bahan ajar mbs-2012
DESCRIPTION
materi kuliah manajemen berbasis sekolahTRANSCRIPT
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
TU
T
WURI HANDAYA
NI
i
SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Dalam rangka pelaksanaan program penguatan kemampuan kepala sekolah
yang merupakan amanat Inpres Nomor 1 tahun 2010, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) telah menyusun materi pelatihan untuk
penguatan kemampuan kepala sekolah. Pengembangan materi tersebut telah
mengacu pada standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam
Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pusat Pengembangan
Tenaga Kependidikan atas dihasilkannya materi penguatan kemampuan kepala
sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah.
Materi pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi individu kepala
sekolah dan lembaga yang terkait dalam penguatan kemampuan kepala sekolah
di propinsi dan kabupaten/kota. Berbagai pihak yang ingin berkontribusi terhadap
program penguatan kepala sekolah dapat memperkaya dengan berbagai
referensi dan khasanah bacaan lainnya untuk mewujudkan kepala sekolah yang
profesional dan akuntabel.
Semoga semua usaha kita untuk penguatan kemampuan kepala sekolah
sesuai dengan standar kepala sekolah sebagaimana diamanatkan dalam
Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
dapat diwujudkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya
dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, berpikir kritis, cakap
menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan.
Jakarta, Maret 2012 Kepala Badan PSDMPK dan PMP
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd NIP.196202031987031002
ii
KATA PENGANTAR
Materi pelatihan yang telah disusun merupakan bagian dari rencana
pelaksanaan program penguatan kepala sekolah, program kedua dari delapan
program 100 hari Mendiknas. Program penguatan kemampuan kepala sekolah
sangat penting mengingat peran strategis kepala sekolah di dalam proses
peningkatan mutu pendidikan.
Kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mendorong
guru untuk melakukan proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan berpikir
kritis, kreatif, inovatif, cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri
kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan. Materi
pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi peningkatan kompetensi
kepala sekolah sesuai yang diamanahkan Permendiknas No 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Kami menyadari bahwa materi pelatihan ini masih jauh dari sempurna.
Namun kami perlu menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah
berusaha dan berhasil menyiapkan materi pelatihan yang dapat dijadikan bahan
bacaan bagi usaha peningkatan kompetensi kepala sekolah. Berbagai pihak yang
terkait dengan penguatan kemampuan kepala sekolah dapat memperkaya
dengan materi yang lain sepanjang mencapai tujuan yang sama yaitu
meningkatkan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Semoga materi pelatihan ini bermanfaat bagi usaha penguatan kemampuan
kepala sekolah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Jakarta, Maret 2012
Kepala Pusbang Tendik
Dr. Muhammad Hatta NIP 195507201983031003
iii
DAFTAR ISI
SAMBUTAN
.......................................................................................... i
KATA PENGANTAR
............................................................................... iii
DAFTAR ISI
............................................................................................. v
PENDAHULUAN
..................................................................................... 1
A. PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Latar Belakang .............................................................................
1
B. Kompetensi MBS Yang Diharapkan ............................................. 3
C. Deskripsi Materi Pelatihan ............................................................ 4
KEGIATAN BELAJAR 1
KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
.................................... 5
A. Pengantar ..................................................................................... 5
iv
B. Materi Pokok 8
C. Latihan/TugasError! Reference source not found.
............................................
14Error
!
Bookm
ark not
defined
.
D. RangkumanError! Reference source not found. ..... 15Error!
Bookma
rk not
defined.
KEGIATAN BELAJAR 2
PELAKSANAAN MBS
.............................................................................
A. Pengantar ..................................................................................... 16
B. Materi PokokError! Reference source not found.
...........................................................
17Error!
Bookma
rk not
defined.
C. Latihan/Tugas: .............................................................................. 255
D. Error! Reference source not found.
..................................................................................... 25
KEGIATAN BELAJAR 3
MONITORING DAN EVALUASI
............................................................ 27
A. Pengantar ..................................................................................... 277
B. Materi Pokok............................................................................... 288
C. Latihan /Tugas .............................................................................. 3030
D. Ringkasan ..................................................................................... 3030
v
E. Refleksi ......................................................................................... 31
DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah semakin beragam dan cepat
berubah. Tantangan ini dapat lebih cepat direspon oleh sekolah kalau
pengelola sekolah menerapkan kebijakan dengan menganggap sekolah
sebagai pusat perhatiannya (“school at the center”). Konsep
pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) berkembang
sebagai respon dari sistem manajemen yang dikendalikan oleh
otoritas eksternal (MKE). Upaya pengembangan konsep dan teori
manajemen berbasis sekolah sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang
lalu, dan sejak tahun 1999 konsep MBS telah di diujicobakan di beberapa
sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah berkemauan untuk melaksanakan
MBS, tetapi terbentur kepada belum terbentuknya pemahaman bagaimana
menerapkan konsep tersebut secara operasional.
2
Di beberapa belahan dunia, MBS terlahir dengan beberapa nama yang
berbeda, antara lain “tata kelola berbasis sekolah” (school-based
governance), “manajemen mandiri sekolah” (school self-manegement),
dan bahkan juga dikenal dengan “school site management” atau
“manajemen yang bermarkas di sekolah”. Istilah-istilah tersebut memang
mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun,
nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan
dapat menjadi lebih otonom (bukan hanya sekedar unit pelaksana teknis)
dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam
penggunaan 3M-nya, yakni man, money, dan material.
Sekolah mengemban fungsi berposisi di garis paling depan dalam
melayani pendidikan masyarakat, sehingga sekolah harus dapat merespon
dengan cepat perubahan yang ada, namun juga tetap mengikuti standar-
standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Sekolah sebagai unit organisasi yang mempunyai otonomi,
mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Pengoperasionalan MBS
memerlukan langkah-langkah perumusan lingkup kegiatan pengelolaan
yang sudah digariskan dalam peraturan kementerian dalam bentuk
standar-standar pengelolaan yang harus diikuti oleh sekolah (kegiatan
yang diikat oleh aturan), dan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya diatur
oleh sekolah (otonomi sepenuhnya).
Penerapan MBS secara yuridis diamanatkan oleh beberapa aturan
perundangan antara lain
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51, Ayat (1);
3
“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49, Ayat (1);
“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan, yang akan diuraikan lebih mendetail lagi
pada BAB II dan III
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendididikan, Pasal 50 dan 51.
Pasal 50 “Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya”.
Pasal 51 (1) “Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
B. Kompetensi MBS Yang Diharapkan
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar MBS, peserta penguatan
kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut:
a. memahami konsep MBS;
b. menerapkan konsep MBS;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi MBS.
4
C. Deskripsi Materi Pelatihan
Untuk mencapai tiga kompetensi MBS sebagaimana disebut pada butir B,
tiga kegiatan pembelajaran untuk penguatan kemampuan kepala sekolah
telah disusun, yaitu:
1. Kegiatan pembelajaran 1, ditujukan untuk penguasaan materi
Konsep MBS; mencakup arti, tujuan, konteks, prinsip, target,
praktek-praktek dan kewenangan
2. Kegiatan pembelajaran 2, ditujukan untuk penguasaan
kompetensi Penerapan MBS; mencakup mengidentifikasi
kegiatan pengelolaan, menyusun “best practice” dalam bentuk
diagram alir, mengidentifikasi aturan mengenai kewenangan,
dan mengidentifikasi penanggung jawab kegiatan dan pihak
terlibat.
3. Kegiatan pembelajaran 3 ditujukan untuk penguasaan
kompetensi monitoring dan Evaluasi, mencakup menyusun
perangkat monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan.
5
II. KEGIATAN BELAJAR 1
KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
A. Pengantar
Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional
dan digulirkannya otonomi daerah telah mendorong dilakukannya
penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru
manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan
yang lebih demokratis. Berikut disajikan dimensi-dimensi perubahan pola
manajemen, dari yang lama menuju ke yang baru.
Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan
Pola Lama Pola Baru
Subordinasi Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik Pendekatan professional
Sentralistik Desentralistik
6
Pola Lama Pola Baru
Diatur Motivasi diri
Overregulasi Deregulasi
Mengontrol Mempengaruhi
Mengarahkan Memfasilitasi
Menghindari resiko Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi Informasi terbagi
Pendelegasian Pemberdayaan
Organisasi herarkis Organisasi datar
Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan
program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan
program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Pada Pola
baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan
lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan
partsisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola
lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada
pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan
sekolah lebih didorong oleh motivasi-diri sekolah dari pada diatur dari luar
sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari
mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke
memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko,
penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat
digunakan untuk anggaran tahun depan (efficiency-based budgeting),
lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga
7
sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi
lebih datar sehingga lebih efisien.
B. Materi Pokok
Lingkup materi yang akan dibahas dalam konsep MBS mencakup; arti
MBS, Tujuan MBS, dan Karakteristik MBS.
1. Pengertian MBS
Secara umum, manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai
model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan
tanggungjawab) lebih besar terhadap sekolah, memberikan
fleksibilitas/keluwesan-keluwesan terhadap sekolah, dan mendorong
partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah,
karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan,
pengusaha, dan sebagainya). Hal-hal tersebut dilakukan untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi
tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk
mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan
dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada.
(Catatan: MBS tidak dibenarkan menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku).
De Grauwe dalam laporan kajiannya “The Quality Imperative School-based
management (SBM): does it improve quality? (2005) memberikan definisi
MBS sebagai transfer kewenangan dalam pembuatan keputusan
pengelolaan sekolah ke tingkat sekolah. Konsep MBS harus dapat
8
menjawab kewenangan mana saja yang sebelumnya menjadi kewenangan
pengelola pendidikan tingkat nasional ditransfer menjadi kewenangan
sekolah, dan kepada siapa saja kewenangan-kewenangan di tingkat
sekolah tersebut diberikan.
2. Tujuan MBS
MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian
kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik
yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja
sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi,
produktivitas, dan inovasi pendidikan.
Dengan MBS, sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan
mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor
kebijakan pendidikan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa pencapaian
tujuan MBS harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya)
3. Karakteristik MBS
Leithwood K., & Menzies T. (1998) (Forms and effects of school-based
management: a review. Educational policy, vol. 12, no. 3, pp.325-347.
13) mengidentifikasi karakteristik MBS mencakup 4 aspek, yaitu:
1. Kontrol administratif: dibawah kewenangan kepala sekolah.
2. Kontrol professional: dibawah kewenangan korps guru
3. Kontrol masyarakat: dibawah kewenangan wali siswa melalui dewan
sekolah
9
4. Kontrol keseimbangan: kontrol professional dan kontrol masyarakat
diperagakan secara seimbang.
Di Indonesia karakteristik MBS akan diuraikan dalam prinsip, konteks,
target, dan praktek-praktek MBS. Prinsip, kontek, dan target MBS akan
diuraikan dalam lanjutan BAB II ini, sedangkan praktek-praktek MBS akan
diuraikan dalam bab selanjutnya, yaitu BAB III PELAKSANAAN MBS.
a. Prinsip
Penerapan MBS ini didasari oleh empat prinsip yang dikemukakan oleh Yin
Cheong Cheng (1996) “School effectiveness and school-based
management: a mechanism for development”; yaitu, ekuifinalitas,
desentralisasi, sekolah sebagai unit swakelola, dan inisiatif, yang
mana prinsip-prinsip diatas tidak pernah diakomodasi pada MKE.
Prinsip equifinalitas menyatakan bahwa ada banyak cara yang
berbeda untuk mencapai satu tujuan. Satu organisasi mempunyai potensi
dan kendala yang berbeda dibandingkan organisasi lain. Sangat tidak
masuk akal kalau organisasi-organisasi yang berbeda karakternya dipaksa
untuk mencapai satu tujuan dengan cara yang sama.
Prinsip desentralisasi didasarkan kepada pelibatan kegiatan tidak
hanya di pusat saja, tetapi disebar ke daerah-daerah untuk terlibat dalam
pembuatan keputusan. Tugas pusat untuk membuat keputusan akan
semakin sulit karena keragaman kondisi di daerah masing-masing.
Pelibatan daerah untuk ikut memutuskan sendiri apa yang harus
dilakukan, menjadi keharusan agar organisasi dapat melakukan tindakan
10
terbaik sesuai dengan kondisinya. Demikian juga dengan kewenangan di
sekolah, pelibatan staf sekolah perlu dilakukan.
Prinsip sekolah sebagai unit swakelola didasarkan bahwa kegiatan sekolah
sehari-hari harus tetap berjalan. Semua masalah yang ada harus cepat
ditangani tanpa menunggu instruksi dari otoritas eksternal. Kegiatan
sekolah tidak dapat berjalan lancar kalau semua kegiatan harus
menunggu instruksi dari otoritas eksternal.
Prinsip inisiatif menegaskan bahwa sekolah sebagai organisasi mandiri
tidak perlu menunggu keputusan otoritas eksternal dalam melakukan
kegiatannya. Ada empat tingkat inisiatif dari yang paling rendah yaitu
hanya menunggu, menuju ke tingkat lebih tinggi yaitu meminta petunjuk,
meningkat ke lebih tinggi lagi yaitu meminta ijin, menuju ke inisiatif yang
paling tinggi yaitu melakukan dulu baru melaporkan.
b. Konteks
Konteks penerapan MBS adalah dalam rangka membentuk sekolah yang
memiliki kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas sebagaimana pesan PP 17, 2007 pasal 49; “Pengelolaan
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas”.
Kemandirian
Kemandirian dapat diartikan sebagai kemandirian dalam mengatur dan
mengurus dirinya sendiri, kemandirian dari sisi program dan pendanaan
11
merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Jadi kemandirian
sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan
nasional yang berlaku.
Kemitraan
Setiap warga sekolah mempunyai fungsi dan peran yang spesifik.
Hubungan antar warga sekolah didasarkan atas kemitraan atau
partnership yaitu bentuk hubungan setara dalam berbagi tanggung jawab
sesuai dengan fungsi dan perannya.
Partisipasi
Sekolah dapat mewujudkan visinya kalau semua warga terlibat sesuai
dengan fungsi dan perannya. Pelibatan warga sekolah dalam
penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas
kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan
partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah
akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat,
akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud
adalah keterbukaan dalam program dan keuangan.
Keterbukaan
Keterbukaan memberi kesempatan kepada warga sekolah untuk
mengetahui hal-hal yang sedang terjadi dan memahami kondisi nyata
sekolah. Pemahaman ini menjadi awal tumbuhnya kepedulian warga
sekolah.
12
Akuntabilitas
MBS harus dipahami sebagai model pemberian kewenangan yang lebih
besar kepada sekolah. Sebagai konsekuensinya, sekolah harus
bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Untuk itu sekolah
berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik tentang apa yang
dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh publik.
Itu berarti akuntabilitas publik menyangkut hak publik untuk memperoleh
pertanggungjawaban penyelenggara sekolah.
c. Target
Target manajemen berbasis sekolah dirumuskan dalam permendiknas
nomer 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan, mencakup 6 target
seperti berikut: (a) perencanaan program; (b) pelaksanaan rencana kerja;
(c) pengawasan dan evaluasi; (d) kepemimpinan sekolah/madrasah; (e)
sistem informasi manajemen; dan (f) penilaian khusus. Masing-masing
target diuraikan lebih lanjut menjadi butir-butir target, misalnya
komponen perencanaan program dibagi menjadi 4 butir yaitu visi, misi,
tujuan dan rencana kerja sekolah. Secara ringkas target MBS digambarkan
dalam Gambar 1 peta konsep berikut.
13
Gambar 1. Peta konsep pengelolaan sekolah sesuai dengan Permen nomer 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah
Untuk melakukan perumusan rencana kerja, sekolah perlu melakukan
evaluasi diri sekolah, sebagaimana diatur dalam Permen 19 tahun 2007
tentang pengelolaan sekolah, peraturan menteri Pendidikan Nasional
Nomer 63 tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan.
14
C. Latihan/Tugas:
Individu:
1. Pecahkanlah kasus manajemen di bawah ini secara individual.
Kasus:
MANAJEMEN SEKOLAH
Kemajuan Sekolah, sebenarnya tidak hanya berada di pundak kepala sekolah saja. Ada tim kerja yang seharusnya solid di dalamnya. Ada guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Mereka inilah yang berpengaruh dan yang terkena pengaruh oleh stakeholder yang seharusnya bahu membahu dalam mengembangkan sekolah. Hal ini terlihat pada kepedulian para guru terhadap materi yang diajarkan, kepedulian para orang tua terhadap mutu pendidikan yang telah diterima anaknya, dan juga kepedulian komite sekolah terhadap kualitas sekolah yang turut mereka kelola.
Sebenarnya, terbuka juga kemungkinan untuk membuat jalur hubungan dengan pihak di luar dinas pendidikan setempat. Ada kepedulian pihak swasta yang seharusnya juga mampu kita dorong untuk mulai peduli pada pendidikan yang digelar tak jauh dari wilayah perusahaan mereka.
Kepekaan ini mungkin memang butuh bantuan pihak pemda masing-masing. Karena sesungguhnya peluang melibatkan pihak swasta memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Kontribusi pihak swasta bisa kita masukkan pada aneka aspek. Mulai dari kontribusi fisik sampai pada peningkatan mutu guru dan kepala sekolah melalui gelaran acara pelatihan. Sponsor-sponsor utamanya dapat ditarik dari pihak swasta.
Dalam kenyataannya, semua cerita di atas belum terjadi secara maksimal. Kasus di atas dimodifikasi dari cerita Ade Hidayat, Guru SD Cipayung, Bogor.
Upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah, baik di dalam sekolah maupun dengan pihak di luar sekolah dapat diwujudkan secara ikhlas dan amanah?
15
Kelompok:
Bentuklah kelompok dengan anggota 5 sampai 10 orang. Diskusikan
kasus di atas! Hasil diskusi disajikan untuk dikomentari kelompok
lainnya dan fasilitator.
D. Ringkasan
Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model
pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi (kewenangan dan
tanggungjawab) yang lebih besar kepada sekolah, karena konsep
lama dimana pengelolaan sekolah terlalu dipengaruhi oleh kekuasaan
eksternal (MKE). MBS dicirikan oleh prinsip-prinsip, konteks, yang
berbeda dengan manajemen dikontrol oleh otoritas luar. MBS
menerapkan empat prinsip, yaitu prinsip equifinalitas,
desentralisasi, sekolah sebagai unit swakelola, dan inisiatif,
dan konteks MBS adalah dalam rangka menuju kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
16
III. KEGIATAN BELAJAR 2
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
A. Pengantar
Pelaksanaan MBS lebih menekankan kepada merumuskan bagaimana
praktek-praktek MBS dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah.
Kegiatan-kegiatan yang sudah lama diotonomkan di sekolah diungkapkan
oleh Alison Bullock dan Hywel Thomas dalam “school at the center” 1997
halaman 7-8, mencakup lingkup kegiatan (1) penerimaan siswa; (2)
penilaian (assessment) siswa; (3) informasi seleksi , berupa dokumen,
yang dipublikasikan ke luar sekolah (4) pendanaan mencakup keputusan
penggalian dan penggunaan dana. Dengan diterapkannya MBS, Caldwell
and Spinks (dalam Alison Bullock dan Hywel Thomas dalam “school at the
center” 1997 halaman 7) melaporkan otonomi yang lebih luas dalam
kegiatan pengelolaan sekolah, yang mencakup desentralisasi :
isi pendidikan/knowledge (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut kurikulum termasuk perumusan tujuan akhir lulusan);
17
teknologi (desentralisasi pembuatan keputusan berkaitan dengan sarana teknologi pengajaran dan pembelajaran);
kewenangan/power (desentralisasi dalam membuat kebijakan sekolah);
bahan/material (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut penggunaan fasilitas, bahan dan perkakas);
pemberdayaan sumberdaya manusia/people (desentralisasi keputusan berkaitan dengan alokasi sdm untuk pengajaran);
waktu/time (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut alokasi waktu dalam kegiatan delajar mengajar), dan
keuangan/finance (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut alokasi dana).
Penerapan MBS di Indonesia belum mengotonomikan kegiatan-kegiatan
pengelolaan sepenuhnya seperti yang dirumuskan oleh Caldwell dan
Spinks. Pelaksanaan MBS di Indonesia mengacu kepada Permen 19 th
2007 sebagaimana akan diuraikan pada bagian B Materi Pokok MBS.
Kegiatan pembelajaran 2 mengenai pelaksanaan MBS ditujukan untuk
mengidentifikasi “kewenangan-kewenangan apa saja yang diberikan
sekolah dan kepada siapa kewenangan tingkat sekolah diberikan” Hasil
identifikasi ini menjadi acuan dalam melaksanakan MBS.
B. Materi Pokok
Sesuai dengan prinsip ekuifinalitas dan swakelola, praktek-praktek MBS
perlu dijabarkan supaya lebih operasional oleh masing-masing sekolah,
menjadi bentuk prosedur baku atau praktek terbaik untuk masing-masing
sekolah. Prinsip-prinsip MBS mengamanatkan bahwa pelaksanaan MBS
menerapkan pendekatan “idiograpik” dalam arti membolehkan adanya
keragaman dalam cara melaksanakan MBS dan bukan lagi menggunakan
18
pendekatan “nomotetik” yaitu cara melaksanakan MBS yang cenderung
seragam/konformitas untuk semua sekolah. Oleh karena itu, tidak ada
satu resep pelaksanaan MBS terbaik yang cocok untuk diberlakukan ke
semua sekolah, atau praktek terbaik di satu sekolah belum tentu menjadi
praktek terbaik bagi sekolah lain.
Sebagai model-model manajemen, maka MBS merupakan model
deskriptif, yakni model yang menjelaskan tentang apa itu MBS, bagaimana
pelaksanaannya, bukan merupakan model preskriptif yaitu model yang
sudah memberikan petunjuk langkah-langkah secara detil. Untuk
melaksanakan MBS sekolah merumuskan sendiri resepnya melalui
pengalaman, pengkajian hasil riset orang lain, atau hasil penelitian
tindakan sekolah, sekolah dapat merumuskan prosedur pengelolaan
terbaik untuk semua praktek pengelolaan yang diamanatkan oleh permen
19 tahun 2007.
Praktek-praktek manajemen berbasis sekolah dirumuskan dalam
permendiknas 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan. Praktek-
praktek ini merupakan jabaran dari butir-butir target. Praktek-praktek
pengelolaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 1 berikut ini
Tabel 1. Praktek-praktek pengelolaan sekolah menurut Peraturan Menteri no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah
Target Butir Target Praktek pengelolaan
Perencanaan Visi Merumuskan dan menetapkan visi sekolah dan mengembangkannya
Misi Merumuskan dan menetapkan misi sekolah dan mengembangkannya
19
Target Butir Target Praktek pengelolaan
Tujuan Merumuskan dan menetapkan tujuan sekolah dan mengembangkannya
Rencana kerja Menyusun rencana kerja jangka menengah
Menyusun rencana kerja tahunan
Pelaksanaan Pedoman sekolah Membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan
Struktur organisasi Menyusun struktur organisasi
Pengelolaan bidang kesiswaan
Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik
Pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
Menyusun KTSP
Menjamin mutu pembelajaran
Menyusun program penilaian
Menyusun peraturan akademik
Pengelolaan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tambahan
Mendukung upaya promosi, pengembangan, penempatan, dan mutasi
20
Target Butir Target Praktek pengelolaan
Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana
Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana
Pengelolaan bidang Keuangan dan Pembiayaan
Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
Pengelolaan bidang budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
Menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah
Melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
Pengawasan dan evaluasi
Program pengawasan
Menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
Evaluasi diri Melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah
Evaluasi dan pe ngembangan KTSP
Melakukan evaluasi dan pengembangan KTSP
Evaluasi pendayagunaan PTK
Melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester
Akreditasi
Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi
Kepemimpinan Kepemimpinan Menganalisis tantangan, peluang,
21
Target Butir Target Praktek pengelolaan
kekuatan, dan kelemahan sekolah
Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah
Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan
Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat
Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan
Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik
Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum
Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
Meningkatkan mutu pendidikan
M emberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
22
Target Butir Target Praktek pengelolaan
Memfasilitasi pengembangan, pe-nyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran
Membantu, membina, dan mem-pertahankan lingkungan sekolah/ madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan
Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk mencipta-kan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif
Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah
Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab
Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya
Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen
Mengelola sistem informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah
23
Target Butir Target Praktek pengelolaan
diakses;
Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk mela-yani permintaan, maupun pemberian informasi atau peng-aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/ madrasah secara lisan maupun tertulis, direkam dan didokumen-tasikan;
Melaporkan data informasi sekolah/ madrasah yang telah terdokumen-tasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Komunikasi antar warga sekolah/ madrasah di lingkungan sekolah/ madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif
Untuk melaksanakan MBS perlu dirumuskan (1) tahapan-tahapan atau
langkah-langkah kegiatan dari semua praktek misalnya dalam bentuk
bagan alir (“flow chart”), (2) mengidentifikasi aturan masing-masing
langkah kegiatan, (3) mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab
dalam masing-masing kegiatan, dan (4) siapa saja yang terlibat dalam
masing-masing kegiatan tersebut. Keempat rumusan tersebut merupakan
pedoman dalam pelaksanaan MBS, dan menjawab pertanyaan yang
dikemukakan pada pengantar kegiatan pembelajaran 2 yaitu di dalam
MBS kewenangan pengelolaan apa saja yang ditransfer ke tingkat sekolah,
dan kepada siapa kewenangan ini diberikan pada level sekolah.
24
Diagram alir atau bagan alir adalah penggambaran secara grafis langkah-
langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu kegiatan agar lebih mudah
dipahami. Kegiatan pengelolaan sekolah dapat dipetakan secara garis
besar, atau dapat juga dipetakan secara lebih detil.
Elemen-elemen yang terdapat pada flowchart diantaranya adalah:
serangkaian langkah, input dan output, keputusan yang diambil, orang
yang terlibat, waktu hingga evaluasi. Manfaat flowchart salah satunya
adalah untuk menganalisa dan mendefinisikan proses, supaya langkah dan
keputusan dijabarkan lebih detail. Sehingga, dengan demikian melalui
proses pada flowchart ini kita dapat melihat potensi masalah. Flowchart
juga sangat bermanfaat sebagai perangkat komunikasi yang dapat
menghindarkan dari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Sebagai alat
manajemen bagan alir dapat berfungsi sebagai pedoman penerapan
praktek terbaik, juga dapat digunakan untuk penjaminan mutu (akan
diuraikan lebih rinci pada kegiatan pembelajaran 3). Contoh diagram alir
salah satu kegiatan pengelolaan sekolah disajikan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Contoh diagram alir pengembangan kurikulum
Proses Deskripsi Penanggung
Jawab / Pihak
Terkait Acuan
Permendiknas
22/2006
Membentuk Tim Pengembang
KTSP
Menyusun Struktur dan Muatan
KTSP
Kepala Sekolah
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Panduan
Pengembangan
KTSP oleh
BNSP
Penyusunan
Draf KTSP
Permendiknas
22 th 2006
25
Mengkaji substansi SK/KD dan
menjabarkannya ke dalam
indikator,
Mengembangkan kegiatan
pembelajaran, menentukan
jenis penilaian dan alokasi
waktu
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Panduan
Pengembanngan
KTSP oleh
BNSP
Mengirim dokumen ke Tim
Pengembang Kurikulum
Tim Pengembang Kurikulum
melakukan validasi dan
memberikan masukan terhadap
substansi pembelajaran
Melakukan revisi sesuai
masukan
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Idustri
Permendiknas
22/2006 Panduan
Pengembanngan
KTSP oleh
BNSP
Validasi dan rekomendasi dinas
pend kab/kota
Verifikasi dan
penandatanganan oleh dinas
pend. Propinsi
Pemberlakuan disahkan oleh
kepala sekolah dengan
pertimbangan komite
Dokumen KTSP dikirim ke
dinas Kabupaten untuk
mendapat persetujuan
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Dinas pendidikan
Komite sekolah
E. Latihan/Tugas:
a. Pilihlah satu praktek pengelolaan dari 6 target pengelolaan
sekolah dalam permen 19 tahun 2007, yaitu: Perencanaan
Program, Pelaksanaan Rencana Program, Pengawasan dan
Evaluasi, Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen,
dan penilaian khusus (dipandu fasilitator).
b. Rumuskan alur proses atau langkah-langkah kegiatan dalam
bentuk diagram alir.
c. Setelah rumusan alur proses selesai, inventarisir aturan-aturan
yang menjadi acuan pada setiap tahapan alur proses tersebut.
d. Tentukan penanggung jawab setiap tahapan kegiatan
KTSP
sah digunakan
Penyusunan
Dokumen
Silabus
Validasi
Pengesahan
dokumen
Kurikulum
Rev
isi
26
e. Tentukan fihak-fihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan
f. Presentasikan hasil kegiatan tersebut (dipandu fasilitator)
D. Ringkasan
Sebagai model manajemen, MBS merupakan model deskriptif (model yang
menjelaskan apa MBS, pelaksanaannya fleksibel), bukan merupakan
model preskriptif (dari kata “prescription” artinya resep dokter, model
yang sudah memberikan petunjuk langkah-langkah detil, pelaksanaannya
sudah baku). Untuk melaksanakan MBS sekolah perlu merumuskan (1)
tahapan-tahapan atau langkah-langkah kegiatan dari semua praktek
misalnya dalam bentuk bagan alir (2) mengidentifikasi aturan hukum
masing-masing kegiatan, (3) mengidentifikasi siapa yang bertanggung-
jawab dalam masing-masing kegiatan, dan (4) siapa saja yang terlibat
dalam masing-masing kegiatan tersebut.
27
IV. KEGIATAN BELAJAR 3
MONITORING DAN EVALUASI
A. Pengantar
Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan
informasi tentang pelaksanaan MBS. Jadi, fokus monitoring adalah
pemantauan pada pelaksanaan MBS, bukan pada hasilnya. Tepatnya,
fokus monitoring adalah pada komponen proses MBS, baik menyangkut
proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan
program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Sedang evaluasi
merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil MBS.
Jadi, fokus evaluasi adalah pada hasil MBS. Informasi hasil ini kemudian
dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti MBS efektif. Sebaliknya jika
hasil tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka MBS
dianggap tidak efektif (gagal). Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah
yang melaksanakan MBS diharapkan memiliki data-data tentang prestasi
siswa sebelum dan sesudah MBS. Hal ini penting untuk dilakukan agar
28
sekolah dengan mudah membandingkan prestasi siswa sebelum dan
sesudah MBS. Jika setelah MBS ada peningkatan prestasi yang signifikan
dibanding sebelum MBS, maka hal ini dapat diduga bahwa MBS cukup
berhasil.
Monitoring dan evaluasi MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi
yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil monitoring
dapat digunakan untuk memberi masukan (umpan balik) bagi perbaikan
pelaksanaan MBS. Sedang hasil evaluasi dapat memberikan informasi
yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan
komponen MBS, baik pada konteks, input, proses, output, maupun
outcome nya. Masukan-masukan dari hasil monitoring dan evaluasi akan
digunakan untuk pengambilan keputusan.
B. Materi Pokok
Bagian C permendiknas 19 tahun 2007 mengamanatkan bahwa sekolah
perlu melakukan pengawasan dan evaluasi mencakup Program
pengawasan, Evaluasi diri, Evaluasi dan pengembangan KTSP, Evaluasi
pendayagunaan PTK, dan Akreditasi. Praktek-praktek pengawasan dan
evaluasi MBS juga perlu dirumuskan dalam bentuk prosedur baku praktek
terbaik pengawasan dan evaluasi.
Semua kegiatan MBS perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk
melihat keterlaksanaan dan keberhasilan setiap kegiatan tersebut. Karena
itu diperlukan pengembangan perangkat-perangkat untuk melakukan
monitoring dan evaluasi tersebut. Di bagian kegiatan pembelajaran 2
sudah dibahas penyusunan bagan alir kegiatan pengelolaan sekolah.
29
Perangkat monitoring dan evaluasi dapat dikembangkan dari prosedur
baku yang sudah disusun. Prosedur baku antara lain berisi langkah-
langkah yang diberi simbol segi empat dan keputusan yang diberi simbol
belah ketupat. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah langkah-
langkah tersebut dilakukan sesuai dengan yang tertulis di prosedur baku
atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan untuk membuat keputusan
(decision) ya atau tidak pada simbol belah ketupat. Contoh bagan alur
monitoring dan evaluasi salah satu kegiatan pengelolaan sekolah disajikan
dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Contoh bagan alir monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan
kurikulum
Proses Penanggung
Jawab / Pihak
Terkait Aturan
Pemantauan
Dilakukan Tidak
Permendiknas
22/2006
Kepala Sekolah
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Panduan
Pengembangan
KTSP oleh
BNSP
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Panduan
Pengembanngan
KTSP oleh
BNSP
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Guru
Permendiknas
22/2006 Panduan
Pengembanngan
KTSP oleh
BNSP
Digunakan perangkat evaluasi *)
Penyusunan
Draf KTSP
Penyusunan
Dokumen
Silabus
Rev
isi
Permendiknas
22 th 2006
Validasi
30
Waka.
Kurikulum
Ketua Program
Keahlian
Dinas
pendidikan
Komite sekolah
*)Perangkat evaluasi yang digunakan adalah menilai kesesuaian dokumen mencakup kesesuaian komponen
kurikulum, struktur program, mata pelajaran, SKKD.
C. Latihan /Tugas
Kelompok:
Buatlah instrumen untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi MBS!
D. Ringkasan
Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian integral dari
pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro, meso maupun makro.
Monev dapat mengukur tingkat kemajuan pendidikan pada tingkat
sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi,
dan kementerian. Dengan monev, kita dapat menilai apakah MBS
benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan. Monev MBS
bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk
memperbaiki/mengembangkan MBS.
KTSP
sah digunakan
Pengesahan
dokumen
Kurikulum
31
E. Refleksi
Mata Diklat : ……………………………, tanggal …………..
Nama Peserta : …..………………………………………………
Sekolah Asal : …………………………………………………..
Setelah kegiatan berakhir saudara dapat melakukan refleksi dengan
menjawab pertanyaan berikut ini secara Individu!
1. Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi ini ?
2. Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari materi ini ?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas anda sebagai kepala sekolah/ pengawas sekolah?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan saudara lakukan setelah kegiatan ini?
32
F. Rencana Tindak Lanjut
Pilih 5 praktek pengelolaan MBS (lihat hal 18-23) sebagaimana
diamanatkan oleh permendiknas 19 th 2007. Susun prosedur-prosedur
pengelolaan sekolah. Gunakan tabel seperti pada halaman 25.
33
DAFTAR PUSTAKA
Alison Bullock dan Hywel Thomas (1997). School at the center: a study of decentralisastion. Routledge Publication New York.
De Grauwe (2005). The Quality Imperative School-based management (SBM): does it improve quality? (2005).
Leithwood K., & Menzies T. (1998). Forms and effects of school-based management: a review. Educational policy, vol. 12, no. 3, pp.325-347. 13)
Yin Cheong Cheng (1996). School effectiveness and school-based management: a mechanism for development