9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013: 1) adalah

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

10

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU

Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang

Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Badan

Dalam perpajakan Indonesia, yang dimaksud dengan Badan adalah

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha. Pengertian badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan

Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah

(BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT/permanent

establishment). Definisi mengenai ‘badan’ ini dapat kita temukan pada pasal 1

angka 3 UU KUP nomor 28 Tahun 2007. Badan sebagaimana diuraikan di atas,

merupakan salah satu subjek pajak. Badan yang didirikan atau bertempat

kedudukan di Indonesia disebut dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.

Manakala persyaratan subjektif maupun objektif telah terpenuhi, Subjek Pajak

Badan disebut dengan Wajib Pajak Badan (WP Badan).

11

Fasilitas Tarif PPh untuk WP Badan antara lain yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Peraturan Tahun 2013

Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang

dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk

bentuk usaha tetap; dan

(2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto

tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta

rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan

PP ini adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau

jasa yang dalam usahanya:

(1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang,

baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

(2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Sedangkan WP Badan yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan

ketentuan PP ini adalah:

(1) WP Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

(2) WP Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah

12

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi

Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam

1 (satu) Tahun Pajak.

2) Tarif pajak PPh Badan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan.

Tarif pasal 31E UU PPh adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif

umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b atau pasal 17 ayat

(2b) UU PPh, dengan kata lain ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang

dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14%

(untuk tahun pajak 2012) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2013). WP Badan

yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah

peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar.

Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan pasal 31E UU

PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak

Nomor SE-66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang berasal dari kegiatan

usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak PPh Badan

digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif pajak PPh Badan

adalah berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun

2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut:

(1) Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%.

(2) Tarif pajak untuk tahun pajak 2010 dan 2011 serta tarif Pajak

Penghasilan Badan (PPh Badan) SPT Tahun PPh Badan 2012 dan

13

seterusnya adalah sebesar 25%.

(3) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka

yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat

memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif

tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

(4) Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai

dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)

dari tariff tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan

Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Keperluan dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena

pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

2.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi pendanaan sebagai salah satu sumber

penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi

mengatur yaitu pajak yang tinggi akan dikenakan untuk konsumsi sesuatu yang

kurang bermanfaat agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak

untuk ekspor 0%, guna mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

Mengingat peran pajak begitu penting bagi pembangunan nasional, maka perlu

14

diketahui lebih jauh fungsi sebenarnya dari pajak tersebut. Menurut Siti Resmi

(2011:3) menyebutkan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.5 Sistem Perpajakan

Di Indonesia sendiri mempunyai 3 jenis sistem pemungutan pajak yang

telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain (Mardiasmo, 2013:7):

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada

pemerintah selaku fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang

oleh wajib pajak.

15

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang terutang.

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Penelaahan Pajak (Tax Review)

Penelaahan pajak atau tax review merupakan suatu tindakan penelaahan

terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang

terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). Tax review

dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga,

yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang

perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013:5). Pemilik perusahaan dan

konsultan pajak harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat

rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi

maksimum bagi perusahaan (Reilly, 2011). Tax review juga dapat menunjukkan

transaksi mana yang memiliki potensi pajak dalam suatu perusahaan (Andini Gita

dan Sumadi, 2014).

16

1) Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tax review atas PPh Badan dilakukan dengan menilai kewajiban perpajakan

Wajib Pajak badan yaitu.

(1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan.

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor

Pokok Wajib Pajak). Apabila Wajib Pajak badan melakukan kegiatan

penyerahan barang kena pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau ekspor

barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU No. 42 Tahun

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, maka Wajib Pajak badan tersebut

memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(PKP).

(2) Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak

badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut

UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang

meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan

biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa

yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN

dengan tarif 0% dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan

17

menyusun laporan keuangan berupa neraca, penghitungan rugi/laba

pada saat tahun pajak berakhir.

(3) Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

(4) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak, membuat faktur

pajak, melunasi bea materai dan mentaati pemeriksaan pajak.

2) Tax Review atas Withholding Tax

Tax review atas withholding tax, meliputi kewajiban pemotongan dan

pemungutan atas.

(1) Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan

kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

atau kegiatan yang dilakukan.

(2) Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-

bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada

bendaharawan pemerintah).

(3) Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan

sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa,

dan jasa kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan BUT.

(4) Pemotongan PPh Pasal 24 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk

oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan Wajib Pajak dalam negeri

terutang pajak atas pembayaran penghasilan yang diperoleh di luar

negeri. Tujuan pemotongan/pemungutan pajak untuk meringankan

18

beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak di luar

negeri. Pajak terutang boleh dikreditkan dalam tahun pajak yang

sama.

(5) Pemotongan PPh Pasal 25 yaitu.

a) Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29).

b) Kewajiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang

khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

(6) Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan

sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty,

hadiah dan penghasilan lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri.

(7) Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh pihak pemberi

penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu

seperti sewa tanah dan/atau bangunan; jasa konstruksi; pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan; dan lainnya.

2.1.7 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut

karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan

keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan

adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Unsur pengukuran kinerja dalam laporan

laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan

biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan neraca, dengan

demikian kerangka dasar tidak mengidentifikasikan unsur perubahan posisi

19

keuangan secara khusus. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi

(komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi

fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan

komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan

keuangan fiskal.

1) Laporan keuangan komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi neraca, laporan laba

rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan

keuangan.

2) Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan fiskal

dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent

difference) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (timing difference).

Perbedaan prinsip-prinsip antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan mengakibatkan laporan keuangan komersial

yang telah disusun perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan fiskal (Djoko, 2010:64).

Koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada

saat menyusun laporan keuangan fiskal (Thomas, 2013:28).

20

Siti (2011:373) menyatakan bahwa, perbedaan penghasilan dan

biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan

menjadi dua yaitu.

1) Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya

diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal.

Perbedaan tetap mengakibatkan laba/rugi bersih menurut akuntansi berbeda

(secara tetap) dengan Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal. Misalnya,

(1) Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen,

sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

(2) Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang

diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMD/BUMN, dan

penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

(3) Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan

bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2) Perbedaan waktu

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan

biaya dalam menghitung laba. Biaya dan penghasilan diakui menurut

akuntansi komersial tetapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Perbedaan ini bersifat sementara sebab akan tertutup pada periode

sesudahnya. Perbedaan waktu antara lain: pengakuan piutang tak tertagih,

penyusutan harta berwujud, amortisasi dan lain-lain.

21

(1) Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila.

a) Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut

akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi

tidak diakui menurut akuntansi.

b) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut

akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut

fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

(2) Perbedaan diakui sebagai koreksi negatif apabila.

a) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut

akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal

(bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.

b) Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada

menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui

menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

c) Suatu pendapatan telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat

final.

2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

(Mardiasmo, 2013:188).

22

2) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Siti, 2011:171) yaitu.

(1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

(2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

(3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

(4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan bulanan.

(5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,

komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan.

(6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa

pun; dan

(7) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh.

23

a) Bukan Wajib Pajak.

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat

final.

c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan

norma perhitungan khusus (deemed profit).

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah.

(1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

(2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali

diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak

yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan

khusus.

(3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran

Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang

dibayar oleh pemberi kerja.

(4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan

(5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 ayat (1) UU

PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

24

3) Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Tarif yang digunakan di Indonesia dalam menghitung besar PPh

terutang Wajib Pajak orang pribadi adalah tarif progresif. Tarif progresif

yaitu tarif berupa presentase tertentu dengan semakin meningkatnya dasar

pengenaan pajak (Siti, 2011:15).

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan PPh Pasal 17 ayat 1 (a) UU

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah, seperti pada Tabel

2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21 untuk WPOP Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Diatas Rp 0 s/d Rp 50.000.000 5%

Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%

Diatas Rp 250.000.000 s/d. Rp 500.000.000 25%

Diatas Rp 500.000.000 30%

Sumber: PPh Pasal 17 ayat 1 (a) UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan

Tarif pajak yang berlaku beserta perhitungannya menurut ketentuan

dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap (Mardiasmo,

2013:195) adalah.

PPh Pasal 21 = (penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh

= (penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran pensiun dan

THT/JHT yang dibayar sendiri - PTKP) x tarif pasal 17

UU PPh

25

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap secara umum dirumuskan

sebagai berikut.

Gaji sebulan Rp xxx

Premi yang ditanggung pemberi kerja Rp xxx

Penghasilan Bruto Rp xxx

Dikurangi:

Biaya Jabatan Rp xxx

Iuran Pensiun Rp xxx

Iuran JHT yang dibayar karyawan Rp xxx

Jumlah pengurangan (Rp xxx)

Penghasilan Neto Sebulan Rp xxx

Penghasilan Neto Setahun (12x Penghasilan Neto Sebulan) Rp xxx

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Diri Wajib Pajak (WP) Rp xxx

Tambahan WP Kawin Rp xxx

Tambahan anak (max. 3) Rp xxx

Jumlah PTKP

(Rp xxx)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp xxx

PPh Pasal 21 (Tarif Pasal 17 ayat (1))

5% x < Rp 50.000.000,00 Rp xxx

15% x Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 Rp xxx

25% x Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 Rp xxx

26

30% x > Rp 500.000.000,00 Rp xxx

PPh Pasal 21 Setahun Rp xxx

PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 Setahun/12) Rp xxx

Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara dan Bank Badan

Usaha Milik Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal

Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim bulan berikutnya.

Selanjutnya dilaporkan penyetoran dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor

Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan

takwim (Marnoko, 2010).

2.1.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(Siti, 2011:104) menyatakan, PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu

yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP setahun yang berlaku tahun 2012

adalah sebagai berikut.

1) Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2) Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak kawin.

3) Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami dengan syarat.

(1) Penghasilan istri tidak semata-mata diterima dari satu pemberi kerja yang

telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh Pasal 21,

(2) Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas

27

suami atau anggota keluarga lain.

4) Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang

menjadi tangguhan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada

tanggal 22 Oktober 2012 menyatakan bahwa, dengan berlakunya peraturan PTKP

ini maka mulai tahun 2013 masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan

sampai dengan Rp 24.300.000,00 tidak akan dikenakan pajak. Besarnya PTKP

terbaru adalah sebagai berikut.

1) Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak kawin.

3) Rp 24.300.000,00 tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan

penghasilan suami.

4) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk anggota keluarga (maksimal 3 orang).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015

tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan tanggal 29

Juni 2015 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru adalah.

1) Rp 36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2) Rp 3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

28

3) Rp 36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

4) Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.10 Pajak Penghasilan Pasal 22

Mardiasmo (2013:246), Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Pemungutan PPh

Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh.

1) Bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang

yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2) Badan-badan tertentu terkait dengan penghasilan dari kegiatan di bidang

impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan

3) WP Badan tertentu terkait pembayaran dari pembeli atas penjualan barang

yang tergolong sangat mewah.

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 23

1) Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Patric (2013), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Pajak

Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan

29

selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal

21. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu

sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax

(Rizki, 2009).

2) Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan dan besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah.

(1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas.

a) Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi.

b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

c) Royalti.

d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf e.

(2) Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas.

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21. Jasa lain terdiri dari.

30

(a) Jasa penilai.

(b) Jasa aktuaris.

(c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.

(d) Jasa perancang.

(e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh

BUT.

(f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas.

(g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang

penambangan selain migas.

(h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.

(i) Jasa penebangan hutan.

(j) Jasa pengolahan limbah.

(k) Jasa penyedia tenaga kerja.

(l) Jasa perantara dan/atau keagenan.

(m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali

yang dilakukan KSEI dan KPEI.

(n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang

dilakukan oleh KSEI.

(o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara.

(p) Jasa mixing film.

(q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

(r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon,

31

air, gas, ac, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh

wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha

konstruksi.

(s) Jasa perawatan/pemeliharaan/pemeliharaan mesin, peralatan,

listrik, telepon, air, gas, ac, dan/atau TV kabel, selain yang

dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai

pengusaha konstruksi.

(t) Jasa maklon.

(u) Jasa penyelidikan dan keamanan.

(v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.

(w) Jasa pengepakan.

(x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa,

media luar ruang atau media lain untuk penyampaian

informasi.

(y) Jasa pembasmian hama.

(z) Jasa kebersihan atau cleaning service.

(aa) Jasa katering dan tata boga.

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak

memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (Supriyanto,

2011:56) yaitu.

32

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha

dengan hak opsi.

3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia.

4) Dividen yang diterima orang pribadi.

5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit

penyertaan kontrak investasi kolektif.

6) Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya.

7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau

pembiayaan.

2.1.12 Pajak Penghasilan Pasal 24

Mardiasmo (2013:262), Pajak Penghasilan Pasal 24 yaitu Wajib Pajak

dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang

diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda

yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya

33

pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat

dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak

dalam negeri.

2.1.13 Pajak Penghasilan Pasal 25

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25

merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir

tahun pajak yang lalu.

Supriyanto (2011:78), dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan.

1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22.

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi 12 (dua

belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(1) Jika pajak terutang pada tahun tersebut melebihi jumlah kredit pajak

yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul kurang bayar

yang disebut sebagai PPh Pasal 29.

34

(2) Jika pajak terutang pada tahun tersebut kurang dari jumlah kredit

pajak yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul lebih

bayar yang disebut sebagai PPh Pasal 28A.

2.1.14 Pajak Penghasilan Pasal 26

Mardiasmo (2013:280), PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong dari

penghasilan WP Luar Negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari

menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia.

Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final (tidak dapat digunakan sebagai kredit

pajak), kecuali ditentukan lain.

2.1.15 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan penghasilan berupa bunga

deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dalam sekuritas

lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau

bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan

Peraturan Pemerintah (Lusy, 2001). PPh Pasal 4 ayat (2) terdiri dari.

1) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan,

dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

2) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi

yang Dijual Di Bursa Efek.

3) Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan

diatur dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Besarnya PPh yang

dipotong adalah sebesar 10% atas penghasilan yang diterima oleh Wajib

35

Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah

dan/atau bangunan.

4) PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

5) Usaha Jasa Konstruksi.

6) Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

7) PPh Final Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak

Berjangka yang Diperdagangkan Di Bursa.

2.1.16 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Mardiasmo (2013:31), fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

2) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak.

3) Harta dan kewajiban.

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

36

Tabel 2.2 Kode dan Nama Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

No Kode

Formulir

Nama Formulir

1 1771 Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan

2 1771-I Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal

3 1771-II Perincian harga pkok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya

dari luar usaha secara komersial

4 1771-III Kredit pajak dalam negeri

5 1771-IV PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak

6 1771-V - Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen

yang dibagikan

- Daftar susunan pengurus dan komisaris

7 1771-VI - Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi

- Daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi

- Daftar piutang kepada pemegang saham dan perusahaan

afiliasi

Sumber: Siti (2011:377)

Lampiran Khusus yang terdiri dari.

1 A : Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

2 A : Perhitungan kompensasi kerugian fiskal.

3 A : Pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

3 A-1 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa.

3 A-2 : Pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara

Tax Heaven Country.

4 A : Fasilitas penanaman modal.

5 A : Daftar utama cabang perusahaan.

6 A : Penghitungan PPh pasal 26 ayat 4.

7 A : Kredit pajak luar negeri.

SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari Induk SPT dan lampiran-lampiran

yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampiran-

lampiran diberi kode dan nama formulir seperti pada Tabel 2.2 di atas.

37

2.2 Pembahasan Penelitian Sebelumnya

Frida (2008) membahas mengenai Penerapan Tax Review atas PPh Pasal 21

Karyawan. Variabel yang diteliti adalah PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap

penerima gaji bulanan, karyawan tetap penerima gaji harian, penerima upah

borongan, dan penerima upah harian tahun 2006 pada PT. X. Teknik analisis data

yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

PT. X selaku pemotong PPh Pasal 21 telah melakukan kewajiban perhitungan PPh

Pasal 21 karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Persamaan

dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu PPh Pasal 21. Sementara itu,

perbedaannya terletak di lokasi penelitian, variabel tambahannya yaitu PPh

Badan, PPh Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2)

Elvia (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Tax Review atas

Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengumpul PT. X. Penelitian ini menguji

kewajiban perpajakan PT. X dengan menilai pemenuhan kewajiban formal dan

kewajiban material PT. X. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif

komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, PT. X masih melakukan

kesalahan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal dan kewajiban

materialnya. Kesalahan dalam kewajiban formal yaitu dalam hal penyetoran dan

pelaporan SPT Masa PPh 25 dan pelaporan SPT Tahunan. Kesalahan dalam

kewajiban material yaitu kesalahan penghitungan PPh terutang karena kesalahan

koreksi fiskal untuk biaya yang berkaitan dengan natura dan kenikmatan dan

biaya penyusutan aktiva tetap. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada

variabelnya yaitu PPh Badan, PPh Pasal 25, Sementara itu, perbedaannya

38

terletak di lokasi penelitian. Variabel tambahanya yaitu PPh Pasal 21, 22, 23,

24, 26 dan 4(2)

Larasati (2012) meneliti tentang Analisis Penerapan Pemotongan dan

Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 Tahun 2010-

2012. Variabel yang diteliti adalah PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Metode dan objek

analisis adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field

Research) di Perum Peruri. Simpulan secara keseluruhan Perum Peruri telah

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun, masih terdapat

beberapa masalah terkait pengelompokkan jenis transaksi dan penentuan tarif PPh

Pasal 23, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 sudah

baik. Perum Peruri harus mempertahankan penerapan perpajakan dan

meningkatkan kembali agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah diatur

oleh pemerintah. untuk mendapatkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal

26 sudah baik. Perum Peruri harus mempertahankan penerapan perpajakan dan

meningkatkan kembali agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah diatur

oleh pemerintah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Sementara itu, perbedaannya terletak di lokasi

penelitian dan tambahannya yaitu PPh Badan, variabel PPh Pasal 21, 22, 24,

25 dan 4(2) dan variabel PPh Pasal 25.

Patric (2013) meneliti tentang Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh

Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Variabel yang diteliti adalah PPh Pasal 23 dan PPh

Pasal 25. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Dari hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa, PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya

39

angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal

25 tidak mempunyai pengaruh terhadap PPh Pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu PPh Pasal 23 dan

PPh Pasal 25. Sementara itu, perbedaannya terletak di lokasi penelitian, variabel

tambahannya yaitu PPh Badan, PPh Pasal 21, 22, 24, 26 dan 4(2)

Luh Gita (2014) meneliti tentang Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak

Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada Hotel X. Variabel yang diteliti

adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) .Teknik analisis data

yang digunakan yaitu teknik deskriptif komparatif . Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Hotel X melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Badan yang terutang

sedangkan untuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan withholding tax telah

sesuai dengan ketentuan perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini terletak

pada variabelnya yaitu PPh badan, PPh Pasal 21, 23 dan PPh dan 4(2). Sementara

itu, perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan variabel tambahannya yaitu PPh

Pasal 22, 24, 25, dan 26.