berita sidang mk : langgar kebebasan berekspresi, larangan...

Endang Yuni Purwanti - blog | Berita Sidang MK : Langgar Kebebasan Berekspresi, Larangan Penggunaan Lambang Negara Dinyatakan InkonstitusionalCopyright Endang Yuni Purwanti [email protected]://endangyuni.staff.ipb.ac.id/2013/01/16/berita-sidang-mk-langgar-kebebasan-berekspresi-larangan-penggunaan-lambang-negara-dinyatakan-inkonstitusional/

Berita Sidang MK : Langgar KebebasanBerekspresi, Larangan Penggunaan LambangNegara Dinyatakan Inkonstitusional

Pada akhir 2010, perhatian publik sempat tertuju pada gugatan David Tobingterkait pemakaian lambang burung garuda di kaos tim nasional sepakbolaIndonesia. Gugatan bernomor 551/2010/PN.JKT.PST itu didaftarkan ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tangga 14 Desember 2010 silam.

Seperti diberitakan oleh TEMPO Interaktif (15/12/2010), dalam gugatan tersebutDavid menggugat Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda danOlahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Nike Indonesia.Menurut David, pemasangan lambang negara berupa emblem Garuda dalamkostum di bagian dada sebelah kiri dan watermark yang memanjang dari dadahingga perut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang pemakaianlambang negara, bahasa, bendera, serta lagu kebangsaan. Beragam reaksipendapat masyarakat muncul terkait gugatan tersebut, baik yang pro maupun yangkontra.

Gugatan David tersebut dinyatakan tidak dapat menerima (NO atau NietOntvankelijk Verklaard) oleh Ketua Majelis Hakim Ennid Hasanuddin, saatmembacakan putusannya di PN Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2012. Atas putusanNO tersebut, David Tobing mengajukan banding (Media Indonesia, 13/6/2012).

page 1 / 5


***

Aturan mengenai Lambang Negara Indonesia diatur dalam UU Nomor 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa lambang negara adalah GarudaPancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam UU tersebut juga diaturtentang kewajiban penggunaan lambang negara maupun kapan lambang negaratersebut dapat digunakan.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa Lambang Negara wajib digunakan di:

a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;b. luar gedung atau kantor; c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan

berita negara;d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;e. uang logam dan uang kertas; atauf. materai.

Sedangkan pada Pasal 52 disebutkan bahwa Lambang Negara dapat digunakan:

a. sebagai cap atau kop surat jabatan;b. sebagai cap dinas untuk kantor;c. pada kertas bermaterai;d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga

negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;h. dalam buku kumpulan undang-undang; i. dan/atau di rumah warga negara Indonesia.”

Selain itu, pada Bagian Ketiga tentang Larangan Pasal 57 disebutkan bahwa setiaporang dilarang:

page 2 / 5


a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negaradengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan LambangNegara;b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk,

warna, danperbandingan ukuran;c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi

dan/atauperusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dand. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diaturdalam Undang-Undang ini.

Penggunaan lambang negara dibatasi pada hal-hal tertentu sebagaimana diaturdalam Pasal 51 dan Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2009. Dan sebaliknya,ketidakpatuhan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dikenaipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuaidengan bentuk,warna, dan perbandingan ukuran;b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi

dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atauc. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selainyang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Namun pada selasa kemarin (15/1), Mahkamah Konstitusi telah membacakanputusan yang menyatakan bahwa Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah Konstitusi jugamenyatakan 69 huruf c UU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat. Hal tersebut sebagaimana dirilis dalam situs resmi MK (Selasa, 15Januari 2013 | 14:18 WIB) sebagai berikut :

Pembatasan penggunaan lambang negara yang tertuang dalam Pasal 57 huruf dUndang-Undang No. 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta

page 3 / 5


Lagu Kebangsaan, merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warganegara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikiandapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambangnegaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadarnasionalisme.

Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitasPasal 57 huruf d UU tersebut beralasan menurut hukum dan menyatakan Pasal 57huruf d UU tersebut inkonstitusional. “Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, saatmembacakan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-X/2012, Selasa (15/1), di Ruang SidangPleno MK. Selain terhadap Pasal 57 huruf d, Mahkamah juga menyatakan 69 huruf cUU tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK atas permohonan uji materiil dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusidkk yang mempersoalkan Pasal 57 huruf c dan huruf d UU tersebut. Pasal 57 huruf ctidak sesuai semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat danberkumpul untuk mengekspresikan kehendaknya di muka umum. Pasal 57 huruf dkental tindakan diskriminasi warga negara dan pasal ini menyebabkan kriminalisasitanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana Pasal69. Penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi olehnasionalisme, tetap dikriminalkan. Pasal 57 huruf c dan huruf d UU 24/2009 telahmenghalangi para Pemohon untuk menggunakan lambang Negara RepublikIndonesia, bahkan dua Pemohon pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilankarena menggunakan lambang negara untuk kegiatannya.

***

Sumber tulisan :

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

page 4 / 5


http://www.mediaindonesia.com

http://www.tempo.co

Gambar dari http://www.bola.net

page 5 / 5

berita sidang mk : langgar kebebasan berekspresi, larangan...

Documents