Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan Kontrak

E. Rial N. 2014

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1 LEGALISASI DAN WAARMEKING 11

DASAR HUKUM 2 TATA URUTAN 12

DASAR BERLAKUNYA KUHPerdata 3 STRUKTUR ANATOMI KONTRAK 13

ISTILAH DAN PENGERTIAN 4 AWAL KONTRAK 14

SISTEM DAN SIFAT KUHPerdata 5 KOMPARISI 15

SUBJEK DAN OBJEK KONTRAK 6 PREMISSE/RECITALS 16

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN 7 DEFINISI 17

ASAS-ASAS PERJANJIAN 8 ISI KONTRAK 18

AKIBAT PERJANJIAN 9 CARA PENULISAN PASAL 19

AKTA-AKTA PERJANJIAN 10 PENUTUP DAN TANDA TANGAN 20

Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial belanda yg terdapat dlm bab III KUHPerdata. Kontrak-kontrak yg telah diatur dalam BW (KUHPerdata) :

1. Kontrak jual beli; 2. Kontrak tukar menukar; 3. Kontrak sewa menyewa; 4. Kontrak pinjam meminjam

Sementara itu telah berkembang kontrak-kontrak lain yg belum diatur dalam KUHPerdata : 1. Kontrak Beli Sewa 2. Kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing) 3. Kontrak Franchising 4. Kontrak Kerjasama Patungan (Joint Venture) 5. Kontrak Keagenan 6. Kontrak Distribusi Barang 7. Production Sharing Contract

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata Burgerlijk Wetboek)

Dasar Hukum Kontrak

Dasar Berlakunya KUHPerdata di Indonesia

Konkordansi Beginsel (asas konkordansi) : Pasal 131 IS ayat 2 sub. A, bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata awalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di Belanda;

Pasca Kemerdekaan, KUHPerdata tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan Peralihan;

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERIKATAN Perikatan merupakan terjemahan Verbintenis ; Verbintenis mengandung banyak pengertian,

diantaranya : Perikatan : masing-masing pihak saling terikat oleh

suatu kewajiban/prestasi ( Subekti; Sudikno ); Perutangan : suatu pengertian yang terkandung

dalam verbintenis ; adanya hubungan utang piutang antara pihak-pihak ( Sri Soedewi, Vol Maar, Kusumadi );

Perjanjian (overeenkomst ) ( Wirjono Prodjodikoro)

Perikatan : Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 orang / lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi

Hubungan hukum : hubungan 2 orang / lebih yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh hukum;

Prestasi : sesuatu hal menurut isi perjanjian, suatu hal yang wajib dipenuhi oleh pihak yang satu dan merupakan hak bagi pihak yang lain

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERIKATAN

KONTRAK = PERJANJIAN

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan.

Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.

Pasal 1313 KUHPerdata : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Definisi di atas menurut beberapa pakar : sangat luas Tidak lengkap karena definisi tersebut cenderung ke arah kontrak

sepihak, tidak mencakup kontrak timbal balik Terlalu luas karena mencakup pula perbuatan dalam perbuatan

melawan hukum

Pengertian Perjanjian Menurut KUHPerdata

Sistem dan Sifat Hukum Perikatan Sistem hukum perikatan (Buku III KUHPerdata)

adalah bersistem terbuka (openbaar system) ;

Artinya KUHPerdata memungkinkan setiap orang mengadakan perjanjian apapun juga baik yang diatur Undang-Undang (KUHPerdata/KUHD), peraturan khusus maupun perjanjian jenis baru yang belum ada ketentuannya .

SIFAT BUKU III (PERIKATAN) KUHPERDATA

hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sesuai bab III KUHPerdata, hukum kontrak kita menganut sistem terbuka (open system) :

1. Bebas mengadakan kontrak dengan siapapun 2. Bebas menentukan syarat-syaratnya 3. Bebas pelaksanaannya 4. Bebas bentuknya

(Nukman Muhammad)

Sifat hukum perikatan terdiri : 1. Sebagai hukum pelengkap, apabila para pihak

membuat ketentuan-ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU apabila mereka membuat ketentuan sendiri (contoh Pasal 1460 KUHPerdata)

SIFAT HUKUM PERIKATAN

Sifat hukum perikatan terdiri (lanjutan): 2. Bersifat konsensuil, dengan adanya kata sepakat

maka mengikatlah perjanjian itu dengan tanpa adanya formalitas.

3. Obligatoir, perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja. Obligatoir (kewajiban), belum menimbulkan milik dan hak milik baru pindah/beralih setelah adanya levering.

SIFAT HUKUM PERIKATAN

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM SUBJEK HUKUM Pendukung hak dan kewajiban; Beberapa pengertian : Sesuatu yg menurut hukum berhak/berwenang utk melakukan

perbuatan hukum atau siapa yg mpyi hak dan cakap utk bertindak dalam hukum

Sesuatu pendukung hak yg mnrt hukum berwenang/berkuasa bertindak mjd pendukung hak;

Segala sesuatu yg menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban

Subjek hukum ada 2 : 1. Manusia pribadi (Natuurlijke Persoon/Natural

Person) ~ Pasal 1329 KUHPerdata ; Stp org mempunyai kedudukan yg sama selaku

pendukung hak dan kewajiban; Prinsip : org sbg subjek hukum dimulai sejak

lahir sampai meninggal dunia;

Subjek hukum ada 2 (lanjutan) :

2. Badan hukum (rechts persoon/ legal entitle) ~ Pasal 1654 KUHPerdata; Suatu perkumpulan/lembaga yg dibuat oleh

hukum dan mempunyai tujuan tertentu; Syarat badan hukum : Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota; Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak

dan kewajiban para anggotanya

Badan hukum terbagi 2 :

1) Badan hukum privat Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum

sipil atau perdata yg menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum tsb;

Badan swasta yg didirikan orang utk tujuan tertentu, seperti mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dll;

Contoh: Perseroan Terbatas, Yayasan dll.

Badan hukum terbagi 2 : 2) Badan hukum publik Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum

publik atau menyangkut kepentingan publik atau orang banyak/negara umumnya;

Contoh : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dll.

Objek Hukum (Pasal 499 KUHPerdata) Segala sesuatu yg berguna bagi subjek hukum atau

segala sesuatu yg menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yg dpt menjadi hak milik;

Objek hukum biasanya berujud benda/zaak (lihat buku II KUHPerdata~ Pasal 503 505 KUHPerdata);

Objek Kontrak

Objek suatu kontrak = Prestasi Istilah lain prestasi : utang, di mana utang bermakna

kewajiban yg harus dipenuhi debitor; Prestasi adalah kewajiban yg harus dipenuhi debitor; Bentuk-bentuk prestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) : Memberikan sesuatu; Melaksanakan sesuatu; Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu;

OBJEK KONTRAK

Beberapa syarat Objek kontrak : Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan; Diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku; Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan

kesusilaan; (lihat Pasal 1320 KUHPerdata sub 3 jo. Pasal 1335; Pasal 1337 KUHPerdata )

Syarat Perjanjian

Syarat Sahnya Kontrak Pasal 1320 BW

1. Adanya kesepakatan; 2. Adanya Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian 3. Adanya objek tertentu; dan 4. Adanya kausa hukum yang halal

Persyaratan Subjek Objek

( Ridwan Khairandy )

Batal Demi Hukum Dapat dibatalkan

1. Adanya Kata Sepakat

Kontrak/perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus

sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian/kontrak;

Prinsip kata sepakat : pertemuan atau persesuaian kehendak antara para

pihak di dalam perjanjian/kontrak; Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya

atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati;

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdata : Setiap orang cakap utk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut UU dinyatakan tidak cakap;

Pasal 1330 KUHPerdata : tidak menentukan siapa yg cakap membuat perjanjian, namun hanya mengatur orang yg tidak cakap membuat perjanjian, yaitu : 1. Orang yg belum dewasa (minderjarigen); 2. Mereka yg ditaruh di bawah pengampuan (die onder curatele

gesteld zijn); 3. Perempuan yg telah kawin dlm hal-hal yg ditentukan UU dan pd

umumnya semua org kpd siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan untuk membuat perjanjian (lanjutan)

KUHPerdata tidak menentukan tolok ukur atau batasan seseorang dinyatakan dewasa;

Batasan umur ditentukan dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang;

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinannya bubar sedangkan belum genap 21 tahun

mereka tetap dianggap belum dewasa.

UU No.1 Tahun 1974 ttg Perkawinan ( Pasal 47 jo. Pasal 50);

Intinya kedua Pasal tsb, secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yg belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah pengawasan orang tua, dan mereka yang dibawah kekuasaan wali.

Bandingkan dg ketentuan KUHPerdata ! (lihat asas hukum) Lihat juga UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun

2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris (Pasal 39 ayat (1))

Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah

menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yg dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan dengan tolok ukur lain, misalnya tidak berada dibawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu;suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu adalah kewajiban debitor dan hak kreditor, artinya hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua pihak;

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata: suatu perjanjian harus mempunyai pokok suat benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;

Suatu Hal Tertentu .. (lanjutan)

Objek perikatan adalah prestasi; Perjanjian/kontrak sebagai bagian perikatan juga

memiliki objek yg sama yaitu prestasi; Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya harus

dapat ditentukan;

4. Kausa Hukum yang Halal

Perjanjian/kontrak mensyaratkan bahwa selain harus ada kausanya, tetapi juga kausa itu harus halal;

Kausa (dalam ilmu hukum) bermakna perlu adanya dasar yg melandasi hubungan hukum dibidang kekayaan;

Perjanjian/kontrak hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi 2 syarat : Tujuan perjanjian/kontrak mempunyai dasar yang pantas atau

patut; Perjanjian/kontrak harus mengandung sifat yang sah

Kausa Hukum yang Halal (lanjutan)

Halal : kausa hukum yg ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan;

Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata: Suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan UU,

kesusilaan, dan ketertiban umum; Suatu kausa dinyatakan bertentangan dg UU, jika kausa didalam

perjanjian/kontrak ybs isinya bertentangan dg UU yg berlaku

Jika objek perjanjian/kontrak itu illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum

Akibat Hukum Kontrak yg Tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata

Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan dalam

membuat kontrak disebut syarat subjektif; Hal ini terkait dengan subjek yg mengadakan kontrak Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka kontrak

dapat dibatalkan (vernietigbaarheid, voidable); Selama kontrak belum diajukan pembatalan ke

pengadilan yg berwenang, maka kontrak masih tetap sah

Akibat Hukum Kontrak yg Tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata

Syarat adanya objek tertentu dan kausa hukum halal

dalam membuat kontrak disebut syarat objektif; Hal ini terkait dengan objek kontrak; Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka kontrak

batal demi hukum (null and void ); Kontrak sejak pertama kali dibuat telah tidak sah,

sehingga hukum menganggap bahwa kontrak tersebut tidak pernah ada sebelumnya;

Bagaimana dengan ?

Apakah materai sebagai syarat sah perjanjian ?

MATERAI

Ada tidaknya sebuah materai dalam sebuah perjanjian, bukan suatu syarat yg menjadi parameter suatu perjanjian menjadi sah atau tidak sah;

Adapun penetapan benda materai oleh pemerintah (Menteri Keuangan) sebagai cara pelunasan terhadap pengenaan pajak atas dokumen;

Dasar hukum pengenaan pajak atas dokumen : UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai PP No 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam PP No 24 Tahun

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yg dikenakan Bea Materai

Asas Hukum

Contoh asas hukum :

1. Nullum crimen nulla poena sine lege 2. Lex superiori derogat lege inferiori 3. Lex posteriori derogat lege priori 4. Lex specialis derogat lege generali 5. Res judicata pro veritate habeteur 6. Die normatieven kraft des faktischen

Nullum crimen nulla poena sine lege Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Lex superiori derogat lege inferiori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

Lex posteriori derogat lege priori Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya.

Lex specialis derogat lege generali Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih

umum. Res judicata pro veritate habeteur

Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya.

Die normatieven kraft des faktischen Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif

Pengertian Asas Hukum

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : suatu pemikiran dasar yang bersifat umum

yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif.

Asas hukum secara umum tidak tertuang di dalam peraturan yang konkret tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya.

Sifat dari asas tesebut yaitu abstrak dan umum.

ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN

Berdasarkan teori, di dalam hukum kontrak ada 5 asas menurut ilmu hukum perdata.

Ke-5 asas itu antara lain adalah: 1. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract),; 2. asas konsensualisme (concsensualism); 3. asas kepastian hukum (pacta sunt servanda); 4. asas itikad baik (good faith) dan 5. asas kepribadian (personality)

Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak ( Pasal 1338 ayat (1) KUHPer ) : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian; 2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, serta 4. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas Konsensualisme (concensualism )

Asas konsensualisme disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas yang menyatakan perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas kepastian hukum ( pacta sunt servanda ) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, sehingga mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

Asas Kepastian Hukum ( pacta sunt servanda )

Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik ( Pasal 1338 ayat (3) KUHPer : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas Kepribadian (Personality) Asas kepribadian

asas yg menentukan seseorang yg akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: Pada umumnya seseorang tdk dpt mengadakan perikatan atau perjanjian

selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:

Perjanjian hanya berlaku antara pihak yg membuatnya. Utk mengadakan suatu perjanjian, orang tsb hrs utk kepentingan dirinya sendiri

dan perjanjian yg dibuat oleh para pihak berlaku bagi mereka yg membuatnya.

Azas Equality

Keadilan yang tidak diatur dalam hukum. Sering terjadi penyalahgunaan keadaan

krn adanya ketidakseimbangan antar para pihak dalam melakukan negoisasi

Azas Equity (kepatutan)

Menghindari penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, apabila salah satu pihak berada di posisi ketergantungan relatif.

Pihak yg dirugikan dibujuk untuk melakukan perbuatan hukum yg sama sekali tidak dikehendakinya.

Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341)

Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yg dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya;

Unsur-unsurnya : Semua perjanjian yg dibuat secara sah; Berlaku sebagai undang-undang; Bagi mereka yg membuatnya;

Akibat Perjanjian Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yg oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak

tanpa persetujuan pihak lain, karena perjanjian dibuat oleh 2 pihak;

Pembatalan dapat dimungkinkan jika ada alasan yg cukup oleh undang-undang;

Akibat Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian-perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik; Landasan asas itikad baik, perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik

Akibat perjanjian (lanjutan)

Pasal 1339 KUHPerdata Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat

untuk hal-hal yg dg tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yg menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang

Yang mengikat para pihak dalam perjanjian: Isi perjanjian; Kepatutan; Kebiasaan, dan Undang-undang

Akibat perjanjian (lanjutan)

Pasal 1340 KUHPerdata Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yg

membuatnya Perjanjian-perjanjian itu tidak membawa rugi kepada

pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yg diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdataa;

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yg membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yg membebani pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yg diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata

AKTA PERJANJIAN

AKTA PERJANJIAN akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (sudikno mertokusumo)

pembuktian itu sendiri adalah pembuktian dengan tulisan yang dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan

tidak semua surat dapat disebut sebagai akta, hanya surat-surat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat disebut sebagai akta. Syarat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Surat-surat tersebut harus ditandatangani 2. Surat tsb harus memuat peristiwa yang menjadi

dasar suatu hak atau perikatan 3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

1. Akta Otentik 2. Akta di Bawah Tangan

Bentuk-Bentuk Akta

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum dan kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.

Pasal1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa : Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

1. Akta Otentik

fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang menyatakan :

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

akta otentik merupakan alat bukti yang sempurma bagi para pihak yang membuatnya.

Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Jadi apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka yang tersebut dalam akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang tidak perlu di buktikan lagi dengan alat bukti lain (alat bukti tambahan).

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian:

1. Kekuatan pembuktian luar/kekuatan pembuktian lahir (uiwedige bewijs kracht) yaitu syarat syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik

2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijs krachat) yaitu kepastian dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijs kracht) ialah kepastian bahwa yang tersebut dalam akta itu merupaka pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Akta Para Pihak ( Partij Akta ) Akta para pihak yaitu akta yg dibuat sendiri oleh para

pihak dihadapan pejabat pembuat akta atau para pihak meminta pejabat untuk membuat akta yg mereka inginkan.

2. Akta Pejabat ( Ambtelijke Akta ) Akta pejabat adalah akta yg merupakan keterangan tertulis

dari pejabat yang membuat akta tentang apa yg dia lihat, ia dengar dan dilakukan oleh orang lain.

surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti atau dalam pengertian yang lain adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan orang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan dibuat oleh satu atau beberapa orang (siapa saja boleh dalam kedudukan sebagai subyek hukum), bentuknya bebas dan dibuat di mana saja.

Akta di bawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.

Oleh sebab itu akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan alat bukti tertulis.

Masalah Legalisasi dan Waarmeeking

LEGALISASI Tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat

dibawah tangan yg dibuat sendiri oleh perseorangan atau para pihak di atas kertas yg bermaterai cukup yg ditandatangani dihadapan Notaris dan didaftarkan dlm buku khusus yg disediakan Notaris

dokumen/surat yg dibuat dibawah tangan tsb ditanda-tangani dihadapan notaris, setelah dokumen/surat tsb dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris ybs, dan tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris.

Jika suatu akta di bawah tangan dilegalisasi maka pejabat yang melegalisasi menjamin:

1. Kepastian tanggal akta; 2. Kepastian bahwa akta tersebut benar-benar dokumen

sama dengan asli dan dibuat para pihak; 3. Kepastian bahwa akta tersbut ditanda tangani para

pihak;

Waarmerking (Register) akta di bawah tangan yg diwaarmerking, pejabat hanya

mendaftar akta tsb dalam buku register atau pejabat menjamin bhw pd saat didaftar akta tersebut benar-benar ada.

Artinya, dokumen/surat yang bersangkutan didaftar dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris.

Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda tangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

LEGALISASI DAN WAARMERKING

LEGALISASI WAARMERKING

Pejabat yang berwenang Menjamin : 1. Kepastian Tanggal Akta 2. Kepastian Akta tersebut

benar-benar dibuat para pihak

3. Kepastian bahwa Akta tersebut di tandatangani oleh para pihak

Pejabat yang berwenang hanya menjamin bahwa pada saat didaftar akta tersebut benar-benar ada.

(Nukman Muhammad)

TATA URUTAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SUATU KONTRAK

KONTRAK OTENTIK KONTRAK DIBAWAH TANGAN, TANDA TANGAN PARA PIHAK,

TANDA TANGAN SAKSI, DILEGALISASI PEJABAT KONTRAK DIBAWAH TANGAN, TANDA TANGAN PARA PIHAK,

TANDA TANGAN SAKSI, WAARMERKEN PEJABAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN, TANDA TANGAN PARA PIHAK,

TANDA TANGAN SAKSI. KONTRAK DIBAWAH TANGAN, TANDA TANGAN PARA PIHAK. KONTRAK YG DIBUAT SECARA LISAN

(Nukman Muhammad)

STRUKTUR ANATOMI KONTRAK

Struktur Anatomi Kontrak ( 1 ) 1. Judul dan Pembukaan Kontrak 2. Komparisi 3. Premisse ( Recitals ) 4. Isi kontrak 5. Penutup

BEBERAPA CONTOH STRUKTUR ANATOMI KONTRAK

BAGAN KONTRAK 1. BAGIAN PEMBUKAAN 2. BAGIAN ISI 3. BAGIAN PENUTUP 4. BAGIAN LAMPIRAN

STRUKTUR ANATOMI KONTRAK (2)

Najib A. Gisymar

STRUKTUR ANATOMI KONTRAK (3)

1. Awal kontrak 2. Komparisi 3. Premisse 4. Isi kontrak 5. Penutup

(Nukman Muhammad)

1. Judul (Heading) 2. Pembukaan (Opening) 3. Komparisi (Parties) 4. Pertimbangan (Recitals) 5. Definisi (definition) 6. Isi Kontrak (Terms and Conditions) 7. Penutup (Testimonial Clause) 8. Tanda Tangan (Attestation)

STRUKTUR ANATOMI KONTRAK (4)

( Ridwan Khairandy )

PERBANDINGAN STRUKTUR ANATOMI KONTRAK

1. Judul dan Pembukaan Kontrak

2. Komparisi 3. Premisse (Recitals) 4. Isi kontrak 5. Penutup

1. Bagian Pembukaan 2. Bagian Isi 3. Bagian Penutup 4. Bagian Lampiran ( Najib Gisymar)

Anatomi Kontrak (Model 1) Anatomi Kontrak (Model 2)

PERBANDINGAN STRUKTUR ANATOMI KONTRAK

1. Awal kontrak 2. Komparisi 3. Premisse 4. Isi kontrak 5. Penutup 6. (Nukman Muhammad)

1. Judul (Heading) 2. Pembukaan (Opening) 3. Komparisi (Parties) 4. Pertimbangan (Recitals) 5. Definisi (definition) 6. Isi Kontrak (Terms and Conditions) 7. Penutup (Testimonial Clause) 8. Tanda Tangan (Attestation) (Ridwan Khairandy)

Anatomi Kontrak (Model 3) Anatomi Kontrak (Model 4)

Pasal 38 ayat (1) : Akta Notaris terdiri atas: 1. awal akta atau kepala akta; 2. badan akta; dan 3. akhir atau penutup akta.

ANATOMI AKTA OTENTIK (UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004

ttg Jabatan Notaris )

ANATOMI AKTA OTENTIK (UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tt

Jabatan Notaris)

Pasal 38 ayat (2) : Awal akta atau kepala akta memuat:

a) judul akta; b) nomor akta; c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta memuat: a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang

berkepentingan; dan d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

ANATOMI AKTA OTENTIK (UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004

ttg Jabatan Notaris)

3. Akhir atau penutup akta memuat: a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau

penerjemahan akta jika ada; c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah jumlah perubahannya.

ANATOMI AKTA OTENTIK (UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004

ttg Jabatan Notaris)

1. Judul dan Pembukaan Kontrak 2. Komparisi 3. Premisse dan/atau Recital 4. Isi Kontrak (perjanjian) 5. Penutup dan tanda tangan

Anatomi Kontrak (Perjanjian) (secara umum)

Titel atau judul seharusnya harus menggambar substansi kontrak, (Ridwan Khairandy)

Misalnya : a. Perjanjian Jual Beli b. Perjanjian Sewa Menyewa c. Perjanjian Jual Beli Kapal

AWAL KONTRAK ( Berisi judul dan pembukaan )

Pembukaan berisi kalimat pembuka yang berisi tanggal dibuatnya perjanjian, (Ridwan Khairandy) Contoh : 1) Pada hari ini, ., tanggal .. dibuat dan ditanda tangani

Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara :

2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, .., tanggal . di .. oleh dan antara:

3) Pada hari ini dibuat perjanjian antara 4) Yang bertanda tangan di bawah ini

..Lanjutan AWAL KONTRAK

Tanggal Penandatanganan Kontrak Hal ini penting untuk menentukan kapan kontrak mulai berlaku:

1) Jika waktu dan tempat telah disebutkan dalam pembukaan: Perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, .., tanggal . di Surabaya

oleh dan antara: maka di pada penutup perjanjian atau kontraknya dapat dibuat :

Pasal 30 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap lagi untuk pihak kedua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh keduabelah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi

Pihak Kedua Pihak Pertama

Saksi Saksi

2) Jika waktu dan tempat tidak disebutkan dalam pembukaan a) Pada hari ini dibuat perjanjian antara : b) Yang bertandatangan di bawah ini :

Maka pada penutup perjanjiannya dibuat : Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani para pihak

pada hari . Tanggal.. di Surabaya

Pihak Pertama Pihak Kedua Saksi Saksi

Pasal 30 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan dihadairi oleh saksi-saksi

Jakarta, 27 September 2011

Pihak Kedua Pihak Pertama

Saksi Saksi

Tindakan menghadap dalam hukum, yang berisi uraian mengenai identitas subyek

(Nukman Muhammad, bahan kuliah) Prinsipnya, memuat identifikasi para pihak

yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak (Ridwan Khairandy, Bahan Ajar, Makalah Pelatihan Contract

Drafting, Kontrak Bisnis)

KOMPARISI (Pengertian secara umum)

Komparisi/Para Pihak

Bagian yang menjelaskan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian/kontrak. Yang terkandung di dalam komparisi adalah:

1. Identitas 2. Kedudukan dan; 3. Berdasarkan apa kedudukan tersebut Apabila salah satu pihak/keduanya adalah Direktur suatu PT, maka perlu di

tanyakan/diminta Risalah RUPSLB yang terakhir yang mencantumkan nama Direktur tersebut sebagai anggota Dewan Direksi.;

Hal ini diperlukan, supaya jangan sampai terkecoh bahwa ternyata yang bersangkutan sudah bukan Direktur lagi

Najib A. Gisymar & Partners

KOMPARISI

Untuk Akta di Bawah Tangan : Berisi penyebutan nama, pekerjaan/jabatan,

tempat tinggal, (umur), kedudukan dan berdasarkan apa kedudukan tersebut

Untuk Akta Otentik : Berisi penyebutan waktu pembuatan,nama,

tempat dan tanggal lahir, warga negara,pekerjaan/jabatan dan tempat tinggal dan nomor KTP/paspor.

(Nukman Muhammad)

Lanjutan tentang komparisi .

UNTUK AKTA OTENTIK :

Badan akta memuat: 1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

2. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; (UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris, Pasal 38 ayat

3 huruf a dan b )

CONTOH KOMPARISI ( bertindak untuk dirinya sendiri ) (di bawah tangan)

Ali, 50 tahun, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Tukangan No. 5 Yogyakarta, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Gustono, 45 tahun, swasta, beralamat di jalan Suronatan 35 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

CONTOH KOMPARISI ( bertindak mewakili ) (di bawah tangan)

Abel, 40 tahun, Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Monjali 100 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akhmad, 45 tahun, swasta, bertempat tinggal di Jl. Kadipaten 34 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 10 Agustus 2013, selanjutnya disebut PIHAK PEMBELI;

Ronita, 35 tahun, wiraswasta, beralamat di jl. Sorowajan 57 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sonni, 29 tahun, PNS, beralamat di jl. Monjali 25 Sleman, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya disebut Pihak Penjual

Denny Candra, 30 tahun, ketua pengurus koperasi, yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 15 Yogyakarta, menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak mewakili koperasi BAHAGIA berkedudukan di Jalan di Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Yogyakarta yang akta pendiriannya dibuat dihadapan Rahmini, SH Notaris di Yogyakarta tanggal 23 April 2001 Nomor 05 dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari para para anggota koperasi sebagaimana ternyata dalam risalah rapat tanggal 15 Juli 2013 Nomor 16 Dibuat dihadapan M. Sadad, SH Notaris di Yogyakarta guna memenuhi ketentuan Pasal 9 dari Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Doni, .........................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

CONTOH KOMPARISI (bertindak mewakili koperasi ) (di bawah tangan)

Tommy Setiawan, direktur utama, bertempat tinggal di Yogyakarta Jl. Timoho No. 1 Yogyakarta dlm hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan sah mewakili direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Suzuki Indo Jaya berkedudukan di Yogyakarta yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 20 Oktober 2000 nomor 25 Tambahan nomor 45 dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam risalah rapat tanggal 18 Agustus 2013 Nomor 10 Dibuat dihadapan Siti Nurhayati, SH Notaris di Yogyakarta Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 dari Anggaran Dasar perseroan.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Candra Birawa,.., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

CONTOH KOMPARISI ( bertindak mewakili Badan hukum 1 )

Praemisse atau praemitto (bahasa latin) merupakan sebagai pendahuluan atau ditafsirkan sebagai keterangan atau pernyataan awal dari sebuah kontrak

alasan atau latar belakang kontrak dibuat. Kedudukan premis pada kontrak bersifat fakultatif,

artinya premis dalam setiap kontrak tidak selalu ada.

PERTIMBANGAN ( PREMIS / RECITALS )

PERTIMBANGAN ( PREMISE ATAU RECITALS )

Premise merupakan pernyataan formal yang menjelaskan alasan-alasan mengapa para pihak mengadakan transaksi

Dimulai dengan kata Mengingat ( whereas ) Ridwan Khairandy

PREMISSE Kronologis singkat apa yg dikehendaki para pihak (Nukman Muhammad) Premise atau Praemisse adalah bagian yang mendahului dari isi

suatu akta yang menerangkan pokok masalah yang akan diatur dalam sesuatu akta guna memudahkan pengertian apa maksud dibuatnya akta tersebut.(Dalam, makalah)

Pernyataan formal yang menjelaskan alasan-alasan mengapa para pihak mengadakan transaksi (Ridwan Khairandy)

Para pihak terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan : Bahwa Pihak Pertama adalah mengaku sebagai pemilik satu unit

kendaraan roda dua merk Yamaha Alfa II R dengan nomor Polisi AB 3991 NU warna silver Black, tahun pembuatan 1997, dengan nomor rangka 3YZ160376 dan nomor mesin GD240877PM

Bahwa Pihak Pertama berniat untuk menjual kendaraan tersebut kepada Pihak kedua sebagaimana Pihak Kedua berkeinginan pula membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, 00 (lima Juta Rupiah)

Contoh Premisse

Kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian hutang piutang untuk mengembangkan usaha toko, maka Debitur mengajukan hutang kepada Kreditur. Untuk keperluan tersebut Kreditur telah setuju memberikan hutang uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang diberikan kepada Debitur secara tunai pada saat perjanjian ini ditandatangani

Contoh Premisse ( Perjanjian Utang Piutang )

Contoh: Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang

sudah lama bergerak di bidang properties dan memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia.

Maka, karena itu, berdasarkan kesepakatan dan prinsip-prinsip tersebut di atas, para Pihak dengan ini setuju untuk membuat Kontrak Jual Beli ini dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Najib A. Gisymar

Contoh:

Ridwan Khairandy

Mengingat Pihak Pertama adalah pemilik bangunan seluas lima ratus meter persegi, dan tanah yang terletak di jalan Flora Nomor 101 Jogjakarta seluas seribu meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:

Mengingat Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan distribusi suku cadang kendaraan berat di Indonesia akan membuka kantor perwakilan di Yogjakarta.

Dalam praktek, ketentuan-ketentuan konsideran itu sering kali mengungkapkan, hal-hal sebagai berikut: 1. Kemampuan modal dan manajemen 2. Supremasi teknologi 3. Penguasaan pangsa pasar 4. Pengalaman dan sumber daya manusia 5. Penguasaan jaringan informasi dan sebagainya

( I.G.R.Wijaya, 2003:114.,Budiono, K, 1998:35-36 )

Najib A. Gisymar

Latar Belakang atau Pertimbangan yang Mendasari Terjadinya Kontrak

Mengingat Pihak Pertama telah bertahun-tahun dan memiliki banyak sekali informasi teknis dan telah menjalankan pabrik-pabrik yang menggunakan informasi teknis untuk membuat produk , dan menurut hukum bebas untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan informasi teknis tersebut.

Mengingat Pihak Kedua menghendaki agar Pihak Pertama memberikan informasi kepada Pihak Kedua yang memungkinkan Pihak Kedua dapat membuat produk , dan Pihak Pertama bersedia memberikan informasi teknis tersebut kepada Pihak Kedua dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan janji-janji timbal balik yang ditetapkan dalam perjanjian dan pertimbangan lainnya, kedua belah mensepakati hal-hal sebagai berikut:

Ridwan Khairandy

DEFINISI

Untuk menghindari potensi konflik dari perbedaan interpretasi istilah-istilah teknis atau terminologi yang digunakan dalam kontrak, maka perlu dibuat kesepakatan terhadap pemahaman terhadap istilah atau terminologi-terminologi tersebut. Bill of lading berarti dokumen pengangkutan yang diterbitkan perusahaan angkutan sehubungan pengiriman barang dari penjual kepada pembeli. Fasilitas letter of credit berarti fasilitas letter of credit yang disebut diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 2 perjanjian ini dan diberikan oleh kreditur kepada debitur menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini. Barang berarti barang-barang yang dibeli oleh debitur dari penjual barang-barang dengan kualitas yang disetujui oleh kreditur secara sepihak dari waktu ke waktu dan disebut dalam bill of lading

Ridwan Khairandy

ISI KONTRAK DAN CARA PENULISAN ISI KONTRAK

Isi (Materi) Kontrak (Ridwan Khairandy)

Materi Khusus :

Materi khusus ini memuat atau mengatur klausul-klausul sesuai objek perjanjian, memuat:

1. Gambaran pokok perjanjian

2. Hak dan kewajiban para pihak

Lanjutan Isi (Materi) Kontrak ..

Materi Umum : berisi klausul yang biasa ada dalam setiap perjanjian, memuat:

1. Wan prestasi ; 2. Keadaan memaksa (force majeur); 3. Pilihan hukum ( hukum yang berlaku); 4. Penyelesaian sengketa; 5. Perubahan (addendum) dan atau amandemen; 6. Bahasa; 7. Komunikasi; 8. Pengakhiran perjanjian; 9. Status dokumen sebelumnya

Ridwan Khairandy

CONTOH KLAUSULA KHUSUS DALAM KONTRAK

Pasal 2 Para pihak sepakat harga kendaran sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pada saat ditandatangani perjanjian ini telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada dan telah diterima Pihak Pertama dengan cukup uang muka sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan dibuatkan kuitansi pembayarannya.

Pasal 4 Peruntukan

Pihak Pertama memberi ijin serta persetujuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk menggunakan obyek sewa tersebut untuk kantor, dan apabila Pihak Kedua menggunakan obyek sewa tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1) Pihak Pertama wajib menyerahkan obyek sewa kepada Pihak Kedua saat perjanjian ini ditandatangani (16 Desember 2011) dalam keadaan kosong, dan dengan segala fasilitas sewanya dalam kondisi yang baik;

2) Pihak Pertama menjamin bangunan yang disewakan itu adalah miliknya sendiri, sehingga selama masa sewa, Pihak Kedua dijamin oleh Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak lain;

3) Pihak Kedua wajib memelihara, membetulkan kerusakan-kerusakan yang bersifat kecil, ringan dan rutin diantaranya dinding yang retak, kebocoran atap bangunan yang disewa dengan baik sehingga apabila terdapat kerusakan-kerusakan segera membetulkannya dengan biaya ditanggung Pihak kedua

Pasal 1 Jumlah Pinjaman

Besarnya hutang pokok Debitur kepada Kreditur, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Pihak Kreditur kepada Pihak Debitur pada saat perjanjian ini ditandatangani, yaitu 9 Desember 2011

Pasal 2 Bunga

(1) Disamping hutang pokok, jumlah hutang meliputi juga pembebanan terhadap bunga sebesar 0,1% dari hutang pokok yaitu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang dikenakan kepada Debitur dengan hitungan tetap yang menurut perjanjian hutang piutang ini harus dilunasi oleh Debitur;

(2) Pembayaran bunga dilakukan sama dengan ketentuan pembayaran hutang pokok.

CONTOH KLAUSULA UMUM DALAM KONTRAK

Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Keadaan Memaksa 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibebaskan dan atau pelaksanaan kewajiban

berdasarkan perjanjian ini disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

2. Keadaan Memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat di tempat terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa.

(Ridwan Khairandy)

Ridwan Khairandy Contoh Klausul Wan Prestasi

Pasal 10

Peristiwa cidera janji timbul apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan ataupun sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh para pihak sebagai berikut:

a. Debitor lalai membayar setiap jumlah baik jumlah utang pokok, bunga,..

b. Debitor menggunakan kredit menyimpang dari tujuan penggunaannya; atau

c. Debitor menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar utang pada tanggal jatuh waktu ataupun mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang.

Hak Cipta Ridwan Khairandy

Contoh lain Klausul Cidera Janji

Pasal 10 Peristiwa cidera janji terjadi apabila, Pihak Kedua tidak

melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 perjanjian ini.

Najib A. Gisymar & Partners

Contoh:

Pasal 25 Wanprestasi

o Dengan telah terlanggarnya point-point tercantum dalam klausula kelalaian di atas, telah menjadi suatu bukti yang nyata bahwa telah terjadi wan prestasi dari Debitur, yang membuat pihak (yang dirugikan/Kreditur) berhak untuk untuk melakukan penghentian sepihak (early termination) atas perjanjian ini, yang memberikan konsekuensi hukum yang tegas bahwa seluruh kewajiban Debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih tanpa harus didahului dengan surat peringatan dalam bentuk apapun dari Kreditur kepada Debitur

Najib A. Gisymar & Partners

Contoh:

Pasal 26 Wan prestasi

Dalam hal telah terlanggarnya point-point yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan di atas (klausula kelalaian), pernyataan wan prestasi hanya akan terjadi apabila pihak Kreditur telah terlebih dahulu memberikan 3 kali penegoran terhadap pihak Debitur dalam suatu surat tertulis yang telah secara resmi diterima oleh Debitur, dimana terhadap surat tegoran tersebut Debitur terbukti dapat melaksanakan poin-poin (klausula kelalaian) tersebut di atas

Klausul Ini Mengatur Cara Perubahan (Amandemen) Perjanjian

Pasal 27 Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah dalam bentuk apapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari keduabelah pihak dalam perjanjian ini

(Ridwan Khairandy)

Klausul Perubahan

Contoh Lain Klausul Perubahan

Pasal 9 Addendum

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

(Ridwan Khairandy)

Contoh Klausul Pilihan Hukum

Pasal 20 Hukum yang Berlaku

Segala perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada hukum Republik Indonesia

Pasal 20 Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

CONTOH KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA

Perselisihan 1. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, sedapat

mungkin diselesaikan secara musyawarah; 2. Dalam hal tidak didapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah,

perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

(Ridwan Khairandy)

Perselisihan Semua sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

KLAUSUL PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan melalui negosiasi

(2) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diselesaikan melalui seorang mediator yang dapat diterima keduabelah pihak.

(3) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

(4) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan tingkat pertama dan terakhir bersifat mengikat dan tidak dilakukan upaya hukum banding.

Ingat ! Jika telah dipilih forum arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan

(Ridwan Khairandy)

Najib A. Gisymar & Partners

Contoh

Pasal 40 Keseluruhan Kontrak

Kontrak ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diaantara para pihak dan mengatasi segala perjanjjian atau kesepakatan sebelumnya di antara para pihak yang berkenaan dengan pokok kontrak ini.

(Budiono K, 1998:93-96)

Najib A. Gisymar & Partners

Contoh

Pasal 40 Keseluruhan Perjanjian (Entire Agreement)

(a)Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

(b)Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh para pihak baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan

(Hikmahanto Juwana, 2003:36)

Klausul ini perlu ada jika kontrak memuat lampiran

Klausul Keseluruhan Perjanjian

Ridwan Khairandy

Pasal 25 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan perjanjian antara para pihak berkenaan dengan pokok perjanjian ini.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Ridwan Khairandy

Pasal 10 Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian apabila Pihak Kedua melakukan salah satu tindakan di bawah ini: 1. 2. 3. 4. 5.

Klausul Komunikasi Klausul ini menunjuk orang tertentu yang dapat dihubungi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian

Ridwan Khairandy

Pasal 28 Komunikasi

Setiap komunikasi maupun dokumen dari kreditur kepada debitur berdasarkan perjanjian, termasuk juga bentuk perubahan dan atau penambahan ketentuan perjanjian ini harus disampaikan kepada alamat kedua belah pihak: Pihak Pertama Nama : Jabatan : No. Tel/e-mail : Pihak Kedua Nama : Jabatan : No. Tel/e-mail :

Najib A. Gisymar & Partners

Pasal 15 Komunikasi dan Pemberitahuan

o Segala pemberitahuan harus dilakukan melalui telek atau transmisi faksimili atau dengan surat pos udara tercatat atau email. Pemberitahuan harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari masing-masing Pihak sebagaimana dicantumkan di bawah atau kepada suatu alamat sebagaimana dapat diberitahukan dari waktu ke waktu:

Prinsipal : Pemasok :..

Contoh lain :

Ridwan Khairandy

Klausul Bahasa

Klausul bahasa perlu dimuat jika kontrak ini adalah kontrak bisnis internasional yang menggunakan lebih dari satu bahasa

Pasal 29 Bahasa

1. Perjanjian dituangkan dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

2. Jika terjadi perselisihan, maka naskah kontrak dalam bahasa Inggris yang harus dipakai

CARA PENULISAN ISI PASAL DALAM PERJANJIAN

Contoh penulisan Pasal

Pasal 3 Bahwa Pihak pertama menjamin sepenuhnya, Pihak Petama adalah satu-satunya pihak yang berhak menjual sebidang tanah hak milik nomor 785/Keparakan tersebut diatas kepada Pihak Kedua, karenanya jika ternyata ada gugatan atau tuntutan dari pihak lain, maka hal itu menjadi tanggungan Pihak Pertama sepenuhnya dan Pihak Kedua tidak menanggung risiko sedikitpun juga.

(Nukman Muhammad)

Contoh penulisan pasal pada isi perjanjian

Pasal 4 Bahwa sebidang tanah hak milik no. 785/Keparakan tersebut yang dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di dalam keadaan bebas dari segala sitaan dan sengketa.

(Nukman Muhammad)

Contoh penulisan pasal pada isi perjanjian

Pasal 18 Perselisihan

(1) Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah;

(2) Dalam hal tidak didapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

(Ridwan Khairandy)

Contoh penulisan pasal pada isi perjanjian

Pasal 3 Harga

Harga penjualan dan pembelian barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini telah ditetapkan dan disetujui keduabelah pihak sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan instalasi sampai tuntas.

(Ridwan Khairandy)

Contoh penulisan isi perjanjian

Pasal 27 Perubahan

Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari debitur dan kreditur. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dan karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

(Ridwan Khairandy)

7. Penutup

Jika waktu dan tempat telah disebut dalam pembukaan

Pasal 30 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap lagi untuk pihak kedua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh keduabelah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi

Pihak Pertama Pihak Kedua

Saksi Saksi (Ridwan Khairandy)

Penutup Jika waktu dan tempat belum disebutkan dalam pembukaan

Pasal 30 Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan dihadairi oleh saksi-saksi

Jakarta, 27 Februari 2007 Pihak Kedua Pihak Pertama

Saksi Saksi

(Ridwan Khairandy)

Tanda Tangan

Secara umum, kesepakatan dari para pihak yang berkontrak akan direfleksikan dengan menandatanganan kontrak tersebut oleh orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk itu.

Saksi

Saksi diperlukan secara hukum untuk mempersaksikan ataupun sebagai alat bukti yang dimaksud Pasal 1886 KUHPerdata

MATERAI

Ada tidaknya sebuah materai dalam sebuah perjanjian, bukan suatu syarat yg menjadi parameter suatu perjanjian menjadi sah atau tidak sah;

Adapun penetapan benda materai oleh pemerintah (Menteri Keuangan) sebagai cara pelunasan terhadap pengenaan pajak atas dokumen;

Dasar hukum pengenaan pajak atas dokumen : UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai PP No 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam PP No 24 Tahun

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yg dikenakan Bea Materai

MATERAI

Dalam Peraturan Perundang-undangan Bea Meterai : Bea Meterai dikenakan atas dokumen, yang mana dalam pengenaannya

menggunakan prinsip satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai; rangkap/ tindasan (yang ikut ditandatangani) juga terutang Bea Meterai

dengan tarif yang sama dengan aslinya. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud

tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

MATERAI

Dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah sebagai berikut: 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yg dibuat dgn

tujuan digunakan sbg alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

2) akta-akta notaris termasuk salinannya; 3) akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

termasuk rangkap-rangkapnya;

MATERAI

4) surat yang memuat jumlah uang, yaitu : a) yang menyebutkan penerimaan uang b) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang

dalam rekening di bank; c) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; d) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau

sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 5) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, 6) efek dengan nama dan dalam bentuk apapun,

MATERAI

7) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu : a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai

berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

To your study, I hope will run well

God Bless with you

Penyusunan KontrakDAFTAR ISISlide Number 3DASAR HUKUMDasar Hukum KontrakSlide Number 6ISTILAH DAN PENGERTIAN PERIKATANISTILAH DAN PENGERTIAN PERIKATANKONTRAK = PERJANJIANPengertian Perjanjian Menurut KUHPerdataSistem dan Sifat Hukum PerikatanSIFAT BUKU III (PERIKATAN) KUHPERDATASlide Number 13SIFAT HUKUM PERIKATAN SIFAT HUKUM PERIKATAN Slide Number 16SUBJEK DAN OBJEK HUKUMSlide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Objek KontrakOBJEK KONTRAKSlide Number 25Syarat Sahnya Kontrak1. Adanya Kata Sepakat2. Kecakapan untuk membuat perjanjian Kecakapan untuk membuat perjanjian (lanjutan)UU No.1 Tahun 1974 ttg Perkawinan ( Pasal 47 jo. Pasal 50);Pasal 39 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ttg Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris3. Suatu Hal TertentuSuatu Hal Tertentu .. (lanjutan)4. Kausa Hukum yang HalalKausa Hukum yang Halal (lanjutan)Akibat Hukum Kontrak yg Tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdataAkibat Hukum Kontrak yg Tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdataBagaimana dengan ?Slide Number 39Asas HukumContoh asas hukum : Slide Number 42Pengertian Asas HukumASAS ASAS HUKUM PERJANJIANAsas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)Asas Konsensualisme (concensualism )Asas Kepastian Hukum ( pacta sunt servanda )Asas Itikad Baik (good faith)Asas Kepribadian (Personality)Azas EqualityAzas Equity (kepatutan)Akibat Perjanjian (Pasal 1338-1341)Akibat PerjanjianAkibat PerjanjianAkibat perjanjian (lanjutan)Akibat perjanjian (lanjutan)Slide Number 57AKTA PERJANJIANSlide Number 59Bentuk-Bentuk Akta1. Akta OtentikSlide Number 62Slide Number 63Slide Number 64Slide Number 652. Akta di Bawah TanganSlide Number 67Masalah Legalisasi dan WaarmeekingSlide Number 69Slide Number 70LEGALISASI DAN WAARMERKINGTATA URUTAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SUATU KONTRAKSTRUKTUR ANATOMI KONTRAKBEBERAPA CONTOH STRUKTUR ANATOMI KONTRAK STRUKTUR ANATOMI KONTRAK (2)STRUKTUR ANATOMI KONTRAK (3)Slide Number 77PERBANDINGAN STRUKTUR ANATOMI KONTRAKPERBANDINGAN STRUKTUR ANATOMI KONTRAKSlide Number 80Slide Number 81Slide Number 82Slide Number 83Anatomi Kontrak (Perjanjian)(secara umum)AWAL KONTRAK ( Berisi judul dan pembukaan )..Lanjutan AWAL KONTRAKSlide Number 87Slide Number 88Slide Number 89KOMPARISI(Pengertian secara umum)Slide Number 91KOMPARISI Lanjutan tentang komparisi .CONTOH KOMPARISI ( bertindak untuk dirinya sendiri )(di bawah tangan)CONTOH KOMPARISI ( bertindak mewakili ) (di bawah tangan)CONTOH KOMPARISI (bertindak mewakili koperasi ) (di bawah tangan)CONTOH KOMPARISI ( bertindak mewakili Badan hukum 1 )PERTIMBANGAN ( PREMIS / RECITALS )Pertimbangan ( Premise atau Recitals )PREMISSEContoh Premisse Contoh Premisse ( Perjanjian Utang Piutang )Slide Number 103Contoh:Slide Number 105Slide Number 106Slide Number 107ISI KONTRAK DAN CARA PENULISAN ISI KONTRAKIsi (Materi) Kontrak(Ridwan Khairandy)Lanjutan Isi (Materi) Kontrak ..Slide Number 111Slide Number 112Slide Number 113Slide Number 114Slide Number 115Slide Number 116Slide Number 117Slide Number 118Contoh Klausul Wan PrestasiContoh lain Klausul Cidera JanjiSlide Number 121Slide Number 122Klausul Ini Mengatur Cara Perubahan (Amandemen) PerjanjianContoh Lain Klausul PerubahanContoh Klausul Pilihan HukumSlide Number 126KLAUSUL PERSELISIHANSlide Number 128Slide Number 129Klausul Keseluruhan PerjanjianPENGAKHIRAN PERJANJIANKlausul KomunikasiSlide Number 133Klausul BahasaSlide Number 135Contoh penulisan PasalContoh penulisan pasal pada isi perjanjianContoh penulisan pasal pada isi perjanjianContoh penulisan pasal pada isi perjanjianContoh penulisan isi perjanjian7. PenutupPenutupSlide Number 143Slide Number 144Slide Number 145Slide Number 146Slide Number 147Slide Number 148Slide Number 149To your study, I hope will run wellGod Bless with you