1. Mengapa bahasa melayu yang dijadikan bahasa dasar pembentukkan bahasa Indonesia, beberapa alasan?

Jawab:

Telah banyak dimengerti dan dipergunakan selama berabad-abad dikawasan nusantara Bahasa melayu merupakan bahasa resmi kedua pada zaman Hindia Belanda sejak zaman

kerajaan sriwijaya Strukturnya sederhana dan mudah dipelajari Bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa Suku-suku di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa

nasional.

Bahasa melayu telah menjadi bahasa penghubung dalam kehidupan sejak zaman sriwijaya

Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Budha.

Bahasa melayu telah menjadi bahasa kebudaayaan, dimana menjadi bahasa di buku-buku pelajaran

Bahasa melayu menjadi bahasa resmi kerajaan

2. Dalam perkembangan Bahasa Indonesia bersifat terbuka. Apa artinya? Bahasa mana saja

yang memperkaya kosakata Bahasa Indonesia? Beri beberapa contoh!

Jawab:

Bahasa Indonesia merupakan sarana dalam berinteraksi, maka Bahasa Indonesia

berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. dapat dinyatakan bahwa dalam

interaksi sosial, bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi tertentu (sebagai alat ekspresi diri,

komunikasi, integrasi, dan adaptasi serta kontrol sosial). Bahasa Indonesia bersifat terbuka

(transparan). Artinya, bahasa ini dapat beradaptasi dengan bahasa-bahasa lain dan mudah

menerima unsur-unsur bahasa asing, seperti unsur fonologi, morfologi, dan unsur semantik.

Selain itu Bahasa Indonesia merupakan suatu sarana komunikasi yang dinamis, dalam hal

ini yang dimaksud dinamis yakni bahwa bahasa tersebut selalu mengikuti kaidah atau aturan

yang tetap dan mantap namun terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem.

Bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat terutama di bidang kosakata, seperti

ipteks, politik, bisnis, dan lain-lain karena sifatnya yang terbuka tadi. Kata-kata dan istilah dari

bahasa Sanskerta, Cina, Jepang, Jawa, Sunda, Arab, Belanda, dan Inggris begitu mudahnya

terserap terserap kedalam Bahasa Indonesia. Masuknya unsur-unsur asing ini secara historis juga

sejalan dengan kontak budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa pemberi pengaruh.

Mula-mula bahasa Sansekerta sejalan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia sejak

sebelum bahasa Indonesia memunculkan identitas dirinya sebagai bahasa Indonesia, kemudian

bahasa Arab karena eratnya hubungan keagamaan dan perdagangan antara masyarakat timur

tengah dengan bangsa Indonesia, lalu bahasa Belanda sejalan dengan masuknya penjajahan

Belanda ke Indonesia, kemudian bahasa Inggris yang berjalan hingga sekarang, salah satu faktor

penyebabnya adalah semakin intensifnya hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi antara

bangsa Indonesia dengan masyarakat pengguna bahasa Inggris. Unsur-unsur asing ini telah

menambah sejumlah besar kata ke dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia

mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sejalan dengan perkembangan itu

muncullah masalah-masalah kebahasaan, khususnya penyerapan kata-kata bahasa Inggris.

3. Bahasa Melayu berkembang menjadi Bahasa Indonesia melalui berbagai jalur. Jelaskan

apa sajakah jalur tersebut! Jelaskan peranan masing – masing jalur tersebut!

Jawab:

Jalur pedangangan

Jalur politik

Bahasa melayu menjadi bahasa resmi dikerajaan nusantara, selain itu , bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Budha.

4. Jelaskan peranan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 terhadap kedudukan dan

fungsi Bahasa Indonesia?

Jawab:

Perkembangan bahasa melayu yang telah menyebar hampir diseluruh wilayah nusantara

mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu

para pemuda indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat

bahasa Melayu menjadi bahasa indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa

indonesia.

Dengan adanya rasa persatuan ini, para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928

mengadakan pertemuan yang membuahkan suatu sumpah yang salah satu isinya menetapan

bahasa persatuan kita, Bahasa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan

bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan

majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda terdapat

tiga butir keputusan yaitu sebagai berikut :

Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu,tanah Indonesia.

Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa

Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa

Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Untuk mempertegas Bahasa

Indonesia sebagai bahasa persatuan pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-

Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahasa negara disahkan yakni bahasa Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal

36).

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjunjung bahasa persatuan, yaitu

bahasa Indonesia. Di samping sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan

sebagai bahasa Negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai : 1)

lambang jati diri bangsa; 2) lambang kebanggaan bangsa; 3) alat pemersatu; dan 4) alat

penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi

sebagai : 1) bahasa resmi negara; 2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; 3)

bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional; dan 4) bahasa resmi dalam pengembangan

kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Bagaimana peranan Bahasa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang? Jelaskan usaha –

usaha pemerintahan pendudukan Jepang tersebut bgi perkembangan Bahasa Indonesia!

Jawab:

Setelah belanda menyerah tanpa syarat kepada jepang maka saat itu dimulailah

penjajahan jepang terhadap Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang bahasa Indonesia

mengalami perkembangan yang cukup pesat akibat kebijakan Jepang pada masa itu, diantaranya

adalah :.....

a. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda dari dunia perguruan tinggi maupun sekolah- sekolah,

maupun perkantoran dan dari pergaulan seharihari memberikan kesempatan yang baik bagi

pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia.

b. Pelarangan bagi orang Belanda memakai bahasanya sendiri. Yang melanggar dapat dituduh

membantu musuh (Belanda, Amerika Serikat dan Inggris). Seperti diketahui, pada masa

penjajahan Belanda, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di bidang pemerintahan. Larangan

pemakaian bahasa Belanda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sangat keras, sehingga boleh

dikatakan di semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan dan lain-lainnya papan nama

atau papan iklan yang Berbahasa Belanda diganti dengan yang berbahasa Indonesia atau

berbahasa Jepang.

c. Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar.

Sedangkan mengenai penggunaan bahasa Jepang boleh digunakan dimana saja baik di

sekolah-sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari, hal ini sangat berbeda dengan

pemerintahan Hindia Belanda, dimana bahasa Belanda hanya diberikan pada sekolah-sekolah

tertentu dan tidak semua orang Indonesia diizinkan memakai bahasa Belanda terhadap orang

Belanda. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang melakukan langkah-langkah untuk pemakaian

bahasa

Jepang untuk menggantikan bahasa Belanda diantaranya :

a. Semua sekolah yang dibuka kembali oleh Jepang, diberi mata pelajaran bahasa Jepang.

b. Terdapat sekolah-sekolah khusus untuk pengajaran bahasa Jepang.

c. Pelajaran bahasa Jepang juga disiarkan melalui radio-radio pemerintah pendudukan Jepang.

d. Jepang juga menerbitkan Kana Jawa Shinbun, yang memakai bahasa Jepang dengan

mempergunakan huruf katakana. Disebutkan bahwa tujuan utama daripada surat kabar itu adalah

untuk menyebarluaskan bahasa Jepang dan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis

bagi rakyat Jawa.

e. Jepang mendatangkan beratus-ratus orang guru bahasa Jepang ke Asia Tenggara, termasuk ke

Indonesia, untuk mengajar ke Jepang. Sebaliknya orang Jepang mempelajari bahasa Indonesia

secukupnya untuk berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia, dan dengan pengetahuan

bahasa yang minim itu, mereka dapat menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.

Bahasa Indonesia maju dengan amat pesat karena diharuskan dipakai di sekolah-sekolah,

perguruan tinggi dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu

boleh dikatakan dipaksakan, agar dalam waktu secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang

dapat digunakan ke seluruh pelosok untuk semua bidang. Pemerintah pendudukan Jepang

bermaksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna Perang Asia Timur Raya

sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun, mereka merasa perlu menggunakan bahasa

Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya meluas penggunaannya ke segala penjuru Nusantara,

sedangkan semakin banyak orang Indonesia mengalami suatu perasaan yang selama ini belum

dikenalnya dengan mendalam yaitu perasaan nasionalisme melalui penggunaan bahasa

Indonesia. Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakai bahasa

Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa hubungan antara sesamanya. Bahasa Indonesia

menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasi bangsa Indonesia.

Akhirnya penguasa Jepang tak dapat lagi menahan pertumbuhan bahasa Indonesia.

Pemerintah pendudukan Jepang terpaksa mengabulkan keinginan bangsa Indonesia untuk

menyempurnakan bahasa demi pelaksanaan Sumpah Pemuda 1928. Maka pada tanggal 20

Oktober 1943, Kantor Pengajaran Jepang di Jawa, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia

mendirikan Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugas dari komisi itu adalah

menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tata bahas normatif

dan menentukan kata-kata yang umum bagi bangsa Indonesia.

Masa pendudukan Jepang (1942-1945) Pada masa ini peran bahasa Indonesia semakin

penting karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda yang dianggapnya

sebagai bahasa musuh Penguasa Jepang terpaksa mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa

resmi dalam administrasi pemerintahan dan bahasa pengantar di lembaga pendidikan, karena

bahasa Jepang sendiri belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Untuk mengatasi

berbagai kesulitan, akhirnya Kantor Pengajaran Balatentara Jepang mendirikan Komisi Bahasa

Indonesia.

6. Jelaskan peranan Bahasa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia!

Jawab:

7. Lembaga apa yag diserahi pemerintah untuk mengangani pembinaan dan pengembangan

Bahasa Indonesia? Sebutkan usaha – usaha lembaga tersebut!

Jawab:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Sebagai badan yang telah lama menangani masalah kebahasaan dan kesastraan.

Usaha :

Kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang diselenggarakan setiap tahun adalah upaya BPPB untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, serta bertekad memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra itu. Kegiatan yang dilaksanakan dalam acara Bulan Bahasa dan Sastra terdiri dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang berkarya atau berekspresi, ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, dan ada kegiatan yang diadakan sebagai ajang perlombaan.

Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan lima tahun sekali ini adalah forum pertemuan pakar bahasa/sastra, budayawan, tokoh, pejabat negara, guru/dosen, mahasiswa, dan pencinta bahasa Indonesia. Bahkan, kini kongres ini melibatkan pakar berbagai bidang ilmu serta para penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dari seluruh dunia. Oleh karena itu, forum akbar yang semula merupakan pertemuan nasional itu kini berkembang menjadi pertemuan internasional.

Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah, Oktober 1938. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara, 28 Oktober - 1 November 1954.

Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta, November 1978. Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta, 21 s.d. 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta, 27 Oktober s.d. 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta, 28 Oktober – 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26-30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14-17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia IX, Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008. Gerakan cinta bahasa Indonesia. Jambore Nasional Bahasa dan Sastra bertujuan:

- menumbuhkan rasa solidaritas generasi muda yang berorientasi terhadap lahirnya jiwa persatuan pada anak bangsa yang mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- menggali dan memformulasi kearifan lokal daerah menjadi karakter bangsa;- meningkatkan sikap positif para peserta terhadap bahasa nasional sebagai lambang

identitas bangsa Indonesia.

1. Tahun 1930

Usaha penelitian dalam bidang bahasa dan budaya telah dilakukan oleh para sarjana

Belanda, baik pemerintah maupun swasta.  Pada tahun 1930-an pemerintah kolonial Belanda

sudah mulai mengadakan penelitian tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Penelitian itu

disalurkan melalui Lembaga Pendidikan Universiter, Kantoor voor Inlandsche Zaken, en

Oudheidkundige Dienst. Sementara itu, usaha swasta sejak tahun 1930 diwakili oleh Yayasan

Matthes, yang pada tahun 1955 namanya berubah menjadi Yayasan Sulawesi Selatan Tenggara

yang berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang). Yayasan itu bertujuan mengadakan penelitian

bahasa dan kebudayaan daerah Makassar. Selain Yayasan Matthes, ada yayasan yang

mempunyai tujuan yang sama, yaitu Yayasan Kirtya Liefrinck van der Tuuk yang berkedudukan

di Singaraja, Bali, di bawah pimpinan Dr. R. Goris. Ketua yayasan itu akhirnya bekerja sama

dengan cabang lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

 

2. Tahun 1947 (Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek)

Dari masa ke masa, peristiwa bahasa dan kebudayaan Indonesia menarik perhatian para

sarjana. Pada tahun 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat yang pada saat itu berada di bawah

naungan Departemen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Kementerian Pengajaran,

Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan) meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut

Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang bertujuan menampung kegiatan ilmiah

universitas, terutama dalam bidang bahasa dan kebudayaan.

Lembaga itu dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held yang kemudian menjadi pemimpin umum.

ITCO mempunyai tiga bagian, yaitu (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, (2) Bagian Ilmu Bahasa dan

Kesusastraan, dan (3) Bagian Leksikografi. Kegiatan yang dilakukan ITCO, selain penelitian

bahasa dan kebudayaan, ialah penyalinan kembali naskah yang ditulis di daun lontar yang

berasal dari Yayasan Kirtya Liefrinck van der Tuuk, naskah yang berasal dari Sono Budoyo,

Yogyakarta,  dan naskah dari Yayasan Matthes, Makassar. Di samping itu, ITCO membuat film

tentang tulisan sastra daerah, seperti tulisan Aceh, Batak Simalungun, Melayu, Makassar, dan

Bugis. ITCO juga melakukan tukar-menukar film di Leiden, Pretoria, Kairo, dan New York.

Kegiatan lain yang dilakukan ITCO ialah berusaha menarik perhatian para sarjana luar negeri

untuk mengadakan penelitian ilmiah dan penerbitan tentang bahasa dan kebudayaan. Kegiatan

itulah sebenarnya yang mengawali kegiatan kebahasaan dan kesusastraan yang dilakukan oleh

lembaga bahasa yang tumbuh kemudian. Pada tahun 1952 ITCO digabung dengan Bagian

Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa Yogyakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya.

 

3. Tahun 1947 (Panitia Pekerja)

Pada tahun 1947 Mr. Soewandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara

yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Namun, pembentukan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pada saat itu para ahli dan

sarjana bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Persiapan yang telah dilakukan baru

sampai pada pembentukan Panitia Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 700/Bhg.A. tanggal 18 Juni 1974. Panitia Pekerja itu

merupakan satu unit yang dikepalai oleh Mr. St. Takdir Alisjahbana dengan R.T. Amin Singgih

Tjitrosomo sebagai sekretaris, dan dibantu oleh lima orang anggota, yaitu Adinegoro, W.J.S.

Porwadarminta, Ks. St. Pamuntjak, R. Satjadibrata, dan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo.

 

4. Tahun 1948 (Balai Bahasa)

Ketika terjadi pendudukan tentara Belanda, Panitia Pekerja di Jakarta belum berhasil

membentuk suatu lembaga penelitian bahasa seperti yang diharapkan. Baru beberapa bulan

setelah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Santoso, menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo

untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Beberapa bulan setelah itu,

dibentuklah suatu lembaga otonom yang berada langsung di bawah Jawatan Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Lembaga tersebut bernama Balai Bahasa,

yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Yogyakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Ali Sastroamidjojo, Nomor 1532/A tanggal 26

Februari 1948. Pemimpin umum Balai Bahasa mula-mula adalah P.F. Dahler alias Amin Dahlan,

kemudian R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara. Karena P.F. Dahler

meninggal dunia, selanjutnya pemimpin umum dipegang oleh Prof. Dr. Prijana. Adapun

sekretaris Balai Bahasa adalah I.P. Simandjuntak. Balai Bahasa mempunyai empat seksi, yaitu

(1) Seksi Bahasa Indonesia, (2) Seksi Bahasa Jawa, (3) Seksi Bahasa sunda, dan (4) Seksi

Bahasa Madura. Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan bahasa

daerah, baik lisan maupun tulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak digunakan lagi,

(2) memberi petunjuk dan pertimbangan tentang bahasa kepada masyarakat, dan (3) membina

bahasa. Pada saat itu Balai Bahasa sudah mempunyai kantor cabang yang berkedudukan di

Bukittinggi.

 

5. Tahun 1952 (Lembaga Bahasa dan Budaya)

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Agustus 1952,

Balai Bahasa menjadi bagian Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Tugas Balai Bahasa itu

dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, yang merupakan gabungan dari Lembaga

Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan (ITCO) dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa,

dan Jawatan Kebudayaan. Pimpinan Lembaga Bahasa dan Budaya ialah Prof. Dr. Prijana yang

merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak tanggal 1 Mei 1957--

karena beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan--jabatan

pimpinan Lembaga dipegang oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat yang juga merangkap

sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh

Darsan Martadarsana dan pada tahun 1956 digantikan oleh Sjair. Pada tahun 1958 Sjair, karena

pensiun, diganti oleh Dra. Lukijati Gandasubrata. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai

struktur oraganisasi yang lebih baik daripada Balai Bahasa. Lembaga Bahasa dan Budaya

mempunyai tujuh bagian dengan tiga cabang. Bagian tersebut ialah (1) Bagian Penyelidikan

Bahasa dan Penyusunan Tata Bahasa, (2) Bagian Lesksikografi, (3) Bagian Penyelidikan

Kebudayaan, (4) Bagian Komisi Istilah, (5) Bagian Penyelidikan Kesusastraan, (6) Bagian

Perpustakaan, dan (7) Bagian Terjemahan.

 

6. Tahun 1959 (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69626/B/S,

tanggal 1 Juni 1959, Lembaga Bahasa dan Budaya berganti nama menjadi Lembaga Bahasa dan

Kesusastraan. Sejak itu lembaga tersebut beserta cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra

Universitas Indonesia dan langsung di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan. Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan dilebur dan pegawainya masuk ke Lembaga

Bahasa dan Kesusastraan. Demikian pula, sejak bulan Juni 1964, Urusan Pengajaran Bahasa

Indonesia dan Daerah, Jawatan Pendidikan Umum,  dimasukkan ke dalam lembaga itu.

Pimpinan pertama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan adalah Prof. P.A. Hoesein

Djajadiningrat dan Sekretaris Umum Dra. Lukijati Gandasubrata. Pada tahun 1960 jabatan

pimpinan umum dipegang oleh sekretaris umum karena pimpinan umum meninggal dunia. Pada

tahun 1962 Dra. Lukijati Gandasubrata pindah ke Semarang. Pada tahun 1966, pimpinan

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu digantikan oleh Dra. S.W. Rudjiati Muljadi. Lembaga

Bahasa dan Kesusastraan terdiri atas delapan urusan, yakni (1) Urusan Tata Bahasa, (2) Urusan

Peristilahan, (3) Urusan Kesusastraan Indonesia Modern, (4) Urusan Kesusastraan Indonesia

Lama, (5) Urusan Bahasa Daerah, (6) Urusan Perkamusan, (7) Urusan Dokumentasi, dan (8)

Urusan Terjemahan.

 

7. Tahun 1966 (Direktorat Bahasa dan Kesusastraan)

Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/V/Kep/i/1966, tanggal 3

November 1966 Lembaga Bahasa dan Kesusastraan diubah namanya menjadi Direktorat Bahasa

dan Kesusastraan di bawah pimpinan Dra. S.W. Rudjiati Muljadi.

Direktorat Bahasa dan Kesusastraan mempunyai bagian sebagai berikut:  (1) Dinas Bahasa

Indonesia, (b) Dinas Kesusastraan Indonesia, (c) Dinas Bahasa dan Kesusastraan Daerah, (d)

Dinas Bahasa dan Kesusastraan Asing, (e) Dinas Peristilahan dan Perkamusan, dan (f)

Sekretariat.

 

8. Tahun 1969 (Lembaga Bahasa Nasional)

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, S.H., Nomor

034/1969 Tahun 1969, mulai tanggal 24 Mei 1969 nama Direktorat Bahasa dan Kesusastraan

diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Secara struktural, lembaga itu berada di bawah

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dra. S.W. Rujiati

Mulyadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Nasional dengan Surat Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/1969. Namun, dari tanggal 1 Januari -- 31 Desember

1970  Kepala Lembaga Bahasa Nasional dijabat oleh Drs. Lukman Ali karena Dra. S.W. Rujiati

Mulyadi bertugas di luar negeri (Leiden).

Lembaga Bahasa Nasional mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa

Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek,

terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penelitian setempat, seminar, simposium, dan

musyawarah bersama-sama instansi lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, badan, dan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3)

memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah bahasa dan

sastra Indonesia dan daerah kepada instansi di lingkungan departemen, badan, organisasi

masyarakat, atau perseorangan, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) menyelenggarakan

penerbitan dan penyebaran hasil penelitian untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan

kebudayaan pada khususnya, serta bangsa dan negara Indonesia pada umumnya; (5)

menyelenggarakan ketatausahaan selengkapnya; serta (6) memberi saran dan pertimbangan

kepada Direktur Jenderal Kebudayaan demi kesempurnaan tugas pokok.

Karena tugas pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional semakin

luas, dengan Surat Keputusan Nomor 038/1970, tanggal 1 Mei 1970, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, memutuskan pembentukan kembali cabang Lembaga Bahasa Nasional, yaitu

Cabang I di Singaraja, Cabang II di Yogyakarta, dan Cabang III di Makassar.

 

9. Tahun 1974 (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa)

Dalam rangka reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atas dasar Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, Lembaga Bahasa Nasional diubah

namanya menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  079/O Tahun 1975, yang

diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

0222/O/ 1980, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditetapkan sebagai pelaksana tugas

di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra yang berada langsung di bawah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang dalam

melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Sejak

1975 secara berturut-turut kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dijabat oleh Prof.

Dr. Amran Halim (1975--1984), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1984--1989), Drs. Lukman Ali

(1989--1991), dan Dr. Hasan Alwi (1991--2000). Dalam menyelenggarakan tugas di bidang

penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

mempunyai fungsi sebagai (1) perumus kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang

penelitian dan pengembangan bahasa; (2) pelaksana penelitian dan pengembangan bahasa serta

pembina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; (3) pelaksana urusan tata usaha pusat.

Susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sebagai pelaksana tugas

di bidang penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut: (1) Bagian

Tata Usaha, (2) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, (3) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah,

(4) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan (5) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Dalam melaksanakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--hingga tahun

1999--hanya didukung oleh 3 unit pelaksana teknis (UPT), yaitu (1) Balai Bahasa Yogyakarta,

(2) Balai Bahasa Denpasar, dan (3) Balai Bahasa Ujungpandang.

Sejalan dengan semakin luas cakupan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/O/1999 tanggal

23 September 1999 dan Nomor 227/O/ 1999 tanggal 23 September 1999, Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa mendapat tambahan empat belas UPT. Keempat belas UPT itu ialah (1)

Balai Bahasa Banda Aceh, (2) Balai Bahasa Medan, (3) Balai Bahasa Pekanbaru, (4) Balai

Bahasa Padang, (5) Balai Bahasa Palembang, (6) Balai Bahasa Bandung, (7) Balai Bahasa

Semarang, (8) Balai Bahasa Surabaya, (9) Balai Bahasa Banjarmasin, (10) Balai Bahasa

Jayapura, (11) Kantor Bahasa Pontianak, (12) Kantor Bahasa Palangkaraya, (13) Kantor Bahasa

Manado, dan (14) Kantor Bahasa Palu.

 

10. Tahun 2000 (Pusat Bahasa)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/ MPN.A2/KP/2000

tanggal 25 Juli 2000, Dr. Hasan Alwi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena telah memasuki masa purnabakti

dan diangkat sebagai Plh. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sejak saat itu,

nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjadi Pusat Bahasa. Kemudian,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/MPN.A4/ KP/2001, Dr.

Dendy Sugono diangkat sebagai Kepala Pusat Bahasa.

Setelah Dr. Dendy Sugono pensiun 1 Juni 2009, jabatan Kepala Pusat Bahasa sementara

dijabat Agus Dharma, S.H., Ph.D. sebagai wakil sementara (Wks.) dan Dra. Yeyen Maryani,

M.Hum. sebagai koordinator intern (korin). Pada tanggal 16 September 2010 Prof. Drs. Endang

Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D. diangkat sebagai Kepala Pusat Bahasa. Namun, tanggal 27

Desember 2010, Prof. Drs. Endang Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D. mengundurkan diri dari

jabatannya.

11. Tahun 2010 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

Pada tahun 2009 Pemerintah dan DPR RI periode 2004 - 2009 mengesahkan Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta Lagu

Kebangsaan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Presiden

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pusat Bahasa berganti

nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibawah Kementerian Pendidikan

Nasional. Pusat Bahasa yang dulu secara organisasi berada di tingkat Eselon II kini setelah

menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama (Eselon I) di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor

24 Tahun 2010, Agus Dharma, S.H., Ph.D. diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Sekretaris Badan Bahasa, Dra. Yeyen

Maryani, M.Hum., Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Prof. Dr. Cece Sobarna, dan

Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Qudrat Wisnu Aji, S.E, M.Ed.

Pada tanggal 30 November 2011, Qudrat Wisnu Aji, S.E, M.Ed  menjadi  Kepala Biro

Umum, Sekretariat Jenderal, Kemdikbud, dan digantikan oleh Drs. Muhadjir, M.A. sebagai 

Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan. Prof Dr. Cece Sobarna sebagai Kepala Pusat

Pengembangan dan Pelindungan digantikan oleh Dr. Sugiyono.

Karena Plt. Kepala Badan Bahasa pada bulan Desember 2011 memasuki masa purnabakti,

berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nomor 327/MPN.A4/KP/2011, Kepala Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijabat oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

yang membidangi kebudayaan, Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Ph.D., sebagai Pelaksana

Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sejak tanggal 16 April 2012, Prof. Dr. Mahsun, M.S. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nomor 139/MPN.A4/KP/2012.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai 1 Sekretariat Badan dengan 4

Kepala Bagian dan 12 Kepala SubBagian serta 2 Kepala Pusat dengan 6 Kepala Bidang dan 12

Kepala SubBidang. Di samping itu, Badan Bahasa memiliki 17 balai bahasa  dan  13  kantor

bahasa.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjalin kerja sama dengan banyak pihak,

baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama dalam negeri, antara lain, dilakukan dengan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, perguruan tinggi, lembaga

pemerintah dan swasta, serta organisasi profesi. Sementara itu, dengan pihak luar negeri, kerja

sama itu dilakukan dengan perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga pengajaran bahasa

Indonesia, dan pusat-pusat kebudayaan asing. Pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai

berikut.