kementerian dalam negeri republik indonesia · mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. ... sistem...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
TUJUAN NEGARA
(ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945)
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
❑ Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di
tangan Presiden.
❑ Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
❑ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
❑ Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan
Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.3
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
K E B I J A K A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H
Tujuan Nasional
❑ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
❑ Memajukan kesejahteraan umum.
❑ Mencerdaskan kehidupan bangsa.
❑ Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak
atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi
dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan
(Pasal 4 UUD 1945)
Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
▪ NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota
▪ Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan
▪ Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih
demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui
Pemilu
▪ Menjalankan Urusan Pemerintahan
▪ Hub. Wewenang antar Tingkatan
Pemerintahan
▪ Hub. Keuangan, Pelayanan umum,
pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks.
Adil & diatur dengan UU
▪ Negara mengakui & menfhormati satuan2
pemerintahan daerah yg bersifat khusus
atau istimewa yg diatur dgn UU
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem
NKRI
Tujuan
Demokrasi
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan
politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap
pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil
society
Kesejahteraan
Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif,
efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal
Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah dg
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem
NKRI
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Mempercepat peningkatan kesra, Pemberdayaan
masyarakat, Pelayanan publik & Peningkatan daya saing
Mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam
pencapaian tujuan otdaMemperkuat regulasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
URUSAN PEMERINTAHAN
PRESIDENPasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
DAERAH
MENTERIPasal 5 ayat (3)
Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden
dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan tertentu
PUSAT
DEKONSENTRASITUGAS
PEMBANTUANDESENTRALISASI
AZAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANPasal 5 Ayat (4)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan
Pasal 5 ayat (2)
Kekuasaan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diuraikan dalam berbagai
Urusan Pemerintahan
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN6
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(1) Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yangmjd kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yangoleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda,terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non dasar danurusan pilihan.
(3) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan TP, dalam kesatuansistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
(4) Pemda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanmemiliki hubungan dengan Pemerintah dan denganpemerintahan daerah lainnya:
a. meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayananumum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya yang dilaksanakan secara adil danselaras.
b. mencakup hubungan administrasi dan kewilayahanantar susunan pemerintahan.
dalam
menyelenggarakan
urusan pemerintah
daerah, pemda
mempunyai hak
utk menetapkan
berbagai kebijakan
daerah
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN (Pasal 5 s.d Pasal 8)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Urusan Pemerintahan
tertentu
Pemegang Kekuasaan pemerintahan sesuai
dengan UUD Negara RI Thn 1945
PRESIDEN RI
MENTERI
Desentralisasi Dekonsentrasi
MENTERI
Tugas
Pembantuan
PEMERINTAH PUSAT menetapkan KEBIJAKANsebagai dasar dalam menyelenggarakan URUSAN PEMERINTAHAN 8
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PUSAT
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Urusan Pemerintahan olehDaerah
GUBERNUR
Binwas penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh
Daerah kab/kota
GUBERNUR
Binwas penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh
Daerah kab/kota
GUBERNUR
Binwas penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh
Daerah kab/kota
MDN
Mengkoordinasikan Binwas secara
NASIONAL
Menteri/Kepala Lembaga pemerintah
nonkementerian
Binwas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Provinsi
PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH
(Pasal 7 & Pasal 8)
PRESIDEN memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN( Pasal 9 s.d Pasal 26)
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat
6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal
nasional• Agama
Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN
dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM
kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial• koordinasi pelaksanaan tugas• pengembangan kehidupan
demokrasi• pelaksanaan semua Urusan
pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah 10
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
S P M N S P K
Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan
daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. 11
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah( Pasal 11)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
• tenaga kerja
• pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
• pangan• pertanahan
• lingkungan hidup
• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
• pemberdayaan masyarakat dan Desa
• pengendalian penduduk dan keluarga berencana
• perhubungan;
• komunikasi & informatika
• koperasi, usaha kecil, dan menengah
• penanaman modal
• kepemudaan dan olah raga
• statistik
• persandian
• kebudayaan;• perpustakaan;
• kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya
mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan
• transmigrasi.
SPM DAN NSPK NSPK NSPK
Dilaksanakan secara bertahapdengan mempertimbangkankapasitas keuangan daerah, sumberdaya personil, dan ketersediaansarana dan prasarana.
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
SINKRONISASI DAN HARMONISASI
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG
TRANSMIGRASI
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTARA K/L dan
DAERAHUU23/2014 (Psl.259)
(1) PERENCANAAN(2) PELAKSANAAN
(3) PENGENDALIAN(4) EVALUASI
PEMBINAAN UMUM
a. PEMBAGIAN URUSAN Pemerintahan
b. KELEMBAGAAN DAERAHc. Kepegawaian Perangkat
Daerahd. KEUANGAN DAERAHe. PEMBANGUNAN DAERAH
e. PELAYANAN PUBLIK di Daerahf. KERJASAMA DAERAHg. KEBIJAKAN DAERAHh. Kepala daerah dan DPRDi. Pembinaan Lainnya sesuai
peraturan
UU23/2014 (Psl.374)BIN-TEK
TeknisPenyelenggaraan
Urusan Pemerintahandi Daerah
KOORDINASI TEKNIS
1. PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
2. PENEMPATAN TENAGAKERJA
3. HUBUNGAN INDUSTRIAL4. PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN13
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nasional
DIKOORDINASIKANMENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis(PP 12 TAHUN 2017)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan
– Psl 4 (1)
UUD 1945
Psl 17
UUD1945
Koordinator Binwas
dalam
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
di daerah UU 23/2014Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
➢ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan danpemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik dan daya saing Daerah.
➢ Pembangunan Daerah merupakan perwujudan daripelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan keDaerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
➢ Kementerian atau LPNK berdasarkan pemetaan UrusanPemerintahan melakukan sinkronisasi dan harmonisasidengan Daerah untuk mencapai target pembangunannasional.
PEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 258)
15
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Provinsi)
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah –
(Kabupaten/Kota)
RPJMN RKP
RENSTRAK/L
RENJA K/L
RPJPN
RPJMD Prov.
RKPD Prov.
RENSTRASKPD-Prov.
RENJASKPD-Prov.
RPJPD Prov.
RPJMD K/K
RKPD K/K
RENSTRASKPD-K/K
RENJASKPD-K/K
RPJPD K/K
RTRW
RTRW 16
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
✓ Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah berupa PeraturanDaerah (misalnya: RPJPD, RTRW, RPJMD, penyusunan APBD,pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban APBD,pengelolaan barang milik daerah) dan/atau PeraturanKepala Daerah (misalnya: penjabaran APBD, PeraturanKepala Daerah tentang UMP, UMK, UMSP/UMSK).
DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAP PEMDA
✓ Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah.
✓ Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan dukunganpembiayaan dalam APBD.
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI
Terdiri atas 3 (tiga) sub bidang:
1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
2.Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
18
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
Perencanaan Kawasan
Transmigrasi.
Pembangunan Kawasan
Transmigrasi.
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi.
Penetapan dan perencanaan
kawasan transmigrasi.
a. Pembangunan satuan
permukiman di kawasan
transmigrasi.
b. Penataan pesebaran
penduduk yang berasal lintas
daerah provinsi.
a. Pengembangan kawasan
transmigrasi.
b. Pengembangan satuan
permukiman pada tahap
penyesuaian.
Pencadangan tanah untuk
kawasan transmigrasi lintas
daerah kabupaten/ kota dalam
1 (satu) daerah provinsi.
Penataan Persebaran penduduk
yang berasal dari lintas daerah
kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi.
Pengembangan satuan
permukiman pada tahap
pemantapan.
Pencadangan tanah
untuk kawasan
transmigrasi di daerah
kabupaten/ kota.
Penataan persebaran
penduduk yang berasal
dari 1 (satu) daerah
kabupaten/kota.
Pengembangan satuan
permukiman pada tahap
kemandirian.
MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
(RPP tentang PUPK Hasil Pembahasan di Kemenko PMK
per tanggal 20 Februari 2019)
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
21
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: ….. TAHUN ….
TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE DAN DAFTAR PROGRAM & KEGIATAN
A. PROVINSI
UR
USA
N
BID
. UR
USA
N
OR
GA
NIS
ASI
PR
OG
RA
M
KEG
IAT
AN
URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
5 URUSAN PILIHAN
5 08 TRANSMIGRASI5 08 xx Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan5 08 xx 11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 11 01 Penyusunan sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi5 08 xx 11 02 Penyiapan pencadangan tanah di kawasan transmigrasi5 08 xx 11 03 Pengerahan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM5 08 xx 11 04 Perpindahan dan penempatan transmigrasi5 08 xx 11 05 Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi5 08 xx 11 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 11 07 Dst......
5 08 xx 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 12 01 Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 02 Pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 03 Pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 04 Pengembangan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 05 Pengembangan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 06 Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 12 08 Dst......
5 08 xx 13 PROGRAM Dst.....
22
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: ….. TAHUN ….
TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE DAN DAFTAR PROGRAM & KEGIATAN
B. KABUPATEN/KOTA
UR
USA
N
BID
. UR
USA
N
OR
GA
NIS
ASI
PR
OG
RA
M
KEG
IAT
AN
URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
5 URUSAN PILIHAN
5 08 TRANSMIGRASI5 08 xx 11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 11 01 Penyusunan sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi5 08 xx 11 02 Penyiapan pencadangan tanah di kawasan transmigrasi5 08 xx 11 03 Pengerahan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM5 08 xx 11 04 Perpindahan dan penempatan transmigrasi5 08 xx 11 05 Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi5 08 xx 11 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 11 07 Dst.
5 08 xx 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 12 01 Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 02 Pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 03 Pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 04 Pengembangan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 05 Pengembangan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 06 Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 12 08 Dst......
5 08 xx 13 PROGRAM Dst.....
23
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
24
Kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian berdasarkan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional.
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
Untuk mencapai target pembangunan
nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi
teknis pembangunan antara kementerian
atau lembaga pemerintah nonkementerian
dan Daerah.
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
Koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.
KO
OR
DIN
AS
I KO
RT
EK Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-
Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN
PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah.
JENIS-JENIS KORTEK
PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
DASAR HUKUM
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
25
• Penyelarasan sasaran, program, kegiatan,
dan proyek pembangunan nasional beserta
target, lokasi dan anggaran, antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
• Terwujudnya pencapaian target pembangunan
nasional yang sinergis antara Pusat dan
Daerah
Tujuan Kortekrenbang
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
26
• Kesepakatan antara K/L dan Pemda terhadap
target pembangunan nasional beserta indikasi
program, kegiatan dan prakiraan kebutuhan
anggaran untuk pencapaian prioritas nasional
• Bahan input bagi Pusat dalam penyempurnaan
rancangan awal RKP dan sebagai bahan input
bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan
awal RKPD
Output Kortekrenbang
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Rakortekrenbang
1. PESERTAKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi(dikoordinasikan oleh Kemendagri bersama Bappenas)
2. PENYELENGGARAANa. Regional I (Sumatera, Jawa, dan Bali) tanggal 25 Februari s.d.
1 Maret 2019 di Hotel Grand Inna Kota Padang, SumateraBarat
b. Regional II (Kalimantan, Sulawesi, NusTeng, Maluku, Papua)tanggal 11 Maret s.d. 15 Maret 2019 di Hotel Grand SenyiurKota Balikpapan, Kalimantan Timur
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Permasalahan Pembahasan Desk Rakortekrenbang
1. Pencadangan Tanah: agar dicek apakah lahan sudah clear and cleanbelum untuk dapat diterbitkan SK HPL dan mengurangi kasus lahan danSHM.
2. Pemahaman yang belum sama antar Pemerintah Pusat dan Pemdaterhadap pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014.
3. Masih lemahnya koordinasi antara Pemda dengan Kementerian/Lembagadalam proses perencanaan ketransmigrasian.
4. Penataan Persebaran Penduduk: agar sinkron antara jumlah KK yang akanditempatkan dengan daya tampung.
5. Masih ada beberapa kawasan yang belum memiliki Dokumen RKT(Rencana Kawasan Transmigrasi).
6. Perlunya pembangunan dan peningkatan Fasilitas Umum di daerahTransmigrasi.
7. Perlunya koordinasi dan kerja sama antara daerah asal dan daerah tujuandalam penempatan transmigran.