ASAS TUNGGAL PANCASILA

1. Luzna Silviyani(3301412129)

2. Ari Setiawati (3301413089)3. Alvian Octo Risty (3301412154)4. Taufik Riza Irawan (3301412002)5. Kosim (3301412145)

Pengertian Asas Tunggal Pancasila

Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Latar Belakang Munculnya Pancasila sebagai Asas Tunggal

Asas tunggal,Tunggal jelas berarti satu. Asas tunggal berarti tidak boleh ada asas lain. Jika Pancasila menjadi asas tunggal, itu berarti tak boleh ada asas lain kecuali Pancasila yang dijadikan tumpuan berpikir atau berpendapat di negeri ini. Kalaupun ada yang lain, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pokoknya, Pancasila berada di atas segalanya. Yang lain ada di bawahnya, termasuk Islam.

Pada awal kekuasaannya, Soeharto berusaha meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris sah dari presiden pertama. Dari khasanah ideologis Sukarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai  satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Kekuasaan awal Orde Baru sanggup memberikan doktrin baru kepada masyarakat bahwa setiap bentuk kudeta atas pemerintahan yang sah dengan mencoba mengganti ideologi Pancasila adalah salah dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Tampaknya ‘propaganda’ itu berhasil, sehingga tampak jelas ketika rentang Oktober 1965 sampai awal 1966, terjadi peristiwa kekerasan massal yang luar biasa dasyatnya, yaitu ‘pembantaian’ orang-orang yang dicurigai berafiliasi terhadap komunis.

Proses pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

Tahun 1966 merupakan tahun lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kemunculan Orde Baru dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa, terutama yang terjadi pada enam tahun terakhir dibawah rezim Orde Lama. Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin dan proyek Nasakomnya, telah digoyang oleh antagonisme politik, kekacauan sosial dan kritis ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

ORDE BARU MEMBEDAKAN DIRINYA SENDIRI DARI ORDE LAMA DENGAN MENDEFINISIKAN DIRI SEBAGAI:

1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.

2. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan citacita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.

3. Sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum.

4. Sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan.

Pro dan Kontra terhadap Asas Tunggal Pancasila (Kebijakan Orba terhadap Islam)

Dalam pemerintahan Orde Baru pada bidang politik, ekonomi, dan budaya telah didominasi oleh kekuatan-kekuatan non muslim dan orang Islam dilarang memegang bidang-bidang tersebut. Dapat dikatakan bahwa, Indonesia adalah satu-satunya negara berpendudukan Islam terbesar di dunia tetapi dengan pengaruh Islam yang paling sedikit.selain itu, pemerintah Orde Baru pun didukung secara efektif oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan dengan melihat hal tersebut semakin jelas bahwa kebangkitan politik umat Islam yang diharap-harapkan sulit untuk diwujudkan, seiring upaya pemerintah dalam melakukan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.

Syarikat Islam dan Orde Baru

Pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai Islam yang bertahan, yakni PSII,NU dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Pembentukan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) diharapkan memberikan sesuatu yang baru bagi politik Islam. Tapi keterlibatan pemerintah dalam proses pembentukannya menghambat partai tersebut melakukan kegiatan-kegiatan atau mengambil kebijakan-kebijakan politik yang independen.

Dalam rangka memulihkan kembali demokrasi di dalam negeri, pemilihan umum pertama diadakan pada tanggal 3 Juli 1971. Dalam pemilu ini, partai-partai Islam terdiri dari PSII, NU, Perti dan Parmusi, artai-partai non Islam dan sekuler yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI dan Golkar didukung Pemerintah, saling bersaing.

Selain memakan korban di Jakarta, pemaksaan asas tunggal Pancasila itu pun memakan korban kaum Muslimin dalam peristiwa Talangsari di Lampung 1989, dan Haur Koneng di Majalengka 1993.

Alhasil, siapapun  yang menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, mereka akan berhadapan dengan negara. Di era itu, Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan. Meski sebenarnya masyarakat tahu bahwa ajaran itu tidak ada bukti nyatanya. Tapi otoritarianisme Soeharto dan Orde Baru membungkam semua yang bersikap kritis.

Disamping itu, banyak juga kebijakan pembangunan/politik yang dibuat pemerintah bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Islam, diantaranya:

1. Pengumuman rancangan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973, yang menimbulkan protes sangat dahsyat dari hampir semua organisasi Islam, karena rancangan yang dibuat pemerintah benar-benar mengabaiakn ajaran Islam.

2. Pembangunan tempat-tempat perjudian, “lokalisasi”, dan melegalisasikam perjudian “terselubung” melalui pungutan uang lotre olah raga yang biasa disebut Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.

3. Larangan memakai Jilbab di sekolah menengah.

4. Program keluarga berencana yang tidak memperhatikan ajaran Islam.

5. Maraknya penjualan minuman keras, dan pemberian izin secara bebas oleh pemerintah untuk membangun kilang-kilang arak.

Pada awal 1980-an rezim Suharto menghendaki agar pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.Kepercayaan diri rezim ini dan konsentrasinya untuk mencegah meningkatnya keteguhan Islam untuk bersatu menjadi gerakan politik yang berbahya membuat rezim ini berusaha mewujudkan keseragaman ideologis yang lebih besar lagi di seluruh sektor sosial politik. Dalam pidato tahunannya di depan DPR pada tanggal 10 Agustus 1982, kemudian gagasan presiden itu di masukkan dalam ketetapan MPR  no 11/1983 (pasal 3 bab IV), dengan alasan demi memelihara, memperkuat dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa, seluruh partai politik dan Golongan Karya harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Selanjutnya presiden Soeharto menegaskan bahwa “seluruh kekuatan sosial politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila

Setelah draf penerapan asas tunggal ini dipublikasikan oleh pemerintah, reaksi yang beragam muncul di masyarakat. Para pemimpin politik Islam umumnya terpolarisasi dalam menyikapi rencana asas tunggal tersebut. PB HMI, mulanya menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan asas tunggal tersebut. Demi mempertahankan citra HMI sebagai organisasi radikal anti pancasila dan menghindari resiko pembubaran, maka pada april 1985 HMI menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan asas tunggal oleh HMI akhirnya menyebabkan HMI menjadi dua kubu, pertama HMI yang diakui oleh Pemerintah (yang menerima asas tunggal) dan yang kedua HMI Majelis Penyelemat Organisasi (MPO) yang tatap bersikukuh menolak asas tunggal. Penolakan asas tunggal juga dilakukan oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) yang pada akhirnya PII memilih untuk membubarkan diri dari pada menerima asas tunggal.

Undang-Undang tentang Asas Tunggal Pancasila

UU No. 8 Tahun 1985 dan UU No. 3 Tahun 1985

Pada saat itu (Orde baru) ideologi yang dianut adalah Pancasila, sehingga siapapun orang yang memunculkan ideology baru akan ditekan dan ditindas, seakan-akan semua yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu demi melanggengkan kedudukakannya. terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985, dan Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU No. 8 tahun 1985. Yang itu diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 8 Tahun 1985 yang berbunyi “Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Banyak Ormas yang melakukan penolakan, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan Islam termasuk tindakan represif.

Banyak sekali peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meyakinkan bahwa ideologi yang satu-satunya harus ditaati adalah Pancasila, dan partai politik yang harus dipilih oleh rakyat adalah Golkar, bahkan pada saat itu setiap pegawai negeri sipil diharuskan untuk memilih Golkar. Dengan kenyataan seperti ini, dengan tekanan dari pemerintah, maka banyak pegawai negeri yang tadinya memilih partai politik Islam menjadi pindah haluan untuk lebih memilih Golkar dan taat pada pemerintah, sehingga bisa dipastikan presentase kedudukan partai Islam pada saat itu sangatlah kecil. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru yaitu :

1. Berdasarkan SU MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. UU No. 3 tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU No. 8 tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas