kata pengantar - pt-padang.go.idpt-padang.go.id/todak/modul/download/lkjip 2018.pdfuji syukur...

uji syukur kehadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya, sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Pengadilan Tinggi Padang bertanggung

jawab dalam penyelenggaraan memeriksa,

memutus dan mengadili perkara tingkat

banding yang mana sesuai tupoksinya yang

selalu dilaksanakan dengan perencanaan-

perencanaan yang telah ditargetkan.

LKjIP Tahun 2018, merupakan hasil

implementasi pengukuran kinerja tahun 2018.

Dalam LKjIP ini memuat pencapaian target

dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai

dengan perencanaan dalam Rencana Kinerja

Tahun 2018, serta target yang telah

diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018.

Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan

2 (dua) sasaran strategis, yang diukur dengan

mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja

utama yang telah terealisasi dengan sangat

baik. Akhir kata kami mengucapkan

terimakasih kepada semua pihak yang

telah membantu memberikan sumbangsih

pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga

bermanfaat dalam perencanaan di masa

depan, sehingga dapat “TERWUJUDNYAPENGADILAN TINGGI PADANG YANGAGUNG”.

P

“Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yangbaik (good governance), Pengadilan Tinggi Padangmenyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2018 sebagai hasil dari implementasicapaian kinerja sepanjang tahun 2018 PengadilanTinggi Padang.”

KATA PENGANTAR

Padang, Februari 2019KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

HUSNI RIZAL, S.H.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2018, merupakan hasil implementasi pengukuran

kinerja tahun 2018. Dalam LKjIP ini memuat

pencapaian target dan sasaran yang telah

ditetapkan, sesuai dengan perencanaan dalam

Rencana Kinerja Tahun 2018, serta target yang

telah diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018.

Pengadilan Tinggi Padang telah menetapkan 2

(dua) sasaran strategis, yang diukur dengan

mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja utama

yang telah terealisasi dengan sangat baik dan

diilustrasikan dengan tabel pencapaian kinerja

sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

85%

100%

117%

Persentase penurunan sisa perkara

25%

-9,7%

Peningkatan

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

85%

38,6%

45%

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

85% 68% 80,8%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I 85,7%

Sasaran Strategis II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

100%

100%

100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus (one day publish)

100%

100%

100%

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II 100%

Secara umum pencapaian kinerja adalah rata-rata

telah mencapai target sehingga dapat disimpulkan

bahwa secara keseluruhan telah terealisasikan dan

telah terpenuhinya capaian dengan sangat baik

Ikhtisar Eksekutif

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.........................................................................................................2

B. Kedudukan dan Kondisi Umum .............................................................................5

C. Struktur Organisasi (Tupoksi)...................................................................................9

D. Aspek Strategis Organisasi dan Potensi Permasalahan .........................................20

BAB ll PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 ...................................................................24

B. Reviu Indikator Kinerja Utama ………………………….....................................31

C. Rencana Kinerja Tahunan 2018.............................................................................36

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................................................39

BAB lll AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 ...............................................................42

B. Realisasi Anggaran ……………………..…………..............................................60

BAB lV PENUTUP

A. Kesimpulan ..........................................................................................................63

B. Saran-saran ...........................................................................................................63

LAMPIRAN

1. Matriks Reviu IKU 2. Matriks Reviu Renstra Tahun 2015-2019 3. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2018 4. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018 5. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2019 6. Matriks Capaian Kinerja Pertriwulan Tahun 2018 7. Foto Sertifikat Akreditasi “A” 8. Foto Kegiatan Tahun 2018 9. SK. Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018

Halaman| 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kedudukan dan Kondisi Umum

C. Struktur Organisasi (Tupoksi)

D. Aspek Strategis Organisasi

Dan Potensi Permasalahan

L

K

J

I

P

2

0

1

8

Halaman| 2


engadilan Tinggi Padang

telah menyelesaikan

tupoksi dan

melaporkannya dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Pengadilan

Tinggi Padang dipedomani dari

PermenPAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan

bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Dalam

laporan ini tertuang kinerja utama

dari Pengadilan Tinggi Padang

yang didukung dengan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun Anggaran 2018, terkait

dengan Penyelesaian Perkara

Banding yang menjadi kewenangan

Pengadilan Tinggi Padang. Dimulai

dari proses berkas masuk menjadi

perkara sampai putusan dengan

penyelesaian dan minutasi perkara

banding, yang mana merupakan

sasaran strategis yang selalu

berpatokan pada faktor indikator

kinerja maupun target yang

diinginkan, serta diperoleh dari

realisasi pencapaian out put dan

out come kinerja lembaga terhadap

unsur sumber daya manusia.

Berkaitan hal tersebut, terhadap

pelaksanaan kegiatan-kegiatan

dalam mencapai tujuan dan

sasaran dengan visi, misi sebagai

sumber data dalam penyusunan

laporan ini, sesuai dengan

kebutuhan dan situasi kondisi yang

ada, telah direalisasikan serta

P

A. LATAR

BELAKANG

Halaman| 3


diimplementasikan ke pencapaian

kinerja.

Pencapaian kinerja diukur dari

target-target yang telah

direncanakan dan ditetapkan,

sesuai perencanaan 5 (lima) tahun

dalam Reviu Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2015-2019 yang

mana diturunkan menjadi Rencana

Kinerja Tahun 2018 selanjutnya

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018. Pengukuran kinerja

yang dimaksud adalah proses

sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi,

misi dan strategi instansi

pemerintah. Dari hasil pengukuran/

perhitungan capaian kinerja

kemudian dianalisis dan dibuat

dalam bentuk laporan ini.

Pada tahun 2018 ini, banyak hal

yang telah dicapai sehingga dapat

dijadikan sebuah prestasi yang

cukup membanggakan bagi

Pengadilan Tinggi Padang.

Beberapa prestasi tersebut adalah

pada awal tahun salah satu satuan

kerja yakni, Pengadilan Negeri

Muaro telah meraih Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu

Badan Peradilan Umum dengan

nilai Akreditasi “A” (Excellent),

sehingga hampir sel uruh satuan

kerja di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Padang telah terakreditasi.

Pengadilan Tinggi Padang sendiri

telah mendapatkan Sertifikasi

dengan nilai Akreditasi “A” pada

akhir tahun 2017, begitu pula

dengan 12 (dua belas) Pengadilan

Negeri dibawahnya yaitu

Pengadilan Negeri Bukittinggi,

Pengadilan Negeri Sawahlunto,

Pengadilan Negeri Tanjung Pati,

Pengadilan Negeri Payakumbuh,

Pengadilan Negeri Lubuk Basung,

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,

Pengadilan Negeri Batusangkar,

Pengadilan Negeri Padang

Panjang, Pengadilan Negeri Solok,

Pengadilan Negeri Koto Baru,

Pengadilan Negeri Painan, dan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Sementara 2 (dua) Pengadilan

Negeri lagi mendapatkan nilai

Akreditasi “B” yaitu Pengadilan

Negeri Padang dan Pengadilan

Negeri Pariaman, dikarenakan

gedung kantor kedua pengadilan

negeri tersebut sedang tahap

renovasi.

Pada tanggal 25 Juni 2018 di

Halaman| 4


Pengadilan Negeri Padang

Panjang, Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI yang diwakili oleh Direktur

Pembinaan Tenaga Teknis Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI telah meresmikan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (One Gate

Integrated Service) Pengadilan

Tinggi Padang dan 15 (lima belas)

Pengadilan Negeri yang berada di

wilayah hukum Sumatera Barat.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 di

Melounguane, Kabupaten

Kepulauan Talaud, Provinsi

Sulawesi Utara, Ketua Mahkamah

Agung RI telah meresmikan

operasionalisasi 85 (delapan puluh

lima) pengadilan baru di seluruh

Indonesia, yang mana salah

satunya Pengadilan Negeri Pulau

Punjung dan termasuk dalam

wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Padang, sehingga satuan kerja

Pengadilan Tinggi Padang

berjumlah 16 (enam belas)

Pengadilan Negeri se-Sumatera

Barat.

Dibentuknya pengadilan baru,

selain dalam rangka mendekatkan

pelayanan pengadilan kepada

masyarakat pencari keadilan

(Access to Justice), bahwa daerah-

daerah yang awalnya secara

geografis berada sangat jauh dari

kantor pengadilan karena berada di

wilayah ibukota kabupaten yang

dimekarkan, sehingga menyulitkan

masyarakat pencari keadilan, saat

ini sudah tidak lagi menjadi kendala

utama. Selain itu, masyarakat tidak

lagi mengeluarkan biaya yang

besar untuk menuju ke pengadilan

karena waktu tempuh menjadi

relatif singkat.

Halaman| 5


engadilan Tinggi Padang

adalah salah satu

Pengadilan Tinggi

berstatus A khusus. Terletak pada

Ibukota Propinsi Sumatera Barat

yaitu Kota Padang berlamat di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54

Padang, Kode Pos 25129, Nomor

Telepon (0751) 30554 / 23495

Faks. (0751) 34254. Pengadilan

Tinggi Padang merupakan kawal

depan (voorpost) Mahkamah

Agung RI yang membawahi 16

(enam belas) Pengadilan Negeri di

wilayah hukum Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari peradilan

umum, Pengadilan Tinggi Padang

secara hirarki organisatoris dan

administratif berada di bawah

Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung Republik

Indonesia.


mengemban tugas pokok

menegakkan hukum dan keadilan

dalam hal mengadili perkara di

tingkat banding, juga mempunyai

fungsi yudikatif atau penyelesaian

perkara, memiliki fungsi

pengawasan, mengatur, dan

administratif terhadap pengadilan-

pengadilan tingkat pertama di

wilayah hukumnya. Pengawasan

rutin yang selalu dilakukan


langsung ke daerah wilayah

hukumnya meliputi seluruh wilayah

Kota dan Kabupaten di Propinsi

Sumatera Barat antara lain:

P

B. KEDUDUKAN DAN

KONDISI UMUM

Halaman| 6


Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

1) Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara pidana dan

perdata, Pengadilan Negeri Padang menempati gedung kantor

yaitu:

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 26 Pariaman

Telp.: (0751) 92841/91132

Saat ini gedung kantor tersebut masih dalam proses renovasi,

sehingga agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan lancar

maka untuk sementara waktu hanya bidang Kesekretariatan

terutama administrasinya saja yang menempati gedung

tersebut, sedangkan bidang Kepaniteraan terutama teknisnya

menempati gedung kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) Padang.

Pada Pengadilan Negeri Padang ini memiliki Pengadilan

Khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum

berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 terdapat 2 (dua)

Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan

Hubungan Industrial (PHI). Setiap Pengadilan khusus ini

memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili

perkara berdasarkan undang-undang yang membentuknya.

Secara yurisdiksi kedua pengadilan tersebut meliputi seluruh

wilayah hukum di Propinsi Sumatera Barat dan memiliki gedung

kantor yang sama.

Pengadilan Negeri Khusus Tipikor Padang dan Pengadilan

Negeri Khusus PHI Padang beralamat: Jl. By Pass KM 23 Anak

Aie - Padang

2) Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 26 Pariaman

Telp. : (0751) 92841/91132

Halaman| 7


Gedung kantor Pengadilan Negeri Pariaman saat ini pun masih

sedang tahap renovasi.

3) Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi

Alamat: Jl. Veteran 219 A Bukittinggi

Telp. : (0752) 34362/34361

4) Pengadilan Negeri Klas II Sawahlunto

Pada awal tahun 2018 telah menempati gedung kantor sendiri,

karena dulu masih menempati gedung milik Pemda Setempat.

Alamat: Jl. Dt. Nan Sabaleh No. 3 Desa Kandi Kec. Barangin

Kota Sawahlunto

Telp.: (0754) 61003

5) Pengadilan Negeri Klas II Payakumbuh

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 162 Payakumbuh

Telp. : (0752) 92092 / 91267

6) Pengadilan Negeri Klas II Padang Panjang

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang

Telp. : (0752) 82208

7) Pengadilan Negeri Klas II Solok

Alamat: Jl. Lubuk Sikarah No. 22 Solok

Telp. : (0755) 20153 / 20708

8) Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Basung

Alamat: Jl. Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung

Telp. : (0752) 76143 / 76052

9) Pengadilan Negeri Klas II Painan

Alamat: Jl. Raya Salido Painan

Telp. : (0756) 465216 / 465215

10) Pengadilan Negeri Klas II Batusangkar

Selama ini menempati gedung kantor milik Pemda setempat,

namun pada akhir tahun 2017 telah menempati gedung baru.

Alamat: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah – Kota Batusangkar

Telp. : (0752) 71075

Halaman| 8


11) Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Sikaping

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping

Telp. : (0753) 20163/20008

12) Pengadilan Negeri Klas II Tanjung Pati

Alamat: Jl. Raya Tanjung Pati

Telp. : (0752) 7754184/7754229

13) Pengadilan Negeri Klas II Koto Baru

Alamat: Jl. Raya Koto Baru

Telp. : (0755) 20320/20121

14) Pengadilan Negeri Klas II Muaro

Alamat: Jl. Prof. M. Yamin No. 51 Muaro

Telp. : (0754) 20065/20066

15) Pengadilan Negeri Klas II Pasaman Barat

Alamat: Jl. Pasaman Baru – Padang Tujuh Simpang Empat

Pasaman Barat

Telp. : (0753) 7464020/7464021

16) Pengadilan Negeri Klas II Pulau Punjung

Alamat: Komplek Sport Center Jl. Lintas Sumatera KM 18 Koto

Padang – Dharmasraya.

Diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua

Mahkamah Agung RI. dan dimulainya beroperasi/operasional

gedung kantornya sekaligus Pelantikan Ketua, Wakil, Hakim

dan Para Pejabat Struktural, serta Pejabat Fungsionalnya pada

tanggal 31 Oktober 2018.

Halaman| 9


Motto: “Pelayanan Prima Putusan Berkualitas”

engadilan bertugas dan

berwenang:

Pengadilan sebagai badan

yang melaksanakan dan

kekuasaan kehakiman, mempunyai

tugas pokok adalah memeriksa,

memutus, dan mengadili perkara,

serta dalam melaksanakan

tugasnya terlepas dari pengaruh

Pemerintahan lainnya.


mempunyai tugas secara tidak

langsung atau vertikal membantu

Badan Peradilan Umum Mahkamah

Agung dalam merumuskan

kebijakan dan standarisasi teknis

bidang pembinaan tenaga teknis,

serta pembinaan administrasi

pengadilan tingkat pertama di

wilayahnya, serta mengoptimalkan

dan memaksimalkan pranata dan

tata laksana perkara di tingkat

banding.

P

C. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Halaman| 10


Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan

Undang-Undang adalah:

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat

(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun

2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili

di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

(Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.

49 Tahun 2009).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan

nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di

daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah

diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004,

kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh

atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah

diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004,

kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Tugas pokok

Halaman| 11


Fungsi Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Undang-Undang adalah:

Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa

dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan tinggi.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan

di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial,

administrasi peradilan, administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan

pembangunan.

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan

pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti,

Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta

terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi

perkara & administrasi umum

Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di

daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta

lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi

Halaman| 12


Pengadilan Tinggi Padang sebagai

lembaga peradilan di tingkat

banding di Wilayah Propinsi

Sumatera Barat fungsi utama

lembaga yaitu:

1) Pengadilan Tinggi Padang

merupakan pengadilan tingkat

Banding di wilayah Propinsi

Sumatera Barat bertugas

membina keseragaman dalam

penerapan hukum melalui

putusan Banding untuk

menjaga agar semua hukum

dan undang-undang di seluruh

wilayah Sumatera Barat

diterapkan secara adil dan

benar.

2) Disamping tugasnya sebagai

Pengadilan tingkat Banding,


memeriksa dan memutus pada

tingkat pertama.

Fungsi lainnya terhadap

pembinaan dan pengawasan

satker-satker dibawahnya yaitu :

1) Pengadilan Tinggi Padang

melakukan pengawasan

terhadap jalannya peradilan di

tingkat pertama dengan tujuan

agar peradilan yang dilakukan

pengadilan - pengadilan di

tingkat pertama di selenggara

kan dengan seksama dan

wajar dengan berpedoman

pada azas peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya

ringan, tanpa mengurangi

kebebasan dalam memeriksa

dan memutus perkara.

2) Pengadilan Tinggi Padang juga

melakukan pengawasan :

Terhadap pekerjaan

pengadilan dan tingkah

laku para Hakim dan

perbuatan Pejabat

pengadilan dalam

menjalankan tugas yang

berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pokok

Kehakiman, yakni dalam

hal menerima, memeriksa,

mengadili, dan

menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan

kepadanya, dan meminta

keterangan tentang hal-hal

yang bersangkutan dengan

teknis peradilan serta

memberi peringatan,

teguran dan petunjuk yang

diperlukan tanpa

mengurangi kebebasan

Hakim-Hakim.

Halaman| 13


Sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, maka secara

organisatoris dan administratif

Pengadilan Tinggi Padang memiliki

struktur organisasi sebagaimana

gambar 1 berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Padang

Adapun tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan struktur organisasi

sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua

(Pimpinan Pengadilan Tinggi)

a. Ketua mengatur pembagian

tugas para Hakim,

membagikan berkas perkara

dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara

yang diajukan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

b. Mengadakan pengawasan

dan pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim,

Panitera/Sekretaris, pejabat

Struktural lainnya dan

fungsional, serta perangkat

Halaman| 14


administrasi peradilan di

daerah hukumnya.

c. Menjaga agar

penyelenggaraan peradilan

terselenggara dengan wajar

dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman di

daerah hukumnya.

3. Panitera

a. Panitera bertugas

menyelenggarakan

administrasi perkara, dan

mengatur tugas para Panitera

Muda, Panitera pengganti,

serta seluruh pelaksana di

bagian teknis Pengadilan

Tinggi.

b. Panitera, Panitera Muda dan

Panitera pengganti bertugas

membantu Hakim dengan

mengikuti dan mencatat

jalannya persidangan.

c. Panitera membuat daftar

perkara perkara perdata dan

pidana yang diterima di

kepaniteraan.

d. Panitera membuat salinan

putusan menurut ketentuan

undang-undang yang berlaku

e. Panitera bertanggung jawab

atas pengurusan berkas

perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya

perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti, dan surat-surat

lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

4. Sekretaris

a. Membantu dalam

melaksanakan tugas di bidang

administrasi umum/

kesekretariatan dan

mengkoordinir tugas-tugas

Kepala Bagian Umum dan

Keuangan, serta Kepala

Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian.

b. Sekretaris bertugas

menyelenggarakan

administrasi umum, mengatur

tugas para Kepala Bagian,

Pejabat administrasi umum,

serta seluruh pelaksana di

bagian kesekretariatan

Pengadilan Tinggi.

c. Sekretaris selaku Pengguna

Anggaran (Kuasa pengguna

Anggaran) bertanggung jawab

atas penggunaan anggaran.

d. Sekretaris selaku Pengguna

barang (Kuasa Pengguna

Barang) bertanggung jawab

atas keberadaan dan

Halaman| 15


pemanfaatan barang milik

negara (BMN).

5. Kepala Bagian Umum dan

Keuangan

Membantu Sekretaris dalam


administrasi keuangan, Rumah

tangga dan Tata Usaha.

Mengkoordinir tugas-tugas

Kepala Sub Bagian Umum dan

Pelaporan serta Kepala Sub

bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga.

6. Kepala Bagian Perencanaan

dan Kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam


administrasi Perencanaan dan

Kepegawaian. Mengkoordinir

tugas-tugas Kepala Sub Bagian

Rencana Program dan

Anggaran serta Kepala Sub

Bagian Kepegawaian dan

Teknologi Informasi.

7. Panitera Muda Perdata

a. Membantu hakim dengan


jalannya sidang pengadilan.

b. Melaksanakan administrasi

perkara, mempersiapkan

persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara

yang masih berjalan dan

urusan lain yang berhubungan

dengaan masalah perkara

perdata.

c. Memberi nomor register pada

setiap perkara yang diterima

di Kepaniteraan Perdata.

d. Mencatat setiap perkara yang

diterima kedalam buku daftar

disertai catatan singkat

tentang isinya.

e. Menyerahkan salinan putusan

kepada para pihak yang

berperkara bila diminta.

f. Menyiapkan berkas perkara

yang dimohonkan banding,

kasasi atau peninjauan

kembali.

g. Menyerahkan arsip berkas in

aktif perkara kepada Panitera

Muda Hukum.

8. Panitera Muda Pidana




b. Melaksanakan administrasi

perkara mempersiapkan

persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara

yang masih berjalan dan

urusan lain yang berhubungan

dengan masalah perkara

pidana.

Halaman| 16


c. Memberi nomor register pada

setiap perkara yang diterima

di kepaniteraan.

d. Memberi nomor register pada

setiap perkara dengan acara

singkat yang telah diputus

hakim atau diundurkan hari

persidangannya.

e. Mencatat setiap perkara yang

diterima kedalam buku daftar

disertai catatan singkat

tentang isinya.

f. Menyerahkan salinan putusan

kepada Jaksa, terdakwa atau

kuasanya serta Lembaga

Pemasyarakatan apabila

terdakwa ditahan.

9. Panitera Muda Hukum




b. Mengumpulkan, mengolah

dan mengkaji data,

menyajikan statistik perkara,

menyusun laporan perkara,

menyimpan arsip berkas

perkara atau permohonan

grasi dan tugas lain yang

diberikan berdasarkan

peraturan yang berlaku.

10. Panitera Pengganti




b. Membantu hakim dalam hal :

1) Perkara Perdata :

- Membuat penetapan hari

sidang.

- Membuat berita acara

persidangan yang harus

selesai sebelum sidang

berikutnya.

- Mengetik keputusan.

2) Perkara Pidana :

- Membuat penetapan hari

sidang;

- Membuat penetapan

terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan dari tahanan

atau dirubah jenis

penahanannya;

- Membuat berita acara

persidangan yang harus

selesai sebelum sidang

berikutnya;

- Melaporkan barang bukti

kepada panitera;

- Mengetik putusan.

c. Melaporkan kepada Panitera

Muda bersangkutan

berkenaan dengan

penundaan hari-hari sidang,

perkara yang sudah putus

berikut amar putusannya.

Halaman| 17


d. Menyerahkan berkas perkara

kepada panitera muda

bersangkutan bila telah

selesai diminutasikan.

11. Kepala Sub. Bagian

Keuangan dan Pelaporan

a. Meneliti berkas tagihan

pemeliharaan alat

perlengkapan kantor, gedung

kantor dan biaya langganan

telepon, listrik dan air bersih

untuk mendapatkan

penyelesaian pembayaran.

b. Membuat daftar gaji/lembur

dan rapel pegawai sebagai

bahan untuk melakukan

pembayaran gaji/lembur dan

rapel.

c. Melakukan pembayaran gaji

pegawai sesuai dengan daftar

gaji.

d. Mempersiapkan dan

menyelenggarakan

pengurusan perjalanan dinas

dalam rangka kelancaran

tugas.

e. Mengkoordinasikan

penyusunan daftar usulan

kegiatan sebagai bahan

penyediaan dana kegiatan.

f. Melakukan pencairan

berdasarkan SPM yang

diterima.

g. Melakukan pembayaran atas

tagihan beban anggaran

belanja rutin.

h. Melaksanakan pemotongan

pajak pada setiap

pengeluaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

i. Memeriksa dan meneliti surat

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran rutin

sesuai dengan bukti-bukti

pengeluarannya.

j. Menyelenggarakan

pembukuan atas SPJ ke

dalam buku kas umum atau

buku-buku pembantu lainnya

untuk dilakukan perhitungan

dan verifikasi dengan

mengetahui perkembangan

realisasi anggaran yang telah

disediakan.


Kepegawaian dan IT

a. Menyusun Surat Keputusan

pengangkatan sebagai PNS

untuk Gol. II.

b. Menyusun Surat Keputusan

kenaikan pangkat untuk Gol.

III/c kebawah.

c. Membuat usul pemberian

kartu pegawai bagi CAPEG

yang telah diangkat Pegawai

Negeri Sipil.

Halaman| 18


d. Menganalisa data

kepegawaian untuk

menyiapkan DUK pegawai

negeri.

e. Menyiapkan surat permintaan

pengujian kesehatan bagi

calon PNS kepada Dokter

penguji kesehatan atau tim

penguji kesehatan bagi calon

pegawai yang akan diangkat

menjadi pegawai negeri sipil.

f. Menyiapkan penyelenggaraan

Sumpah PNS dan sumpah

serta pelantikan jabatan.

g. Melaksanakan pengusulan

kenaikan pangkat.

h. Melakukan pengusulan

pengangkatan dalam jabatan

struktural

i. Melaksanakan pengusulan

pemindahan pegawai.

j. Mengusulkan pemberhentian

dan pemensiunan.

k. Menyusun DUK pegawai

dalam lingkungan Pengadilan

Tinggi.

l. Mempersiapkan bahan dan

mencatat seluruh hasil untuk

rapat Baperjakat.

13. Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha dan Rumah Tangga

a. Mendistribusikanan

pengelolaan arus surat masuk

dengan sistem kartu kendali

untuk memperlancar

penerimaan informasi.

b. Pengiriman surat keluar untuk

memperlancar penyampaian

informasi.

c. Mengklasifikasikan arsip

dilingkungan pengadilan

negeri.

d. Menyelenggarakan urusan

kearsipan dengan mengatur

kegiatan penyediaan,

pelayanan peminjaman,

penyimpanan dan

pemeliharaan arsip surat-

surat dan kantor.

e. Menyelenggarakan

pemeliharaan kendaraan

dinas agar selalu dalam

keadaan siap untuk

digunakan.

f. Menyelenggarakan

administrasi biaya

pemeliharaan kendaraan

dinas sebagai bahan

pertanggungjawaban

penggunaan kendaraan dinas.

g. Menyelenggarakan

pemeliharaan alat

perlengkapan kantor, gedung

kantor dan rumah dinas

sesuai dengan rencana dan

Halaman| 19


anggaran yang telah

ditetapkan.

h. Menyelenggarakan

pemeliharaan pemakaian

telepon, listrik, air bersih dan

kebersihan ruangan agar

dapat digunakan

sebagaimana mestinya.


Perencanan Program dan

Anggaran

a. Merencanakan program kerja

subbagian rencana program

dan anggaran;

b. Menyusun dan menjadwalkan

rencana kegiatan dalam

bentuk RKAKL;

c. Membagi tugas dan

menentukan penanggung

jawab kegiatan;

d. Menggerakkan dan

mengarahkan pelaksanaan

kegiatan;

e. Membantu pelaksanaan tugas

para bawahan;

f. Menyiapkan bahan konsep

rumusan kebijakan pimpinan

dibidang perencanaan,

program dan anggaran;

g. Mengonsep penyusunan

Rencana Strategis

(RENSTRA);

h. Mengonsep penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP)

setiap tahun anggaran

meliputi meliputi analisis

target pencapaian kinerja,

program, dan anggaran;

i. Mengonsep penyusunan

rencana kebutuhan anggaran

dalam bentuk RKA-KL;

j. Melaksanakan revisi rencana

kebutuhan anggaran dalam

bentuk RKA-KL;

k. Mengonsep penyusunan

Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA);

l. Menghimpun penetapan

kinerja setiap subbagian;

m. Membantu pemantauan dan

evaluasi atas

pelaksanaannya;

n. Mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan;

o. Melaksanakan tugas khusus

yang diberikan oleh atasan;

p. Melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian.

Halaman| 20


eran strategis Pengadilan

Tinggi Padang sebagai

pengadilan tingkat

banding adalah dalam hal

mengadili perkara tingkat banding

adalah dalam hal mengadili perkara

tingkat banding di wilayah

hukumnya, mengadili di tingkat

perkara pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili

antara Pengadilan Negeri di

wilayah hukumnya, memberi

keterangan pertimbangan dan

nasihat hukum pada instansi

pemerintah di daerahnya

hukumnya, memberi keterangan

pertimbangan dan nasihat hukum

pada instansi pemerintah

didaerahnya apabila diminta,

hingga peran melakukan

pengawasan terhadap jalannya

peradilan di pengadilan tingkat

pertama dan menjaga supaya

peradilan wilayah hukumnya

dilaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Pengadilan Tinggi

Padang masih dihadapkan oleh

beberapa kondisi objektif yang

harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja pengadilan.

Berikut beberapa hal yang menjadi

isu strategis dan sering menjadi

sorotan masyarakat di pengadilan

pada umumnya, termasuk di

Pengadilan Tinggi Padang yaitu:

1. Akses Terhadap Pengadilan

2. Penyelesaian Putusan Perkara

3. Manajemen Penanganan

Perkara

4. Penerimaan Masyarakat

Terhadap Putusan Pengadilan

5. Kepercayaan Publik

6. Sumber Daya Manusia

7. Pengawasan dan Pengaduan

P

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

DAN POTENSI PERMASALAHAN

Halaman| 21


Tabel 1 Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan

Aspek Strategis Potensi Permasalahan

1. Akses Terhadap Pengadilan

1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan: Posbakum, Prodeo, Zitting Plat;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi, serta PTSP;

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011;

- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo;

- Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan;

2. Penyelesaian Putusan Perkara

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Untuk tingkat banding penyelesaian perkaranya selama 3 (tiga) bulan.

2. Standar Operasional Penyelesaian (SOP) Perkara Pengadilan Tinggi Padang;

- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan;

3. Manajemen Penanganan Perkara

1. Memanfaatkan teknologi informasi;

2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI;

3. Menggunakan template putusan;

4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP;

- Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif;

- Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penangangan perkara;

4. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari Peradilan Umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun

Halaman| 22


Pengadilan Tingkat Banding, sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi

5. Kepercayaan Publik

Pengadilan Tinggi Padang berupaya turut serta mewujudkan citra positif dan Performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik denganm mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum MA dan Pengadilan Tinggi Padang telah mendapatkan nilai “A” (Excellent);

Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.

6. Sumber Daya Manusia

1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan;

2. Fit and profer test dalam rangka promosi jabatan;

- Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan;

- Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi;

- Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah;

7. Pengawasan dan Pengaduan

1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah;

2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

3. Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan;

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan;

- Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan;

Halaman| 23


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015 - 2019

B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2018

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

L

K

J

I

P

2

0

1

8

Halaman| 24


enyusunan Rencana

Strategis (Renstra) adalah

suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun dan disusun berdasarkan

pemahaman terhadap lingkungan

strategis baik dalam skala nasional,

regional maupun lokal dengan

memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada atau timbul

serta memuat visi dan misi sebagai

penjabaran dalam membina unit

kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Dasar hukumnya: Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan

penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L)

2015 – 2019.

Renstra perlu direviu setiap

tahunnya agar sesuai dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perumusan Reviu Renstra

dimaksudkan untuk menjadi

pedoman dan arah proses

pembaharuan yang dilakukan agar

dapat berjalan secara optimal,

efektif, dan efisien, menggunakan

acuan yang jelas, terukur, terarah,

dan berorientasi pada peningkatan

kinerja yang akuntabel.

P

A. REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

Halaman| 25



menyusun Reviu Rencana

Strategis Tahun 2015–2019

merupakan komitmen bersama

dalam menetapkan kinerja dengan

tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis

melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan

arah dan sasaran yang jelas, serta

sebagai pedoman dan tolok ukur

kinerja Pengadilan Tinggi Padang

diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah

Agung untuk mencapai visi dan

misi, serta tujuan organisasi pada

tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Padang

Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi.

Ada pun Visi Pengadilan Tinggi

Padang mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI PADANG YANG AGUNG”

Dengan visi ini Pengadilan Tinggi

Padang ingin mewujudkan

pengadilan ini sebagai lembaga

peradilan yang dihormati, dan

memiliki keluhuran, serta

kemuliaan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dalam

memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan

dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. yang mana

Pengadilan Tinggi Padang adalah

sebagai berikut:

VISI

Halaman| 26


MISI

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan

Tinggi Padang

2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang

Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan


4) Meningkatkan Kredibilitas Dan

Transparansi Pengadilan Tinggi Padang

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Padang

Tujuan adalah sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan

ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak

dicapai Pengadilan Tinggi Padang

adalah sebagai berikut:

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan

kepuasannya terpenuhi. Tujuan ini diukur dengan

menggunakan indikator: Index responden Pengadilan

Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan

Pengadilan Tinggi;

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan

peradilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan

indikator: Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

TUJUAN

Halaman| 17


dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus atau publikasi

perkara (one day one publish).

Sasaran strategis adalah

penjabaran atau implementasi dari

tujuan secara terukur agar selaras

dan sesuai dengan arah

pembangunan dalam jangka waktu

tertentu.

Untuk mendukung dan

mempertajam pencapaian tujuan,

maka Pengadilan Tinggi Padang

menggunakan sasaran strategis

sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel;

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara;

3. Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Padang

Program adalah rancangan

mengenai asas serta usaha yang

akan dijalankan.

Kegiatan adalah aktivitas atau

usaha untuk mencapai suatu hal

tertentu.

Program dan kegiatan digunakan

untuk mendukung tujuan dan

sasaran strategis. Pengadilan

Tinggi Padang menggunakan

program dan kegiatan sesuai

dengan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan Mahkamah Agung

RI, serta petunjuk Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

adalah sebagai berikut:

1) Program: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan administrasi dan pengelolaan

keuangan badan urusan administrasi

SASARAN STRATEGIS

Halaman| 28


Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran

dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini

untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan;

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- Persentase penurunan sisa perkara;

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi,

Peninjauan Kembali

2) Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung RI

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan

Mahkamah Agung RI

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung SIPP. Program dan kegiatan ini untuk mendukung

capaian indikator kinerja:

- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi;

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

(satu) hari putus atau publikasi perkara (one day one

publish);

3) Program: Peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan: Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselesaikan

di tingkat peratama dan banding secara tepat waktu. Program

dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan

pengaju tepat waktu;

Halaman| 29


MATRIKS RENSTRA 2015-2019

No Tujuan Target Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Target Rp.

1. Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan dan

kepuasannya

terpenuhi

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

91%

91%

91%

Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

90%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Penyeleng

garaan

operasional

perkantoran

dan non

operasional

satker daerah

1

layanan

16.587.425.000

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

85%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

c. Persentase penurunan sisa

perkara:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

25%

25%

25%

25%

25%

25%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

40%

40%

40%

d. Persentase perkara yang

Halaman| 30


Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

Kasasi

75%

75%

80%

85%

85%

e. Index responden

Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

75%

75%

75%

75%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

pendukung

SIPP

1

layanan

478.500.000

2. Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau

Badan

Peradilan

Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah diputus

90% Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah

diputus

80% 85% 90% 95% 100%

b. Persentase salinan

putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

90% 95% 100% 100% 100% Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Perkara

peradilan

umum yang

diselesaikan

ditingkat

pertama dan

banding

secara tepat

waktu

300

perkara

245.000.000

Halaman| 31


INDIKATOR KINERJA UTAMA

diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Indikator

Kinerja Utama yang telah

ditetapkan Pengadilan Tinggi

Padang tersebut pada tahun 2018

telah direviu untuk mempertajam

sasaran strategis. Hubungan

sasaran dan indikator kinerja

tersebut digambarkan sebagai

berikut:

B. REVIU INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

Halaman| 32


MATRIK REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR

KINERJA PENJELASAN/formulasi perhitungan

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan

Catatan:

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

b. Persentase

perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada

Catatan:

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan perkara yang harus diselesaikan

(sisa awal tahun + perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara

yang diputus tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

x 100%

Halaman| 33


berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun

berjalan

c. Persentase

penurunan sisa

perkara

Tn.1 - Tn

Tn.1

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

d. Persentase

perkara yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum:

Kasasi

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara

Catatan:

Upaya hukum = Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

x 100%

Halaman| 34


semakin puas atas putusan pengadilan

e. Index responden

Pengadilan

Tingkat Pertama

yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera

Laporan

Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat yang

Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website

Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

Halaman| 35


dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari setelah

diputus

Catatan:

One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus

Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish

b. Persentase

salinan putusan

yang dikirim ke

Pengadilan

Pengaju Tepat

Waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju

Jumlah putusan

Catatan:

SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

Halaman| 36


Pengadilan Tinggi Padang dalam

menetapkan target kinerja tahun

2018, tidak terlepas dari core

bussines yaitu menerima,

memeriksa, dan memutus perkara,

sehingga semua yang

dilaksanakan haruslah didukung

oleh jumlah anggaran yang

mencukupi dan berimbang.

Perencanaan ini berupaya

mewujudkan target dan sasaran

strategis melalui indikator kinerja

dalam matriks berikut:

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Halaman| 37


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran/ Rp.

1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

f. Persentase

sisa perkara yang diselesai kan: 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor

100% 100% 100%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah

1

layanan

16.092.967.000

g. Persentase

perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor

90% 90% 90%

h. Persentase

penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor

35% 35% 35%

i. Persentase

perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Kasasi

85%

j. Index

responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan

85%

Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SIPP

1

layanan

478.500.000

MATRIK RENCANA KINERJA

TAHUN 2018

Halaman| 38


Pengadilan Tinggi

2.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

90%

Peningkatan Sarana dan

Prasana Aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasaran di Lingkungan Mahkamah Agung


1

layanan

478.500.000

b. Persentase

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

100%

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

300 perkara

224.673.000

Halaman| 39


D. PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

MATRIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel.

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

1. Perdata;

2. Pidana;

3. Tipikor;

b. Persentase perkara yang


1. Perdata;

2. Pidana;

3. Tipikor;

c. Persentase penurunan sisa

perkara:

1. Perdata;

2. Pidana;

3. Tipikor;

d. Persentase perkara yang


Hukum :

Kasasi;

e. Index responden Pengadilan

Tingkat Pertama yang puas

100%

100%

100%

95%

95%

95%

35%

35%

35%

85%

85%

Halaman| 40


terhadap layanan

Pengadilan Tinggi.

85%

2.

Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian Perkara.

a. Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus;

b. Persentase salinan putusan

yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu;

95%

100%

Kegiatan Anggaran

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 224.673.000,-

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 16.092.967.000

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 478.500.000,-

Mahkamah Agung RI.

Halaman| 41


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

L

K

J

I

P

2

0

1

8

Halaman| 42


engukuran Kinerja adalah

proses sistematis dan

berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksasnaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi,

misi dan strategi instansi

pemerintah. Salah satu fondasi

utama dalam menerapkan

manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka

menjamin adanya peningkatan

dalam pelayanan public dan

meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya

organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara

kinerja yang (seharusnya) terjadi

dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja


sepanjang tahun 2018, dilakukan

dengan cara membandingkan

antara target yang telah ditetapkan

sesuai perencanaan sebelumnya

yaitu di awal dan akhir tahun 2018,

dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator tersebut dapat

diimplementasikan pada tabel

berikut:

P

A. CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

Halaman| 43


MATRIKS PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN TINGGI PADANG

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Capaian

(%)

1.

Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan :

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara

yang diselesaikan tepat

waktu

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

90%

90%

90%

100%

100%

100%

111%

111%

111%

c. Persentase penurunan

sisa perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

35%

35%

35%

54,8%

-61,5%

100%

156,5%

peningkatan

285.5%

d. Persentase perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum:

Kasasi

85%

66%

77,6%

e. Index responden 85% 68,7% 80%

Halaman| 44


Secara umum pencapaian kinerja


berdasarkan tabel capaian kinerja

di atas pada tahun 2018 adalah

Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 135%

2.

Peningkatan

Efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara



perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus (one day

publish)

90%

100%

111%



Pengadilan Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 105,5%

Halaman| 45


rata-rata telah mencapai target

terutama pada indikator


Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pada Sasaran Strategis I

Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel yaitu rata-rata mencapai

nilai 135% dan Sasaran Strategis II

Peningkatan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara

yaitu rata-rata 100% kinerjanya,

sehingga dapat disimpulkan bahwa

secara keseluruhan telah

terealisasikan dan telah

terpenuhinya capaian dengan

sangat baik. Hal ini dapat dijadikan

point kemajuan dalam kinerja yang

dievaluasi dan dianalisis lebih

lanjut. Keadaan Perkara di

Pengadilan Tinggi Padang,

berdasarkan keadaan perkara

masuk dan putus selama 2018

yaitu :

Tabel 1. Matriks Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Padang

No Nama Perkara Masuk

2018

Perkara Yang

Diputus

Sisa

Perkara Ket

1. Perdata 174 191 14

2. Pidana 207 199 21

3. Tipikor 22 23 2

Total 403 413 35

Keadaan Perkara di Pengadilan

Tinggi Padang, berdasarkan

keadaan perkara masuk dan putus

selama 3 (tiga) tahun berjalan yaitu

:

Tabel Keadaan Perbandingan Perkara 2015 -2017

PKR

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

2015 2016 2017 2018

MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA

PDT 190 213 34 161 170 25 219 213 31 174 191 14

PID 211 199 27 243 254 16 203 206 13 207 199 21

TPK 27 31 - 19 19 - 20 19 1 22 23 2

JMH 428 443 61 423 443 41 442 438 45 403 413 35

Halaman| 46


Terlihat bahwa peredaran perkara

selama 4 (empat) tahun mengalami

naik turun yang tidak begitu berarti

terutama terhadap jumlah perkara

masuk. Namun terjadi jumlah

perkara putus yang sama pada

tahun 2015 dan 2016, sehingga

tidak berpengaruh besar pada

peredaran perkara sepanjang 4

(empat) tahun, sebagaimana

digambarkan pada grafik di bawah

ini :

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015 2016 2017 2018

Putus

Masuk

Sisa

Perkara Putus : Tahun 2015 = 443 2016 = 443 2017 = 438 2018 = 413

Perkara Masuk : Tahun 2015 = 428 2016 = 423 2017 = 442 2018 = 403

Perkara Sisa : Tahun 2015 = 76 2016 = 61 2017 = 41 2018 = 35

Halaman| 47



1. Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara yang diselesaikan

adalah sisa pada awal tahun yang

harus diselesaikan selama tahun

berjalan, biasanya sisa telah habis

pada saat memasuki triwulan

kedua karena masa penyelesaian

perkara yakni 3 (tiga) bulan.

Sementara sisa perkara dapat

terjadi karena perkara tersebut

masuk pada akhir-akhir tahun

sebelumnya yaitu Bulan Nopember

dan Desember, sehingga

prosesnya berjalan di awal tahun

yang menyebabkan menjadi sisa

pada awal tahun tersebut.

Pada Tahun 2018 sisa perkara

sejumlah 35 (tiga puluh lima)

perkara, terdiri dari 31 (tiga puluh

satu) perkara Perdata dan 13 (tiga

belas) perkara Pidana dan 1 (satu)

perkara Tipikor.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 90 % 100% 111%

Jumlah penurunan sisa perkara 35 % 154,8% 221%

Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Kasasi

85 % 66 % 77,6 %

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

85 % 68.7 % 80 %

Rata-rata capaian kinerja 117,9%

Halaman| 48


Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2018

Perkara Sisa Yg Diselesaikan %

Perdata 31 31 100

Pidana 13 13 100

Tipikor 1 1 100

Sisa perkara yang diselesaikan

pada Tahun 2018 mencapai

100% sesuai dengan target

yang telah ditetapkan.

Sementara perbandingan sisa

perkara selama 4 (empat) tahun

dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

PERBANDINGAN SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

No Perkara 2015 2016 2017 2018

1. Perdata 57 34 25 31

2. Pidana 15 27 16 13

3. Tipikor 4 0 0 1

Jumlah 76 61 41 45

Perbandingan sisa perkara yang

harus diselesaikan dari tahun ke

tahun telah mengalami penurunan,

semua tergantung pada jumlah

perkara yang masuk dan putus

pada tiap-tiap tahun yang berbeda

pula jumlahnya. Penurunan jumlah

sisa perkara selama 3 (tiga) tahun

dapat digambarkan sebagai

berikut:

Halaman| 49


Pada grafik diatas dapat dilihat

bahwa telah terjadi penurunan sisa

perkara yang sangat memuaskan

dan semua sisa tersebut telah

selesai atau habis, sehingga

realisasinya mencapai 100% begitu

pula dengan capaiannya sesuai

target yang telah ditetapkan

bersama.

2. Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan

tepat waktu adalah perkara

masuk yang diputus dengan

tepat waktu terutama

selesainya proses selama 3

(tiga) bulan, bahkan tidak

sampai atau dalam 1 (satu)

bulan telah diputus.

Penyelesaian prosesnya yakni

perkara masuk yang diputus

dan diminutasi dapat dikatakan

telah selesai dengan tepat

waktu.

Pada Tahun 2018 perkara

putus sejumlah 413 perkara

dari 448 perkara yang ada

(terdiri dari sisa 45 perkara

dengan 403 perkara masuk)

telah selesai dengan tepat

waktu sehingga realisasinya

mencapai 100% seperti tabel

berikut:

Halaman| 50


PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No Perkara 2015 2016 2017 2018

1. Perdata 213 170 213 191

2. Pidana 199 254 206 199

3. Tipikor 31 19 19 23

Jumlah 443 443 438 413

Perkara putus telah menjadi

perkara yang diselesaikan

tepat waktu, karena semua

perkara harus putus dan

memang telah ditargetkan

selesai sesuai prosedur.

Berdasarkan tabel

perbandingan perkara putus

tepat waktu diatas tiap

tahunnya tidak mengalami

angka yang signifikan, pada

tahun 2015 dan 2016

mengalami jumlah perkara

putus tepat waktu yang sama

yakni 443 perkara, sedangkan

tahun 2017 dan 2018 sedikit

mengalami penurunan.

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

2015 2016 2017 2018

Putus

Tepat waktu

Halaman| 51


Pada grafik diatas terlihat hanya

garis tepat waktu dikarenakan

perkara putus sama jumlahnya

dengan perkara tepat waktu.

Terdapat jumlah perkara yang

sama pada tahun 2015 dan 2016,

sedangkan pada tahun 2017 dan

2018 mengalami penurunan

perkara yang diputus dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal penyelesaian perkara

dapat dilihat dari peredaran perkara

yang direkapitulasi berdasarkan

keadaan perkara masuk dan putus,

serta sisa selama satu tahun

berjalan yakni tahun 2018, terlihat

sebagaimana digambarkan pada

tabel matriks keadaan perkara

Pengadilan Tinggi Padang di

bawah ini:

Tabel 2. Matriks Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Padang

No Nama Perkara Masuk

2018

Perkara Yang

Diputus

Sisa

Perkara Ket

1. Perdata 174 191 14

2. Pidana 207 199 21

3. Tipikor 22 23 2

Total 403 413 35

3. Penurunan Sisa Perkara

Penurunan sisa perkara adalah

berkurangnya sisa perkara di

awal tahun dengan sisa

perkara di akhir tahun, dapat

dikatakan selisihnyalah yang

dibandingkan dalam tahun

berjalan tersebut. Pada tahun

2018 justru yang terjadi malah

peningkatan jumlah sisa

perkara terutama pada perkara

Pidana perkara sebagaimana

tabel berikut:

Jumlah penurunan sisa perkara Tahun 2018

Perkara Sisa Awal Tahun Sisa Akhir Tahun

Perdata 31 14

Pidana 13 21

Tipikor 1 0

Halaman| 52


Adapun sebagai perbandingan sisa perkara sebagai berikut:

SISA PERKARA

No Perkara 2015

Awal Akhir

2016

Awal Akhir

2017

Awal Akhir

2018

Awal Akhir

1. Perdata 57 34 34 25 25 31 31 14

2. Pidana 15 27 27 16 16 13 13 21

3. Tipikor 4 0 0 0 0 1 1 0

Jumlah 76 61 61 41 41 45 45 35

Berdasarkan tabel diatas

menjelaskan perbandingan sisa

perkara yang terjadi selama

tahun tersebut yakni di awal

dan di akhir terdapat

perselisihan angka. Pada tahun

2015 terdapat selisih 15

perkara yaitu mengalami

penurunan yang hampir sama

dengan tahun 2016 selisih 20

perkara, namun terjadi

peningkatan pada tahun 2017

sejumlah 4 perkara. Namun

pada tahun 2018 jumlah sisa

sangat turun yakni sejumlah 10

perkara. Penurunan sisa

perkara dalam kurun waktu 4

(empat) tahun ini telah

digambarkan grafik dibawah ini:

Halaman| 53


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018

awal

akhir

4. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum adalah perkara

yang tidak mengajukan Kasasi

dengan yang mengajukan dari

perkara yang diputus banding.

Dalam hal ini jika tidak

mengajukan upaya hukum

dapat dikategorikan bahwa

masyarakat sudah puas atas

perkara yang diputus di tingkat

banding. Pada perkara Kasasi

dapat dilihat pada putusan

tingkat pertama dengan yang

banding, sehingga dapat

dibandingkan dengan perkara

tidak mengajukan upaya

Hukum Kasasi dengan yang

banding 403 perkara dan

kasasi 165 perkara serta tidak

kasasi 238 perkara, sehingga

dapat disimpulkan masih

adanya masyarakat yang tidak

puas atas putusan banding

mencapai 59% dari target 85%.

Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018

Banding Kasasi Tidak Kasasi Persentase

403 165 238 59%

Halaman| 54


Perbandingan selama 3 (tiga) tahun yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi yaitu:

PERBANDINGAN YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

No Perkara 2016 2017 2018

1. Perdata 74 109 92

2. Pidana 140 115 126

3. Tipikor 15 19 20

Jumlah 229 243 238

220

225

230

235

240

245

2016 2017 2018

awal

5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas

Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Index responden Pengadilan


terhadap layanan Pengadilan

Tinggi adalah di dapat dari hasil

survey yang diadakan sebagai

salah tahap/proses Akreditasi.


melakukan survey tersebut di

sepanjang tahun 2018 dengan

hasil 68,7%,

Berdasarkan hasil analisis data

terhadap data penelitian ini,

disimpulkan bahwa Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

pengguna layanan pengadilan

di Pengadilan Tinggi Padang

Halaman| 55


sebesar 68,7% dan berada

pada kategori BAIK. Adapun

kesimpulan pada masing-

masing ruang lingkup sebagai

berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di


berada pada kategori Mudah

2. Prosedur Pelayanan di


berada pada kategori Baik

3. Waktu pelayanan di


pada kategori Cepat

4. Biaya/Tarif pelayanan di


pada kategori Mudah

5. Produk Spesifikasi Jenis

Pelayanan di Pengadilan

Tinggi Sumatera Barat pada

kategori Memuaskan

6. Kompetensi Pelaksana


Tinggi Padang pada kategori

Mampu

7. Perilaku Pelaksana


Tinggi Padang pada kategori

Baik

8. Maklumat Pelayanan di


pada kategori Memuaskan

9. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan di


pada kategori Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) pengguna layanan

pengadilan di Pengadilan Tinggi

Padang, berdasarkan peringkat

ruang lingkupnya, diperoleh

kepuasan responden paling

tinggi berada pada ruang

lingkup “kompetensi pelaksana.”

disusul ruang lingkup “perilaku

pelaksana”, dan “prosedur”.

Halaman| 56



Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu Tahun 2018

Perkara Salinan

putusan yg

dikirimkan

Jumlah putusan %

Perdata 191 191 100%

Pidana 199 199 100%

Tipikor 23 23 100%

Adapun sebagai perbandingan

salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

sebagai berikut

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah salinan putusan


Pengaju Tepat Waktu

100 % 100% 100 %

Jumlah putusan perkara




waktu 1 hari setelah diputus

(one day publish)

100% 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja 100%

Halaman| 57


PERBANDINGAN SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM TEPAT WAKTU

No Perkara 2015 2016 2017 2018

1. Perdata 213 170 213 191

2. Pidana 208 254 206 199

3. Tipikor 31 27 19 23

Jumlah 452 451 438 413

Salinan putusan yang dikirimkan ke

Pengadilan Pengaju adalah

perkara banding yang telah diputus

dan diminutasi di Pengadilan

Tinggi, kemudian terdapat

salinannya untuk dikirimkan

kembali ke Pengadilan Negeri yang

mengajukan banding dan sebagai

arsip di Pengadilan Tinggi.

Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

(one day publish) setelah diputus tahun 2018

Perkara Perkara yg

diupload

Perkara yg

diputus

%

Perdata 191 191 100%

Pidana 199 199 100%

Tipikor 23 23 100%

Teknologi informasi sekarang ini

berkembang dengan pesat.

Pemanfaatan teknologi informasi

sudah mencapai berbagai bidang

kehidupan masyarakat. Teknologi

informasi memudahkan para

penggunanya dalam mencatat

suatu transaksi, menyimpannya

dalam bentuk data,

mentransformasikannya menjadi

informasi dan menyebarkannya

kepada para pemakai informasi.

Teknologi informasi memiliki

banyak peranan dalam membantu

dan memecahkan masalah,

diantaranya membantu dalam

meningkatkan produktivitas,

efektivitas, efisiensi, mutu,

kreativitas, dan problem solving

(pemecahan masalah). Dengan

dukungan teknologi informasi,kita

Halaman| 58


dapat melakukan pemecahan

masalah dengan cepat dan efektif,

termasuk di dunia peradilan seperti


Melalui dukungan teknologi

informasi, Pengadilan Tinggi

Padang dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat dan pihak-pihak yang

berperkara mengenai status

perkara yang masuk, putus dan

perkara yang diajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan PK

melalui aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP)


Sampai saat ini Pengadilan Tinggi

Padang beserta satuan kerja

dibawahnya yakni Pengadilan

Negeri se-Sumatera Barat, secara

keseluruhan telah menerapkan

SIPP versi 3.2.0 yang telah

terintegrasi dengan SIPP

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

maupun SIPP Mahkamah Agung

dan juga Direktori Putusan

Mahkamah Agung. Data sudah

termutakhirkan berdasarkan kondisi

data perkara yang sebenarnya.

Perkara Yg Dipublikasikan Yg Tdk

Dipublikasikan

%

Perdata 191 0 100%

Pidana 199 0 100%

Tipikor 23 0 100%

Secara keseluruhan perkara-

perkara yang telah diputus

diharuskan dan telah dapat diakses

secara online, karena dimasukan

ke dalam SIPP tersebut. Namun

dalam hal yang dimaksud Jumlah

putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu

1 hari (one day publish) setelah

diputus tahun 2018 adalah untuk

Perkara Tipikor dan memang telah

terpenuhi secara langsung

mencapai 100%.

PERBANDINGAN PERKARA YANG DIUPLOAD

No Perkara 2015 2016 2017 2018

1. Perdata 213 170 213 191

2. Pidana 199 254 206 199

Halaman| 59


3. Tipikor 31 19 19 23

Jumlah 443 443 438 413

Sementara perbandingan perkara

yang diupload tiap tahunnya pun

sama dengan perkara yang putus.

Terutama pada tahun 2015 dan

2016 telah mencapai angka yang

sama, sedangkan tahun 2018

hanya 413 perkara. Hal ini pun

dapat dilihat dalam grafik sebagai

berikut:

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

2015 2016 2017 2018

Putus

Diupload

Pada grafik diatas terlihat

hanya garis tepat waktu

dikarenakan perkara putus

sama jumlahnya dengan

perkara yang diupload.

Terdapat jumlah perkara yang

sama pada tahun 2015 dan

2016, sedangkan pada tahun

2017 dan 2018 mengalami

penurunan perkara yang

diputus dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya.

Halaman| 60


B. REALISASI ANGGARAN

Pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) terdapat 3 (tiga)

program:

1. Program Dukungan

Manajeman dan Pelaksaan

Tugas Teknis lainnya (DIPA

01 BUA)

2. Program Sarana dan

Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung (DIPA 01

BUA)

3. Program Peningkatan

Manajeman Peradilan

Umum (DIPA 03 BADILUM)

Realisasi anggaran Pengadilan

Tinggi Padang dan Pengadilan

Negeri Sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Padang Tahun

2018 dapat dilihat pada tabel 26

dan tabel 27 berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Realisasi Anggaran

DIPA 01 BUA Tahun 2018

NO NAMA

PENGADILAN

PAGU REALISASI SISA PERSENTASE

PENYERAPAN

I. PT Padang Rp16.720.229.000 Rp17.566.812.740 -Rp846.583.740 105,06%

Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran

Salah satu upaya konkrit untuk

mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara khususnya di

Pengadilan Tinggi Padang adalah

penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan

yang memenuhi prinsip-prinsip

tepat waktu dan sasaran dengan

mengikuti standar-standar

akuntansi pemerintah yang telah

diterima secara umum. Laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan

Halaman| 61


Belanja Negara (APBN)

disampaikan berupa laporan

keuangan tentang realisasi

anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan

anggaran yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung mengacu pada

asas-asas umum pengelolaan

keuangan negara sebagaimana

dijabarkan oleh Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ke dalam asas-

asas umum seperti asas tahunan,

universalitas, asas kesatuan dan

asas spesialitas maupun asas-asas

baru sebagai percerminan best

practices (penerapan landasan-

landasan yang baik) dalam

pengelolaan keuangan negara

seperti: akuntabilitas berorientasi

hasil, profesionalitas,

proporsionalitas, keterbukaan

dalam pengelolaan keuangan

negara pemeriksaan keuangan

oleh badan pemeriksa yang bebas

dan mandiri.

DIPA 01

Halaman| 62


DIPA 03

Pada DIPA 03 hanya terdapat Kegiatan Penanganan Perkara,

sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

Perbandingan Realisasi Selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tabel

berikut:

Tahun Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase

2016 14.830.585.000 14.587.079.732 98,3%

2017 18.076.694.000 16.767.261.203 92,7%

2018 16.720.229.000 17.566.817.740 105,06%

Halaman| 63


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Padang berjalan baik

dengan target yang diinginkan, pada akhir tahun 2018 dapat

diselesaikan. Hal ini tertuang pada SIPP dalam penanganan perkara.

2. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Padang tahun

2018 dengan objek pengawasan sesuai dengan pedoman

pengawasan Mahkamah Agung RI, telah memberikan hasil yang lebih

positif hal ini terbukti dengan peningkatan sumber daya dan efektifitas

pelaksanaan tugas.

3. Pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan

berpedoman kepada peraturan yang ada.

4. Pengelolaan administrasi peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Pola Bindalmin.

B. SARAN

1. Untuk percepatan proses penyelesaian perkara perlu tersedianya

sarana dan prasarana yang memadai yang didukung oleh Sumber

Daya Manusia yang handal dan juga didukung oleh dana yang

tersedia dalam DIPA.

2. Untuk peningkatan terlaksananya administrasi kesekretariatan yang

maksimal diperlukan personil yang cukup berimbang dengan beban

kerja.

3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi

guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang

terutama dalam hal keterbukaan informasi.

4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara

bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan sumber daya

manusia pada Pengadilan Tinggi Padang.

LLAMPIRAN 1. Matriks Reviu IKU

2. Matriks Reviu Renstra Tahun 2015-2019

3. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2018

4. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018

5. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2019

6. Matriks Capaian Kinerja Pertriwulan Tahun 2018

7. Foto Sertifikat Akreditasi “A”

8. Foto Kegiatan Tahun 2018

9. SK. Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2018

MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR

KINERJA PENJELASAN/formulasi perhitungan

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

k. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan

Catatan:

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

l. Persentase

perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada

Catatan:

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan perkara yang harus diselesaikan

(sisa awal tahun + perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara

yang diputus tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun

berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

x 100%

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun

berjalan

m. Persentase

penurunan sisa

perkara

Tn.1 - Tn

Tn.1

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

n. Persentase

perkara yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum:

Kasasi

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara

Catatan:

Upaya hukum = Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

Panitera

Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

x 100%

semakin puas atas putusan pengadilan

o. Index responden

Pengadilan

Tingkat Pertama

yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera

Laporan

Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

c. Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat yang

Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website

Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

dapat diakses

secara online

dalam waktu 1

hari setelah

diputus

Catatan:

One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus

Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish

d. Persentase

salinan putusan

yang dikirim ke

Pengadilan

Pengaju Tepat

Waktu

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju

Jumlah putusan

Catatan:

SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera Laporan

Bulanan

dan

Laporan

Tahunan

x 100%

MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2015-2019

No Tujuan Target Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

Target Rp.

1. Pencari

keadilan

merasa

kebutuhan dan

kepuasannya

terpenuhi

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

4. Pidana

5. Perdata

6. Tipikor

91%

91%

91%

Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti,

Transparan

dan

Akuntabel

f. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan:

4. Perdata

5. Pidana

6. Tipikor

90%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Penyeleng

garaan

operasional

perkantoran

dan non

operasional

satker daerah

1

layanan

16.587.425.000

g. Persentase perkara yang


4. Perdata

5. Pidana

6. Tipikor

85%

85%

85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

h. Persentase penurunan sisa

perkara:

4. Perdata

5. Pidana

6. Tipikor

25%

25%

25%

25%

25%

25%

30%

30%

30%

35%

35%

35%

40%

40%

40%

i. Persentase perkara yang


Hukum :

Kasasi

75%

75%

80%

85%

85%

j. Index responden

Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

75%

75%

75%

75%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

pendukung

SIPP

1

layanan

478.500.000

2. Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau

Badan

Peradilan

Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah diputus

90% Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

c. Persentase putusan


perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah

diputus

80% 85% 90% 95% 100%

d. Persentase salinan


Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

90% 95% 100% 100% 100% Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Perkara

peradilan

umum yang

diselesaikan

ditingkat

pertama dan

banding

secara tepat

waktu

300

perkara

245.000.000

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



1


p. Persentase


100% 100% 100%




1

layanan

16.092.967.000

q. Persentase


90% 90% 90%

r. Persentase


35% 35% 35%

s. Persentase


Kasasi

85%

t. Index

responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

85%




1

layanan

478.500.000

2.


c. Persentase


90%


Prasana Aparatur

Mahkamah Agung



1

layanan

478.500.000

d. Persentase


100%




300 perkara

224.673.000

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel.

f. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

4. Perdata;

5. Pidana;

6. Tipikor;

g. Persentase perkara yang


4. Perdata;

5. Pidana;

6. Tipikor;

h. Persentase penurunan sisa

perkara:

4. Perdata;

5. Pidana;

6. Tipikor;

i. Persentase perkara yang


Hukum :

Kasasi;

j. Index responden Pengadilan


terhadap layanan

Pengadilan Tinggi.

100%

100%

100%

95%

95%

95%

35%

35%

35%

85%

85%

85%

2.


Pengelolaan

Penyelesaian Perkara.

c. Persentase putusan perkara




waktu 1 hari setelah diputus;

d. Persentase salinan putusan


Pengaju Tepat Waktu;

95%

100%

Kegiatan Anggaran

4. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 224.673.000,-

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 16.092.967.000

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 478.500.000,-

Mahkamah Agung RI.

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



1


k. Persentase


100% 100% 100%




1

layanan

16.587.425.000

l. Persentase


95% 95% 95%

m. Persentase


40% 40% 40%

n. Persentase


Kasasi

PK

85% 85%

o. Index

responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

85%




1

layanan

478.500.000

2.


e. Persentase


95%


Prasana Aparatur

Mahkamah Agung



1

layanan

478.500.000

f. Persentase


100%




300 perkara

245.000.000

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2018

N

o

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Triwulan I

Realisasi

Triwulan II

Realisasi

Triwulan III

Realisasi

Triwulan IV

Capaian

(%)

1.

Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan :

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

100%

100%

100%

25%

25%

25%

50%

50%

50%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara

yang diselesaikan tepat

waktu

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

111%

111%

111%

c. Persentase penurunan

sisa perkara

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

35%

35%

35%

10%

-20%

10%

20%

-40%

30%

40%

-50%

50%

54,8%

-61,5%

100%

156,5%

peningkatan

285.5%

d. Persentase perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum:

Kasasi

85%

15%

45%

55%

66%

77,6%

e. Index responden

Pengadilan Tingkat

Pertama yang puas

terhadap layanan

Pengadilan Tinggi

85% 25% 55% 60% 68,7% 80%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 135%

2.

Peningkatan

Efektivitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara



perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus (one day

publish)

90%

35%

65%

85%

100%

111%



Pengadilan Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu:

1. Perdata

2. Pidana

3. Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 105,5%

FOTO SERTIFIKAT AKREDITASI “A”

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2018

Rapat Assesor Internal Pengadilan Tinggi Padang Rapat Assesor Internal Pengadilan Tinggi Padang yang dihadiri oleh tim Assesor pusat Mahkamah Agung RI

Acara Buka Bersama Ramadhan 1439 H Acara buka bersama Ramadhan 1439 H keluarga besar Pengadilan Tinggi Padang dan pemberian santunan kepada anak yatim dan Dhuafa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018.

Acara Halal Bi Halal 1439 H

Acara Halal Bi Halal 1439 H seluruh peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Padang yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach pada 28 Juni 2018.

Acara Pelantikan Advokat PERADIN

Acara pengambilan sumpah advokat PERADIN oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH, M.Hum, bertindak sebagai saksi adalah Edi Subroto, SH.MH dan Natsir Sumanjuntak, SH yang dilaksanakan di ruangan Sidang Utama Pengadilan Tinggi Padang.

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH, bertindak sebagai saksi adalah H.Taswir, SH.MH dan Ramli Darasah, SH.MH, yang keduanya merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang.

Acara pelantikan Panitera Pengadilan Tinggi Padang

Acara pelantikan Panitera Pengadilan Tinggi Padang Yunda Hasbi, SH.MH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH, bertindak sebagai saksi adalah Leliwaty, SH.MH dan H. Sutadi, SH, M.Hum, keduanya merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, acara dilaksanakan di ruangan Sidang Lt.II Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 1440 H

Acara Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 1440 H yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH, M.Hum, berrtindak sebagai penceramah adalah Ustad Abu Bakar Syarif, SH.MH, yang merupakan mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama.

Acara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2018

Acara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Sipil Mahkamah Agung RI Tahun 2018Golongan III pusat pendidikan dan pelatihan menajemen dan kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Tahun 2018 Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 26 Februari s/d 29 Maret Tahun 2016 yang dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar Gatot Supramono, SH, M.Hum yang didampingi oleh tim diklat pusat Mahkamah Agung RI.

Acara Jalan Santai dalam rangkaian acara Peringatan HUT

Mahkamah Agung RI ke-73 yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Jalan Santai dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73, yang diikuti di empat lingkung peradilan Se Kota Padang(PT Sumbar, PTA Sumbar, PN Padang, PA Padang, Pengadilan Militer Padang dan Pengadilan TUN Padang) yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Pertandingan Domino dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73 yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara pertandingan domino dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73, yang diikuti di empat lingkung peradilan Se Kota Padang (PT Sumbar, PTA Sumbar, PN Padang, PA Padang, Pengadilan Militer Padang dan Pengadilan TUN Padang) yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Upacara Bendera dalam rangkaian acara Peringatan HUT

Mahkamah Agung RI ke-73 yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Upacara Bendera dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73, yang diikuti di empat lingkung peradilan Se Kota Padang(PT Sumbar, PTA Sumbar, PN Padang, PA Padang, Pengadilan Militer Padang dan Pengadilan TUN Padang) yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Pemotongan Kue dan Pengundingan hadiah door prize dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73 yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Upacara Bendera dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73, yang diikuti di empat lingkung peradilan Se Kota Padang(PT Sumbar, PTA Sumbar, PN Padang, PA Padang, Pengadilan Militer Padang dan Pengadilan TUN Padang) yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Rapat bulanan yang dilaksanakan pada minggu pertama

awal bulan tahun 2018 Acara Upacara Bendera dalam rangkaian acara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-73, yang diikuti di empat lingkung peradilan Se Kota Padang(PT Sumbar, PTA Sumbar, PN Padang, PA Padang, Pengadilan Militer Padang dan Pengadilan TUN Padang) yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang.

Acara Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Acara Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Padang, bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH, M.Hum, bertindak sebagai komandan upacara Yurmanto, SH.

Acara Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila tahun 2018 Acara Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Kesaktian Pancasila tahun 2018, yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Padang, bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH, M.Hum, bertindak sebagai komandan upacara Yurmanto, SH.

Acara Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2018

Acara Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Sumpah Pemuda tahun 2018, yang diikuti seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Padang, bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH, M.Hum, bertindak sebagai komandan upacara Yurmanto, SH.

Acara Penyempurnaan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2019

Acara Penyempurnaan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2019 pada peradilan di wilayah Sumatera Barat.

Acara Pengambilan Sumpah Advokat PERADI Acara pengambilan sumpah advokat PERADI oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH, M.Hum, bertindak sebagai saksi adalah Edi Subroto, SH.MH dan Natsir Sumanjuntak, SH yang dilaksanakan di Axana Hotel Padang

Rapat Evaluasi Honorer Pengadilan Tinggi Padang

Rapat Evaluasi Honorer Pengadilan Tinggi Padang yang dilaksanakan di ruangan sidang lantai II, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang didampingi pejabat Plt. Sekretaris, Kabag Umum dan Keuangan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Acara pemotongan Hewan Kurban 1439 H Pemotongan Hewan Kurban 1439 H yang untuk tahun ini sebanyak dua ekor sapi dan dua ekor kambing yang dibagikan kepada seluruh warga Pengadilan Tinggi Padang dan sebagaian warga sekitar kantor Pengadilan Tinggi Padang.

Acara pelaksanaan Tes Urine di lingkungan Pengadilan Tinggi

Padang Acara pelaksanaan Tes Urine di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang oleh tim medis dari BNN Sumatera Barat.

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH, bertindak sebagai saksi adalah H.Asmuddin, SH.MH dan Amsyar Yoenaga, SH, yang keduanya merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang.

Acara menyerahkan bantuan untuk beberapa panti asuhan dalam rangka HUT IKAHI Ke-65

Acara menyerahkan bantuan untuk beberapa panti asuhan dalam rangka HUT IKAHI Ke-65

Rapat Koperasi Acara rapat koperasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang.

Acara kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) program

pembaruan peradilan Tahun 2018 di Pengadilan Tinggi Padang

Acara penyerahan piagam penghargaan telah melaksanakan e-Court di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

Acara penyerahan piagam penghargaan telah melaksanakan e-

Court di ilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Acara penyerahan piagam penghargaan telah melaksanakan e-Court di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, yang diserahkan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Kepada 15 Pengadilan Negeri yang telah melaksanakan e-Court sesuai dengan perma 3 tahun 2018, yang dilaksanakan di Rocky Hotel pada tanggal 18 Desember 2018.

Acara peresmian pemakaian gedung Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Acara peresmian pemakaian gedung Pengadilan Negeri Pulau Punjung sekaligus tanda akifnya, yang diresmikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH, M.Hum, didampingi oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tk. Kerajaan.

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Gatot Supramono, SH,M.Hum, bertindak sebagai saksi adalah H.Taswir, SH.MH dan Sigit Priyono, SH.MH, yang keduanya merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, dilaksanakan di Aula Bupati Dharmasraya.

Acara Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Acara Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita di Peradilan Umum Se-Sumatera, yang dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, yang diikuti oleh Panitera dan Jurusita yang ditunjuk di peradilan umum se-sumatera Barat.

Acara Seleksi Ujian SKB CPNS Untuk Wilayah Sumatera Barat. Panitia Pusat dan Panitia daerah Seleksi Ujian SKB CPNS Tahun 2018 Untuk Wilayah Sumatera Barat.

Acara Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan DIPA 03 di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Acara Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan DIPA 03 di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach pada tanggal 20 Desember 2018 .

PENGADILAN TINGGI PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : W3.U/ 38 /KP/SK/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018


KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018

tanggal 12 November 2017 perihal Penyampaian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan

Tinggi Padang perlu membentuk Tim Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2018

Pengadilan Tinggi Padang;

c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat

Keputusan Pengadilan Tinggi Padang ini dipandang cakap

dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim

Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah

Agung;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah.

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang

Penetapan Satgas SAKIP Pada Pengadilan Tingkat

Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah

Mahkamah Agung.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:

1385/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 12 November 2018

perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018

PENGADILAN TINGGI PADANG.

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018

Pengadilan Tinggi Padang;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua

Pengadilan Tinggi Padang di lingkungan Pengadilan Tinggi

Padang;

Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini

dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun

Anggaran 2019;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

PENGADILAN TINGGI PADANG KETUA

H. HUSNI RIZAL, SH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

NOMOR : W3.U/ 38 /KP/SK/I/2019

TANGGAL : 18 Januari 2019

Pembina : 1. H. HUSNI RIZAL,SH (Ketua Pengadilan Tinggi

Padang); 2. GATOT SUPRAMONO, SH.,MHum (Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Padang)

Ketua : Yunda Hasbi, SH.,MH (Panitera )

Wakil Ketua : Catur Sulasdiarso, S.Sos., M.Si. (Sekretaris)

Sekretaris : Fitriadi Yursal, SH

Anggota : 1. H. Mahtum Saadiah, SH.,MH ( Wakil Panitera)

2. T.Yudianto SN, SIP.,MM (Kabag Perencanaan

dan Kepegawaian) 3. Budiman, SH (Kabag Umum dan Keuangan)

4. Nurmaidarlis, S.H (Panitera Muda Hukum);

5. Indra, S.H (Panitera Muda Pidana);

6. Neldawati, S.H (Panitera Muda Perdata); 7. Nilmawati, S.H (Panitera Muda Khusus

Tipikor);

8. Ayu Davmayanti, S.H (Kasub Rumah Tangga dan Tata Usaha);

9. Rengga Satria, S.Kom (Kasub Kepegawaian dan

TI); 10. Novita Sari, S.Kom (Kasub Keuangan dan

pelaporan);

11. Rika Maria Sarie, SH 12. Arief Adrian, SH.,MH

Sekretariat : Rencana Program dan Anggaran;

Ditetapkan di: PADANG Pada Tanggal : 18 Januari 2019


KETUA

H. HUSNI RIZAL, SH

kata pengantar - pt-padang.go.idpt-padang.go.id/todak/modul/download/lkjip 2018.pdfuji syukur...

Documents