1

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan, LNRI Tahun 2001 No. 112 TLNRI No. 4132

yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, LNRI Tahun 2004

No. 115, TLNRI No. 4430 (selanjutnya ditulis UUY)

dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang

Yayasan (PP No. 63), LNRI Tahun 2008 No. 134,

TLNRI No. 4894 yang diubah dengan PP No. 2 Tahun

2013 (PP No. 2) Tentang Perubahan Atas PP No. 63

Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU tentang

Yayasan, LNRI Tahun 2013, No 2, TLNRI No. 5387

merupakan langkah maju Pemerintah Indonesia

dalam menata Yayasan. Dengan kehadiran UU dan

PP tersebut perdebatan para ahli hukum tentang

apakah Yayasan merupakan badan hukum atau

bukan menjadi berakhir1. Ini disebabkan adanya

penegasan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 16 Tahun

2001 Tentang Yayasan yang menyatakan bahwa:

1 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial), Cipta

Aditya Bhakti, Bandung, Cet. Ke-I, 2002, hal 39.

2

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mem-punyai anggota.”

Dengan menjadi badan hukum, maka yayasan yang

sudah ada maupun yang akan ada kemudian, berpe-

luang mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan

kepastian hukum tentang status hukum yayasan

beserta kegiatan yang dilakukannya.

Pembentukan UUY merupakan jawaban pemerin-

tah atas amburadulnya pengelolaan Yayasan di

Indonesia. Banyak Yayasan sebelumnya cenderung

mengklaim motivasi dan tujuan pendiriannya untuk

kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,

namun dalam kenyataannya justru merupakan

kegiatan bisnis bertujuan mencari laba.

Banyak yang memilih mendirikan Yayasan

sebagai badan usahanya karena statusnya yang

dipersamakan dengan badan hukum tetapi dengan

proses pendirian dan pengurusan yang tidak terlalu

rumit seperti pada Perseroan Terbatas.2 Usaha

2 Salah satunya ialah menyangkut modal. Dalam Perseroan

terbatas sebagai persekutuan modal, para pendiri diharuskan mengambil bagian dalam bentuk modal, saham, yang sudah harus

dilaksanakan saat perseroan didirikan. (lih. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Cet. Pertama, Juli 2009,

hal. 173.). Dalam mendirkan yayasan tidak ada keharusan

menyediaan modal seperti pada PT, baik modal dasar maupun

3

semacam itu berlindung di balik status badan

hukum Yayasan3, yang tidak hanya digunakan

sebagai wadah untuk kegiatan sosial, keagamaan

dan kemanusiaan, tetapi juga untuk kegiatan ekono-

mi, mencari laba, menghindari pajak, atau memer-

kaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas4.

Yayasan di bidang pendidikan dan rumah sakit

umpamanya selalu mengekspos dirinya sebagai ya-

yasan sosial, bahkan nir laba. Namun, apa yang

dinyatakan dalam Anggaran Dasar bukanlah jamin-

an bahwa lembaga tersebut mengelola pendidikan

dan rumah sakit murni untuk tujuan sosial tanpa

mencari laba. Dari waktu ke waktu, kedua lembaga

itu malahan sering menjadi sasaran kritik karena

modal ditempatkan dan modal disetor. (lih. Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Griya Media, Cet.1, Februari 2011, hal.77-78)

3 Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi,

Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Pen. Prenada Media Grup, cet. ke-1, Maret 2010, hal. 6.

4 L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif dan Komersial, CV. Novindo Pustaka Mandiri,

Jakarta 2001, hal. 3. Lihat juga Penjelasan UU RI No 16 tahun

2001, serta Todung Mulya Lubis dalam kolomnya di Tempo

interakif, 18 September 2000, yang mengatakan tidak semua

Yayasan beroperasi seperti layaknya Yayasan, yaitu sebagai organisasi nirlaba untuk tujuan-tujuan sosial. Cukup banyak

terjadi penyalahgunaan Yayasan karena dipakai sebagai kedok

untuk melakukan berbagai bisnis, terutama yang bersinggungan

dengan kekuasaan dan pemegang kekuasaan.

4

dinilai lebih mengedepankan aspek komersial dari-

pada aspek sosial5.

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, ke-

beradaan Yayasan banyak yang salah arah. Yayasan

yang didirikan atas nama kepedulian sosial dan

kemanusiaan justru menjadi sarana pengumpulan

dana dari para pengusaha dan digunakan oleh

pengurusnya untuk kepentingan ekonomi mereka.

Tanggung jawab sosial dan kemanusiaan atas dana-

dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak

dikelola secara transparan. Banyak Yayasan pendi-

dikan yang didirikan dalam prakteknya mirip

dengan perusahaan milik para pendiri dan pengu-

rus. Sisa penghasilan dari pungutan uang sumbang-

an, uang sekolah, atau komponen lain yang

dipungut dari orang tua siswa semestinya dipakai

melulu untuk mengembangkan pendidikan. Kenya-

taannya tidak demikian. Malahan dianggap sebagai

keuntungan usaha yang dapat dipakai oleh Pendiri

atau Pengurus untuk kepentingan mereka sendiri.

Di beberapa Yayasan yang didirikan oleh Presiden

Suharto atau keluarga dan koleganya, para pendiri

dan pengurus malahan menyalahgunakan kekuasa-

an untuk menghimpun dana dari para pengusaha

5 Hikmahanto Juwana, Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan,http://pascasarjana.esaunggul.ac.id/index.php?option=c

om_content&view=article&id=236:pengelolaan-Yayasan-di-

indonesia-dan-ruu-Yayasan&catid=57:artikel&Itemid=80

5

untuk dan atas nama Yayasan. Pengumpulan dana

tersebut terkesan benar karena didasarkan pada

ketentuan hukum. Di antaranya ialah Kepmenkeu

Nomor 333/KMK.011/1978 Tentang Pengaturan

Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) Dari

Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara atau Kepres

No. 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Peng-

hasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pem-

binaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejah-

tera I.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Kepres No. 90 Tahun

1995 dinyatakan bahwa Wajib Pajak Badan maupun

Orang Pribadi dapat6 membantu pembinaan Keluar-

ga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan

menyalurkan dana antara lain kepada Yayasan

Dana Sejahtera Mandiri bentukan Suharto terse-

but7. Besarnya setoran dipatok sampai dengan

setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari laba atau

penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang dipero-

leh dalam 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan ini

berlaku bagi mereka yang memeroleh laba atau

penghasilan bersih di atas Rp 100 juta.

Tak dapat disangkal bahwa gagasan dasar

pendirian Yayasan bentukan Suharto relatif baik.

6 Setahun kemudian, kata dapat itu diubah menjadi wajib (lihat

Pasal 2 Kepres No 92 Tahun 1996).

7 Indra Ismawan, Harta dan Yayasan Soeharto, Kontroversi tentang Kekayaan dan Dugaan Korupsi Soharto, Medpress, Cet-2, 2008;

6

Semua Yayasan tersebut dimaksudkan untuk tuju-

an sosial. Yang menjadi persoalan ialah gagasan

tersebut tidak diaplikasikan secara konsisten,

bahkan cenderung menyimpang. Cenderung diman-

faatkan menjadi sarana untuk memerkaya diri

keluarga Suharto. Di antaranya yang sering dikritik

yaitu Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti

Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bakti

(Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila,

Yayasan Serangan Umum 1 Maret. Yayasan-Yayasan

tersebut tampaknya lebih bernuansa bisnis yang

dikemas dalam bentuk Yayasan. Beberapa di anta-

ranya justru memiliki dan mengelola perusahaan

dengan orientasi profit seperti PT Nusamba, PT

Indocement Tunggal Prakasa, PT Indofood Sukses

Makmur, PT Teh Sumba, PT Gunung Madu Planta-

tions, dan sebagainya8.

8 Dari Ratusan Yayasan yang didirikan dan dikelola oleh Suharto dan keluarganya, 12 Yayasan di antaranya langsung diketuai oleh

Suharto, 8 yang diketuai oleh Ibu Tien, dan 10 Yayasan yang

dikelola oleh saudara dekat Soeharto (Sudwikatmono dan

Probosutedjo), dan puluhan lainnya dilelola oleh putra-putri

Suharto, kolega, dan ABRI. Dari Yayasan yang diketuai langsung oleh Suharto itu, tiga di antaranya (Yayasan Supersemar, Dakab,

dan Dharmais), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

memiliki 21 perusahaan. Antara lain di antaranya ialah PT

Nusamba PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Indofood Sukses

Makmur, PT Teh Sumba, PT Gunung Madu Plantations, PT Gula

Putih Mataram, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kiani Lestari, PT Kiani Murni,dst. Selanjutnya, Yayasan yang diketuai langsung oleh Ibu

Tien seperti Yayasan Purna Bakti Pertiwi merupakan pemegang

saham PT Citra Marga Nusaphala Persada, yang menangani proyek

jalan tol. Sedangkan Yayasan Harapan Kita dengan Yayasan

7

Kondisi itu makin diperparah dengan makin

banyaknya yayasan yang didirikan oleh badan atau

lembaga-lembaga pemerintah seperti Yayasan Kese-

jahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI), Yayas-

an dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Yayasan ini memang diberi label Yayasan, namun

bila visi dan misi serta kegiatannya dicermati

nampak bahwa ia lebih bernuansa bisnis untuk

tujuan pencarian laba demi meningkatkan kesejah-

teraan pegawai atau mantan pegawai dari lembaga

itu.

Berdasarkan keadaan di atas tampak bahwa

kehadiran UUY menjadi penting. Ia merupakan alat

bagi pemerintah untuk menata keberadaan Yayasan.

Pertama, memulihkan fungsi Yayasan sebagai lem-

baga yang kegiatannya terbatas pada bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan tanpa mengutama-

kan pencarian laba. Kedua, menjadi alat peme-

rintah untuk mengendalikan, menertibkan pertum-

buhan dan kegiatan yayasan baru setelah UUY.

Ketiga, mencegah para pendiri, pengurus, dan peng-

Trikora tercacat sebagai pemilik perusahaan antara lain PT

Bogasari Flour Mills, PT Fatex Tory, PT Kaldhold Utama, PT Gula

Putih Mataram, PT Gunung Madu Platations, dst. Sedangngkan

Yayasan yang dikelola Sudwikatmono dan Probosutedjo memiliki

beberapa perusahaan, antara lain PT Gunung Ngadeg Jaya, PT Semen Nusantara, PT Kabelmetal Indonesia. Selebihnya adalah

Yayasan yang dikelola oleh putra-putri Suharto, kolega, Yayasan

ABRI dibawah pengaruh keluarga Suharto. http://www.tempo.co.

id/ang/min/03/14/table-harta.htm

8

awas Yayasan dari tindakan-tindakan melawan

hukum seperti menghindari pajak. Hal ini diuraikan

secara gamblang dalam alinea dua penjelasan UU

No. 16 Tahun 20019.

UUY tidak melulu diadakan untuk mengatur dan

menertibkan Yayasan baru, tetapi juga yayasan yang

ada sebelumnya. Yayasan-yayasan tersebut dapat

diakui sebagai badan hukum dengan syarat bahwa

setiap Yayasan menyesuaikan Anggaran Dasar (AD)-

nya dengan UUY.

Dalam Pasal 14 ayat (2) UUY dikemukakan

bahwa ada 11 komponen minimal isi AD yang harus

dipenuhi oleh yayasan, baik yang telah berdiri

sebelum UUY, maupun yang didirikan setelahnya,

yaitu :

a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk

mencapai maksud dan tujuan tersebut;

c. jangka waktu pendirian; d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari

kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang

atau benda; e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

9 Dalam penjelasan UU No 16 Tahun 2001 ditegaskan adanya tiga

hal pokok yang menjadi tujuan diterbitkannya Undang-Undang

Yayasan, yaitu, pertama, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan; kedua, menjamin

kepastian hukum; Ketiga, mengembalikan fungsi Yayasan sebagai

pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

9

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengu-rus, dan Pengawas;

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayas-

an; i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran

Dasar; j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau

penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembu-baran.

Untuk mendapatkan status badan hukum,

Yayasan yang sudah berdiri sebelum terbitnya UUY

berkeharusan menyesuaiakan AD-nya terhadap ke-

12 komponen tersebut. Empat komponen di antara-

nya, dapat disebut sebagai faktor kunci, yaitu:

1. Maksud dan tujuan Yayasan serta kegiatan yang

boleh dilaksanakan untuk mencapai maksud dan

tujuan tersebut. Dalam hal ini, UUY menegaskan

bahwa yayasan hanya boleh melaksanakan

kegiatan yang bertujuan sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan. Selain itu, untuk menjamin ke-

langsungan dan perkembangannya, yayasan

dibolehkan melaksanakan kegiatan usaha10.

10 Menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2001, usaha tersebut dapat

berupa pendirian badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan

maksud dan tujuan Yayasan atau berupa penyertaan dalam

berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan

10

2. Organ yayasan dengan pembagian tugas dan

kewenangannya masing-masing. Yang ditekankan

pada bagian ini ialah bahwa Yayasan wajib

memiliki tiga organ Yayasan, yaitu Pembina,

Pengurus, dan Pengawas. Masing-masing organ

memiliki batasan tugas dan kewenangan secara

terpisah dan orang-organ tersebut tidak boleh

merangkap jabatan.

3. Kekayaan dan aset Yayasan. Hal ini meliputi

sumber kekayaan Yayasan, administasi keuang-

an, aset, serta perpajakan Yayasan.

4. Pengelolaan organisasi yayasan. Hal ini meliputi

proses pengambilan keputusan mengikat oleh

organ-organ Yayasan serta pertanggungjawaban

kegiatan Yayasan secara internal dan eksternal.

Pasal 71 UUY menegaskan bahwa proses penye-

suaian AD Yayasan dengan UUY untuk mendapat-

kan status badan hukum, setiap Yayasan diwajib-

kan menempuh langkah-langkah yang telah ditetap-

kan dalam PP No. 63 jo PP No 2 sesuai dengan

status yayasan pada saat melakukan penyesuaian,

yaitu:

1. Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Ne-

geri dan diumumkan dalam Tambahan lembaran

seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima

persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

11

Negara dan/atau mempunyai ijin melakukan

kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui se-

bagai badan hukum dengan syarat wajib menye-

suaikan AD dengan UUY paling lambat tanggal 6

Oktober 2008 atau 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan

sejak UU No. 16 Tahun 2001 dinyatakan berlaku

atau 3 (tiga) tahun sejak UU No. 28 Tahun 2004

dinyatakan berlaku.11

2. Yayasan yang telah menyesuaikan AD dengan

UUY wajib memberitahukannya kepada Menteri

paling lambat satu tahun setelah penyesuaian.

3. Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan pada

nomor 1 masih dimungkinkan memeroleh status

badan hukum. Persyaratannya ialah yayasan

yang bersangkutan perlu menyesuaikan AD de-

ngan UUY dan mengajukan permohonan kepada

Menteri dalam kurun waktu paling lambat 1

(satu) tahun terhitung sejak UU No. 28 Tahun

2004 berlaku atau tanggal 6 Oktober 2006.

Yayasan yang tidak menyesuaikan AD berdasar-

kan ketentuan di atas diberi sanksi berupa larangan

mengunakan kata “Yayasan” di depan namanya,12

11 UU No 16 Tahun 2001 mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2002,

sementara UU No 28 Tahun 2004 mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005

12 Kata “yayasan” di depan nama sebuah yayasan dapat dikatakan

sangat penting karena kata tersebut menunjukkan identitas dan

status hukum kelembagaan. Tanpa kata tersebut, sebuah lembaga

12

bahkan yayasan dapat dibubarkan berdasarkan

putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan

atau pihak yang berkepentingan. Pada Pasal 39 PP

No 63, sanksi tersebut dinyatakan lebih tegas

dengan istilah harus melikuidasi kekayaannya serta

menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan

lain atau badan hukum lain yang mempunyai

kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bersang-

kutan atau kepada Pemerintah yang penggunaannya

dilakukan sesuai dengan Yayasan bersangkutan.13

Sejak diberlakukannya UUY, banyak Yayasan

yang bergerak di bidang sosial, khususnya lembaga

pendidikan, melakukan penyesuaian AD dengan

ketentuan UUY, tetapi ada yang melakukan hal lain,

yaitu mengubah bentuk lembaganya dari yayasan

menjadi Perkumpulan14. Motivasi mereka yang

melakukan penyesuaian AD ternyata beragam. Di

antaranya, ada yang sekedar memenuhi persyaratan

penerimaan bantuan Pemerintah dan ada yang

sekedar memenuhi persyaratan administrasi guna

dapat mengacaukan pemahaman masyarakat tentang keberadaan

lembaga dan kegiatan yang dilaksanakannya dapat menimbulkan

berbagai masalah hukum.

13 Lihat Pasal 68 UU No. 16 tahun 2001 jo UU No 28 Tahun 2004.

14 Salah satu contohnya ialah Yayasan Pendidikan Nasional

(YAPENAS) 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Yayasan ini didirikan tanggal 1 Juni 1966. Setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun

2001, YAPENAS mengubah bentuknya menjadi Perkumpulan

Gema Pendidikan Nasional (PERPENAS) 17 Agustus 1945

Banyuwangi.

13

mendapatkan pengesahan Kemendikbud atau

Dirjend Dikti terhadap berbagai kegiatan lembaga

pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan.

Dengan terbitnya PP No 2, pengaturan tersebut

menjadi kacau. Batasan waktu penyesuaikan AD

yayasan dengan UUY tidak lagi disinggung.

Ketentuan Pasal 39 PP No. 63 yang disempurnakan

pada PP No. 2 malahan memunculkan aturan baru,

yaitu Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal

71 ayat (3) dan ayat (4) tetap diberi peluang untuk

mendapatkan status badan hukum asalkan yayasan

yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan berda-

sarkan AD-nya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Persoalan hukum yang mungkin timbul ialah

aturan mana yang dijadikan acuan hukum mengi-

ngat pengaturan Pasal 39 PP No 63 PP No. 2

mengandung unsur pengaturan baru yang tidak

sejalan dengan pengaturan Pasal 71 UUY. Pemun-

culan ketentuan waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut

menimbulkan persoalan hukum tentang titik awal

dan akhir perhitungan, kemudian apa status hukum

Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71

tetapi tetap melakukan kegiatannya selama tiga

tahun berturut-turut? Hal ini tidak dijelaskan lebih

lanjut dalam PP No. 2 Tahun 2013.

Persoalan berikutnya ialah asumsi keberadaan

Yayasan yang dikonstruksi dan diatur dalam UUY.

14

Semua Yayasan diasumsikan sama dalam segala

aspeknya. Yayasan yang didirikan oleh perorangan

dan badan, termasuk badan hukum publik, bentuk-

an perusahaan diasumsikan sama. Anggapan ini

tampak dari tidak adanya pengklasifikasian Yayasan

dalam UUY maupun PP. Pada tataran aplikasi UUY,

asumsi tersebut dapat menimbulkan masalah hu-

kum menyangkut keadilan, kepastian, dan keman-

faatan UUY.

Kenyataannya, yayasan yang ada cukup bera-

gam. Dari sisi pendirian, ada yayasan yang didirikan

dengan Akta Notaris dan ada yang tanpa Akta

Notaris. Ada yang mendaftarkan diri di Pengadilan

Negeri, bahkan mengumumkan dalam Berita

Negara, dan ada yang tidak. Dari sisi motivasi dan

tujuan, ada yang didirikan untuk menangani anak-

anak terlantar, yatim piatu, janda, mengurus

kematian, ada pula yang didirikan oleh perusahaan

dan badan-badan pemerintah melulu untuk kepen-

tingan karyawan atau mantan karyawannya. Yang

lebih parah adalah adanya kegiatan usaha yang

didirikan berkedok yayasan untuk mendapat banyak

kemudahan atau menghindari pajak. Hal tersebut

merupakan konsekuensi logis belum adanya aturan

hukum yang pasti tentang Yayasan sebelum UU15,

yang juga belum terakomodasi dalam UUY.

15 Anwar Barohima, Op.cit. hal. 34-36

15

Bertitik tolak dari uraian di atas, nampak bahwa

UUY masih menyimpan sejumlah persoalan. Ada

persoalan yang terkait dengan aturan hukumnya,

asumsi yang digunakan tentang keberadaan

Yayasan, dasar fisolofi yang melatari UUY, ketegasan

sikap pembuat Undang-Undang terhadap pengatur-

an yayasan, maupun proses penegakkan hukum

atas UUY sebagai norma hukum positif.

Dengan demikian ada beberapa kemungkinan

respon masyarakat terhadap ketentuan UUY, yaitu:

1. Ada yayasan yang menyesuaikan AD tepat waktu

sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUY;

2. Ada yayasan yang menyesuaikan AD tetapi se-

telah batas waktu berakhir sebagaimana ditetap-

kan pada Pasal 71;

3. Ada Yayasan yang tidak menyesuaikan AD

dengan ketentuan UUY tetapi tetap menggunakan

kata Yayasan di depan namanya dan melakukan

kegiatan Yayasan seperti biasanya.

4. Ada Yayasan yang mengubah bentuk lembaganya

menjadi Perkumpulan.

Dari empat kemungkinan itu terdapat situasi

dilematis yang menyulitkan penegakan hukum atau

paling sedikit pemberian sanksi. Misalnya, sebuah

yayasan tidak menyesuaikan AD dengan UUY, tetapi

16

secara konsisten melakukan kegiatan yang sesuai

dengan ketentuan UUY dan diperlukan masyarakat.

Yayasan tersebut seharusnya dikenakan sanksi,

berupa larangan memakai kata “Yayasan” di depan

namanya, pembubaran atau dilikuidasi.16 Namun,

apakah sanksi tersebut begitu penting dikenakan

pada yayasan semacam itu? Lagi pula, proses

hukum untuk kasus dimaksud tidak diatur lebih

lanjut dalam UUY.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas,

maka penulis menilai perlu dilakukan kajian terha-

dap Ketentuan (aturan) Peralihan UUY dengan judul

“Eksekutabilitas Ketentuan peralihan Undang-

undang Yayasan”. Yang dimaksud dengan eksekuta-

bilitas dalam hal ini adalah keterlaksanaan sanksi

atas pelanggaran ketentuan peralihan bagi Yayasan

yang tidak memenuhi Pasal 71 UUY berdasarkan

putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan

atau pi-hak yang berkepentingan.

Istilah Eksekutabilitas berasal dari kata dalam

bahasa Inggris execute (kata kerja), artinya menja-

lankan, melaksanakan. Dari kata ini muncul kata

bentukan executable yaitu perihal dapatnya atau

mampunya suatu tindakan dilaksanakan dan

executability, yaitu keadaan atau hal pelaksanaan

atau keterlaksanaan sebuah tindakan. Dalam baha-

16 Lihat Pasal 39 PP 63 Tahun 2008 jo PP No 2 Tahun 2013.

17

sa Indonesia kata ini dilafalkan dengan eksekutabili-

tas. Jadi, frase eksekutabilitas ketentuan peralihan,

mengandung pengertian perihal keterlaksanaannya

atau tertegakkannya ketentuan yang telah ditetap-

kan dalam ketentuan peralihan. Hal ini dibuktikan

dengan tindakan eksekusi sanksi bagi yayasan yang

melakukan pelanggaran atas apa yang telah ditetap-

kan dalam ketentuan peralihan.

Eksekutabilitas tersebut penting diungkap kare-

na konsekuensi hukum bagi yayasan yang tidak

memenuhi ketentuan peralihan cukup serius. Yang

utama, ialah yayasan tidak memiliki status hukum.

Akibatnya, yayasan dimaksud tidak memiliki dasar

hukum menyelenggarakan kegiatan, sehingga kalau

hal itu dilaksanakan, maka kegiatan dan hasil dari

kegiatannya tidak sah atau ilegal17. Hal ini akan

menimbulkan berbagai masalah hukum serta meru-

gikan masyarakat. Salah satu di antaranya ialah

ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan

yang diselenggarakan oleh yayasan ilegal misalnya,

tidak diakui atau tidak memiliki efek sipil (lihat bab

III. C.1., halaman 138-139).

Untuk mencegah timbulnya masalah yang meru-

gikan masyarakat, maka sepatutnya yayasan sema-

cam itu dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur

17 Uraian lebih lanjut tentang akibat hukum dibahas pada Bab III.

C.1., hal 114

18

dalam Pasal 71 ayat (4) UUY. Sanksi tersebut dapat

berupa larangan memakai kata “Yayasan” di depan

namanya, atau dibubarkan, atau bahkan dilikuidasi

berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan

kejaksanaan atau pihak lain yang berkepentingan.

Proses eksekusi yang dimaksudkan dalam hal ini

dimulai dari pemberian kuasa khusus oleh

pemerintah18 kepada Kejaksaan untuk mengajukan

permohonan putusan kepada Pengadilan terhadap

yayasan yang melanggar ketentuan peralihan UUY,

kemudian setelah Pengadilan menetapkan putusan,

pihak kejaksaan mengeksekusi putusan tersebut

terhadap yayasan dimaksud.

Jika eksekusi sanksi tersebut tidak dilaksanakan

sampai batas akhir masa penyesuaian AD pada

tanggal 6 Oktober 2008, sementara yayasan tetap

dibiarkan melakukan kegiatan, baik karena tidak

adanya tindakan hukum dari pemerintah daerah

sampai pada pihak pengadilan yang disebabkan

kelalaian maupun karena pertimbangan sosial dan

politik atas akibat yang timbul bila yayasan dibubar-

kan, maka ketentuan peralihan UUY tidak memiliki

18 Pemerintah dalam hal ini adalah gubernur atau bupati/walikota.

Pemberian kuasa khusus oleh pemerintah kepada kejaksaan

merupakan konsekuensi ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu bahwa di

bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

19

kekuatan hukum. Masa keberlakuannya mengatur

proses peralihan telah terlampaui.

Dalam kondisi semacam ini, eksekusi ketentuan

peralihan berupa pemberian sanksi bagi yayasan

yang belum melakukan penyesuaian AD tidak memi-

liki urgensi. Fungsinya sebagai pengatur proses

peralihan keberlakuan hukum dari ketentuan lama

ke ketentuan baru tidak terwujud. Pengertian inilah

yang dimaksudkan dengan istilah eksekutabilitas

dalam tesis ini.

Berdasarkan jalan pikiran itu, maka persoalan

pokok yang hendak diungkap dalam tesis ini ialah

akibat-akibat hukum serta menelusuri apakah

eksekusi sanksi tersebut di atas begitu penting guna

mencapai tujuan hukum dalam UUY serta

bagaimana proses hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan kajian selanjutnya penulis

merumuskan masalah yang hendak diteliti sebagai

berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi Yayasan yang tidak

memenuhi ketentuan Pasal 71 UUY?

2. Apakah urgensinya eksekusi sanksi ketentuan

peralihan terhadap Yayasan yang tidak meme-

nuhi ketentuan Pasal 71 UUY?

20

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan setidak-tidaknya untuk:

1. Menjelaskan akibat-akibat hukum terhadap Ya-

yasan yang tidak memenuhi Pasal 71 UUY.

Akibat-akibat hukum tersebut terkait erat dengan

apa dan bagaimana Yayasan merespon ketentuan

pada Pasal 71 UUY serta Pasal 39 PP No. 63 jo PP

No. 2.

2. Menjelaskan urgensi eksekusi Ketentuan pera-

lihan UUY terhadap Yayasan yang tidak meme-

nuhi ketentuan Pasal 71 UUY. Penjelasan ini

didasarkan pada dan bertitik tolak dari tujuan

hukum. Untuk itu perlu dilakukan telaahan

tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli

hukum yang secara umum telah diterima oleh

masyarakat, yaitu tujuan hukum dalam perspek-

tif etis, perspektif normatif-dogmatik, dan pers-

pektif sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

secara praktis dan akademik. Secara praktis

berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang terkait

dengan UUY dan secara akademis berkaitan dengan

pengembangan ilmu hukum di bidang badan hukum

Yayasan. Secara rinci hal itu dapat digambarkan

sebagai berikut:

21

1. Bagi Pembuat UUY. Hasil kajian ini diharapkan

memberikan masukan bagi Pemerintah dan DPR

untuk melakukan tinjauan terhadap UUY dan PP

tentang Pelaksanaan UUY guna menghasilkan

UUY yang lebih aplikatif serta menjamin kepas-

tian hukum dan memberikan makna yang signi-

fikan dalam upaya mengembangkan Yayasan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum. Diharapkan

pula agar hasil penelitian ini dapat menambah

koleksi kajian hukum tentang badan hukum

yang terus berkembang. Dengan demikian apa

yang dicapai dalam tesis ini dapat merupakan

salah satu langkah bagi langkah berikutnya

untuk melakukan studi hukum yang lebih luas

atau lebih mendalam terhadap UUY.

E. Keaslian Penelitian

Ada banyak tulisan tentang UUY yang tersebar

di berbagai media dan buku. Beberapa di antaranya

merupakan disertasi, misalnya tulisan Dr. Suharto,

SH., MM dengan bukunya berjudul “Membedah

Konfilk Yayasan, Menuju Konstruksi Hukum Ber-

martabat”, tulisan Dr. Chatamarrasjiid Ais, SH., M.H

berjudul “Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis

Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum

Sosial), tulisan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.,

berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan

Wakaf, tulisan Rita M – L & J Firm berjudul Risiko

22

Hukum Bagi Pembina, Pengawas, & Pengurus

Yayasan, atau tulisan Prof. Dr. Anwar Borahima,

SH., M.Hum dengan bukunya berjudul “Kedudukan

Yayasan di Indonesia, Eksistensi Tujuan, dan Tang-

gung Jawab Yayasan, dan masih banyak yang lain.

Tulisan-tulisan tersebut sebagian besar memba-

has anatomi UUY dan konsekuensi hukum bagi

penyelenggaraan Yayasan, kemungkinan pengem-

bangan keuangan Yayasan sesuai dengan UUY,

tugas dan tanggung jawab masing-masing organ

Yayasan, risiko yang dapat terjadi manakala

Yayasan tidak menyesuaikan diri dengan UUY atau

organ Yayasan melanggar kewenangannya dalam

mengelola Yayasan, kedudukan hukum yayasan

sebelum dan sesudah UUY. Sejauh pengetahuan

penulis belum ada tulisan yang membahas tentang

eksekutabilitas Yayasan dalam Ketentuan peralihan

Undang-undang Yayasan.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan eks-

plorasi hukum menyangkut eksekutabilitas ketentu-

an peralihan UUY untuk memerlengkapi tulisan-

tulisan yang ada tentang Yayasan.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas masalah penelitian ini,

penulis menggunakan kerangka teori tujuan hukum

23

yang dikemukakan oleh Radbuch19. Teori ini dipilih

karena selain merupakan teori yang diterima oleh

banyak ahli hukum, teori tersebut tampaknya mirip

dengan tujuan hukum nasional berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang paling menonjol dalam teori ini adalah

ditempatkannya apek keadilan dengan pendekatan

prioritas kasuistik dalam menghadapi masalah-

masalah hukum sebagai prioritas utama tanpa

mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian

hukum. Dengan pendekatan ini, tujuan akhir yang

hendak diwujudkan oleh hukum tidak terhenti pada

aspek keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hu-

kum semata, melainkan ketertiban dan keteraturan

yang membawa keadaan damai sejahtera bagi

masyarakat. Secara lebih detail, pendekatan ini

akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi tipe dan pendekatan penelitian sebaga-

imana terpapar di bawah.

1. Tipe Penelitian

19

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia,

Jakarta, Edisi kedua, Cetakan ke-2, Agustus 2008 hal. 59-69.

24

Bertitik tolak dari tujuan yang disebutkan

sebelumnya, tipe penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis

normatif. Fokus kajian adalah eksekutabilitas

Ketentuan peralihan UUY sebagai norma hukum

positif yang wajib ditaati oleh setiap yayasan yang

sudah berdiri sebelum UUY.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan kajian yang sesuai dengan

penelitian yuridis normatif, maka pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pendekatan Perundang-undangan (statute appro-

ach). Hal ini dimulai dengan membahas pasal-

pasal tertentu dalam UUY yang terkait dengan

tema penelitian, dilengkapi tinjauan teori, tinjau-

an hasil penelitian, artikel opini, berita, serta tin-

juan empirik secara sepintas yang terkait dengan

tema penelitian. Dalam hal ini, UUY dipahami

sebagai sistem tertutup20 yang mengandung sifat-

sifat komprehensif, inklusif, dan sistematik.

Komprehensif artinya norma-norma hukum

yang ada dalam pasal-pasal UUY terkait satu

dengan yang lain secara logis; Inklusif artinya

semua norma hukum tersebut mampu menam-

20 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Bayumedia Publishing, Cet. Keempat, Maret 2011, hal. 302-303

25

pung semua permasalahan yang ada dalam

Yayasan sehingga sedapat mungkin tidak ada

kekuarangan hukum; Sistematik artinya di

sampaing bertautan satu dengan yang lain,

norma-norma hukum itu juga tersusun secara

hirarkhis.

Terkait dengan itu turut digunakan pende-

katan lain yang mendukung dan memerjelas

analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian

normatif. Beberapa di antaranya ialah pendekat-

an konseptual, pendekatan analitis, pendekatan

historis, dan pendekatan teleologis yang yang

dipadu dengan tinjauan empirik terkait dengan

UUY.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri

atas bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan

tertier.

A. Bahan hukum primer adalah UU No 12 Tahun

2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perun-

dang-Undangan, UUY PP No. 63 Jo PP No 2;

UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

B. Bahan Hukum sekunder ialah bahan hukum

yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis

oleh para ahli hukum, terutama yang terkait

26

dengan teori-teori hukum, badan hukum, dan

pendapat para ahli hukum yang dipublikasi di

media massa dan on line.

C. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum

yang memberikan petunjuk atau petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Yang termasuk dalam

bahan ini adalah berita menyangkut Yayasan

di berbagai media cetak, tulisan opini tentang

Yayasan di media cetak dan elektronik, kamus

hukum dan ensiklopedi hukum.

H. Langkah-langkah Penulisan Tesis

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan

tesis ini sampai selesai, penulis merencanakan

langkah-langkah penelitian yang perlu ditempuh

sebagai berikut:

1. Melakukan studi lanjutan dari Proposal awal

sebagai bahan tugas akhir untuk mata kuliah

Metodologi Penelitian Hukum. Dalam studi ini

penulis membaca secara teliti UUY dan Peraturan

Pemerintah sebagai Aturan Pelaksanaan UUY,

membaca beberapa Buku tentang Yayasan yang

ditulis oleh beberapa Sarjana Hukum yang semu-

la berupa disertasi dan kemudian diterbitkan

menjadi buku.

27

2. Melakukan diskusi dengan Pembimbing menge-

nai ketertarikan penulis terhadap tema peneliti-

an.

3. Menyusun Proposal penelitian.

4. Melakukan diskusi dengan Pembimbing sebelum

diajukan pada ujian proposal tesis.

5. Ujian proposal tesis.

6. Melakukan studi mendalam terhadap bahan-

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang

ada.

7. Melakukan penulisan setahap demi setahap sam-

bil terus melakukan diskusi dengan pembimbing.

8. Diskusi akhir dengan pembimbing atas hasil

penulisan lengkap tesis.

9. Ujian tesis.