kementerian dalam negeri republik indonesia · mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. ... sistem...

29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Upload: vancong

Post on 20-May-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

TUJUAN NEGARA

(ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

❑ Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir

pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang

diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di

tangan Presiden.

❑ Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

❑ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

❑ Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan

Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.3

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

K E B I J A K A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H

Tujuan Nasional

❑ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia.

❑ Memajukan kesejahteraan umum.

❑ Mencerdaskan kehidupan bangsa.

❑ Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Hak Warga Negara

Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945

Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak

atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi

dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan

(Pasal 4 UUD 1945)

Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945

▪ NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota

▪ Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan

▪ Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih

demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui

Pemilu

▪ Menjalankan Urusan Pemerintahan

▪ Hub. Wewenang antar Tingkatan

Pemerintahan

▪ Hub. Keuangan, Pelayanan umum,

pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks.

Adil & diatur dengan UU

▪ Negara mengakui & menfhormati satuan2

pemerintahan daerah yg bersifat khusus

atau istimewa yg diatur dgn UU

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan

dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem

NKRI

Tujuan

Demokrasi

Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan

politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap

pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil

society

Kesejahteraan

Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif,

efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal

Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat

serta peningkatan daya saing daerah dg

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem

NKRI

4

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Mempercepat peningkatan kesra, Pemberdayaan

masyarakat, Pelayanan publik & Peningkatan daya saing

Mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dalam

pencapaian tujuan otdaMemperkuat regulasi

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

5

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

PRESIDENPasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

DAERAH

MENTERIPasal 5 ayat (3)

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden

dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan tertentu

PUSAT

DEKONSENTRASITUGAS

PEMBANTUANDESENTRALISASI

AZAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANPasal 5 Ayat (4)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan

Tugas Pembantuan

Pasal 5 ayat (2)

Kekuasaan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diuraikan dalam berbagai

Urusan Pemerintahan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN6

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

(1) Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yangmjd kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yangoleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda,terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non dasar danurusan pilihan.

(3) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan TP, dalam kesatuansistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

(4) Pemda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanmemiliki hubungan dengan Pemerintah dan denganpemerintahan daerah lainnya:

a. meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayananumum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya lainnya yang dilaksanakan secara adil danselaras.

b. mencakup hubungan administrasi dan kewilayahanantar susunan pemerintahan.

dalam

menyelenggarakan

urusan pemerintah

daerah, pemda

mempunyai hak

utk menetapkan

berbagai kebijakan

daerah

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN (Pasal 5 s.d Pasal 8)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Urusan Pemerintahan

tertentu

Pemegang Kekuasaan pemerintahan sesuai

dengan UUD Negara RI Thn 1945

PRESIDEN RI

MENTERI

Desentralisasi Dekonsentrasi

MENTERI

Tugas

Pembantuan

PEMERINTAH PUSAT menetapkan KEBIJAKANsebagai dasar dalam menyelenggarakan URUSAN PEMERINTAHAN 8

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PUSAT

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Urusan Pemerintahan olehDaerah

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh

Daerah kab/kota

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh

Daerah kab/kota

GUBERNUR

Binwas penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh

Daerah kab/kota

MDN

Mengkoordinasikan Binwas secara

NASIONAL

Menteri/Kepala Lembaga pemerintah

nonkementerian

Binwas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Provinsi

PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH

(Pasal 7 & Pasal 8)

PRESIDEN memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah

9

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN( Pasal 9 s.d Pasal 26)

ABSOLUT

Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat

6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal

nasional• Agama

Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd

Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

KONKUREN

dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.

6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

8 Urusan Pemerintahan Pilihan.

PEMERINTAHAN UMUM

kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan

Meliputi:

• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional

• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional

• Konflik sosial• koordinasi pelaksanaan tugas• pengembangan kehidupan

demokrasi• pelaksanaan semua Urusan

pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah 10

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

S P M N S P K

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan

daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah( Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

• pendidikan

• kesehatan

• pekerjaan umum dan penataan ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

• tenaga kerja

• pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

• pangan• pertanahan

• lingkungan hidup

• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

• pemberdayaan masyarakat dan Desa

• pengendalian penduduk dan keluarga berencana

• perhubungan;

• komunikasi & informatika

• koperasi, usaha kecil, dan menengah

• penanaman modal

• kepemudaan dan olah raga

• statistik

• persandian

• kebudayaan;• perpustakaan;

• kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya

mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan

• transmigrasi.

SPM DAN NSPK NSPK NSPK

Dilaksanakan secara bertahapdengan mempertimbangkankapasitas keuangan daerah, sumberdaya personil, dan ketersediaansarana dan prasarana.

12

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

SINKRONISASI DAN HARMONISASI

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG

TRANSMIGRASI

KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTARA K/L dan

DAERAHUU23/2014 (Psl.259)

(1) PERENCANAAN(2) PELAKSANAAN

(3) PENGENDALIAN(4) EVALUASI

PEMBINAAN UMUM

a. PEMBAGIAN URUSAN Pemerintahan

b. KELEMBAGAAN DAERAHc. Kepegawaian Perangkat

Daerahd. KEUANGAN DAERAHe. PEMBANGUNAN DAERAH

e. PELAYANAN PUBLIK di Daerahf. KERJASAMA DAERAHg. KEBIJAKAN DAERAHh. Kepala daerah dan DPRDi. Pembinaan Lainnya sesuai

peraturan

UU23/2014 (Psl.374)BIN-TEK

TeknisPenyelenggaraan

Urusan Pemerintahandi Daerah

KOORDINASI TEKNIS

1. PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

2. PENEMPATAN TENAGAKERJA

3. HUBUNGAN INDUSTRIAL4. PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN13

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN

MENDAGRI

Pembinaan Pengawasan

Binwas Umum Binwas Teknis

K/L

Secara Nasional

DIKOORDINASIKANMENDAGRI Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas

umum & teknis(PP 12 TAHUN 2017)

Kab/Kota

Pemegang

kekuasaan

pemerintahan

– Psl 4 (1)

UUD 1945

Psl 17

UUD1945

Koordinator Binwas

dalam

penyelenggaraan

urusan pemerintahan

di daerah UU 23/2014Psl 8 (3)

Koordinasi

Otonomi Seluas-luasnya

Ps 18 (5) UUD ‘45

Tanggung jawab

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

14

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

➢ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan danpemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik dan daya saing Daerah.

➢ Pembangunan Daerah merupakan perwujudan daripelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan keDaerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

➢ Kementerian atau LPNK berdasarkan pemetaan UrusanPemerintahan melakukan sinkronisasi dan harmonisasidengan Daerah untuk mencapai target pembangunannasional.

PEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 258)

15

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

(Provinsi)

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Daerah –

(Kabupaten/Kota)

RPJMN RKP

RENSTRAK/L

RENJA K/L

RPJPN

RPJMD Prov.

RKPD Prov.

RENSTRASKPD-Prov.

RENJASKPD-Prov.

RPJPD Prov.

RPJMD K/K

RKPD K/K

RENSTRASKPD-K/K

RENJASKPD-K/K

RPJPD K/K

RTRW

RTRW 16

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

✓ Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah berupa PeraturanDaerah (misalnya: RPJPD, RTRW, RPJMD, penyusunan APBD,pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban APBD,pengelolaan barang milik daerah) dan/atau PeraturanKepala Daerah (misalnya: penjabaran APBD, PeraturanKepala Daerah tentang UMP, UMK, UMSP/UMSK).

DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAP PEMDA

✓ Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah.

✓ Mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan dukunganpembiayaan dalam APBD.

17

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI

Terdiri atas 3 (tiga) sub bidang:

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;

2.Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan

3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

18

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

NO SUB BIDANG PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSIDAERAH

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Perencanaan Kawasan

Transmigrasi.

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi.

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi.

Penetapan dan perencanaan

kawasan transmigrasi.

a. Pembangunan satuan

permukiman di kawasan

transmigrasi.

b. Penataan pesebaran

penduduk yang berasal lintas

daerah provinsi.

a. Pengembangan kawasan

transmigrasi.

b. Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

penyesuaian.

Pencadangan tanah untuk

kawasan transmigrasi lintas

daerah kabupaten/ kota dalam

1 (satu) daerah provinsi.

Penataan Persebaran penduduk

yang berasal dari lintas daerah

kabupaten/ kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi.

Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

pemantapan.

Pencadangan tanah

untuk kawasan

transmigrasi di daerah

kabupaten/ kota.

Penataan persebaran

penduduk yang berasal

dari 1 (satu) daerah

kabupaten/kota.

Pengembangan satuan

permukiman pada tahap

kemandirian.

MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

19

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

(RPP tentang PUPK Hasil Pembahasan di Kemenko PMK

per tanggal 20 Februari 2019)

20

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN

21

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: ….. TAHUN ….

TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE DAN DAFTAR PROGRAM & KEGIATAN

A. PROVINSI

UR

USA

N

BID

. UR

USA

N

OR

GA

NIS

ASI

PR

OG

RA

M

KEG

IAT

AN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN

5 URUSAN PILIHAN

5 08 TRANSMIGRASI5 08 xx Organisasi Perangkat Daerah Bidang Urusan5 08 xx 11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 11 01 Penyusunan sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi5 08 xx 11 02 Penyiapan pencadangan tanah di kawasan transmigrasi5 08 xx 11 03 Pengerahan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM5 08 xx 11 04 Perpindahan dan penempatan transmigrasi5 08 xx 11 05 Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi5 08 xx 11 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 11 07 Dst......

5 08 xx 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 12 01 Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 02 Pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 03 Pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 04 Pengembangan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 05 Pengembangan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 06 Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan dan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 12 08 Dst......

5 08 xx 13 PROGRAM Dst.....

22

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: ….. TAHUN ….

TENTANG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE DAN DAFTAR PROGRAM & KEGIATAN

B. KABUPATEN/KOTA

UR

USA

N

BID

. UR

USA

N

OR

GA

NIS

ASI

PR

OG

RA

M

KEG

IAT

AN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN

5 URUSAN PILIHAN

5 08 TRANSMIGRASI5 08 xx 11 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 11 01 Penyusunan sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi5 08 xx 11 02 Penyiapan pencadangan tanah di kawasan transmigrasi5 08 xx 11 03 Pengerahan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM5 08 xx 11 04 Perpindahan dan penempatan transmigrasi5 08 xx 11 05 Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi5 08 xx 11 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 11 07 Dst.

5 08 xx 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI5 08 xx 12 01 Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 02 Pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 03 Pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 04 Pengembangan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 05 Pengembangan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi5 08 xx 12 06 Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dan kawasan transmigrasi5 08 xx 12 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan5 08 xx 12 08 Dst......

5 08 xx 13 PROGRAM Dst.....

23

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

24

Kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian berdasarkan pemetaan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 melakukan

sinkronisasi dan harmonisasi dengan

Daerah untuk mencapai target

pembangunan nasional.

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk mencapai target pembangunan

nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi

teknis pembangunan antara kementerian

atau lembaga pemerintah nonkementerian

dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Koordinasi teknis pembangunan antara

kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian dan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh

Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan.

KO

OR

DIN

AS

I KO

RT

EK Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah

provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-

Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

evaluasi pembangunan Daerah.

JENIS-JENIS KORTEK

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

DASAR HUKUM

RAPAT KOORDINASI TEKNIS

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

25

• Penyelarasan sasaran, program, kegiatan,

dan proyek pembangunan nasional beserta

target, lokasi dan anggaran, antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Terwujudnya pencapaian target pembangunan

nasional yang sinergis antara Pusat dan

Daerah

Tujuan Kortekrenbang

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

26

• Kesepakatan antara K/L dan Pemda terhadap

target pembangunan nasional beserta indikasi

program, kegiatan dan prakiraan kebutuhan

anggaran untuk pencapaian prioritas nasional

• Bahan input bagi Pusat dalam penyempurnaan

rancangan awal RKP dan sebagai bahan input

bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan

awal RKPD

Output Kortekrenbang

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan Rakortekrenbang

1. PESERTAKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi(dikoordinasikan oleh Kemendagri bersama Bappenas)

2. PENYELENGGARAANa. Regional I (Sumatera, Jawa, dan Bali) tanggal 25 Februari s.d.

1 Maret 2019 di Hotel Grand Inna Kota Padang, SumateraBarat

b. Regional II (Kalimantan, Sulawesi, NusTeng, Maluku, Papua)tanggal 11 Maret s.d. 15 Maret 2019 di Hotel Grand SenyiurKota Balikpapan, Kalimantan Timur

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Permasalahan Pembahasan Desk Rakortekrenbang

1. Pencadangan Tanah: agar dicek apakah lahan sudah clear and cleanbelum untuk dapat diterbitkan SK HPL dan mengurangi kasus lahan danSHM.

2. Pemahaman yang belum sama antar Pemerintah Pusat dan Pemdaterhadap pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014.

3. Masih lemahnya koordinasi antara Pemda dengan Kementerian/Lembagadalam proses perencanaan ketransmigrasian.

4. Penataan Persebaran Penduduk: agar sinkron antara jumlah KK yang akanditempatkan dengan daya tampung.

5. Masih ada beberapa kawasan yang belum memiliki Dokumen RKT(Rencana Kawasan Transmigrasi).

6. Perlunya pembangunan dan peningkatan Fasilitas Umum di daerahTransmigrasi.

7. Perlunya koordinasi dan kerja sama antara daerah asal dan daerah tujuandalam penempatan transmigran.

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA