15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang- undang telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk

menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang- Undang

Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang

sebenarnya dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut.6

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu

kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelyheld”., sedangkan “strafbaar” berarti

“dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang

sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan,

perbuatan ataupun tindakan.7

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.8

6 Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

2013. Hal 181. 7 Ibid. 8 Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Hal. 22.

16

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo dalam

bukunya, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi9 :

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan

kesejahteraan umum ;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah

suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan

sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu,

antara lain sebagai berikut10 :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan

yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya

merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam

PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten)

dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak

pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak

pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang,

9 Bambang Poernomo. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal 91. 10 Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta. Hlm 47.

17

karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung

jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh

tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai

berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau

nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja

membuka rahasia yang wajib disimpannya.

Sedangkan jenis-jenis/penggolongan tindak pidana menurut Tongat S.H., M.Hum

yang terdapat pada bukunya yakni ada 3 jenis tindak pidana :

1. Penggolongan Tindak Pidana menurut Doktrin, yang mana secara umum tindak

pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian, yakni11 :

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

a.1. kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah rechtdelicht, yaitu perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apaka perbuatan

itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun

tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut

mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai

rechtdelicht dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan

sebagainya.

11 Tongat. S.H., M.Hum. Dasar-Dasar Hukumm Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.

UMM Press. Hal. 117.

18

a.2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan

yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena

undang-undang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini bar

disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-

undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini juga

disebut mala quia prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat

dikualifikasikan sebagai wetsdelicht dapat diseut misalnya memarkir

mobil disebbalah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan

sebagainya.

Dalam perkembangannya, pembagian tindak pidana secara kualitatif

tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru

disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam

undang-undang pidana. Dengan demikian menurut Tongat S.H., M.Hum

dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

dalam Perspektif Pembaharuan, tidak semua kejahatan merupakan

perbuatan yang benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan, sebelum dirumuskan dalam undang-

undang. Tetapi sebaliknya, terdapat juga pelanggaran yang memang

benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilann, sekalipun perbuatan itu belum

dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana

materiil

19

b.1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik

beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan artian dapat dikatakan

bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap

terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam

undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya

pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan

sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

b.2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusanna dititik

beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang telah terjadi, atau

dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi,

jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk

selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa

dikatakan selesai tindak pidana, yang terjadi baru percobaannya.

3. Tindak Pidana Bidang Lalu Lintas

a. Pengertian

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur

penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh

Dorektorst Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman

edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya Berbunyi :

20

“Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai

jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan.

Orang yang menggunakan kendaraan nermotor maupun pejalan kaki”.

Dari pengertian di atas telah nampak bahwa adanya pelanggaran karena telah

bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UU LLAJ.

Dengan kata lain, bahwa akibat dari ketidak patuhnya terhadap peraturan-peraturan

yang ditetapkan di jalan.dimaksukkan ke dalam kategori melakukan pelanggaran

lalu lintas.

b. Jenis Tindak Pidana Bidang Lalu Lintas

Perkara tertentu yang dimaksud dalam pasa 211 tentang pengertian perkara lalu

lintas jalan, dirinci sebagai berikut :12

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan

ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkann

kerusakan pada jalan.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat

izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan

yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan

perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi

masa berlakunya sudah kadaluwarsa

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang

yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)

12 M. Yahya Harahap, S.H. 2012. Pembahasan Permaasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar

Grafika. Hal 434.

21

4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan

tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatannnnnnnn

kendaraan, dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain

5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tamda

nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang

bersangkutan

6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas

jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang

ada dipergunakan jalan

7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan,

cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan

membongkar barang

8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan

beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah yang dimakasud secara terperinci terakait perkara pelanggaran tertentu

seperti yang tertulis pada pasa 211, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan

acara pemeriksaan cepat. 13

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana

1. Penyelesaian Tindak Pidana menurut KUHAP

a. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara

pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana

penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya

13 Ibid.

22

Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian

ini. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap

berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini

dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara

pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam

KUHAP. Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini

adalah : Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan Bagian kedua: Memutus Sengketa

mengenai wewenang mengadili. Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa. Dengan

demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-

ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang

merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk

mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

b. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan

pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan

adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan

adanya aduan dari yang berhak.

Contoh-contohnya:

a. Delik biasa: pembunuhan (338) dll.

b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

Dalam kebiasaannya, penyelesaian tindak pidana biasa dapat diselesaikan

dengan jalur litigasi atau non-litigasi, yang mana terkait hal tersebut, kepolisian

memiliki peran yang penting untuk dapat membuat suatu berkas perkara yang

23

didasarkan pada proses penyelidikan dan penyidikan yang nantinya dijadikan dasar

pemeriksaan perkara oleh majelis hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal

lain, dalam proses penyelesaian perkara pidana biasa seorang penyidik dapat

menjalankan tugasnya apabila terhadap peristiwa pidana tersebut telah terdapat

laporan atau pengaduan dari masyarakat atau bahkan aparat kepolisian itu sendiri

sampai akhirnya diterbitkan Laporan Polisi atas peristiwa pidana tersebut guna

mengetahui kebenaran tentang terjadi atau tindak pidananya.

c. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Khusus

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku

terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang

tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi

dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana

Khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar Hukum Pidana Umum.

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang

Pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu merupakan

Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana

yang diatur dalam Undang-Undang Pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan

pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan

dan fungsi tersendiri”. 14

Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana

Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara

terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak Pidana yang

14 Sulis Setyowati, SH., L.LM., Hukum Pidana Khusus, dalam https://slissety.wordpress. com, diakses

19 Februari 2019.

24

menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak

pidana korupsi.15

Pada dasarnya dalam proses penyelesaian perkara pidana yang bersifat khusus

berlaku hukum acara yang sama pada penyelesaian perkara pidana pada umumnya

menurut KUHAP sepanjang tidak ditentukan sebaliknya berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Dalam hal ini, dalam proses penyelesaian perkara pidana

khusus dimulai dengan agenda pemeriksaan dakwaan, eksepsi terdakwa/penasehat

hukum, putusan sela, pembuktian, tuntuan, pledoi hingga akhirnya putusan.

2. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Lalu Lintas

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan

perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan

Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan

bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang

diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan mengunakan

acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203

KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika

perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling

lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan

penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut

harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.16

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu

lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara

15 Ibid. 16 Rusli Muhammad. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial. UII Pres.

Hal. 63

25

pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap

peraturan perundang-undangan lalu lintas.17

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang

menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang

paling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas

culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas

menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan

menghendaki agar hanya orang yang benarbenar bersalah saja yang dapat dikenakan

pemidanaan.18

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara

pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian.

Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan

pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik

tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya

mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar

tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan

penindakan terhadap pelanggaran mengunakan formulir tilang atau blangko tilang

yang berisi catatancatatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita

acara pemeriksaan pendahuluan, surat penggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita

acara persidangan dan putusan hakim. catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan

Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.19

17 Herry Yanto Takaliuang, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam

KUHAP, dalam https://media.neliti.com, diakses 11 Februari 2019. 18 Jurnal Setio Agus Samapto. 2009. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap

Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas. STMIK AMIKOM. Hal. 2 19 Ibid. Hal. 6

26

Apabila dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita

acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan,

penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan

pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :

a) Dibuat berupa catatan. Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah

disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang

biasa dalam praktek.

b) Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :

- Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan, - Sekaligus

dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang

pengadilan yang akan dihadiri terdakwa. Tanpa pemberitahuan yang jelas

dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu

tidak sah.

- Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera

diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari

sidang pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan

sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi

ternyata catatan pemeriksaan tidak diserhakan kepada pengadilan. pengalaman

sperti ini pun terjadi.

- Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu

diperlukan, juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan sidang tidak

diperlukan.

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu

membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang

dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register

27

tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf

b.20

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf

b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut

acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh

penuntut umum seperti untuk pemeriksaan denga acara biasa, melainkan tindak pidana

yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.21

Berdasarkan Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk

mewakilinya mengahadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seperti

memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksan

perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan

perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan

menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya di jumpai dalam pemeriksaan yang

bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan

terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti :

a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang

pengadilan. hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan

pengecualian terhadap asas in absentia.22

b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak

mengahadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakil yang

mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.

20 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 435- 436. 21 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Op. Cit, hlm. 466. 22 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 435- 436.

28

c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan

bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi

kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat.

Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat

yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai “surat kuasa”.

Karena kalau perkataan surat itu di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri,

yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan

sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.

Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa ketentuan ini diatur dalam

Pasal 214, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di

luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya

terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang

diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214.23

Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan

terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan :

1) Pemeriksaan perkara dilanjutkan tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada

hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan

fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak menghadap di sidang,

pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP, tidak

terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, tapi kalimatnya berbunyi perkara

pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa.

Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa, merupakan

23 Ibid, hlm.136-137.

29

rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik

dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupun

dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya.

Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera

disampaikan kepada terdakwa. Demikiam bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2) KUHAP,

ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa :

1) Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik

2) Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana sesuai dengan

tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227

ayat (2).

3) Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu

kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat

amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik

kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan

penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitnya sesuai dengan ketentuan

pasal 227 ayat (2) KUHAP yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut

terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah

membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan

sempurna dilakukan penyidik.

4) Apabila pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti sah dan sempurna,

panitera mencatat hal itu dalam dalam buku register. Sekiranya pemberitahuan

surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya

30

dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada

penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.24

Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara

perdata, perlawanan terhadap putusan verstek disebut verset. Pengertian verset dalam

proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214

ayat (4) KUHAP. Maka apabila putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa

dapat mengajukan perlawanan, hanya saja tidak terhadap semua putusan verstek dapat

diajukan perlawanan. Perlawanan atau verzet atas perbuatan verstek hanya dapat

dilakukan atas putusan yang tertentu saja. Sebagaimana halnya dalam putusan perkara

tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada

prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam

Pasal 67 KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat

dimintakan banding. Inilah prisip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap

prinsip yang umum selalu ada pengecualian. Demikian juga halnya dalam acara

pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas

pada hal-hal yang sangat tentu saja. Mengenai putusan yang dapat diajukan banding

dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan

kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di

putuskan diluar hadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan

tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara

yang diatur pada Pasal 214 ayat (7) KUHAP.25

24 M. Yahya Harahap, Op, Cit, hlm 138. 25 Ibid hlm. 439-440.

31

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1)

dan (2).

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua

pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera

berindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa

mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas

benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan

negeri setempat guna persetujuaanya.26

Penyitaan hanya dapat dilakuaknoleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan

Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan

penyidik atas atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin

merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara ralistis

apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan.

Penyidik dapat melakuakan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa

pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu

masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-Undang.

Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupan surat kendaraan

bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar

pengiriman berkas-berkas perakara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini

penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan

jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan

26 Gerry Muhamad Rizki. 2008. KUHP dan KUHAP. Penerbit Permata Press. hlm. 213

32

pelaporan satu persatu, karena hal yang sperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan

kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis.

Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda

sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215 KUHAP,

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan

b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakuakn setelah

terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar

putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. pengembalian benda sitaan

digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam

acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi

amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan

dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang

dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat

segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) KUHAP

kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan

cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.27

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana.

Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga

halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan

berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk

putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu

memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

27 M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm, 445.

33

3. Tabel Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, dan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

Perkara Lalu Lintas maka akan didapatkan tabel perbandingan seperti dibawah ini :

Tabel 1: tentang Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana menurut KUHAP, Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 12 Tahun 2016

No. KUHAP Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009

PERMA Nomor 12

Tahun 2016

1. Menurut Pasal 205 ayat

(1) KUHAP, yang

diperiksa menurut acara

pemeriksaan tindak

pidana ringan ialah

perkara yang diancam

dengan pidana penjara

atau kurungan paling

lama 3 bulan dan atau

denda sebanyak-

banyaknya Rp7.500,-

Dalam KUHAP , Proses

penyelesaian tindak

pidana ringan sama

halnya dengan

pemeriksaan perkara

pidana biasa yang mana

dimulai dengan

pemeriksaan surat

dakwaan oleh JPU,

eksepsi oleh Penasehat

Hukum / Terdakwa,

Putusan sela,

Pembuktian, Surat

Tuntutan, dan Pledoi

hingga putusan karena

dalam hal ini tindak

pidana ringan hanya

bentuk klasifikasii

terhadap jenis tindak

Menurut Pasal 267 :

(1) Setiap Pelanggaran

di bidang Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan yang diperiksa

menurut acara

pemeriksaan cepat

dapat dikenai pidana

denda berdasarkan

penetapan

pengadilan

(2) Acara pemeriksaan

cepat sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) dapat

dilaksanakan tanpa

kehadiran pelanggar.

Dalam Undang-Undang

Lalu lintas dan Angkutan

Jalann pada dasarnya

pemeriksaan tindak pidana

ringan dalam Undang-

Undang Lalu lintas

khususnya dilakukan

dengan menghadirkan

pelanggar lalu lintas itu

sendiri yang mana tanpa

adanya surat dakwaan

namun cukup dengan

adanya surat tilang yang

diberikan oleh penyidik lalu

lintas berikut bukti yang

Menurut Pasal 7 :

(1) Hakim yang

ditunjuk membuka

sidang dan

memutus semua

perkara tanpa

hadirnya

pelanggar.

34

Sumber : KUHAP, Undang-Undang, dan PERMA.

4. Tinjauan Ummum tentang Prinsip Kebenaran Materiil dalam Pembuktian Hukum

Acara Pidana

Pada dasarnya, prinsip kebenaran materill di dalam pemeriksaan perkara pidana

lebih mengutamakan penemuan terhadap fakta-fakta yang benar-benar terjadi (materiil)

sesuai dengan kenyataannya meskipun tidak diakui secara hukum sehingga dengan hal

tersebut menjadi alasan dalam pembuktian hukum acara pidana menyertakan syarat

adanya keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara pidana (Pasal 183 KUHAP)

disamping dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP).28

Dalam hal ini, prinsip-prinsip kebenaran materiil sebagai tujuan dari adanya proses

pembuktian dalam hukum acara pidana adalah berbeda dengan prinsip yang berlaku dalam

Hukum Acara Perdata yang mencari kebenaran secara formil yang hanya berdasarkan

terhadap bukti-bukti yang tertuang dalam bentuk surat, oleh karena itu, dalam hukum

pidana, pemidaan terhadap seseorang tidak bisa dilakukan jika hanya sebatas pada

pengakuan orang tersebut semata akan tetapi diperlukan alat-alat bukti yang lain untuk

mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya.29

Selain daripada hal tersebut diatas, prinsip mencari kebenaraan materiil dalam

hukum acara pidana juga sebagai bentuk konsekwensi Yuridis dari adanya asas praduga

tak bersalah yang diterapkan dalam hukum pidana karena pada sejatinya, prinsip

28 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini,

Jakarta, 2000, hlm. 794. 29 Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: C.V .

Mandar Maju, 2005), hal 59.

pidananya sebagaimana

diatur dalam pasal 205

KUHAP

disita dan nantinya akan

diputus oleh pengadilan,

sebagaimana diatur dalam

pasal 267 ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

35

kebenaraan materiil bertujuan bukan untuk mencari kesalahan seseorang justru mencari

fakta atau kejadian yang sebenar-benarnya terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada.30

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada pokoknya tidak dapat dalam meneyelsaikan

persoalan pidana hanya berdasarkan pada 1 (satu) alat bukti semata atau bahkan 2 (dua)

alat bukti melainkan harus disertakan dengan adanya keyakinan hakim yang dibangun

berdasarkan fakta-fakta persidangan yang mana atas semua hal itu bersifat korelatif

kumulatif.

30 Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2003), Hal. 3.