100

BAB IV

KONSTRUKSI KONSTITUSIONAL PENGADILAN ADAT

DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Bab IV ini menjelaskan konstruksi konstitusional

pengadilan adat di bawah Mahkamah Agung yang meliputi

sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengakuan

pengadilan berdasarkan hukum internasional, hubungan antara

Pengadilan Adat dan pengadilan di bawah Mahkamah Agung,

kedudukan secara konstitusional terhadap eksistensi pengadilan

adat

A. Sejarah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

1. Kekuasaan Kehakiman pada Masa UUD NRI

Tahun 1945 Pertama (18 Agustus 1945-27

Desember 1949)

Kekuasaan kehakiman pada masa UUD NRI

Tahun 1945 periode pertama, yakni dari tanggal 18

Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kekuasaan

kehakiman sebagaimana tertuang didalam BAB IX

101

tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (1) berbunyi

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-

undang. Ayat (2) berbunyi “Susunan dan kekuasaan

badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-

undang”. Pasal 25 berbunyi syarat-syarat untuk menjadi

dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dalam

dengan undang-undang.1

Susunan kekuasaan pada masa periode Undang-

Undang 1945 pertama, masih banyak mewarisi susunan

kekuasaan kolonial Belanda. Sejarah kekuasaan

kehakiman pada masa kolonial Belanda,2 dibedakan

seperti lingkungan peradilan umum, yang dibeda-bedakan

kedalam lingkungan dan susunan badan peradilan

menurut golongan penduduk seperti landraad untuk

penduduk asli, atau menurut tata pemerintahan asli seperti

pengadilan swapraja untuk daerah-daerah swapraja dan

1 Lihat UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agusutus 1945. 2 Bagir Manan, Organisasi Peradilan di Indonesia, FH Universitas

Airlangga, Surabaya, 1998, h. 7.

102

peradilan adat.3 Untuk golongan penduduk Eropa atau

yang dipersamakan atau yang tunduk pada ketentuan

hukum untuk golongan Eropa diadakan badan peradilan

tersendiri yakni Raad Van Justitie yang sekaligus sebagai

badan peradilan banding atas putusan Landraad.

Susunan badan peradilan yang beraneka ragam

dipadang sebagai salah satu bentuk politik hukum

kolonial yang diskriminatif dengan maksud merendahkan

martabat rakyat Indonesia atau penduduk asli (pribumi) di

daerah Hindia-Belanda. Logika hukum yang tidak dapat

dibenarkan atau diterima yang menadji peradilan Raad

Van Justitie, yang merupakan peradilan adat tingkat

pertama bagi golongan Eropa dan dipersamakan, menjadi

peradilan banding bagi Landraad, yang merupakan tingkat

peradilan tingkat pertama dalam golongan pribumi atau

Indonesia asli.

Dalam rangka memabgnun kesatuan hukum

nasional yang menjamin persamaan didepan hukum harus

3 Ibid .

103

dibentuk satu kesatuan susunan peradilan yang berlaku

bagi seluruh bangsa, rakyat dan siapa saja yang berada di

wilayah Republik Indonesia. Selain penyusunan kembali

susunan badan peradilan yang diperlukan dalam rangka

menata birokrasi peradilan atau administrasi peradilan

yang harus disusun sederhana, terpadu agar dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

Salah satu usaha dalam menyeragamkan dan

mengatur sistem peradilan Indonesia seperti terurai di

atas, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.19 Tahun

1948. Undang-Undang tersebut mengatur tentang susunan

kekuasaan badan-badan kehakiman serta juga kekuasaan

kejaksaan, pengaturan kekuasaan kejaksaan masih terlihat

rancu dengan dimasukkannya ke dalam lingkup

kekuasaan kehakiman padahal jelas didalam UUD NRI

Tahun 1945 tidak menyebutkan nama lembaga yang

namanya kejaksaan pada BAB IX tentang kekuasaan

kehakiman. Memang ahli-ahli hukum yang menafsirkan

104

bahwa badan-badan hukum yang dimaksudkan dalam

Pasal tersebut diantaranya termasuk kejaksaan.

Usaha lain dalam menyeragamkan badan-badan

peradilan di Indonesia dengan cara menghapus badan-

badan peradilan yang tidak sesuai lagi dengan alam

kemerdekaan Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah

Republik Indonesia Yogyakarta pada tahun 1947, dengan

mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1947

tentang penghapusan Pengadilan Raja di Jawa dan

Sumatra.4

2. Kekuasaan Kehakiman pada Masa Konstitusi RIS

(27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Kekuasaan kehakiman pada masa konsistusi RIS

didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Konstitusi Republik Indoensia Serikat tersebut sesuai

dengan namanya adalah konstitusi untuk Negara-negara

serikat Indonesia.

4 K. Wanjtik Saleh, Kehakiman…, Op.cit. h. 108.

105

Bagian-bagian Negara federal dalam konteks

kekuasaan kehakiman adalah penting karena dimana letak

dan kedudukan kekuasaan lembaga-lemabaga yang

menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut. Di dalam

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 salah

satu kewenangan kekuasaan kehakiman dalam hal ini

Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 67

yang menyatakan : “perselisihan-perselisihan antara

daerah-daerah Swapraja bersangkutan peraturan-peraturan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 dan tentang

menjalankannya, diputuskan oleh Mahkamah Agung

Indonesia baik pada tingkat pertama dan jentang tertinggi

juga ataupun pada tingkat apel.5

Dalam Pasal tersebut kekuasaan kehakiman dalam

hal ini kekuasaan Mahkamah Agung sebagai salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman disamping mahkamah

konstitusi. Sudah dimulai diberikan tugas dan fungsi

sbegai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Negara

5 Lihat Pasal 67 Konstitusi RIS dan dibandingkan dengan Pasal 31

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

106

akan tetapi dalam pelaksanaannya sulit untuk ditelusuri

apakah mahkamah agung sudah menjalankan fungsi dan

tugas tersebut, sebagai penguji peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang.

Kekuasaan kehakiman didalam Konstitusi RIS,

diatur dalam Bab III, di dalam Pasal 113 dinyatakan,

“maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia yang

susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang

federal.” Dapat dipahami bahwa lembaga tertinggi

pemegang kekuasaan kehakiman hanya diatur dengan

undang-undang federal yang sifatnya terkotak-kotak,

sehingga tidak menggambarkan kesatuan payung hukum

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga

tidak berlaku juga di seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia, padahal sudah merupakan kepastian dan

keharusan bahwa sistem peradilan dalam suatu negara

tidak hanya berlaku dalam wilayah tertentu saja akan

tetapi berlaku bagi seluruh wilayah Negara.

107

Pada masa konsitusi RIS ada hal yang menarik

dimana Mahkamah Agung menjadi pengadilan tingkat

pertama dan terakhir. Pengadilan ini bersifat final, tidak

dimungkinkan ada upaya hukum kembali. Peradilan

semacam ini terdapat pada negara-negara yang

menjalankan asas oportunitas. Konstitusi RIS juga

memberikan tugas dan wewenang kepada Mahkamah

Agung sebagai pengawas teringgi terhadap peradilan-

peradilan yang berada dibawahnya, karena Mahkamah

Agung sebagai penguasa tertinggi kekuasaan kehakiman.

Konstitusi RIS juga mengatur tentang kekuasaan

Pemerintah Negara yang berhubungan langsung dengan

kekuasaan kehakiman. Pasal 160 Ayat (1) berbunyi

Presiden mempunyai hak memberi ampun dan hukuman-

hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman.

Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari

Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang

federal tidak ditunjuk pengadilan lain untuk member

nasihat.

108

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa

Konstitusi RIS juga telah menganut check and balances

sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dikehendaki di

dalam Negara hukum. Karena meskipun ada pembagian

kekuasaan diantara pelaksana kekuasaan Negara secara

tradisional yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan

yudikatif yang pada akhirnya teori keseimbangan memang

diperlukan.6

Secara umum, Konstitusi RIS telah merumuskan

kekuasaan kehakiman di dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Konstitusi sebagaimana aturan main bernegara

dan bertujuan membatasi dominasi suatu kekuasaan

terhadap kekuasaan lainnya, walaupun masih sengaja

dibuat banyak celah untuk tetap melemahkan baik secara

langsung atau tidak langusng terhadap kekuasaan

kehakiman, seperti dalam pengangkatan Ketua dan Wakil

Ketua Mahkamah Agung oleh Presiden. Namun demikian

6 Munir Fuady, Teori…, Op.cit. h. 23.

109

telah diletakkan dalam sendi-sendi bernegara, sebagi

sendi Negara hukum.7

3. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa UUDS 1950 (17

Agustus 1950-5 Juli 1959)

Undang-Undang Dasar Sementara Republik

Indonesia Tahun 1950, adalah perubahan atas konstitusi

sementara RIS dengan dasar perubahan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1950. Salah satu pertimbangan yang menjadi

dasar disahkannya Undang-Undang Dasar 1950

disahkannya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

1950 adalah rakyat di daerah-daerah bagian di seluruh

Indonesia menhendakai bentuk susunan Negara Republik

Indonesia.8

Kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang

Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, diatur

di dalam dua Bab, yakni pada Bab II tentang Alat-Alat

Perlengkapan Negara pada bagian III yang mengatur

7 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Amandemen Konstitusi, Kencana , Jakarta,

2012, h. 110. 8 Disahakan Oleh Presiden Sukarno di Jakarta 15 Agustus 1950.

110

tentang Mahkamah Agung, sedangkan pada Bab III

tentang Tugas Alat-Alat Perlengkapan Negara pada

bagian III yang mengatur tentang Pengadilan.

Melihat pengaturan tentang kekuasaan kehakiman

secara umum tersebut, maka di dalam Undang-Undang

Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 terdapat

pengelompokkan yang terpisah antara Mahkamah Agung

dengan Pengadilan. Mahkamah Agung dikelompokkan di

dalam Alat-Alat Perlengkapan Negara, sedangkan

pengadilan dimasukkan di dalam kelompok tugas alat-alat

perlengkapan Negara.

Jika dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945

setelah amandamen, maka kekuasaan Mahkamah Agung

dan badan-badan peradilan dibawahnya dimasukkan

dalam satu kelompok, yakni pada BAB IX tentang

kekuasaan kehakiman. Tidak terpisah-pisah sebagaimana

111

diatur didalam Undang-Undag Dasar Sementara Republik

Indoneisa Tahun 1950.9

Sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman,

maka tugas pengadilan dibawah Mahkamah Agung, telah

diatur didalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun

1950 secara yakin mengatur tugas dan wewenang

pengadilan dan bahkan sampai kepada hukum acara

persidangan.

Kekuasaan kehakiman, di dalam Undang-Undang

Dasar Sementara Negara Tahun 1950 tersebut, masih

berada di bawah kekuasaan pemerintah dengan

perpanjangan tangannya melalui Menteri Kehakiman.

Saluran ini melemahkan kehendak Pasal 103 dengan

menentukan adanya pelarangan bagi kekuasaan lain untuk

mencampuri kekuasaan kehakiman dalam hal ini

pengadilan.

9 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Amandemen Konstitusi, Kencana,

Jakarta, 2012, h. 111.

112

4. Kekuasaan Kehakiman Pada Masa UUD NRI

Tahun 1945 Ke Dua (5 Juli 1959- Sekarang)

a. Sebelum Perubahan (5 Juli 1959 - 19 Oktober

1999)

Sejarah penting periode ini adalah diawali oleh

situasi politik, pada sidang konstituante yang saling

tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal

menghasilkan Undang-Undang Dasar baru, maka pada

tanggal 5 Juli 1949 Presiden Sukarno mengeluarkan

Dekrtir Presiden yang salah satu isinya

memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945

sebagai undang-undang dasar menggantikan Undang-

Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang masih

berlaku pada saat itu.

Kekuasaan kehakiman pada masa berlakunya

UUD NRI Tahun 1945 kedua ini didasarkan kepada

Undang-Undang No 19 Tahun 1964 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 1964 dengan

113

ditanda tangani oleh Dr Subandrio sebagai Pejabat

Presiden Republik Indonesia dan Mohd. Ichsan

sebagai Sekretaris Negara.

Ketika Orde Lama kekuasaan berpusat pada

Presiden maka situasi politik dan keamanan dalam

Negara masih labil. Pengalaman bernegara yang baru

dimulai, sehingga walaupun departemen diletakkan

sejajar dengan Mahkamah Agung akan tetapi,

hambatan tidak ada ahli hukum yang

mempersoalkannya, karena sistem pemerintah yang

represif dan tetang kemerdekaan kekuasaan

kehakiman sendiri diatur di dalam penjelasan UUD

NRI Tahun 1945.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa

periode demokrasi terpimpin dikeluarkannya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan antara lain

kembali ke UUD NRI Tahun 1945. Pada masa

Demokrasi terpimpin (1959-1965) kepentingan-

kepentingan politik rezim sangat mempengaruhi dan

114

mewarnai pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi

kekuasaan kehakiman. Pada periode ini pemerintah

tampil dengan peran hegemonic sehingga kekuasaan

kehakiman sangat rentan terhadap intervensi

kekuasaan pemerintah. Kuatnya pengaruh sistem

politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman

tampak jelas pada peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan pada masa ini.

Komitmen untuk menegakkan Pancasila dan

UUD NRI Tahun 1945 diperkukuh dan demokratisasi

ditawarkan sebagai babak baru dalam kehidupan

bernegara. Sejauh ini menyangkut independensi

kekuasaan kehakiman, gugatan-gugatan atas eksistensi

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dan Undang-

Undang No. 13 Tahun 1965 diteriakkan dengan

gencar. Maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1964

diperbaiki dengan keseluruhannya Undang-Undang

No. 14 Tahunn 1970 tentang Ketentuan Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pencabutan kedua

115

Undang-Undang ini dilakukan untuk merespon

tuntutan berbagai golongan dalam masyarakat

mengenai tegaknya Negara hukum dalam rangka

pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945.

Selanjutnya guna mengemban amanat UUD

NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun

1970, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah

mengeluarkan ketetapan No. III/MPR/1978 di dalam

Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan Mahkota Agung

adalah badan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman yang dalam melaksanakan tugasnya

terlepas dari pengaruh kekuasaan kehakiman.

Akan tetapi jika dilihat dan dipahami Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 pada dasarnya tetap

mengukuhkan kenyataan dualisme kekuasaan

kehakiman rezim politik demokrasi terpimpin karena

pada satu sisi tetap memberikan kepada Pemerintah

(Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan

116

Departemen Hankam) untuk mengurus masalah-

masalah administrasi, keorganisasian dan keuangan,

dipihak lain memberikan kepada Mahkamah Agung

kewenangan mengurus masalah-masalah tehnis

yuridis. Dualisme semacam ini membawa konsekuensi

bahwa hakim sebagai pegawai departemen kehakiman

merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai

kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan

program pemerintah. Sehingga hakim menjadi pejabat

eksekutif.

b. Setelah Perubahan (19 Oktober 1999-

Sekarang)

Pada perubahan pertama UUD NRI Tahun

1945 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 tidak

ada perubahan tetang pengaturan kekuasaan

kehakiman. Terjadi perubahan susunan, fungsi, dan

wewenang kekuasaan kehakiman pada amandemen

ketiga yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat pada tanggal 9 November 2001.

117

Seperti diketahui, UUD NRI Tahun 1945 telah

mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan

pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun

2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan

keempat tahun 2002. Dalam empat kali perubahan-

perubahan itu, materi UUD NRI Tahun 1945 yang asli

telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan

perubahan materi yang dapat dikatakan sangat

mendasar. Secara substantif, perubahannya yang telah

terjadi atas UUD NRI Tahun 1945 telah menjadikan

konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru

sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai UUD

NRI Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman berubah secara

mendasar baik susunan lembaga, kedudukan dan

kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Bab IX

UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

merdeka bebas dari segala campur tangan dengan

118

kekuasaan lainnya. Serta di dalam bab ini juga muncul

lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu

Mahkamah Konsitusi dan Komisi Yudisial.

B. Pengakuan Internasional Pengadilan Adat di

Indoensia

Dalam perspektif internasional, dimensi ini juga

sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Declaration on The Rights

of Indigenous People (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Hak-Hak Masyarakat Sipil), yang disahkan pada

tanggal 7 September 2007 menentukan bahwa:

“Masyarakat adat berhak untuk

mempertahankan dan memperkukuh lembaga-

lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan

budaya mereka, sementara tetap

mempertahankan hak mereka untuk

mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka

juga memilih, dalam kehidupan politik,

ekonomi, sosial dan budaya dari Negara”.

Berikutnya, dalam Pasal 34 ditentukan pula,

“masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan

dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian

dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan

119

dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat,

sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia

internasional”. Akan tetapi, walaupun demikian konsep ideal

pembentukan Peradilan Adat bersifat mandiri ini bukan

berarti tidak mempunyai kelemahan, kendala dan

menimbulkan pertanyaan serta implikasi yang berkorelasi

dengan dasar hukum dan kewenangan pelaksanaan Peradilan

Adat, prinsip atau asas Peradilan Adat, fungsionaris Peradilan

Adat, proses atau mekanisme Peradilan Adat dan akhirnya

administrasi untuk Peradilan Adat.

Dikaji dari perspektif normatif, empiris dan teoretis

maka eksistensi institusi peradilan adat menimbulkan

pertanyaan dan beberapa keraguan. Lebih lanjut dimensi

demikian dielaborasi sebagaimana tercermin dalam

pandangan Siclair Dinnen berikut ini, yaitu:10

1. Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan

adat dipegang oleh mereka yang sudah tua, dimana

10

Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice

System To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged System, Makalah

disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights

and Justice Initiative, Ahungala Sri Langka, 19-21 November 2003, h. 2-4.

120

kerangka berfikir dari mereka kerap kali tidak melihat

kepada perkembangan kondisi yang ada pada

masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini

mempengaruhi putusan yang dibuat seperti

mendiskriminasi perempuan dan anak-anak

(khususnya dalam masyarakat patrilineal)

2. Dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya

nepotisme dan korupsi rentan terjadi

3. Kekuatan memaksa dari putusan peradilan adat kerap

kali diragukan

4. Prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat

yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga

dampak dari putusan yang dihasilkan pun sangat

berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah

dampak yang dimaksud merupakan dampak positif

ataupun negatif).

5. Bahwa institusi peradilan adat hanya akan efektif dan

mengikat dalam masyarakat tradisional yang

121

homogeen akan tetapi akan sangat berbeda jika

diterapkan dalam lingkup urban-area.

Terlepas, dari adanya kelemahan, kendala, pertanyaan

dan kelebihan dimensi konteks di atas maka pemilihan atau

pembentukan Peradilan Adat bersifat mandiri hakekatnya

merupakan suatu pilihan terhadap bagaimana dinamika politik

hukum kedepan terhadap eksistensi mengenai cara

memandang Peradilan Adat di satu sisi dengan hukum formal

di sisi lainnya

C. Hubungan Antara Pengadilan Adat dan Pengadilan di

Bawah Mahkamah Agung

1. Kedudukan Secara Konstitusional Terhadap

Eksistensi Pengadilan Adat

Kedudukan secara konstitusional terhadap

eksistensi Pengadilan Adat, idealnya kemudian

ditindaklanjuti dengan political will yang kuat, untuk

merumuskan posisi Pengadilan Adat dalam sistem

peradilan nasional. Kekurangjelasan posisi Pengadilan

122

Adat dalam sistem peradilan nasional, mengindikasikan

bahwa Pengadilan adat belum menjadi prioritas. Di luar

hak-hak tradisonal yang dijamin dalam konstitusi,

pengadilan adat pada dasarnya merupakan opsi bagi

peradilan formal, ketika peradilan formal tidak mampu

memberikan akses keadilan subtansial. Kaitan yang erat

antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu

ternyata bahasa hukum yang baik tidak lain adalah hukum

yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam

masyarakat.11

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 (hasil

amandemen) telah memberikan (membuka) ruang, untuk

diperankan kembali peradilan adat yang pernah ada.

Dengan keberadaan peradilan adat, masyarakat tidak

asing lagi, karena keberadaannya tidak terlepas dari

proses perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri.

John Ball dalam buku Rikardo Simarmata

menjelaskan, sebelum masuk ke dalam usulan opsi-opsi

11

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1990, h.58.

123

mengenai kedudukan peradilan adat dalam sistem

peradilan nasonal, ada baiknya menoleh masa lalu

peradilan adat di Nusantara. Lewat kebijakan membiarkan

golongan penduduk Hindia-Belanda diatur dengan hukum

yang berbeda, hukum adat dan peradilan-peradilan adat

diakui. Hukum adat diakui dan dipakai dalam penanganan

kasus di pengadilan negara seperti Landraad.12

Hakim

pada peradilan Landraad merupakan hakim negara namun

menggunakan hukum adat dengan bantuan fungsionaris

adat yang diundang resmi dalam persidangan. Formula

dalam penempatan posisi peradilan adat dalam rangka

menindaklanjuti dasar konstitusional tersebut, hendaknya

mengadopsi yang pernah diberlakukan zaman belanda.

Pengakuan secara konstitusional peradilan adat,

sebagai peradilan yang sejajar kedudukannya dalam

system peradilan nasional, secara mendasar adalah

pengakuan terhadap harkat dan martabat bangsa

12

Rikardo simarmata, Merumuskan Peradilan Adat Dalam sistem

Peradilan Nasional Disampaikan pada seminar „Merumuskan Kedudukan

Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan NasionaDiselenggarakan bersama oleh

Perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1

Oktober 2013, h. 7.

124

Indonesia, karena peradilan adat merupakan produk

budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini, sejalan

dengan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 (hasil

amandemen) Pasal 28I ayat 3 “ Identitas budaya dan hak

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban”, landasan

konstitusional tersebut, merupakan wujud pengakuan

terhadap hak-hak tradisonal, yang mempertegas

kedudukan peradilan adat, yang sejajar dengan peradilan-

peradilan lain dalam sistem peradilan nasional.

Hadirnya Pasal 24 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945,

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”,

Pasal tersebut lebih mempertegas, untuk diakuinya

peradilan adat secara formal dalam undang-undang.

Menurut I Ketut Sundantra, dalam makalahnya secara

teoritis, dengan dicantumkannya Pasal 18B ayat (2) dan

Pasal 28I ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945 maka

pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak

125

tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya

diderivasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah

Undang-undang Dasar, yaitu pada level undang-undang.

Sesuai dengan teori hirarki norma, Undang-Undang tidak

boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau

prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar. Dengan

diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat

hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam UUD

NRI Tahun 1945, semestinya eksistensi peradilan adat

juga mendapat pengakuan dalam undang-undang.

”Pengakuan” yang dimaksudkan di sini adalah

pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini

peradilan adat) yang mempunyai status khusus.13

Politik hukum kekuasaan kehakiman,

meniscayakan untuk diperkuat agar kedudukan peradilan

adat, memiliki kesejajaran dengan peradilan lain dalam

sistem peradilan nasional. Keberadaan peradilan adat,

13

I Ketut Sundantra, Dinamika Pengakuan Peradilan Adat Dalam

Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, (Makalah Tugas S3 Program Doktor

Fakultas Hukum Unair), 2013, h.1-2.

126

lebih memberikan ekspektasi masyarakat untuk

mendapatkan keadilan subtantif, karena peradilan adat,

keberadaanya berproses dari dinamika masyarakat itu

sendiri.

2. Pengadilan Adat Sebagai Pengadilan di Bawah

Mahkamah Agung

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter

masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk

berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya

masyarakatnya. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter

dan kualitas tersendiri yang secara intristik tidak bersifat

superior satu sama lain.

Hal yang sama terjadi di pembentukan sistem

hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya

masyarakatnya. Seperti yang dikatakan Von Savigny

sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat.

Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (arbitrary act

of a legislator), tetapi dapat dibuat dan ditemukan di

dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotesis dapat

127

dikatan berasala dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat

dari suatu aktifitas hukum (juristic activity)14

.

Akar ketatanegaran suatu negara dengan demikian

dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik

dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar

kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal ini

dapat terlihat dari komponen dasar yang termasuk dalam

konstitusi yaitu tentang tujuan dan cita-cita bersama. Oleh

karenanya konstitusi selalu dibuat dan berlaku disetiap

negara tertentu.15

Konstitusi negara berisikan tujuan dan cita-cita

bersama yang mengakui dan menjamin Hak Asasi

Manusia baik bersifat individu maupun bersifat kolektif.

Jeremmy Bentham mengatakan kepastian yang

ditimbulkan oleh hukum bagi individu dan masyarakat

adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Bentham

merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah

14

Moh. Kosnoe dalam Siti Sundari, Hukum Adat Dalam Alam

Kemerdekaan Nasional Dan Segalanya Dalam Persiapan Era Globalisasi,

Ubhara Press, Surabaya, 1996, h. 5. 15

Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara

Pasca Amandemen, Mimbar Hukum Jurnal UGM, 2010, h. 452.

128

menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada

setiap orang.16

Terkait dengan hal ini tugas hukum adalah

menengahi, mengatasi, menyelesaikan setiap sengketa

atau permasalahan-permasalahan hukum yang ada di

masyarakat.

Dalam pengertian normatif kepastian hukum

memerlukan suatu perangkat peraturan perundang-

undangan dan lembaga yang menangani masalah-masalah

hukum. Sehubungan dengan mendorong ketersediannya

perangkat hukum yang memadai, prinsip-prinsip dasar

terbntuknya perlindungan hukum terhadap masyarakat

sangatlah penting mengingat hukum harus memberikan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat

tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya

kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada

dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum

16

Jeremmy Bentham, Introduction to the principle of morals and

legislation,1983 dalam Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam

Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Mimbar Hukum Jurnal UGM, 2010, h.

453.

129

yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu

diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian

hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang,

tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau

kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir

yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-

tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara

dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.17

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah

tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu

banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah

memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan

memberi apa yang menjadi haknya.

Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno

yang menggemukakan pendapatnya mengenai pengertian

keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan

dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya

masing-masing.

17

A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia

dalam Tanya Jawab, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 41-42.

130

Terkait dengan konteks kepastian hukum dan

keadilan yang bersumber dari Konstitusi dapat menjamin

kedudukan pengadilan adat di lingkungan masyarakat

hukum adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan

adat. Mengkaji Pengadilan Adat sebagai pengadilan di

bawah Mahkmah Agung maka penulis mencoba melihat

peluang dari sudut dimana adanya pengakuan negara

terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di dalam

konstitusi sehingga perlu didorong untuk lembaga

pengadilan adat yang berada di lingkungan adat memiliki

keputusan bersifat final sehingga tidak ada proses hukum

berulang.

Pada hakekatnya, pembentukan Peradilan Adat

bersifat mandiri ini bersifat ingin lebih mendudukan

posisi hukum adat, institusi adat dan fungsionaris hukum

adat secara sosiologis, filosofis, teoretis dan normatif

sejajar (selevel) dengan sistem hukum nasional. Tepatnya,

kearifan lokal hukum adat sejajar dengan hukum formal in

caqu masuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman.

131

Prakteknya, kearifan lokal hukum adat dalam perkara

pidana banyak dilakukan di luar sistem peradilan pidana

yang diselesaikan lembaga pengadilan adat.

Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara

eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Terkait dengan itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang

eksistensi pengadilan adat di Indonesia secara

konsitusional. Persoalan yang muncul terkait dengan

eksistensi ini adalah pengakuan negara terhadap

pengadilan adat dan hubungannya dengan pengadilan

negara, dalam hal ini pengadilan di bawah Mahkamah

Agung.

Pengakuan negara terhadap pengadilan adat

berdasarkan konstitusi ini penting sehubungan dengan

keberlangsungan masyarakat adat dan hukum adat sebagai

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak

masyarakat adat. Pengakuan pengadilan adat berdasarkan

konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 B UUUD NRI Tahun

132

1945, hendak memberikan penekanan bahwa pengakuan

terhadap hak-hak masyarakat adat tidak cukup apabila

tanpa disertai pengakuan atas keberadaan pengadilan adat.

Terkait dengan penjelasan diatas maka diperlukan

Pengadilan adat yang didorong sejajar dengan Pengadilan

Tingkat I yakni Peradilan Umum langsung dibawah

Mahkamah Agung sehingga keputusan-keputusan perkara

adat bersifat final sehingga tidak ada proses hukum

berulang. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pengadilan

Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah

Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum

meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota

provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah

provinsi.

2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota

kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi

wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus

133

lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan

Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi,

Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan

dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan

tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah

hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk

berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum

meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas

Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua

PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Terkait dengan penjelasan di atas Penulis

berdasarkan Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945

mengkontruksikan konstitusi bahwa adanya Pengadilan

Adat adalah hak masyarakat hukum adat untuk memiliki

lembaga atau institusi adat yang paham terkait aturan-

aturan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan-

134

permasalahan adat di lingkungan masyarakat hukum adat,

maka Pengadilan Adat harus berada sejajar dengan

Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung layaknya

Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat I

di lingkungan Peradilan Umum sehingga keputusan-

keputusan dari Pengadilan Adat bersifat final sehingga

tidak ada proses hukum berulang sehubungan dengan

permasalahan-permasalahan adat.

Dengan demikian maka terlihat bahwa ada

jaminan dan perlindungan yang dilakukan oleh Negara

terkait Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak atas

keberadaan Pengadilan Adat yang dapat menyelesaikan

persoalan-persoalan adat dibawah Mahkamah Agung.

135

D. Konstruksi Konstitusional Pengadilan Adat

1. Mendudukkan Pengadilan Adat ke Dalam

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

1.1 Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Kekuasaan kehakiman (judicial power)

adalah salah satu cabang dari kekuasaan

pemerintah dalam arti luas sebagai representasi

Negara. Secara konstitusional eksistensi

kekuasaan kehakiman tersebut harus di tetapkan

dalam konstitusi. Hal yang sama berlaku dalam

konsteks kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Secara konstitusional kekuasaan kehakiman

Indonesia di jamin dalam Pasal 24 UUD NRI

Tahun 1945. Untuk itu, dalam membahas isu

mengenai mendudukkan Pengadilan Adat dalam

kekuasaan kehakiman Indonesia, maka yang harus

dibahas terlebih dahulu adalah kedudukan

konstititusional kekuasaan kehakiman Indonesia.

136

Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945,

yakni ketentuan Pasal 24 Ayat (1) berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan asas atau prinsip kekuasaan

kehakiman yang merdeka dalam menjalankan

fungsinya penyelengaaran peradilan dimana

terdapat asas atau prinsip kekuasaan kehakiman

yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas

dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik

langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan

lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-

pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim

dalam memutus perkara hanya demi kadilan

berdasarkan hukum dan hati nurani.

Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo

Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa

adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat.

Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang

137

tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen

pengadilan adalah menyangkut faktor adanya

pengadilan yang merdeka.18

Sehubungan dengan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman, memberikan batasan

mengenai ruang lingkup „merdeka‟, yaitu bahwa

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat

tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan

rasa keadilan rakyat Indonesia.

18

Artidjo Alcostar, Membangun Peradilan Berarti Membangun

Peradaban Bangsa. Majalah Varia Peradilan XX No. 38. Jakarta h 44

138

Ketentuan Pasal ini mau menjelaskan

tentang The principle of judicial independence

yang adalah prinsip terkait dengan kekuasaan

kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka,

berarti bebas dan lepas dari campur tangan

pemerintah atau badan negara yang lain atau dari

pihak manapun yang akan mempengaruhi

penyelenggaraan tugas serta kewenangannya. Jika

frase kata independen atau kemandirian dilekatkan

dengan kekuasaan Kehakiman, maka yang

dimaksudkan adalah suatu kondisi yang

menunjukan suatu kehendak yang bebas terhadap

lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka,

dimana makna merdeka adalah berdiri sendiri;

bebas dari penghambatan; penjajahan dan

sebagainya, tidak terkena tuntutan; leluasa; tidak

terikat; tidak tergantung pada pihak tertentu atau

freedom of independency judiciary yang tidak

terbatas dalam organ struktural dan fungsional

139

didalam kekuasaan kehakiman yang merdeka atau

independen yang bersifat universal.

Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD

NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Klausula Pasal 24 Ayat (2) ini

menggunakan asas atau prinsip kekuasaan

kehakiman satu atap (one roof system). Munculnya

ide one roof system menurut Montesquieu untuk

mencegah munculnya kekuasaan atau

pemerintahan yang sewenang-wenang.

Montesquieu berpendapat setiap percampuran di

satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan

yudisial dipastikan akan menimbulkan kekuasaan

140

atau pemerintahan yang sewenang-wenang19

.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan

(alat kelengkapan) organisasi negara harus

dipisahkan satu sama lain. Yang satu independen

terhadap yang lain. Implikasi yuridis pembentukan

“Kekuasaan kehakiman satu atap” adalah adanya

borders (tapalbatas) terhadap wewenang cabang

kekuasaan, oleh karena itu, hanya organ-organ

kekuasaan kehakiman sajalah yang berhak

melakukan tindakan-tindakan untuk menegakkan

hukum dan keadilan. Terkait dengan penjelasan

diatas maka Pasal 24 Ayat (2) mau mengatakan

walaupun dalam satu atap kekuasaan kehakiman

namun dalam melaksanakan fungsi dan tugas dan

wewenang dan tujuan memiliki kewenangan yang

berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah

konstitusi.

19

Bagir Manan, 2007, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu

Pencarian), Mahkamah Agung RI, Jakarta. h, 120-121

141

Pasal 24 Ayat (2) mau menjelaskan

penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman terkait

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung yang telah diubah

pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun Peran

Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal

2 Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 yang

berbunyi:

“Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara

Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang

dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh

lain.”

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang

Tahun 2009 dikatakan bahwa MA adalah

pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan

peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena

itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap

badan peradilan dalam lingkungan peradilan

142

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata

usaha negara.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi yang

pengaturannya dapat kita temui dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

Peran Mahkamah Konstitusi dapat kita temukan

dalam Pasal 1 UU 8/2011 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.”

Berdirinya Mahkamah Konstitusi

merupakan bagian dari lembaga kekuasaan

kehakiman, Mahkamah Konstitusi sebagai tribunal

secara terpisah dari Mahkamah Agung yang

mengemban tugas khusus merupakan konsepsi

yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara

143

kebangsaan modern (modern state) yang pada

dasarnya menguji keserasian norma hukum yang

lebih rendah dengan norma hukum yang lebih

tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar

asumsi adanya supremasi konstitusi, dimana

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama

sebagai pengawal konstitusi, yaitu menjaga agar

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan

konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Asumsi

berpandangan bahwa “konstitusi adalah hukum

tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan

negara serta sebagai parameter untuk mencegah

negara bertindak secara tidak konstitusional” 20

.

Perbedaan Mahkamah Agung dengan

Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam tabel

berikut ini.

20

A. Fickar Hadjar Ed. Al, Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN Dan Kemitraan, Jakarta,

2003. h, 5

144

Perbedaan Mahkamah Agung Mahkamah

Konstitusi

Kewenangan

Menurut UUD

NRI Tahun 1945

1.mengadili pada

tingkat kasasi

2.menguji

peraturan

perundang-

undangan di

bawah undang-

undang

terhadap

undang-

undang

3.mempunyai

kewenangan

lain yang

diberikan

undang-

undang

(Pasal 24A ayat

[1] UUD NRI

Tahun 1945)

1. mengadili pada

tingkat pertama

dan terakhir

yang

putusannya

bersifat final

untuk menguji

undang-undang

terhadap

Undang-

Undang Dasar

2. memutus

sengketa

kewenangan

lembaga negara

yang

kewenangannya

diberikan oleh

UUD

3. memutus

pembubaran

partai politik

4. memutus

perselisihan

tentang hasil

pemilihan

umum

(Pasal 24C ayat [1]

UUD NRI Tahun

1945)

145

Sementara Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun

1945 berbunyi :

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman

Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

tentang Kekuasaan Kehakiman mesikipun didalam

bab kekuasaan kehakiman mengatru badan-badan

lain tetapi itu bukan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun

1945 dan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

berbunyi :

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan

di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat

badan- badan lain yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putusan;

d. pemberian jasa hukum; dan

e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan

146

Pasal ini ingin menyatakan yang dimaksud

dengan badan-badan lain antara lain kepolisian,

kejaksaan, advokat, dan lembaga serta lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan

secara langsung maupun tidak langsung bahwa

Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menutup

kemungkinan peluang pengadilan-pengadilan lain

dibentuk. Namun dalam Pasal 38 Ayat (1)

Undang-Undang 48 Tahun 2009 didalam bab

kekuasaan kehakiman mengatur badan-badan lain

tetapi itu bukan kekuasaan kehakiman.

Berbeda dengan keadaan di Amerika

Serikat dimana The Contitution of The United

State Article III Section 1 :

The judicial Power of the United States, shall be

vested in one supreme Court, and in such inferior

147

Courts as the Congress may from time to time

ordain and establish.

Konstitusi Amerika Serikat ini mau

menerangkan bahwa Kongres dapat membentuk

Pengadilan dibawah Mahkamah Agung dari waktu

ke waktu dimana Kongres dapat membentuk

dengan menggunakan Undang-Undang.

Ketentuan tersebut menyangkut makna

dasar konstitusional batas-batas pengadilan

dibawah Mahkamah Agung oleh Kongres

Amerikan Serikat itu artinya pembentukan badan

peradilan atau pengadilan harus dilakukan oleh

Undang-Undang. Ini mau menyatakan bahwa

Amerika Serikat dengan demikian lebih terbuka

terhadap fenomena-fenomena hukum terkait yang

menuntut Pengadilan-Pengadilan baru sesuai

kebutuhan dari waktu ke waktu.

Terkait dengan Pembentukan Badan

Pengadilan baru seperti pengadilan khusus maka

148

Pasal 8 Undang- Undang No. 49 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang

berbunyi : di lingkungan peradilan umum dapat

dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan

menggunakan Undang-Undang.

Pasal 8 yang dimaksud dengan "diadakan

pengkhususan" ialah adanya diferensiasi atau

spesialisasi di lingkungan peradilan umum,

misalnya pengadilan lalu lintas jalan, pengadilan

anak, pengadilan ekonomi, sedangkan yang

dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-

undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum

acaranya.

UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan

bahwa pembentukan semua badan peradilan, in

casu pengadilan khusus, harus diatur dengan

149

undang-undang (bij de wet geregeld). Pasal 24A

Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi,

“Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum

acara Mahkamah Agung serta badan peradilan

dibawahnya diatur dengan undang-undang”. Hal

dimaksud bermakna bahwasanya hal susunan,

kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara badan-

badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, in casu pengadilan khusus, harus diatur

pula dengan undang-undang (bij de wet geregeld).

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

berbunyi, ”Semua peradilan di seluruh wilayah

negara Republik Indonesia adalah peradilan

negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Peradilan Umum, yang berisikan “Di

lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan

150

pengkhususan yang diatur dengan Undang-

undang”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka

hal pembentukan Pengadilan Adat dibawah

Mahkamah Agung selaku pengadilan khusus

dalam lingkungan Peradilan Umum, harus diatur

berdasarkan Undang-Undang. Asas legalitas atau

kepastian hukum ini tersirat dan tersurat didalam

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dalam

menjelaskan perihal kekuasaan kehakiman

didalam konstitusi negara Republik Indonesia,

asas yang sebenarnya terkait erat dengan ajaran

legisme yang memandang peraturan tertulis

(undang-undang) sebagai satu-satunya sumber

hukum. Adapun tujuan yang dikehendaki asas ini

adalah tercapainya kepastian hukum yang dapat

dimengerti oleh setiap orang dan menjamin

kepentingan setiap orang untuk mendapatkan

151

jaminan dalam memperoleh keadilan yang diatur

dalam undang-undang.

1.2 Pengadilan Adat Dalam Kekuasaan

Kehakiman Indonesia.

Secara hukum berdasarkan konstitusi dan

Undang-Undang dapat dibentuk suatu Pengadilan

Adat didalam sistem kekuasaan Indonesia untuk

menyelesaikan pemasalahan-permasalahan hukum

adat yang berada dilingkungan masyarakat adat.

Pembentukan suatu pengadilan khusus bukan

sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang. Akan

tetapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

menentukan, pengadilan khusus hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan.

Kebutuhan hukum di lingkungan

pengadilan Negara seperti pengadilan-pengadilan

khusus contohnya pengadilan tindak pindana

korupsi, pengadilan niaga, pengadilan HAM yang

dibentuk sesuai kebutuhan kekhususannya dan

152

badan lain yang memang sudah ada jauh sebelum

Negara ini berdiri yakni Pengadilan Adat.

Penjelasan terkait Pasal 24 di atas juga memiliki

hubungan dengan Pasal 27 Undang-Undang No.

48 Tahun 2009 bahwa : Pengadilan khusus hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung.

Maka secara langsung atau tidak langsung

dapat menjelaskan bahwa peluang pengadilan

khusus dapat dibentuk didalam lingkungan

peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Hal

ini juga menjelaskan bahwa ada pengakuan atau

jaminan dari Negara terkait berdirinya pengadilan-

pengadilan khusus seperti pengadilan niaga,

pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak

pidana korupsi, dan Pengadilan Adat sesuai

kebutuhan hukum.

153

Pembentukan suatu pengadilan khusus

bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang.

Akan tetapi Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman menentukan, pengadilan khusus hanya

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

peradilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia

ditentukan adanya empat lingkungan peradilan,

yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer

dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Empat lingkungan peradilan ini bersifat limitatif,

artinya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

tidak membuka kemungkinan adanya penambahan

lingkungan peradilan lain.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak harus

dikhususkan atau dikategorikan sebagai

Pengadilan Khusus di bawah salah satu dari empat

lingkungan Peradilan Peradilan yang ada.

Misalnya terkait dengan permasalahan hukum

154

perpajakan berdasarkan karakteristik dan sifat dari

sengketa perpajakan, memiliki sesamaan dengan

senketa tata usaha negara, dengan demikian

kedudukan Pengadilan Pajak lebih tepat untuk

ditempatkan pada lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara.

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan

ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting

negara hukum adalah adanya jaminan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, maka ketentuan

Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

undang- undang.

155

Mengenai adanya kekuasaan kehakiman menjadi

relevan. Salah satu konsekuensi Pasal 24 Ayat (3)

adalah munculnya berbagai lembaga peradilan,

diantaranya adalah Lembaga Pengadilan Adat.

Keberadaan lembaga Pengadilan Adat sangat

penting apabila dikaitkan dengan konsep negara

hukum, yang menghendaki adanya penegakan

hukum oleh lembaga peradilan. Hukum yang

ditegakkan disini adalah hukum adat yang terkait

dengan penegakan aturan-aturan adat di

lingkungan masyarakat adat.

Dengan hadirnya Pasal 24 Ayat (3) UUD

NRI Tahun ini lebih mempertegas untuk diakuinya

Pengadilan Adat secara formal dalam undang-

undang karena sifatnya terbuka. Adanya sifat

terbuka didalam Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945 ini juga memberikan peluang untuk

membentuk lembaga pengadilan lain yang bersifat

khusus dibawah lingkungan peradilan umum,

156

peradilan tata usaha Negara, peradilan agama,

ataupun peradilan militer.

Sehubungan dengan adanya kekuasaan

untuk mengadili suatu perkara seperti Pengadilan

Adat diakui secara formal dengan cara mendorong

Pengadilan Adat menjadi pengadilan khusus

dalam lingkungan peradilan umum, sehingga

Pengadilan Adat diakui kedudukannya pada

tingkat Pengadilan Negeri.

Pengadilan Adat yang memiliki kekhususan

tersendiri karena merupakan warisan budaya dari

nenek moyang dan memiliki ciri khas tersendiri

dilihat dari struktur pengorganisasian atau

lembaganya yang biasa dipimpin oleh hakim adat

yang adalah mereka yang mempunyai garis

keturunan menjadi pimpinan adat, adanya aturan-

aturan hukum adat yang mengatur kehidupan

masyarakat hukum adat terkait larangan-larangan

yang tidak boleh dilakukan serta hukuman apa

157

yang diberikan kepada anggota masyarakat hukum

adat. Ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri

karna sifat, bentuk dan sistem yang berlaku di

Pengadilan Adat masih sangat tradisional.

Pengadilan Adat dapat dibentuk dan tidak

bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun

1945, dikarenakan Pasal 24 Ayat (3)

memperbolehkan badan-badan lain dalam hal ini

termasuk Pengadilan Adat dapat dikontruksikan

berada didalam kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Pengadilan Adat di dalam kekuasaan

kehakiman sudah sepatutunya didorong atau

diperbolehkan berada dibawa Peradilan Umum

sebagai bagian dari penghormatan dan pengakuan

terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan

Pasal 18 b UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan

dengan penjelelasan di atas Pemerintah juga perlu

untuk membuat Undang-Undang Pengadilan Adat

158

seperti beberapa Pengadilan Khusus yang telah

terbentuk.

Terkait dengan putusan Pengadilan Adat

yang dianggap tidak memuaskan hati korban yang

merupakan anggota masyarakat hukum adat ,dan

mereka melaporkan kembali ke kepolisian dan

hinngga proses ke Pengadilan Negeri atau

melakukan gugatan di pengadilan negeri maka

putusan hukuman dan denda yang telah dilakukan

oleh pelaku akan berpotensi untuk terjadi proses

hukum untuk kedua kalinya atau proses hukum

berulang di Pengadilan Negeri sehingga sangat

merugikan pelaku.

Dengan demikian untuk menghindari

proses hukum berulang maka perlu diakuinya

kedudukan Pengadilan Adat untuk didorong satu

kamar di Pengadilan Negeri dalam lingkup

Peradilan Umum mengingat ada peluang

berdasarkan konstitusi yakni Pasal 24 Ayat (3 )

159

UUD NRI Tahun 1945 dan penjelasan terkait

Pasal 24 diatas juga memiliki hubungan dengan

Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

bahwa :

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk

dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada

di bawah Mahkamah Agung .

2. Yuridiksi Pengadilan Adat

Pengadilan adat memiliki basis konstitusional.

Oleh karena itu pembentukan pengadilan adat di bawah

Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan hukum

yaitu Konstitusi dan Undang-Undang. Namun demikian

masih ada persoalan lain yang perlu di diskusikan yaitu

mengenai yuridiksi pengadilan adat tersebut. Hal ini

supaya pembentukan Pengadilan Adat yang telah memliki

basis konstitusional tetap dilakukan berdasarkan hukum

yaitu kontitusi dan Undang-Undang.

2.1 Pengadilan Adat Ditingkat Pengadilan Negeri

Pembentukan Pengadilan Adat berada dibawah

Mahkamah Agung menjadi lembaga atau institusi yang

160

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau

perkara adat. Terkait dengan pembentukan Pengadilan

Adat tersebut, maka upaya hukum dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan adat didorong berada pada

Judex Factie Tingkat I yakni Pengadilan Negeri.

Proses mendudukkan Pengadilan Adat berada

ditingkat Pengadilan Negeri dapat dijustifikasi secara

analogi dengan melihat bagaimana proses atau cara

mendudukkan mediasi dapat berada ditingkat Pengadilan

Negeri. Mediasi dan Pengadilan Adat memiliki esensi

yang sama yakni mengurangi beban kewenangan hakim

dalam menyelesaikan perkara. Dalam Mediasi peran

hakim diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan perkara sesuai dengan kesepakatan

bersama. Sementara hal yang sama juga terjadi pada

Pengadilan Adat ditingkat Pengadilan Negeri dengan

mengurangi beban hakim Pengadilan Negeri dikarenakan

penyelesaian permasalahan-permasalahan atau perkara

adat dialihkan menjadi kewenangan hakim adat.

161

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka alasan

Pengadilan Adat didorong berada ditingkat Pengadilan

Negeri dikarenakan hanya Pengadilan Adat sebagai

institusi atau lembaga adat yang dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan hukum adat dilingkungan

masyarakat hukum adat.

2.2 Yurisdiksi Ratione Loci Pengadilan Adat

Persoalan yang dihadapi dalam pembentukan

Pengadilan Adat yakni Pertama adalah persoalan

Juridiction Ratione Loci, dimana terlihat dari Pengadilan

Negara pada tingkat paling rendah memiliki strukur

formal yang setara dengan Kabupaten / Kota yaitu

Pengadilan Negeri, namun itu belum tentu sama dengan

wilayah berlakunya hukum adat.

Yurisdiksi ini adalah Yurisdiksi terkait dengan

lingkungan atau wilayah untuk mengadili. Yurisdiksi ini

juga menjelaskan wilayah kewenangan Pengadilan dalam

menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah atau tempat

162

perkara itu berlangsung atau dapat diasumsikan sebagai

yuridiksi yang terkait dengan wilayah kerja atau wilayah

kewenangan mengadili.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-

kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan

mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik

yang berwujud maupun tidak berwujud. Susunan dan

bentuk seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut

terikat atas faktor yang bersifat teritorial dan genealogis.

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat

disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-

masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor

ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara

teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor

teritorial (wilayah).21

Hal ini menyebabkan berlakunya

territorial wilayah hukum adat juga berlaku pada wilayah

teritorial Pengadilan Adat.

21

Hilman Hadikusuma, Op.Cit. h,105.

163

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang

merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya

terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis.

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum

di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan

masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang

territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang

anggota –anggota masyarakatnya terikat pada suatu

daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi

sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani

sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.22

Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang

bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat

yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu

garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara

tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian

adat23

22

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia

(Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h, 108 23

Ibid. h, 109.

164

Pengadilan adat sehubungan dengan yuridiksi ini

dapat di jelaskan berdasarkan wilayah terjadinya

permasalahan-permasalahan adat yang berlaku di

lingkungan masyarakat hukum adat. Hukum adat

bergantung pada wilayah hukum dari masyarakat hukum

adat karena menganut asas relativisme dimana masing-

masing masyarakat hukum adat memiliki hukum adat

masing-masing. Juridiksi Pengadilan Adat berada di

dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang

berbeda atau tidak sebangun persis dengan wilayah

teritorial Pemerintah, dengan kata lain wilayah berlakunya

hukum adat tidak sama dengan wilayah administrasi

Pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Pengadilan Adat boleh jadi akan memiliki yuridiksi yang

lebih luas daripada Pengadilan Negeri setempat, karena

memiliki susunan masyarakat adat yang teritorinya belum

tentu sama dengan susunan pemerintahan kita yang paling

bawah yaitu Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu

165

dapat ditentukan bentuk Pengadilan Adat yang paling

tepat adalah berdasarkan teritorial mengingat luasnya

wilayah hukum adat sehingga Pengadilan Adat tersebut

bisa berada di Ibu Kota Propinsi atau Kota/ Kabupaten

yang ditentukan. Namun bisa juga misalnya dengan cara

menentukan Pengadilan Adat berada didalam salah satu

Kota/Kabupaten yang telah ditentukan dengan

membawahi beberapa Kabupaten yang didalamnya

dimungkinkan terdapat beberapa kesatuan masyarakat

adat untuk mengadili permasalahan-permasalahan hukum

adat tersebut.

Maka dalam hal ini diperlukan peraturan yang

mengatur kedudukan, susunan dan yuridiksi kewenangan

Pengadilan Adat yang berlaku di wilayah teritorial

Pemerintahan paling rendah Kabupaten/Kota, atau

ditentukan pada berada di Pengadilan Negeri tertentu

mengingat wilayah berlakunya hukum adat bisa lebih

luas dari wilayah hukum Pengadilan Negeri.

166

2.3 Yurisdiksi Ratione Materie Pengadilan Adat

Yurisdiksi ini adalah Yuridiksi yang berkaitan

dengan pokok perkara dalam hal ini pokok perkara yang

lazim adalah perkara pidana atau perkara perdata.

Sehubungan dengan yuridiksi mengenai pokok perkara

dalam pembentukan Pengadilan Adat maka persoalan

yang timbul adalah persoalan kompetensi dimana

Pengadilan Negeri memiliki kompetensi Absolut yakni

perkara pidana dan perdata. Perkara pidana adalah perkara

yang memiliki sifat yakni Negara dengan alat

perlengkapan atau hubungan antar Negara dengan warga

Negara. Sedangkan perkara perdata mengatur hubungan

orang yang satu dengan orang yang lain dengan

menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

Berdasarkan sifat atau karakter dari perkara pidana yang

bersifat nasional dan perdata bersifat kepentingan orang

perorang atau pihak-pihak bersengketa, dengan demikian

maka perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan cara

mediasi sebelum masuk ke persidangan.

167

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka

kompetesi absolut dari Pengadilan adat adalah

menyelesaikan perkara-perkara perdata ini dikarenakan

Pengadilan adat secara prinsip tidak boleh mengadili

perkara hukum yang bersifat nasional seperti perkara

hukum pidana yang bersumber dari KUHP. Hukum

pidana berlaku berdasarkan yuridiksi teritorial yang

mempunyai jangkauan keberlakuan secara nasional dan

berlaku sama bagi setiap individu yang melakukan

pelanggaran hukum khususnya hukum pidana. Sehingga

jika diperhadapkan dengan hukum adat memang ada

persoalan yang perlu dipikirkan secara mendalam karena

berkaitan dengan yurisdiksi pokok perkara. Alasan hukum

pidana bersifat nasional ini menjawab Pengadilan adat

tidak dapat memproses perkara sehubungan dengan

perkara pidana kecuali hukum pidana tersebut dijadikan

delik pidana adat dengan menetapkanya dengan peraturan

daerah sehingga ada sanksi-sanksi yang berlaku.

168

2.4 Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Adat

Mendudukan Pengadilan Adat berada di

Pengadilan Tingkat I memiliki point penting, sehubungan

dengan penyelesaian permasalahan atau perkara hukum

adat terkait putusan-putusan Pengadilan Adat yang

memiliki upaya hukum selanjutnya apabila para pihak

tidak menerima putusan-putusan tersebut.

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan tidak selalu

memuaskan para pihak yang berperkara termasuk

kemungkinannya dengan putusan Pengadilan Adat,

sehingga para pihak yang tidak menerima dapat

mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan di

tingkat Banding yakni di Pengadilan Tinggi. Alasan hasil

putusan Pengadilan Adat diajukan ke Pengadilan Tinggi

mengingat semua perkara yang telah diputuskan oleh

Pengadilan Adat tidak boleh diuji kembali pada tingkat

yang sama mengingat Pengadilan Adat berada satu tingkat

dengan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tingkat I.

Apabila diuji kembali pada Pengadilan Negeri maka hal

169

ini akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana,

cepat dan biaya ringan yang terdapat pada Pasal 4 (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-

asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

ringan

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) ada pada Undang-Undang No

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

berbunyi

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi

harapan para pencari keadilan.

170

Yang dimaksud dengan ”sederhana” adalah pemeriksaan

dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang

efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan ”biaya ringan” adalah biaya

perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian

perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari

kebenaran dan keadilan

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Di bawah ini secara singkat diuraikan satu

persatu mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

sebagai berikut24

:

a. Asas sederhana Sederhana secara umum dapat

diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks

atau tidak terlalu sulit, asass sederhana artinya

caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak

berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak

dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan

24

A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap

Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia), Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,

2001, h, 64

171

pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya

dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti,

dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi

kepentingan para pihak yang menghendaki acara

yang secara sederhana. Menurut hemat penulis

dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat

diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh

sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses

peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu

pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara

mengulur-ulur proses persidangan.

b. Asas Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai

sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu

yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang

dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai

acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini

artinya penyelesaian perakara memakan waktu tidak

terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang

172

memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan

sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali

jika memang menurut ketentuan hukum tidak

mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini

senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang

benar, adil dan teliti. Asas cepat ini pada dasarnya

tidak menghendaki agar proses perkara di

pengadilan dilakukan secara cepat tanpa

memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian

suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan

cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh

hakim kurang pertimbangan.

c. Asas Biaya Ringan Dalam asas ini penekanannya

adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan

dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara

yang sedang dijalaninya seperti biaya-biaya yang

dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya

perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan

173

biaya lainnya yang berkaitan dengan proses

peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus

jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang

tersebut kepada yang bersangkutan dengan

mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara

sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya

sewaktu-waktu.

Sudikno Mertokusomo juga menjelaskan bahwa

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mau mengatakan

hukum acara harus jelas, mudah difahami dan tidak

berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian

sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga

peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-

formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam

beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu

174

banyak formalitas yang sukar dipahami, sehinggga

memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang

menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan

keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka

pengadilan.25

Dengan melihat penjelasan para Sarjana diatas

maka latar belakang didorongnya Pengadilan Adat berada

di Pengadilan Tingkat I telah memenuhi asas peradilan

sederahana, cepat biaya ringan, dimana asas hukum acara

yang digunakan jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-

belit. Sehingga masyarakat adat sebagai pihak yang

berperkara dapat merasakan keadilan dalam menjalankan

upaya hukum di Pengadilan adat yang berada pada

Pengadilan Tingkat I.

25

Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty

Yogyakarta.2003.h 56