asas mining law
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 ASAS Mining Law
1/3
PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN
DI INDONESIA
I. Defenisi Hukum Pertambanan:
" Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam
pengelolaan bahan galian (bahan tambang) dan mengatur hubungan hukum
antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan
pemanfaatan bahan galian ".
II. Kai!a" Hukum Pertambanan
Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu
Kaidah ukum !ertambangan ertulis dan Kaidah ukum !ertambangan yang
idak ertulis. ukum pertambangan yang tertulis merupakan kaidah hukum
yang terdapat di dalam peraturan perundang#undangan, traktat dan
yurisprudensi. $edang hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan
ketentuan#ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
%entuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam
masyarakat setempat.
III. Asas Hukum Pertambanan
&sas#asas hukum pertambangan tidak ditemukan secara eksplisit di
dalam 'ndang#undang omor tahun *+ tentang Ketentuan#ketentuan
!okok !ertambangan. amun jika kita mengkaji secara mendalam dari berbagai
substansi pasal demi pasal didalamnya maupun yang tercantum dalam
penjelasannya, maka kita dapat mengindentifikasi asas#asas hukum
pertambangan dalam '' o. - *+. &sas#asas itu meliputi :
. Asas Manfaat : erupakan asas dimana di dalam pengusahaan bahan
galian dapat dimanfaatkan sebesar#besarnya kemakmuran rakyat /ndonesia.
1
-
7/26/2019 ASAS Mining Law
2/3
2. Asas Penusa"aan: $uatu asas dimana di dalam penyelenggaraan usaha
pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum
pertambangan /ndonesia dapat diusahakan secara optimal.
0. Asas Kese#arasan: &sas yang mengandung keselarasan antara ketentuan
undang#undang pokok pertambangan dengan cita#cita dasar negara 1epublik
/ndonesia.
. Asas Partisi$atif %&sas yang menyatakan bahwa pihak swasta maupun
perorangan diberi hak untuk mengelola dan mengusahakan bahan galian
yang terkandung di wilayah 1epublik /ndonesia.
3. Asas Mus&a'ara" !an Mufakat: &sas yang mengatur dimana pemegang
kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus
membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya
ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh kedua belah
pihak.
/
I(. Sumber-sumber Hukum Pertambanan
!ada dasarnya sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi
dua macam 4aitu : Sumber "ukum materii# dan Sumber "ukum f)rma#.
$umber hukum materil adalah tempat dimana materi hokum itu diambil.
$umber hukum materiil ini merupakan faktor yamg membantu pembentukan
hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi,
tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,
perkembangan internasional dan keadaan geografis.
$umber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum./ni berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum
formal itu berlaku. $umber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal
adalah :
'ndang#'ndang
!erjanjian &ntar egara
4urisprudensi
Kebiasaan yang berkembang di masyarakat (tidak tertulis)
2
-
7/26/2019 ASAS Mining Law
3/3
&dapun yamg menjadi sumber hukum pertambangan di /ndonesia yang
tertulis
adalah :
. In!is*"e Mi+n ,et IM,, yang diundangkan pada tahun 5** merupakan
hukum pertambangan peninggalan kolonial india %elanda, yang mengatur
mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.
!eraturan pelaksanaan dari /6 adalah berupa ijnordonantie, yang
diberlakukan mulai ei *7. ijnordonantie mengatur masalah
keselamatan kerja. ijnordonantie *7 kemudian diganti menjadi
ijnordonantie *07, berlaku 8uli *07 yang tidak lagi mengatur
pengawasan keselamatan kerjapertambangan tetapi diatur sendiri dalam inj
!olitie 1eglemen ($tb. *07 omor 0) yang mengatur pengawasan
keselamatan kerja pertambangan yang hingga kini masih berlaku.
2. Un!an-Un!an N)m)r / Ta"un 0123 tentang !eraturan 9asar !okok#
!okok &graria. 9imana hubungan '' o. 3 - *+7 dengan pertambangan
sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk
kepentingan pembangunan dalam bidang pertambangan.
0. Un!an-Un!an N)m)r 00 Ta"un 0124 tentang Ketentuan#Ketentuan
!okok !ertambangan, yang ditetapkan pada 2 9esember *+.
. Un!an-Un!an Dasar 015/6 UUD 015/ $angat erat kaitannya dengan
pertambangan terutama dalam !asal 00 ayat 0 " %umi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dkuasai oleh negara dan digunakan
sebesar#besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 9alam hal ini adalah untuk
seluruh rakyat /ndonesia.3. Un!an-Un!an N)m)r 77 ta"un 7330 tentang inyak dan as %umi,
'ndang#undang ini ditetapkan pada 20 o;ember 277.
3