judicial power in indonesia · kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk...
TRANSCRIPT
Judicial Power in IndonesiaHerlambang P. Wiratraman
Fac. of Law Universitas Airlangga 2018
Points
The conceptInstitutions of Judicial Power Principles Case studies of Judicial Power
Reading Materials
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009)Undang-Undang Mahkamah Agung Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebastian Pompe - “Tantangan Pengadilan Indonesia Kini" (Youtube)Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia - Zainal Arifin Hoesein
Judicial Power
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Which Institutions?
Pasal 18:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
How about Judicial Commission?
Principles
Pasal 2
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan HUKUM dan KEADILAN berdasarkan Pancasila.
Pasal 2 ayat 4:
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
Penjelasan Pasal 3 ayat 1:
“Kemandirian Peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Security and Welfare of the Judges
Pasal 48 ayat (1) Negara memberikan
jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
The court as Oppressive Machine: Industrial Relation Court or Criminalisation
Baca: Wiratraman, H.P. “Ganyang Mafia?” (2009) dan “Kemana Arah Pembaruan mahkamah Agung?” (2006)
Clip: 03:32
JUDICIAL MAFIA, COULD IT BE ENDED?
Adat Court / Non-State Court in National Judicial System?
Pasal 2 ayat 3 UU KK: “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”
State Court v. Non-State Court (Adat Court)
Additional reading: Wiratraman, HP. dkk. (2013) Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Laporan Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Indonesia’s Judicial System Structure (post Soeharto)
Supreme Court Constitutional Court
Special Courts• Human Rights Court • Corruption Crime
Court • Industrial Relation
Court• Fisheries Court • Child Court • Commercial Court • Taxation Court• etc.
Syariah Court (Aceh)
Adat Court (Papua)
Provincial Court Provincial Court Provincial Court Provincial Court
District Court District Court District Court District Court
General Court Religious Court Administrative Court Military Court
Self Recognition Adat Court
Regional Recognition Adat Court
Judicial Commission