bab 2 kewajiban divestasi dalam kontrak karya 2.1 ... i 2108.8293-kewajiban divestasi... · pada...

Universitas Indonesia

16

BAB 2

KEWAJIBAN DIVESTASI DALAM KONTRAK KARYA

2.1. KETENTUAN DIVESTASI PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

DALAM KONTRAK KARYA

Ketentuan divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional berdasarkan

Perjanjian Kontrak Karya antara PT NNT dengan Pemerintah Indonesia pada

awalnya terdapat pada ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 27 UU Penanaman

Modal Asing. Pada masa pembentukan UU PMA tersebut, terdapat penonjolan pada

suasana rasa nasionalisme yang kuat dan kondisi penanaman modal asing masih

dibayangi dengan tindakan nasionalisasi asset asing di Indonesia pada masa itu.

Sementara ini dengan lahirnya Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal tidak lagi mencantumkan kewajiban divestasi.

Pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal menyebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi

atau pengambilan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-

undang. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan

nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan

berdasarkan harga pasar. Dan pada penjelasan pasal ini menyebutkan, bahwa yang

dimaksud “ harga pasar “ adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan

secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah

menjadi kecenderungan yang umum baik di negara-negara yang sedang berkembang

maupun di negara-negara maju. Ia merupakan pencerminan nasionalisme di bidang

ekonomi dan keinginan untuk menghindarkan ketergantungan pada dan kontrol asing

terhadap perekonomian mereka. Negara-negara penerima modal telah melakukan

penekanan terhadap joint venture internasional agar supaya mayoritas penyertaan

berada pada pihak nasional melalui berbagai sistem.19

19 Erman Radjagukguk, dalam tulisannya Joint-Venture Policy and Relationship Between

Majority and Minority Shareholders”, tanpa tahun

Kewajiban divestasi..., Iwan Dermawan, FHUI, 2009


17

Dan pola penerapan ketentuan divestasi wajib bagi peserta Indonesia tidak

hanya diterapkan oleh Indonesia, Malaysia umpamanya, mewajibkan agar

perusahaan-perusahaan joint venture yang telah disetujui sebelum 1 Januari 1972

mengajukan rencana mereka agar penyertaan nasional menjadi 70% menjelang tahun

1990 (termasuk di dalamnya pemilikan 30% oleh pribumi Malaysia). 20

Philipina juga menentukan bahwa penyertaan asing dalam perusahaan-

perusahaan yang bukan merupakan pioneer tidak boleh melebihi 40%, kecuali

dimana kapasitas penuh belum dilaksanakan oleh pihak asing. Perusahaan-

perusahaan pioneer boleh memiliki 100% oleh pihak asing dalam hal modal lokal

tidak cukup tersedia. Namun perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk

memindahkan saham-sahamnya sehingga mayoritas Philipina akan menjadi 60%

dalam waktu 30 tahun (atau 40 tahun), ketika 70% dari rencana produksi telah

tercapai. 21

Di Amerika Selatan, Undang-undang Perindustrian Peru menentukan bahwa

setelah 10 tahun, Pemerintah harus membeli sedikitnya dua pertiga dari industri-

industri dasar dan menjualnya kembali kepada pengusaha nasional Peru. Di samping

itu, dalam waktu singkat investor asing dalam industri lainnya harus mengalihkan

saham-sahamnya kepada pihak nasional, sehingga penyertaan asing dalam industri

yang bersangkutan akan melebihi 25%. Karyawan-karyawan akan merupakan

pemilik mayoritas, dimana tiap-tiap perusahaan harus menyisihkan 15% dari

keuntungannya setiap tahun dalam bentuk pembelian saham-saham untuk

karyawannya sampai mencapai jumlah 51%. Di Venezuela, Undang-undang

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi 1965 menentukan bahwa usaha asuransi dan

reasuransi di negeri tersebut mayoritas harus dimiliki oleh “Socedades anonimes”.

Minimum 51% dari saham-saham perusahaan asuransi harus dimiliki oleh pengusaha

nasional Venezuela. Di samping itu, Dewan Direksi dari perusahaan-perusahaan

tersebut harus terdiri paling Sedikit lima orang dan dari padanya mayoritas harus

dijabat oleh warga Venezuela. Situasi yang sama terdapat juga di beberapa Negara

20 Ibid., 21 Ibid.,



18

maju. 22

Pemerintah Canada misalnya menentukan bahwa 50% dari industri bergerak

di bidang minyak dan gas harus dimiliki oleh Pemerintah Canada atau warga Negara

Canada menjelang tahun 1990. kebijaksanaan untuk membatasi penyertaan asing

juga dianut oleh Jepang. Pemerintah Jepang lebih menyukai jiwa investor asing

hanya memiliki 50% atau kurang dari saham-saham dalam perusahaan joint venture

di Negara tersebut.23

Dalam pelaksanaan divestasi wajib yang tertera secara kontraktual ini Pemda

Nusa Tenggara Barat, Pemerintahan Kabupaten Sumbawa dan Pemerintahan

Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan keinginan untuk membeli saham PT NNT,

dengan bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional yaitu PT Bumi Resources

Tbk bekerjasama dengan Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, sementara PT

Darma Henwa dengan Pemkab Sumbawa Barat.

Pasal 24.3 Perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT NNT

mengatur:

“Dengan mengingat kepada ketentuan-ketentuan dibawah ini, perusahaan harus

menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan

ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah, dan

kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30

hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan

Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Suatu penawaran

kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia akan disebut suatu

penawaran kepada “Peserta Indonesia” untuk maksud Pasal 24 ini. Dalam hal

pemerintah menolak penawaran sesuai dengan pasal ini, pemerintah dapat

mengawasi penawaran ini kepada warga negara Indonesia atau kepada perusahaan

Indonesia dan menaksirkan saham itu sesuai dengan Pasal 24 ayat 6.

Bahwa dalam Perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT

NNT Pasal 1.10 menyebutkan:

“Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen,

22 Ibid., 23Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Depok: FHUI, 2006), hlm. 83-84.



19

Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat

II.”

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat adalah badan hukum bagian dari

Pemerintah Indonesia, dan kewenangan-kewenangan Pemda dengan adanya otonomi

seluas-luasnya semakin memperkokoh kedudukannya untuk memenuhi unsur peserta

Indonesia dalam Perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT

NNT Pasal 24.3 diatas. Oleh karena itu divestasi saham PT NNT bila dikaitkan

dengan keinginan pemda saham PT NNT, Pemda dapat dan berhak menjadi pihak

yang dapat menerima membeli divestasi saham tersebut.

Sudah saatnya wilayah-wilayah di daerah dengan segala potensinya tidak lagi

dijadikan jarahan. Keuntungan yang memadai harus diberikan kepada masyarakat di

sekitar lokasi potensi. Kabupaten dan provinsi harus dapat mendapatkan manfaat

yang lebih besar di banding periode sebelumnya

Pasal 24.4 Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia

diatur tentang ketentuan divestasi wajib secara kontraktual yang seharusnya

dilaksanakan.

setelah empat tahun dimulainya tahap produksi, kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan atau Warga Negara Indonesia sehingga pada tahun kesepuluh sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% dari sahamnya sudah ditawarkan.

Presentase penawaran saham kepada peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah

akhir tahun takwim penuh keempat tidak boleh kurang dari jumlah seluruh saham

yang masih belum dilunasi setelah diterimanya tawaran, seperti ditetapkan dalam

Pasal 24.4 Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia , antara

lain:



20

Tabel Tahapan Divestasi

Tahun Kewajiban Kumulatip

Tahun ke lima (2005) 20 % 20 %

Tahun ke enam (2006) 3 % 23 %

Tahun ke tujuh (2007) 7 % 30 %

Tahun ke delapan (2008) 7 % 37 %

Tahun ke sembilan (2009) 7 % 44 %

Tahun ke sepuluh(2010) 7 % 51 %

Periode operasi PT.NNT dimulai pada 1 Januari 2000, maka berdasarkan Pasal

24.4. Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia, kewajiban

divestasi saham dimulai pada Tahun ke-lima yaitu tahun 2005, demikian seterusnya

sehingga pada tahun 2010, kewajiban divestasi saham tersebut sudah mencapai 51%,

sehingga jika dirinci :

1. Pada akhir tahun kelima , sekurang-kurangnya 15%;

2. Pada akhir tahun keenam , sekurang-kurangnya 23%;

3. Pada akhir tahun ketujuh, sekurang-kurangnya 30%;

4. Pada akhir tahun kedelapan , sekurang-kurangnya 37%;

5. Pada akhir tahun kesembilan , sekurang-kurangnya 44%;

6. Pada akhir tahun kesepuluh, sekurang-kurangnya 51%;

2.1.1. Prinsip-prinsip Perjanjian Kontrak Karya Dalam Bidang

Pertambangan

Suatu perjanjian adalah adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.24 Akibat peristiwa suatu hubungan antara dua orang

yang mengadakan perjanjian timbulah suatu perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya

perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji

suatu kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan

perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Kontrak adalah

24 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan XX, (Jakarta.,PT Intermasa,tahun 2004), hal1.



21

perjanjian atau persetujuan tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang menerbitkan perikatan.

Selain perjanjian, ada juga sumber lain lain yang melahirkan perikatan yaitu

undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh

kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang

lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para

pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan

agar diantara mereka terkait suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama

yang lain karena janji yang telah mereka berikan.25

Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata,

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang dan atau lebih. Sedangkan menurut Prof. Subekti adalah

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum.26 Kontrak merupakan suatu perjanjian yang

dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Dari definisi diatas, dapat

dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kontrak, yaitu:27

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kaidah hukum kontrak tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang

terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan

yurisprudensi

2. Kaidah hukum kontrak tidak tertulis , adalah kaidah-kaidah;

b. Subyek hukum

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban;

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Prestasi

25 Ibid. 26 Ibid 27 Ibid



22

terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu

2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu;

d. Kata sepakat

Kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan

adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat

hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka, artinya

bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah

diatur di dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-

undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang didapat dalam Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada

para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratnnya;

d. Menentukan bentuknya perjanjian.

Didalam hukum kontrak dikenal lima asas penting. Asas-asas tersebut

adalah.28

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan

kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian,

pelaksanaan dan persyartannya, dan menentukan bentuknya perjanjian.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) dikatakan bahwa semua

28Ibid., hal 9.



23

perjanjian, berarti perjanjian apa saja, baik itu perjanjian yang telah ada

dan diatur dalam KUHPerdata maupun perjanjian yang baru muncul

dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam Undang-undang

atau tidak dikenal oleh Undang-undang. Asas kebebasan berkontrak

merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian;

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)

KUHPerdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya

perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian

itu sudah ada sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan

tidaklah diperlukan suatu formalitas. Perjanjian sudah mengikat apabila

sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

tersebut.

c. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata. Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang

berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat

oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh

para pihak;

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata,

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Asas itikad baik

merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan isi kontrak

berdasarka kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau berkemauan baik

dari para pihak. Asas itikad baik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1). Itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subyek;

2). Itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan,

dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak



24

memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas kepribadian atau asas personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang

yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan

1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata, Pada umumnya tak seorang

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya

suatu janji dari pada untuk dirinya sendir. Sedankan Pasal 1340

KUHPerdata menyatakan Suatu perjanjian yang hanya berlaku antara

pihak-pihak yang membuatnya, Bunyi dari Pasal 1340 KUHPerdata

tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak

hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas-asas inilah yang

menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat

kontrak. Salah satu dari asas-asas ini merupakan asas yang menentukan

saat dan tempat lahirnya perjanjian. Menurut asas konsensualisme, suatu

perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara

kedua belah pihak mengenai obyek yang diperjanjikan. Menurut ajaran

yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat

pihak yang melakukan penawaran menerima surat jawaban dari penerima

tawaran, sebab detik itulah yang dianggap sebagai detik lahirnya

kesepakatan. Sedangkan tempat lahirnya perjanjian adalah tempat tinggal

pihak yang mengadakan penawaran, juga sebagai tempat ditutupnya

perjanjian. Tempat ini pun penting untuk menetapkan hukum manakah

yang akan berlaku apabila kedua belah berada ditempat yang berlainan di

dalam negeri ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaannya. 29

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak

menurut Pasal 1320 KUHPerdata,30 menyatakan untuk sahnya perjanjian

diperlukan empat syarat, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ( agreement/consensus)

29Subekti, op cit., hal 28. 30Ibid., hal.33.



25

b. Kecakapan ( capacity )

c. Hal yang tertentu ( certainty of terms )

d. Sebab yang halal ( consideration )

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya,

setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi

perjanjian yang sah. Keempat hal itu dikemukakan berikut ini.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan pada para

pihak. Kesepakatan itu diatur pada pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang

atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian

pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis

2. Bahasa yang sempurna secara lisan

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan.

5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak

lawan. Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan

bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.

Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi

sengketa dikemudian hari.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemempuan untuk

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang

untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang cakap dan

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau

sudah kawin. Orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan



26

perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata adalah:

1. Orang yang belum dewasa;

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Istri

c. Adanya obyek yang diperjanjikan

Yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu

2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi itu harus ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai

dengan Uang. Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian,

isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

d. Adanya kausa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang

halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa yang

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat yang

pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk

membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak

ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sedangkan syarat

ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek

perjanjian. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka

perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian

dianggap tidak ada.

Syarat sahnya kontrak harus dipenuhi agar kontrak dapat berfungsi

sebagaimana mestinya. Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:



27

a. Fungsi yuridis

Fungsi yuridis suatu kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum

bagi para pihak;

b. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis suatu kontrak adalah menggerakkan sumber daya dari

nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

2.1.2. Hal-hal pokok dalam perjanjian Kontrak Karya dalam bidang

pertambangan

Kerjasama adalah ikatan antara dua atau lebih orang atau badan yang

mempunyai kesatuan kepentingan dalam mencapai tujuan tertentu. Walaupun

kepentingan para pihak tidak semua sama akan tetapi keduanya telah

mencapai titik keseimbangan. Titik keseimbangan dapat bertahan apabila

para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai yang diperjanjikan

disertai dengan keseimbangan yang optimal dari kepentingan ekonomi

masing-masing. 31

Dalam kerja sama dalam bidang migas dan pertambangan

motivasinya yang menggerakannya adalah kepentingan mencari keuntungan

yang dijiwai oleh motif ekonomi. Oleh karena itu setiap pengambilan

keputusan investasi, sebenarnya yang menjadi obyek adalah peluang

keuntungan dengan rangking yang menarik. Melalui pendekatan ekonomi,

jelas dapat dibaca bahwa motifasi dari kerjasama migas dan pertambangan

umum pada akhirnya adalah motif untuk mendapatkan keuntungan, dimana

secara jumlah sudah diperhitungkan versus resiko dan segala hambatan

lainnya.32

Pengertian diatas untuk menunjukan kepentingan yang utama dalam

suatu perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan umum adalah motif

ekonomi, sehingga seseorang atau badan usaha mau melibatkan diri dalam

suatu kerjasama yang disertai dengan investasi baik berupa modal teknis dan

dana. Dengan didorong kepentingan ekonomi inilah keputusan investasi

31Sutadi Pudjo Utomo, Prinsip-prinsip dalam perjanjian Kerja Sama, ( Jakarta; BPMIGAS, tanpa tahun), hal 2

32 Ibid.



28

melalui perjanjian kerjasama pertambangan dibuat secara matang oleh

investor untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian terdapat dua sisi perbedaan antara negara sebagai

penguasa sumber daya alam dan kepentingan kontraktor pertambangan.

Negara berusaha mengamankan kepentingan negara dengan amanat UUD

1945 kemakmuran bagi kepentingan rakyat sedangkan kontraktor

pertambangan sebatas keuntungan dan terjaminnya investasi yang

ditanamkan. Oleh karena itu, segala keputusan yang diterima oleh kedua

belah pihak melalui proses perundingan, pada hakekatnya masih tetap

menjamin titik keseimbangan pembagian keuntungan yang optimum. Atau

dengan kata lain, keputusan itu tidak melanggar prinsip kerjasama dalam

kerja sama bisnis.

Untuk memahami ukuran dalam menilai antara hak yang akan dituntut

dan kewajiban yang akan diberikan dalam suatu perjanjian harus memenuhi

logika dari pemikiran pihak Indonesia adalah keuntungan yang didapat

kontraktor sedangkan dari pihak kontraktor adalah resiko yang besar

dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan.

Semuanya mempunyai kekuatan yang didasari oleh argumennya

sendiri-sendiri dan keduanya adalah sama benar atas pertimbangan yang

rasionil. Yang jelas pada saat ditandatangani kerjasama antara hak dan

kewajiban dilihat dari masing-masing pihak adalah seimbang secara optimal.

Karena apabila kepentingan masing-masing pihak secara optimal tidak

seimbang, maka tidak akan lahir suatu bentuk kerja sama dalam bidang

pertambangan.

Dalam kerjasama bisnis akan ada ketentuan tentang hak dan

kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hak dan kewajiban ini

merupakan pencerminan dan pengorbanan – pengorbanan dan imbalan –

imbalan yang diberikan dan diterima oleh oleh masing – masing pihak yang

terlibat untuk menjamin keseimbangan kepentingan yang optimum. 33

Sebagai suatu kerjasama bisnis, maka kewajiban ini sebenarnya

33 Sutadi Pudjo Utomo, loc.cit, hal.2.



29

merupakan resiko investasi dan hak adalah identik dengan pengembalian

investasi ( return on investment ). Semua resiko investasi diharapkan dapat

ditutup dengan pengembalian investasi. Dengan ketentuan yang mantap dan

konsisten melalui pengaturan hak dan kewajiban inilah yang akan mendorong

keberanian para pihak untuk bergabung dalam kerja sama ini.

Akhirnya, negosiasi akan mengerucut ketika hak dan kewajiban

mencerminkan azas keseimbangan kepentingan yang optimum dalam

kerjasama bisnis adalah dinamis dan berfluktuasi sesuai dengan lingkungan

bisnis yang menjadi mediumnya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban ini

biasanya adalah luwes yang mengatur hal-hal pokok saja, dalam arti prinsip

bukan rincian. Sejauh mana titik keseimbangan ini dicapai secara optimum,

adalah tergantung sejauh mana kemampuan dari masing-masing pihak untuk

menginterpretasikan dan mempertahankan dalam implementasinya agar dapat

mencapai azas pokok yang tercermin dalam ketentuan pasalnya. 34

2.2. TUJUAN DARI KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM

Proses divestasi saham PT.NNT oleh pemerintah Indonesia sampai saat

ini belum dapat direalisasi yang seharusnya berdasarkan Pasal 24.4. Perjanjian

Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia, kewajiban divestasi

saham dimulai pada Tahun ke-lima yaitu tahun 2005. Sampai saat ini

kepemilikan nasional dalam investasi saham PT NNT hanya 20%, yaitu pada

saat awal perusahaan itu didirikan yang dimiliki oleh PT. Pukuafu Indah.

Divestasi saham PT NNT bergulir setelah Undang-undang Nomor 22

tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah berlaku. Latar belakang keinginan Pemda untuk dapat memiliki saham

PT NNT adalah untuk menggali sumber dana yang menjadi pendapatan daerah

(PAD), rencana ini sesuai dengan salah satu bagian dari urusan pemerintah

daerah provinsi dalam hal perencanaan dan pengendalian pembangunan yang

diatur dalam Pasal 13 (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

34 Ibid.



30

Bahwa PT NNT melakukan investasi dan kegiatan penggalian sumber

kekayaan alam pertambangan umum di Nusa Tenggara Barat, sehingga harapan

agar diberikan prioritas utama dalam pemilikan saham PT NNT melalui

program divestasi adalah sesuai dengan hak-haknya yang diatur dalam Pasal 21

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan dengan mengelola kekayaan

daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya lain yang berada didaerah, dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan

lain yang sah.

Serinata sebagai Gubernur NTB mengatakan, sumbangsih keberadaan PT

NNT, seperti tersedianya lapangan kerja, meski kasat mata eksploitasi sumber

daya alam itu juga berpengaruh terhadap lingkungan disekitar tambang.

Pengaruh itu, misalnya gunung sebagai sumber galian yang semula tinggi

menjulang kini berubah menjadi kawah. Namun berubahnya ekosistim dan

ekologi itu tidak sebanding dengan kontribusi dana perusahaan yang mencapai

Rp 40 miliar – Rp 50 miliar setiap tahun bagi Pemkab Sumbawa Barat.35

Permasalahan perekonomian NTB adalah rendahnya pendapatan asli

daerah dan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi rendah yaitu kurang dari

lima persen dan labil. Sedangkan angka kemiskinan tinggi, mencapai 25,35

persen atau 1.073400 jiwa. Keadaan perekonomian NTB tersebut disebabkan

rendahnya produktifitas industri yang meliputi agro, pariwisata, pabrikan,

pengolahan, jasa dan lainnya. Semuanya berasal dari rendahnya kapital, kualitas

sumber daya manusia(SDM), infrastruktur yang terbatas dan kebijakan yang

kurang efektif, serta rendahnya teknologi dan daya saing. Karena itu menurut

Kepala Bidang Perencanaan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah NTB Lalu Bayu Windia, arah pembangunan ekonomi

NTB ditujukan untuk meningkatkan dan stabilisasi pertumbuhan mencapai lebih

6 persen, dan menurunkan angka kemiskinan menuju 2 persen setahun. 36

35 Kompas, Pemda di NTB sepakat ambil alih saham PT NTT, Selasa, 30-01-2007 36 http://lomboknews.com/2007/12/05/pendapatan-daerah-dan-masyarakat.. diakses 20



31

Rendahnya sumber dana ini karena kecilnya pendapatan asli daerah ( PAD)

yang menyebabkan pula rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah,

dana pusat, investasi swasta, perbankan, dana masyarakat serta kualitas SDM

yang rendah, karenanya diperlukan sumber masukan untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah ( PAD) melalui pembelian saham PT NNT yang dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD)

2.3. PROSES DIVESTASI SAHAM YANG SEHARUSNYA

DILAKSANAKAN

Pada dasarnya divestasi bukanlah terminolgi hukum melainkan

terminologi ekonomi. Divestasi Antoni K. Muda dalam Kamus Lengkap

Ekonomi menyatakan divestasi (divesment) adalah,37

Penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model Ventura dari perusahan pasangan usahanya, Divestasi model Ventura dapat dilaksanakan dengan beberapa cara.

Sementara itu menurut Jhon Clark dalam Dictionary of Insurance and

Finance Terms, Divestasi (divesment) adalah : Sale or liquidation of parts a

campany, generally in an attemp to improve efficiency by cutting loss-marking

businesses and/or concentrating on one product or industry. Divesment is

therefore the opposite process to merger. Defenisi di atas hampir sejalan

dengan definisi yang diberikan oleh Haro Johannsen dan G. Terry Page dalam

Internatioanl Dictionary of Management, yakni divestasi (divesment) adalah

Establishing and elimining unprofitable activities of business.38

Dari definisi-definisi diatas terlihat bahwa tindakan pelepasan saham

dilakukan karena pertimbangan bisnis semata seperti untuk mempertahankan

profitabilitas perusahaan. Namun dalam kontes skripsi ini yang dimaksud

dengan divestasi adalah divestasi wajib, artinya pelepasan saham dilakukan

november 2008.

37 Muda, Ahmad Antoni K, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Gita Media Press), 2003. hal 117

38 Johannsen, Hero, G Terry Page, Internatioanl Dictionary of Management, (New Delhi : Hagan Page India PVT. Ltd), 2002, hal 95



32

bukan karena pertimbangan bisnis, tetapi lebih kepada untuk memenuhi

kewajiaban kontraktual dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Divestasi demiikian lebih cocok dikatakan sebagai divestasi wajib, maksudnya

wajib dilakukan karena ketentuan kontrak.

Dalam konteks yang demikian rupa, divestasi wajib ini diatur melalui

penawaran saham seperti terdapat dalam Pasal 24.5 Perjanjian Kontrak Karya

antara PT NNT dengan Pemerintah Indonesia yaitu:

(i) dengan syarat-syarat dan kondisi yang direncanakan secara wajar untuk

menjamin bahwa saham-saham tersebut nantinya tidak akan dipindah-

tangankan kepada bukan warga negara Indonesia, dan

(ii) dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya tiap tahun takwin dan peserta

Indonesia, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal penawaran harus

memberitahukan kepada perusahaan bahwa mereka akan melaksanakan

haknya membeli saham-saham tersebut.

Perencanaan divestasi saham kepada peserta Indonesia ini sesuai

dengan perjanjian yang secara kontraktual telah dinyatakan. Karena

perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.. Perikatan

yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang

membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang

diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka

terkait suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama yang lain karena

janji yang telah mereka berikan.

Secara ekonomis divestasi saham telah diperhitungkan dalam Perjanjian

Kontrak Karya antara PT NNT dengan Pemerintah Indonesia sebagai suatu

kerjasama bisnis, maka kewajiban ini sebenarnya merupakan resiko investasi

melalui perhitungan pengembalian modal investasi ( return on investment ).

Semua resiko investasi diharapkan dapat ditutup dengan pengembalian

investasi. Dengan ketentuan yang mantap dan konsisten melalui pengaturan hak

dan kewajiban inilah yang seharusnya menjadi dasar para pihak untuk

bergabung dalam kerja sama ini.



33

Dengan demikian terdapat dua sisi perbedaan antara negara sebagai

penguasa sumber daya alam dan kepentingan kontraktor pertambangan. Negara

berusaha mengamankan kepentingan negara dengan amanat UUD 1945

kemakmuran bagi kepentingan rakyat sedangkan kontraktor pertambangan

sebatas keuntungan dan terjaminnya investasi yang ditanamkan. Logikanya

tertundanya divestasi saham PT NNT ini kepada perserta Indonesia seperti yang

tertuang dalam perjanjian Kontrak Karya ini akan mengganggu proses

pemanfaatan ekonomi bagi Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran diatas, bahwa sudah sewajarnya jika

tertundanya divestasi yang menjadi kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara

dikenakan semacam pengenaan status lalai (default). Dalam hal perusahaan

ternyata lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam persetujuan, menurut Pasal

20 ketentuan Perjanjian Kontrak Karya antara PT NNT dengan Pemerintah

Indonesia ”maka pemerintah menyampaikan pemberitahuan tertulis dan

perusahaan akan mendapat jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh)

hari. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, memperbaiki kelalaian

tersebut, harus dicantumkan dalam pemberitahuan tertulis untuk setiap

kelalaian. Dalam hal perusahaan telah memperbaiki kelalaian tersebut dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian ini akan tetap berlaku

penuh dan tidak mengurangi hak pemerintah (untuk melakukan teguran)

terhadap sesuatu kelalaian dikemudian hari. Dalam hal perusahaan tidak

memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,

didalam pemberitahuan, maka pemerintah berhak untuk mengakiri Persetujuan

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22, tergantung pada masalahnya.”



34

BAB 3

SENGKETA YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM

PROSES DIVESTASI

3.1. Siapa Pihak Indonesia dan Berapa Persen Besar Saham Masing-masing

Pihak ?

PT. Newmont Nusa Tengggara (NNT) yang merupakan perusahaan disektor

pertambangan emas. PT. Newmont Nusa Tengggara adalah satu badan hukum

Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 164 tanggal 18 November

1986, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 52-8155-HT-01-61-T11 86

tanggal 27 November 1986 yang semua sahamnya pada waktu didirikan dimiliki

oleh Newmont Indonesia Limited, satu perusahaan yang didirikan di negara Bagian

Delware, Amerika Serikat, dan kantornya beralamat di tingkat 18, AMP tower 535.

Bourke Street Melbourne, Victoria, Australia 30000 dan PT. Pukuafu Indah, Satu

badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 25

September 1978, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/365/3

tanggal 27 November 1978 yang beralamat di Arthaloka Building Tingkat 14, Jalan

Jendral Sudirman Jakarta Indonesia dengan perbandingan saham 80% : 20%.

Para Pihak yang diatur pada perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan

pemerintah Indonesia menandatangani pada tanggal 8 Desember 1986, yaitu:

a. Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang

undang dasar 1945 amandemen IV, pasal 1 dan Pasal 10 UUKPP, Pemerintah

Indonesia adalah pemegang kuasa tunggal pertambangan di bumi Indonesia.

Dalam kontrak ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral.

b. PT Newmont Nusa Tenggara.

Komposisi saham PT NNT terdiri dari Sumitomo 35%, Newmont Mining

Corp 45% dan sebagai peserta Indonesia adalah PT Pukuafu Indah 20%.

Sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia

dengan NNT, divestasi saham pertama-tama ditawarkan kepada pemerintah pusat



35

dan apabila pemerintah tidak menyetujui penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak

tanggal penawaran , ditawarkan kepada warga Negara Indonesia atau perusahaan

Indonesia yang dikendalikan oleh warga Indonesia.39

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten

Sumbawa dan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat menghendaki divestasi

saham PT Newmont Nusa Tenggara dilakukan secara bussines to government (B

to G) untuk mencegah peluang bersaing pemerintah daerah yang berat dengan

perusahaan lainnya. Dengan perincian 3% saham Newmont 2006 akan dibeli

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, 7% saham 2007 dibagi dua, yaitu 5%

atau US $ 209,4 juta bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 2% atau

US$ 72,6 juta untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sejak awal telah siap

bekerja sama beberapa perusahaan swasta nasional dengan pemerintah daerah

yang tidak mungkin dapat mendivestasi saham PT NNT dengan jumlah yang

cukup besar. Adapun perusahaan nasional yang akan bekerjasama dengan

pemerintah daerah untuk membeli saham diantaranya PT Bumi Resources Tbk

bekerjasama dengan Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, sementara PT Darma

Henwa dengan Pemkab Sumbawa Barat.40

Perusahaan pertambangan asing pada dasarnya mempunyai prinsip seperti

lembaga ekonomi yang lain yaitu kepentingan mencari keuntungan yang dijiwai

oleh motif ekonomi. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan investasi,

sebenarnya yang menjadi obyek adalah peluang keuntungan sedangkan divestasi

adalah kebalikannya melepaskan peluang kesempatan mendapatkan keuntungan

walaupun divestasi yang harus dilakukan secara kontraktual merupakan

kewajiban PT NNT. Perbedaan peserta Indonesia yang menyertakan perusahaan

swasta nasional merupakan pendapat dari pihak PT NNT yang dapat mengurangi

keuntungan apabila divestasi dilaksanakan.

39 Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT NNT 40http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/02/27/19/87327/pt-newmont-

nusa-tenggara-upayakan-capai-kesepakatan-soal-divestasi.



36

3.2. Bagaimana Menentukan Harga Saham Yang Akan Dialihkan?

Nilai yang harus didivestasi PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan

kajian Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan nilai

30% saham PT Newmont Nusa Tenggara tersebut dapat mencapai 1,38 miliar

US Dolar atau sekitar 12,420 triliun rupiah. Hal ini didasarkan aset Newmont

saat ini mencapai 4,6 miliar US Dolar. Sementara harga awal yang ditawarkan

yang disepakati untuk 10 persen saham , yaitu USD 109 juta untuk 3 persen

saham dan USD 282 juta untuk 7 persen saham.41 Namun dengan perkembangan

gagalnya divestasi tahun 2006-2007 , PT NNT pada tahun 2008 menawarkan

kembali divestasi saham dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan harga

tahun 2007 untuk 7% saham adalah USD 282 juta sedangkan penawaran pada

tahun 2008 sebesar USD 426 juta, kenaikan ini didasari pertimbangan sepihak PT

NNT dengan naiknya harga komoditas tembaga dunia. Sudah selayaknya

peningkatan ini sangat merugikan bagi pemerintah dan peserta Indonesia. Untuk

memperjelas pengetian tentang saham akan diurai tentang saham dan cara

penilaiannya.

3.2.1. Definisi Saham

Ada beberapa definisi mengenai saham, salah satunya adalah definisi

saham menurut Robbert Ang dalam Buku Pintar Pasar Modal Indonesia, yaitu

: surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun

institusi atas suatu.42 Definisi- saham menurut kamus hukum adalah : andil,

sero, bagian yang dimasukkan dalam suatu perseroan atau perusahaan sebagai

tanda ikut mengambil bagian atau memiliki perseroan tersebut43, sedangkan

definisi saham menurut kamus ekonomi adalah :

a. Surat bukti pemilikian bagian modal perseroan terbatas yang memberi

hak atas dividen dan lain-lain besar kecilnya modal yang disetor.

41http://www.antara.co.id/arc/2007/9/11/divestasi-saham-newmont-newmont-belum-capai-

kesepakatan/. 42 Robert Ang, Buku Pintar Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997),

ha1.62. 43 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 279



37

b. Hak yang dimiliki seseorang, pemegang saham, terhadap perusahaan

berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap sebagai pembagian

dalam pemilikan pengawasan.44

Selain itu, definisi saham adalah bagian pemegang saham di dalam

perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada

surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.45

3.2.2. Nilai Saham

Pada setiap sertifikat saham terkandung nilai saham, dimana nilai

saham tersebut dibedakan menjadi46 :

a. Nilai nominal (Par value) merupakan harga saham pertama yang

tercantum pada sertifikat saham. Harga saham tersebut merupakan

harga yang sudah diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham

(shareholders).

b. Nilai buku per lembar saham yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham

beredar.

c. Nilai pasar adalah nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan

dan penawaran saham di bursa saham.

d. Nilai intrinsik (nilai fundamental) adalah nilai nyata (true value) suatu

saham yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan.

Pengertian nilai intrinsik adalah nilai yang tercermin pada fakta

(justified by the fact) seperti aktiva, pendapatan, deviden, dan prospek

perusahaan.

3.2.3. Cara Penentuan nilai saham

Proses penentuan harga saham diperlukan analisis saham yang

merupakan hal mendasar yang harus diketahui para pemegang saham dan

publik untuk menentukan berapa perkiraan harga yang wajar, mengingat

tanpa analisis yang baik dan rasional akan dapat menimbulkan kerugian. Ada

beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai harga suatu ,

44 Sumadji P, dkk, Kamus Ekonomi Lengkap, (Jakarta: WI Press, 2006), hal. 600. 45 LG. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, (Bekasi: Megapoin, 2005), hal. 193. 46 Dyah Ratih Sulistyastuti, Saham dan Obligasi, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, 2002), hal. 1



38

namun disini hanya akan disebutkan garis-garis besar cara penilaian itu. Cara-

cara tersebut adalah47 :

a. Pendekatan tradisional

Untuk menganalisa surat berharga saham dengan pendekatan tradisional

digunakan dua analisis yaitu :

1. Analisis teknikal

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan

data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha

mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun

pasar secara keseluruhan. Pendekatan analisis ini menggunakan data

pasar yang dipublikasikan, seperti : harga saham, volume

perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta

faktor-faktor lain yang bersifat teknis.

2. Analisis fundamental

Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham

memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh

para investor atau analis. Ada dua pendekatan fundamental, yaitu :

pendekatan laba (Price earning ratio) dan pendekatan nilai sekarang

(Present value approach).

b. Pendekatan portofolio modern

Pendekatan portofolio menekankan pada aspek psikologi bursa dengan

asumsi hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis pasar efisien.

Dari kedua pendekatan penilaian saham tersebut, pendekatan yang

sering dan umum digunakan adalah pendekatan Price Earning Ratio

(pendekatan tradisional).48

Alasan penggunaan secara luas Price Earning Ratio dalam penentuan harga

saham adalah secara intuisi menunjukan bahwa terdapat hubungan antara

harga yang dibayarkan dengan pendapat yang dihasilkan saat ini, mudah

47 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan

Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), hal. 86 48 “Menilai Harga Saham Dengan ‘Price Earning Ratio’ (PER),”

<http://www.pikiranrakyat.com/ cetak/2005/0705/24/hikmah/manajemen.htm>, 4 Desember 2006.



39

untuk proses perhitungannya dan dapat dijadikan pembanding karakteristik

lain dari perusahaan termasuk resiko dan pertumbuhan.49

Terlepas dari pendekatan fundamental mana yang digunakan, bila

seorang analis ingin menggunakan pendekatan analis secara cermat, maka dia

memerlukan kerangka kerja. Kerangka kerja tersebut berupa tahapan analisis

yang harus dilakukan secara sistematik yang terdiri dari.50

1. Analisis ekonomi

Analisis ekonomi bertujuan untuk mengetahui jenis serta prospek

bisnis suatu perusahaan. Aktivitas ekonomi akan mempengaruhi laba

perusahaan. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara

rendah, pada umumnya tingkat laba yang dicapai oleh suatu

perusahaan juga rendah.

2. Analisis industri

Dalam analisis industri perlu diketahui kelemahan dan kekuatan jenis

Industri perusahaan yang bersangkutan. Pengetahuan yang memadai

mengenai dinamika industri dari perusahaan yang bersangkutan akan

sangat membantu analisis atau investor dalam melakukan analisis

industri. Yang dimaksud analisis industri adalah kumpulan

perusahaan yang sejenis.

3. Analisis perusahaan

Analisis perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja

perusahaan. Para investor memerlukan informasi yang relevan tentang

perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Informasi

tersebut termasuk informasi intern dan ekstern perusahaan, yang

antara lain tentang informasi laporan keuangan periode tertentu. Di

samping itu, informasi yang penting adalah informasi yang bersifat

ekspektasi yaitu informasi tentang proyeksi keuangan atau

forecasting. Mengingat bahwa kebutuhan informasi didasarkan atas

49 Hendrika Nora Sinaga, Penentuan Harga Wajar Saham PT. Tambang Batubara Bukit

Asam Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana. (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Depok,2006, Hlm 19.

50 Sunariyah, op. cit., hal. 98



40

pertimbangan bahwa harga saham ditentukan oleh kinerja perusahaan

di masa lalu dan ekpektasi di masa mendatang.

Harga saham sebuah perusahaan akan meningkat jika diperkirakan

bahwa arus kas masa depan yang diharapkan (Expected future cash inflow)

meningkat. Sebaliknya, jika diperkirakan bahwa expected future cash inflow

menurun, maka harga saham perusahaan pun akan menurun. Arus kas yang

diharapkan pemodal dalam bentuk deviden atau bunga dipengaruhi oleh

kemampuan manajemen perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan

di tengah lingkungan usaha yang semakin kompetitif.51

Untuk penentuan nilai saham yang akan didivestasikan menurut

perjanjian Kontrak Karya maka harga saham-saham yang harus ditawarkan

untuk dijual sesuai dengan Pasal 24 ayat (3), (4), dan ayat (5) akan

ditetapkan pada akhir tahun sebelum tahun dilakukannya penawaran

dimaksud, dan adalah yang tertinggi di antara :

(i) Biaya penggantian yang berlaku pada saat itu atas investasi

perusahaan menurut persetujuan ini, yaitu biaya penggantian

perusahaan yang berlaku saat itu atas penanaman modal perusahaan

yang ditetapkan sebagai jumlah kumulatif yang dibelanjakan

perusahaan untuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

pengembangan dan biaya-biaya pra produksi lainnya, pengeluaran

modal dan modal kerja disesuaikan dengan jumlah tahunan yang

sesuai yang diperlukan untuk membenarkan pengaruh inftasi

dihitung dari indeks harga ekspor barang-barang hasil pabrikasi

seperti dilaporkan dalam “The United Nations Bulletin of

Statistics”, dikurangi :

(a) Penyusutan kumulatif dan amortisasi yang didasarkan atas

umur ekonomis atau manfaat dari golongan harta

(investment categories) yang berbeda-beda seperti disebut

di atas, disesuaikan dengan jumlah tahunan yang sesuai

51 Farid Harianto dan Siswanto Sudomo. Perangkat dan Teknik Analisa Investasi di Pasar

Modal Indonesia. PT Bursa Efek Jakarta, 1998, hlm.137.



41

diperlukan untuk membenarkan pengaruh inflasi dihitung

dari indeks harga ekspor barang-barang hasil pabrikasi

seperti dilaporkan dalam “The United Nations Bulletin of

Statistics”, dan

(b) Kewajiban keuangan sampai akhir tahun.

Umur ekonomis dari golongan harta (investment

categories) yang berbeda-beda yang digunakan untuk menetapkan

biaya penggantian yang berlaku pada saat itu harus sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dalam industri

pertambangan. Penyesuaian inflasi akan diterapkan kepada

investasi tersebut di atas dengan mengakui, sebagai modal kerja

yang diperhitungkan dengan penyesuaian inflasi, hanyalah bagian

yang berbentuk peralatan nyata dan barang-barang setengah jadi

atau barang-barang jadi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada

bahan-bahan untuk operasi dan persediaan-persediaan dan suku

cadang dan bahan galian dan/atau logam inventaris yang dapat

dijual. Harga tiap saham yang ditawarkan adalah harga yang

ditetapkan dengan cara membagi biaya pengantian yang berlaku

saat itu dengan jumlah keseluruhan saham perusahaan sebelum

penawaran termaksud dilakukan.

Penetapan biaya penggantian yang berlaku saat itu akan

merupakan hal yang harus disetujui antara pihak penanam modal

asing dan pemerintah. Apabila gagal mencapai persetujuan

tersebut, maka biaya penggantian yang berlaku saat itu harus

ditetapkan oleh penilai yang independen (tidak memihak) yang

akan ditunjuk seperti ditetapkan di bawah :

Harga saham yang dapat diterima untuk didaftarkan di

Bursa Saham Jakarta dan ditawarkan untuk dijual. Pemerintah dan

perusahaan harus berkonsultasi dengan wakil dari Bursa Saham

Jakarta dan ahli keuangan lainnya untuk menetapkan pada harga



42

berapa saham-saham akan ditawarkan untuk didaftarkan di Bursa

Saham Jakarta.

(ii) Nilai-nilai dari saham-saham (dalam perbandingan antara modal

saham yang disetor dengan modal saham yang diterbitkan) yang

didasarkan pada satu penilaian yang wajar atas perusahaan sebagai

suatu yang sedang berjalan (as going concern) yang harus disetujui

oleh pemerintah dan pihak penanam modal asing.

Perusahaan dan pemerintah setuju bahwa nilai dari saham-

saham yang didasarkan pada satu penilaian yang wajar atas

perusahaan sebagai suatu usaha yang sedang berjalan akan

ditetapkan dengan memperhitungkan penerimaan-penerimaan di

masa yang akan datang, proyeksi deviden dan pertimbangan atas

tingkat pengembalian modal yang sesuai dengan memperhitungkan

resiko yang berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dan deviden

di waktu yang akan datang.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai mengenai biaya peng-

gantian yang berlaku pada saat itu atas investasi perusahaan dengan cara

perhitungan seperti disebut di atas atau penilaian yang wajar atas

perusahaan sebagai suatu usaha yang sedang berjalan, seperti tersebut di

atas, maka biaya penggantian yang berlaku pada saat itu atas investasi

perusahaan atau penilaian yang wajar atas perusahaan sebagai suatu usaha

yang sedang berjalan akan ditetapkan oleh penilai yang independen (indepent

valuer) atas dasar bahwa PMA adalah penjual yang bersedia tetapi bukan

penjual yang menginginkan sebagai ditetapkan di bawah dengan

menggunakan prinsip penilaian seperti diatur di atas dan dalam hal penilaian

menurut (ii) dan (iii) di atas, dengan memberikan pertimbangan yang layak

atas resiko investasi proyek.

Penilai independen tersebut terdiri dari satu wakil dari dan ditunjuk oleh

pemerintah dan satu wakil dari dan ditunjuk oleh Penanam Modal Asing.

Penilai tersebut harus mengadakan rapat sesedera mungkin di suatu tempat

yang disetujui bersama di Indonesia dan jika anggota-anggota dari penilai



43

yang independen itu tidak mencapai persetujuan dalam waktu 30 hari sesudah

penunjukan mereka atau waktu yang lebih lama yang disetujui bersama oleh

pemerintah dan Penanam Modal Asing, maka wakil-wakil tersebut harus

menunjuk seorang anggota ketiga dari penilai independen, yaitu wakil dari

suatu untuk menetapkan jumlah direktur yang menjadi hak pemerintah untuk

mengangkatnya sesuai ayat (ii), setiap pemilikan saham seorang wakil yang

ditunjuk pemerintah akan dianggap sebagai ekan saham pemerintah.52

3.3 BAGAIMANA SAHAM YANG SUDAH DIGADAIKAN DAPAT

DIALIHKAN?

Dengan perkembangan yang terjadi selagi adanya negosiasi antara PT

NNT dan Pemerintah Indonesia terungkap adanya saham PT NNT yang

dijaminkan, akibatnya negosiasi menjadi terhenti dan pemerintah menetapkan

tanggal 22 Februari 2008 merupakan batas akhir penyelesaian divestasi PT NNT.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi mengatakan,

saham yang didivestasi seharusnya saham yang bersih dari masalah. “ Ibaratnya

mau jual rumah kok digadaikan duluan dan kita yang harus bicara dengan

banknya.” Apabila PT NNT minta persetujuan sindikasi bank yang memberikan

pinjaman berarti perusahaan tidak mampu melakukan divestasi. 53

Saham PT NNT dimiliki oleh Sumitomo 35%, Newmont Mining

Corp 45% dan sebagai peserta Indonesia adalah PT Pukuafu Indah 20%. Dan

seluruh aset dan saham mereka dijaminkan pada sindikasi Bank asing ( The

Export Import Bank of Japan, US Exim Bank, dan KFW Jerman ) untuk

mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS pada tahun 1996, dan

mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia sebagaimana yang tertera dalam

surat Menteri Pertambangan dan Energi RI tertanggal 30 Oktober 1997.54

Dari permasalahan yang timbul dalam proses divestasi ini memerlukan

kebijakan yang arif dan terukur secara akademis apakah saham yang telah

digadaikan dapat dialihkan untuk melaksanakan divestasi? Untuk menjawabnya

52Perjanjian Kontrak karya PT NNT dengan pemerintah Indonesia 53 Kompas Senin 25-02-2008. hal.18. 54 Ibid



44

berikut ini akan diuraikan tentang gadai dan pelaksanaan proses pengalihan yang

dimungkinkan.

3.3.1. Pengertian Gadai

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengingat sifat saham

sebagai benda bergerak sebagaimana ditegaskan dalam UUPT No 40

Tahun 2007 Pasal 60 ayat 1, maka pengikatannya sebagai jaminan

adalah dengan cara gadai. Meskipun dikenal lembaga jaminan lain

untuk benda bergerak yaitu lembaga fidusia, namun dilihat dari konsep

lahirnya menurut Sri Kastini55, konsep lahirnya fidusia adalah karena

benda bergerak yang akan dijadikan jaminan berarti akan lepas dari

kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai

yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan

akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk

mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan

adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, sementara

saham tidak diperlukan untuk kegiatan usaha (produksi) debitur.

Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yang merumuskan : Gadai adalah suatu hak yang

diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain

atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang

itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari rumusan

tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka

unsur-unsur atau elemen pokok gadai berikut di bawah ini harus

dipenuhi :56

55 Djuhaendah Hasan, Hukum Jaminan Indonesia, (Jakarta: Elips, 1998), hal. 236 56 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Itimewa, Gadai, dan Hipotek, (Jakarta:



45

a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;

1. benda bergerak yang berwujud dan piutang-piutang kepada

pembawa, yang dilaksanakan dengan cara melepaskan benda

tersebut dari penguasaan pemberi gadai (pasal 1152

KUHPerdata);

2. piutang kepada pihak yang ditunjuk, yang pemberian gadainya

dilakukan dengan cara endosemen yang disertai dengan

penyerahan surat piutang atas tunjuk tersebut (pasal 1152 bis);

3. piutang-piutang atas nama, pemberian gadainya hanya sah jika

telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada

orang, terhadap siapa gadai tersebut akan dilaksanakan. (Pasal

1153 KUHPerdata).

b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;

Sebagai benda bergerak, maka gadai harus dikeluarkan dari

penguasaan pemberi gadai, yang caranya dilakukan menurut wujud

dari masing-masing benda bergerak tersebut. Bagi benda bergerak

yang berwujud dan piutang-piutang kepada pembawa, maka cara

mengeluarkan benda gadai dari pemberi gadai adalah dengan

menyerahkannya kepada penerima gadai, yang dapat merupakan

kreditor atau pihak ketiga yang ditunjuk atau disepakati secara

bersama. Selanjutnya bagi benda bergerak yang tidak berwujud

tersebut harus di “endorse” dan selanjutnya diserahkan kepada

pemegang gadai. Dalam hal piutang atas nama, maka wujud

pengeluaran piutang tersebut dari penguasaan pemberi gadai

dilakukan dengan cara pemberitahuan akan gadai yang diberikan

tersebut kepada orang terhadap siapa gadai akan dilaksanakan.

Kencana, :005), hal. 74.



46

c.Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh

pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (droit de

preference);

Pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal

1150 KUHPerdata yang menyatakan bahwa gadai adalah hak yang

bersifat mendahulu dari seorang kreditor untuk mendapatkan

pelunasan dari benda yang digadaikan tersebut, manakala debitor

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hak ini memberikan hak

mendahulu dari kreditor konkuren, berdasarkan ketentuan Pasal

1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1133 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1134 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.

d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil

sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Hak untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu

melalui penjualan benda yang digadaikan dapat ditemukan

pengaturannya dalam Pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdata.

Gadai adalah suatu perjanjian riil, oleh karena, sebagaimana

ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada,

manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah

dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Pengeluaran benda

yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak

dan tidak dapat ditawar-tawar. Pengeluaran benda yang -

digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini dapat dilakukan,

baik dengan menyerahkan kekuasaan atas benda yang digadaikan

tersebut kepada kreditor atau pihak ketiga, untuk kepentingan

kreditor, sebagai pemegang gadai. Kesepakatan untuk

memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai,

melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari

kekuasaan debitor atau pemberi gadai dilakukan. Perlunya benda

yang digadaikan dikeluarkan dari penguasaan debitor atau pihak



47

ketiga yang memebrikan benda tersebut sebagai jaminan dalam

bentuk gadai adalah karena sifat dari benda bergerak itu sendiri.

3.3.2. Subyek Hak Gadai

Subyek hak gadai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan

gadai. Perumusan pasal 1150 KUH Perdata memberikan kesimpulan bahwa

pihak yang terlibat dalam gadai ada 2 (dua), yaitu pemberi gadai dan

penerima gadai.

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang menpunyai

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak gadai.

Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan .

Penerima gadai adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai

pihak yang berpiutang atau disebut kreditur. Kreditur yang memberikan

pinjaman hutang kepada debitur, dalam pelaksanaannya bisa Bank atau

Pegadaian atau perorangan. Penerima gadai inilah yang akan menguasai

benda digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan

pemberi gadai.

Namun, tidak tertutup kemungkinan, atas persetujuan para pihak,

benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata).

Apabila benda gadai dipegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut

disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 KUH Perdata menentukan tentang si berhutang atau si

pemberi gadai, yang berarti bahwa orang dapat menggadaikan barangnya

untuk menjamin hutang orang lain, atau sebaliknya, orang dapat mempunyai

hutang dengan jaminan gadai barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri

yang memberikan jaminan, maka ia disebut debitur-pemberi gadai, sedang

kalau benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka

disana ada pihak-ketiga pemberi gadai. 57

3.3.3. Obyek Gadai

Yang dimaksud objek gadai adalah benda-benda yang dijadikan jaminan

57 J.Satrio, Hukum Benda dan Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : Citra Aditya Pakti,

~ v. hal. 99



48

hutang dengan dibebani hak gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah

semua benda bergerak berwujud misalnya kendaraan bermotor, mesin-mesin,

perhiasan, dan barang bergerak lainnya yang memiliki nilai, maupun benda

bergerak tidak berwujud, misalnya tabungan, wesel, sertifikat deposito,

obligasi, saham, dan piutang. Untuk surat-surat berharga yang digadaikan

selain barang tersebut harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai yang

kemudian dikuasai penerima gadai, juga disertai surat kuasa matuk

memperpanjang atau mencairkan bila terjadi debitur cidera janji.

3.3.4. Saham Yang Digadaikan Dapat Dialihkan Melalui Eksekusi Jaminan

Gadai

Dalam permasalahan saham yang telah diperjanjikan untuk

didivestasikan pada Kontrak karya antara PT NNT dengan Pemerintah

Indonesia yang ternyata telah di gadaikan pada sindikasi bank asing, maka

perjanjian Kontrak Karya ini lah yang lahir terlebih dahulu dan sesuai dengan

prinsip perikatan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPer masing-masing

mengatur seperti dikutip, sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik

karena persetujuan, baik karena undang-undang”, sedangkan Pasal 1234

menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Menurut hukum penyelesaian hutang atau kredit bermasalah karena

debitur cidera janji adalah melakukan eksekusi atau menjual benda yang

menjadi jaminan hutang. Eksekusi benda yang menjadi jaminan dilakukan

karena langkah restrukturisasi atau negosiasi lainnya tidak berhasil.58

Dengan demikian saham yang telah digadaikan dapat dinegosiasikan dengan

pihak sindikasi bank asing sesuai dengan adanya perjanjian untuk

melaksanakan divestasi yang menjadi kewajiban PT NNT, dan Bank sebagai

kreditur dapat melakukan eksekusi gadai.

Eksekusi gadai dapat ditemukan dalam 2 pasal,yaitu dalam pasal 1155

dan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

a. Parate Eksekusi

58 Ibid., hal. 135



49

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan :

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh jual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Pertama-tama, pasal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa

ketentuan Pasal 1155 merupakan ketentuan yang bersifat menambah

(aanvulled-recht), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para

pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah pasal 1155

berlaku.59

Kedua, jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka

penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai di depan umum menurut

kebiasaan dan syarat-syarat setempat. Hak ini diperoleh kreditur, kalau

debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau

pemberi gadai wanprestasi, lahirlah hak tersebut.60

Mengenai kapan debitur wanprestasi, bergantung dari perikatannya.

Kalau perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir (verval

termijn), maka sejak saaat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur

wanprestasi.

Ketiga, hak ini diberikan oleh undang-undang, tidak perlu

diperjanjikan. Dulu hak yang demikian itu hanya diberikan, kalau para pihak

memperjanjikannya. Jadi, dulu hak tersebut didasarkan atas perjanjian,

sedang sekarang diberikan demi hukum.61

Ke empat, untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel

eksekutorial. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan

59 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, ( Bandung : Citra Aditya Bakti,

2002), hal. 134 60 Ibid, hal 134 61 Ibid hal.134



50

Pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya

dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri.

Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial

disebut Parate Eksekusi. Karena ia tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa

perlu perantaraan Pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-

akan hak eksekusi selalu siap -paraat- ditangan pemegang gadai dan

karenanya disebut parate eksekusi.62

Kemudian, hal yang menarik dari Pasal 1155 ini adalah anak kalimat

“apabila oleh para pihak tidak telah ditentukan lain” karena menimbulkan

berbagai penafsiran dalam eksekusi gadai saham. Penafsiran yang pertama

adalah para pihak setuju eksekusi gadai saham melalui parate eksekusi,

namun penjualannya tetap ke kantor lelang. Jadi tidak bisa diartikan, dapat

diperjanjikan untuk menjual saham di bawah tangan.63

Anak kalimat dimaksud berarti bahwa pemegang gadai dengan

sendirinya mempunyai “recht van parate executie”, kecuali para pihak telah

memperjanjikan secara tegas bahwa pemegang gadai tidak boleh

menggunakan hak itu. Jadi, anak kalimat pasal 1155 tersebut tidak dapat

ditafsirkan sebagai suatu hak yang diberikan kepada pihak untuk

memperjanjikan dalam perjanjian gadai bahwa pemegang gadai dapat

menjual barang gadai di bawah tangan. Yang dapat diperjanjikan adalah

bahwa pemegang gadai tidak berhak menggunakan hak parate executie,

melainkan harus menempuh jalan yang digariskan dalam pasal 1156

KUHPerdata, yaitu penjualan barang gadai dengan penetapan pengadilan.64

Seperti sudah dikatakan di depan, Pasal 1155 merupakan pasal yang

bersifat mengatur (aanvullend) dan para pihak diberikan kebebasan untuk

memperjanjikan lain. Akan tetapi, memperjanjikan cara penjualan yang lain

dari pada penjualan di muka umum tidak diperkenankan. Pembuat Undang-

undang mempunyai kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian

62 Ibid.hal 135 63 “Praktek eksekusi gadai saham simpang siur”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?

id=12387&cl=Berita>, diakses 20 November 2008 64 Ibid



51

yang terlalu besar bagi debitur melalui persekongkolan antara penjual dengan

calon pembelinya. Namun, sebagaimana di depan telah kita kemukakan,

setelah debitur wanprestasi, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan

untuk menjual benda jaminan di bawah tangan.65

Sedangkan penafsiran yang kedua adalah apabila para pihak

menentukan lain, maka eksekusi dapat dilakukan tidak di muka umum.

Mengenai penjualan secara di bawah tangan, ada pendapat yang mengatakan

bahwa untuk jaminan dalam bentuk gadai, meskipun ketentuan undang-

undang menetapkan pada prinsipnya penjualan barang jaminan dilakukan

dengan lelang, namun dibuka kemungkinan untuk memperjanjikan lain.

Dengan demikian sejak awal, yaitu pada waktu membuat perjanjian gadai

dapat ditegaskan bahwa jika debitor cidera janji, kreditor berhak menjualnya

baik melalui lelang maupun secara di bawah tangan.66

Ketentuan undang-undang membuka kemungkinan bagi kreditor

untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan yang seharusnya melalui

pelelangan jika dengan cara ini dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang

menguntungkan semua pihak. Disamping harga yang lebih menguntungkan

dibandingkan dengan harga lelang, umumnya penjualan dengan lelang amat

memakan waktu, tertunda-tunda karena sulit mendapatkan harga yang baik

atau menemukan pembeli yang berminat.67

b. Pasal 1155 Ayat (2) KUH Perdata

Selanjutnya Pasal 1155 KUHPerdata juga mengatur apabila barang gadainya

terdiri atas efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka

penjualannya dapat diperdagangkan di tempat-tempat tersebut, asal dengan

perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang

itu.68

c. Pasal 1156 KUH Perdata

65 Satrio. Op. cit., hal. 136 66 Ibid., hal 137 67 Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,

2002), hal 120 68 Ibid., hal. 126



52

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, atau pun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

Di samping hak untuk menjual sendiri seperti tersebut di atas,

pemegang-gadai dalam hal debitur atau pemberi gadai wanprestasi, masih

dapat menempuh jalan penyelesaian yang lain yaitu :

1. Mohon agar hakim menentukan cara penjualan barang gadai.

Yang demikian itu mungkin sekali diperlukan untuk menjaga agar

barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab pemegang

gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak menutup

piutangnya. Adakalanya barang-barang tertentu tidak menguntungkan

untuk dijual di depan umum, umpamanya tagihan atas nama.

2. Mohon agar hakim mengizinkan pemegang gadai membeli sendiri

barang gadai dengan harga yang ditentukan oleh hakim.69

Adanya wewenang yang demikian itu terasa bermanfaat dalam hal

barang gadai turun sekali nilainya, sehingga penjualan di muka umum malah

akan merugikan kedua belah pihak. Kekhawatiran terhadap kecurangan

pemegang-gadai disini tidak perlu ada, karena hakimlah yang memberikan

keputusan, baik mengenai dikabulkan atau tidaknya maupun harganya.

Hasil penjualan saham yang digadaikan sesuai dengan perjanjian

pada Kontrak Karya dapat dialihkan/dibeli pada peserta Indonesia atau

digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika hasil penjualan mampu

menutup seluruh hutangnya maka jika ada kelebihan dikembalikan kepada

debitur. Sebaliknya jika hasil penjualan belum mampu melunasi hutangnya

maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.

69 Ibid., hal. 127.


bab 2 kewajiban divestasi dalam kontrak karya 2.1 ... i 2108.8293-kewajiban divestasi... · pada...

Documents