dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan –...

DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN – PENETAPAN PP NO. 1 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN ABSTRAK: Sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang‐Undang Nomor 20

Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum. 2. Kedudukan, tugas dan kewajiban 3. Susunan dan Keanggotaan 4. Sekretariat 5. Tata kerja 6. Pendanaan 7. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2010.

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN PROBOLINGGO ‐ PENETAPAN PP NO. 2 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo berkedudukan di Kota Probolinggo, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, maka Ibu Kota Kabupaten Probolinggo perlu dipindahkan dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dimana Wilayah ini dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 12 Tahun 1950;

UU No.17 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Menetapkan pemindahan ibukota Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya beradi di kota Probolinggo menjadi Kecamatan Kraksaan


PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR ‐ PENETAPAN Pp NO.3 TAHUN 2010 2010 PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR ABSTRAK: ‐ Berdasarkan pasal 2ayat(1) undang‐undang no.12 th 1950

tentang pemerintah daerah kabupaten di jawa timur,pemerintahan daerah kabupaten blitar berkedudukan di kota blitar; Dengan terbentuknya kota blitar yang di tetapkan melalui undang‐undang no.17 th 1950 tentang pemerintahan daerah kota ketjil jawa timur/tengah/barat dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten blitar,maka ibu kota kabupaten blitar perlu di pindahkan dari wilayah kota blitar ke wilayah kecamatan kanigoro kabupaten blitar Wilayah kecamatan kanigoro kab.blitar di nilai layak dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai ibu kota kabupaten blitar

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat(2) uud 1945,uu no.12 th 1950,uu no.17 th 1950,uu no.32 th 2004

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:peraturan pemerintah tentang pemindahan ibu kota kabupaten blitar dari wilayah kota blitar ke wilayahkecamatan kanigoro kabupaten blitar provinsi jawa timur

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 5 januari 2010

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI – PERUBAHAN PP NO. 4 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI ABSTRAK: Bahwa pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi

usaha jasa konstruksi serta peran masyarakat jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan usaha jasa konstruksi sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU Nomor

18 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2000, dan PP No. 23 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 1 angka 2 diubah; 2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal (5) disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5);

3. Pasal 7 diubah; 4. Pasal 8 diubah; 5. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ayat

(4) dihapus; 6. Pasal 10 ayat (4) diubah; 7. Pasal 11 yat (1) diubah; 8. Bab II bagian keempat dihapus; 9. Bab III dihapus; 10. 10.Pasal 22 tetap dan penjelasannya diubah 11. 11.Pasal 23 dihapus; 12. Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ayat

(4) sampai ayat (8) dihapus; 13. Pasal 25 ayat (q) tetap tapi penjelasannya diubah,serta

pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah; 14. 14.Pasal 26 diubah; 15. Pasal 27 ayat (2) diubah; 16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal

baru, yakni Pasal 28A, 28B, dan 28C 17. Pasal 29 huruf a dan huruf d diubah; 18. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua)

pasal,yakni Pasal 29A dan Pasal 29B;

19. Pasal 31 diubah 20. 20. Pasal 38 diubah

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010.

KENAVIGASIAN – PENETAPAN PP NO. 5 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAVIGASIAN ABSTRAK: Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan mengenai

kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 17 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Alur dan Perlintasan 3. Sarana Bantuan Navigasi‐Pelayaran 4. Fasilitas Alur‐Pelayaran dan Sungai 5. Telekomunikasi‐Pelayaran 6. Pelayanan Meteorologi 7. Bangunan atau Instalasi di Perairan 8. Pengerukan dan Reklamasi 9. Pemanduan 10. Kerangka Kapal 11. Salvage dan Pekerjaan Bawah Air 12. Sistem Informasi Kenavigasian 13. Petugas Sarana Bantu Navigasi‐Pelayaran dan

Telekomunikasi‐Pelayaran 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Penutup


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA‐ PENETAPAN PP NO. 6 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2)

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja,selain itu bahwa PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang‐Undang sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 32 Tahun

2004,PP Nomor 38 Tahun 2007,PP Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3. Wewenang, Hak dan Kewajiban 4. Organisasi 5. Eselon 6. Pengangkatan dan Pemberhentian 7. Pendidikan dan Pelatihan 8. Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan

Operasional 9. Tata Kerja 10. Kerjasama dan Koordinasi 11. Pembinaan dan Pelaporan 12. Pendanaan 13. Jabatan Fungsional 14. Ketentuan Lain‐Lain 15. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP No. 32

Tahun 2004 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2010.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II‐ PENETAPAN PP NO. 7 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II ABSTRAK: bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2003

tentang BUMN dan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, maka PP Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II perlu disesuaikan dan untuk mendukung pembangunan nasional, perlu dilakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2), UU Nomor 19 Tahun

2003,PP Nomor 45 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Pendirian Perusahaan 3. Anggaran Dasar Perusahaan 4. Ketentuan Penutup


Tahun 1999 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2010.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL – PERUBAHAN KETIGA PP No. 8 tahun 2010 TAHUN 2010 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ABSTRAK: ‐ Jabatan struktural dilingkungan instansi sipil merupakan

jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan/ atau pegawai Negeri yang telah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil; Dalam mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintahanyang Optimal, jabatan‐jabatan struktural di instansi sipil tertentu dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa di ahlikan status menjadi Pegawai Negeri Sipil; Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, jabatan‐jabatan struktual yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional indonesia;

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat (2) undang‐undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang‐undang nomor 8 tahun 1974 Undang‐undang no. 2 Tahun 2002 Undang‐undang no. 34 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah No6 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah No98 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah No15 Tahun 2001 Peraturan Pmerintah No13 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah No9 Tahun 2003

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: Peraturan pemerintah tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 15 Tahun 2001 tentanga pengalihan status anggota tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2010

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN ‐ PENETAPAN PP No.9 Tahun 2010 2010

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

ABSTRAK: ‐ Pegawai Negeri sipil yang diangakat dan ditugaskan secara

penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan perlu diberi tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya . Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan prodeuktivitas kerja pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Dengan Peraturan Presiaden .

‐ Dasar Hukum: pasal 4 ayat (1) undang‐undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Undang‐undang nomor 8 tahun 1974 Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 Keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: peraturan presiden tentang tunjangan jabatan fungsional bidan.

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 25 januari 2010

TENTARA NASIONAL INDONESIA – SUSUNAN ORGANISASI PP No. 10 Tahun 2010 2010

SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK: ‐ Untuk malaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Undang‐

undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasioanal Indonesia, dipandang perlu menetapkan peraturan presiden tentang susuna organisaai Tentara Nasional Indonesia

‐ Dasar Hukum: psal 4 ayat (1) , pasal 10 , dan pasal 30 ayat (30) dan ayat (5) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang‐undang No. 3 Tahun 2002 Undang‐undang No. 25 Tahun 2004 Undang‐undang No. 34 Tahun 2004

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: Menetapakan Peraturan Presiden Tentang susunan Organisai Tentara Nasional Indonesia

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

‐ Ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR – PENETAPAN PP NO. 11 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR ABSTRAK: bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan

kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok‐Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena diterlantarkan. Selain itu dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU Nomor

5 Tahun 1960; UU Nomor 4 Tahun 1996; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1996, dan PP No. 38 Tahun 2007.


1. Ketentuan Umum 2. Obyek Penertiban Tanah Terlantar 3. Identifikasi dan Penelitian 4. Peringatan 5. Penetapan Tanah Terlantar 6. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 36 Tahun

1998 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010

KEHUTANAN – PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PP NO. 12 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang‐

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD

Tahun 1945; UU Nomor 41 Tahun 2003 sebagaimana telah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004.


Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, dengan sistimatika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Untuk Litbang dan Diklat Kehutanan; 5. Sistem Informasi; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010.

PNPB BADAN PERTANAHAN NASIONAL – JENIS DAN TARIF PP NO. 13 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ABSTRAK: Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU

Nomor 20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.


2002 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010

PENDIDIKAN KEDINASAN ‐ PENETAPAN PP NO. 14 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 ayat (4)

Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan UU

Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Fungsi dan Karakteristik 3. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Peserta Didik 6. Sarana dan Prasarana 7. Pendanaan 8. Pendirian 9. Evaluasi dan Akredetasi 10. Pengawasan 11. Kerja Sama 12. Sanksi 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2010

PENATAAN RUANG – PENYELENGGARAAN PP NO. 15 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4),

Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64, Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



1. Ketentuan Umum 2. Pengaturan Penataan Ruang 3. Pembinaan Penataan Ruang 4. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang 5. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 6. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7. Pengawasan Penataan Ruang 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup


TATA TERTIB DPRD – PEDOMAN PP NO. 16 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK: Bahwa dengan diundangkannya Undang‐Undang Nomor

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD karena sudah tidak sesuai lagi.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU Nomor

32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No.2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2009.


1. Ketentuan Umum 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang 3. Keanggotaan 4. Pelaksanaan Hak 5. Kewajiban Anggota DPRD 6. Fraksi 7. Alat Kelengkapan DPRD 8. Persidangan, Rapat dan Pengambilan Keputusan 9. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 10. Kode Etik 11. Larangan dan Sanksi 12. Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar

Waktu, dan Pemberhentian Sementara 13. Penyidikan 14. Pelaksanaan Konsultasi 15. Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi

Masyarakat 16. Pelaksanaan Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 28 Januari 2010.

PENDIDIKAN ‐ PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pp NO.17 TAHUN 2010 2010

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK: ‐ Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat(4), Pasal 17

ayat(3), Pasal 18 ayat(4), Pasal 20 ayat(4), Pasal 21ayat(7), Pasal 24 ayat(4), Pasal 25 ayat(3), Pasal 26 ayat(7), Pasal 27 ayat(3), Pasal 28 ayat(6), Pasal 31 ayat(4), Pasal 32 ayat(3), Pasal 41 ayat(4), Pasal 42 ayat(3), Pasal 43 ayat(3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat(3), Pasal 52 ayat(2), Pasal 54 ayat(3), Pasal 55 ayat(5), Pasal 56 ayat(4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat(5),dan pasal 66 ayat(3) Undang‐undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2) UUD TH 1945 UU No.20 th 2003

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 28 januari 2010 USAHA BUDIDAYA TANAMAN ‐ PENETAPAN

PP NO. 18 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG USAHA BUDIDAYA TANAMAN ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3)

dan Pasal 51 Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman.



1. Ketentuan Umum 2. Budidaya Tanaman 3. Perizinan Usaha 4. Pembinaan dan Peran Masyarakat 5. Sanksi Administratif 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup


PELAKSANAAN TUGAS WEWENANG KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR – TATA CARA PP NO. 19 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERAT KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3)

dan ayat (4) Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.


Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 7 Tahun 2008.


Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dengan sistimatika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Tugas Dan Wewenang; 3. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang; 4. Kedudukan Keuangan; 5. Pertanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 28 Januari 2010. CATATAN: Peraturan Pemerintah ini memuat 6 (enam) bab dengan 21

Pasal. Berdasarkan PP tersebut nantinya Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI di Istana Negara, bukan lagi di ibu kota provinsi masing‐masing. Manakala presiden berhalangan, maka pelantikan gubernur didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Dalam PP tersebut juga ditegaskan bahwa gubernur karena

jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di provinsi. Dengan demikian, gubernur akan betanggungjawab kepada presiden.

ANGKUTAN PERAIRAN – PENETAPAN PP NO. 20 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12,

Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan.



1. Ketentuan Umum 2. Angkutan Laut 3. Angkutan Sungai dan Danau 4. Angkutan Penyeberangan 5. Angkutan di Perairan untuk Daerah Masih Tertinggal

Dan/Atau Wilayah Terpencil 6. Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan 7. Perairan 8. Penarifan 9. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut 10. Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya 11. Pemberdayaan Industri Angkutan 12. Sistem Informasi Angkutan di Perairan 13. Sanksi Administratif 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku PP No. 82 Tahun

1999 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010

LINGKUNGAN MARITIM ‐ PERLINDUNGAN

PP NO. 21 TAHUN 2010 2010

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

ABSTRAK: ‐ Untuk melaksanakan ketentuan pasal 232, Pasal 238,

Pasal 240,dan pasal 243 ayat(2) uu no.17 thn 2008 tentang pelayaran,perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perlindungan lingkungan maritim

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2) uud 1945,uu no.17 th 2008

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:peraturan pemerintah tentang perlindungan lingkungan maritim

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 1 februari 2010

WILAYAH PERTAMBANGAN ‐ PENETAPAN PP NO. 22 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN ABSTRAK: Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12,

Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan.


Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Wilayah Pertambangan, dengan sistimatika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Wilayah Pertambangan; 3. Penetapan Wilayah Pertambangan; 4. Data Dan Informasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkankan pada tanggal 1 Februari 2010.

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ‐ PELAKSANAAN

PP NO.23 TAHUN 2010 2010

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK: ‐ Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat(5), Pasal

34(3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat(2), Pasal 71 ayat(2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat(2), Pasal 103 ayat(3), Pasal 109, Pasal 111 ayat(2), Pasal 112, Pasal 116,dan pasal 156 undang‐undang no.4 th 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2) UUD 1945 UU no.4 th 2009

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.


KAWASAN HUTAN ‐ PENGGUNAAN

PP NO.24 TAHUN 2010 2010

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

ABSTRAK: ‐ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang‐Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang‐Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2) UUD 1945 dan UU no.41 th 1999.

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Izin Penggunaan Kawasan Hutan 3. Monitoring dan Evaluasi 4. Hapusnya Persetujuan Prinsip atau Izin 5. Sanksi 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup


PERUBAHAN KEDUABELAS ATAAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NO.25 TAHUN 2010 2010 PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL ABSTRAK: ‐ Dalam Rangka Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna

Serta Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,Perlu Mengubah Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang perubahan keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat (2) Undang‐undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang‐undang Nomor 8 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: Peraturan Gaji Pegawai Sipil perubahan keduabelas atas peraturan pemerintah

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 5 febuari 2010

PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA – PERUBAHAN KEENAM PP NO.26 TAHUN 2010 2010 Perubahan ke enam atas peraturan pemerintah no.28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia ABSTRAK: ‐ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna

serta kesejahteraan anggota tentara nasional indonesia,perlu mengubah gaji pokok anggota tentara nasional indonesia sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah no.20 tahun 2009 tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah no.28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia;

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2)undang‐undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,uu no.19 th 1958,uu no.8 th 1974,uu no.34 th 2004,pp no.24 th 1973,pp no.6 th 1990,pp no.28 th 2008

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: peraturan pemerintah tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah no.28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia


PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA – PERUBAHAN KEENAM PP NO.27 TAHUN 2010 2010 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK: ‐ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna

serta kesejahteraan anggota kepolisian Republik Indonesia,perlu mengubah gaji pokok anggota kepolisian Negara Republik indonesia sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah no.21 tahun 2009 tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah no.29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian Negara Republik indonesia;

‐ Dasar Hukum: Pasal 5 ayat(2)undang‐undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,UU no.8 th 1974,UU No. 2 Tahun 2002, dan PP no.29 th 2001.

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: peraturan pemerintah tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah no.29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota anggota kepolisian Negara Republik indonesia


PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA ‐ PENETAPAN PP NO.28 TAHUN 2010 2010 PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA ABSTRAK: ‐ Dengan adanya perubahan gaji pokok pegawai negeri sipil

yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 januari 2010 sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2010 tentang perubahan keduabelas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil,perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya;

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat(2)undang‐undang dasar negara,uu no.11 tahun 1969,uu no.8 th 1974,peraturan pemerintah no.7 th 1977

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda / dudanya

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 5 febuari 2010

PENSIUN, TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU, DAN ORANG TUA TNI ‐ PENETAPAN PP NO. 29 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR .29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK: Bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota TNI

yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No. 2 Tahun

1959, UU No. 6 Tahun 1966, UU No. 34 Tahun 2004, PP No. 2 Tahun 1951, PP No. 36 Tahun 1968, PP No. 6 tahun 1990, dan PP No. 28 Tahun 2001.


Menetapkan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia


Tahun 2009 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2010.

PENSIUN POKOK DAN TUNJANGAN ANGGOTA POLRI – PENETAPAN PP NO. 30 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK: Bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/ duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Nomor 2 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 1966; UU Nomor 2 Tahun 2002; PP Nomor 2 Tahun 1951; PP Nomor 36 Tahun 1986; PP Nomor 6 Tahun 1990; PP Nomor 29 Tahun 2001.


Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan pada tanggal 5 Februari 2010.

TUNJANGAN KEHORMATAN ‐ BEKAS ANGGOTA KNIP – PERUBAHAN PP NO. 31 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS ERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA ABSTRAK: Bahwa besaran tunjangan kehormatan yang diberikan

kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; PP Nomor

10 Tahun 1980. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, dengan sistimatika sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 5 Februari 2010.

TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN ‐ PERUBAHAAN PP NO. 32 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN ABSTRAK: bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan

Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, uu No 5 Prps Tahun

1964, dan PP No. 14 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 1 diubah 2. Pasal 3 diubah

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2010.

TUNJANGAN VETERAN ‐ PERUBAHAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK: Bahwa besaran Tunjangan Veteran dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga dipandag perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No 7 Tahun

1967, PP No. 38 Tahun 1958 dan PP No. 34 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 4 diubah; 2. Pasal 5 diubah.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2010.

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG PP No. 34 Tahun 2010 2010 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG ABSTRAK: ‐ Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (11)

Undang‐undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengajuan dan Penyelesaian keberatan atas penetapan penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang .

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat (5) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang‐undang No. 20 Tahun 1997 .

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: Peraturan Pemerintah Tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yng Terutang .

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2010

GELAR, TANDA JASA DAN KEHORMATAN ‐ PELAKSANAAN PP NO. 35 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG‐UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),

Pasal 14, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (7), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (5) Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dan UU No 20

Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum; 2. Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. Persyaratan Penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda

Kehormatan; 4. Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan; 5. Tata Cara Verifikasi Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan; 6. Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan; 7. Tata Cara Pemakaian Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan; 8. Penghormatan dan Penghargaan Penerima Gelar,

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; 9. Tata Cara Pencabutan Tanda Jada dan Tanda

Kehormatan; 10. Ketentuan Penutup.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2010.

PARIWISATA ALAM ‐ PENGUSAHAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM ABSTRAK: Bahwa pengusahaan pariwisata alam yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 belum mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga pengaturan pengusahaan pariwisata alam perlu lebih diperluas mengenai jenis usaha di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dan UU No 5


1. Ketentuan Umum; 2. Pengusahaan Pariwisata Alam; 3. Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam; 4. Kewajiban dan Hak Pemegang Izin; 5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 6. Kerja Sama Pengusahaan Pariwisata Alam; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Lain‐lain; 9. ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.


Tahun 1994 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2010.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ‐ PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi

keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.


2004, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 56 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Pasal 17 diubah STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA ‐ BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH PP NO. 38 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan negara perlu mendirikan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia.



Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia, dengan sistimatika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian; 3. Anggaran Dasar; 4. Pendanaan; 5. Akuntabilitas dan Pengawasan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup. STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2010.

TNI – ADMINISTRASI PRAJURIT PP NO. 39 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2),

Pasal 33 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang‐Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.



Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dengan sistimatika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum; 2. Penyediaan; 3. Pendidikan; 4. Penggunaan; 5. Rawatan; 6. Pemisahan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup. STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 6 Tahun 1990

tentang Administrasi Prajurit ABRI, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan pada tanggal 12 Maret 2010.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PP No. 40 Tahun 2010 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. ABSTRAK: ‐ Penetapan instansi pembina jabatan fungsional memiliki

peran penting dalam pengembangan profesionalisme dan kompetensi pegawai negeri sipil yang yang menduduki jabatan fungsional. Seswuai dengan dinamika perkembangan pembina pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional, maka perlu mengubah ketentuan mengenai penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsionsl pegawai Negeri Sipil.

‐ Dasar Hukum: pasal 5 ayat (2) Undang‐undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang‐undang No. 8 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003

‐

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan fungsonal pegawai negeri .

STATUS: ‐ Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ‐ Ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2010

PNBP – KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA – JENIS DAN TARIF PP NO. 41 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ABSTRAK: Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.


Nomor 20 Tahun 1997; PP Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 4 Tahun 2005

dan PP Nomor 1 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan pada tanggal 15 Maret 2010.

ANGGOTA POLRI ‐ HAK PP NO. 42 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK‐HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak‐Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


No. 2 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Gaji 3. Hak‐hak Lainnya 4. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2010

KAWASAN KHUSUS – PENETAPAN DAN TATA CARA PP NO. 43 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.



1. Ketentuan Umum 2. Kawasan Khusus 3. Persyaratan Penetapan Kawasan Khusus 4. Pengusulan Kawasan Khusus 5. Penetapan Kawasan Khusus 6. Penyelenggaraan Kawasan Khusus 7. Pendanaan 8. Ketentuan Lain ‐ lain 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 5 April 2010

PREKURSOR ‐ PENETAPAN PP NO. 44 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang‐Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor.


5 Tahun 1997, dan UU No. 35 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Penggolongan dan Jenis Prekursor 3. Rencana Kebutuhan Tahunan 4. Pengadaan 5. Impor & Ekspor 6. Peredaran 7. Pencatatan & Pelaporan 8. Pengawasan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup


ANGGOTA OMBUDSMAN – PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK LAIN‐LAIN PP NO. 45 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK‐HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang‐

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak‐hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU

Nomor 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 37 Tahun 2008.


Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak‐hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia.


PERUM JASA TIRTA‐ PENETAPAN PP NO. 46 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ABSTRAK: Bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu

melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I dan dengan diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I perlu disesuaikan.


19 Tahun 2003, dan PP No. 45Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:



1999 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 3 Mei 2010

PNBP BPKP – JENIS DAN TARIF PP NO. 47 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ABSTRAK: Bahwa dalam PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu adanya pengaturan kembali mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.


Nomor 20 Tahun 1997, dan PP No. 22 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 24 Mei 2010

PNBP BPOM – JENIS DAN TARIF PP NO. 48 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 20108TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ABSTRAK: Bahwa dalam PP Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu adanya pengaturan kembali mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.


SAHAM NEGARA ‐ PERUBAHAN PP NO. 49 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA ABSTRAK: Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya perlu melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi dengan penerbitan saham baru, yang telah didahului dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP‐244/MBU/2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor KEP‐52/MBU/2010 tanggal 5 April 2010 yang menyetujui restrukturisasi dan/atau revitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya dengan cara menerbitkan saham baru yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan PP tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU Nomor 19 Tahun 2003, dan PP No. 44 Tahun 2005


Perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia.


PNBP POLRI – JENIS DAN TARIF PP NO. 50 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 20108TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ABSTRAK: Bahwa dalam PP Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu adanya pengaturan kembali mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II ‐ PENDIRIAN PP NO. 51 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 19 Tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU No. 19

Tahun 2008, dan PP No. 56 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Pendirian 3. Anggaran Dasar 4. Pertanggungjawaban 5. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010

IBUKOTA KABUPATEN MADIUN ‐ PEMINDAHAN PP NO. 52 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR ABSTRAK: Bahwa dalam perkembangannya, Kota Madiun yang

semula merupakan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, telah menjadi daerah kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah‐Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga Ibu Kota Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. Dalam hal ini wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun.


12 Tahun 1950, UU No. 16 Tahun 1950 dan UU No. 32 Tahun 2004.


Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.


DISIPLIN PNS ‐ PENETAPAN PP NO. 53 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 UU

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Keadaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, dan UU


1. Ketentuan Umum 2. Kewajiban dan Larangan 3. Hukuman Disiplin 4. Upaya Administratif 5. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian

Keputusan Hukuman Disiplin 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Pasal 12 PP

Nomor 32 Tahun 1979, PP No. 30 Tahun 1980. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010

GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN PEJABAT NEGARA, & PENSIUNAN ‐ PEMBERIAN PP NO. 54 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN ABSTRAK: Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.


5 Prps Tahun 1964, UU No.6 Tahun 1966, UU No. 11 Tahun 1969, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1978, UU No. 12 Tahun 1980, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 24 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2004, UU No. 47 Tahun 2009, PP No. 4 Tahun 1966, PP No. 36 Tahun 1968, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 9 Tahun 1980, PP No. 10 tahun 1980, PP No. 50 Tahun 1980, UU No. 12 Tahun 1981, PP No. 14 Tahun 1985, PP No. 34 Tahun 1985, PP No. 5 tahun 1996, PP No. 8 ahun 2000, PP No. 75 Tahun 2000, PP No. 76 Tahun 2000, PP No. 78 Tahun 2000, PP No. 28 Tahun 2001, PP No. 29 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2006, PP No. 15 tahun 2008, PP No. 58 Tahun 2008, PP No.28 Tahun 2010, PP No. 29 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2010, dan PP No. 39 tahun 2010.


Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan


USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA – PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PP NO. 55 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Undang‐

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


No. 4Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Pembinaan 3. Pengawasan 4. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 5 Juli 2010

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DAN RAS ‐ PENGAWASAN PP NO. 56 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.


Nomor 39 Tahun 1999, dan UU No. 40 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Pengawasan 3. Tata Cara Pelaporan 4. Pendanaan 5. Ketentuan Penutup


PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ‐ PENETAPAN PP NO. 57 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ABSTRAK: Bahwa dalam era globasisasi dan ekonomi yang semakin

maju yang diiringi dengan persaingan di kalangan industri antar pelaku ekonomi maka serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



1. Ketentuan Umum 2. Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha Serta

Pengambilalihan Saham Perusahaan 3. Pemberitahuan atas Penggabungan dan Peleburan

Badan Usaha Serta Pengambilalihan Saham Perusahaan4. Ketentuan Penutup


KUHAP ‐ PERUBAHAN PP NO. 58 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG‐UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ABSTRAK: bahwa ketentuan mengenai penyidik dalam PP Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi, pendataan, dan syarat rekrutmen bagi penyidik terutama pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan PP tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang‐ Undang Hukum Acara Pidana


Nomor 7 Tahun. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Objek Pajak 3. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 4. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

oleh Wajib Pajak Sendiri 5. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Melalui Pihak Lain 6. Penerapan Perjanjian Internasional mengenai

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pertukaran Informasi

7. Pembukuan Terpisah dan Perubahan Tahun Buku 8. Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan Dalam Rangka Penanaman Modal 9. Ketentuan Lain‐lain 10. Ketentuan Penutup


2000 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2010

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI ‐ PERUBAHAN PP NO. 59 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI ABSTRAK: Bahwa dalam pembangunan nasional jasa konstruksi

memiliki peranan penting mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya sebagai suatu infrastuktur yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Dengan demikian perlu diwujudkan suatu ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui suatu peraturan. Bahwasannya dengan semakin pesatnya perkembangan jasa konstruksi pengaturan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.


18 Tahun 1999, dan PP No. 29 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah 2. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah 3. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah, ayat (2)

huruf f dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)

4. Pasal 7 ayat (3) diubah 5. Pasal 8 ayat (3) diubah 6. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah 7. Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah 8. Pasal 11 ayat (3) diubah 9. Pasal 12 ayat (3) diubah 10. Pasal13 ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah 11. Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf k diubah

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2010

ZAKAT ATAU SUMBANGAN ‐ PENETAPAN PP NO. 60 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel, dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel yang tidak diambil bagian oleh Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua DPR RI Nomor PW.01/5972/DPRRI/IX/2009 tanggal 16 September 2009.



Perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel .

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010.

UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ‐ PELAKSANAAN PP NO. 61 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG‐UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ABSTRAK: Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu ciri

dari negara yang demokratis dimana memberikan peluang bagi warga negaranya untuk dapat ikut mengawasi penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Untuk itu pemerintah menerbitkan peraturan yang mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



1. Ketentuan Umum 2. Pertimbangan Tertulis Badan Kebijakan Publik 3. Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu

Pengecualian Terhadap Informasi yang Dikecualikan 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 5. Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik

Negara dan Pembebanan Pidana Denda 6. Ketentuan Penutup


PULAU‐PULAU KECIL TERLUAR ‐ PEMANFAATAN PP NO. 62 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU‐PULAU KECIL TERLUAR ABSTRAK: Indonesia merupkan suatu negara Maritim yang terdiri dari

ribuan pulau, termasuk didalamnya pulau‐pulau kecil yang beberapa diantaranya merupakan pulau terluar. Indonesia berkewajiban melindungi kedaulatannya, salah satunya dengan jalan mengamankan pulau terluarnya serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dipulau tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau‐Pulau Kecil Terluar.



1. Ketentuan Umum 2. Pemanfaatan 3. Peran Serta Masyarakat 4. Pengawasan dan Pengendalian 5. Pembiayaan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup


PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 63 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA ABSTRAK: Untuk memperbaiki struktur permodalan dan

meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah di Jalan Yos Sudarso Nomor 57 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang pengadaannya berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 1992/1993 yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 1992 dengan nilai sebesar Rp151.554.480.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.


2003, UU No. 1 tahun 2004, dan PP No. 44 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2010.

WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL ‐ MITIGASI BENCANA PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU‐PULAU KECIL ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pengelolaan pulau‐pulau kecil yang

dapat berupa perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya yang ada di pulau‐pulau kecil yang rentan terhadap bencana yang dapat bersumber baik dari alam maupun dari perbuatan manusia, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil, dipandang perlu menetapkan PP tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 27


1. Ketentuan Umum 2. Jenis, Tingkat Resiko, dan Wilayah Bencana 3. Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau 4. Mitigasi Terhadap Kegiatan yang Berpotensi

Mengakibatkan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil

5. Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat

6. Monitoring dan Evaluasi 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ‐ PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 65 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi

keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terkait dengan penyampaian informasi keuangan daerah.


2004, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 56 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Pasal 17 diubah STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ‐ PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 66 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ABSTRAK: Bahwa PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena telah diatur dalam Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11‐14‐21‐126‐136/PUU‐VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dipandang perlu menetapkan PP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.


2003. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 1 diubah diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A dan Ketentuan angka 22 diubah

2. Pasal 49 diubah 3. Pasal 53 diubah 4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal

yakni Pasal 53A dan Pasal 53B 5. Diantara Pasal 58 dan 59 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal

yakni Pasal 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G, 58H, 58I, dan 58J

6. Pasal 60 diubah 7. Pasal 170 diubah 8. Judul Bab XIII diubah 9. Pasal 182 Diubah 10. Pasal 184 Diubah 11. Diantara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 Pasal

Yakni Pasal 184A dan Pasal 184B 12. Pasal 207 Diubah 13. Diantara Pasal 220 dan 221 disisipkan 9 Pasal Yakni

Pasal 220A, 220B, 220C, 220D, 220E, 220F, 220G, 220H, da Pasal 220I

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 28 September 2010.

KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA – PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 67 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 20100TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel, dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel yang tidak diambil bagian oleh Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua DPR RI Nomor PW.01/5972/DPRRI/IX/2009 tanggal 16 September 2009.



Perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel .


PENATAAN RUANG – BENTUK DAN TATA CARA PP NO. 68 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 20100TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3)

UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan tata ruang tersebut secara efisien dan efektif serta ikut serta dalam memantau dan mengawasi penggunaan tata ruang dan melaporkan lepada pemerintah apabila tejadi pelanggaran pemanfaatan tata ruang.


2004, dan UU No.26 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Peran Masyarakat 3. Tata Cara Peran Masyarakat Kewajiban, Tugas, dan

Tanggung Jawab 4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 5. Pendanaan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup


1996 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2010.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PP NO. 68 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3)

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dipandang perlu untuk Menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP ini diatur pihak‐pihak yang berhak menerima insentif tersebut, apabila instansi pemungut pajak dan retribusi tersebut mencapai kinerja tertentu yang dibayarkan setiap triwulan dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya. Insentif tersebut bersumber dari pendapatan dan yang penganggarannya disusun oleh Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dan UU No. 28


1. Ketentuan Umum 2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 3. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup


PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PP NO. 69 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3)

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dipandang perlu untuk Menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP ini diatur pihak‐pihak yang berhak menerima insentif tersebut, apabila instansi pemungut pajak dan retribusi tersebut mencapai kinerja tertentu yang dibayarkan setiap triwulan dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya. Insentif tersebut bersumber dari pendapatan dan yang penganggarannya disusun oleh Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dan UU No. 28


1. Ketentuan Umum 2. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 3. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup


KEGIATAN USAHA PANAS BUMI – PERUBAHAN PP NO. 70 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI ABSTRAK: Bahwa kebutuhan penyediaan tenaga listrik cenderung

meningkat sehingga perlu meningkatkan ketersediaan tenaga listrik yang mana salah satu sumbernya yaitu energi panas bumi. Untuk itu perla diberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha panas bumi, yang telah diatur dalam pasal 86 PP No. 59 tahun 2007, untuk melakukan kegiatannya untuk kegiatan eksploitasinya, dan apabila kegiatan tersebut belum dilakukan sampai tahun 2014, maka wajib mengembalikan wilayah verja tersebut lepada pemerintah.


2003 dan PP No.59 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Ketentuan pasal 86 diubah


STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN – PENETAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 32 ayat

(2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan ini, ada beberapa hal yang diubah mengenai SAP dari PP no. 24 tahun 2005, dimana sebelumnya pemerintah menerapkan SAP berbasis kas berubah menjadi basis akrual.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun

2003, dan UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP No.24

Tahun 2005 Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN – PENETAPAN PP NO. 72 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA ABSTRAK: Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan nasional

dengan cara pengadaan usaha produktif di bidang kehutanan dimana pemerintah telah mendirikan Perusahaan Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dengan PP No.15 Tahun 1972 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diatur dalam PP No. 30 Tahun 2003, dan untuk mendukung pembangunan nasional,diperlukan adanya pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum kehutanan Negara maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.5 Tahun

1990, UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana talah diubah dengan UU no. 19 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2003, PP No. 45 Tahun 2005.



STATUS: Mencabut dan menyatakan PP No. 30 Tahun 2003 tidak

berlaku lagi Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010

PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 73 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ABSTRAK: Bahwa dalam upaya mendukung program ekspor nasional

Pembiayaan Ekspor Nasional, dilakukan melalui penambahan penyertaan modal yang bersumber dari anggaran APBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ke dalam modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN 2010.


2004, UU No. 2 Tahun 2009, dan UU No. 47 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 19 November 2010.

SAHAM NEGARA – PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk ABSTRAK: Bahwa dalam dalam rangka meningkatkan kinerja dan

peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk, perlu dilakukan penerbitan dan penjualan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mendapat persetujuan dari DPR.





SAHAM NEGARA – PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 75 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk ABSTRAK: Bahwa dalam dalam rangka meningkatkan kinerja dan

peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, perlu dilakukan penerbitan dan penjualan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mendapat persetujuan dari DPR.

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU 9 Tahun

2003, PP No. 33 Tahun 2005 dan PP No. 44 Tahun 2005. Peraturan PPemerintah ini mengatur tentang:



PNPB DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ‐ PERUBAHAN PP NO. 76 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ABSTRAK: Bahwa untuk mmengoptimalkan penggunaan pita

frekuensi radio dan mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.


20 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1997, dan PP No. 7 Tahun 2009


1. Pasal 4 diubah 2. Pasal 6 diubah 3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal

yakni Pasl 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, dan Pasal 6E 4. Lampiran angka romawi I huruf K diubah

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 13 Desember 2010

REKLAMASI & PASCA TAMBANG ‐ PENETAPAN PP NO. 78 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU No.4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang.



1. Ketentuan Umum 2. Prinsip Reklamasi dan Pascatambang 3. Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang 4. Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana

Pascatambang 5. Pelaksanaan dan Pelaporan 6. Jaminan Reklamasi 7. Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang IPR 8. Penyerahan Lahan Reklamasi dan Lahan Pascatambang 9. Sanksi Administratif 10. Ketentan Peralihan 11. Ketentuan Penutup


BIAYA OPERASI DAN PAJAK PENGHASILAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ‐ PENETAPAN PP NO. 79 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (10 UU no. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yang mana modal yang ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh PemerinTah Republik Indonesia pada saat kegiatanan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berlaku untuk kontrak bagi hasil dan kontrak jasa di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.


7 Tahun 1983, dan UU No. 22 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Penghasilan Bruto dan Pengurang Penghasilan

Kontraktor 3. Pengakuan dan Pengukuran Penghasilan 4. Penghitungan Bagi Hasil 5. Penghitungan Pajak Penghasilan 6. Penghasilan diluar Kontrak Kerja Sama 7. Pembukuan Kontraktor 8. Kewajiban Kontraktor dan/atau Operator 9. Kewajiban Badan Pelaksana 10. Ketentuan Lain‐lain 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup


PPH PASAL 21 ‐ PENGENAAN PP NO. 80 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABSTRAK: Bahwa dengan diundangkannya Undang‐Undang Nomor

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dipandang perlu mengatur kembali tarif pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam PP . 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.



Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 81 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010


19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 47 Tahun 2009, dan UU No. 44 Tahun 2005


Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 82 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010


19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 47 Tahun 2009, dan UU No. 44 Tahun 2005


Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010


KEWENANGAN PEMERINTAHAN ‐ PELIMPAHAN PP NO. 83 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG ABSTRAK: Bahwa untuk memperlancar kegiatan pengembangan

kawasan Sabang, berdasarkan Undang‐Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang‐Undang dan ketentuan Pasal 170 Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang yang meliputi penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha serta pengelolaan aset tetap.


37 Tahun 2007, uu No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2006


1. Ketentuan Umum 2. Pelimpahan Kewenangan 3. Pelaksanaan Kewenangan 4. Pengelolaan Keuangan BPKS 5. Ketentuan Lain‐lain 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup


JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ‐ PERUBAHAN PP NO. 84 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ABSTRAK: Bahwa besarnya penggantian biaya pengangkutan, biaya

pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan untuk suatu peristiwa kecelakaan kerja sebagai bentuk dari penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditingkatkan nilainya dan diperluas cakupannya. Dalam peraturan ini terdapat beberapa perubahan mengenai biaya pengobatan dan perawatan serta biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kecelakaan ke rumah sakit. Selain itu peraturan ini juga menambahkan biaya ganti gigi tiruan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.


3 Tahun 1992, dan PP No. 14 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

Ketentuan lampiran II huruf B dan E diubah dan huruf B dan C disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf Ba


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 85 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur serta untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.


19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 47 Tahun 2009, dan PP No. 44 tahun 2005


Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 86 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari hibah seluruh saham Bank Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dalam bentuk saham sebanyak 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham, sehingga seluruh seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia dimiliki oleh Negara.




Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 87 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT Bahana

Pembinaan Usaha Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari hibah seluruh saham Bank Indonesia pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk saham sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) lembar saham, sehingga seluruh seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia dimiliki oleh Negara.




Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 88 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam rangka penjaminan proyek infrastruktur, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).




Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia


PENYERTAAN MODAL ‐ PENAMBAHAN PP NO. 89 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan berupa bangunan dan gedung, peralatan perhubungan, serta perlengkapan kantor pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi yang diperoleh dalam periode Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2006 yang bernilai sebesar Rp55.623.291.155,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah). Dengan adanya peralihan ini, maka perlu diatur kembali status kepegawaian PNS yang bertugas pada bandar udara tersebut, yang pengaturannya diatur oleh Menteri Perhubungan dan Kepala BKN.




Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ‐ PENYUSUNAN PP NO. 90 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan

proses penyusunan Rancangan APBN berbasis kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel yang mana mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang belum sepenuhnya mendukung penjabaran secara konsisten sasaran strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam sasaran program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



1. Ketentuan Umum 2. Pendekatan dan Penyusunan RKA‐K/L 3. Proses Penyusunan RKA‐K/L dan Penggunannya dalam

Penyusunan Rancangan APBN 4. Alokasi anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 5. Perubahan RKA‐K/L dalam Pelaksanaan APBN 6. Penyusunan RDP‐ Bendahara Umum Negara 7. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 8. Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaksanaan Anggaran Negara 9. Ketentuan Penutup

STATUS: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP 21 Tahun


PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK ‐ JENIS PP NO. 91 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang‐

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.



Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak


USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI ‐ PERUBAHAN PP NO. 92 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang memerintahkan untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut.


18 Tahun 1999 DAN pp No. 28 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Pasal 10 ayat (4) dihapus 2. Pasal 26 dihapus 3. Pasal 29A dihapus 4. Pasal 29B dihapus


PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK ‐ JENIS PP NO. 93 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2010TENTANG SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto


PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PPH ‐ PENGHITUNGAN PP NO. 94 TAHUN 2010 2010 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN ABSTRAK: Bahwa dengan dilakukannya perubahan UU Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan


Nomor 7 Tahun. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum 2. Objek Pajak 3. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 4. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

oleh Wajib Pajak Sendiri 5. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Melalui Pihak Lain 6. Penerapan Perjanjian Internasional mengenai

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pertukaran Informasi

7. Pembukuan Terpisah dan Perubahan Tahun Buku 8. Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan Dalam Rangka Penanaman Modal 9. Ketentuan Lain‐lain 10. Ketentuan Penutup



dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan –...

Documents