10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.1.1 Sejarah Kementerian BUMN

Kementerian Negara BUMN merupakan transformasi dari unit kerja

Eselon II Depkeu (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja Eselon I (1993-

1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit

kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.

Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik

Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya

merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik

Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan

dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang

menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Awalnya, unit

organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan

Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat

Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi

11

setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN

(Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.

Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk

mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik

Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya

setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat

Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha

Negara (DJ-PBUN).

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara

sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Republik

Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi

setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi

Kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan

nama Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala

Badan Pembinaan BUMN.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi

Kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di

lingkungan Departemen Keuangan. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi

kepemimpinan di Republik Indonesia, organisasi tersebut dikembalikan lagi

fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet

Indonesia Bersatu ini. (Sumber www.bumn.go.id)

12

2.1.2 Visi dan Misi BUMN

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab

dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi

sebagai berikut:

A. Visi

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dalam masa pemerintahan Kabinet

Indonesia Bersatu II, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33

ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU

Nomor 19 tahun 2003, maka Kementerian BUMN menetapkan Visi sebagai

berikut: “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai

BUMN”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan

misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan

yang baik

2. Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan

internasional

3. Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional

(sumber renstra kementerian bumn 2012-2014)

13

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BUMN

Sesuai dengan Perpres Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementrian Negara, tugas Kementrian BUMN adalah membidangi

urusan pemerintahan dibidang pembinaan badan usaha milik Negara ddalam

pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyeleggarakan pemerintahan

negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 2 (dua)

kementrian BUMN menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pembinaan badan usaha

milik negara.

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan

badan usaha milik negara.

c. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementrian BUMN.

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementrian BUMN.

(Sumber: Per-05/MBU/2010)

14

2.2. Auditing

2.2.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi yaitu suatu komunikasi dari

seorang expert mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang.

Pengertian auditing menurut Arens (2008;4) yang diterjemahkan oleh Gina Gania. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:3) pengertian auditing adalah suatu

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian audit adalah suatu

komunikasi yang dilakukan oleh pihak independen (auditor) kepada pihak

manajemen perusahaan mengenai pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang

disusun manajemen dengan melakukan penelusuran, observasi terhadap bukti-

bukti dan catatan-catatan guna memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan

keuangan tersebut.

2.2.2 Jenis-jenis Audit

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

15

1. General Audit (Pemeriksaan Umum)

Adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang

dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk memberikan

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan

dimana tingkat kewajaran disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan

auditee) yang dilakukan oleh KAP independen dan pada akhirnya auditor

tidak perlu memberikan pendapat terhadap penyajian laporan keuangan

secara keseluruhan akan tetapi pendapat diberikan terbatas pada pos atau

masalah tertentu yang diperiksa.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

1. Management Audit (Operational Audit)

Adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu

perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang

telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan

operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Efektif berarti kegiatan operasi dapat mencapai tujuan atau sasaran

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil atau dapat

bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

16

Efisien berarti kegiatan operasi berjalan dengan biaya tertentu

dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya

guna.

Ekonomis berarti kegiatan operasi berjalan dengan pengorbanan

yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau

dilakanakan secara hemat.

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah

perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan

yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun

pihak ekstern. Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian

internal audit.

3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern)

Adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit

perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah

ditentukan. Laporan internal audit berisi temuan pemeriksaan (audit

findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan,

kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya

(recommendations).

17

4. Computer Audit

Adalah pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses

data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data

Processing) System.

( Sukrisno Agoes 2004:9)

2.2.3 Standar Auditing

Menurut PSA No.01 (SA Seksi 150), standar auditing berbeda dengan

prosedur auditing. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus

dilaksanakan, sedangkan “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu

kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai

melalui penggunaan prosedur tersebut.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

kelompok besar, yaitu:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indepedensi

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

18

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian

yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi

tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

19

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat

tanggungjawab yang dipikul oleh auditor .

(IAI,2001:150.1&150.2).

2.3 Kertas Kerja Pemeriksaan

2.3.1 Pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan

Menurut Alfred F Kaunang (2012,50), Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen yang berisi seluruh informasi yang diperoleh, analisis yang dibuat, dan kesimpulan yang didapat selama melaksanakan audit. Kertas kerja pemeriksaan terdiri dari semua dokumen yang dibuat sendiri dan juga yang diperoleh dari hasil kerja auditor sebagai dasar informasi yang dipakai untuk membuat suatu kesimpulan dan opini.

2.3.2 Kegunaan Kertas Kerja Pemeriksaan

a. Bahan bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan (audit

report).

b. Membantu dalam merencanakan, menjalankan dan mereview proses audit.

20

c. Memungkinkan atasan untuk langsung menilai bahwa pekerjaan yang

didelegasikan telah dilaksanakan dengan baik.

d. Membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai

dengan rencana, dan mencakup semua aspek financial serta operasional

yang dapat disajikan pedoman untuk memberikan pendapat dan saran

perbaikan.

e. Sebagai dasar bahwa prosedur audit telah diikuti, pengujian telah

dilakukan, informasi telah diterima, masalah ditemukan, sebab-sebab

masalah diketahui, dan akibat dari masalah diungkapkan untuk

mendukung pendapat dan saran perbaikan yang diberikan.

f. Memungkinkan staf auditor lain untuk dapat menyesuaikan dengan tugas

yang diberikan dari periode ke periode sesuai dengan rencana penggantian

staf audit.

g. Sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi Internal

Audit Division.

h. Menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah

dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit

hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan audit proses.

2.3.3 Isi dan Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan

a. Isi dan bentuk kertas kerja tidak dapat ditentukan secara pasti dan standar

karena sangat bergantung pada jenis pemeriksaan yang dilakukan serta

21

tujuan dibuatnya kertas kerja. Meski demikian, kertas kerja pemeriksaan

harus mencakup aspek:

1. Perencanaan

2. Pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan dari system

internal control yang ada.

3. Audit prosedur yang telah dijalankan, informasi yang telah didapat,

dan kesimpulan yang diambil.

4. Review

5. Reporting

6. Follow up

b. Kertas kerja harus lengkap, termasuk bukti pendukung untuk mendapatkan

suatu kesimpulan.

c. Selain hal-hal diatas, kertas kerja juga dapat menyampaikan:

1. Dokumen perencanaan dan audit program

2. Control questionnaire, flowchart, checklist, dan narrative

3. Catatan dan memo hasil interview

4. Data organisasi, misalnya struktur organisasi dan job description

5. Fotokopi dari kontrak-kontrak dan perjanjian yang penting

6. Informasi tentang kebijakan operasional dan financing

7. Hasil dan evaluasi atas kontrol yang ada

8. Surat konfirmasi

9. Analisis atas transaksi, proses, dan saldo akun

10. Hasil dari prosedur analytical review

22

11. Audit report dan komentar manajemen

12. PICA (Problem Indentification & Corrective Action) dari auditee

d. Media kertas kerja dapat berbentuk kertas, disket, foto, maupun media

lainnya.

e. Jika auditor menggunakan informasi keuangan dalam laporannya, maka

kertas kerja harus mendokumentasikan dokumen akuntansi yang dipakai

atau rekonsiliasi atas data tersebut.

f. Kertas kerja dapat dikategorikan sebagai permanent file dan current file

2.3.4 Persiapan Pembuatan Kertas Kerja

Kertas kerja audit harus rapi, jelas, ringkas, dan komentar yang

disampaikan harus bersifat umum dan dapat diterima. Hindari pernyataan atas

praduga yang tanpa dasar, semua komentar harus didukung dengan data dan fakta.

Memanfaatkan laporan, daftar, dan schedule yang dibuat oleh petugas dari

perusahaan yang sedang diaudit sangat membantu dibandingkan menyalin

kembali dan menyesuaikannya dengan bentuk kertas kerja (standard audit

working paper), dengan catatan bahwa kertas kerja tersebut sudah direview, diberi

tanda oleh staf yang mengerjakan, serta tanggal (sama seperti kertas kerja yang

umum) dibuat oleh staf audit, dan ini merupakan bagian dari kertas kerja auditor.

Kertas kerja harus dibuat dan disesuaikan dengan standar formulir yang

tersedia. Penyajian yang lebih jelas dan keterangan yang rinci harus dibuat

23

sebagai dukumen pendukung yang disajikan secara terpisah, dan merupakan satu

kesatuan dengan kertas kerja induk.

Sebagian kertas kerja hanya akan memuat daftar pertanyaan atau catatan-

catatan atas diskusi yang telah dilakukan sebelumnya, hal yang sangat penting

adalah menyediakan tempat yang cukup dalam kertas kerja untuk membuat

catatan-catatan penting agar sesuatu yang dievaluasi diketahui dengan jelas.

Semua schedule atau daftar-daftar dan kertas kerja harus dapat dikaitkan

satu sama lain sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi, dan dapat disajikan

sebagai sumber informasi.

2.3.5 Filling

Semua kertas kerja audit harus di-file berurutan sesuai dengan indeks yang

diberikan. Setiap file kertas kerja harus dapat diidentifikasikan, dan pada halaman

pertama tertera:

a. Index file-file reference

b. Nama perusahaan

c. Subjek yang diaudit

d. Tempat

e. Tanggal kunjungan hingga selesai

f. Tanggal laporan

g. Nomor file (jika ada lebih dari satu file)

24

2.3.6 Pengawasan dan Pengamanan

Kertas kerja yang berisi informasi rahasia perlu dijaga,diamankan, dan

disimpan pada tempat yang tidak mudah diambil atau dibaca oleh staf lain, atau

orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh

internal audit. Setiap staf internal audit wajib menjaga dan mengamankan kertas

kerja secara terus-menerus.

Jika file kerta kerja (audit working paper file) hilang, hal itu harus segera

dilaporkan pada corporate controller. Setiap tugas yang telah selesai, semua audit

file, harus dikembalikan pada tempat yang telah disiapkan.

2.3.7 Review Procedure

Semua kertas kerja harus direview:

a. Diparaf atau diberi tanda pada setiap kertas kerja oleh staf yang diberi

tanggung jawab penugasan.

b. Secara berkala direview oleh corporate controller.

c. Kesimpulan yang diperoleh atas hasil audit harus diungkapkan, sedangkan

file kertas kerja umumnya berisikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa

pekerjaan audit telah selesai dan telah direview oleh staf yang

bertanggungjawab, serta semua masalah telah diungkapkan.

25

2.3.8 Standar Kode Audit (Audit Tick Mark)

Kode atau tanda telah diperiksa (audit ticks) merupakan standar yang

lazim dipakai oleh auditor dalam melaksanakan tugas dengan maksud untuk

menghemat waktu. Semua kode yang digunakan harus diberi penjelasan di dalam

kertas kerja dan harus ada hubungan dengan audit program, serta sebagai

pembuktian atas pekerjaan yang telah dilakukan (audit procedure)

Standar kode audit sebagai berikut:

= vouch

¢ = contra

o / s = outstanding

c / f = cross footing

ɸ = nil

β = balance

\ = paid in slip

c = calculation

/ = bank statement

26

Catatan:

Kode audit harus ditempatkan pada angka dimana telah dilakukan

pemeriksaan sesuai dengan audit prosedur atau program, atau jika tidak dilakukan

prosedur pemeriksaan, sebaiknya pemberian tanda tersebut diabaikan.

Pada saat memberikan kode pada buku besar, journal entry, dan dokumen

lainnya disarankan menggunakan pulpen merah dan memberi tanda kecil yang

terlihat jelas.

Penggunaan kode audit pada kertas kerja harus disertai dengan penjelasan

tentang dokumen apa yang diperiksa dan dokumen apa yang tidak tersedia.

Sementara itu, transaksi yang terjadi sebagai dasar pemeriksaan harus dibuatkan

kertas kerja. Jika didapatkan suatu pencatatan atas transaksi yang tidak umum atau

wajar, dokumen tersebut sebaiknya difotokopi dan ditelusuri hingga ke dokumen

asli atas transaksi tersebut untuk diyakinkan kebenarannya, dan dokumen itu

harus di file sebagai salah satu kertas kerja.

2.3.9 Audit File yang Permanent

Permanent file terdiri dari berbagai macam schedule dan ada hubungannya

dengan setiap pelaksanaan audit, yang pada umumnya digabungkan menjadi 1

(satu) dengan permanent file. Schedule atau daftar yang diperoleh harus berupa

sumber informasi yang berhubungan dengan aktivitas, kelangsungan bisnis

27

perusahaan, sistem, prosedur, dan ketentuan atau kebijaksanaan lain yang sangat

penting untuk kepentingan audit.

Isi permanent file harus selalu direview dan diupdate pada setiap pekerjaan

audit yang dilakukan dan harus mengacu pada situasi terkini.

Isi dari permanent audit file pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi perusahaan

2. Daftar kantor-kantor cabang dan lokasinya

3. Daftar sewa beli serta sewa dan biaya yang dibayarkan

4. Daftar polis asuransi

5. Daftar personil perusahaan

6. Daftar tanda tangan dari personil yang diberi wewenang serta batasan

wewenang

7. Contoh tanda tangan

8. Daftar nama bank

9. Daftar petty cash

10. Daftar evaluasi pengendalian internal

11. Buku petunjuk operasional, finance dan accounting

12. Chart of account

13. Flowchart

14. Daftar dokumen penjualan (perjanjian), kontrak, dan standar perjanjian-

perjanjian yang ada dalam perusahaan (peraturan kepegawaian)

15. Rencana audit yang akan datang

28

2.3.10 Current Working Paper

Current file dibuat setiap melaksanakan audit. Kertas kerja ini harus dibuat

dengan jelas dan secara eksplisit memberikan informasi berikut:

a. Hasil review dari internal controll dan pengembangan dari sebuah rencana

audit, atau update dari planning.

b. Korespondensi dari auditee untuk memulai suatu audit, konfirmasi,

memvalidasi temuan, dan mengonfirmasi semua tindakan perbaikan yang

diambil.

c. Melakukan suatu tes untuk mencapai tujuan audit yang telah diidentifikasi.

d. Kesimpulan yang diambil oleh auditor dari hasil kerja.

e. Audit report dan distribusinya.

2.4 Audit Internal

2.4.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Busra Emka (2006:27) Pemeriksaan Intern (Internal Auditing) adalah suatu kegiatan yang bebas dalam suatu organisasi untuk memeriksa kembali semua kegiatan perusahaan. Selain itu pemeriksaan intern berfungsi memberikan laporan kepada manajemen, atau merupakan suatu alat pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari Sistem Pengendalian Intern.

Menurut Amin Widjadja (2009:1) Audit internal adalah kegiatan assurance

dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan

nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

29

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan

suatu kegiatan dimana di dalamnya terdapat pihak yang independen yang bertugas

melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi kinerja operasional suatu perusahaan

dan memberikan saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen perusahaan.

2.4.2 Auditor Internal

Pengertian auditor Internal menurut Amin Widjadja Tunggal (2009:44).

Auditor internal adalah yang melaksanakan pengendalian langsung secara teratur

dari waktu ke waktu. Audit internal yang dilakukan oleh auditor internal yang

berkompeten akan meningkatkan nilai tambah organisasi dan harus selalu

menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan.

Menurut Wuryan Andayani (2008:16), auditor internal memiliki peranan

penting dalam semua hal berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan resiko-

resiko dalam menjalankan usaha. Auditor internal harus melakukan kontrol

dibidang akuntansi sedangkan auditor eksternal bertujuan untuk menentukan

kewajaran atas penyajian posisi keuangan perusahaan apakah telah sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten

dengan tahun sebelumnya.

30

2.4.3 Tahap Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan penting

yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk

menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit intern. Tahapan-

tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, menurut Hiro Tugiman

(2006:53) adalah sebagai berikut :

a. Tahap perencanaan audit

b. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi

c. Tahap penyampaian hasil audit

d. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit

Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut :

a. PerencanaanAudit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam

pelaksanaan kegiatan audit inten, perencanaan dibuat bertujuan untuk

menentukan objek yang akan diaudit atau prioritas audit, arah dan pendekatan

audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal

lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Menurut Hiro Tugiman

(2006:53) audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.

Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi :

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan

31

2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang

kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit

4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu

5. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan,

risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan

6. Penulisan program audit

7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan

disampaikan

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa,

menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung

hasil audit. Menurut Hiro Tugiman (2006:59), proses pengujian dan

pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

1. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang

berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja

2. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk

membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-

rekomendasi

3. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian

32

4. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan,

penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi

5. Dibuat kertas kerja pemeriksaan

c. Penyampaian hasil pemeriksaan

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang

dirancang untuk memperkuat penngendalian audit intern, untuk menentukan

ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh

manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila

terdapat penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di

dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi

untuk perbaikannya.

Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan hasil

audit yang dilaksanakannya yaitu :

1. Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua audit intern

2. Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan

rekomendasi

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari

pelaksanaan pemeriksaan

5. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi

33

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan

7. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan

yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus

memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan

berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah

menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap

berbagai temuan yang dilaporkan.

2.5 Kas

Kas merupakan hal penting bagi sebagian besar organisasi karena

sebenarnya penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini pada suatu

waktu. Pengeluaran untuk siklus perolehan dan pembayaran biasanya dibayarkan

dari akun ini, dan penerimaan kas dari siklus penjualan dan penerimaan kas

disetorkan ke akun ini.

34

2.5.1 Pengertian Kas

Sebagaimana dibawah ini pengertian kas yang dikemukakan oleh

Soemarso ( 2002:296) menyatakan bahwa:

“Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang

dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada

nominalnya.”

Adapun pengertian kas yang dikemukakan oleh Konrath yang

diterjemahkan oleh Sukrisno Agus ( 2008:145) menyatakan bahwa:

Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat digunakan setiap

saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar, yang memenuhi syarat :

1. Setiap saat dapat diukar menjadi uang.

2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat.

3. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat

bunga.

Dari uraian di atas, kas dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang

dapat digunakan kapan pun karena memiliki sifat siap sedia dan mudah

diuangkan.

2.5.2 Klasifikasi Kas

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 22) menyatakan bahwa:

Kas terdiri dari; saldo kas (Cash on Hand) dan rekening giro. Setelah kas (Cash

Equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan

35

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi

risiko perubahan nilai yang signifikan.

2.5.3 Tujuan Audit Kas

Adapun tujuan dari audit kas menurut Sukrisno Agoes (2012:167) adalah

sebagai berikut:

1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas

kas dan setara kas dan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan

Bank, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab.

b. Rekonsiliasi bank dibuat rutin dan harus ditelaah (direview).

c. Digunakan imprest fund system untuk mengelola kas kecil.

d. Penerimaan kas, check dan giro, disetor ke Bank.

e. Uang kas harus disimpan ditempat yang aman dan dikelola dengan

baik.

f. Blangko check dan giro disimpan ditempat yang aman.

g. Check dan Giro ditulis atas nama dan ditandatangani oleh 2 orang.

h. Kasir diasuransikan atau diminta uang jaminan.

i. Gunakan kwitansi yang bernomor urut cetak (prenumbered).

j. Pengeluaran kas yang sudah dibayar harus distempel lunas.

2. Memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal

neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan (Existence.)

36

3. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan

setara kas.

4. Untuk memeriksa, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta

asing, apakah saldo tersebut dikonversikan kedalam rupiah dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs

yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke Laba Rugi tahun

berjalan.

5. Untuk memeriksa apakah penyajian di Neraca sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Presentation dan Disclosure.)

2.5.4 Prosedur Audit Kas

Prosedur audit kas menurut Mulyadi (2002: 379)

1. Prosedur Awal

a. Usut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo akun kas yang ada.

Untuk memeperoleh keyakinan bahwa saldo kas yang tercantum di

neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya

kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo kas yang

dicantumkan di neraca di usut ke akun buku besar berikut ini:

1. Kas : merupakan rekening di bank

2. Kas dalam perjalanan : merupakan penerimaan kas yang pada

tanggal pembuatan laporan keuangan belum disetor ke bank

3. Dana kas kecil : berupa sisa uang tunai yang berada di

tangan pemegang dana kas kecil.

37

b. Hitung kembali saldo akun kas dibuku besar.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian

penghitungan saldo akun kas, auditor menghitung kembali saldo akun

tersebut, dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan

dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan akun tersebut.

c. Usut saldo awal akun kas ke kertas kerja tahun yang lalu.

Sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci

yang menyangkut akun kas, auditor memperoleh keyakinan atas

kebenaran saldo awal akun tersebut. Untuk mencapai tujuan ini,

auditor melakukan pengusutan saldo awal akun kas ke kertas kerja

tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan informasi

tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun

lalu, sehingga auditor dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah

ditempuh oleh klien dalm menanggapi koreksi yang diajukan auditor.

d. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber

posting dalam akun kas.

Ketidakberesan dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam

jumlah maupun sumber posting dalam akun kas.

e. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun kas ke jurnal yang

bersangkutan.

Pendebitan di dalam akun kas diusut ke jurnal penerimaan kas dan

kredit akun tersebut di usut ke jurnal pengeluaran kas untuk

38

memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan

kas berasal dari jurnal.

2. Prosedur Analitik

Pada tahap awal pengujian substantif terhadap kas, pengujian analitik

dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalm

menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu auditor

melakukan perhitungan berbagai ratio berikut ini:

Ratio : Ratio kas dengan aktiva lancar

Formula : Kas

Aktiva lancar

Sumber : Mulyadi (2002,379)

Ratio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan

auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rasio industri atau rasio yang

dianggarkan. Disamping itu, auditor perlu membandingkan saldo akun kas

yang tercantum di neraca dengan saldo kas pada akhir tahun yang lalu.

Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan;

a. Peristiwa atau transaksi yang tidak biasa.

b. Perubahan akuntansi.

c. Perubahan usaha.

d. Fluktuasi acak.

e. Salah saji.

3. Pengujian terhadap transaksi rinci

a. Verifikasi Pisah Batas (Cutoff)

39

Dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan

pisah batas yang konsisten dalm memperhitungkan transaksi penerimaan

dan pengeluaran kas yang termasuk dalam tahun yang diperiksa dibanding

tahun sebelumnya.

b. Buatlah Daftar Transfer Bank dalm Periode Sebelum dan SesudahTanggal

Neraca untuk Menemukan Kemungkinan Terjadinya Kemungkinan Check

Kitting.

Check kitting dilakukan untuk menutupi pemakaian kas perusahaan

dengan cara melakukan transfer rekening dari bank ke rekening bank yang

dananya digelapkan pada saat bank-bank menyiapkan pembuatan rekening

koran bank.

Pengertian kitting yang dikemukakan oleh Arrens et al ( 2008:396)

yang telah diterjemahkan oleh Gina Gania bahwa:

Kitting adalah transfer uang dari satu bank ke bank lainnya tetapi

pencatatannya tidak benar sehingga dana dicatat sebagai aktiva pada kedua

akun; praktik ini digunakan oleh penggelap uang untuk menutupi pencurian

kas.

Jika misalnya perusahaan memiliki rekening giro di Bank BNI dan

di Bank Niaga, dan pejabat perusahaan menggunakan uang untuk

kepentingan pribadi dengan menggunakan uang yang ada di Bank BNI.

Untuk menutupi kecurangannya, pejabat perusahaan tersebut membuat cek

untuk mengeluarkan uang dari bank Niaga dan ditransfer ke rekening giro

bank BNI. Dengan demikian rekening koran dari kedua bank tersebut

40

menunjukan saldo kas dibank seolah-olah tidak terjadi pemakaian oleh

pejabat tersebut.

c. Buatlah dan Lakukan Analisis terhadap Rekonsiliasi Bank 4 (Empat)

Kolom

Rekonsiliasi bank 4 (empat) kolom digunakan oleh auditor untuk

membuktikan kebenaran saldo kas di bank.

Contoh dari rekonsiliasi bank 4 (empat) kolom

PT XXX

Pembuktian Ketelitian Saldo Kas

Saldo peneri- Penge- Saldo

Awal maan luaran Akhir

Saldo Kas menurut rekening koran

Setoran dalam perjalanan

Cek yang beredar

Cek kosong

Saldo bank setelah di-adjust

Sumber; Mulyadi, AUDITING edisi 6, 2002

d. Periksa adanya Kemungkinan Penggelapan Kas dengan Cara Lapping

Penerimaan dan Pengeluaran kas.

Lapping dapat terjadi jika penyimpanan kas merangkap fungsi

sebagai pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Lapping

dilakukan oleh karyawan tersebut dengan cara tidak mencatat penerimaan

kas dari debitur tertentu dan memasukan uang yang diterima tersebut ke

41

dalam sakunya sendiri. Untuk menutupi kecurangannnya dengan

mengkredit akun piutang kepada debitur lain digunakan untuk menutupi

kecurangannya dengan mengkredit akun piutang kepada debitur pertama.

4. Pengujian terhadap Akun Rinci

Keberadaan kas yang dicantumkan dineraca dibuktikan dengan

menghitung kas yang ada ditangan klien pada tanggal neraca dan untuk kas

klien yang disimpan di bank dengan cara memeriksa rekonsiliasi bank yang

dibuat oleh klien pada tanggal neraca dan mengirim surat konfirmasi bank.

a. Hitung kas yang ada ditangan klien.

b. Rekonsiliasi catatan kas dengan catatan rekening koran bank yang

bersangkutan.

c. Lakukan konfirmasi saldo kas dibank.

d. Periksa cek yang beredar pada tanggal neraca ke dalam rekening koran

bank. Untuk membuktikan penyelesaian cek yang beredar pada tanggal

neraca, auditor mengusut penguangan cek tersebut ke dalam rekening

koran bank yang diterima klien.

5. Verifikasi Penyajian Kas di Neraca

a. Periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan

terhadap pemakian rekening tertentu klien di bank.

Seperti tersebut dalam prinsip penyajian kas di neraca, kas yang disimpan

di bank hanya dapat disajikan sebagai unsur kas jika tidak terdapat batasan

penggunaanya dari bank atau batasan yang dikenakan oleh kontrak

perjanjian tertentu. Dari jawaban konfirmasi bank dapat diketahui batasan-

42

batasan, jika ada yang dikenakan oleh bank atas penggunaan rekening-

rekening bank klien.

b. Lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan penggunaan

kas klien.

Informasi mengenai batasan atas penggunaan berbagai dan kas yang

dibentuk oleh klien dapat diperoleh dari wawancara dengan manajer

keuangan. Informasi ini akan menentukan apakah suatu unsur disajikan

dalm kasus atau harus dipisahkan tersendiri dalm kelompok aktiva lancar,

atau bahkan harus disajikan terpisah dalam kelompok aktiva tidak lancar.