ARTIKEL PELANGGARAN HAM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(MKDU 4111)

PROGRAM STUDI S1 PGSD

Disusun Oleh :

LENI DWI ANGGRAINI

824692163

KELOMPOK BELAJAR GENTENG A

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ – JEMBER

2015.2

i

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa yang

mana telah melimpahkan kekuatan untuk kami semua, sehingga kami dapat

menyelesaikan penyusunan artikel ini. 

Kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam

penyusunan artikel ini. Artikel ini kami susun berdasarkan tugas dari mata kuliah PKN

yang berjudul “HAK ASASI MANUSIA”. Penyusunan artikel ini salah satunya bertujuan

memberi informasi kepada para mahasiswa.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya para

mahasiswa. Penyusun juga meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyusunan

artikel ini.

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. iii

ISI ARTIKEL ............................................................................................................................................... 1

1. Definisi dan Pengertian HAM .............................................................................................. 1

2. Perkembangan Pemikiran HAM ......................................................................................... 2

3. Perkembangan Pemikiran HAM Dunia ........................................................................... 3

4. Pekembangan pemikiran HAM di Indonesia ................................................................ 3

5. Macam-macam Hak Asasi Manusia .................................................................................. 9

6. Contoh Pelanggaran – Pelanggaran Ham ....................................................................... 11

PENUTUP .................................................................................................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................................. 20

iii

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Definisi dan pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999

tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pengertian HAM menurut UDHR sering dinilai masih pada tahap Generasi 1

Konsep HAM, yaitu isinya sarat dengan hak-hak yuridik dan politik. Sedangkan jika

memperhatikan pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 di atas, tampak

mengandung visi filsafati dan visi yuridis konstitusional. Kemudian pengertian HAM

meurut visi politik dapat diidentikan dengan pendekatan structural, karena

keduanya lebih menonjolkan pengertian HAM dalam kehidupan sehari-hari yang

cenderung banyak pelanggaran.

Memperhatikan berbagai pengertian /konsep/definisi hak asasi tersebutdi

atas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat (inheren) pada

setiap orang yang merupakan karunia dari Tuhan YME, bukan pemberian Negara,

pemerintah dan atau orang lain. Kewajiban dan tidak boleh dihilangkan atau

dihapus oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena kebutuhan dasar manusia

dimanapun pada hakekatnya sama seperti hak atas hidup,, bebas mengeluarkan

pikirannya, bebas dari rasa takut, tidak ingin dieksploitasi, hidup bahagia dan lain-

lain, maka HAM merupakan sesuatu yang bersifat Universal.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu :

• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari

manusia secara otomatis.

• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,

etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

• HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi

atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah

Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur

Fakih, 2003).

1

2. Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada

bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang

hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II,

totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk

menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga

hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi

kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi

manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan

sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi

dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga

menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan

hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan

pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga

juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak

ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan

hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak

hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant

dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan

menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan

rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan

kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan

sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-

negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi

manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and

Government.

2

3. Perkembangan pemikiran HAM Dunia 

1. Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di

kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat

pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang

menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang

dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung

jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).

2. The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American

Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu.

Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya,

sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

3. The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi

Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat

dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan

tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,

artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak

dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

4. The four freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan

memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya,

hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha

mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak

kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan,

sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk

melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

4. Pekembangan pemikiran HAM di Indonesia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada

Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan

perlakukan yang sama hak kemerdekaan.

3

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3

UUD dalam 4 periode, yaitu :

1) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945

2) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi

Republik Indonesia Serikat

3) Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950

4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

Pasal-pasal Hak Asasi Manusia :

- Pasal 1.

Semua orang dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan

rights.Merekadikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama

lain dalam semangat persaudaraan.

- Pasal 2.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yangtermaktub di

dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras,warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asalnasional atau sosial, hak

milik, kelahiran atau status lainnya. Selain itu, tidakada perbedaan harus

dilakukan atas dasar politik, berhubung dgn hukum ataustatus internasional

negara atau wilayah yang dimiliki oleh seseorang, baikbersifat independen, trust,

non-self-pemimpin yang lain atau di bawah batasankedaulatan.

- Pasal 3.

Setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan individu.

- Pasal 4.

Tidak seorang pun akan diselenggarakan di perbudakan atau

diperhambakan,perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala

bentuk.

- Pasal 5.

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, ganas

atauperlakuan atau hukuman menghinakan.

- Pasal 6.

Setiap orang berhak atas pengakuan di mana-mana sebagai orang di

depanhukum.

4

- Pasal 7.

Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi sama

untukperlindungan hukum. Semua berhak atas itu.

- Pasal 8.

Setiap orang perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi

yangmelanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah

padadiskriminasi semacam berhak atas bantuan yang efektif dari

pengadilannasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar

yangdiberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

- Pasal 9.

Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang penangkapan, penahanan

ataupembuangan.

- Pasal 10.

Setiap orang berhak penuh untuk kesetaraan yang adil dan terbuka

olehpengadilan yang independen dan imparsial hakim, dalam menetapkan hak

dankewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang

dijatuhkankepadanya.

- Pasal 11.

(1) Setiap orang yang dituntut dengan hukuman pelanggaran berhak

untukdisangka bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum

dalamsuatu pengadilan di mana dia memiliki semua jaminan yang

diperlukanuntuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun akan diselenggarakan bersalah atas pelanggaranhukuman

pada setiap perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatupelanggaran

hukuman, di bawah undang-undang nasional atauinternasional, ketika perbuatan

tersebut dilakukan. Juga tidak yang akandikenakan hukuman berat dari salah

satu yang telah berlaku pada saathukuman pelanggaran tersebut dilakukan.

- Pasal 12.

Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang gangguan dengan

pribadinya,keluarganya, rumah atau korespondensi, atau serangan ke

ataskehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak

mendapatperlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu.

5

- Pasal 13.

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-

batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk

negerinyasendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

- Pasal 14.

(1) Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara-negara laindari

pengejaran.

(2) Ha ini tidak berlaku untuk kasus penuntutan yang benar-benar timbulkarena

kejahatan non-politik atau perbuatan-perbuatan yang bertentangandengan

tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Pasal 15.

(1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his negaraannyaatau

ditolak hak untuk mengubah kewarganegaraan itu.

- Pasal 16.

(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi

kebangsaan,kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk

membentuk keluarga. Mereka berhak memperoleh hak yang sama seperti

perkawinan,selama perkawinan dan pada saat perceraian.

(2) Pernikahan akan memasuki hanya dengan bebas dan persetujuan penuholeh

kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan

berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

- Pasal 17.

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-

samadengan orang lain.

(2) Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang deprived of his property.

- Pasal 18.

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak

initermasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaan,

dankebebasan, baik sendiri maupun dengan orang lain dan masyarakat umum

atauswasta, untuk nyata nya agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek,

ibadah dan ketaatan.

6

- Pasal 19.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan

pendapat;hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan

untukmencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui

mediaapapun dan berapapun frontiers.

- Pasal 20.

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secaradamai.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

- Pasal 21.

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya,

secaralangsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam

jabatan pemerintahan negerinya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; ini

harusdinyatakan dalam pemilihan berkala dan asli yang harus oleh universal

dankesetaraan hak dan harus dilaksanakan oleh rahasia suara atau setaragratis

voting prosedur.

- Pasal 22.

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial danberhak

melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dankerjasama

internasional dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumberkekayaan dari

setiap Negara, dari ekonomi, sosial dan budaya sangatdiperlukan untuk hak

martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

- Pasal 23.

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilihpekerjaan,

dan hanya untuk kondisi baik, dan berhak atas perlindungan daripengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang samauntuk

pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang

adildan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu

kehidupanyang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu, dengan

caralain dengan perlindungan sosial.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerjauntuk

melindungi kepentingannya.

7

- Pasal 24.

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk jam kerja dan hari

liburberkala, dengan menerima upah.

- Pasal 25.

(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan

dankesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan,

pakaian,perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial

yangdiperlukan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit,

cacat,menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan

matapencarian yang lain keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

(2) ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan. Semua

anak,baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus

mendapatperlindungan sosial yang sama.

- Pasal 26.

(1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis,setidak-

tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar.Pendidikan rendah

harus diwajibkan. Teknis dan profesional pendidikanharus dibuat tersedia secara

umum dan pendidikan tinggi harus secara adildapat diakses oleh semua orang,

berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan penuh manusia

dengankepribadian dan memperkuat hak asasi manusia dan

kebebasanfundamental. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,

toleransidan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun

agama,serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa

untukmemelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang

akandiberikan kepada anak-anak mereka.

- Pasal 27.

(1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam

kehidupankebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian

danberbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya 

(2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan atas kepentingan-

kepentinganmoril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari ilmiah,

kesusasteraanatau artistik produksi yang dia adalah penulis.

8

- Pasal 28.

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak

dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini

dapatdilaksanakan sepenuhnya.

- Pasal 29.

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana sajayang

kosong dan penuh pengembangan pribadinya adalah mungkin.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap

orangharus tunduk hanya seperti itu karena keterbatasan yang ditentukan

olehundang-undang semata-mata untuk tujuan pengamanan karena

pengakuandan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan

tentusaja memenuhi persyaratan moralitas , ketertiban umum dan

kesejahteraanumum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan Mei sama sekali tidak dapat

dilaksanakanbertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Pasal 30.

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan

sesuatuNegara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam

kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk pemusnahan

atas hakdan kebebasan-kebebasan yang tercantum di sini.

5. Macam-macam Hak Asasi Manusia

1) Hak Asasi Negatif atau Liberal.

Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh liberalisme danpada

hakekatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap

campurtangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak asasi ini

didasarkan padakebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan

oleh karena itu jugadisebut hak - hak kebebasan (liberal). Sedangkan dikatakan

negatif, karenaprinsip yang dianutnya bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak

boleh dicampur pihak luar. Kehidupan pribadi merupakan otonomi setiap orang

yang harusdihormati. Otonomi ini merupakan kedaulatan atasinya sendiri

merupakan dasarsegala usaha lain, maka hak asasi negatif ini tetap merupakan

inti hak asasimanusia. .Macam -macam hak asasi manusia negatif antara lain :

 hak atas hidup.

9

 hak keutuhan jasmani.

 kebebasan bergerak.

 kebebasan untuk memilih jodoh.

 perlindungan terhadap hak milik.

 hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri.

 hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal.kebebasan beragama.

 kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan

serupa orang lain,

 kebebasan berpikir.

 kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.

 hak untuk tidak ditahan secara sewenang - wenang.

Dasar hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntutagar

rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawahkekuasaan

rakyat.

Hak ini disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusiauntuk

ikut menentukan arah perkembangan masyarakat/ negaranya. Yang termasuk

hak asasi aktif. antara lain :

a. hak untuk memilih wakil dalarn badan pembuat undang-undang

b. hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah

c. hak untuk menyatakan pendapat

d. hak atas kebebasan pers

e. hak untuk membentuk perkumpulan politik.

2) Hak Asasi Aktif atau Demokratis

Kalau hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusanpribadi

manusia, maka sebaliknya hak - hak positif justru menuntut prestasi-prestasi

tertentu dari negara.

3) Hak Asasi Positif

Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukantujuan pada

dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakandan dipelihara

oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu (pelayanan

publik). Oleh karena itu tidak boleh ada anggota masyarakatyang tidak

mendapat pelayanan itu hanya karena ia terlaiu miskin untukmembayar

biayanya. Yang termasuk hak asasi positif antara lain : 

10

• hak atas perlindungan hukum (misalnya : hak atas perlakuan yang sama

didepan hukum. hak atas keadilan)

• hak warga masyarakat atas kewarganegaraan.

4) Hak Asasi Sosial

Hak asasi sosial ini merupakan paham tentang kewajiban negara

untukmenjamin hasil kerja kaum buruh yang wajar dan merupakan hasil

kesadarankaum borjuis melawan kaum buruh. Hak asasi sosial

mencerminkankesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian

yang adildari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang

wajardari hasil nilai ekonomis. Hak ini hars dijamin dengan tindakan negara.

Yang termasuk hak asasi sosial antara lain :

a. hak atas jaminan sosial

b. hak atas pekerjaan

c. hak membentuk serikat kerja

d. hak atas pendidikan

e. hak ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakatnya.

6. CONTOH PELANGGARAN – PELANGGARAN HAM

1. PELANGGARAN HAM OLEH TNI

umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana

(dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang

kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa

pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.

2. KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI MALUKU

Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah

berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara

100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau

Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman

dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang

lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi

aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan

operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada

indikasi tentara dan masyarakat biasa)

11

Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta

pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan

swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan

membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana

kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau

bom di sekitar kota.

Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang

luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah

hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah

menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.

Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya

penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak

konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di

masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada

pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat

Sipil dicabut.

Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan

kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses

penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini.

Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan

saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak

ketiga yang menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan

kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat

tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan

membuat antisipasi sendiri.

Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen),

masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam

kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal

dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah

yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil

masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi

penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur

distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen

12

tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa –

penguasa ekonomi baru pasca konflik.

Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak

langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk

mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif

Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah

menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu

masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan

oleh NGO).

Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter

dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus

diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak

berfungsi.

Belum ada media informasi yang dianggap independent oleh kedua pihak, yang

diberitakan oleh media cetak masih dominan berita untuk kepentingan

kawasannya (sesuai lokasi media), ada media yang selama ini melakukan banyak

provokasi tidak pernah ditindak oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah (radio yang

selama ini digunakan oleh Laskar Jihad (radio SPMM/Suara Pembaruan Muslim

Maluku).

3. PELANGGARAN HAM ATAS NAMA AGAMA

Kita memiliki banyak sejarah gelap agamawi, entah itu dari kalangan gereja

Protestan maupun gereja Katolik, entah dari aliran lainnya. Bahwa kadang justru

dengan simbol agamawi, kita melupakan kasih, yaitu kasih yang menjadi ‘atribut’

Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal ini dicatat dalam buku sejarah dan beberapa

kali kisah-kisah tentang kekejaman gereja difilmkan. Salah satu contohnya dalam

film The Scarlet Letter, film tentang hyprocricy Gereja Potestan yang

‘menghakimi’ seorang pezinah dan kelompok-kelompok yang dianggap bidat,

adalagi filmThe Magdalene Sisters, juga film A Song for A Raggy Boy, The

Headman, “The Name of the Rose” , dan masih banyak lainnya. Kini, telah hadir

film yang lumayan baru, yang diproduksi oleh Saul Zaentz dan disutradarai oleh

Milos Forman, dua nama ini cukup memberi jaminan bahwa film yang dibuat

mereka selalu bagus yaitu film GOYA’s GOST.

Mungkin saja film GOYA’s GOST ini akan membuat ‘marah’ sebagian

kelompok, namun apa yang dikemukakan oleh Zaentz dan Forman, sebagaimana

13

kekejaman “Inkuisisi” telah tercatat dalam sejarah hitam Gereja. Kisah-kisah

kekejamannya juga terekam dalam lukisan-lukisan karya Seniman Spanyol

Francisco Goya (1746–1828 ), yang menjadi tokoh sentral dari film GOYA’s GOST

ini.

Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama,

berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan

kemanusiaan (crimes against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama

apapun. Atas nama ‘agama yang suci’ mereka melakukan ‘pelecehan yang tidak

suci’ kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir

ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama

melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya

menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice

menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan

kelompok ‘Al-Qaeda’. Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai ‘polisi dunia’ sering

memakai ‘isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda’ untuk melancarkan macam-

macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-

negara lain yang disinyalir ‘ada terorisnya’. Namun kehadiran pasukan AS dan

sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS

dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun

pasukan mereka babak-belur dalam ‘perang-kota’, ini mengingatkan kembali

sejarah buruk, dimana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam.

Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya,

Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih

mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam

posisi yang sulit : menuruti tuntutan dalam negeri ataukah menuruti tuan Bush.

Memang kita akui banyak kebrutalan yang dilakukan oleh para teroris

kalangan Islam Fundamentalis, contoh Bom Bali dan sejenisnya di seluruh dunia.

Tapi tidak menutup kemungkinan Presiden Amerika Serikat, George Bush adalah

juga seorang ‘Fundamenalis’ dalam ‘Agama’ yang dianutnya, karena gaya Bush

yang sering ‘secara implisit’ terbaca dimana ia menempakan dirinya sebagai

penganut Kristiani yang memerangi terorisme dari para teroris Muslim

Fundamentalis. Tentu saja apa-apa yang mengandung “fundamentalis” entah itu

Islam/ Kristen/ agama yang lain, bermakna tidak baik.

14

Sebelumnya, ditengah-tengah ‘isu anti terorisme (Islam)’, sutradara Inggris,

Ridley Scott memproduksi film The Kingdom of Heaven, barangkali bisa juga

digunakan untuk menyindir Presiden Bush yang sering menggunakan

kata“crusades” dalam pidatonya. Film The Kingdom of Heaven adalah sebuah

‘otokritik’ bagi Kekristenan, dan sajian ‘ironisme’ dari ajaran Kristus yang penuh

kasih. Bahwa perang Salib yang telah terjadi selama 4 abad itu bukanlah suatu

kesaksian yang baik, tetapi lebih merupakan sejarah hitam.

Dibawah ini review dari sebuah film, tentang kejahatan dibawah payung

Agama, bukan berniat melecehkan suatu Agama/ Aliran tertentu, melainkan

sebagai perenungan apakah perlakuan seseorang melawan/menindas orang lain

yang tidak ‘seagama’ itu tujuannya membela Allah? membela tradisi? membela

doktrin, ataukah membela diri sendiri?

4. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM

Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelangg`ran

HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan

majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya

besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau

hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang

dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau

tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan

tersebut adalah sebagai berikut ini.

Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena

dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37

(untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM

hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan

subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa.

Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3

tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares.

Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim

ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah

apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat

hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia

dibebaskan dari segala tuduhan.

15

Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan

keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus

pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh

hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang

mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor

Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi

kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar

1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan

tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua

dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”

5. Kontroversi G30S

Di antara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa

G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan

terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.

Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1

Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya

sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah kasus ini selesai,” jelasnya.

Persoalan muncul ketika KKR mencoba menyesaikan pembantaian yang terjadi

pasca G30S.

Asvi menjelaskan, begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai

keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua

surat kabar terbit –kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha. Dengan

begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.

Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk

mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai

simbol kebejatan moral. Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain

yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.

Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di

Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban

pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Dari 39

artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar antara

78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.

Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana.

”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas

16

seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum

dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya,

”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya

beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah

melakukannya dalam tempo empat tahun.

Cribb menambahkan, ada empat faktor yang menyulut pembantaian masal

itu. Pertama, budaya amuk massa, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua,

konflik antara golongan komunis dengan para pemuka agama islam yang sudah

berlangsung sejak 1960-an. Ketiga, militer yang diduga berperan dalam

menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi media yang menyebabkan

masyarakat geram.

Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media

inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet

kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti

diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak

dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur. Berita

tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.

Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada

1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan

yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan

banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang

dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer

(terutama di Jawa Tengah) dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.

Menurut Cribb, dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah

datangnya kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan

kekerasan. ”Atau militer setidaknya memberi contoh,” ujarnya. Ini perlu diusut.

Keterlibatan militer ini, masih kata Cribb, untuk menciptakan kerumitan

permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam

penghancuran komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang

kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh

sebagai sponsor pembantaian.

Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di

Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Lawas Diri Peristiwa

1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam

17

memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan

sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya

dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.

Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang

yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif

sebagian mereka yang masih hidup.

Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan

Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah

itu yang kita lakukan.”

Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita. “saya pernah

mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota

di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965.

Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera

terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit

persalinan dan langsung dibunuh.”

Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun,

keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa

mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya.

Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya

mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak

merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa

mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib.

Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan

dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari

masalahnya, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya

tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban

sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.

Bisa jadi memang benar, dalam soal G30S atau soal PKI pada umumnya,

peran KKR kelak harus memilah secara tegas, pasca 1 Oktober versus sebelum 1

Oktober

18

PENUTUP

Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap

individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita

ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu

memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama

ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif,

juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI,

dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok

atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan

HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan

HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM

kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang

lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita

dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara

HAM kita dengan HAM orang lain.

19

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.scribd.com

2. http://id.wikipedia.org

3. http://gurupkn.wordpress.com

4. http://organisasi.org

5. http://makalahkumakalahmu.wordpress.com

20