tua sangat bertanggung jawab sekali terhadap anak dalam hal memelihara,

membiayai, menghidupi dan mendidik anak sejak ia masih berada dalam kekuasaan

orang tua dan sampai ia telah berumur 18 tahun atau telah menikah, hingga

menjadikan seorang anak yang telah berdiri sendiri (mampu menikah) dan

membentuk keluarga kecil dengan orang lain.

Keberhasilan dalam suatu keluarga dalam mengantarkan anak-anaknya ke

target yang ingin dicapai, sebenarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua.

Oleh karena itu sudah sepantasnya lah terjadinya pembagian peranan pada orang tua.

Ayah yang berkewajiban mencari nafkah untuk membiayai anak dan isterinya yang

sekaligus menjadi kepala rumah tangga. Pihak yang paling banyak waktu dan

kesempatan di rumah adalah seorang ibu, maka ibu lah yang lebih dekat memberikan

kasih sayang, pengasuhan dan pengawasan. Ayah pun turut serta membantu peran ibu

karena dalam saat-saat tertentu ia dapat menangani masalah yang tidak bisa dihadapi

ibu tentang masalah anak-anaknya.

13 Ibid. h. 9

27

C. Tantangan Orang Tua Dalam Mendidik Anak

1.) Faktor dari dalam diri orang tua

Anak adalah karunia Allah SWT yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ia

menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Ketika beranjak dewasa anak dapat

menampakkan wajah manisnya, santun, berbakti pada orang tua, berprestasi di

sekolah, dan bergaul dengan baik pada lingkungan masyarakat, tapi di lain pihak.

Perilakunya semakin tidak terkendali berubah menjadi bentuk kenakalan anak dan

orang tua pun semakin cemas memikirkannya. Seperti yang banyak kita jumpai

dalam kehidupan sehari-hari munculnya perlakuan pembangkangan anak terhadap

orang tua.14 Hal ini sehingga menjadikan kurang wibawanya seorang ibu.

Islam telah memberikan dasar-dasar konsep pendidikan dan pembinaan anak,

bahkan sejak masih dalam kandungan. Jika anak sejak dini telah mendapat

pendidikan Islami insya Allah ia akan tumbuh menjadi insan yang mencintai Allah

dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tua. Kita sebagai umat Islam hendaklah

mendidik dan memelihara anak sejak dini dengan pembekalan nilai-nilai Islami, kelak

ia tumbuh dewasa dan besar telah mengenal dan menyakini Allah sebagai tuhannya

dan membiasakan dirinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Kita tentu mengetahui upaya dalam mendidik anak sering mengalami kendala,

tidak semudah seperti membalikkan kedua tangan. Perlu disadari disini betapun

14Najid Ridha Bak, Kewajiban Isteri Dalam Islam, (Jakarta: Lentera Baritama, 2002.) h. 190

28

beratnya kendala hendaklah orang tua bersabar dan menjadikan kendala tersebut

sebagai ujian dan tantangan. Dalam mendidik anak setidaknya ada dua macam

tantangan dimana faktor itu ada yang bersifat internal dan eksternal. Sumber

tantangan internal yang utama adalah orang tua itu sendiri.15 Dan tantangan eksternal

berasal dari pengaruh lingkungan sosial masyarakat.

Islam telah menggariskan bahwa pengembangan kepribadian anak haruslah

berimbang antara pikiran, ruhaniyah, dan jasadiyah. Keteladanan akhlak dari seorang

ibu sangat erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki ibu. Jika kita telaah

seorang ibu yang tidak berpengetahuan dan tidak mau mengembangkan diri bersama-

sama dengan berkembangnya pengetahuan anak, sangat mungkin figur seorang ibu

kurang atau bahkan mungkin tidak berwibawa dimata anak-anaknya.

Oleh karena itu meningkatkan pengetahuan seorang ibu sangat diperlukan

dalam menghadapi putra putrinya misalnya pengetahuan dalam keagamaan dan

pendidikan. Bila ditakdirkan anak menjadi seorang yang pandai kelak si ibu harus

tetap menyiraminya dengan siraman rohani keagamaan agar si anak tidak keluar dari

jalan yang benar. Anak akan tumbuh sesuai kebiasaannya yang telah dilakukan secara

rutin dalam kehidupan sehari-hari.

Kita mengetahui apabila anak dibimbing dan diajarkan tentang kebaikan,

maka ia akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik dan menjadi anak yang

15www//ummusyauqy.wordpress.com/category/pendidikan-anak diakses tanggal 20 agustus

2011

29

berguna bagi siapa saja. Namun sebaliknya jika anak tumbuh tanpa ada orang yang

membimbing pada kebaikan, tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang

layak maka besar kemungkinan ia akan tumbuh menjadi orang yang berakhlak buruk

dan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat lingkungannya. Ibu yang

berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan akan terdapat perbedaan dalam

mendidik anak-anaknya.16 Hasil pendidikan yang diterima anak-anaknya pun berbeda

pula. Oleh karena itu agar anak menjadi orang yang berakhlak baik maka orang tua

wajib mendidik dan membimbingnya dengan penuh kesabaran dan keuletan.

Penting kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan anak tentang apa saja

yang termasuk perilaku baik dan perilaku tidak baik. Dengan demikian mereka dapat

memahami dan membedakan antara yang baik dan buruk sehingga ia tidak tertarik

untuk melakukan perbuatan buruk yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan

masyarakat sekitar.

2.) Faktor yang datang dari luar

Seperti seorang ibu yang menjadi wanita karir. Persoalan dasar yang perlu kita

perhatikan adalah keterlibatan wanita pada segala bidang pekerjaan laki-laki apakah

dengan perannya seorang ibu yang menjadi wanita karir tidak melupakan kodratnya

sebagai wanita. Sebagaimana kita ketahui seorang ibu berperan sebagai orang tua

16www.perkembangananak.com/2008/03/tanggung-jawab-orangtua-terhadap-anak.htmldiakses

tanggal 20 agustus 2011

30

yang mendidik, mengasuh, memelihara dan mengayomi anak-anaknya sejak lahir

sampai si anak dapat mengurus sendiri kebutuhannya.

Seorang ibu merupakan tonggak bagi keberhasilan anak-anaknya dan juga

penting dalam mendidik anaknya agar berakhlak baik dan jangan sampai terjerumus

pada tindak pidana yang dilakukannya. Jadi eksistensi ibu dalam kehidupan keluarga

dengan instingnya serta kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya sebagaimana yang

telah ditakdirkan oleh Allah SWT merupakan sumbangan yang berharga bagi putra

dan putrinya.17 Secara fitrah bila kita tinjau laki-laki dan wanita berbeda dari fisik dan

psikologis atau dalam hal kesigapan. Perbedaan diantaranya adalah :

1. Secara psikologis wanita lebih halus, lentur dan lunak sehingga mampu

mengikuti perilaku anakanaknya dan bersabar dalam mengendalikan emosi

dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

2. Laki-laki secara psikologis lebih kuat dan lebih gesit sehingga ia lebih cepat

melakukan tindakan dan mampu melakukan perjuangan dalam mengatasi

kesulitan dan kemelut serta mampu mempertahankan eksistensi diri dan

keluarga dan menangkis ancaman dari luar terhadap diri dan keluarga.

3. Laki-laki sebagai kepala keluarga yang berperan penting dalam mencari

nafkah bagi anak dan isterinya maka dari itu si ibu tak perlu lagi menjadi

wanita karir. Sudah selayaknya dan kewajiban sang suami untuk memberikan

17Yaya Muhtar, Pertumbuhan Akal dan Naluri Anak-anak, (Jakarta: Bulan Bintang , 1988.)

h. 75

31

nafkah bagi keluarga kecilnya disamping itu melakukan pengawasan atas

tingkah laku isteri dan keluarganya. 18

Secara prinsip seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya sebagaimana

dalam firman-Nya :

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S an Nisa : 34)

Dalam Islam ibu memiliki batas-batas tertentu didalam perannya apabila ia

ingin bekerja menggantikan peran suami yaitu :

a. Sepanjang yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban bagi

ibu menurut hukum islam dan peraturan yang berlaku.

18M. Thalib, Dilema Wanita Karir, (Jakarta: Lentera Baritama, 1990.) h.18-19

32

b. Bagi seorang ibu yang terpaksa harus bekerja mencari nafkah hal ini mutlak

harus ada izin dari suami, disamping itu tetap melakukan pengawasan bagi

putra dan putrinya dalam membina akhlak dan perbuatannya.

c. Selalu menjadi ibu yang sangat peduli bagi anak-anaknya dikala mereka suka

dan duka dan menjadi tempat curhat untuk anak-anaknya dikala menemui

masalah.

d. Tidak menggangu dan menelantarkan bahkan melupakan fungsi utama di

dalam sebuah keluarga kecilnya, guna mencapai kehidupan yang harmonis

dan bahagia. 19

Tantangan eksternal pun juga sangat berpengaruh dan lebih luas lagi

cakupannya. Tantangan pertama bersumber dari lingkungan rumah. Informasi yang

yang didapat melalui interaksi dengan teman bermain dan kawan sebayanya sedikit

banyak akan terekam. Lingkungan yang tidak Islami dapat melunturkan nilai-nilai

religius yang telah ditanamkan di rumah.

Yang berikutnya adalah lingkungan sekolah. Bagaimanapun juga guru-guru

sekolah tidak mampu mengawasi anak didiknya setiap saat. Interaksi anak dengan

teman-teman sekolahnya apabila kita tidak pantau di rumah bisa berdampak negatif.

Sehingga memilihkan sekolah yang tepat untuk anak sangatlah penting demi

terjaganya akhlak sang anak, seperti pesantren yang banyak mengajarkan nilai-nilai

19Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami dan Isteri, (Bandung: Al Bayan

2000.) h. 43-45

33

islami. Anak-anak Muslim yang disekolahkan di tempat yang tidak islami akan

mudah tercemar oleh pola pikir dan akhlak yang tidak baik sesuai dengan pola

pendidikannya.

Disamping itu peranan media massa sangat pula berpengaruh. Informasi yang

disebarluaskan media massa baik cetak maupun elektronik memiliki daya tarik yang

sangat kuat. Begitu banyak media massa yang menampilkan hiburan atau tontonan

yang kurang mendidik anak sehingga dapat mempengaruhi perilaku seorang anak

berakibat melunturkan nilai-nilai yang mereka peroleh dari agama dan keluarga. Jika

orang tua tidak mengarahkan dan mengawasi dengan baik, maka si anak akan

menyerap semua informasi yang ia dapat, tidak hanya yang baik bahkan yang dapat

merusak akhlak. Maka sudah sepatutnya orang tua memberikan pengawasan.

34

BAB III

TINJAUAN UMUM ATAS KENAKALAN ANAK

A. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak

membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya

karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak

mungkin dapat mencapai taraf kemanusian yang normal. Menurut John Locke anak

adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang

berasal dari lingkungan. 1

Anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi

anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik

dalam kehidupan bersama. Disamping itu, anak juga dapat ditinjau dari berbagai

aspek seperti aspek hukum, aspek sosial dan juga aspek biologis.

1. Anak ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia

Dalam Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 dan

2 dirumuskan sebagai orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8

tahun sampai 18 tahun dan belum pernah menikah.2

Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pun pernah kawin dan

telah bercerai, apabila si anak sudah pernah menikah sebelum atau perkawinannya

1 Suryabrata Sumadi, Perkembangan Alat Ukur Psikologis, (Yogyakarta : Andi, 2000) h.55 2 Lihat pada UU no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

35

terputus akibat perceraian maka si anak dianggap telah dewasa meskipun umurnya

belum genap 18 tahun.

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 18

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.3 Sedangkan dalam pasal 45

KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum mencapai usia 16

tahun, maka dari itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

memerintahkan supaya si terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau

pemeliharanya atau memerintahnya supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apapun.4 Ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah dihapuskan dengan

lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, dikatakan anak adalah

mereka yang belum menunjukan tanda fasis yang konkrit, bahwa ia telah dewasa.

Dalam hukum adat seseorang dapat dikatakan dewasa ditunjukan secara biologis saja.

Bahkan menurut adat jawa seseorang dianggap dewasa kalau ia sudah dapat mandiri

seperti sudah menikah atau hidup berumah tangga.

2. Anak ditinjau dari aspek sosial

Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak

(BKKBN) sebagai suatu lembaga yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen,

3 Lihat pada UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4 Lihat pada KUHP dan KUHAP

36

lembaga swadaya masyarakat serta badan sosial swasta memberikan pendapatnya

tentang batas usia anak dibawah umur yakni :

« untuk menentukan perlakuan yang tepat terhadap remaja nakal demi

kepentingan statistik perlu penentuan batas umur terhadap remaja yaitu mereka yang

telah mencapai usia 13 sampai 17 tahun ».5

Berdasarkan hal diatas, bahwa saat memasuki usia remaja seseorang harus

lebih matang pemikirannya dalam menghadapi masalah-masalahnya juga

berpandangan realistis, karena dalam akhir keremajaan mempunyai arti yang sangat

penting bagi seorang anak sebab masa ini merupakan jenjang terakhir bagi anak

untuk memasuki masa dewasa. Proses pendewasaan biasa dimulai dengan adanya

pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan perwujudan sosial.

Jadi menurut badan ini yang digolongkan anak adalah mereka yang telah

mencapai usia 13 sampai 17 tahun. Badan ini juga menyebutkan umur 20 tahun

dikategorikan sebagai umur menjelang dewasa, sedangkan pada umur 21 tahun orang

sudah dianggap dewasa penuh.

3. Anak ditinjau dari aspek biologis

Jika dilihat dari segi biologis, terdapat istilah bayi, anak, remaja, pemuda dan

dewasa.6 Kita dapat mengklasifikasikannya menjadi beberapa tahapan pertumbuhan

5Badan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Keluarga dan Anak, Pola Penanggulangan

Kenakalan Remaja Indonesia, (Jakarta: BKKBN, 1972.) h. 3 6B. Simanjuntak, Pembinaan dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1984.)

h. 99-100

37

a. Bayi : usia 0-1 tahun

b. Anak : usia 1-12 tahun

c. Remaja : usia 12-15 tahun

d. Pemuda : usia 15-30 tahun

e. Dewasa : usia 30 tahun keatas

Dari segi biologis lebih ditekankan pada perubahan fisik seseorang. Zakiah

Darajat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah salah satu dari

unsur manusia yang paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya

pindah dari masa anak menuju masa dewasa, perubahan yang terjadi meliputi segi

segi kehidupan manusia yaitu jasmani, rohani, pikiran, perasaan, dan sosial.

Biasanya dimulai perubahan jasmani yang menyangkut segi seksual, biasanya

terjadi pada anak diumur 13-14 tahun. Perubahan itu disertai dan diiringi oleh

perubahan-perubahan lain yang berjalan sampai umur 20 tahun karena itu masa

remaja dapat dianggap terjadi antara umur 13 dan 20 tahun. Masa muda dimulai pada

usia 12 tahun dan berakhir di usia 15 tahun. Walaupun dari segi biologis seorang

anak lebih ditekankan pada perubahan fisik. Namun hal ini masih menyangkut aspek-

aspek lainnya seperti tingkat intelektualitasnya, perasaan, rohani dan lainnya. Usia

remaja ini merupakan masa transisi dimana seorang anak masih memiliki sikap

emosional yang labil dalam upaya mencari jati diri yang sebenarnya, maka dari itu

nilai moral religius harus lebih diberikan mendalam.

38

B. Kecenderungan Kenakalan Anak

Istilah kenakalan anak pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di

Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan

negara bagi seorang. Kenakalan anak berasal dari istilah Juvenile Deliquency yang

tersusun dari kata Juvenile artinya anak-anak, anak muda dan Delinquency yang

artinya terabaikan yang kemudian diperluas lagi menjadi jahat, criminal, asocial,

pelanggar aturan, pembuat ribut. Oleh karena itu kenakalan anak biasa disebut

dengan istilah Juvenile Deliquency.7 Menurut pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita

sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Gultom, SH., MHum. dalam bukunya yang berjudul

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,

Juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang

anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di

suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai

perbuatan yang tercela.8

Menurut Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa anak

nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-

undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan.

7 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama 2006. cet. I) h. 9 8 Maidin Gultom. Op.cit., h. 55-56.

39

Kenakalan anak bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Sebagaimana

diketahui ada beberapa macam definisi tentang juvenile delinquency oleh berbagai

ilmuan yakni :

Menurut Kartini kartono yang disebut juvenile delinquency adalah perilaku

jahat atau kejahatan merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu

mengembangkan bentuk pengabaian, tingkah laku yang menyimpang.

R. Kusumanto Setyonegoro dalam hal ini mengungkapkan pendapatnya antara

lain adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan

pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh suatu lingkungan

maysrakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan

tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu

disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent

atau preadolescent maka tingkah laku itu sering disebut delikuen dan jika ia telah

dewasa tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang terangan

melawan hukum disebut kriminal.

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan juvenile delinquency ialah

setiap perbuatan atau tingkah laku anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin

yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.9 Kenakalan anak

berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-

9 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, h. 11

40

hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Kenakalan anak adalah

gejala sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan pengabaian sosial sehingga

mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang hingga sampai melakukan

aksi kriminalitas.

Pengertian kenakalan anak digunakan untuk melukiskan sejumlah besar

tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik, dalam pengertian ini hampir

segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja banyak tidak disukai oleh orang lain.10

Kenakalan anak biasanya dilakukan oleh remaja yang gagal dalam menjalani proses

perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada saat kanak-kanak.

Kenakalan anak meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-

norma hukum yang berlaku dimasyarakat yang dilakukan oleh anak. Perilaku itu

dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya. Tindakannya merupakan

manifestasi dari kepuberan remaja yang merugikan orang lain dan masyarakat. Para

ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun

sampai 18 tahun dimana ini merupakan sebuah masa transisi seseorang. Kenakalan

anak merupakan tindakan melanggar peraturan hukum yang berlaku yang dilakukan

oleh anak dibawah usia 18 tahun.11 Kenakalan anak merupakan yang biasanya

dilakukan oleh anak yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan

jiwanya.

10 Sri Widoyati Wiratmo, Anak dan Wanita Dalam Hukum, (Jakarta: LP3ES 1983, cet I ) h.3 11www.g-excess.com/kenakalan-remaja-faktor-penyebab-dan-tips-menghadapinya diakses

tanggal 11 September 2011

41

Masa kanak-kanak dan remaja berlangsung begitu singkat dengan

perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis

kenakalan anak merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan

dengan baik saat masa kanak-kanak dan remaja.12 Seringkali didapati terjadi trauma

dalam masa lalunya, perlakuan kasar dari lingkungannya maupun trauma terhadap

kondidi lingkungannya seperti kondisi ekonomi yang membuatnya rendah diri..

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu

tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial

yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia 21 tahun yang cenderung mengganggu

ketertiban umum.

C. Faktor-faktor Anak yang Melakukan Kenakalan

Disini penulis akan menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan anak

melakukan perbuatan tindak pidana, diantaranya :

1. Faktor Lingkungan Sosial

2. Faktor Keluarga

3. Faktor Ekonomi

Berikut ini uraian factor-faktor yang ditulis diatas dapat penulis jelaskan :

1.) Faktor Lingkungan Sosial

Dalam hal ini penulis mengemukakan latar belakang secara umum kejahatan

dewasa ini ditinjau dari segi perkembangan moral kemasyarakatan yang

12 www.angelfire.com/mt/matrixs/psikologi.htm diakses tanggal 11 september 2011

42

menyebabkan perkembangan dibidang kejahatan. Peristiwa kejahatan dan kekerasan

merupakan perilaku sosial yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan struktur

social, interaksi dan faktor-faktor sosial lainnya yang terdapat dalam masyarakat.

Faktor lingkungan besar peranannya membentuk tingkah laku manusia, hal ini seperti

yang dipahami dalam firman Allah SWT :

Artinya : lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar ( Q.S al Isra : 48). Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tingkah laku seseorang baik

perbuatan jahat maupun perbuatan baik, akibat dari pengaruh lingkungan social

dimana tempat anak itu tinggal. Artinya apabila seseorang berada didalam suatu

lingkungan yang kurang baik, besar kemungkinan anak tersebut akan terpengaruh

oleh lingkungannya itu.

2.) Faktor Keluarga

Keluarga adalah awal dari kehidupan manusia dimana manusia dalam

lingkungan keluarga dibentuk dan dididik. Keluarga adalah masyarakat terkecil

dalam suatu masyarakat dimana tingkah laku anak sangat ditentukan oleh situasi dan

kondisi dalam suatu keluarga.

Hubungan harmonis antara orang tua dengan anak serta semua yang ada

didalamnya sangat memainkan peranan dalam perkembangan jiwa anak berkaitan

dengan hal tersebut R S Cavan dalam bukunya “Criminology” yang disadur oleh

43

G.W Bawengan mengemukakan bahwa kondisi keluarga dijadikan salah satu

penyebab terjadinya kejahatan karena :

1. Lingkungan keluarga merupakan suatu keluarga masyarakat yang pertama

dihadapi oleh setiap anak-anak oleh karena itu lingkungan tersebut sangat

memegang peranan utama sebagai pengulangan untuk menghadapi

masyarakat yang lebih luas lagi. Bahwa keluarga merupakan suatu lembaga

yang bertugas menyiapkan kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai tempat

control terhadap tingkah laku anak-anak.

2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan wadah yang pertama kali dihadapi

oleh anak-anak semenjak mereka lahir. Mereka menerima pengaruh-pengaruh

emosional dari lingkungan tersebut, seperti kepuasan, kekecewaan, rasa cinta,

benci dan amarah mempengaruhi watak anak mulai dibina dalam lingkungan

tersebut dan akan bersifat menentukan masa depannya13.

Maman Marta Saputra mengemukakan dalam bukunya Azas-azas Kriminologi

bahwa rumah tangga adalah yang sering menghasilkan anak-anak nakal disebabkan

oleh kondisi keluarga14 sebagai berikut :

a. Anggota keluarga lainnya juga penjahat, pemabuk, immoral.

b. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya karena kematian dan

perceraian.

c. Kurangnya pengawasan orang tua karena mereka merasa cuek, masa bodo, dan

cacat mental.

13 G.W Bawengan, Masalah Kejahatan sebab dan Akibatnya (Jakarta: Pradya Paramitha

1977), h. 90 14 Maman Marta Saputra, op, cit h. 55

44

d. Ketidak harmonisan karena masih adanya yang masih kuasa sendiri, iri hati,

cemburu, adanya pihak lain yang turut campur.

e. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat istiadat.

f. Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ibu yang bekerja

diluar.

Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat 15

bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak

nakal”, adalah :

a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk,

emosional.

b. Ketidak adaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian,

perceraian atau pelarian diri.

c. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat

inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.

d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu,

terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah

piatu, panti-panti asuhan.

Dalam keluarga anak-anak mudah sekali terpengaruh oleh pengalaman-

pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya jika pengalaman yang didapat

kurang baik maka berdampak buruk pula bagi anak-anak. Oleh karena itu sejak kecil

15 B. Simanjuntak, Kriminologi. (Bandung: Tarsito, 1984,) hlm. 55.

45

anak dibesarkan oleh keluarga dan seterusnya sebagian besar waktunya adalah di

dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbul kenakalan anak itu

sebagian juga berasal dari keluarga.

Dengan demikian jelaslah bahwa situasi dan kondisi rumah tangga sangat

berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan jiwa anak dan orang tualah

yang sangat berjasa didalam perkembangan dan pertumbuhan hidup seorang anak.

Menjauhkan diri si anak dari masalah penyimpangan sosial dan masalah kejahatan.

3.) Faktor Ekonomi

Dalam pandangan hukum islam, faktor ekonomi dapat membawa seseorang

anak untuk dapat berbuat kejahatan, misalnya mencuri. Hal ini sesuai dengan makna

yang tersirat dalam al-Qur’an :

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Q.S An Nisa : 9)

Kalau dipahami isi ayat tersebut, bahwa Allah SWT berpesan kepada manusia

agar memperhatikan nasib masa depan anaknya, agar kelak dewasa tidak menjadi

orang yang lemah. Sedangkan lemah dalam hal ini dapat berarti lemah imannya,

pendidikannya dan ekonominya. Sehingga apabila anak-anak dibekali dalam keadaan

yang lemah ketiga-tiganya, maka tentu mereka tidak mampu mengemban si’ar islam.

46

Malah sebaliknya mereka hanya akan menjadi beban negara saja karena aksi-aksi

kenakalan yang dilakukan oleh anak akan semakin meresahkan masyarakat. Tentu

saja hal itu dapat menggangu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak bagi perkembangan anak.

Apalagi di zaman seperti sekarang ini, bahwa kehidupan serba sulit. Untuk hanya

sekedar mencari sesuap nasi kita harus bekerja keras. Tak jarang di kota-kota besar

para remaja yang seharusnya duduk di bangku sekolah, terpaksa harus putus sekolah

(DropOut) karena orang tua mereka tak sanggup menyekolahkannya.

Kondisi yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, sulitnya

lapangan kerja, serta daya beli masyarakat yang rendah menjadikan sebagian

masyarakat seakan terjebak dalam dua pilihan yaitu bertahan untuk hidup secara lurus

atau secara menyimpang (Juvenile Delinquency)16. Hal semacam ini merupakan

faktor korelatif kriminogen yang tidak hanya di lakukan orang dewasa akan tetapi di

lakukan juga oleh anak, apabila tidak dapat dikelola dengan baik akan menimbulkan

tindak kriminal dan kenakalan anak yang lebih signifikan. Lebih jauh tindakan

kejahatan yang dilakukan oleh mereka akan menjadi perbuatan yang makin

merugikan orang tua, dirinya sendiri, dan masyarakat. Tentulah kita tidak

menginginkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka menjadi tindakan yang dapat

meresahkan warga masyarakat, upaya pencegahan oleh aparat hukum menjadi

langkah terakhir dalam mengatasinya

16 www. tomyho.wordpress.com/kenakalan-remaja tanggal 23 september 2011

47

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA

CAKAP HUKUM ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997

A. Ketentuan Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam Undang-undang No. 3 tahun

1997 dan Peraturan Lainnya

Cakap (bekwaan) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan

diri seseorang. Ter Haar dalam djojodigoeno melihat kecakapan adalah suatu kondisi

seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya.1 Subekti

menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada azasnya

setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap

menurut hukum.2 Cakap menurut subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan

sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada azasnya dapat melakukan tindakan

hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa,

sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung

jawabkan perbuatannya.3 Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

1Ade Manan Suherman, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, (Jakarta : PT Gramedia,

2010. ) h. 34 2Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987. cet. XI) h. 17 3 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006. cet. I) h.

54

48

adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu

perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan umur

dalam literatur dapat ditemukan perbedaan. Menurut pasal 2 BW (Hukum Perdata)

manusia menjadi subjek hukum yakni sejak lahir sampai mereka meninggal dunia,

akan tetapi menurut Undang-undang tidak semua orang sebagai subjek hukum adalah

cakap untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Terhadap definisi anak

berkenaan dengan batasan umur undang-undang menetapkan lain berikut ini

perbedaan terkait batasan umur :

1. Menurut hukum perdata kemampuan untuk dapat bertindak sebagai

hukum adalah apabila mereka telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

2. Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan apabila

telah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

3. Menurut hukum pidana menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang

bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berumur 16

tahun hakim dapat menentukan :

a. Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya walinya

atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,4

b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada

pemerintah tanpa pidana apapun.

4 Lihat pada pasal 45 KUHP

49

4. Menurut Undang-undang no. 3 tahun 1997 anak nakal ialah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana atau,

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan. Apabila telah mencapai umur 8

tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah

kawin.5

Tidak seragamnya definisi anak ini juga menimbulkan kesulitan dalam

penerapan hukum anak, namun sesuai dengan yuridiksi penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum maka yang menjadi batasan umur yang dipakai adalah

sesuai dengan undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni

apabila telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum

kawin.

Pengadilan negeri adalah pengadilan yang berwenang menangani kasus anak

nakal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan

umum, maka dari itu berbagai macam kejahatan atau kenakalan anak hingga

merugikan orang lain maka secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan

undang-undang no. 3 tahun 1997. Maka lebih lanjut kita perlu memahami dan

mengerti suatu tindak pidana.

5pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

50

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat

dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai

suatu peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidana seperti :

Obyektif adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan

mengindahkan akibat hukum dengan suatu larangan dan diancam oleh sebuah

hukuman. Titik utama dan yang terpenting dari unsur obyektif ini ialah tindakan atau

perbuatan si pelaku.

Subyektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh

suatu undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang diancam dengan sanksi

hukuman. Sifat utama dan yang terpenting dalam unsur ini ialah seseorang atau

beberapa orang dan badan hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

a. Harus ada suatu perbuatan maksudnya adalah bahwa memang benar-benar

ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang dimana

kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami

oleh orang lain sebagai kejadian atau peristiwa hukum.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang terdapat pada ketentuan hukum

artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan

hukum yang berlaku saat itu. Pelakunya benar-benar salah berbuat seperti

51

yang telah terjadi dan si pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat

yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu.

c. Harus terbukti adanya sebuah kesalahan yang dapat dipertangungjawabkan

maksudnya bahwa perbuatan yang diakukan oleh si pelaku dapat

dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-

undang atau pun peraturan hukum lainnya.

d. Harus bertentangan dengan hukum, artinya suatu perbuatan melawan

hukum apabila tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata bertentangan

dengan hukum.

e. Harus tersedia adanya sebuah sanksi ancaman hukum maksudnya kalau ada

ketentuan yang mengatur tentang adanya larangan ataupun keharusan

dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentua tersebut menurutnya harus

ada sanksi ancaman hukum. Dimana ancaman hukum itu dinyatakan secara

tegas maksimal hukuman yang harus dijalani oleh si pelaku.6

Dalam hukum Positif yang menjadi faktor adanya pertanggungjawaban

hukum pidana adalah adanya unsur perbuaan salah dimana hal ini sesuai dengan azas

pertanggungjawaban pidana “Tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Sebagaimana

dijelaskan oleh Moeljatno bahwa pertangungjawaban pidana adalah hal yang

diteruskannya celaan yang secara obyektif ada tindak pidana berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-

6 Jamali R. Abdul, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1990. cet. II) h. 174-175

52

syarat dalam undang-undang.7 Mengenai pertanggungjawaban pidana Ruslan Saleh

mengemukakan orang yang mampu bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana

harus memenuhi syarat-syarat yakni menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak patut

dipandang dalam pergaulan didalam suatu masyarakat. Dapat menginsyafi

penyesalannya oleh perbuatan itu dan mampu menentukan niat atau kehendaknya untuk

dapat bertaubat tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.8

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya

kemampuan bertanggungjawab itu harus memiliki adanya 2 faktor akal dan

kehendak. Melalui akal seseorang dapat membedakan antara perbuatan baik dan

perbuatan jahat, begitu pula halnya dengan kehendak seseorang dapat menyesuaikan

tingkah lakunya. Dengan keinsyafan atas mana yang diharuskan dan mana yang

dilarang. Bahwa tiap-tiap orang adalah subjek hukum yakni pendukung hak-hak dan

kewajiban. Berdasarkan itu maka orang pada dasarnya dapat melakukan perbuatan

hukum seringkali disebut dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dalam

semua tatanan hukum, dewasa ini berlaku ketentuan hukum yang menetapkan setiap

orang cakap hukum sepanjang Undang-undang tidak menetapkan lain.

Menurut hukum pidana, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam

ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa : “Dalam Hal

7Molejatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Gajah Mada Pers, 1980.) h. 107 8Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Bani

1983. cet. III) h. 80

53

Penuntutan Orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum

berumur 16 tahun hakim dapat menentukan” :

a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya,

walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,

b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apapun atau jika perbuatan itu merupakan kejahatan serta belum

lewat dua tahun dinyatakan bersalah karena kejahatannya dan putusannya

menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Anak yang belum dewasa apabila mencapai usia 16 tahun jika ia tersangkut

dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa dikembalikan

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahnya supaya

diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Ketentuan pasal 45, 46 dan 47

KUHP sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak.

Dalam Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tetang Pengadilan Anak pasal 4

menyebutkan bahwa : batas umur anak nakal yang dapat diajukan pada sidang anak

adalah sekurang-kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun

atau belum pernah kawin.

Dalam melakukan suatu tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam

ayat (1) dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan

54

melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan

ke sidang anak. Sebagaimana pada ketentuan aturan hukum Pasal 5 yakni :

1. Dalam hal anak yang belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga

melakukan tindak pidana maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan

oleh penyidik.

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua atau

orang tua asunya penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang

tua, wali atau orang tua asuhnya.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya

penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen social setelah

mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam pasal tersebut diatas kita memahami bahwa seorang anak yang belum

berumur 8 tahun apabila melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada dua

alternative tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut tanpa dikenainya

sebuah hukuman. Pertama anak dapat diserahkan kepada orang tua wali atau orang

tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua dapat diserahkan ke

Departemen sosial jika anak tersebut sudah tak bisa lagi dibina oleh orang tua, wali

atau orang tua asuhnya.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang no. 3 tahun

1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih

berusia antara 8-12 tahun maka hukuman yang dapat dikenakan pada anak itu hanya

55

berupa tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai usia 12-18 tahun baru

dapat dijatuhkan pidana.9

Menurut pasal 24 undang-undang no. 3 tahun 1997 diterangkan bahwa :

1. Tindakan yang dapat diberikan kepada anak nakal adalah :

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja atau.

c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial

kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan pembinaan dan laihan

kerja.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai teguran dan

syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Maka dari itu undang-undang tersebut menentukan bahwa kenakalan anak

yang dilakukan oleh anak yang berusia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan berupa

sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut diatas. Dan

bagi anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan pidana atau tersangkut masalah

hukum maka akan dapat dijatuhi sanksi hukumana yang meliputi pidana pokok dan

pidana tambahan.

Adapun pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, denda atau

pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-

9Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, h. 30

56

barang tertentu atau pembayaran ganti kerugian. 10 Jenis pidana mati dan pidana

tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pidana tambahan berupa

pengumuman keputusan hakim tidak bisa dikenakan.

Berikut ini beberapa ketentuan hukum dalam undang-undang no. 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak :

Pasal 26

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a,

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada

anak tersebut paling lama 10 tahun.

3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a

belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal

tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal

24 ayat (1) huruf b.

4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a,

belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak Nakal

tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal

24.

10Ibid, h. 33

57

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman

pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar ½ dari

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

2. Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ternyata tidak dibayar

maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30

1. Pidana pengawasan yang dapatdijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3(tiga) bulan dan

paling lama 2(dua) tahun.

2. Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan seebagaimana dimaksud dalam ayat 1,

maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan

Pembimbing Kemasyarakatan.11

Misalkan: ketentuan ancaman maksimal tindak pidana pencurian sebagaimana

dalam pasal 362 KUHP adalah pidana penjara 5 tahun dan tindak pidana pemerasan

pada pasal 368 KUHP penjara maksimal 9 tahun masing-masing ancaman penjara

dapat diberikan untuk orang dewasa. Untuk perkara anak sesuai dengan pasal 26 ayat

1 UU no.3 tahun 1997 maka ancaman hukuman pada pasal 362 KUHP yang dapat

11 Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

58

diberikan kepada anak yakni pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan untuk pasal

368 KUHP ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan untuk anak.12

Itulah beberapa ketentuan yang menyangkut pembedaan perlakuan dan

ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-

undangan dan peraturan hukum lain.

Proses beracara dan pemeriksaan kenakalan anak dimuka sidang yang diatur

dalam UU no. 3 tahun 1997 sebagaimana diterangkan pada :

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas

lainnya dalam sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas .

Pasal 8

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dalam sidang

terbuka.

3. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh

anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, dan orang tua asuh,

penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

12 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, h. 89

59

4. Selain mereka yang disebut dalam ayat 3 orang-orang tertentu atas izin

hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1.

5. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat

sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari

nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

6. Putusan Pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 1113

1. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama

sebagai hakim tunggal

2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua Pengadilan Negeri dapat

menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Perlakuan ini dimaksud agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi

hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum serta petugas lainnya.

Sehingga terwujud suasana kekeluargaan yang tidak menjadi peristiwa mengerikan

bagi si anak. kemudian digunakan singkatan dari nama anak , orang tua, wali, atau

orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarga menjadi berita

umum yang menggangu mental si anak. beberapa keuntungan dengan memakai

hakim tunggal diantaranya :

13 Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

60

a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, sedang jika oleh majelis hakim

dapat berlarut-larut

b. Hakim tunggal dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi.

c. Hakim tunggal dapat melakukan kerja sama dengan pejabat pengawasan

sehingga putusan akan lebih baik dan tepat.

d. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang dalam

menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan

dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan

tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentng Pegadilan Anak,

baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini

dimaksukan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak

dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan kepada anak agar nantinya menjadi manusia yang

lebih baik berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Demikianlah Undang-undang ini sangat memberikan perlakuan khusus bagi

anak yang melakukan tindakan kenakalan atau perbuatan kriminalitas, baik dari segi

isi dari aturan tersebut hingga kepada tata cara dalam persidangan yang

menyidangkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dari segi formil dan

materiil undang-undang ini memiliki formulasi perlakuan khusus bagi anak.

61

B. Batas Minimal Usia Cakap Hukum Anak Menurut Hukum Islam

Menurut para ulama masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya

dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan

merupakan perbuatan hukum yang memintakan tanggung jawab dan dibebani

kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta

kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa arab “kemampuan” disebut Ahlun yang

berarti layak atau pantas.14 Para ulama selalu mendefinisikan kemampuan itu yakni

kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewjiban-kewajiban

yang diberikan syara’.

Kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan

kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang untuk dinilai

perbuatannya sehingga berakibat hukum.15 Kecakapan hukum disini berkaitan dengan

ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan

kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara

utuh yang dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan

kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu ulama ushul fiqh

kecakapan bertindak itu didefinisikan sebagai “Kepatutan seseorang untuk timbulnya

suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara’.”

14 Al Rahawi, Syarh al-Manar wa Khawasyih min ilm al-Ushul (Mesir: Daar al-Sa’adah 1315

H ) h. 390 15Ade Manan Suherman, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, h. 50

62

Oleh karena itu adanya hal yang perlu kita sadari bahwa usia berapa seseorang

dapat dipandang cakap dalam bertindak hukum. Bila diteliti secara seksama ajaran

islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang

dianggap dewasa, hanya saja dalam hukum islam dikenal istilah baligh.16 Baligh

merupakan istilah dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai

kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti

“sampai” maksudnya telah sampainya umur seseorang pada tahap kedewasaan.

Prinsipnya, seorang anak laki-laki yang telah baligh jika sudah pernah mimpi

basah dan adapun seorang perempuan disebut baligh jika sudah mengalami haid.

Nyatanya cukup sulit memastikan pada umur berapa seorang laki-laki bermimpi

basah (rata-rata usia 15 tahun) atau seseorang perempuan mengalami menstruasi.17

Untuk mengatasi hal itu ulama Hanafiah kemudian memberikan batasan umur untuk

kepastian hukum karena hal ini terkait dengan kecakapan hukum. Maka kedewasaan

menjadi tolak ukur untuk dapat menentukan cakap secara hukum atau tidak.18 Dalam

hukum islam kecakapan hukum merupakan kepatutan sesorang untuk melaksanakan

kewajiban dan meninggalkan larangan (ahliyah al-wujub) serta kepatutan seseorang

untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (ahliyah al-ada).

16Djauharah Bawazir dalam Majalah Umi (Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Ummi ) h.14

menyatakan bahwa akil baligh adalah suatu masa dimana seseorang secara seksual sudah dewasa, bagi

laki-laki ditandai dengan mimpinya sedangkan bagi wanita dengan menstruasi mereka sudah harus

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri baik kepada Allah maupun kepada Manusia. 17 Ningrum Puji Lestari, op. cit h. 25 18www. hukumonline. com /berita/baca/hol 17014/ ekonomi-syariah-hanya-buat-yang- dewasa

kamis juli 2010.

63

Baligh terdiri atas dua macam yaitu:

Pertama Baligh Thabi’I yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah

lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dalam

penglihatan.

Menurut Helmi Karim, tanda-tanda keremajaan yang terjadi baik pada laki-laki dan

wanita dapat dijumpai sebagai berikut :

1. mimpi senggama bagi laki-laki dan menstruasi pada wanita.

2. berubah suaranya.

3. tumbuh bulu ketiak.

4. tumbuh rambut pada kemaluannya.19

Seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola pikirnya. Biasanya anak

tersebut menjadi pemalu dan sering merawat diri. Sedang pola pikirnya semakin

pintar dan terbentuk mulai ktitis dan aktif dalam memahami sesuatu yang terjadi pada

dunia luar. Anak muda kini secara obyektif mengikatkan dirinya sendiri dengan dunia

luar yang diikuti dengan masa pematangan fisik seperti munculnya haidh yang

pertama kalinya atau seorang laki-laki yang mengalami mimpi basah yang kemudian

secara tegas mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi kehidupannya,

19 Helmi Karim, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: PT Firdaus, 1996.) h. 70

64

menjadi diri sendiri dan pembentukan karakter sampai pada batas kedewasaannya

yang dikenal dengan istilah puberitas.20

Kedua Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur

apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini

ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun perempuan.

Para fuqaha menetapkan usia 15 tahun ini dengan alasan ukuran paling

maksimal baligh thabii apabila telah mencapai usia ini. Para fuqaha sepakat bahwa

mereka mendahulukan penentuan saat baligh dengan cara melihat tingkah laku secara

fisik seseorng anak apabila jelas perubahan itu maka digunakan penentuan baligh

secara thabii namun ketika sulit diketahui seorang anak telah baligh secara thabii

maka bagi fuqaha baligh ditentukan dengan cara baligh bi sinni menentukan usia

baligh seorang anak paling maksimal ketika ia berusia 15 tahun.

Oleh karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan

dapat pula dilihat pada tanda-tanda yang nampak jelas terlihat. Untuk lebih jelasnya,

berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli yakni sebagi berikut :

a. Menentukan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda ialah dengan

datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya

bulu kasar disekitar kemaluan.21

20 Kartini Kartono, Psikologi Wanita Gadis dan Wanita Dewasa, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 1981.) h. 169

65

b. Menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat yakni

antara lain :

1. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menetukan bahwa masa dewasa itu

dimulai umur 15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan

dengan tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang maka

kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan

untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan oleh

akal. Dengan akal lah terjadinya taklif dan karena akal pula adanya

hukum.22

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia

19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam

Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki dan perempuan. Mereka

beralasan dengan ketentuan dewasa menurut syara adalah mimpi

karenanya mendasarkan hukum kepada mimpi itu saja. Mimpi tidak

diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15

tahun sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu

ditetapkanlah bahwa umur dewasa adalah 18 tahun.

3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia

21 tahun.

21 Abdul Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ala al-Mazdahib al-arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr

Juz II, 1985. ) h. 350 22 Abdul Qadir al Audah, al-Tasyrif al-jinaiy al-Islamy, (Kairo: Dar al-Urubah, Juz I 1964.)

h.603

66

4. Muhammad Daud Ali menggunakan istilah mukallaf untuk memberikan

pengertian orang yang telah dewasa dan berakal sehat.23 Sementara

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan kecakapan sempurna yang dimiliki

seseorang yang telah baligh ditekankan pada adanya pertimbangan akal

yang sempurna bukan pada umur bilangan tahun yang dilaluinya kurang

lebih 15 tahun.24 Namun demikian ketentuan kedewasaanya itu tidak

hanya dibatasi dengan umur 15 tahun (seseorang baligh), tetapi juga

mengikutsertakan faktor rasyid (kematangan pertimbangan akal).

Mengingat kecakapan selalu terkait dengan kedewasaan, kedewasaan

seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum sangat beragam. Seseorang

dianggap dewasa disamping karena sudah menikah juga didasarkan kepada umur

yang merupakan menjadi salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap

cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Saat dewasa lah dimana

perkembangan akal dan pemikirannya mengalami pertumbuhan yang semakin baik.

Saat dewasa juga seseorang dapat melangsungkan pernikahan karena dalam hal ini

usia ini telah dianggap cakap dalam bertindak hukum baik secara perdata maupun

pidana.

23Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta : Attahiriyah, t.th ) h. 75 24Dikutip dari http ://kamusbahasaindonesia. Org/kedewasaan, kamis 22 juli 2010

67

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap UU No. 3 Tahun 1997

Berkaitan dengan pidana dan tindakan yang juga diatur dalam Undang-undang

No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu

Sebagaimana dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan seperti pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan atau tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada Negara atau menyerahkan kepada departemen sosial untuk mendapat pembinaan. Sebagaimana dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan maka hakim menjatuhkan tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, menyerahkan kepada departemen sosial untuk mendapat pembinaan.

Dalam kaitannya dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka

anak tersebut telah dapat dianggap mampu mempertanggungjawabkannya di lembaga

pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 angka 1 dan 2 yaitu

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke dalam sidang anak adalah sekurang-kurangnya umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pertanggungjawaban dalam hukum islam adalah pembebanan seseorang

dengan akibat perbuatan atau tidaknya suatu perbuatan yang dikerjakan dengan

kemauan sendiri dimana ia mengerti maksud dan akibat dari perbuatannya itu

sendiri.25 Tindak pidana artinya melakukan suatu perbuatan kejahatan atau perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani hukum (Taklif) dan

25 Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967.) h. 121

68

adanya unsur kesalahan. Dengan demikian perbuatan mereka tersebut dapat diberikan

sanksi hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dapat ditegakkan atas 3 hal yaitu

pertama adanya perbuatan kejahatan atau aksi kenakalan anak yang dilakukannya.

Kedua, pelaku atau pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Ketiga bahwa

perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut hukum. Sebagaimana dalam kaidah

fiqhiyah menjelaskan :

حكم ال فعا ل العقال ء قبل و رو د النص ال

“Sebelum ada Nash maka tiada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat.”26

Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberikan pembebanan taklif kecuali

apabila ia telah mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya

dan diketahui oleh seorang mukallaf dengan pengetahuan yang dapat mendorong

untuk melakukannya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa anak nakal yang

berhadapan dengan hukum, untuk dapat dikenakannya sanksi hukuman dengan

melihat akalnya pada anak itu. Melalui akal anak tersebut dapat membedakan mana

perbuatan yang baik dan mana perbuatan jahat.

Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya

untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran, karena akal pun

26 Ahmad Wardi Muslich, Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaiyah, (Jakarta: Media Grafika,

2006. ) h. 30

69

menyerupai ikatan unta.27 Sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa

nafsu yang sudah tidak terkendali sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak

melarikan diri sebagaimana Amr Bin Abdul Qais berkata :

“Jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya maka ia adalah

orang yang berakal.” Rasulullah bersabda :

ن الحق و البا طل ر ق بھ بیقی العقل نور فى القلب

Artinya : akal adalah cahaya dalam hati yang dapat membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang bathil.”

Kecakapan berbuat hukum dalam batas minimal seorang anak adalah saat

memasuki periode baligh, karena baligh menjadi tanda seseorang dalam

perkembangan kecerdasan akalnya. Masa baligh berkisar antara 10-15 tahun pada

masa ini seorang anak dianggap siap untuk melakukan ketentuan ketentuan hukum.

Akal pada diri seorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan

pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya pembebanan hukum, apabila akal

telah mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal manusia dapat diketahui

pada perkembangan jasmaninya. Seseorang manusia akan mencapai tingkat

kesempurnaan akal bila telah mencapai batas baligh, dan baligh itu ditandai dengan

mimpi basah pada laki-laki dan haidh untuk wanita atau dengan tanda-tanda lainnya

yang muncul ketika menjelang baligh Seseorang yang telah dewasa dan berakal akan

27 Ahmad Al-Mursi Husain, Maqashid Syariah, h. 91

70

mampu memahami hukum yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai

subjek hukum.

Akil berasal dari kata ‘aqala yang artinya sama dengan fahima atau adrak

yang berarti mengetahui, mengerti mengetahui, kemudian kata aql berarti akal atau

pikiran sedangkan balaghah berarti sampai maka akil baligh dapat diartikan sebagai

orang yang telah sampai pada tingkatan tertentu yakni tingkatan dimana ia telah

mampu membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk dan

sempurna pikirannya. Seseorang dapat dibebani hukum syara apabila ia telah berakal

dan mengerti hukum tersebut.

Sebagaimana sabda Rasulullah :

د ین لمن ال عقل لھ الوالدین ھو العقل

Artinya : agama itu didasarkan pada akal tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal.

Baligh merupakan batasan seorang untuk dikenakan hukum, pada usia baligh

atau dewasa kemampuan akal seseorang sudah berkembang dan berfungsi dengan

sangat baik. Sehingga akal dan pemahaman itu merupakan sesuatu yang abstrak dan

berkembang secara bertahap dengan tidak ada tanda yang jelas maka ditetapkanlah

batas usia baligh seperti yang telah dikemukakan terdahulu..

Para fuqaha sepakat bahwa syarat seseorang mukallaf itu haruslah berakal

karena taklif adalah pembebanan hukum yang berupa tuntutan maka mustahil

membebani suatu tuntutan kepada seseorang yang tidak berakal. Selanjutnya syarat

71

mukallaf adalah harus memahami tuntutan atau dalil taklif dan kemampuan

memahami dalil taklif itu hanya nyata dengan akal, oleh karena itu akal adalah untuk

memahami sesuatu.28 Menurut kesepakatan ulama yang menjadi dasar kecakapan

bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang maka ia belum dibebani

kewajiban sebaliknya jika akalnya telah sempurna maka ia wajib melaksanakan

beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Oleh karena itu akal adalah pemberian yang

sangat mulia Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan akalnya

diangkat tidak ada pembebanan sanksi untuknya.

Berdasarkan hal ini maka kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas

(ahliyah ada al-nuqshan) dan ada yang bersifat sempurna (ahliyah ada kamilah).

Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia adapun tingkatan

yang dimaksud yaitu:

1. ‘adim ahliyah (tidak cakap sama sekali) yaitu manusia semenjak dilahirkan

sampai mencapai umur 7 tahun.

Dalam batas umur ini, seorang anak belum memiliki kemampuan berpikir

atau ghairu tamyiz. Tamyiz artinya kemampuan dapat membedakan antara yang baik

dan yang buruk, yang salah dan benar. Jika didasarkan pada kemampuan semacam ini

sebenarnya anak-anak sekedar bisa membedakan baik dan buruk tidak hanya terbatas

pada usia tertentu akan tetapi banyak anak yang secara usia masih kecil tapi memiliki

28 Jaenal Aripin dan Azharuddin Lathief, Filsafat Hukum Islam Tasyri dan Syar’I, (Jakarta :

UIN Press, 2000.) h. 21

72

kemampuan berpikir layaknya seperti orang dewasa. Namun dalam hal ini adalah

sesuatu yang biasa terjadi secara keumuman atau kebiasaan bukan suatu sebab

sebagaiman kaidah fiqhiyah menyatakan 29:

لفظ ال بخصوص السبب لم ا العبرة بعمو

Artinya : yang dianggap adalah yang menjadi keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab.

Maka sanksi pidana bagi anak yang usianya dibawah 7 tahun tidak dapat dilakukan

baik sebagai hukum pidana maupun sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut

dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata yakni pemberian ganti kerugian yang

diderita korban oleh orang tuanya atau ahli warisnya.

2. Ahliyah ‘ada naqishah adalah cakap hukum secara lemah yaitu manusia yang telah

mencapai umur 7 tahun sampai 15 tahun.

Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih

lemah dan belum sempurna. Anak yang tergolong dalam batas umur ini dalam

hubungan hukum sebagian tindakannya ada yang telah dihukum dan sebagian lagi

tidak diberi hukuman. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak

yang merugikan orang lain dapat dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti

kerugian dalam bentuk harta bukan hukuman badan. Oleh karena itu tidak berlakunya

hukum qishas dalam pembunuhan, dera atau rajam dalam hal zina, atau potong

29Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir: Dar al-Kuwatuyyah, 1968.) h. 186

73

tangan dalam pencurian. Ia hanya dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir

yang dibebankan kepada harta orang tuanya. Sebagaimana dalam Firman-Nya:

Artinya :“Hai anakku sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau didalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus Lagi Maha Mengetahui.(QS luqman :16)

Artinya : Hai Anakku dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah (Q.S luqman 17)

3. Ahliyah al ‘ada Kamilah adalah cakap berbuat hukum secara sempurna yakni

manusia yang telah mencapai usia 15 hingga wafat. Mazhab syafi’i dan

hambali serta jumhur ulama berpendapat bahwa usia baligh anak baik laki-

laki dan perempuan adalah usia 15 tahun. Hal ini didasarkan pada sebuah

riwayat ibnu umar :

عن ابن عمر قا ل : عرضنى رسول هللا صلى اهللا علیھ وسلم یوم احد في الفتال وانا ابن اربن اربع وم الخند ق وانا ابن خمس خمس عشرة سنة فاجا زني عشرة سنة فلم یجزني وعرضني ی

(رواه البخا ري)

Artinya : Dari Ibnu Umar berkata: aku datang kepada rasulullah untuk ikut berperang uhud ketika usiaku 14 tahun lalu rasulullah tidak mengizinkan

74

setahun kemudian aku datang kepada rasulullah untuk ikut perang khandak lalu Rasulullah izinkan ketika usiaku 15 tahun. (HR. Bukhari)

Pada usia ini seorang manusia memiliki tanggung jawab penuh, baik dalam

ucapan maupun perbuatannya sangat berakibat hukum, karena rentang usia dalam

tingkatan ini akal manusia telah sepenuhnya sempurna. Manusia dapat menggunakan

akalnya untuk berpikir perbuatan baik dan buruk serta resiko yang harus ditanggung

olehnya. Tindak tanduk yang dilakukan olehnya dapat dimintakan pertanggung

jawabannya.

Dengan demikian hukum islam memberikan penjelasan mengenai batas

minimal usia seorang anak dapat dianggap cakap hukum, yakni dengan ditandai anak

itu telah baligh. Oleh karena itu apabila telah melewati tahapan baligh maka beban

taklif sudah tentu mengikat dirinya dan segala perbuatan yang dilakukannya dapat

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, sebagai resiko yang harus diterima.

Tahapan seseorang memasuki baligh adalah saat berusia 15 tahun dimana ukuran ini

menjadi batasan akhir yang menjadi tolak ukur seorang anak akan mengalami mimpi

basah bagi laki-laki dan haidh bagi wanita atau pun perubahan fisiknya.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Memelihara anak dalam Islam dikenal dengan istilah hadanah yang berarti

mendidik dan memelihara anak sejak lahir hingga sampai sanggup berdiri

sendiri untuk mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak yang

bersangkutan. Mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz

bertujuan agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung

jawab. Dimana rentang waktu dalam memelihara anak berlangsung selama 7

tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan ketika kelak anak akan

mencapai tahapan baligh. Baligh pada seseorang dapat ditandai dengan mimpi

basah bagi laki-laki dan haid bagi wanita atau dapat dilihat dari tanda-tanda

perubahan fisik pada seseorang anak diikuti oleh perkembangan akalnya. Dan

batasan akhir seseorang anak mencapai kebalighannya yakni saat usia 15

tahun. Oleh karena itu perbuatan anak yang dianggap melawan hukum atau

melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukuman. Sedangkan dalam hukum

Positif khususnya Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, umur anak cakap hukum yaitu :

a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

sekurang-kurangnya 8 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18

76

tahun, dan belum kawin, maka perbuatan anak sudah dapat

diproses di lembaga pengadilan.

2. Ketentuan mengenai sanksi pada anak yang cakap hukum saat berusia 8-18

tahun berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak dapat ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu :

a. Anak yang berusia 8-12 tahun dapat dikenakan sanksi berupa tindakan

seperti mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,

menyerahkan kepada depertemen sosial kemasyarakatan untuk pembinaan

/ latihan kerja.

b. Anak yang berusia 12-18 tahun dapat dijatuhi sanksi hukuman meliputi

pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok seperti penjara,

kurungan, denda / pengawasan. Pidana tambahan seperti perampasan

barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.

Pandangan hukum Islam terkait ketentuan hukum tersebut diatas, dimana

terkait dengan Ahliyah al-ada seorang anak. Jenis ahliyah al-ada yang

dimaksud adalah ahliyah al-ada naqishah (7-15 tahun). Seseorang yang

melakukan jarimah, maka ada yang dihukum dan sebagian lagi tidak diberi

hukuman dalam artian ia hanya dikenakan tanggung jawab ganti kerugian

(diyat) kepada korban yang dibebankan pada harta orang tuanya atau ta’zir.

Tidak dikenai hukuman qishas/hadh/rajam/jilid/potongtangan. Kemudian saat

anak dapat cakap berbuat hukum secara sempurna ketika berusia 15 tahun.

Oleh karena itu anak memiliki tanggung jawab penuh dalam ucapan dan

77

perbuatan yang dilakukan, karena akalnya untuk berpikir telah sepenuhnya

sempurna. Dengan demikian hukum Islam mendukung tetap berlakunya UU

No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang diatas maka penulis mengemukakan beberapa

saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Beberapa diantaranya :

1.) Perlu ada revisi atau perbaharuan kembali dalam undang-undang tersebut

mengingat perkembangan mental dan akal anak akan berubah dimasanya

nanti. Hakim yang menyidangkan perkara anak harus benar-benar

memperhatikan dakwaan yang dibuat dengan cermat dan teliti agar tidak lagi

terjadi penyimpangan dari aturan yang telah dibuat.

2.) Perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa setidaknya tetap konsisten

dilaksanakan, baik dimulai dari penangkapan, pemeriksaan, penyidangan dan

penahanan seorang anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum.

78

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anul Karim

Abdul, K. Ramali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1990, cet. III.

Asyri al-, Bakar Abdul. Tugas Wanita Dalam Islam. Jakarta: Medan Dakwah, 1984.

Audah al-, Qadir Abdul. Al-Tasyrif al-jinaiy al-Islamy, Juz I Kairo: Dar al-Urubah, 1964.

Amani, Ibrahim. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri. Bandung: al

Bayan, 2000.

Aripin, Jaenal dan Azharuddin Latief. Filsafat Hukum Islam Tasyri dan Syari.

Jakarta: UIN Press, 2000.

Audah, Qadir Abdul. Al Tasyri al Jinaiyah al Islami Muqarranan bi al Qanun al

Wadi. Beirut: al Musassah al Risalah, 1992.

Ayyub, Hasan Syaikh. Fiqh Keluarga. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004.

Bak, Ridha Najid. Kewajiban Isteri dalam Islam. Jakarta: Lentera Baritama, 2002.

Bawengan, G.W. Masalah Kejahatan Sebab dan Akibatnya. Jakarta: Prady

Paramitha, 1977.

Bawazir, Djauhara. Dalam Majalah Umi Kenakalan Remaja karena Salah Ibu, Ummi

Badan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Keluarga dan Anak, Pola Penanggulangan

Kenakalan Remaja Indonesia, Jakarta : BKKBN, 1972.

Depag MU & UNICEF Pemeliharaan Kelangsungan Hidup Anak. Jakarta: Rhineka

Cipta, 1949.

79

_____RI Ilmu Fiqh. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Proyek Pembinaan & Sarana. Jakarta: PT Agama IAIN, 1984.

Ghazaly, Rahman Abd. Fiqh Munakahat Jakarta: Kencana 2003

Haliman. Pidana Syariat Islam. Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, A. Azas-azas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Husain, Mursi Ahmad. Maqashid Syari’ah. Jakarta: Amzah, 2009, cet. I.

Jaziry al-, Rahman Abdul. Kitab al-Fiqh ala al-Mazdahib al-arba’ah Juz II Beirut : Dar al

Fikr, 1985.

Kahlani-al, Muhammad bin Ismail. Subu al Salam Bandung: Dahlan, t.th

Karim, Helmi. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: PT Firdaus, 1996.

Kartono, Kartini. Psikologi Wanita Gadis & Wanita Dewasa. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1981.

Khallaf, Wahab Abdul. Ilmu Ushul Fiqh Mesir : Dar al Kuwatuyyah, 1968.

Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana, Yogyakarta : Gajah Mada Pers, 1980.

Muhtar, Yaya. Pertumbuhan Akal dan Nurani Anak-anak Jakarta: Bulan Bintang,

1988.

Muslich, Wardi Achmad. Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.

Jakarta: Media Grafika, 2006.

Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, 2010,

cet I.

Rahawi-al, Syarh al-Manar wa Khawasyih min ilm al Ushul. Mesir : Daar al-Sa’adah 1315

H

80

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Jakarta : Attahiriyah t.th.

Ruhaily-al, Ruwaly. Fiqh Umar I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1983.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Beirut: Daar al Fikri, 1983.

Saleh, Ruslan. Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara

Bani, 1983. cet III.

Simanjuntak, B. Latar Belakang Kenakalan Anak. Bandung: PT Refika Aditama,

2006. cet I.

_____________ Kriminologi. Bandung: Tarsito, 1984.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1987. cet IX.

Suherman, Ademanan. Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur. Jakarta: PT

Gramedia, 2010. cet I.

Sumadi, Suryabrata. Perkembangan Alat Ukur Psikologi. Yogyakarta: Andi, 2000.

Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2006. cetI.

Tutik, Triwulan Titik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2006.

cet 1.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

Thalib, M. Dilema Wanita Karir. Jakarta: Lentera Baritama, 1990.

Wiratmo, Widoyati Sri. Anak & Wanita Dalam Islam. Jakarta: LP3ES, 1983. cet I.

Perundang-undangan

KUHP, dan KUHAP.

KUHPer.

81

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet :

www. Politik Kompasiana. com /2010/04/ 29. Perlindungan-anak-Indonesia-dan-

Solusinya html.

www. KPAI. go.id /artikel/190/alternatif-Pemidanaan-Restorative-Justice-Bagi-

Anak-Berkonflik-dengan-hukum html.

www. Zaldym.wordPerss.com/2010/07/17. Peran-dan-Fungsi-Orangtua-Dalam-

Mengembangkan-kecerdasan-Emosional-Anak.

www. Ummu Syauqi. Wordpress. com/category. Pendidikan Anak.

www. Perkembangan Anak. com /2008/03 Tanggung jawab Seorang Orang Tua

terhadap Anak

www. Angel Fire.com / mt /matrixs/Psikologi. Html.

www. hukumonline. com /berita/baca/hol 17014/ekonomi-syariah-hanya-buat yang- dewasa,

http ://kamusbahasaindonesia. Org/kedewasaan

83

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, danseimbang;

b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan

terhadapanak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun

perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan

mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan

pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan

Undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu

membentuk Undang-undang tentang pengadilan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

84

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan

kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Nomor

2951);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran

Negara Tahun

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

85

3. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat

Pemasyarakatan,dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan,

Balai Pemasyarakatan,Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan

Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

5. Penyidik adalah penyidik anak.

6. Penuntut umum adalah penuntut umum anak

7. Hakim adalah Hakim anak.

8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.

9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.

10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua

terhadap anak.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai

Pemasyarakatan yang melakukan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang

mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.

13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan

Peradilan Umum.

86

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana

ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga

melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan

pemeriksaan oleh Penyidik.

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau

orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang

tua, wali atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali

atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen

Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

87

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya

dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7

(1) Anak yang melakukan pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke

Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang

bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan

Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim

atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum

pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang

tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

88

BAB II

HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Bagian Pertama

Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 adalah:

a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai

hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat

menetapkan

pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang

Panitera Pengganti.

Bagian Kedua

Hakim Banding

89

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yag berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding

sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat

menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau

seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya

peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai

dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga

Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

90

Pasal 18

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi

sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahakamah Agung dapat

menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh seorang Panitera atau

seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawas tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau

orang tua, wali, orang tua asuh, atau Pensihat hukumnya kepada Mahakamah Agung

sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima

Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III

PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan

dalam Undang-undang ini.

91

Pasal 23

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana

tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

a. pidana penjara;

b. pidana kurungan;

c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal

dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang- barang

tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

a. mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan,

dan latihan kerja; atau

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial

kemasyarakatan

yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran

dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,

Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau

tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b,

Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

92

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut

paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf belum

mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak Nakal tersebut

hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,

belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak

diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka

terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum

ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak ½ (satu

per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat

dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

93

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan

puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari

serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi

selama menjalani masa pidana bersyarat.

(4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang

ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana

bersyarat bagi syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati

persyaratan yang telah ditentukan.

(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai

Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti

pendidikan sekolah.

Pasal 30

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling

lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

94

maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan

Pembimbing kemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara,

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

(2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat

mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan,

pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c,

Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV

PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;

b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan

c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a

bertugas:

95

a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan

Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar

Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian

kemasyarakatan;

b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang

berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana

pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus

mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan

bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, bertugas

membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan

pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan,

pembinaan, dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial

mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh

Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing

Kemasyarakatan diatur lebih dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

96

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus

sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa

pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39

(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan

minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan

hidup,

perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

(2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing

Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap

anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

BAB V

ACARA PENGADILAN ANAK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam pengadilan anak, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Perkara Anak Nakal

Paragraf 1

Penyidikan

97

Pasal 41

(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana

yang dilakukan oleh orang dewasa;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami

masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam aya(1) dapat dibebankan kepada:

a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau

b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta

pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu

juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan

jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

(3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana.

98

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentinga

pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41

ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalamm ayat (1) hanya berlaku untuk paling

lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat

diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10

(sepuluh) hari.

(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada

Penuntut Umum.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan

berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari

tahanan demi hukum.

(6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di

lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di

tempat tertentu.

Pasal 45

(1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan

kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

99

(2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakansecara

tegas dalam surat perintah penahanan.

(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

(4) Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap

dipenuhi.

Pasal 46

(1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan

penahanan atau penahanan lanjutan.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh)

hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum

dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling

lama 15 (lima belas) hari.

(4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus

melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan

berkas perkar belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang

mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima

belas) hari.

(3) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang

100

bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan

Hakim Banding belum memberkan putusannya, maka anak yang bersangkutan

harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima

belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan

Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan

surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua

puluh lima) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan

Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan

harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50

101

(1.) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan pasal 49 guna kepentingan pemeriksaan,

penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan

alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa

menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter.

(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk

paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih

diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan

oleh:

a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;

b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan

negeri;

c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan

kasasi.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung

jawab.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai

diperiksa atau elum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan

dari tahanan demi hukum.

(6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:

a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;

b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan

pemeriksaan banding.

Pasal 51

102

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan

bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu

dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam

Undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan

kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak

memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung

dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang

berwenang.

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat(1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan

kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan

peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3

Penuntutan

Pasal 53

(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang

dilakukan oleh orang dewasa;

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

103

anak.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang

melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang

dewasa.

Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat

dilakukanpenuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat

dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

Paragraf 4

Pemeriksaan di Sidang pengadilan

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut

Umum, Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang

tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 56

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing

Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

mengenai anak yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi:

a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;

dan

b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

104

(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk

umum terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua

asuh,Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua

asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1.) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa

ke luar ruang sidang.

(2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua,

wali, orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap

hadir.

Pasal 59

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kerja

kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal

yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan

penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

(3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

(1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak

yang harus terpisah dari orang dewasa.

(2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak

memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya

serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

105

(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga

Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18

(delapan belas) tahun, tetapi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara

terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun /lebih

Pasal 62

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana

yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan

baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan

Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai

Pemasyarakatan.

(3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan

masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus

dijalankannya.

(4) Dalam pembebasan beryarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakat.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara

setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun

dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga

106

Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar

anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini:

a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan

berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang

ini;

b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian

selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang

diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan

hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum

dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya

dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

107

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO