18

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD AL-QARDH AL-HASAN

A. Pengertian Akad Al-Qardh Al-Hasan

Berbicara masalah qardlul hasan itu sangat terkait dengan bahasan

akad qardl dalam kajian fiqh klasiknya, baik pengertian, landasan hukum

maupun syarat dan rukunnya, dan keduanya juga sama-sama masuk pada

performance akad utang-piutang / pnjam-meminjam dalam konsep

muamalahnya. Tapi ada satu hal yang membedakan diantara keduanya, yaitu

mengingat sumber dana dari adanya akad qardlul hasan adalah dari dana ZIS,

maka konskuensi logisnya tidak ada satu kewajiban yang mengikat dalam hal

pengembalian pinjaman harta, apabila terjadi kemadlaratan pada peminjam /

penghutang. Dan kalau dilihat dari susunan kata “Hasan” yang di sini

kedudukannya sebagai mudlof ilaih, maka dapat ditarik satu kesimpulan kalau

aqad qardl hasan itu merupakan akad mu’amalah yang sangat bernuansa sosial

dan non-profit.

Sedangkan istilah al-qardh secara lughawi (etimologi) berarti

(terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena

ia terputus dari pemiliknya.1

Dan menurut istilah (terminologinya), al-qardh sesuai dengan

definisi yang berkembang di kalangan Fuqaha adalah sebagai berikut:

1 Sayyid Sabbiq, Fiqh As-Sunnah,Juz III, Darrul Fikr, Mesir, hlm. 182.

19

القرض هو ماتعطيه من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة آلخر ليرد اخرى هو

ال مثلي مثلهعقد مخصوص يرد على دفع م

“Al-qardh adalah akad penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain,” suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.”2

Sedangkan menurut Sayyid Sabbiq, bahwa al-Qardh adalah:

.المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قدرته عليه

"Sesuatu/harta yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada penghutang dengan pengembalian yang sama pada saat penghutang sudah mampu mengembalikan”.3

Sedangkan al-Qardh al-Hasan secara terminologinya adalah:

Akad yang dikhususkan pada pinjaman harta yang terukur dan dapat

ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan

merupakan transaksi komersial, dalam arti si peminjam tidak dituntut

untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.4

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya akad al-Qardh

maupun al-Qardh al-Hasan merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak

ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka sebenarnya al-Qardh/Qardhul Hasan disamping masuk pada term utang

2 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuhu, Juz IV, hlm. 720. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Fuqaha Hanafiyah. Fuqaha Malakiyah mendefinisikan al-Qardh adalah “Penyerahan suatu harta kepada orang lain, yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut Fuqaha Syafi’iyah term al-Qardh mempunyai pengertian yang sama dalam term al-Salf, yakni “akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis dan sepadan. Baca Abdur Rahman al-Zajairy,Al-fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, Juz II, hlm. 311-312.

3 Sayyod Sabbiq, Op.Cit, hlm. 182. 4 Karnaen Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti

Wakaf,1992,hlm.33.

20

piutang, dalam literature fiqh klasik juga menyebutkan bahwa al-qardh

dikategorikan dalam akad tabarru’ atau tathawwui, yang sebenarnya dalam

bahasan fiqh muamalah kalau dilihat dari segi ada atau tidak adanya

kompensasi, maka akad dibagi menjadi dua bagian, yakni akad

tabarru’i/tathawwui dan akad tijarah/mu’awadah..5

Al-Qardh / Al-Qardh al-Hasan yang masuk pada term akad tabarru’i

(gratuitous contract) adalah karena segala macam perjanjian yang terjadi di

dalamnya menyangkut not-for profit transaction (transaksi nir-laba).

Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari

keuntungan komersil. Akad tabarru’i dilakukan dengan tujuan tolong

menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata birr

dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak yang

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada

pihak lainnya. Imbalan akad ini adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta

kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh

sedikitpun mengambil laba dari akad itu.6

Disamping ada satu hal yang membedakan antara Qardh dan

Qardhul Hasan, yaitu dari segi sumber dananya, sehingga konkuensinya

5 Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil kutub,1987),

hlm. 163. 6 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta:The International

of Islamic Thought (IIIT), 2003, hlm.68.

21

berbeda, sebagaimana tersebut di atas. Mahmud Syahrur dalam kitabnya juga

membedakan antara keduanya, yakni dari segi obyek pendayagunaannya.

Beliau menerangkan, bahwa dana Qardh didayagunakan untuk pembiayaan

yang bersifat produktif dan Qardhul Hasan untuk pembiayaan yang bersifat

konsumtif”.7

B. Landasan / Dasar Hukum Islam

Konsep akad qardh/qardhul hasan sangat sejalan dengan misi Islam

dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena

adanya toleransi antar sesama umat atau tolong-menolong antar sesama dalam

hal pemenuhan kebutuhan, sebagaimana tersebut di atas. Tentunya hal ini

sangat didukung dengan berbagai landasan sumber hukum Islam, diantaranya

al-Qur’an, hadits, ijma’ dan lainnya.

1. Landasan al-Qur’an

Dalam pemahaman Islam, al-Qur’an merupakan sumber hukum

tertinggi. Keberadannya pun tidak pernah usang menghadapi setiap

perubahan zaman. Hingga kini, Ia juga menjadi sandaran, rujukan hukum

dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Al-qur’an secara

global berisi tentang ilmu pengetahuan secara umum, mulai dari konsep

umum tentang sosial, politik, budaya dan lain-lain. Disamping itu perintah

Allah juga terkonsep rapi di dalamnya. Tidak terkecuali pembahasan

7 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur’an Qira’atun Mu’asharatun, (Beirut: Dar

Alamil kutub,1990), hlm. 469-470.

22

tentang utang-piutang atau al-Qardh, sebagaimana yang tercantum dalam

ayat al-Qur’an:

)١١: الحديد(من ذالذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضعفه له وله اجر آريم

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid:11)8

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru

untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta

di jalan Allah.9 Selaras dengan meminjamkan kepada Allah maka kita

juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai

bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

2. Landasan Hadits

Islam menempatkan Al-Hadits sebagai dasar hukum kedua setelah

al-Qur’an. Ia juga menjadi penjelas atas ayat-ayat al-Qur’an yang

pembahasnnya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gambling

perintah untuk saling tolong menolong antar sesama, perlu kiranya penulis

mengambil beberapa hadits yang menjadi dasar hukum al-Qardh.

Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

من نفس عن مسلم آربة من آرب الدنيا نفس اهللا عنه آربة من آرب يوم

واهللا في عون . القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه في الدنيا واالخرة

) رواه مسلم وأبوداود والترمذى.(العبد مادام العبد في عون أخيه

8 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Kumudasmoro

Grafindo, hlm. 902. 9 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum,Jakarta:Tazkia

Institute, 1999, hlm. 186.

23

”Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia. Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.” (Riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi).10

Dan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi saw. bersabda:

مامن مسلم يقرض مسلما قرضامرتين أال آصدقة مرة

“Tidak ada seorang muslim yang menghutangi mualim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shadaqah.” 11

Dari Anas Ibnu Malik, Rasulullah bersabda:

الها والقرض الصدقة بعشر أمث: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا

الن : مابال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال, يا جبريل: فقلت . بثمانية عشر

والمستقرض اليستقرض اال من حاجة, السائل يسأل وعنده”Aku melihat pada waktu malam di-isra’akan, pada pintu surga

tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sahadaqah?’ Ia menjawab: “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” 12

3. Ijma’

Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar

dalam memecahkan persoalan al-Qardh al-Hasan. Al-Ijma’, artinya

kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah

Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapannya

10 Ibnu Sayyid Muhammad Syath Ad-Dimyathi, Hasyiyah I’anatuh ath-Thalibin, Bairut,

Libanon, 1993, hlm.59. 11 Hadits ini diriwayatkan oleh ibnu Majjah, dalam kitab al-ahkam, nomor Hadits 2421. 12 Hadits ini diriwayatkan oleh ibnu Majjah, dalam kitab al-ahkam, nomor Hadits 2422.

24

dalam kitab dan sunnah.13 Sedangkan Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau

ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk

menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian waris yang

dimaksud disini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (tat biqi) bukan

untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.14

Para Ulama telah menyepakati bahwa al-qardh/al-qardlul al-hasan

boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak

bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang

pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu,

pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan

ummatnya.

C. Rukun Dan Syarat Al-Qardh Al-Hasan

Para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa qardh maupun qardhul hasan,

merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta, seperti halnya jual

beli (bai’), sehingga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, untuk

selanjutnya akad qardh itu dapat dikatakan sah menurut syara’. Oleh karena

akad qardh menyerupai akad jual beli (akad atas harta), jadi sedikit banyak

komponen rukun dan syarat al-qardh sama dengan rukun dan syarat yang ada

dalam jual beli (bai’).

13 Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996,

hlm.22. 14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press,1998, hlm.22

25

Adapun rukun dan syarat al-qardh (perjannjian utang piutang)

adalah:

1. Adanya yang berpiutang/pemberi pinjaman (muqridh)

Dalam term ini yang disyaratkan adalah harus dari orang yang berhak

untuk bertasarruf (jaaizu at-tasarruf) dalam arti, mempunyai kecakapan

dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta,

juga berdasarkan iradah (kehendak bebas).15

2. Adanya orang yang berutang/peminjam (muqtaridh)

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

3. Obyek / barang yang diutangkan / barang yang dipinjamkan (qardh)

Harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim (jelas dan

dapat memberikan manfaat kepada yang dipinjami). Mengenai jenis harta

benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan

pendapat di kalangan fuqaha Mazhab. Adapun perbedaan itu adalah:

a. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad qardh hanya berlaku pada

harta-benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya,

yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan.

15 Adapun maksud dari mempunyai kacakapan bertindak hukum dan boleh (secara

hukum) menggunakan harta adalah: (i) berakal, agar tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah/boleh. (ii) tidak mubadzir (pemboros) , maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah transaksi/akad bukanlah manusia yang boros dan akhirnya dapat memubadzirkan barang. (iii) baligh (dewasa ) dalam hukum Islam. Selengkapnya dapat dibaca dalam Hukum Perjanjian Dalam Islam, Khairuman Pasaribu, hlm.35-37.

26

Sedangkan harta-benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan obyek al-

qardh, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.16

b. Menurut fuqaha mazhab Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah setiap

harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh

diberlakukan atasnya akad qardh, baik berupa harta-benda al-misliyat,

seperti mas, perak dan beberapa makanan, maupun al-qimiyyat.

Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. dimana beliau

pernah berhutang seekor bakr (unta berumur 2 tahun). Ini jelas bukan

takaran dan timbangan, dan karena barang yang dimiliki dengan akad

salam bisa dimiliki dengan bai’ dan bisa diketahui dengan sifat, maka

qardh hukumnya jawaz (boleh) seperti takaran dan timbangan. Adapun

barang-barang yang tidak bisa diakadi salam seperti mutiara, dan lain-

lain, maka tidak sah qardhnya dalam Qaul Ashoh. Karena qardh itu

menuntut ganti yang sama. 17

c. Atas dasar pendapat di atas, menurut Jumhurul Fuqaha’, setiap barang

yang dijual syah diakadi dengan qardh, kecuali bani adam dan tidak

syah menghutang beberapa kemanfaatan. Ini berbeda dengan pendapat

Ibnu Taimiyyah, seperti: mengajak orang berpanen supaya orang

tersebut mengajak orang lain agar berpanen sepertinya. Atau

16 Abdul al-Rahman al-Jazary, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2, Maktabah

al-Tijariyah, al-Qubra,tt, hlm.340. 17 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu,Juz IV, Dar al-Fikr, hlm. 723.

27

menyuruh orang lain bertempat tinggal ditempatnya agar orang

tersebut menempati tempat tinggal orang lain sebagai ganti.18

4. Adanya serah terima (ijab qabul)

Oleh karena qardh merupakan akad atas harta, seperti bai’ dan hibah

(seperti yang teruraikan di atas), maka teknis dalam akadnya harus dengan

ijab qabul, disamping itu juga al-qardh ini merupakan pemilikan yang

manusiawi.

Adapun maksud dari ijab qabul tersebut adalah adanya pernyataan

baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak

yang berutang/meminjam.19 Dan teknis dalam ijab qabul tersebut,

bisa/boleh dengan menggunakan lafal qardh, salaf atau yang sepadan

dengannya,20 contohnya: “Aku milikkan harta ini kepadamu supaya lain

hari engkau mengembalikan gantinya kepadaku”. Tapi apabila berkata,

“Aku milikkan harta ini kepadamu tanpa menyebutkan kata gantinya,

otomatis menjadi hibah (pemberian Cuma-Cuma). Maka apabila dua

orang yang berakadan qardh berselisih, maka perkataan si penghutanglah

yang dipercaya/dimenangkan, karena harta tersebut jelas ada padanya, dan

si pemberi pinjaman tidak berhak meminta gantinya atas harta tersebut.

Dan satu syarat lagi yang berkaitan dengan hal di atas, bahwa akad

qardh tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar qardh itu sendiri

18 Wahbah al-Zuhaily, hlm.723. 19 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam

Islam,Jakarta:PT. Sinar Grafika,1996,hlm.137. 20 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf,Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi’I,Juz II,

Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 82.

28

yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi). Misalnya

persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau

tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.21

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika

hal itu telah menjadi urf (adat kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab

Hanafiyah adalah boleh. Sedangkan fuqaha Malikiyah membedakan utang-

piutang yang bersumber dari jual beli dan utang-piutang ansih (al-qardh).

Dalam hal yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak

dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (al-

qardh) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak

dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya

adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi

kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.22

Penambahan perlunasan hutang yang diperjanjikan oleh muqtaridh

(pihak yang berhutang), menurut Syafi’iyyah pihak yang menghutangi makruh

menerimanya. Sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi

dibolehkan menerimanya.23

21 Ghufron A. Mas’adi,Op.Cit., hlm. 173. 22 Abdur Rahman al-Jaziry, Op.Cit., hlm.343. 23 pandangan Fuqaha mengenai utang-piutang yang dikaitkan dengan suatu

keuntungan/manfaat selengkapnya dapat dibaca dalam Wahbah al-Zuhaily, Juz IV,hlm.725-727.

29

D. Beberapa Hukum Yang Berkaitan Dengan Akad

Al-Qardh Al-Hasan

Pertama, akad al-qardh al-hasan menetapkan peralihan pemilikan.

Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilogram kepada orang lain,

maka barang tersebut terlepas dari pemilikan muqridh (orang yang

menghutangi), dan muqtaridh (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas

barang tersebut sehingga ia bebas bertasarruf atasnya. Hal ini sebagaimana

berlaku pada akad jual-beli hibbah, hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad

berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan ditempat lain

sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang

disepakati demikian.

Ketiga, pihak muqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang

yang sejenis, jika obyek hutang adalah barang al-misliyyat atau dengan barang

yang sepadan (senilai). Jika obyek utang adalah barang al-qimiyyat, ia sama

sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan ‘ain (barang) yang

dihutanginya. Pada sisi lain pihak muqridh tidak berhak menuntut

pengembalian a’in yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas

dari pemiliknya.24

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo perlunasan

hutang, maka pihak muqridh tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh

tempo, sebagaimana firman Allah:

24 Wahbah al-Zuhaily, Juz IV, Op.Cit, hlm.723-724.

30

)٢٨٢:البقرة(اذا تدا ينتم بدين ألى أجل مسمى

“…apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” (Q.S. : 2 ayat 282).”

Dan berdalil pula kepada hadits yang diriwayatkan dari Amr bin

‘Auf Al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw, bersabda: 25

)رواه أبو داود وأحمد والترمذى والدار قطنى(المسلمون عند شروطهم

“orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka” (riwayat Abu Daud, Ahmad, at-Tirmidzi dan Ad-Daru Quthni).”

Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo

pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyyah perlunasan hutang berlaku

sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seeorang meminjam satu kwintal

padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang

padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba muqtaridh

wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu

perlunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtaridh telah selesai

memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.26

Kelima, ketika waktu perlunasan hutang tiba, sedang pihak

muqtaridh belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran

Islam agar pihak muqridh berkenan memberi kesempatan dengan

memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut

pelunasannya, sebagaimana firman Allah:

25 Sayyiod Sabiq, Fiqh Sunnah,, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987, hlm.142. 26 Abdur Rahman al-Zajairiy, Juz II, hlm.315.

31

وان آان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان آنتم تعلمون

)٢٨٠البقرة(

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S.: 2 ayat 280)”.27

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtaridh

menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah

sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini

sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

27 Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm.147.

32