ASAS –ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Asas-asas penyelenggara

an pemerintahan

Sentralisasi

Desentralisasi

dekonsentrasi

Tugas pembantuan

SENTRALISASI

Asas pemerintahan terpusat

Tidak dikenal adanya penyerahan wewenang atau

urusan pemerintahan kepada daerah

Semua kewenangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/daerah berada di tangan

pemerintah pusat (Central Government)

Daerah hanya melaksanakan kehendak atau kebijaksanaan dari

Pemerintah Pusat

NO Kelebihan Kelemahan

1. Alat ampuh dari kesatuan politik

Rentang birokrasi semakin panjang

2. Sarana mencegah keinginan untuk melepaskan diri

Kewenangan pemerintah pusat semakin kompleks

3. Mempercepat persamaan dalam

perundang-undangan

Pengambilan keputusan dalam permasalahan lokal

(daerah) sulit untuk diselesaikan

4. Lebih mengutamakan kepentingan

keseluruhan (nasional) daripada kepentingan

bagian-bagian (daerah)

Pengambilan keputusan cenderung disamaratakan san daerah tidak memiliki

alternatif pilihan

Prinsip

Penyerahan Urusan atau wewenang pemerintahan

Pembagian wilayah untuk mengatur urusan

pemerintahan (rumah tangga) sendiri

Manifestasi bentuk susunan organisasi

negara

Pemerintahan sendiri atas dasar inisiatif sendiri

DESENTRALISASI

KELEMAHAN•Me

mbuka kemungkinan adanya bagian-bagian (daerah/wilayah) untuk melepaskan diri dari ikatan Pemerintah Pusat

•Memungkinkan terjadi ketegangan/perselisihan hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah

•Menimbulkan ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan di antara masing-masing daerah

•Muncul sifat/fanatisme kedaerahan

KELEBIHAN

Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-

beda dari wilayah dan penduduk

Senjata ampuh dalam memberantas sistem birokrasi

yang bertingkat-tingkat

Meringankan Pemerintah pusat dalam mengambil

kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan

Sarana mengimplementasikan prinsip negara hukum

( pemencaran kekuasaan)

6 URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG ABSOLUTE

Pembagian Urusan

Pemerintahan

Politik Luar Negeri

Pertahanan

Keamanan

Agama

yustisi

Fiskal dan Moneter

URUSAN PEMERINTAH

DAERAH

Urusan yang menjadi

kewenangannya kecuali yang

telah ditetapkan

sebagai urusan pemerintah

pusat

DEKONSENTRASI

Bentuk halus sentralisasi

Penekanan aspek pelimpahan

wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pejabat

pemerintah Pusat yang bertindak

sebagai wakil dan ditempatkan di

daerah

Pemerintah kepada Gubernur

5 /1974 22/1999 32/2004

Pengertian Pelimpahan wewenang dari pemerintah/kepala Wilayah kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah

Pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Perbedaan Gubernur,Bupati,Walikota

Gubernur Gubernur

pelaksanaan Zaman orde baru (dekonsentrasi + desentralisasi) dekon kuat ( desen lemah)

reformasi reformasi

TUGAS PEMBANTUAN

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/Kota dan

atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Kewenangan Pusatdilaksanakan sendiri oleh Pusat/Instansi

vertikal di daerah

Desentralisasi Diserahkan pada Daerah

Dekonsentrasi Dilimpahkan pada Gubernur

selaku wakil Pusat

Tugas Pembantuan Ditugaskan pada Daerah provinsi/kabupaten/kota atau desa

Prinsip Wewenang Pemerintah

WEWENANG PEMERINTAH