bab ii tinjauan pustaka a. pedagang kaki lima 1 ...repository.ump.ac.id/7712/3/bab ii.pdf · 13 bab...

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan

sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan

memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya,

atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan

menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya

menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini

disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki

atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga

menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar

atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan

taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau

ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak

menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu

adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan

waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai

tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang

kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Pengalihan Fungsi Trotoar..., Aditya Dwiki Prasetyanto, Fakultas Hukum, UMP, 2018

14

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka

sebagai Pedagang Lima Kaki yang berasal dari buah pikiran dari pedagang

yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar

yang mempunyai lebar lima kaki (mujibsite.wordpress.com/2009/08/

14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari

2018).

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri

umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk yaitu :

a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti

produsen.

b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat

satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat

atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).

c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi

lainnya yang tahan lama secara eceran.

d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik

modal dengan mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih

payahnya.

e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan

biasanya tidak berstandar.

f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan

pembeli yang berdaya beli rendah.


15

g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, di mana ibu dan anak-

anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun

tidak langsung.

h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas

pada usaha pedagang kaki lima.

i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian

lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan

ada pula yang melaksanakan musiman (Zhafril Setio Pamungkas,

2015 : 4).

2. Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang

Kaki Lima terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis

tempat usaha secara terperinci, yaitu dalam ayat (1) ditentukan bahwa jenis

tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara

lain gelaran, lesehan, tenda dan selter. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa

jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara

lain tidak bermotor dan bermotor.


16

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima

sebagai berikut :

a. Gelaran/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya

untuk menjajakan dagangannya.

b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk

memperjualbelikan dagangannya dan konsumen juga ikut

menggunakan tikar untuk duduk.

c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau

bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau

dengan tali pendukung.

d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang

tersebut juga tinggal didalamnya.

e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta

dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman, atau

rokok.

f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga,

atau empat untuk menggunakan barang dagangannya.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Thomas Dye, pengertian kebijakan adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi di atas


17

mengandung makna bahwa : (1) kebijakan itu dibuat oleh pemerintah

bukan swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus

dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (AG. Subarsono,

2010 : 2).

Menurut Carter V. Good, kebijakan adalah sebuah pertimbangan

yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap

faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan

perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam

pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan (Ali Imron, 2002 : 17).

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan

berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat

berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain

lain. Jjika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah

akan melahirkan Surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain

lain.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan

dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang

atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan

publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.


18

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan

Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto,

2004: 158-160).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan

kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan

lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan

kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi

sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan

merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan

sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang

Sunggono, 1994 : 137).

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan

negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood

dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana

tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-

hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang

cukup memadai.

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu

hubungan kausalitas yang handal.


19

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubungnnya.

f. Hubungan saling ketergantungan kecil.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul

Wahab, 1997 : 71-78).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai

beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program

kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari

kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan

implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-


20

kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang

menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang

perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan

baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan

komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan

kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara

para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan

dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah

apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan

dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-

pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153).


21

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi

implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif

apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-

sarana yang memadai. Menurut Bambang Sunggono, adapun unsur-unsur

yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik,

yaitu :

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat

kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara

kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan

yang berlaku dalam masyarakat.

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para

petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,

dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan

(menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.

Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-

gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan

kebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu

peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin

terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas

yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.


22

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya

kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga

masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan

perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

C. Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012

Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima

Definisi PKL menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima terdapat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum

Pasal 1 yaitu Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah

pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan

sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana

kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah

dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Penataan PKL di tingkat Kabupaten diatur dalam Pasal 6 yaitu

Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di

wilayahnya yang meliputi :

a. penetapan kebijakan penataan PKL;

b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam

Rencana Detail Tata Ruang;


23

c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;

d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan

e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

Pengertian mengenai PKL dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan

Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini diatur dalam Pasal 1 yang

mendeskripsikan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,

lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat

sementara/tidak menetap.

Selanjutnya mengenai pengertian penataan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk

melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi

PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika,

kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL sendiri

merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,


24

dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan

iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu

tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Selanjutnya Pasal 2 memberikan perintah kepada pemerintah daerah yaitu

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan

pemberdayaan PKL.

Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang

berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau

swasta dan selanjutnya yang dimaksud lokasi binaan adalah lokasi yang

telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah

daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Adapun tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima

diatur dalam Pasal 5 yaitu :

a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi

sesuai dengan peruntukannya.

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi

usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan

sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan

lingkungan.

Adapun larangan bertransaksi bagi PKL diatur dalam Pasal 38 yaitu :

a. Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL

pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau

lokasi usaha PKL.


25

b. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan

untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

c. Bupati/Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

pengertian dari PKL dalam Pasal 1 adalah pedagang perorangan yang

melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan

ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan

peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak. Peralatan bergerak adalah

sarana yang dipergunakan oleh PKL berupa tenda, meja, gerobak dorong,

kendaraan beroda dua, kendaraan beroda tiga, kendaraan roda empat, dan

sejenisnya.

Mengenai penataan PKL, diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai

berikut :

a. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik

publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Pada lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menetapkan waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL dalam

melaksanakan kegiatannya.


26

c. Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan akan

memperhatikan saran dan masukan dari Pimpinan DPRD.

d. Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL,

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pelarangan PKL yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten

Banyumas diatur dalam Pasal 17 yaitu bahwa setiap PKL dilarang :

a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi

permanen dan/atau permanen.

b. Menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang

telah ditetapkan dalam Surat Penempatan PKL.

c. Meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain.

d. Menjualbelikan dan/atau memindahtangankan Surat Penempatan PKL.

e. Menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang

terlarang dan/atau perbuatan terlarang.

f. Melakukan usaha atau kegiatan usaha yang mengganggu atau

membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum serta

menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai

kegiatan usahanya.


27

h. Melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu,

ukuran dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 19 mengatur ketentuan pidana yang mengikat bagi setiap orang

yang berada di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yaitu :

a. Setiap orang yang melanggar Pasal 7 ayat (1), diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.

3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

Pelanggaran.

D. Kebijakan Penggunaan Fungsi Trotoar

1. Pengertian Dan Fungsi Trotoar

Pasal 25 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap jalan

yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi oleh

perlengkapan jalan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1)

dijelaskan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas

lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte,

dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Dalam kata lain, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.


28

Fungsi trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dengan definisi

setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan menurut Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman

Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan

Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Secara umum, pembangunan

prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki berfungsi untuk memfasilitasi

pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar,

aman, dan mudah.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa salah satu ruang

manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi trotoar. Trotoar hanya

diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Selanjutnya ada 2 (dua)

macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan

trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki yaitu :

a. Pasal 274 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp. 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah); atau

b. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : setiap orang yang melakukan

perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu

Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan

Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana


29

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.

250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berkaitan dengan trotoar, Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyumas telah memberlakukan regulasi yang berlaku di Kabupaten

Banyumas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E).

Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur

lebih lanjut mengenai trotoar yaitu :

a. Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila di

sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai

potensi pengguna jalan kaki.

b. Tempat yang dapat dibangun trotoar antara lain sekolah, pusat

perbelanjaan, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan,

pusat kegiatan sosial, daerah industri, terminal bus dan lokasi lain yang

mempunyai potensi pejalan kaki.

c. Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu

lintas apabila tersedia lokasi parkir.


30

d. Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase

terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat

beton atau paving block.

e. Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dapat dikombinasikan dengan

taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.

f. Fasilitas pejalan kaki (trotoar) menyediakan tanda khusus yang

memudahkan bagi penyandang cacat tertentu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memberlakukan larangan

dalam pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pasal 106

ayat (1) mengatur larangan tersebut yaitu :

a. Setiap badan dan/atau orang dilarang memanfaatkan trotoar untuk

kepentingan usaha perdagangan barangdan/atau jasa.

b. Setiap badan dan/atau orang dilarang memasang atau menempatkan

bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon

peneduh, taman, halte, APILL, utilitas dan perlengkapan jalan.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan diatur Pasal 302 yaitu :

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), diancam dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.


bab ii tinjauan pustaka a. pedagang kaki lima 1 ...repository.ump.ac.id/7712/3/bab ii.pdf · 13 bab...

Documents