bab vi - kementerian ppn/bappenas :: home · web viewlangkah tersebut tertuang dalam keppres ri no....

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,

DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ketiga pelaku utama ekonomi, yaitu koperasi, usaha swasta, dan usaha negara, telah mengarah pada kedudukan yang makin serasi dan saling mendukung sehingga menjadi unsur kekuatan perekonomian nasional yang makin tangguh didukung oleh mantapnya stabilitas perekonomian nasional.

Koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat telah semakin berkembang dan makin mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Sampai dengan tahun 1996 telah terbentuk 49,1 ribu unit koperasi dengan nilai usaha sebesar Rp 12,6 triliun dan jumlah anggota sebanyak 27,1 juta orang sebagai hasil dari peningkatan kualitas pengelola dan anggota koperasi, perluasan jaringan usaha, dan pemantapan kelembagaan koperasi. Sebanyak 9,6 ribu koperasi telah berkembang menjadi koperasi mandiri, bahkan 1.541

VI/3

KUD dan 3.155 koperasi non KUD telah memiliki omzet rata-rata di atas Rp 1 miliar per tahun atau tergolong sebagai usaha menengah dan besar.

Peran BUMN dan usaha swasta besar terus meningkat dalam upaya pengembangan usaha kecil dan koperasi, terutama melalui program kemitraan. Sampai tahun ketiga Repelita VI BUMN telah membina 93,5 ribu pengusaha kecil dan 24,5 ribu unit koperasi, sedangkan usaha swasta besar telah melaksanakan kemitraan usaha dengan 134 ribu pengusaha kecil dan koperasi dengan nilai Rp 3,5 triliun.

Penanaman modal langsung tetap berperan penting sebagai salah satu sumber investasi untuk mempertahankan momentum laju partum- buhan ekonomi yang tinggi. Dalam rangka menarik minat investasi telah diambil langkah-langkah penciptaan iklim serta sistem insentif, promosi investasi, penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi perijinan, dan peningkatan prasarana pendukung. Upaya demikian telah mendukung perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Selama tiga tahun Repelita VI nilai persetujuan PMDN dan PMA masing-masing telah mencapai Rp 245,8 triliun dan US$ 98,6 miliar. Penanaman modal memang masih terkonsentrasi di Jawa dan kawasan barat Indonesia (KBI) namun telah mulai menyebar. Dari jumlah tersebut di atas, rencana PMDN dan PMA di kawasan timur Indonesia (KTI) masing-masing adalah sebesar 22,1 persen dan sebesar 18,0 persen. Sektor industri masih menjadi pilihan investasi yang paling menarik bagi para investor. Namun, minat investasi di sektor pertanian juga menunjukkan peningkatan.

Sampai dengan tahun ketiga Repelita VI kinerja BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi semakin mantap. Restrukturisasi usaha dan

VI/4

penyempurnaan manajemen BUMN menghasilkan kenaikan efisiensi usaha dan perolehan laba. Hal ini memungkinkan sumbangan BUMN sebagai sumber penerimaan negara juga meningkat. Perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya kemandirian BUMN untuk memupuk serta memanfaatkan modal sendiri, dan beberapa di antaranya telah mampu memanfaatkan dana masyarakat dalam pengembangan lebih lanjut kegiatan usahanya.

Perkembangan perdagangan dalam negeri semakin mendorong terwujudnya sistem perdagangan nasional yang lebih efisien dan efektif, serta makin meluas dan mantapnya sistem distribusi. Secara bertahap penyempurnaan sistem perdagangan terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih transparan dan kompetitif serta makin berorientasi kepada keterkaitan pasar.

Pada tahun 1996 pertumbuhan sektor perdagangan, termasuk hotel dan restoran berdasarkan harga konstan 1993 adalah sebesar 7,6 persen, sehingga peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 16,7 persen. Sampai dengan tahun 1995 sektor perdagangan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 13,7 juta orang atau 17,5 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja.

Upaya pemantapan tata niaga terus dilanjutkan, terutama terhadap komoditas yang masih dianggap strategis bagi kepentingan rakyat guna memperlancar arus barang dan jasa. Dengan semakin mantapnya pelaksanaan sistem perdagangan dan sistem distribusi, laju inflasi pada tahun 1996 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 6,5 persen dari sebesar 8,6 persen pada tahun 1995. Bahkan untuk tahun anggaran 1996/97 telah lebih rendah lagi, yakni 5,2 persen.

VI/5

B. PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL

1. Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI

Sasaran pengembangan usaha nasional dalam Repelita VI adalah terwujudnya kualitas dan kemampuan usaha kecil, informal, dan tradisional yang makin kuat dan terorganisasi ke dalam unit usaha formal terutama koperasi; meningkatnya jumlah pengusaha menengah yang tangguh; makin meningkatnya kemampuan, kemandirian, dan peran lapisan pengusaha kecil dalam perekonomian nasional; meningkatnya keterkaitan dan kemitraan usaha yang sejajar antara pengusaha besar, menengah, dan kecil; meningkatnya peran koperasi di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; meningkatnya efisiensi dan produktivitas BUMN sebagai perintis, penggerak, dan pengarah usaha yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan usaha strategis maupun sebagai stabilisator perekonomian nasional; serta makin meningkatnya perolehan laba dan kualitas pelayanan BUMN kepada masyrakat. Dalam Repelita VI direncanakan tumbuh sekitar 555 ribu pengusaha formal.

Kebijaksanaan pengembangan usaha nasional dalam Repelita VI untuk mencapai sasaran tersebut adalah menata struktur dunia usaha agar lebih seimbang, merata, berkeadilan, kukuh, dan mandiri antara lain dengan membina dan melindungi usaha kecil, informal dan tradisional serta golongan ekonomi lemah dan mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh; meningkatkan kemampuan pengusaha menengah dan kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional melalui peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peran sertanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; meningkatkan daya saing usaha nasional, melalui peningkatan kerja sama, keterkaitan dan kemitraan usaha yang luas antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta; meningkatkan dan menyebarkan investasi

VI/6

dengan memobilisasi dana pembangunan, menciptakan iklim investasi yang mendukung, serta memberikan kemudahan dan insentif fiskal dan moneter yang menarik, terutama untuk investasi di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya; meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta memantapkan peran BUMN dengan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan dan pengelolaannya, termasuk peningkatan daya saingnya, memberi kesempatan kepada BUMN untuk mengembangkan usaha sesuai dengan fungsi dan peranannya secara mandiri; serta mendorong keikutsertaan BUMN dalam melindungi usaha menengah dan kecil.

Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan usaha nasional tersebut di atas ditempuh melalui program-program pembangunan yang terdiri dari program pokok dan program penunjang. Program pokok terdiri dari program penataan kelembagaan usaha nasional, program pengembangan usaha menengah dan kecil, program pemupukan dan panda- yagunaan dana masyarakat, serta program pembinaan BUMN. Pro- gram penunjang terdiri dari program pengembangan informasi usaha nasional, dan program penelitian dan pengembangan usaha nasional.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Ketiga Repelita VI

Upaya yang dilakukan melalui program-program pembangunan usaha nasional selama tiga tahun Repelita VI, khususnya tahun 1996/97, secara garis besar adalah sebagaimana dalam uraian berikut.

a. Program Pokok

1) Program Penataan Kelembagaan Usaha Nasional

Program ini bertujuan untuk menata kelembagaan usaha nasional

VI/7

yang lebih berimbang, merata, berkeadilan, kukuh dan mandiri, dengan menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat dan mendukung berkembangnya usaha nasional.

Peningkatan peran swasta dalam penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan peluang usaha yang terbuka diupayakan melalui penciptaan iklim berusaha yang semakin baik. Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan penanaman modal yang mendorong kegiatan ekspor melalui paket deregulasi 26 Januari 1996 telah dikeluarkan deregulasi 4 Juni 1996 untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Indonesia. Kebijaksanaan ini mencakup upaya penyederhanaan izin dan prosedur ekspor dan impor, pendirian industri di kawasan industri; penurunan tarif bea masuk barang modal; serta kemudahan pelayanan kepabeanan, perpajakan dan perbankan.

Kebijaksanaan tersebut makin diperluas dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 7 Juli 1997. Deregulasi ini antara lain memuat ketentuan tentang pemindahtanganan terhadap barang-barang modal milik perusahaan yang mendapat fasilitas berupa pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk kebutuhan produksi selama dua tahun. Apabila telah melampaui jangka waktu dua tahun sejak pengimporan atau pembelian dari dalam negeri, barang modal tersebut dapat dipindahtangankan tanpa kewajiban membayar bea masuk atas fasilitas yang diterimanya. Selain itu, nilai pengiriman barang ekspor tanpa pemberitahuan ekspor barang (PEB) dinaikkan menjadi Rp. 300 juta guna mendukung kelancaran serta peningkatan ekspor dari pengusaha kecil dan menengah.

Dalam rangka mendorong investasi usaha industri tertentu yang sangat strategis untuk memacu kelangsungan industrialisasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Industri

VI/8

Tertentu. Kemudahan yang diberikan berupa pajak penghasilan yang dapat ditanggung oleh pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun. Untuk perusahaan industri tertentu yang didirikan di luar Jawa dan Bali dapat diperpanjang untuk paling lama dua tahun lagi. Dalam hal ini, penentuan usaha industri tertentu dilakukan secara selektif melalui penetapan Presiden.

Sementara itu, upaya peningkatan investasi usaha kecil dan koperasi dilakukan dengan memperluas peluang koperasi dan pengusaha kecil untuk menanamkan saham pada bidang usaha unggulan, terutama pada industri hilir yang dimiliki oleh perusahaan besar yang memiliki industri hulu. Secara bertahap, kepemilikan industri hilir oleh koperasi dan pengusaha kecil diharapkan semakin meluas.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN serta partisipasi masyarakat dalam kepemilikan BUMN telah dikeluarkan kebijaksanaan privatisasi BUMN untuk memperoleh dana segar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah tersebut tertuang dalam Keppres RI No. 55 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan investasi, dan sebagai kelanjutan dari langkah-langkah yang telah dilakukan tahun sebelumnya, pada tahun 1996/97 Indonesia telah melakukan penanda- tanganan perjanjian peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal (Investment Guarantee Agreement atau IGA) dengan delapan negara, antara lain Finlandia, Srilanka, Ukraina, Uzbekistan, Yordania, Vietnam dan Turki. Dengan demikian, sampai saat ini Indonesia telah menandatangani perjanjian IGA dengan 33 negara.

VI/9

2) Program Pengembangan Usaha Menengah dan Kecil

Program pengembangan usaha menengah dan kecil dalam Repe- lita VI bertujuan untuk mengembangkan usaha menengah dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional di semua sektor ekonomi. Pengembangan usaha kecil dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas usaha kecil menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta mampu berkembang menjadi usaha menengah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dengan makin besarnya lapisan usaha menengah yang didukung oleh lapisan usaha kecil yang tangguh, struktur dunia usaha nasional akan makin kukuh.

Untuk lebih memberdayakan usaha kecil, dalam tahun ketiga Repelita VI dilaksanakan kegiatan untuk memperluas aksesibilitas permodalan bagi usaha kecil dengan meningkatkan penyaluran modal dalam bentuk kredit usaha kecil (KUK) dan kredit umum pedesaan (KUPEDES), termasuk pengembangan lembaga pembiayaannya, serta kemitraan usaha dengan badan usaha negara dan usaha swasta besar lainnya.

Jumlah bank perkreditan rakyat pada tahun 1996 menunjukkan peningkatan menjadi 1.305 unit dari 1.264 unit pada tahun 1995. Selain itu juga terjadi peningkatan dalam jumlah Lembaga Dana Kredit Pedesaan dari 1.978 pada tahun 1995 menjadi 1.986 serta peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam (USP) dari 32.479 unit pada tahun 1995 menjadi 36.506 unit pada tahun 1996 (Tabel VI-1). Perkembangan penyaluran KUK oleh perbankan untuk usaha kecil sampai dengan akhir tahun 1996 mencapai Rp 49,3 triliun atau meningkat sebesar 20,4 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nasabah KUK pada tahun 1996 yang berjumlah sekitar 7,4 juta orang meningkat sebesar 14,1 persen

VI/10

dari tahun sebelumnya (Tabel VI-2). Meningkatnya jumlah lembaga perkreditan rakyat dan penyaluran kredit untuk usaha kecil memberikan arti penting dalam meningkatkan akses permodalan kepada usaha kecil.

Dari jumlah penyaluran KUK pada tahun 1996, tercatat sebagian besar (95,0 persen) nasabah KUK memperoleh jumlah pinjaman dalam batas sampai dengan Rp 25 juta dengan penyaluran dana pinjaman sebesar 50,9 persen dari total penyaluran KUK yang berarti meningkat dari 47,2 persen pada posisi akhir tahun 1995. Menurut jenis penggunaannya, sebesar 46,9 persen KUK disalurkan sebagai modal kerja, sebesar 16,4 persen untuk modal investasi, dan sisanya sebesar 36,7 persen disalurkan sebagai kredit konsumsi. Menurut sektor usahanya, penyaluran KUK terbesar terdapat pada sektor perdagangan, restoran dan hotel (30,4 persen), diikuti oleh sektor jasa (16,7 persen), pertanian (8,0 persen) dan perindustrian (6,8 persen).

Persebaran penyaluran KUK pada posisi 31 Maret 1997 masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia (KBI) dengan nilai Rp 42,2 triliun atau 85,0 persen dari total penyaluran KUK untuk sebanyak 6.191,8 ribu pengusaha kecil. Sedangkan di KTI penyaluran KUK merupakan 15,0 persen dari total penyaluran KUK yaitu sebesar Rp 7,5 triliun untuk sebanyak 1.440,9 ribu pengusaha kecil (Tabel VI-3). Namun demikian penyaluran KUK di KTI tersebut meningkat sebesar 34,6 persen dari tahun sebelumnya, berarti lebih tinggi dibandingkan penyaluran di KBI yang meningkat 15,4 persen. Sementara itu, propinsi Timor Timur, Sumatera Selatan, NTT dan Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan nilai KUK per nasabah yang tinggi yaitu masing-masing sebesar 124,8 persen, 93,3 persen, 92,6 persen dan 69,9 persen. Perkembangan KUK di KTI ini menunjukkan adanya peningkatan dalam persebaran penyaluran kredit bagi usaha kecil dan peningkatan aksesibilitas usaha kecil terhadap modal di wilayah tersebut.

VI/11

Penyaluran KUPEDES juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1996/97 nilai KUPEDES yang disalurkan mencapai Rp 4,1 triliun atau naik sebesar 22,0 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah nasabah mencapai 2,5 juta pengusaha kecil (Tabel VI-4). Peningkatan ini menyebabkan rata-rata nilai KUPEDES yang diterima setiap nasabah meningkat menjadi Rp 1,6 juta. Sementara itu alokasi KUPEDES pada tahun 1996 sebagian besar disalurkan dalam bentuk modal kerja yaitu sebesar 70,0 persen, sedangkan sisanya untuk keperluan invest- tasi.

Pengembangan usaha menengah dan kecil juga didukung oleh skim pendanaan melalui penyertaan modal (equity participation) yang dikenal dengan modal ventura. Pendanaan modal ventura ini memungkinkan pengusaha menengah dan kecil untuk mengembangkan jenis usaha yang memiliki prospek usaha yang baik, terutama pada tahap-tahap awal usahanya. Skim dengan penyertaan modal ventura juga disertai bimbingan manajemen dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

Sampai dengan Maret 1997 sudah terbentuk 46 perusahaan modal ventura di seluruh Indonesia, yang berarti bertambah 9 perusahaan dari tahun sebelumnya. Perusahaan modal ventura ini terdiri dari 23 perusahaan modal ventura daerah, 11 perusahaan modal ventura patungan, dan 12 perusahaan modal ventura nasional. Jumlah penyertaan modal sampai tahun 1996/97 secara keseluruhan mencapai Rp 260 miliar, terdiri dari 89,0 persen penyertaan perusahaan modal ventura nasional dan patungan, dan 11,0 persen perusahaan modal ventura daerah. Jumlah penyertaan modal ventura tersebut meningkat lebih dari 46 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah perusahaan pasangan usaha (PPU) yang telah mendapatkan penyertaan modal adalah sebanyak 600 PPU, terdiri dari 106 PPU

VI/12

bidang pertanian, 159 PPU bidang industri rumah tangga, 87 PPU bidang industri, 101 PPU bidang perdagangan, dan 147 PPU bidang jasa.

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan memperluas kesempatan berusaha, peran serta BUMN untuk membina usaha kecil dan koperasi dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa peningkatan kemampuan manajemen, keterampilan produksi, modal kerja, pemasaran, dan jaminan kredit perbankan. Peran serta BUMN dalam pembinaan usaha kecil dalam tiga tahun pelaksanaan Repelita VI dapat dilihat pada Tabel VI-5. Sampai tahun 1996, jumlah dana BUMN yang disalurkan kepada koperasi dan pengusaha kecil telah mencapai Rp 753 miliar atau meningkat 29,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengusaha kecil yang mendapatkan dukungan pembinaan BUMN pada tahun yang sama jumlahnya meningkat 35,4 persen sehingga mencapai 93,5 ribu orang. Sementara itu pembinaan BUMN kepada koperasi telah mencapai 24,5 ribu unit atau meningkat 12,0 persen. Di samping itu, partisipasi swasta besar melalui program kemitraan usaha dengan usaha kecil juga terus meningkat. Sampai saat ini, sebanyak 746 pengusaha besar telah merealisasikan kemitraan dengan 134 ribu pengusaha kecil dan koperasi dengan nilai sebesar Rp 3,5 triliun.

Pengembangan usaha menengah dan usaha kecil juga terus dilakukan untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Untuk itu melalui kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi telah dirintis pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kecil, pusat-pusat konsultasi pengusaha kecil di berbagai perguruan tinggi, serta dilakukan langkah-langkah untuk mendayagunakan pusat dan balai penelitian dan pengembangan yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah yang tersebar di daerah-daerah. Sampai dengan tahun 1996/97 telah terbentuk 37 inkubator

VI/13

usaha kecil di 20 propinsi yang tersebar di 22 perguruan tinggi negeri, 6 perguruan tinggi swasta dan 9 unit lembaga lainnya. Selain itu telah pula terbentuk pusat konsultasi pengusaha kecil pada 25 perguruan tinggi di 22 propinsi sampai dengan tahun 1996/97.

3) Program Pemupukan dan Pendayagunaan Dana Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat untuk mengembangkan usaha nasional, khususnya usaha menengah, usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, serta koperasi. Kegiatan program ini antara lain mengarahkan penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, ke berbagai daerah, sektor, dan golongan ekonomi yang memiliki potensi pengembangan ataupun keunggulan komparatif tinggi termasuk penanaman modal di bidang agroindustri dan agro- bisnis di perdesaan, dan di wilayah tertinggal khususnya di kawasan timur Indonesia. Untuk mendorong kegiatan penanaman modal dilaksanakan pula pengembangan sektor jasa pendukungnya.

a) Peningkatan PMDN dan PMA

Persetujuan PMDN dan PMA setiap tahunnya selama Repelita VI menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi baik nilai maupun jumlah proyeknya bila dibandingkan dengan persetujuan tahun terakhir Repelita V. Hal ini berarti minat investasi semakin meningkat. Pada tahun ketiga Repelita VI nilai persetujuan PMDN tercatat sebesar Rp 105.332,0 miliar atau meningkat 20,3 persen dari tahun sebelumnya. Perkembangan persetujuan PMDN menurut bidang usaha selama periode 1993/94 - 1996/97 dapat dilihat pada Tabel VI-6. Sementara itu, berkurangnya jumlah proyek PMA yang bernilai investasi besar (mega proyek) pada tahun 1996/97 menyebabkan nilai persetujuan

VI/14

PMA secara keseluruhan, yang berjumlah sebesar US$ 26.575,2 juta, menurun sebesar 9,9 persen dari nilai persetujuan PMA pada tahun sebelumnya. Perkembangan nilai persetujuan PMA menurut bidang usaha selama Repelita VI tampak pada Tabel VI-7.

Besarnya nilai persetujuan PMDN dan PMA dalam sektor industri pengolahan sampai dengan tahun ketiga Repelita VI memperlihatkan prospek industrialisasi yang mantap. Industri pengolahan masih menjadi sektor yang paling diminati oleh investor, sehingga persetujuan PMDN di sektor ini pada tahun 1996/97 merupakan 59,0 persen dari keseluruhan nilai persetujuan PMDN. Bidang usaha industri kimia, industri makanan, dan industri kertas berperanan cukup besar, yaitu masing-masing merupakan 16,2 persen, 12,9 persen dan 11,8 persen dari keseluruhan nilai persetujuan PMDN tahun 1996/97.

Dalam rangka PMA tahun 1996/97, sektor industri pengolahan juga berperan besar dalam keseluruhan nilai persetujuan PMA, yaitu sebesar 59,2 persen. Ditinjau dari besarnya nilai investasi, bidang usaha industri yang paling menonjol dalam persetujuan PMA pada tahun 1996/97 adalah industri kimia dan industri logam dasar. Semen- tara itu, industri logam dasar dan industri mineral bukan logam menunjukkan kenaikan nilai persetujuan PMA yang tinggi pada tahun 1996/97, yaitu masing-masing meningkat sebesar 255,7 persen dan 54,1 persen dari tahun sebelumnya.

Nilai persetujuan PMDN di sektor produksi primer pada tahun 1996/97 mencatat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu meningkat 24,2 persen. Sementara itu nilai persetujuan pada subsektor perkebunan meningkat sebesar 30,9 persen sehingga peranannya cukup besar, yaitu 82,3 persen dari total persetujuan PMDN sektor produksi primer. Subsektor pertanian tanaman

VI/15

pangan mencatat kenaikan paling tinggi yaitu 157,4 persen. Pening- katan investasi di subsektor perkebunan dan tanaman pangan terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan pasokan bahan baku dengan semakin berkembangnya agroindustri. Demikian pula nilai persetujuan PMA di subsektor peternakan dan pertambangan menunjukkan kenaikan yang tinggi, masing-masing sebesar 40,0 persen dan 40,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai persetujuan PMDN di sektor jasa pada tahun 1996/97 meningkat sebesar 19,3 persen dengan kenaikan yang tinggi tercatat pada jasa listrik dan air, yaitu hampir 4 kali lipat dari tahun 1995/96. Perkembangan ini menunjukkan minat besar dari usaha swasta untuk berpartisipasi dalam investasi di bidang prasarana sejak ditetapkannya PP Nomor 20 Tahun 1994. Sementara itu, sektor jasa dalam rangka PMA yang mengalami peningkatan nilai persetujuan dalam tahun 1996/97 adalah jasa listrik dan air, jasa perhotelan dan jasa lainnya, yaitu masing-masing sebesar 21,7 persen, 22,6 persen, dan 520,0 persen.

Menurut negara asal investor, pada tahun ketiga Repelita VI persetujuan PMA terutama masih bersumber dari Jepang, Inggris dan Singapura, yaitu masing-masing sebesar 23,4 persen, 19,0 persen, dan 12,1 persen dari keseluruhan nilai persetujuan PMA. Namun demikian investasi yang berasal dari Korea Selatan pada tahun 1996/97 kembali menunjukkan kenaikan, yaitu sekitar 245,0 persen (Tabel VI-8).

Perkembangan penanaman modal selama tiga tahun pelaksanaan Repelita VI berdampak besar dalam penciptaan lapangan kerja. Apa- bila semua berjalan sesuai dengan rencana, berdasarkan persetujuan PMDN dan PMA pada tahun 1996/97 diharapkan terbuka kesempatan kerja baru bagi 1.543,4 ribu orang. Persetujuan PMDN dan PMA

VI/16

selama tiga tahun Repelita VI telah menciptakan potensi kesempatan kerja bagi sekitar 4.227,9 ribu orang. Di samping itu, di antara proyek-proyek penanaman modal yang disetujui pada tahun ketiga Repelita VI terdapat sejumlah 664 proyek PMDN dan PMA yang berorientasi pada pasar ekspor dengan potensi nilai ekspor yang cukup besar.

b) Pemerataan Persebaran PMDN dan PMA

Sejalan dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta iklim investasi yang makin menarik di luar Jawa, persebaran penanaman modal ke luar Jawa termasuk KTI menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Tabel VI-9 dan VI-10). Nilai persetujuan PMDN di KTI pada tahun 1996/97 meningkat 47,6 persen dari tahun sebelumnya sehingga proporsi persetujuan PMDN ke KTI meningkat menjadi sebesar 26,2 persen. Demikian pula nilai persetujuan PMDN di pulau Sumatera meningkat sebesar 55,3 persen atau merupakan 28,8 persen dari keseluruhan nilai persetujuan PMDN tahun 1996/97.

Nilai persetujuan PMDN di Jawa merupakan 52,5 persen dari keseluruhan nilai persetujuan PMDN selama tiga tahun Repelita VI. Namun nilai persetujuan tahun 1996/97 di luar pulau Jawa telah mencapai 55,9 persen dari total persetujuan PMDN tahun tersebut, yang berarti meningkat dari pangsa tahun sebelumnya sebesar 44,7 persen. Pada tahun 1996/97 propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta masih merupakan daerah tujuan utama investor dalam rangka PMDN yaitu masing-masing sebesar 22,2 persen dan 13,2 persen dari keseluruhan nilai rencana PMDN. Sementara itu propinsi Timor Timur mulai menarik sebagai daerah investasi bagi investor besar dengan diterbitkannya persetujuan satu proyek perkebunan tebu dan pabrik gula terpadu senilai Rp 450 miliar. Selain itu, propinsi DI

VI/17

Aceh, Sulawesi Tenggara dan Jambi juga menunjukkan pertumbuhan persetujuan PMDN yang sangat pesat.

Persebaran persetujuan PMA tahun 1996/97 menunjukkan bahwa Jawa masih menjadi lokasi investasi utama bagi penanam modal asing, terutama propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Tabel VI-10). Namun persebaran lokasi PMA telah meningkat, terlihat antara lain dari lokasi PMA di luar pulau Jawa yang pada tahun 1996/97 meningkat menjadi 37,1 persen dari 34,0 persen pada tahun 1995/96. Sedangkan propinsi yang mengalami peningkatan persetujuan PMA yang sangat pesat pada tahun 1996/97 dibandingkan persetujuan tahun sebelumnya adalah DI Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Secara absolut nilai persetujuan PMA di KTI selama Repelita VI menunjukkan perkembangan pesat dibandingkan persetujuan tahun terakhir Repelita V. Masih terkonsentrasinya persebaran PMDN dan PMA di pulau Jawa adalah karena sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi serta potensi pasar di wilayah tersebut umumnya masih lebih baik dibandingkan dengan di KTI atau luar pulau Jawa pada umumnya. Namun demikian dengan terbatasnya ketersediaan dan daya dukung lahan serta sumber daya alam di Jawa dan berkembangnya kerjasama ekonomi subregional, investasi ke KTI atau ke luar Jawa memperlihatkan kecenderungan meningkat.

4) Program Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas BUMN dalam melaksanakan perannya di dalam perekonomian nasional. Kebijaksanaan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN ditujukan untuk mengupayakan peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN melalui langkah-

VI/18

langkah restrukturisasi, antara lain melalui pemantapan status hukum, kerjasama operasi/kontrak manajemen, konsolidasi/penggabungan dan pemantapan struktur permodalan melalui penjualan saham kepada pihak ketiga/masyarakat baik secara langsung maupun melalui pasar modal.

Pada tahun 1996 jumlah BUMN adalah 166 perusahaan, yang berarti telah menurun dari jumlah BUMN tahun 1995 sebanyak 178 perusahaan (Tabel VI-11). Perubahan ini terjadi dengan dilakukannya langkah-langkah penggabungan beberapa BUMN perkebunan dan semen. Pada posisi tahun 1996, jumlah BUMN yang berstatus persero adalah 147 buah termasuk 25 buah persero patungan, dan 16 buah BUMN berstatus sebagai perusahaan umum. Pada saat ini status perusahaan jawatan telah dialihkan menjadi perusahaan umum seperti perusahaan jawatan Pegadaian dan Kereta Api. Perusahaan Negara, yang mempunyai status khusus, dan pembentukannya didasarkan pada Undang-undang tersendiri, adalah hanya Pertamina.

Kinerja BUMN selama Repelita VI menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, seperti total aktiva, nilai penjualan dan perolehan laba sebelum pajak (Tabel VI-11). Kenaikan total aktiva BUMN tahun 1996 sebesar 10,0 persen diikuti oleh kenaikan nilai hasil penjualan. Meskipun nilai penjualan hanya meningkat sebesar 2,6 persen dari tahun 1995, namun perolehan laba sebelum pajak meningkat sebesar 15,4 persen. Dengan perkembangan itu, perbandingan antara laba sebelum pajak dengan nilai penjualan untuk tahun 1996 juga meningkat menjadi 11,6 persen dari angka perbandingan tahun 1995 sebesar 10,3 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa BUMN semakin meningkat efisiensi usahanya.

Sejalan dengan perkembangan BUMN tersebut, kontribusi

BUMN terhadap penerimaan negara juga meningkat, yaitu dalam

VI/19

bentuk pajak penghasilan dan pendapatan bukan pajak (Tabel VI-12). Dalam bentuk pajak penghasilan, kontribusi BUMN pada tahun 1996/97 secara absolut meningkat sebesar 12,5 persen, meskipun secara relatif menurun.

Dalam bentuk penerimaan bukan pajak, sumbangan BUMN terdiri atas Dividen/Dana Pembangunan Semesta/Bagian Laba Pemerintah (Dividen/DPS/BLP) dan pendapatan bukan pajak lainnya. Realisasi penerimaan negara dari Dividen/DPS/ BLP pada tahun ketiga Repelita VI mencapai Rp 1,9 triliun atau mengalami kenaikan 26,7 persen dari tahun sebelumnya. Persentase sumbangan BUMN dalam bentuk Dividen/DPS/BLP terhadap keseluruhan penerimaan bukan pajak pada tahun 1996/97 adalah sebesar 25,8 persen yang meningkat dari 18,9 persen pada tahun 1995/96 (Tabel VI-12).

Sumber utama penerimaan negara yang berupa Dividen/DPS/- BLP pada tahun 1996/97 masih tetap diperoleh dari sektor perbankan, yaitu sebesar 41,8 persen dan sektor jasa umum sebesar 26,2 persen (Tabel VI-13). Namun demikian sumbangan sektor pertanian, industri dan jasa keuangan nonbank meningkat pesat, yaitu masing-masing sebesar 123,0 persen, 85,5 persen dan 144,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN di sektor-sektor tersebut juga meningkat efisiensi usahanya.

Kinerja BUMN yang meningkat telah berhasil mengurangi ketergantungan pada penyertaan modal pemerintah (PMP). Pada tahun 1996/97 jumlah PMP kepada BUMN adalah sebesar Rp 55 miliar, jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BUMN telah berkembang dengan dukungan pemupukan dan pemanfaatan dana masyarakat. Dengan demikian penggunaan PMP hanyalah untuk membiayai program-program yang mempunyai prioritas tinggi.

VI/20

b. Program Penunjang

1) Program Pengembangan Informasi Usaha Nasional

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi usaha nasional dan penyebarannya, terutama untuk usaha menengah dan kecil, antara lain berupa pengembangan jaringan informasi pemasaran dalam negeri ataupun ekspor; informasi ketersediaan modal; informasi untuk mendukung terciptanya kerjasama, keterkaitan, dan kemitraan usaha dalam pengembangan usaha menengah dan kecil; serta informasi penanaman modal berupa peta wilayah termasuk informasi kawasan industri, profil investasi di daerah, dan jaringan informasi penanaman modal.

Dalam rangka itu, pada tahun 1996/97 dilaksanakan identifikasi dan penyebaran peluang investasi dalam bentuk profil proyek, pembuatan media promosi dalam bentuk "Investment Indonesia on Line" dalam jaringan internet, pembuatan sistem informasi kawasan industri, dan penyempurnaan jaringan dan sistem informasi antardaerah yang terpadu. Di samping itu juga dilaksanakan kegiatan promosi melalui lokakarya dan temu usaha di dalam negeri; kegiatan pameran di dalam maupun luar negeri; kerjasama promosi luar negeri baik secara bilateral maupun regional; pengiriman misi-misi promosi invest- tasi ke luar negeri; dan penerimaan misi investasi dari luar negeri.

2) Program Penelitian dan Pengembangan Usaha Nasional

Program ini mencakup pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi dan penyebaran penanaman modal, serta penelitian dan pengembangan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional. Untuk mendukung investasi usaha kecil dan menengah, pada tahun 1996/97

VI/21

TABEL VI – 1JUMLAH LEMBAGA PERKEREDITAN RAKYAT 1)

1993, 1994 – 1996

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Angka tahun anggaran

VI/22

TABEL VI – 2PERKEMBANGAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) 1)

1993, 1994 – 1996

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan

VI/23

TABEL VI – 3PERKEMBANGAN

PERSEBARAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)Per 31 Maret 1997

VI/24

TABEL VI – 4KREDIT UMUM PERDESAAN (KUPEDES) 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97(miliar rupiah)

1) Angka per Maret tahun yang bersangkutan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/25

TABEL VI – 5PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BUMN UNTUK

PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 – 1996

1) Angka tahunan2) Angka kumulatif sejak tahun 19903) Angka diperbaiki

VI/26

GRAFIK VI – 1PENYALURAN DANA BUMN

UNTUK PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 – 1996

VI/27

TABEL VI – 6PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT BIDANG USAHA 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru dan proyek alih status. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyekBaru, Perluasan dan alih status

VI/28

GRAFIK VI – 2PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 – 1996/97

VI/29

TABEL VI – 7PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

MENURUT BIDANG USAHA 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan perluasan

VI/30

GRAFIK VI – 3PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 – 1996/97

VI/31


MENURUT NEGARA ASAL 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan Perluasan2) Angka diperbaiki

VI/32

TABEL VI – 9PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT DAERAH TINGKAT I/PROPINSI 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan Perluasan

VI/33


MENURUT DAERAH TINGKAT I/PROPINSI 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan Perluasan

VI/34

GRAFIK VI – 4PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 – 1996/97

VI/35

GRAFIK VI – 5PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 – 1996/97

VI/36

TABEL VI – 11PERKEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993, 1994 -1996(miliar rupiah)

1) Data ini tidak termasuk Bank Indonesia dan usaha patungan dimana saham RI minoritas2) Angka Kumulatif per akhir tahun buku yang bersangkutan3) Angka satu periode tahun buku yang bersangkutan

VI/37

TABEL VI – 12KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/9(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Termasuk penerimaan dari Bank Indonesia

VI/38

TABEL VI – 13REALISASI PENERIMAAN NEGARA

YANG BERASAL DARI LABA BUMN BERUPA DIVIDEN/DPS/BLP 1)1993/94, 1994/95 – 1996/9

(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Termasuk penerimaan dari Bank Indonesia

VI/39

dilaksanakan kajian tentang iklim persaingan di sektor industri dan perdagangan, lembaga penjamin kredit usaha kecil, kemitraan usaha kecil di negara Association of South-East Asian Nations (ASEAN) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan inkubator teknologi dan bisnis usaha kecil.

Di bidang penanaman modal, dalam tahun 1996/97 telah dilakukan pengkajian kebijaksanaan investasi di bidang hortikultura sebagai pemasok agroindustri, industri bahan bangunan untuk mendukung pengembangan perumahan sederhana, perikanan, peternakan dan pengadaan bahan baku industri kulit; dan pengembangan sistem ope- rasionalisasi pendayagunaan modal ventura untuk mendorong investasi nasional.

C. KOPERASI


Sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah terwujudnya koperasi yang makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sasaran pengembangan koperasi perdesaan antara lain adalah sterwujudnya 2.700 KUD Mandiri baru dalam rangka mewujudkan minimal satu buah KUD Mandiri di setiap kecamatan; makin mantapnya 5.000 KUD Mandiri sebagai pusat pengembangan perekonomian di perdesaan agar mampu menggerakkan, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal untuk meningkatkan panda- patan, kesempatan usaha, dan lapangan kerja di perdesaan; serta

VI/40

terwujudnya minimal satu buah KUD Mandiri Inti yang mampu mengelola komoditas andalan di setiap kabupaten dan berperan sebagai pusat pengembangan koperasi lain di sekitarnya.

Sementara itu, sasaran pengembangan koperasi perkotaan antara lain adalah tumbuhnya 8.000 koperasi karyawan baru pada perusahaan yang belum memiliki koperasi karyawan; terwujudnya 3.000 koperasi karyawan mandiri; serta makin terkonsolidasi dan mantapnya 4.000 koperasi pegawai negeri dan koperasi di lingkungan ABRI, 1.500 koperasi serba usaha, 24.000 koperasi di bidang jasa keuangan, 1.500 koperasi di bidang industri dan ketenagalistrikan, dan 1.000 koperasi pedagang pasar, perumahan, jasa wisata dan profesi.

Kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar; memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan, dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi; meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; meningkatkan akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi; serta mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Kebijaksanaan tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kebijaksanaan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk program-program pembangunan koperasi yang meliputi program pokok dan program penunjang. Program pokok pengembangan koperasi terdiri dari program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi; program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi; program peningkatan dan perluasan usaha koperasi; program kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha; serta program pemantapan kelembagaan koperasi. Program penunjang meliputi program pembangunan

VI/41

koperasi di daerah tertinggal; program pengembangan informasi perkoperasian; program penelitian dan pengembangan perkoperasian; program pembinaan dan pengembangan pemuda di bidang perkoperasian; program peranan wanita di bidang perkoperasian; serta program pengembangan hukum di bidang perkoperasian. Pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tiga tahun Repelita VI adalah sebagai berikut.


Pada tahun ketiga Repelita VI, pelaksanaan program-program pembangunan koperasi terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya agar makin selaras dengan dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar negeri, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi. Uraian mengenai hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan koperasi sampai dengan tahun ketiga Repelita VI disampai- kan sebagai berikut.

a. Program Pokok

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profe-sionalisme, ketrampilan dan wawasan para anggota, pengurus, karyawan dan pengawas koperasi termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun ketiga Repelita VI telah dilatih sebanyak 7.869 pengurus, manajer, karyawan, kader koperasi serta petugas konsultasi

VI/42

lapangan (PKL), atau meningkat 19,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel VI-14). Pendidikan dan pelatihan tersebut juga didukung oleh pemagangan bagi sekitar 3.600 manajer KUD dan koperasi perkotaan serta studi banding bagi sekitar 1.200 pengurus KUD dan koperasi perkotaan. Penyuluhan perkoperasian dilakukan baik secara tidak langsung melalui berbagai media informasi maupun secara langsung oleh PKL.

Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dilakukan bersama dunia usaha dan perguruan tinggi. Dengan telah dicanangkannya Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1995 dan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996, koperasi dan anggotanya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan jiwa kewirausahaannya melalui berbagai program antara lain seperti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, magang, dan studi banding. Gerakan tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat. Sampai dengan tahun 1996/97 melalui program GNMMK telah dilakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan kepada sekitar 654,4 ribu orang termasuk anggota koperasi dan masyarakat umum.

Kualitas pengelolaan usaha koperasi menunjukkan perkembangan yang mantap dengan meningkatnya jumlah koperasi yang telah memiliki manajer (Tabel VI-15). Pada akhir tahun 1996, sebanyak 8.518 KUD atau 92,3 persen dari jumlah KUD telah memiliki manajer atau meningkat 14,8 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu koperasi non KUD yang memiliki manajer juga meningkat jumlahnya menjadi 23,4 ribu unit atau mencapai 58,8 persen dari seluruh koperasi non KUD. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa baik

VI/43

KUD maupun koperasi non KUD semakin sadar akan pentingnya pengelolaan usaha koperasi secara profesional dan telah lebih mampu menempatkan manajer profesional yang dibutuhkan.

2) Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan koperasi dalam pemupukan modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal, dalam rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi. Sehubungan dengan itu koperasi terus didorong untuk meningkatkan pemupukan modal sendiri terutama dari simpanan anggota serta ditingkatkan aksesnya kepada sumber permodalan dari luar koperasi baik berupa pinjaman maupun yang berupa modal penyertaan.

Sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi, jumlah simpanan anggota koperasi terus meningkat (Tabel VI-16). Pada tahun 1996 jumlah simpanan anggota koperasi mencapai Rp 3,3 triliun atau 16,0 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan hampir dua kali lipat dari jumlah simpanan anggota koperasi pada tahun terakhir Repelita V. Jumlah simpanan anggota koperasi tersebut mencapai 50,6 persen dari seluruh modal usaha koperasi atau meningkat sebesar 2,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian koperasi semakin mandiri dalam membiayai usahanya. Nilai usaha koperasi pada tahun 1996 sudah mencapai Rp 12,6 triliun atau meningkat 16,6 persen dari tahun sebelumnya.

Pembiayaan melalui kredit terus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan anggotanya. Fasilitas perkreditan untuk koperasi dan anggotanya meliputi kredit usaha tani (KUT) sebagai modal kerja petani untuk intensifikasi padi, palawija dan cengkeh; kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA) sebagai

VI/44

modal kerja dan investasi anggota koperasi di bidang usaha produktif di semua sektor ekonomi; kredit kepada KUD (KKUD) sebagai modal kerja KUD untuk pengadaan padi, palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura; dan kredit lainnya. Penyaluran kredit kepada petani yang dilakukan melalui KUD bertujuan untuk memelihara dan memantapkan pencapaian swasembada pangan.

Pada tahun 1996 KUT yang disalurkan adalah sebesar Rp 312,4 miliar atau meningkat 21,6 persen dari tahun sebelumnya. Penyaluran KKPA pada tahun yang sama juga meningkat sebesar 76,2 persen sehingga nilainya mencapai Rp 1.052,1 miliar. Sementara itu nilai KKUD pada tahun 1996 adalah sebesar Rp 98,7 miliar atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan posisinya pada tahun sebelumnya (Tabel VI-17).

Bagi koperasi yang belum mampu menyediakan agunannya sendiri, diberikan bantuan penjaminan kredit oleh Perum Pengem- bangan Keuangan Koperasi (Perum PKK). Pada tahun 1996 koperasi yang telah mendapatkan bantuan penjaminan kredit dari Perum PKK berjumlah 5.956 unit dengan nilai jaminan sebesar Rp 862,0 miliar atau meningkat masing-masing sebesar 104,9 persen dan 210,1 persen dari tahun sebelumnya. Dengan nilai jaminan sebesar itu, jumlah kredit yang diperoleh adalah sebesar Rp 1,1 triliun atau meningkat 199,2 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VI-18). Perkembangan tersebut menunjukkan makin berperannya lembaga penjamin kredit dalam membantu meningkatkan akses koperasi kepada fasilitas kredit perbankan.

Dalam rangka membantu permodalan usaha bagi para pedagang kecil/bakul terutama di perdesaan, penyaluran kredit modal kerja dengan persyaratan ringan yaitu dalam bentuk kredit candak kulak (KCK) terus dilanjutkan. Perkembangan penyaluran dan persebaran

VI/45

KCK dapat dilihat masing-masing pada Tabel VI-19 dan Tabel VI-20. Skim KCK sangat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang kecil karena cara memperolehnya relatif mudah dan cepat serta tanpa persyaratan agunan fisik. Sampai dengan tahun 1996, jumlah koperasi yang menyalurkan KCK adalah 6.403 unit dengan nilai kredit yang disalurkan meningkat Rp 7,5 miliar dari tahun sebelumnya menjadi Rp 294,4 miliar, dan nasabah penerima KCK meningkat 177,9 ribu orang menjadi 17,9 juta nasabah (Tabel VI-19).

Selain kredit perbankan, sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha anggota koperasi adalah dari usaha simpan pinjam koperasi, baik yang berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) maupun yang berbentuk unit simpan pinjam (USP) koperasi. Usaha simpan pinjam koperasi sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota koperasi karena persyaratannya ringan, tanpa agunan, dan tingkat bunganya ditetapkan bersama oleh para anggotanya sehingga dapat lebih terjangkau. Selain itu, karena peminjamnya adalah anggota yang sekaligus pemilik USP/KSP yang bersangkutan, maka resiko usahanya dipikul bersama secara tanggung renteng. Peranan USP/KSP sebagai lembaga keuangan koperasi telah makin dapat diandalkan dengan meningkatnya jumlah USP/KSP dan nilai pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya. Jika pada tahun 1993 jumlah USP/KSP baru mencapai 14.654 unit dengan nilai pinjaman sebesar Rp 662,6 miliar, pada tahun 1996 jumlahnya meningkat menjadi 36.506 unit dengan nilai pinjaman sebesar Rp 4.192,0 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.004 unit sudah berbentuk KSP, sedangkan selebihnya merupakan USP KUD sebanyak 5.878 unit dan USP koperasi perkotaan sebanyak 29.624 unit.

3) Program Peningkatan dan Perluasan Usaha Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan koperasi

VI/46

kepada anggotanya, antara lain dengan meningkatkan promosi usaha, menyediakan informasi peluang usaha dan pasar, mengembangkan jaringan pemasaran, melaksanakan misi dagang, menyediakan sarana dan prasarana pemasaran, memberikan bimbingan dan konsultasi pemasaran, serta memantapkan sistem distribusi koperasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 1996/97 meliputi antara lain penyuluhan peningkatan produktivitas usaha bagi sekitar 3.400 kelompok anggota KUD, penyediaan sarana dan prasarana pemasaran khususnya di daerah tertinggal seperti warung serba ada (waserda) sebanyak 120 unit dan tempat pelayanan koperasi (TPK) sebanyak 646 unit. Dengan demikian pada tahun ketiga Repelita VI telah dibangun sebanyak 20.516 unit waserda di seluruh Indonesia, baik yang didukung oleh pemerintah dan BUMN/BUMS, maupun yang dibangun secara swadaya oleh gerakan koperasi sendiri. Dibandingkan dengan bidang usaha lainnya, jumlah koperasi yang mengelola waserda dan usaha simpan pinjam koperasi menunjukkan perkembangan paling pesat selama tiga tahun pertama Repelita VI (Tabel VI-21).

Peranan koperasi dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung pemantapan swasembada pangan juga meningkat (Tabel VI-22). Pada tahun 1996/97 jumlah KUD sebagai pelaksana pengadaan beras meningkat 12,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2.177 unit. Sementara itu pengadaan gabah/beras oleh KUD pada tahun yang sama mencapai 1.466,3 ribu ton setara beras atau 86,6 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu meningkat pula volume penjualan beras oleh KUD kepada BULOG untuk cadangan nasional sebesar 144,0 persen.

Peranan koperasi di bidang pelayanan jasa listrik perdesaan dilakukan baik melalui kerjasama dengan perusahaan listrik negara (PLN) ataupun dalam bentuk swadaya. Tujuannya adalah untuk membantu memperluas pelayanan listrik kepada anggota koperasi dan

VI/47

masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan PLN terutama dalam rangka mendukung pengembangan usaha produktif di perdesaan. Sampai dengan tahun 1996, peranan koperasi dalam pelayanan jasa listrik perdesaan menunjukkan peningkatan (Tabel VI-23). Jumlah koperasi yang memasarkan jasa listrik perdesaan pada tahun 1996 mencapai 3.658 unit atau meningkat 9,0 persen dari tahun sebelumnya, yang menjangkau 30,7 ribu desa dengan 12,3 juta rumah tangga pelanggan. Jumlah desa yang terlayani jasa listrik koperasi tersebut meningkat 14,5 persen dari tahun 1995 sedangkan jumlah pelanggannya meningkat 8,6 persen.

4) Program Kerja Sama Antarkoperasi dan Kemitraan Usaha

Program kerjasama antarkoperasi dan kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan koperasi, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam aspek usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan jaringan usaha koperasi (JUK) antara lain di bidang distribusi dan pemasaran, temu kemitraan usaha dengan usaha swasta dan BUMN, serta penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi.

Kemitraan antara BUMN dengan koperasi selama tiga tahun pertama Repelita VI menunjukkan peningkatan yang berarti. Sampai dengan tahun 1996 jumlah BUMN yang bermitra dengan koperasi telah menjadi 152 BUMN. Jumlah koperasi yang menjadi mitra usahanya juga meningkat sebesar 12,0 persen menjadi 24,5 ribu koperasi. Sementara itu nilai dana dari 1-3 persen laba bersih BUMN yang digunakan untuk pembinaan koperasi meningkat sebesar 20,4 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 221,5 miliar (Tabel VI-5).

VI/48

Pelaksanaan program penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sampai dengan tahun 1996/97 sebanyak 203 perusahaan swasta menjual 126,6 juta lembar sahamnya senilai Rp 126,6 miliar kepada 2.773 koperasi. Dengan demikian terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9,1 persen untuk jumlah perusahaan swasta yang menjual sahamnya, 18,8 persen untuk nilai saham yang diperjualbelikan, dan 12,1 persen untuk jumlah koperasi yang membeli saham.

Pada tahun 1996/97 kemitraan koperasi dengan kelompok usaha swasta besar dalam rangka pelaksanaan program kemitraan usaha nasional (KUNAS) makin dimantapkan dan diperluas cakupannya sampai ke daerah-daerah dalam rangka meningkatkan peranserta pengusaha besar daerah dalam KUNAS. Jumlah koperasi dan pengusaha kecil yang berpartisipasi dalam program tersebut adalah sebanyak 134 ribu koperasi dan pengusaha kecil.

5) Program Pemantapan Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk menata dan memantapkan kelembagaan koperasi agar makin sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi dan selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

Ditinjau dari segi kuantitas, perkembangan koperasi dan anggotanya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1996 telah terbentuk sebanyak 49,1 ribu koperasi yang terdiri dari 9,2 ribu KUD dan 39,8 ribu koperasi non KUD (Tabel VI-24). Perkembangan jumlah KUD lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan koperasi non KUD karena sebanyak 3.645 kecamatan yang memerlukan fungsi pelayanan koperasi telah memiliki KUD dan karena adanya program penataan KUD yang lebih diarahkan pada peningkatan kualitas KUD. Program

VI/49

penataan KUD ini mencakup program pembenahan, penggabungan (amalgamasi), peleburan (merger) dan pembubaran.

Kualitas kelembagaan koperasi juga meningkat yang ditandai oleh perkembangan jumlah KUD Mandiri. Pada tahun 1996 jumlah KUD Mandiri bertambah sebanyak 712 unit sehingga sampai dengan akhir tahun 1996 jumlahnya telah mencapai 6.576 KUD Mandiri atau 71,3 persen dari jumlah KUD yang ada. KUD Mandiri tersebut berada di 3.543 kecamatan atau mencakup 97,2 persen dari seluruh kecamatan. Dengan demikian, sasaran Repelita VI untuk mewujudkan minimal satu KUD Mandiri di setiap kecamatan hampir tercapai. Sementara itu pada tahun yang sama jumlah KUD Mandiri Inti bertambah sebanyak 7 unit sehingga sampai dengan akhir tahun 1996 sudah terdapat 312 KUD Mandiri Inti yang tersebar di 241 kabupaten dan 17 kotamadya di seluruh Indonesia. Dengan demikian sasaran Repelita VI untuk mewujudkan minimal satu KUD Mandiri Inti di setiap kabupaten hampir seluruhnya tercapai.

Seiring dengan berkembangnya kelompok masyarakat berpeng- hasilan tetap, yaitu kelompok pekerja atau karyawan, perkembangan koperasi berbasis konsumen juga menunjukkan peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pada tahun 1996/97 telah terbentuk 1.541 koperasi karyawan (Kopkar) baru sehingga jumlah Kopkar baru yang terbentuk dalam tiga tahun pertama Repelita VI adalah sebanyak 3.992 unit. Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun ketiga Repelita VI terdapat sebanyak 7.397 Kopkar. Sementara itu jumlah Kopkar Mandiri juga meningkat sebesar 66,4 persen dari tahun sebelumnya sehingga jumlahnya sampai dengan tahun ketiga Repelita VI menjadi 1.800 Kopkar Mandiri.

Semakin berperannya koperasi dalam perekonomian rakyat telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi dan kesadaran

VI/50

masyarakat untuk berkoperasi. Hal ini tercermin pada perkembangan jumlah anggota koperasi yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 1996, jumlah anggota koperasi meningkat 2,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi 27,1 juta orang, yang terdiri dari 13,6 juta orang anggota KUD dan 13,4 juta orang anggota koperasi non KUD (Tabel VI-24).

Perkembangan kemandirian koperasi dicerminkan pula oleh ber- fungsinya perangkat organisasi koperasi dan tertib kelembagaan koperasi, antara lain penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT). Jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT pada tahun 1996 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 39.614 koperasi, yang berarti telah mencakup 80,7 persen dari jumlah seluruh koperasi. Pada tahun sebelumnya jumlahnya baru mencapai 67,9 persen (Tabel VI-25). Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi anggota dalam menentukan arah pengembangan koperasinya.


1) Program Pembangunan Koperasi di Daerah Tertinggal

Program ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Selain itu program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah tertinggal.

Dalam rangka itu pada tahun 1996/97 telah diberikan bantuan pembangunan 646 unit TPK dan 120 waserda di daerah tertinggal

VI/51

yang dikelola baik oleh KUD maupun oleh koperasi non KUD dan didukung dengan penempatan tenaga kerja mandiri profesional (TKMP). Dengan bantuan tersebut, kegiatan ekonomi rakyat dan kualitas kehidupan di daerah tertinggal semakin dapat dipacu.

2) Program Pengembangan Informasi Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi kelembagaan dan usaha koperasi yang meliputi informasi tentang produksi, informasi pemasaran dalam negeri dan ekspor, informasi permodalan, serta informasi untuk mendukung terjalinnya kerjasama, keterkaitan dan kemitraan usaha.

Kegiatan pengembangan pada tahun 1996/97 mengacu pada rencana induk sistem informasi perkoperasian dan usaha kecil, antara lain meliputi ujicoba dan pemantapan sistem basis data perkoperasian dan usaha kecil, pelatihan pengelola informasi, serta pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pendukung sistem komputerisasi pelayanan informasi perkoperasian dan usaha kecil.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan koperasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi; peningkatan akses dan pangsa pasar koperasi; peningkatan akses terhadap sumber permodalan dan struktur permodalan koperasi; peningkatan kemampuan dan akses terhadap teknologi; pemantapan kelembagaan, organisasi, dan manajemen; kemitraan usaha, baik antarkoperasi maupun antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya; serta peningkatan otonomisasi dalam pembinaan koperasi.

VI/52

Pada tahun 1996/97 dilakukan berbagai penelitian yang meliputi antara lain kajian kebijaksanaan dalam rangka penyusunan bahan Repelita VII bagi pembangunan koperasi dan pengusaha kecil, kajian tentang strategi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sebagai unsur kekuatan ekonomi rakyat, kajian pendayagunaan kelompok-kelompok usaha produktif dalam kegiatan koperasi, kaji tindak pengembangan jaringan usaha simpan pinjam/KSP dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, kajian tentang penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi, perintisan usaha pembibitan sapi perah melalui pola kemitraan antara koperasi dengan BUMN/BUMS, perintisan pengembangan kemitraan agribisnis hortikultura antara koperasi dengan BUMN/BUMS (tahap II), serta perintisan pengembangan kemitraan agribisnis kelapa sawit.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan koperasi, serta pewarisan nilai, semangat dan jiwa koperasi pada generasi penerus. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 1996/97 antara lain berupa pelatihan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan usaha bagi 1.750 orang pengelola dan anggota koperasi pemuda, termasuk koperasi pondok pesantren, di 27 propinsi.

5) Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan koperasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkoperasian. Pada

VI/53

TABEL VI – 14JUMLAH PENGURUS, MANAJER, KARYAWAN DAN KADER

KOPERASI MEMPEROLEH PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

(orang)

1) Angka tahunan2) Termasuk kader Koperasi dari lingkungan masyarakat3) Angka diperbaiki

VI/54

TABEL VI – 15KUD DAN KOPERASI NON KUD

YANG TELAH MEMPUNYAI MANAJER 1)1993, 1994 – 1996

1) Angka kumulatif sejak tahun 19682) Jumlah manajer tahun bersangkutan dibagi jumlah Koperasi tahun

Yang bersangkutan3) Angka diperbaiki

VI/55

TABEL VI – 16SIMPANAN ANGGOTA, MODAL DAN NILAI USAHA KOPERASI

1993, 1994 – 1996(miliar rupiah)

VI/56

GRAFIK VI – 6MODAL DAN NILAI USAHA KOPERASI

1993, 1994 – 1996

VI/57

TABEL VI – 17PERKEMBANGAN KREDIT KEPADA KOPERASI 1)

1993, 1994 – 1996(miliar rupiah)

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Angka diperbaiki3) Termasuk kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)

VI/58

GRAFIK VI – 7PERKEMBANGAN KREDIT KEPADA KOPERASI

1993, 1994 – 1996

VI/59

TABEL VI – 18JUMLAH KOPERASI DAN NILAI KREDIT YANG DIJAMIN

OLEH PERUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI 1)1993, 1994 – 1996

1) Angka tahunan

VI/60

TABEL VI – 19PERKEMBANGAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK) MELALUI KOPERASI 1)

1993, 1994 – 1996

1) Angka kumulatif sejak Nopember 1976 sampai Desember tahun yang bersangkutan

VI/61

TABEL VI – 20PENYEBARAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK)

MENURUT DAERAH TINGKAT 1)Sejak Nopember 1976 sampai dengan Desmber 1996

1) Angka kumulatif

VI/62

TABEL VI – 21PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI MENURUT

BIDANG USAHA 1)1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Tidak dapat dijumlah karena satu Koperasi dapat mempunyai beberapa bidang usaha

VI/63

TABEL VI – 22PELAKSANAAN PENGADAAN PANGAN (GABAH/BERAS) OLEH KUD 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan2) Tidak dapat dibedakan antara pelaksanaan oleh KUD secara murni dengan pelaksanaan

Secara kerja sama

VI/64

TABEL VI – 23PARTISIPASI KOPERASI DALAM

PEMASARAN JASA LISTRIK PERDESAAN 1)1993, 1994 – 1996

1) Angka tahunan hasil swadaya atau kerjasama dengan PLN

VI/65

TABEL VI – 24JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI SELURUH INDONESIA 1)

1993, 1994 – 1996

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968. Koperasi mencakup Koperasi Primer, Pusat, Gabungan, Dan Induk. Anggota adalah anggota penuh koperasi

VI/66

GRAFIK VI – 8JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA

1993, 1994 – 1996

VI/67

TABEL VI – 25PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

1993, 1994 – 1996

1) Angka kumulatif sejak tahun 19682) Angka tahunan

VI/68

tahun 1996/97 dilakukan pelatihan keterampilan bagi 2.960 orang pengelola dan anggota koperasi wanita di 27 propinsi.

6) Program Pengembangan Hukum di Bidang Perkoperasian

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri, berakar dalam masyarakat, serta mampu berperan di bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pelaksanaan program ini meliputi penyusunan dan perumusan peraturan per- undang-undangan di berbagai sektor agar mendukung pembangunan koperasi.

Pada tahun 1996/97 dilaksanakan kegiatan penyempurnaan dan pengembangan peraturan perundangan bidang koperasi dan usaha kecil, seperti penyiapan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pada koperasi dan tentang pemberian perlindungan kegiatan usaha koperasi, penyuluhan hukum kepada 750 orang pendiri koperasi, serta bimbingan dan konsultasi penyempurnaan anggaran dasar sesuai dengan UU Pokok Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 kepada 440 koperasi/KUD di 10 propinsi.

D. PERDAGANGAN DALAM NEGERI


Sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam Repelita VI adalah makin meningkatnya peran pasar dalam negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap.

VI/69

Sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui terwujudnya struktur pasar yang makin bersaing dan mantap; makin terintegrasinya pasar lokal, pasar antardaerah, pasar antarpulau, dengan pasar nasional; makin meluas dan meratanya penyebaran barang dengan harga yang layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; meluasnya pemasaran dan penggunaan hasil produksi dalam negeri; terciptanya iklim perdagangan dalam negeri yang sehat yang mendorong pengembangan dan perluasan usaha perdagangan; berkembangnya pasar lokal dan pasar wilayah di daerah perdesaan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan kawasan timur Indonesia; serta berkembangnya peranan usaha perdagangan skala menengah dan kecil, termasuk usaha perdagangan informal, rumah tangga dan tradisional beserta berkembangnya koperasi di bidang perdagangan.

Di dalam Repelita VI kebijaksanaan perdagangan dalam negeri meliputi upaya untuk memantapkan dan memperluas pasar; meningkatkan perlindungan terhadap konsumen; menciptakan persaingan usaha yang sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; dan meningkatkan peranan koperasi di sektor perdagangan.

Pemantapan dan perluasan pasar dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan dan sistem perijinan; mengembangkan informasi perdagangan yang lebih terpadu; meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perdagangan termasuk sarana transportasi dan telekomunikasi, terutama untuk daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan kawasan timur Indonesia; mengembangkan pasar lokal, antardaerah, antarpulau dan nasional; mengembangkan sistem penunjang perdagangan; mengembangkan sistem distribusi yang andal yang berorientasi kepada kekuatan pasar.

VI/70

Kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh dalam meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain dengan peningkatan pembinaan melalui penyuluhan, pengawasan terhadap barang yang beredar, pelatihan organisasi konsumen, pelayanan pengaduan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Penciptaan persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha perdagangan guna melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil ditempuh antara lain dengan melanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dalam negeri, serta melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan dan kewirausahaan, dan profesionalisme pengusaha/pedagang menengah dan kecil.

Pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah pembangunan perdagangan dalam negeri diwujudkan melalui program pokok dan program penunjang. Progam pokok meliputi program pengembangan usaha perdagangan dan distribusi nasional, dan program pengembangan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan. Program penunjang meliputi program pengembangan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil, program pembinaan pemuda di bidang perdagangan, program peranan wanita di bidang perdagangan, program penelitian dan pengembangan perdagangan, dan program pengembangan hukum di bidang perdagangan.


Pengembangan pasar yang makin transparan dan bersaing terus ditingkatkan, termasuk pemerataan distribusi barang dan jasa strategis ke seluruh wilayah tanah air dengan jumlah dan kualitas memadai serta harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat banyak.

VI/71

Sektor perdagangan, termasuk hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,6 persen pada tahun 1996 berdasarkan harga konstan 1993, sehingga peranannya dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 16,7 persen. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, sampai dengan tahun 1995 sektor perdagangan telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,7 juta orang atau menyerap sebesar 17,5 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja.

Laju inflasi nasional pada tahun 1996 adalah 6,5 persen atau turun sebesar 27,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 1996/97 laju inflasi turun lebih rendah lagi, yaitu 5,2 persen. Penurunan laju inflasi ini menunjukkan bahwa kelancaran arus barang dan jasa semakin terjamin serta semakin terkendalinya harga pada tingkat yang wajar.

a. Program Pokok

1) Program Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi Nasional

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemasaran dan distribusi, serta memantapkan pengadaan dan penyaluran barang strategis dan bahan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

a) Menjaga Kemantapan Penyaluran dan Harga Barang

Dalam upaya memperlancar arus barang dan jasa, pemantapan tata niaga beberapa komoditi masih dianggap strategis bagi kepentingan rakyat banyak. Kebutuhan strategis masyarakat seperti pupuk, semen, minyak goreng, kertas dan komoditas strategis lainnya dijaga kemantapannya dan diupayakan untuk menghindari dan mengatasi gejolak kelangkaan penyediaan dan harga.

VI/72

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk sampai ke tingkat petani dilakukan penyempurnaan sistem pengadaan dan sistem penyaluran pupuk melalui penggabungan keduanya menjadi satu sistem. Sistem pengadaan dan penyaluran pupuk yang baru tersebut, didasarkan pada prinsip bahwa pupuk yang ditataniagakan seperti urea, SP-36/TSP dan ZA adalah bukan komoditas yang diperdagangkan, sehingga untuk penyaluran pupuk diberikan imbalan (fee). Selanjutnya agar penyaluran pupuk terjamin dan aman sampai kepada petani, kemampuan KUD ditingkatkan melalui sistem pembinaan KUD dalam penyaluran pupuk, yang dilakukan oleh instansi terkait.

Sistem pemasaran pupuk yang mantap telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi sektor pertanian. Perkembangan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya jenis Urea dan TSP tampak pada Tabel VI-26. Pada tahun 1996/97 realisasi penyaluran pupuk mencapai 4.686,9 ribu ton.

Untuk mengurangi subsidi pupuk, pada tahun 1996/97 harga pupuk Urea dinaikkan dari Rp330/kg pada tahun sebelumnya menjadi Rp450/kg. Penyesuaian harga pupuk urea tersebut dilakukan bersamaan dengan penyesuaian harga dasar gabah, dan telah diper- hitungkan agar tetap menguntungkan petani.

Upaya pengamanan pengadaan dan penyaluran semen di dalam negeri antara lain ditempuh melalui penyusunan rencana pengadaan semen untuk setiap tahun, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan penyaluran, serta dengan mengupayakan agar produksi semen di dalam negeri terlebih dahulu diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijaksanaan tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan semen produksi dalam negeri yang belum dapat dipenuhi dan masih diperlukan tambahan yang berasal dari impor. Sedangkan

VI/73

untuk menjaga stabilitas harga di masing-masing daerah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET). Dalam rangka mengantisipasi permin- taan semen yang terus meningkat dan upaya memenuhi sendiri kebutuhan semen dalam negeri, menghindari ketergantungan semen impor, dan merangsang peningkatan kapasitas produksi serta sekaligus menghimpun investasi, pemerintah telah menetapkan harga jual pabrik (HJP) dan harga pedoman setempat (HPS).

Pada tahun ketiga Repelita VI lonjakan harga semen akibat kelangkaan pengadaan di dalam negeri yang terjadi sebelumnya telah cukup dapat dikendalikan. Perbedaan harga rata-rata eceran semen tertinggi dan terendah yang terjadi di kota-kota Medan, Jakarta dan Surabaya pada tahun 1996/97 masing-masing adalah 8,9 persen, 12,0 persen, dan 24,0 persen. Sedangkan pada tahun 1995/96 angka tersebut masing-masing adalah 9,9 persen, 23,5 persen, dan 18,0 persen (Tabel VI-27).

Tabel VI-28 menunjukkan perkembangan rata-rata harga eceran besi beton di Jakarta. Pada tahun 1996/97 perbedaan harga tertinggi dan terendah adalah 8,2 persen sama seperti pada tahun sebelumnya.

Perdagangan kopra, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit serta hasil olahannya secara bebas dilakukan oleh setiap pelaksana niaga yang telah memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan ijin dari instansi teknis lainnya. Dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri sebagai akibat naiknya harga di pasar luar negeri yang mendorong eksportir melakukan ekspor, pemerintah menetapkan pengenaan pajak ekspor atas ekspor komoditas tersebut.

Pada Tabel VI-29 tampak perkembangan rata-rata harga eceran minyak goreng di Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1996/97 perbedaan antara tingkat harga tertinggi dan terendah di Medan dan

VI/74

Jakarta masing-masing adalah 6,9 persen dan 3,4 persen, sedangkan di Surabaya tidak terjadi perbedaan harga. Pada tahun 1995/96 perbedaannya masing-masing adalah 28,5 persen, 72,0 persen, dan 7,1 persen. Melihat perbandingan angka dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 1996/97 harga-harga telah dapat dikendalikan.

Tabel VI-30 menunjukkan perkembangan rata-rata harga eceran gula pasir di Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1996/97 perbedaan antara tingkat harga tertinggi dan terendah di ketiga kota tersebut masing-masing adalah 0,4 persen, 1,8 persen dan 6,9 persen. Sedangkan pada tahun 1995/96 tidak terjadi perbedaan harga eceran tertinggi dan terendah di kota Medan, namun di kota Jakarta dan Surabaya tercatat masing-masing sebesar 3,2 persen dan 7,7 persen.

Harga rata-rata eceran minyak tanah di 3 kota yaitu, Medan, Jakarta, dan Surabaya pada tahun 1995/96 dan tahun 1996/97 tetap stabil. Sedangkan harga rata-rata eceran di ketiga kota pada kedua tahun tersebut menunjukkan fluktuasi sekitar 14,3 persen (Tabel VI-31).

Pada tahun 1996/97 perbedaan antara tingkat harga tertinggi dan terendah untuk harga rata-rata eceran tekstil kasar di kota Medan dan Jakarta adalah 1,9 persen dan 19,0 persen, sedangkan di kota Sura- baya tidak terjadi perbedaan harga. Pada tahun 1995/96 harga rata-rata eceran tekstil kasar di ketiga kota tersebut tidak terjadi fluktuasi harga (Tabel VI-32).

Dalam rangka menjaga penyediaan dan stabilitas komoditas kertas yang diperlukan rakyat banyak, telah diambil langkah untuk mengutamakan kestabilan penyediaan bahan baku di dalam negeri melalui kebijaksanaan pajak ekspor sekaligus sebagai fasilitator dalam mengatur penyediaan bahan baku dan harga kertas.

VI/75

Penyediaan kertas koran berjalan lancar, sehingga harga jual kertas koran masih berada pada tingkat yang wajar. Pada tahun 1996 penyaluran kertas koran di dalam negeri berjumlah 210,2 ribu ton atau naik sebesar 1,5 persen dari tahun 1995 yang berjumlah 207,0 ribu ton. Naiknya penyaluran kertas koran pada tahun 1996 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan di dalam negeri.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan susu (IPS) di dalam negeri yang semakin berkembang, pada tahun 1995/96 perbandingan antara penyerapan susu dalam negeri terhadap susu impor oleh IPS diadakan perubahan, yaitu menjadi 1:1,7 dari 1:2,0 pada tahun sebelumnya. Demikian juga harga jual susu pada tahun 1996 disesuaikan dari Rp540/kg pada tahun sebelumnya menjadi Rp750/kg. Penyerapan susu dalam negeri oleh IPS pada tahun 1996 adalah sebesar 357,0 ribu ton atau naik 27,2 persen dibanding tahun 1995.

b) Memperluas Pasaran Barang-barang Produksi Dalam Negeri

Perluasan pasaran barang-barang hasil produksi dalam negeri dilaksanakan melalui kegiatan pameran dagang, perluasan informasi pasar, dan kampanye penggunaan produksi dalam negeri. Pada tahun 1996/97 penyelenggaraan pameran dagang telah meliputi 27 propinsi dan tersebar di 294 kabupaten/kotamadya. Selain itu, melalui Keppres 16/1994 jo Keppres 24/1995, khususnya yang menyangkut pengadaan untuk pengusaha golongan ekonomi lemah diupayakan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pembelian untuk BUMN dan BUMD dengan mengutamakan produksi dalam negeri khususnya bagi produksi usaha kecil, menengah dan koperasi.

VI/76

c) Pembangunan Prasarana Pasar

Dalam rangka membantu para petani produsen dan pedagang kecil di perdesaan, pembangunan prasarana fisik perdagangan berupa pasar, pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan serta pergudangan untuk daerah-daerah trans-migrasi, perbatasan, terpencil dan tertinggal terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Di samping itu, agar kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia dapat selalu tersedia dengan jumlah yang memadai dan tingkat harga yang terjangkau, kebijaksanaan perdagangan perintis dan pemberian subsidi ang- kutan telah dilanjutkan dan disempurnakan.

Pembangunan pasar desa/percontohan, khususnya di desa terpencil pada tahun 1996/97 berjumlah 47 unit, sehingga pada tahun tersebut secara keseluruhan mencapai 266 unit. Selain itu pada tahun 1996/97 telah dibangun pula 1.705 pasar tradisional dan 526 pasar modern, sehingga jumlah pasar yang telah dibangun mencapai 9.610 pasar tradisional dan 1.482 pasar modern.

d) Meningkatkan Peranan Pedagang Nasional

Dalam upaya lebih memeratakan kesempatan berusaha dan sekaligus memperluas lapangan kerja, kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peranan pedagang golongan ekonomi lemah dan koperasi, antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pengusaha kecil dan menengah agar mampu mengelola kegiatan usahanya; dan mengembangkan hubungan keterkaitan atau mitra usaha dengan para pengusaha yang berhasil dan peserta binaan.

Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat serta mengembangkan usaha kecil dan menengah telah dilakukan berbagai

VI/77

kegiatan yang mencakup pengembangan informasi, fasilitas perkreditan, serta pelatihan dan penyuluhan bagi pedagang kecil. Pada tahun 1996/97 telah dilatih sebanyak 7.275 orang pedagang kecil penyalur dan pengecer.

Penghapusan kegiatan perusahaan asing di bidang perdagangan distribusi yang dimulai pada tahun 1977 masih dilanjutkan, dengan tujuan untuk mendorong berkembangnya usaha nasional. Sampai dengan tahun 1996/97 jumlah perusahaan nasional yang menjadi agen/ distributor mencapai 12.753 perusahaan.

2) Program Pengembangan Sistem Kelembagaan dan Informasi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan yang efektif guna mendukung pengembangan usaha perdagangan yang efisien dan produktif. Program ini dilakukan antara lain dengan menghapus berbagai hambatan usaha perdagangan, menyempurnakan sistem kelembagaan perdagangan, serta menyempurnakan sistem informasi pasar dan mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan teratur.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian berusaha serta untuk lebih memacu pengembangan usaha termasuk usaha perdagangan yang dijamin oleh perangkat hukum yang sesuai dengan pertumbuhan pembangunan nasional, telah ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, alat tim- bang, takar beserta perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan terus meningkat. Kegiatan ini ditunjang oleh pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi para petugas kemetro-

VI/78

logian. Petugas kemetrologian yang telah dididik dan dilatih sampai tahun 1996/97 berjumlah 4.237 orang atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan tera ulang UTTP tersebut ditujukan pula untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam tahun 1996 telah dilakukan 9,5 juta kegiatan tera dan tera ulang dari sejumlah 52,7 juta UTTP. Persentase UTTP yang telah ditera dan ditera ulang menurun dari 21,2 persen pada tahun 1995 menjadi 17,9 persen pada tahun 1996. Penurunan ini disebabkan meningkatnya metode pelaksanaan peneraan karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan perkembangan ekonomi Indonesia yang membawa dampak meningkatnya jumlah dan jenis penggunaan UTTP.

Dalam rangka wajib daftar perusahaan (WDP) pada tahun 1996/97 terdaftar sekitar 82,8 ribu perusahaan yang terdiri dari 11,8 ribu perseroan terbatas, 1,6 ribu koperasi; 11,4 ribu perusahaan komanditer; 57,2 ribu perusahaan perorangan, 93 firma, dan 683 badan usaha lainnya. Pendaftaran perusahaan sampai dengan tahun 1996/97 tersebut telah mencapai 1.231,1 ribu perusahaan atau naik 7,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus melaksanakan WDP yang diperkirakan sekitar 2,0 juta perusahaan, berarti sampai dengan tahun ketiga Repelita VI telah tercapai 61,6 persen. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan WDP tersebut, telah meningkat pula informasi yang tersedia bagi pengembangan usaha.

Jumlah perusahaan yang memperoleh SIUP terus meningkat, sejak dilaksanakannya penyederhanaan pemberian SIUP pada tahun 1988. Pada tahun 1996/97 diterbitkan sekitar 92,8 ribu SIUP untuk 8,5 ribu perusahaan besar, 21,1 ribu perusahaan menengah, dan 63,2

VI/79

ribu perusahaan kecil. Dengan tambahan ini pemberian SIUP sampai dengan tahun 1996/97 berjumlah 1.262,3 ribu perusahaan.

Sejalan dengan arus globalisasi, sistem pemasaran seperti waralaba, multi level marketing, pasar perkulakan dan lain-lain juga telah berkembang. Perkembangan pemasaran ini perlu diantisipasi agar lebih terarah dan menjamin kepentingan dunia usaha nasional. Untuk ini telah dilaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi inter- nasional dalam melakukan penelitian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan sistem pemasaran tersebut.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka memberikan dukungan peluang usaha kepada usaha kecil adalah mengadakan pengaturan mengenai pembatasan usaha pasar swalayan skala besar dan waralaba asing, terutama di tingkat kabupaten/kotamadya. Di samping itu, telah pula dilakukan kajian mengenai pengembangan sistem kewaralabaaan lokal secara nasional, khususnya ditujukan untuk mendukung usaha kecil agar lebih berperan dalam memantapkan dan memperluas sistem distribusi perdagangan. Pada tahun 1996/97 tercatat 154 unit usaha waralaba yang terdiri dari 32 waralaba lokal dan 122 waralaba asing. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah waralaba lokal mengalami kenaikan sebesar 23,0 persen.


1) Program Pengembangan Kewirausahaan Pengusaha dan Pedagang Menengah dan Kecil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha dan pedagang menengah, kecil, koperasi, informal, dan tradisional yang berkualitas dan mampu mengembangkan kewirausahaan. Pembinaan

VI/80

yang dilakukan melalui sistem kemitraan usaha di bidang perdagangan, sampai dengan tahun 1996 mencakup sebanyak 3.375 pedagang kecil.

2) Program Pembinaan Pemuda

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha muda yang mandiri, dinamis, dan berkembang mengelola usaha perdagangan. Pada tahun 1996/97 jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan magang mengenai ketrampilan usaha perdagangan adalah 900 orang.

3) Program Peranan Wanita di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha wanita yang mandiri, dinamis, dan berkemampuan mengelola usaha perdagangan. Pada tahun 1996/97 jumlah wanita pedagang yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi usaha perdagangan adalah 3.000 orang.

4) Program Pengembangan Informasi di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi perdagangan yang andal dan sesuai dengan dinamika pengembangan perdagangan. Pada tahun 1996/97 telah dilakukan kegiatan yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem informasi perdagangan, penyediaan dan penyebaran informasi peraturan dan kebijaksanaan perdagangan, dan penyempurnaan serta implementasi sistem akuntansi pemerintah.

VI/81

5) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk melakukan kajian strategis guna mendukung pengembangan perdagangan, sehingga tersedia kajian dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan pengembangan sektor perdagangan, khususnya perdagangan dalam negeri. Pada tahun 1996/97 telah dilakukan penelitian dan pengembangan kebijaksanaan perdagangan dalam negeri, penelitian dan pengembangan Kebijak- sanaan perdagangan daerah, serta persiapan penyusunan Repelita VII sektor perdagangan dalam negeri.

VI/82

TABEL VI – 26REALISASI PENYALURAN PUPUK OLEH PUSRI DAN KUD 1)

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka tahunan2) Angka Sementara3) Termasuk penyaluran urea tablet

VI/83

TABEL VI – 27PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1996/97

(Rp/karung)

1) Angka sementara

VI/84

GRAFIK VI – 9PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN


VI/85

TABEL VI – 28PERKEMBANGAN RATA-RATA

HARGA ECERAN BESI BETON DI JAKARTA1993/94, 1994/95 – 1996/97

(Rp/Kg)

1) Angka sementara

VI/86

TABEL VI – 29PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN

MINYAK GORENG DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1996/97

(Rp/botol)

1) Angka Sementara

VI/87

GRAFIK VI – 10PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG


VI/88

TABEL VI – 30PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIR


(Rp/Kg)

1) Angka sementara

VI/89


MINYAK TANAH DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1996/97

(Rp/botol)

1) Angka sementara

VI/90


TEKSTIL KASAR DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 – 1996/97

(Rp/meter)

1) Angka sementara

VI/91

bab vi - kementerian ppn/bappenas :: home · web viewlangkah tersebut tertuang dalam keppres ri no....

Documents