bab 3 analisa dan perancangan sistem 3.1 riwayat ...thesis.binus.ac.id/asli/bab3/2009-2-00208-if bab...

40

BAB 3

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Riwayat Organisasi

3.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum adalah suatu kedinasan pemerintahan

yang bergerak dibidang pekerjaan umum khususnya didaerah Ibukota

Jakarta yang biasa disebut dengan DPU DKI Jakarta, berdasarkan

keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170

Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja DPU DKI Jakarta. Dinas

Pekerjaan Umum berlokasi di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta 10150

telepon (021)3803302.

DPU memiliki tugas pokok yang meliputi Pembinaan,

Pengembangan dan Pengaturan. Pembinaan menangani kegiatan bidang

pekerjaan umum meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran.

Pengembangan menangani kegiatan peningkatan, pengusahaan, dan

perluasan kerja sedangkan Pengaturan menangani kegiatan perundang-

undangan.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum;

b. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;

c. Penyusunan perencanaan umum, perumusan rencana operasional, dan

penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup pekerjaan umum;

d. Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan masyarakat,

41

peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia serta

penelitian dan pengembangan lingkup pekerjaan umum;

e. Pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pengadaan lahan,

pelaksanaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan/atau

peningkatan prasarana dan sarana pekerjaan umum;

f. Pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan

sarana pekerjaan umum;

g. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana jaringan

utilitas;

h. Pemberian layanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

rekomendasi dan/atau perizinan lingkup pekerjaan umum yang

diterbitkan;

i. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum;

j. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

prasarana dan sarana pekerjaan umum;

k. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaposan dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi lingkup pekerjaan umum;

l. Pengelolaan kesekretariatan Dinas meliputi urusan umum, kepegawaian,

perencanaan dan anggaran, serta tata usaha keuangan;

m. Pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat dan

institusi;

n. Penyediaan dan pemberian layanan pemakaian alat-alat teknis dan alat-

alat berat, serta penelitian, pengukuran, dan pengujian laboratorium

42

lingkup pekerjaan umum;

o. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.

3.1.2 Visi dan misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan DPU

Visi dan misi yang diemban Dinas Perkerjaan Umum dalam

menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Visi DPU DKI Jakarta

Mewujudkan prasarana dan sarana bidang perkerjaan umum yang

berkualitas internasional. Handal dan bermanfaat bagi masyarakat dalam

rangka menuju Jakarta bebas banjir dan mendukung penurunan tingkat

kemacetan lalu lintas.

Misi DPU DKI Jakarta

1. Membangun tata kelola urusan pekerjaan umum yang baik dengan

menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan

kemandirian;

2. Melayani masyarakat dalam urusan pekerjaan umum dengan prinsip-

prinsip kesetaraan, pelayanan yang mudah, cepat dan berorientasi

kepada pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat;

3. Memberdayakan masyarakat dengan membangun kemitraan kerja

antara aparatur dan segenap pemangku kepentingan, guna

mengupayakan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan pada

setiap proses penyelenggaraan urusan pekerjaan umum;

4. Membangun prasarana dan sarana pekerjaan umum yang bermanfaat

bagi masyarakat, berkualitas tinggi sesuai dengan perkembangan

43

teknologi dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

5. Membangun prasarana dan sarana pekerjaan umum guna mendorong

terciptanya lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran Dinas Perkerjaan Umum dalam pembinaan,

pengembangan dan pengaturan prasarana dan sarana bidang perkerjaaan

umum adalah:

Tujuan Pertama:

Berkurangnya lokasi/Kawasan banjir diwilayah provinsi DKI Jakarta.

Sasaran dari tujuan ini adalah berkurangnya 12 lokasi genangan air/banjir

di DKI Jakarta.

Tujuan Kedua:

Bertambahnya sumber Air Baku(air Permukaan). Sasaran dari tujuan ini

adalah terbangunnya situ/waduk retensi dan konservasi air pada 6 lokasi

yaitu, waduk Sunter Hulu, waduk Cilangkap,Situ Babakan, Situ Mangga

Bolong, Situ Munjul dan situ cimanggis.

Tujuan Ketiga:

Berkurangnya Sumber pencemaran Kali, waduk dan situ. Sasaran dari

tujuan ini adalah terbangunnya IPAL pada pada lokasi-lokasi yang telah

ditentukan (3 lokasi IPAL pada pasar tradisional, 5 lokasi IPAL pada

kantor kecamatan , 7 lokasi IPAL kawasan)

Tujuan Keempat:

Berkembangnya sistem jaringan jalan. Sasaran dari tujuan ini meliputi:

44

1. Berkembangnya jaringan jalan sesuai dengan fungsi dan hirarki

2. Meningkatnya kapasitas jalan dan persimpangan

3. Terpeliharanya jalan guna pemantapan pelayanan

Ada 4 strategi dasar yang digunakan oleh dimas perkerjaan umum

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain

adalah :

1. Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang

2. Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan

3. Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang

4. Mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan

3.2 Struktur Organisasi

3.2.1 Struktur Organisasi DPU

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

45

3.2.2 Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

• Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi perusahaan.

• Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh Bagian, Subdinas,

Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

2. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

• Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi perusahaan.

• Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh Bagian, Subdinas,

Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan

Fungsional

3. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

• Membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan

fungsi.

• Melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan

segala kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.

• Melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas

berhalangan melaksanakan tugasnya.

46

• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

4. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengelolaan kesekretariatan Dinas meliputi administrasi umum,

administrasi kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, dan

administrasi keuangan serta penatausahaan penerimaan retribusi

lingkup pekerjaan umum.

Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan administrasi umum,

perlengkapan kantor, dan kerumahtanggaan;

b. Penatausahaan kepegawaian dan peningkatan sumber daya

pegawai;

c. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pekerjaan

Umum;

d. Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dinas,

dan pembinaan teknis keuangan, serta penerimaan retribusi

lingkup pekerjaan umum.

Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

47

5. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pengendalian, penelitian, penggandaan

dan pendistribusian naskah dinas/surat menyurat serta

kearsipan/dokumentasi dan perpustakaan dinas;

b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dinas, termasuk

penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan;

c. Melaksanakan kegiatan penatausahaan barang inventaris dan

pemeliharaan kendaraan operasional dinas;

d. Menyusun dan mengajukan konsep standardisasi, usulan harga

satuan, dan pengadaan barang inventaris kantor termasuk

kendaraan operasional dinas;

e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan rumah

jaga, pengaturan tata letak dan pemanfaatan ruang kantor dan

pengamanan kantor;

f. Mengatur penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kehumasan

dinas;

g. Mengendalikan penggunaan telepon, air dan listrik;

h. Mengendalikan kinerja perpustakaan;

i. Melaksanakan tugas-tugas umum lainnya;

6. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

48

a. Menyelenggarakan kegiatan penatausahaan kepegawaian berbasis

teknologi informasi meliputi formasi pegawai, kenaikan pangkat,

pensiun, penghargaan, kesejahteraan pegawai, mutasi, promosi,

disiplin pegawai, penyiapan daftar urut kepangkatan, dan

penempatan pegawai;

b. Melaksanakan dan mengevaluasi daftar hadir, menghimpun data

evaluasi kinerja, menyiapkan proses hukuman disiplin dan

menyiapkan pelaporannya;

c. Menyiapkan data dan informasi kepegawaian dalam rangka

pelaksanaan analisa jabatan

d. Menyusun rencana dan sistem pengembangan sumber daya

manusia berdasarkan rencana pembinaan dan program kerja DPU

dan SDPU;

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknik substantif,

serta pembinaan rohani dan jasmani.

7. Subbagian Program dan Anggaran

Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun perumusan kebijakan rencana strategis Dinas

Pekerjaan Umum;

b. Menyusun rencana program kerja Dinas Pekerjaan Umum,

meliputi program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan

jangka pendek;

49

c. Menghimpun, merumuskan dan menyusun rencana kerja dan

anggaran Dinas Pekerjaan Umum;

d. Mengevaluasi secara berkala (mingguan, bulanan dan tahunan)

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum;

e. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaporan dinas dan

perumusan kebijakan teknik operasional Dinas Pekerjaan Umum;

f. Menyiapkan laporan tahunan dan lima tahunan hasil penilaian dan

pengendalian program kerja dan mekanisme kerja, laporan

akuntabilitas kinerja dinas, serta laporan neraca anggaran Dinas;

g. Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi data dan

program dengan sistem komputerisasi;

h. Melaksanakan pemutakhiran data aset prasarana dan sarana

pekerjaan umum.

8. Subbagian Keuangan mempunyai tugas

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Mengurus proses penerbitan penyediaan dana;

b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui

PPTK;

c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainna yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran;

d. Melakukan verifikasi SPP;

50

e. Meyiapkan SPM;

f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

g. Melaksanakan akuntasi SKPD;

h. Melakukan montoring penggunaan anggaran dan

menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan /

akuntansi;

i. Melakukan pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan insentif

pegawai;

j. Melaksanakan dan mengadministrasikan pemungutan retribusi

dan kompensasi lingkup pekerjaan umum;

k. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan

ketatausahaan keuangan.

9. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Mengurus proses penerbitan penyediaan dana;

b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui

PPTK;

c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainna yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran;

d. Melakukan verifikasi SPP;

51

e. Menyiapkan SPM;

f. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

g. Melaksanakan akuntasi SKPD;

h. Melakukan montoring penggunaan anggaran dan

menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan /

akuntansi;

i. Melakukan pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan insentif

pegawai;

j. Melaksanakan dan mengadministrasikan pemungutan retribusi

dan kompensasi lingkup pekerjaan umum;

k. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan

ketatausahaan keuangan.

10. Bidang Jalan

Bidang jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan

konstruksi pembangunan dan peningkatan jalan. Bidang Jalan

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan jalan;

b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan peningkatan jalan.

Bidang Jalan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Jalan;

52

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan;

c. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Peningkatan Jalan

Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Jalan.

11. Bidang Jembatan

Bidang Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan

konstruksi pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak

sebidang.

Bidang Jembatan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan dan simpang tak

sebidang;

b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konstruksi jembatan;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konstruksi simpang tak

sebidang.

Bidang Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Bidang Jembatan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan jembatan;

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Jembatan;

c. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Simpang Tak Sebidang.

53

12. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,

perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan sumber daya air;

b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konservasi dan

pendayagunaan sumber daya air;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengendalian banjir.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Konservasi dan

Pendayagunaan Sumber Daya Air;

c. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana

Pengendali Banjir.



Sumber Daya Air.

54

13. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air

Bidang Pemelihaaran Sumber Daya Air mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,

perencanaan, dan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sumber

daya air. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemeliharaan Sumber

Daya Air mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pengoperasian dan

pemeliharaan sumber daya air;

b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan

pendayagunaan sumber daya air;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir.

Bidang Pemelihaaran Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemeliharaan Sumber

Daya Air terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

b. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi dan

Pendayagunaan Sumber Daya Air;

c. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir.

55



Pemeliharaan Sumber Daya Air.

14. Bidang Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penyusunanan pedoman dan standar teknis,

perencanaan, dan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan

simpang tak sebidang. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan

dan simpang tak sebidang;

b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan;

c. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan

dan simpang tak sebidang.

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemelihaaran Jalan

dan Jembatan terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jalan;

c. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemeliharaan Jembatan.


56


Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

15. Bidang Bina Prasarana Pekerjaan Umum Dan Sarana Jaringan Utilitas

Bidang Bina Prasarana Umum dan Sarana Jaringan Utilitas

mempunyai tugas memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian atas rekomendasi/perijinan, pengendalian sarana jaringan

utilitas, serta pengadaan dan pengamanan lahan untuk prasarana dan

sarana pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

Pekerjaan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan masyarakat lingkup

pekerjaan umum;

b. Pelaksanaan dan pengendalian atas rekomendasi/perijinan lingkup

pekerjaan umum;

c. Pelaksanaan dan pengendalian pengadaan dan pengamanan lahan

prasarana dan sarana pekerjaan umum.

Bidang Bina Prasarana Pekerjaan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas

terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Masyarakat dan Perijinan;

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Perijinan;

c. Seksi Pengadaan dan Pengamanan Lahan Prasarana dan Sarana

Pekerjaan Umum.


57

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina

Prasarana Pekerjaan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas.

16. Unit Pelaksana Teknik Dinas

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dibentuk Pelaksana

Teknik Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan

organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas, ditetapkan

dengan keputusan Gubernur.

Bidang Pelaksana Teknik Dinas :

a. UPT Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas

b. UPT Peralatan dan Perbekalan

c. UPT Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran

17. SDPU Jalan

Di setiap Pemerintah Kota Administrasi dibentuk Suku Dinas

Pekerjaan Umum Jalan. Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dipimpin

oleh seorang Kepala Suku Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya Kepala Suku Dinas Jalan bertanggung jawab secara teknis

dan administrasi kepada Kepala Dinas dan secara komando operasional

kepada Walikota yang bersangkutan. Suku Dinas Pekerjaan Umum

Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian, dan

pengamanan jalan dan jembatan, serta pengawasan sarana jaringan

utilitas berdasarkan kebijakan teknik dari Kepala Dinas dan kebijakan

58

operasional dari Walikota yang bersangkutan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Suku Dinas Pekerjaan Umum

Jalan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Pekerjaan

Umum Jalan;


c. Pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pengadaan

lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan /

peningkatan jalan dan jembatan;

d. Pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan jalan dan

jembatan;

e. Pemberian layanan, pembinaan, pengawasan, dan pengendallian

atas rekomendasi / perijinan, serta pengawasan sarana jaringan

utilitas;

f. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan;

g. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan

jembatan;

h. Pelaksanakan kegiatan administrasi umum;

i. Pembinaan kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan di kecamatan.

18. SDPU Tata Air

Di setiap Pemerintah Kota Adminisrasi dibentuk Suku Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Suku Dinas Pekerjaan Umum

59

Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Suku Dinas bertanggung

jawab secara teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan secara

komando operasional kepada Walikota yang bersangkutan. Suku Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan,

pengendalian, dan pengamanan sumber daya air berdasarkan kebijakan

teknik dari Kepala Dinas dan kebijakan operasional dari Walikota yang

bersangkutan.


Sumber Daya Air mempunyai fungsi :


Umum Sumber Daya Air;



lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pengelolaan sumber daya

air;

d. Pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan sumber daya

air;


atas rekomendasi/ perijinan;

f. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya air;

g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

60


i. Pembinaan kegiatan pekerjaan pengelolaan sumber daya air di

kecamatan.

19. SDPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Suku Dinas bertanggung

jawab secara teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan secara

komando operasional kepada Bupati yang bersangkutan. Suku Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan

pengamanan prasarana dan sarana pekerjaan umum meliputi jalan,

jembatan, sumber daya air dan sarana jaringan utilitas berdasarkan

kebijakan teknik dari Kepala Dinas dan kebijakan operasional dari

Bupati yang bersangkutan.


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai fungsi :


Umum Kabupaten;



lahan, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan/peningkatan

61

prasarana dan sarana pekerjaan umum kabupaten;

d. Pengoperasian dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan

sarana pekerjaan umum kabupaten;


atas rekomendasi/ perijinan, serta pengawasan sarana jaringan

utilitas;

f. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum kabupaten;

g. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan

sarana pekerjaan umum kabupaten;


i. Pembinaan kegiatan pekerjaan prasarana dan sarana pekerjaan

umum kabupaten di kecamatan.

3.3 Gambaran Umum Permasalahan

Curah hujan yang tinggi di saat musim penghujan membuat sebagian

wilayah Jakarta cepat sekali tergenang air. Selain karena curah hujan, banjir di

Jakarta juga disebabkan oleh kontur wilayah Jakarta sendiri. Dari luas wilayah

yang ada, sekitar 24.000 hektar atau 40% dari luas wilayah Jakarta merupakan

dataran rendah. Potensi terjadinya genangan berlangsung sangat cepat di musim

hujan. Terutama di wilayah Jakarta Pusat sebagai daerah pusat pemerintahan dan

bisnis dimana banyaknya infrastruktur seperti gedung-gedung perkantoran

kurang memperhatikan sistem drainase di sekitarnya. Hal ini mempercepat

62

timbulnya genangan akibat kurangnya saluran resapan. Kurangnya daerah

resapan menghambat laju air sehingga genangan semakin meluas.

Perlu adanya penanganan cepat apabila terjadi banjir maupun genangan

di Jakarta Pusat yang sudah diperkirakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sehingga

dapat meminimalkan dampak dari banjir maupun genangan yang terjadi. Untuk

itu diperlukan sebuah solusi dimana DPU dapat dengan mudah mengatur sistem

drainase serta mampu menganalisa secara cepat solusi tersebut sebelum

datangnya musibah baru.

Saat ini DPU mempunyai Suku Dinas Air Jakarta Pusat yang berperan

dalam perencanaan dan pengawasan sistem drainase di Jakarta Pusat. Petugas

lapangan melakukan survey ke lokasi sarana sistem drainase. Petugas

mengumpulkan data di lapangan seperti pompa dan saluran. Permasalahan yang

dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

• Data yang telah dikumpulkan dikaji secara manual oleh bagian bina program

lalu disimpan dalam bentuk arsip.

• Hasil kajian yang disimpan dalam arsip baru akan diproses secara

komputerisasi kemudian. Jadi, data lebih dahulu diproses secara manual.

• Sistem yang ada pada DPU belum mampu mengkaji data lapangan secara

langsung ke komputer dengan analisa spasial maupun atribut.

• Sistem yang ada pada DPU hanya bisa memaparkan lokasi-lokasi genangan

tanpa menampilkan informasi spasial sistem drainase yang ada di jakarta

pusat.

63

3.3 Kebutuhan Sistem dan Pemecahan Masalah

3.3.1 Kebutuhan Sistem

Melihat sistem yang berjalan selama ini di DPU yaitu hanya

memaparkan lokasi-lokasi genangan tanpa menampilkan informasi

spasial sistem drainase yang ada di Jakarta Pusat dengan jelas maka

sistem yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

• Sistem yang dibutuhkan tersebut mampu menampilkan semua

informasi seputar genangan, sarana penanggulangan genangan,

lokasi-lokasi yang terkena dampak, dan lokasi yang berpotensi

timbulnya genangan.

• Sistem yang dibutuhkan mampu menampilkan informasi spasial dan

atribut saluran drainase yang ada di Jakarta Pusat.

3.3.2 Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang ada diatas, maka disimpulkan bahwa

perlu dirancang suatu SIG sebagai berikut :

1. Merancang sistem yang dapat mengelola data spasial dan non spasial

dengan baik.

2. Sistem ini dapat pula menampilkan serta mengupdate data secara

langsung.

3. Dalam sistem yang diusulkan ditambahkan simulasi untuk analisis

spasial yaitu dengan buffering area genangan untuk mendukung

pengambilan keputusan dalam penambahan sarana drainase atau

64

pompa. Dari situ akan diketahui sarana apa saja yang dibutuhkan

untuk mengurangi genangan yang ada.

Dengan sistem ini, diharapkan mampu menghemat waktu dan

biaya bagi petugas lapangan serta mempercepat dalam pengambilan

keputusan penambahan sarana baru. Juga dengan sistem ini akan

mempermudah pemeliharaan sarana seperti pompa secara berkala.

65

3.5 Data Flow Diagram

3.5.1 Diagram Konteks

Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem yang diusulkan

66

3.5.2 Diagram Nol

Gambar 3.3 Diagram Nol Sistem yang diusulkan

67

3.6 Perancangan Database

3.6.1 Kamus Data

Berikut ini adalah kamus data dari tabel-tabel yang digunakan

dalam “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Geografi Saluran

Drainase di Wilayah Jakarta Pusat” :

User = @username + password

Jalan = @id_jalan + id_kawasan + nama_jalan

Saluran = @id_saluran + id_pompa + id_kecamatan +

nama_saluran + panjang_saluran

Pompa = @id_pompa + nama_pompa + jumlah_unit + kapasitas +

maintenance + catatan

Genangan = @id_genangan + id_kecamatan + id_jalan + id_saluran

+ lokasi_genangan + luasgenangan

Bangunan = @id_bangunan + id_kecamatan + id_kawasan +

nama_bangunan

Kawasan = @id_kawasan + nama_kawasan + luas _kawasan

Kecamatan = @id_kecamatan + nama_kecamatan + luas

68

3.6.2 ERD (Entity Relational Diagram)

Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram

69

3.6.3 Spesifikasi Tabel

1. Tabel User

Nama Tabel : User

Deskripsi : Database untuk pengguna aplikasi

Key : username

Tabel 3.1 Spesifikasi Tabel User

Nama Field Tipe Panjang Keterangan

Username Varchar 6 Kode User

password Varchar 6 Password

2. Tabel Jalan

Nama Tabel : Jalan

Deskripsi : Database untuk jalan yang berada di wilayah

Jakarta Pusat

Key : id_jalan

Tabel 3.2 Spesifikasi Tabel Jalan


Id_jalan Varchar 8 Kode jalan

Id_kawasan Varchar 6 Kode kawasan

Nama_jalan Varchar 15 Nama jalan

70

3. Tabel Saluran

Nama Tabel : Saluran

Deskripsi : Database untuk saluran yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_saluran

Tabel 3.3 Spesifikasi Tabel Saluran


Id_saluran Varchar 6 Kode saluran

Id_pompa Varchar 6 Kode pompa

Id_kecamatan Varchar 6 Kode kecamatan

Nama_saluran Varchar 30 Nama saluran

Panjang_saluran Int 5 Panjang saluran

4. Tabel Pompa

Nama Tabel : Pompa

Deskripsi : Database untuk pompa yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_pompa

Tabel 3.4 Spesifikasi Tabel Pompa


Id_pompa Varchar 6 Kode pompa

Nama_pompa Varchar 20 Nama pompa

Jumlah_unit Varchar 5 Jumlah pompa

71

Kapasitas Int 6 Daya tampung

Maintenance Varchar 10 Waktu perbaikan terakhir

Catatan Varchar 100 Informasi / keterangan

tambahan mengenai

pompa

5. Tabel Genangan

Nama Tabel : Genangan

Deskripsi : Database untuk genangan yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_genangan

Tabel 3.5 Spesifikasi Tabel Genangan


Id_genangan Varchar 5 Kode genangan

Id_kecamatan Varchar 6 Kode kelurahan

Id_jalan Varchar 8 Kode jalan

Id_saluran Varchar 6 Kode saluran

Lokasi_genangan Varchar 30 Lokasi

genangan

Luas_genangan Int 5 Luas genangan

72

6. Tabel Bangunan

Nama Tabel : Bangunan

Deskripsi : Database untuk bangunan yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_bangunan

Tabel 3.6 Spesifikasi Tabel Bangunan


Id_bangunan Varchar 6 Kode bangunan



Nama_bangunan Varchar 30 Nama bangunan

7. Tabel Kawasan

Nama Tabel : Kawasan

Deskripsi : Database untuk kawasan yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_kawasan

Tabel 3.7 Spesifikasi Tabel Kawasan



Nama_kawasan Varchar 30 Nama kawasan

Luas_kawasan Int 5 Luas kawasan

73

8. Tabel Kecamatan

Nama Tabel : Kecamatan

Deskripsi : Database untuk kecamatan yang berada di Jakarta

Pusat

Key : id_kecamatan

Tabel 3.8 Spesifikasi Tabel Kecamatan



Nama_kecamatan Varchar 20 Nama kecamatan

Luas_kecamatan Int 5 Luas kecamatan

3.7 Perancangan Menu

Di dalam menu utama terdapat empat sub menu, yaitu print, tools,

about, update dan logout. Struktur hierarki menu ditunjukkan pada gambar

3.7. Sub menu tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Menu Print

Untuk mencetak layer yang ada pada tampilan aplikasi.

2. Menu Tools

Menu tools terdiri dari sembilan sub menu, yaitu :

• Select, untuk menampilkan data atribut yang diinginkan.

• Zoom in, untuk memperbesar tampilan layer.

• Zoom out, untuk memperkecil tampilan layer.

74

• Pan, untuk menggerakkan peta yang ada di tampilan layer dan

dapat digunakan apabila peta tidak dalam keadaan normal.

• Full Extend, untuk mengubah ukuran peta sesuai dengan besar

layar.

• Layer select, untuk memilih layer yang aktif.

• Searching, untuk mencari lokasi yang diinginkan tetapi hanya

yang berupa point.

• Buffer, untuk mengetahui informasi yang ada disekitar area

buffer.

• Help, untuk menampilkan layar yang berisi tentang cara

menggunakan aplikasi ini.

3. Menu Update

Mengubah data atribut dari beberapa informasi spasial yang ada.

4. Menu About

Menampilkan catatan tentang aplikasi yang dibuat untuk kepentingan

pengguna dan cara penggunaan aplikasi tersebut.

5. Menu Logout

Untuk keluar dari aplikasi secara keseluruhan.

75

Gambar 3.5 Diagram Hierarki Main Menu

76

3.8 Perancangan Layar

Gambar 3.6 Rancangan Layar Pembuka

Keterangan gambar :

Tipe Login :

1. User

2. Admin

77

Gambar 3.7 Rancangan Layar Utama

Keterangan Toolbars :

1. Select

2. Zoom In

3. Zoom Out

4. Pan

5. Full Extend

6. Layer Select

7. Searching

8. Help

78

Gambar 3.8 Rancangan Layar Searching


1. Select

2. Zoom In

3. Zoom Out

4. Pan

5. Full Extend

6. Layer Select

7. Searching

8. Help

79

Gambar 3.9 Rancangan Layar Buffer


9. Select

10. Zoom In

11. Zoom Out

12. Pan

13. Full Extend

14. Layer Select

15. Searching

16. Help

80

Gambar 3.10 Rancangan Layar Update

81

Gambar 3.11 Rancangan Layar Help

82

Gambar 3.12 Rancangan Layar About

83

3.9 Perancangan STD

State Trantition Diagram (STD) merupakan suatu modeling tools yang

menggambarkan sifat ketergantungan pada waktu dari suatu sistem. STD

digunakan sebagai pedoman perancangan serta tampilan layar untuk

mempermudah perancangan. Berikut ini akan dijelaskan tahap kondisi dan aksi

serta status dari aplikasi SIG

Gambar 3.13 STD Pembuka

84

Gambar 3.14 STD Menu Utama

85

Gambar 3.15 STD Proses Zoom In

Gambar 3.16 STD Proses Zoom Out

86

Gambar 3.17 STD Proses Pan

Gambar 3.18 STD Proses Full Extend

87

Gambar 3.19 STD Proses Searching

Gambar 3.20 STD Proses Buffer

88

Gambar 3.21 STD Proses Print

Gambar 3.22 STD Proses Select

89

Gambar 3.23 STD Proses Update

3.10 Spesifikasi Program

Modul Menu Utama

Panggil Modul Pembuka

Menampilkan Menu MenuUtama

Lakukan pilihan

Pilih “Print”

Panggil Modul Print

Akhir Pilihan

90

Pilih “Tools”

Menampilkan Menu Tools

Lakukan pilihan

Pilih “Select”

Menampilkan data atribut yang diinginkan

Pilih “Zoom In”

Rubah MapMode ke Zoom In

Pilih “Zoom Out”

Rubah MapMode ke Zoom Out

Pilih “Pan”

Rubah MapMode ke Pan

Pilih “Skale”

91

Rubah MapMode ke Skale

Pilih “Layer Select”

Pilih “Searching”

Menampilkan pencarian yang diinginkan

Pilih “Buffer”

Rubah Mapmode ke Buffer

Pilih “Help”

Menampilkan Layar help

Akhir pilihan

Pilih “About”

Menampilkan Layar About

Akhir pilihan

92

Pilih “Logout”

Keluar dari aplikasi secara keseluruhan

Akhir pilihan

Akhir Modul

Modul Pembuka

Menampilkan Layar “Pembuka”

Mengisi Form pada layar Pembuka

Tekan Tombol “Login”

Tutup Layar “Pembuka”

Akhir Modul

Modul Print

Menampilkan Form Print

Lakukan pilihan jenis cetak

Jika tekan tombol “print”, makacetak sesuai peta

93

Jika tekan tombol “cancel”, maka kembali ke Menu Utama

Akhir Modul

Modul Buffer

Menampilkan Frame Buffer

Memilih data yang ada di daerah Buffer

Lakukan Pilihan

Jika pilih “jalan”

Tekan kiri mouse pada layer

Menampilkan informasi data jalan pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “saluran”


Menampilkan informasi data saluran pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “pompa”


94

Menampilkan informasi data pompa pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “genangan”


Menampilkan informasi data genangan pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “bangunan”


Menampilkan informasi data bangunan pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “kawasan”


Menampilkan informasi data kawasan pada daerah buffer

Selain itu jika pilih “kelurahan”


Menampilkan informasi data kelurahan pada daerah buffer

95

Selain itu jika pilih “kecamatan”


Menampilkan informasi data kecamatan pada daerah

buffer

Akhir Jika

Akhir Pilihan

Mengklik daerah diluar buffer, untuk menghapus buffer

Akhir Modul

Modul Searching

Menampilkan Form Searching

Memilih pilihan pada list/menu

Mengetik data yang ingin dicari

Tekan tombol “search”

Menampilkan data yang dicari

Pilih data yang dicari

96

Pilih tombol “zoom to”

Menampilkan data spasial secara Zoom In, dengan warna

berbeda

Akhir Modul

Modul Update

Menampilkan Data Atribut

Memilih Data yang akan di Update

Mengupdate Data yang diinginkan

Tekan Tombol “Submit”

Akhir Modul

bab 3 analisa dan perancangan sistem 3.1 riwayat ...thesis.binus.ac.id/asli/bab3/2009-2-00208-if bab...

Documents