Artikel Sistem Politik DiduniaSistem Pemerintahan Negara SingapuraSistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model westminder. Bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah Presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Singapura menjalankan sistem multi partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet. Kabinet memiliki kewenangan mengendalikan pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Seperti kebanyakan negara di dunia saat ini, terdapat tiga cabang terpisah dari kekuasaan pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ada pemisahan kekuasaan di Singapura.1. Sejarah Sistem Pemerintahan SingapuraPolitik di Singapura telah didominasi oleh Peoples Action Party (PAP) sejak pemilihan umum 1959 ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Singapura (ketika Singapura memiliki pemerintahan sendiri dalam Kerajaan Inggris). PAP telah menguasai pemerintahan dan memenangkan setiap pemilu sejak itu. Singapura meninggalkan Persemakmuran Inggris pada tahun 1963 untuk bergabung dengan Federasi Malaysia, namun diusir dari Federasi pada tahun 1965 setelah Lee Kuan Yew tidak setuju dengan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Analisa dari politik luar negeri dan beberapa partai oposisi termasuk Workers Party of Singapore dan Singapore Democratic Party (SDP) berpendapat bahwa Singapura secara de facto merupakan negara dengan satu partai.Economist Intelligence Unit mengklasifikasikan Singapura sebagai negara hybrid, dengan elemen otoriter dan demokratis. Freedon House tidak menganggap Singapura sebagai negara demokrasi elektoral dan mengkategorikan Singapura sebagai tidak sepenuhnya bebas. Reporters Without Borders menempatkan Singapura di peringkat 140 dari 167 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2005.Hal tersebut membuat PAP dituduh telah memperkerjakan penyensor, persengkongkolan, dan mengajukan gugatan perdata terhadap oposisi atas pencemaran nama baik atau fitnah untuk menghambat keberhasilan mereka. Beberapa mantan dan anggota oposisi, seperti Francis Seow, JB Jeyaretnam, dan Chee Soon Juan menganggap pengadilan Singapura menguntungkan pemerintah dan PAP karena kurangnya pemisahan kekuasaan. Namun ada tiga kasus dimana pemimpin oposisi Chiam See Tong menggugat menteri PAP atas pencemaran nama baik.Sistem pemerintahan di Singapura mirip dengan Inggris. Presiden ibaratkan ratu Inggris yang hanya sebagai jabatan seremonial (formalitas). Namun, presiden diberi kehormatan sebagai pemegang keputusan kunci di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, perdana menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.Sama persis dengan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan Inggris.

2. Iklim Politik SingapuraMeski dominan dalam kegiatannya, pemerintahannya bersih dan bebas korupsi. Singapura secara konsisten telah dinilai sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di Asia dan masuk ke daftar sepuluh negara terbersih dari korupsi di dunia oleh Transparency International. Indikator pemerintahan Bank Dunia juga menilai baik Singapura dalam aturan hukum, pengendalian korupsi, dan efektivitas pemerintahan. Namun banyak yang menganggap bahwa Singapura kurang baik dalam hal proses politik, kebebasan sipil dan politik, serta hak asasi manusia yang kurang.Meskipun hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, PAP secara konsisten menolak nilai-nilai demokrasi liberal yang identik dengan budaya Barat dan menyatakan bahwa tidak boleh ada solusi satu ukuran memuat semuanya untuk demokrasi. Hukum telah membatasi kebebasan berbicara yang dimaksudkan untuk melarang berbicara yang mungkin untuk berniat buruk atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat Singapura yang multi agama dan multi ras. Sebagai contoh, pada bulan September 2005, tiga orang blogger dihukum karena komentar hasutan pada artikel rasis yang menargetkan minoritas. Beberapa pelanggaran dapat menyebabkan denda berat atau cambuk dan ada undang-undang yang memungkinkan hukuman mati di Singapura dalam kasus pembunuhan tingkat pertama dan perdagangan narkoba. Amnesty International mengkritik Singapura dan dikatakan memiliki tingkat kemungkinan eksekusi per kapita tertinggi di dunia. Pemerintah Singapura menanggapi dengan menegaskan itu merupakan hal sebagai negara berdaulat untuk memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran serius.3. Eksekutif3.1. Kabinet SingapuraKabinet membentuk kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih oleh parlemen. Sedangkan anggota kabinetyang juga dikenal sebagai menteridiangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri. Kabinet di Singapura secara kolektif memutuskan kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh atas pembuatan hukum dengan mengajukan rancangan.Menteri di Singapura adalah politisi dengan bayaran tertinggi di dunia. Pada tahun 2007 telah menerima kenaikan gaji sebesar 60%. Gaji Perdana Menteri Lee Hsien Loong melonjak menjadi S$ 3.100.000, lima kali dari gaji yang diterima Presiden Barrack Obama yakni US$ 400.000. Meskipun ada kemarahan publik mengenai gaji yang tinggi dibandingkan dengan ukuran negara yang diatur, ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menjamin efisiensi lanjutan dan status bebas korupsi dari pemerintahan kelas dunia Singapura. Pada tanggal 21 Mei 2011 setelah pemilihan umum 2011, Perdana Menteri mengumumkan bahwa sebuah komite akan dibentuk untuk meninjau remunerasi politisi, dan gaji yang telah direvisi akan berlaku sejak tanggal tersebut.

4. Legislatif4.1. Parlemen SingapuraParlemen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden sebagai kepala. Sebelum merdeka pada tahun 1965 disebut sebagai Majelis Legislatif. Saat ini parlemen terdiri dari 87 anggota parlemen dengan masa jabatan 5 tahun. Setelah itu pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu tiga bulan sebelum pembubaran parlemen.4.2. Proses LegislatifSebelum undang-undang disahkan, pertama kali diperkenalkan di parlemen sebagai draft (rancangan). Rancangan biasanya diperkenalkan oleh seorang menteri atas nama kabinet, yang dikenal sebagai rancangan pemerintah. Namun, setiap anggota parlemen dapat memperkenalkan rancangan. Semua rancangan harus melalui tiga bacaan di parlemen dan menerima persetujuan presiden untuk menjadi Undang-Undang Parlemen.Setiap rancangan berjalan melalui beberapa tahap sebelum menjadi undang-undang. Tahap pertama adalah sebagai formalitas yang dikenal bacaan pertama, dimana ia diperkenalkan tanpa perdebatan. Hal ini diikuti oleh pembacaan kedua, dimana anggota dari parlemen berdebat pada prinsip-prinsip umum rancangan. Jika parlemen menentang rancangan ini, mungkin rancangan ini akan ditolak.Jika rencana berjalan melalui pembacaan kedua, tagihan akan diperiksa setiap klausul dalam rancangan. Anggota parlemen yang mendukung rancangan itu tetapi tidak setuju dengan klausul tertentu dapat mengusulkan amandemen ketentuan tersebut pada tahap ini. Setelah laporannya kembali ke parlemen, rancangan ini akan melalui pembacaan ketiga dimana hanya terdapat perubahan kecil sebelum dilewatkan.Sebagian besar rancangan disahkan oleh parlemen yang diteliti oleh Dewan Kepresidenan untuk Hak Minoritas yang membuat laporan kepada Ketua Parlemen yang menyatakan apakah ada klausul dalam rancangan yang mempengaruhi setiap masyarakat berbagai ras atau agama. Jika disetujui oleh dewan, racangan akan disajikan untuk persetujuan presiden.Tahap terakhir melibatkan pemberian persetujuan oleh presiden, sebelum rancangan resmi menjadi undang-undang.4.3. Konstitusi SingapuraKonstitusi Singapura adalah hukum tertinggi Singapura. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa dukungan dari lebih dari 2/3 dari anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri tidak kurang dari tiga hakim Pengadilan Agung.

Bagian IV konstitusi menjamin:1. Kebebasan seseorang (terbatas)2. Pelarangan perbudakan dan kerja paksa3. Perlindungan yang sama4. Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak5. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat (terbatas)6. Kebebasan beragama (terbatas)7. Hak atas pendidikanBagian XII konstitusi memungkinkan Parlemen Singapura untuk memberlakukan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan atau mencegah subversi. Undang-undang tersebut berlaku bahkan jika itu tidak sesuai dengan bagian IV konstitusi. Internal Security Act (ISA) adalah undang-undang di bawah ketentuan tersebut. Pada tahun 1966, Chia Thye Poh ditahan di bawah ISA dan dipenjara selama 23 tahun tanpa pengadilan. Setelah itu, ia ditempatkan dalam kondisi tahanan rumah selama sembilan tahun.4.4. Presiden SingapuraSebelum tahun 1991, presiden adalah kepala negara yang ditunjuk oleh parlemen. Sebagai hasil dari perubahan konstitusi pada tahun 1991, presiden sekarang dipilih langsung oleh suara rakyat dengan masa jabatan 6 tahun. Syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden Singapura adalah:1. Merupakan warga negara Singapura2. Berusia 45 tahun ke atas pada hari nominasi3. Terdaftar sebagai pemilih terdaftar saat pemilihan4. Merupakan penduduk Singapura pada hari nominasi dan telah menjadi penduduk Singapura selama tidak kurang dari 10 tahun5. Tidak memenuhi salah satu diskualifikasi dalam pasal 45 Undang-Undang Dasar Republik Singapura6. Bukan anggota salah satu partai politik pada tanggal pencalonannya untuk pemilihan7. Telah menjabat untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun di posisi senioritas dan tanggung jawab di sektor publik atau swasta seperti: Hakim Agung, Pembicara, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor Umum, Akuntan Jenderal, atau Sekretaris Tetap;

5. YudikatifKekuasaan Yudikatif di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung serta pengadilan bawahan Konstitusi Singapura. Mahkamah agung terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding mengurus banding pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, komisaris yudisial, dan hakim pengadilan tinggi ditunjuk oleh presiden dari calon yang direkomendasikan oleh perdana menteri. Perdana menteri harus berkonsultasi dengan ketua mahkamah agung sebelum merekomendasikan hakim.6. Pemilihan dan Partai Politik di SingapuraPemilihan umum diwajibkan di Singapura sejak 1959. Usia pemilih yang sah adalah 21 tahun. Departemen Pemilihan Singapura bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, dan pelaksanan pemilihan baik pemilihan presiden, parlemen, dan setiap referendum nasional di Singapura. Departemen ini berada di bawah Perdana Menteri.

Nama: Deffie Saki .A.Kelas: X KPSNo: 9

Artikel Sistem Politik Didunia

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

Republik Rakyat China adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh kebudayaan, sejarah dan geografis yang dikenal sebagai China.Sejak didirikan pada tahun 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). Walupun seringkali dilihat sebagai negara yang berhaluan komunis, kebanyakan sektor ekonomi China telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, China masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.Menurut definisi resminya,RRC merupakan suatu negara yang berhaluan komunis dan hal itu memang karena China merupakan negara komunisabad ke-20 yang lalu. Secara resmi China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa China merupakan negara komunis seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh China, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu penyebab masalah iniadalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911, Cina diperintah secara otokratisoleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Cina.Dalam bidang politik, China masih dikuasai oleh Partai Komunis China.Rekrutmen politik juga dilakukan oleh partai komunis China, dan partai ini akan secara tega melakukan protes atas organisasi atau apapun yang dapat membahayakan kedudukannya dalam pemerintahan.Selain itu tujuan utama dari Partai Komunis China adalah untuk selamanya mempertahankan kekuasaan atas China, partai tidak akan pernah runtuh dan akan selalu mempunyai kekuatan untuk megendalikan negara beserta rakyatnya. Salah satu kebijkan politik Deng Xiaoping yang terkenal adalahSatu Negara Dua Sistem.[1]Inti dari kebijakan politik ini adalah Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri. Pada awalya Taiwan juga pernah ditawarkan untuk melakukan reunifikasi dengan Republik Rakyat China dibawah dasar kebijakan Satu Negara Dua Sistem, tapi tetap saja status Taiwan yang khusus tidak bisa disamakan dengan Hongkong dan Makau. Sedangkan dalam bidang ekonomi, sepertinya China tidak perlu diragukan lagi kekuatan perekonomiannya. Awalnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk merubah sistem perekonomian China. Deng Xiaoping memulainya dengan melakukan reformasi kebijakan pintu terbukayang menyebabkan privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintah atas perekonomian China. Beliau membiarkan sebagian kecil penduduk untuk mendapatkan kekayaan, dan mereka yang membantu mendorong maju perekonomian China selama 90-an sampai dengan akhir abad ke-20. Meskipun begitu, asumsi dasar tentang pemerintah Cina masih berlaku yaitu pemerintah China masih mempertahankan bahwa partai harus selalu memegang kendali, pemerintah tidak akan runtuh di dalam partai, dan partai harus memegang kekuasaan selamanya. Dari perspektif struktur politik di China, jelas bahwa partai dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian China. Karena partai sudah memiliki keunggulan mutlak di sisi politik, begitu juga dibidang perekonomian sehingga Partai Komunis China tidak akan merasa takut lagi terhadap gangguan dari dalam negeri.Dalam masalah kependudukan, China mengaku bahwa meskipun negaranya berhaluan komunis tetapi hak-hak tiap individu tetap diakui, meskipun hanya dalam batasan tertentu. Pemerintah China mengakui bahwa China merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kepada etnik bangsa minoritasnya dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan.Semua kekuasaan dalam pemerintah dari Republik Rakyat Cina dibagi antara tiga badan: di Partai Komunis Cina , yang Pemerintah Pusat Rakyat ( Dewan Negara ), dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). This article is concerned with the formal structure of the state, its departments and their responsibilities. Artikel ini berkaitan dengan struktur formal dari negara, departemen dan tanggung jawab mereka. Most, but not all, positions of significant power in the state structure and in the army are occupied by members of the Communist Party of China which is controlled by the Politburo Standing Committee of the Communist Party of China , a group of 4 to 9 people, usually all older men, who make all decisions of national significance. Kebanyakan, tetapi tidak semua, posisi kekuatan yang signifikan dalam struktur negara dan dalam tentara ditempati oleh anggota Partai Komunis Cina yang dikendalikan oleh Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China , sebuah kelompok 4 sampai 9 orang , biasanya semua laki-laki tua, yang membuat semua keputusan signifikansi nasional. As the role of the Army is to enforce these decisions, the support of the PLA is important in maintaining Party rule. Sebagai peran Angkatan Darat adalah untuk menegakkan keputusan ini, dukungan dari PLA penting dalam mempertahankan kekuasaan Partai.Kekuasaan terkonsentrasi di Pemimpin Paramount , saat ini Hu Jintao , yang mengepalai tiga badan: Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan dari Komite Sentral , Presiden Republik Rakyat Cina , dan Ketua Komisi Militer Pusat . Baru-baru ini, para ahli telah mengamati tumbuh keterbatasan untuk mengontrol Pemimpin Paramount de facto atas pemerintah. Kekuatan hukum dari Partai Komunis dijamin oleh konstitusi RRC dan posisinya sebagai otoritas tertinggi politik di RRC diwujudkan melalui kontrol komprehensif negara, militer, dan media. Menurut juru bicara pemerintah terkemuka:Kami tidak akan pernah cukup salin sistem negara-negara Barat atau memperkenalkan sistem banyak pihak memegang jabatan di rotasi, meskipun lembaga negara China memiliki tanggung jawab berbeda, mereka semua mematuhi prinsip-prinsip garis, dan kebijakan partai. Organ utama dari kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang Presiden , dan Dewan Negara. Anggota Dewan Negara meliputi Premier , sejumlah variabel Wakil Premiers (sekarang empat), lima anggota dewan Negara (protokol yang sama dari wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio sempit), dan 29 menteri dan kepala komisi Dewan Negara. Selama tahun 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dan negara, dengan partai memutuskan kebijakan umum dan negara melaksanakannya. Usaha ini ditinggalkan pada 1990-an dengan hasil bahwa kepemimpinan politik dalam negara juga para pemimpin partai, sehingga menciptakan fokus terpusat tunggal kekuasaan.Hal ini terdengar untuk seorang eksekutif sub-nasional juga menjadi sekretaris partai. This frequently causes conflict between the chief executive and the party secretary, and this conflict is widely seen as intentional to prevent either from becoming too powerful. Hal ini sering menyebabkan konflik antara eksekutif dan sekretaris partai, dan konflik ini secara luas dilihat sebagai sengaja untuk mencegah baik dari menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus adalah Daerah Administratif Khusus dari Hong Kong dan Makau di mana hukum nasional Cina Daratan tidak berlaku sama sekali dan daerah otonom di mana, mengikuti praktek Soviet, chief executive biasanya anggota dari kelompok etnis lokal, sementara partai umum sekretaris adalah non-lokal dan biasanya Han China .Hal ini bertemu setiap tahun selama sekitar dua minggu untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan utama yang baru, undang-undang, anggaran, personil dan utama perubahan. Most national legislation in the PRC is adopted by the Standing Committee of the National Peoples Congress . Kebanyakan legislasi nasional di RRC diadopsi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional . Kebanyakan inisiatif disajikan untuk NPCSC untuk dipertimbangkan oleh Dewan Negara setelah dukungan sebelumnya oleh Komite Tetap Partai Komunis Politbiro. Meskipun NPC umum Dewan Negara menyetujui kebijakan dan rekomendasi personil, NPC dan komite berdiri yang telah semakin menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dan telah mampu memaksa revisi dalam beberapa undang-undang. Sebagai contoh, Dewan Negara dan Partai telah mampu mengamankan bagian dari pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan jalan raya .A. KonstitusiKonstitusi pertama kali diciptakan pada tanggal 20 September 1954. Sebelum itu, sebuah konstitusi interim seperti dokumen yang dibuat oleh Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang berlaku.Para promulgations 2 dan 3 UUD RRC terjadi terhadap latar belakang dari Revolusi Kebudayaan. Berlakunya 2 tahun 1975 disingkat Konstitusi hanya sekitar 30 artikel, dan berisi slogan-slogan komunis dan bahasa revolusioner di seluruh. Peran pengadilan digorok, dan Kepresidenan pergi. Diundangkan pada tahun 1978 diperluas 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.Pada tanggal 4 Desember 1982, itu diundangkan dan telah menjabat sebagai sebuah konstitusi yang stabil selama lebih dari 20 tahun. The role of the Presidency and the courts were normalized, and under the Constitution, all citizens were equal. Peran Presidensi dan pengadilan normalisasi, dan di bawah Konstitusi, semua warga negara adalah sama. Perubahan dibuat pada tahun 1988,, 1993 1999, dan yang paling baru, pada tahun 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi manusia dilindungi, dan selanjutnya dipromosikan sektor non-publik ekonomi.Rakyat Nasional Kongres adalah badan negara tertinggi dan rumah hanya legislatif di Republik Rakyat Cina.

B. Kongres Rakyat NasionalMeskipun keanggotaan NPC adalah sebagian besar masih ditentukan oleh Partai Komunis Cina , sejak awal 1990-an telah pindah dari peran sebelumnya sebagai legislatif stempel simbolis namun tak berdaya, dan telah menjadi forum bagi perbedaan kebijakan mediasi antara berbagai bagian dari Partai dan pemerintah. Untuk NPC untuk mengalahkan proposal resmi menempatkan di hadapan mereka adalah jarang, tetapi bukan tidak ada acara, dan NPC telah cukup aktif dalam menjadi forum di mana undang-undang diperdebatkan sebelum dimasukkan ke voting.C. PresidenPara Presiden (sebelumnya, Ketua) dan Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat untuk lima tahun. Secara formal, Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional sesuai dengan Pasal 62 dari Konstitusi. Dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan calon tunggal. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional. Saat ini Presiden Cina Hu Jintao dan Wakil Presiden Xi Jinping .D. Dewan Negara dari Republik Rakyat CinaDewan Negara adalah otoritas kepala Republik Rakyat Cina. Hal ini ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional dan diketuai oleh Perdana Menteri dan termasuk kepala masing-masing departemen dan instansi pemerintah. Dalam politik dari Republik Rakyat Cina, Pemerintah Pusat Rakyat bentuk salah satu dari tiga cabang saling kekuasaan, yang lain menjadi Partai Komunis Cina dan Tentara Pembebasan Rakyat. Dewan Negara secara langsung mengawasi Pemerintah Rakyat berbagai bawahan di provinsi, dan dalam praktek mempertahankan keanggotaan saling dengan tingkat atas Partai Komunis Cina menciptakan pusat menyatu kekuasaan.Saat Perdana Menteri Dewan Negara Wen Jiabao dan Wakil Premiers adalah Li Keqiang , Hui Liangyu , [[Zhang Dejiang]Central Military Commission Komisi Militer PusatE. Komisi Militer Pusat (Republik Rakyat Cina)Komisi Militer Pusat latihan komando dan kontrol dari Tentara Pembebasan Rakyat dan diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. CMC negara adalah nominal dianggap militer tertinggi pembuatan kebijakan tubuh dan ketuanya, dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah komandan-in-chief dari angkatan bersenjata. Pada kenyataannya, perintah dan kontrol dari PLA, bagaimanapun, masih tinggal dengan Komisi Militer Pusat Partai Komunis China Komite Sentral-yang partai CMC, juga disebut dandinoSaat ini Ketua Komisi Militer Pusat adalah Hu Jintao dan Wakil Ketua Xi Jinping , Guo Boxiong dan Xu Caihou .Orang Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat Rakyat Agung Pengadilan Rakyat Republik Cina dan Agung Rakyat Procuratorate

F. Mahkamah Agung dan Mahkamah Rakyat ProcuratorateMahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah administrasi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis sipil-hukum tradisi masing-masing, dan keluar dari yurisdiksi Mahkamah Rakyat Agung. Para hakim Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional.Saat Presiden Mahkamah Agung Rakyat dan Prokurator Jenderal Agung Rakyat Procuratorate adalah Wang Shengjun dan Cao Jianming secara terpisah.G. Provinsi dan pemerintah daerahPara gubernur dari Cina provinsi dan daerah otonom dan walikota yang dikendalikan pusat kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal Kongres Rakyat Nasional (NPC). The Hong Kong dan Makau daerah administrasi khusus (SAR) memiliki beberapa otonomi daerah karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, dan hukum konstitusional dasar, tetapi mereka datang di bawah kendali Beijing dalam hal urusan luar negeri dan keamanan nasional , dan eksekutif kepala mereka dipilih sendiri oleh pemerintah pusat. Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 ada 50 prefektur pedesaan, 283 kota tingkat prefektur, 374 tingkat kabupaten-kota, 852 kabupaten daerah tingkat bawah yurisdiksi kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662 kota-kota (termasuk yang dimasukkan ke dalam empat kotamadya terpusat dikontrol), 808 kabupaten kota, dan 43.258 kota-tingkat daerah. Kabupaten dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa. Sementara sebagian besar pejabat yang ditunjuk menjalankan mereka, beberapa tingkat lebih rendah telah yurisdiksi pemilihan umum langsung. Organ pemerintahan sendiri daerah otonom etnis (daerah, prefektur, dan kabupaten)-rakyat kongres dan penduduk pemerintah-latihan kekuatan yang sama seperti provinsi-tingkat rekan-rekan tetapi dipandu tambahan oleh Undang-Undang tentang Otonomi Etnis Daerah dan memerlukan Komite NPC Standing persetujuan untuk memberlakukan aturan yang mereka dalam pelaksanaan otonomi dan dalam terang karakteristik politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok etnis atau kelompok etnis di daerah.