annual report 2019 pt danasupra erapacific tbk tahunan 2019.pdf · laporan manajemen management...

111

ANNUAL REPORT 2019 PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK

2

Annual Report 2019

PT Danasupra Erapacific Tbk

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Laporan Manajemen Management Report

13 Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

17 Laporan Direksi Board of Directors Report

22 Pengesahan Laporan Tahunan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi Ratification of Annual Report by BOC

AND BOD

Profil Perseroan Corporate Profile

25 Riwayat Singkat Perseroan Corporate Brief History

26 Informasi Perseroan Corporate Information

27 Bidang Usaha Business Sectors

29 Struktur Organisasi Perseroan Company Organisation Structure

30 Visi, Misi, Nilai Perusahaan dan Kode

Etik Vision, Mission, Corporate Values and

Ethics Code

34 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

38 Profil Direksi Board of Directors Profile

42 Profil Komite Audit Audit Committee Profile

43 Sumber Daya Manusia Human Resources

45 Struktur Pemegang Saham Shareholder’s Structure

47 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology

51 Lembaga dan Profesi Penunjang

Pasar Modal Capital Market Profesional and

Institution Suport

52 Penghargaan Awards

Analisis dan Pembahasan

Manajemen terhadap Kinerja

Perusahaan Management Analysis and Discussion

of Company Performance

55 Tinjauan Operasi Per Segmen

Usaha Operational Review Per Business

Segment

59 Kinerja Keuangan Perusahaan Company Financial Performance

64 Kemampuan Membayar Utang

dan Tingkat Kolektibilitas The Ability Of The Payment Of Loans

and Collectability Levels

65 Struktur Modal dan Kebijakan

Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management

Policy on Capital Structure

3

Annual Report 2019


65 Target dan Realisasi Tahun Buku

serta Target Tahun Buku Berikutnya Target and Realization of the Book

Year and Target of the Next Financial

Year

66 Informasi dan Fakta Material yang

Terjadi setelah Tanggal Laporan

Akuntan Material Information and Facts that

Occur after the Date of the

Accountant Report

66 Aspek Pemasaran Marketing Aspect

68 Kebijakan Dividen Dividend Policy

68 Informasi Transaksi yang

Mengandung Benturan

Kepentingan Transaction Information Containing

Conflict of Interest

68 Perubahan Peraturan Perundang-

Undangan yang Berpengaruh

pada Perusahaan Changes in the Influential Laws and

Regulations of the Company

69 Uraian Mengenai Perubahan

Kebijakan Akuntansi yang

Diterapkan Perusahaan pada

Tahun Buku Terakhir Description of Changes in Accounting

Policies that the Company Applied in

the Last Financial Year

69 Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information

Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

73 Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

78 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

85 Direksi Directors

93 Dewan Komisaris Board of Commissioners

106 Komite Audit Audit Commitee

113 Sekretaris Perseroan Corporate Secretary

118 Audit Internal Internal Audit

120 Akuntan Independen Independent Accountants

121 Manajemen Resiko Risk Management

134 Perkara Penting Important Case

135 Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blower System

4

Annual Report 2019


5

Annual Report 2019


Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

6

Annual Report 2019


Ikhtisar Keuangan Tahun 2017, 2018 dan 2019.

Financial Highlight 2017, 2018 and 2019.

dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain

in thousands rupiah, unless stated otherwise

LAPORAN POSISI KEUANGAN/ FINANCIAL REPORT Tahun/Year

2017 2018 2019

Aset / Assets

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent 2.416.096 4.612.983 19.211.994

Penempatan Jangka Pendek / Short Term Investments - - -

Tagihan Anjak Piutang Bersih / Factoring Receivable Net 19.800.000 19.800.000 19.800.000

Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih / Consumer Financing

Receivable – Net

15.356.704 13.582.542 15.499.999

Investasi efek tersedia untuk dijual / Investment in Makertable

Securities Available For Sale

45.120.800 37.867.250 34.796.300

Aset Tetap Bersih / Fixed Asset – Net 97.660 176.622 121.306

Aset Pajak Tangguhan Bersih / Deferred Tax Assets – Net 147.743 - 134.869

Lain-lain / Others 865.279 710.503 5.068.703

Jumlah Aset / Total Assets 83.804.282 76.749.900 94.633.171

Liabilitas / Liabilities

Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities - - -

Liabilitas Lancar / Current Liabilities 708.159 591.952 1.032.583

Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan / Benefit-post-

employment Liability

436.005 479.506 256.902

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities 1.144.164 1.071.458 1.289.485

Jumlah Ekuitas / Total Equity 82.660.118 75.678.442 93.343.686

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity 83.804.282 76.749.900 94.633.171

LABA RUGI KOMPREHENSIF /COMPREHENSIVE INCOME Tahun/Year

2017 2018 2019

Pendapatan / Revenues

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing 1.046.494 1.278.376 1.037.285

Anjak Piutang / Factoring 2.886.451 2.887.472 2.838.889

Lain-lain Bersih / Others-net 8.770.309 1.537.467 11.322.456

Jumlah Pendapatan / Total Revenues 12.703.254 5.703.315 15.198.630

Beban / Expenses

Umum dan Administrasi / General and Administrative 3.627.171 3.977.844 3.404.603

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai / Provision for

impairment losses

246.570 (17.921) 19.368

Jumlah Beban / Total Expenses 3.873.741 3.959.923 3.423.971

Laba sebelum beban pajak penghasilan / Income Before Tax

Expenses

8.829.513 1.743.392 11.774.659

Beban Pajak penghasilan – Tangguhan / IncomeTax Expense

deffered

(135.866) (92.707) 92.084

Laba Tahun Berjalan / Income for the Year 8.693.647 1.650.685 11.866.743

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive

Income for the Year

22.694.842 (6.981.676) 17.665.244

Laba Usaha per saham / Earning per Share

Laba Bersih per Saham Dasar / Basic Earnings per Share 33,57 (10.33) 26.13

7

Annual Report 2019


RASIO KEUANGAN (Financial Ratio)

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Tahun/Year

2017 2018 2019

Rasio Usaha / Operating Ratios (%)

Laba sebelum pajak / Pendapatan usaha

Profit Before Tax / Operating Revenue

69,51% 30,57% 77,47%

Laba Bersih / Pendapatan Usaha

Net Income / Operating Revenue

68,44% 28,94% 78,08%

Laba Bersih / Ekuitas

Net Income / Total Equity

10,52% 2,18% 12,71%

Laba Bersih / Jumlah Aset

Net Income / Total Assets

10,37% 2,15% 12,54%

Pendapatan / Aset

Revenue / Total Assets

15,16% 7,43% 16,06%

Ratio Keuangan / Financial Ratios (%)

Liabilitas / Ekuitas

Total Liabilities / Total Equity

1,38% 1,42% 1,38%

Liabilitas / Aset

Total Liabilities / Total Assets

1,37% 1,40% 1,36%

Gearing Ratio

Gearing Ratio

0.00% 0,00% 0,00%

Rasio Pertumbuhan / Growth Ratio (%)

Jumlah pendapatan usaha

Total Operating Revenue

3,48% -55,10% 166,49%

Laba bersih

Net Income

-1,71% -81,01% 856,54%

Jumlah Aset

Total Assets

37,34% -8,42% 23,30%

Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

8,60% -6,35% 20,35%

Jumlah Ekuitas

Total Equity

37,85% -8,45% 20,34%

8

Annual Report 2019


Grafik / Graphic 2017 - 2019

Pendapatan ( dalam miliar rupiah )

Laba Usaha ( dalam miliar rupiah )

2017

2018 2019

2018 2019

2017

9

Annual Report 2019


Laba Bersih ( dalam miliar rupiah )

ROA ( Laba Bersih / Total Asset )

2017 2018 2019

2017 2018 2019

10

Annual Report 2019


ROE ( Laba Bersih / Total Ekuitas )

Liabilities to Asset ( dalam miliar rupiah )

2017 2018 2019

2017 2018 2019

11

Annual Report 2019


12

Annual Report 2019


Laporan Manajemen

Management Report

13 Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

17 Laporan Direksi

Board of Directors Report

22 Pengesahan Laporan Tahunan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi Ratification of Annual Report by BOC and BOD

13

Annual Report 2019


Para Pemegang Saham dan Pemangku

Kepentingan yang Terhormat, Kondisi

pemulihan perekonomian, baik domestik

maupun global, masih dibayangi

ketidakpastian sepanjang tahun 2019. Di

tengah kinerja industri pembiayaan yang

terus menurun akibat perlambatan

pertumbuhan global, PT Danasupra

Erapacific Tbk mampu menutup tahun buku

2019 dengan catatan kinerja yang cukup

baik.

Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama

Dewan Komisaris menyampaikan laporan

tugas dan fungsi Dewan Komisaris, penilaian

atas kinerja Direksi, penilaian atas kinerja

komite-komite di bawah Dewan Komisaris,

serta saran dan rekomendasi.

KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memberikan apresiasi

kepada Direksi atas kinerja yang baik dalam

menjalankan bisnis Perusahaan pada tahun

2019. Akan tetapi masih perlu ada perbaikan

dalam beberapa hal, khususnya

mengantisipasi perubahan teknologi dan

selera konsumen/pasar. Hal ini dapat dilihat

dari volume penjualan yang belum

mencapai target dan produk-produk baru

yang belum digarap secara optimal.

Dari segi kepatuhan terhadap peraturan

perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris

juga tidak menemukan isu yang berdampak

besar terhadap kinerja bisnis Perusahaan

pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja

Direksi yang baik dalam melaksanakan tugas

sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Anggaran Dasar Perusahaan.

Secara kinerja keuangan, pada tahun 2019

Perusahaan berhasil meningkatkan laba dari

tahun sebelumnya. aset Perseroan pada

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar

23,30% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Sementara pendapatan pada

tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar

166,49% dibandingkan tahun 2019, atau naik

menjadi sebesar Rp 15,20 miliar.

Dear Shareholders and Stakeholders, The

condition of economic recovery, both

domestic and global, is still overshadowed by

uncertainty throughout 2019. In the midst of

continuous decline in financing industry due

to slowing global growth, PT Danasupra

Erapacific Tbk was able to close the 2019

financial year with a reasonably good

performance record.

On this occasion, allow me on behalf of the

Board of Commissioners to submit the duties

and functions of the Board of Commissioners,

assess the performance of the Board of

Directors, evaluate the performance of the

committees under the Board of

Commissioners, as well as recommendations

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners appreciates the

Board of Directors for their good performance

in managing the Company in 2019. However

there still needs improvements in several

respects, especially anticipating changes in

technology and consumer / market tastes.

This can be seen from the sales volume that

has not yet reached the target, new products

that have not been optimally worked on.

In terms of compliance with applicable laws

and regulations, the Board of Commissioners

also did not find any issues that had a major

impact on the Company’s business

performance in 2019. This shows the good

performance of the Board of Directors in

carrying out their duties in accordance with

the mandates of the Company’s Articles of

Association.

In terms of financial performance, In 2019 the

Company succeeded in increasing profits

from the previous year. the assets of the

Company in 2018 increased by 23.30%

compared to the previous year. While

revenues in 2019 increased by 166.49%

compared to 2018, or increased to Rp. 15.20

billion.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Report

14

Annual Report 2019


Sementara itu, laba (rugi) komprehensif

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp

24,65 miliar, mengalami penurunan sebesar

353,02% dibandingkan posisi yang sama

pada tahun sebelumnya.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE

Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah

menjalankan tugas dan fungsinya dengan

baik. Adapun kegiatan yang dilakukan pada

tahun 2019, di antaranya:

Mengadakan pertemuan secara regular

dengan Internal Audit Division.

Menindaklanjuti temuan-temuan yang

berulang dan mengambil langkah tegas

terhadap penyimpangan penyimpangan

yang terjadi.

PROSPEK USAHA

Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi

nasional dan global di prediksi tidak

mengalami peningkatan. Dalam laporan

Global Economic Prospects, Januari 2020,

Bank Dunia memprediksi perekonomian

global pada tahun 2020 hanya akan naik tipis

ke angka 2,5% dari angka pertumbuhan 2019

yang tercatat sebesar 2,4%.

Di sisi lain, isu kesehatan juga diperkirakan

dapat memengaruhi perekonomian global

dan perekonomian Indonesia. Penyebaran

Virus Corona di awal tahun 2020 akan

membawa pengaruh bagi sektor

perekonomian, khususnya sektor pariwisata,

perdagangan, dan investasi. Pertumbuhan

Ekonomi Nasional juga diprediksi hanya

sebesar 0,5% dan bahkan skenario

terburuknya adalah minus 0,25% akibat dari

Virus Corona ini. Dalam kondisi yang serba

tidak pasti ini, bisnis pembiayaan diperkirakan

masih stagnan pada tahun 2020.

Untuk menghadapi tantangan di 2020,

Dewan Komisaris telah mengevaluasi

rencana dan strategi yang telah dirumuskan

Direksi. Dewan Komisaris mendukung arah

kebijakan yang telah Direksi rumuskan, serta

merekomendasikan untuk terus mencari

peluang pasar dan menjalankan manajemen

risiko yang efektif.

Meanwhile, the Company's comprehensive

profit (loss) for the year ended December 31,

2019 was Rp. 24.65 billion increased by

353.02% compared to the same position in the

previous year.

ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE

Audit Committee

Throughout 2019, the Audit Committee has

carried out its duties and functions properly.

The activities carried out in 2019 include:

• Hold regular meetings with the Internal

Audit Division.

• Follow up on repeated findings and take

decisive steps against deviations from

deviations.

BUSINESS PROSPECT

In 2020, the national and global economic

growth rate is not expected to improve. In the

Global Economic Prospects report, January

2020, the World Bank predicts that the global

economy in 2020 will slightly increase to 2.5%

from the 2019 growth rate of 2.4%.

On the other hand, health issues are also

expected to affect the global economy and

the Indonesian economy. The spread of the

Corona Virus in early 2020 will have an impact

on economic sector, especially tourism, trade,

and investment sectors. The national

economic growth is predicted to improve

only 5% pr even the worst case screnario is

minus 0,25% due to this Corona Virus. Under

these uncertain conditions, the financing

business is estimated to stay stagnant in 2020

To face the challenges in 2020, the Board of

Commissioners has evaluated the plans and

strategies that have been formulated by the

Board of Directors. The Board of

Commissioners supports the direction of the

policies that the Directors have formulated,

and recommends continuing to seek market

opportunities and implementing effective risk

management.

15

Annual Report 2019


PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK

Dewan Komisaris memprioritaskan penerapan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang

baik atau Good Corporate Governance

(GCG) dalam setiap aspek bisnis Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen

telah menjalankan seluruh kegiatan operasi

sesuai dengan prinsip GCG dalam rangka

memastikan keberlanjutan usahanya.

Menyadari bahwa masih terdapat beberapa

aspek yang dapat disempurnakan di bidang

ini, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

berkomitmen melanjutkan upaya ini di tahun

2020. Dewan Komisaris fokus dalam mengawasi

jalannya kegiatan usaha dan kepatuhan

Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Secara

simultan Dewan Komisaris membantu Direksi

dalam membina hubungan baik dengan

pihak-pihak eksternal. Selama 2019, Komisaris

Independen menjalankan amanat dan

tugas-tugas yang diberikan mewakili

kepentingan minoritas dan eksternal,

sehingga penilaian terhadap kinerja direksi

dalam menjalankan tugasnya tetap

independent, tidak dipengaruhi oleh

berbagai pihak baik yang berkepentingan

maupun yang tidak berkepentingan, serta

tidak ada hal-hal yang menimbulkan

kerugian pemegang saham ataupun pihak

eksternal lain.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2019 terdapat perubahan

pada komposisi Dewan Komisaris. Sesuai

keputusan RUPS Tahunan tanggal 31 May

2019, komposisi Dewan Komisaris Perseroan,

sebagai berikut:

Komisaris Utama : Deddy Koesnadi

Komisaris Independen : Yugi Prayanto

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE

GOVERNANCE

The Board of Commissioners prioritizes the

application of the principles of good

corporate governance (GCG) in every

aspect of the Company's business. The Board

of Commissioners considers that

management has carried out all operational

activities in accordance with the principles of

GCG in order to ensure the sustainability of its

business. Recognizing that there are still

several aspects that can be improved in this

field, the Board of Commissioners together

with the Board of Directors are committed to

continuing this effort in 2020.

The Board of Commissioners focuses on

overseeing the business activities and

compliance of the Board of Directors in

managing the Company. Simultaneously the

Board of Commissioners assists the Board of

Directors in fostering good relations with

external parties. During 2019, Independent

Commissioners carried out the mandate and

duties assigned to represent minority and

external interests, so that the assessment of

the performance of directors in carrying out

their duties remained independent, not

influenced by various parties, both interested

and unauthorized, and there were no matters

cause loss to shareholders or other external

parties.

CHANGES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

COMPOSITION

Until the end of 2019 there were changes to

the composition of the Board of

Commissioners. In accordance with the

decision of the Annual GMS on May 31, 2019

the composition of the Company's Board of

Commissioners is as follows:

• President Commissioner: Deddy Koesnadi

• Independent Commissioner: Yugi Prayanto

17

Annual Report 2019


Para Pemegang Saham dan Pemangku

Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang 2019, pertumbuhan penyaluran

kredit secara nasional tidak menunjukkan

sesuatu peningkatan yang significan dengan

pertumbuhan dibawah 4%, walaupun

perkembangan industri pembiayaan secara

umum masih dapat diharapkan untuk

tumbuh sejalan dengan pemanfaatan

teknologi.

KINERJA PERSEROAN TAHUN 2019

KEBIJAKAN STRATEGIS

Persaingan usaha yang makin kompleks

pada iklim perekonomian nasional yang lesu

menjadi pertibangan Perseroan untuk

mengambil beberapa kebijakan bisnis

strategis. Tahun 2019, Perseroan bertindak

sangat hati-hati dalam memberikan

pembiayaan.

Telah terjadi pergantian dewan direksi di

kwartal ke 4, dimana direksi-direksi yang lama

telah mengundurkan diri dan direksi yang

baru telah mendapatkan ijin dari Otoritas

Jasa Keuangan di bulan Oktober 2019.

Dengan efektif nya dewan direksi yang baru,

maka Direksi mengambil keputusan untuk

lebih mengutamakan pembenahan internal

dengan mengisi jabatan-jabatan strategis

yang kosong serta membenahi Sistem

Operasional Prosedur (SOP), agar nantinya

perusahaan dapat berjalan dengan rapi

sesuai dengan aturan GCG yang benar.

PERBANDINGAN HASIL DAN TARGET

Tahun 2019, Perseroan tetap

mempertahankan skema bisnis pembiayaan

terhadap 2 (dua) kategori pembiayaan yaitu

pembiayaan modal kerja diberikan dalam

bentuk anjak piutang dengan pemberian

jaminan dari pemberi penjual piutang

(factoring with resource) dan untuk

pembiayaan multiguna dilakukan melalui

pembelian dengan pembayaran secara

angsuran.

Dear Shareholders and Stakeholders

Throughout 2019, the growth of national

lending does not show any significant

increase with growth below 4%, although the

development of the financing industry in

general can still be expected to grow in line

with the use of technology.

COMPANY PERFORMANCE IN 2019

STRATEGIC POLICY

The increasingly complex business

competition in the sluggish national

economic climate has become the

Company's consideration to adopt several

strategic business policies. In 2019, the

Company acted very carefully in providing

financing.

There has been a change in the board of

directors in the fourth quarter, where the old

directors have resigned and the new directors

have received permission from the Financial

Services Authority in October 2019.

With the effectiveness of the new board of

directors, the Board of Directors made a

decision to prioritize internal reforms by filling

strategic positions that were vacant and fixing

the Operational Procedure System (SOP), so

that later the company could run neatly

according to the correct GCG rules

COMPARISON OF RESULTS AND TARGETS

In 2019, the Company still maintains a

financing business scheme for 2 (two)

financing categories, namely working capital

financing given in the form of factoring with

the provision of guarantees from the seller of

credit receivables (factoring with resource)

and for multipurpose financing carried out

through purchases with installment payments

LAPORAN DIREKSI

The Board of Directors Report

18

Annual Report 2019


Secara kinerja keuangan, aset Perseroan

pada tahun 2019 mencapai Rp 94,63 miliar

atau mengalami kenaikan sebesar 23,30%

dibandingkan dengan posisi pada tahun

sebelumnya. Jumlah aset perseroan tidak

mencapai dari angka yang ditargetkan yaitu

sebesar Rp 102,08 miliar. Sementara

pendapatan pada tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar 166,51% dibandingkan

tahun 2018, atau menjadi sebesar Rp 15,20

miliar, atau mencapai 172,74% dari target.

Jumlah Laba Komprehensif Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 sebesar Rp 17,66 miliar,

mengalami kenaikan sebesar 353%

dibandingkan posisi yang sama pada tahun

sebelumnya atau mencapai target 261,90%.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh

keuntungan atas investasi efek tersedia untuk

dijual yang sudah terealisasi dan belum

terealisasi.

Dari sisi kredit bermasalah (Non Performing

Financing/NPF), Perseroan dapat

mempertahankan nilai 0% (nol %) dimana ini

berarti tidak ada kredit macet atau kredit

bemasalah.

Sepanjang 2019, Perseroan melakukan

iperbaikan dari sisi SDM dan memperbaiki

proses analisa serta pelaporan-pelaooran

agar perusahaan dapat lebih siap dalam

peningkatan bisnis.

Selain itu perusahaan terus berupaya untuk

melakukan inovasi terkait produk dan kinerja

pemasaran Perseroan. Inovasi produk yang

dilakukan Perseroan ialah dengan

menciptakan variasi pada pola

Industrial.

KENDALA YANG DIHADAPI

Selama tahun 2019 Perseroan mengalami

kendala dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Kendala yang dihadapi oleh Perseroan salah

satunya adalah persaingan yang semakin

ketat di dalam industri pembiayaan dan

terbatasnya jumlah SDM maupun jaringan

kantor yang belum memadai. Pemerintah

memang membuka peluang usaha yang

makin besar, tetapi perusahaan pembiayaan

masih kalah dalam hal tingkat bunga bank.

In terms of financial performance, the

Company's assets in 2019 reached Rp.

94.63 billion or increased by 23.30% compared

to the position in the previous year. The total

assets of the company did not reach the

targeted figure of Rp 102,08 bilion. While

revenues in 2018 increased by 166.51%

compared to 2018, or to Rp 15.20 billion, or

reached 172.74% of the target.

The Company's Comprehensive loss for the

year ended December 31, 2018 amounted to

Rp. 17.66 billion, increased by 353%

compared to the same position in the

previous year or reached the target -261.90%.

This increase was mainly due to a increased in

available-for-sale securities investments that

have been realized and not been realized.

In terms of Non Performing Financing (NPF),

the Company can maintain a value of 0%

(zero%) which means that there is no problem

financing or bad financing

During 2019, the Company made

improvements in terms of HR and improved

the analysis and reporting processes so that

the company could be better prepared for

business improvement. In addition, the

company continues to make innovations

related to the Company's products and

marketing performance. The Company's

product innovation is by creating variations

on patterns Industrial.

CONSTRAINTS FACED

During 2019 the Company experienced

obstacles in carrying out business activities.

One of the obstacles faced by the Company

is the increasingly fierce competition in the

financing industry and inadequate numbers

of human resources and office networks. The

government is indeed opening up greater

business opportunities, but finance companies

are still losing out in terms of bank interest

rates

19

Annual Report 2019


Selain itu, faktor demografi menjadi kendala

Perseroa. Demografi industri pembiayaan yang

masih terpusat di wilayah Jawa khususnyaa

Jabodetabek dimana wilayah tersebut

memangg menjadi wilayah kerja utama

Perseroan. Pengembangan ke wilayah lain masih

terkendala oleh daya beli masyarakat dan

keberadaan infrastruktur penunjang.

PROSPEK USAHA

Industri pembiayaan tahun 2020 diprediksi

akan sangat susah bertumbuh mengingat

adanya pemberitaan perkembangan wabah

Covid-19 yang terjadi di negara China yang

tentunya akan berdampak terhadap

perkembangan ekonomi dunia dan pastinya

akan mempengaruhi perekonomian

Indonesia.

Dalam hal ini management perusahaan akan

tetap berusaha untuk mencari terobosan

yang memikii resiko terkecil dan

mengutamakan pembiayaan yang saling

mengikat dalam satu “eco-system” seperti

bekeerjasama dengan perusahaan

“Fintech”.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK

Perseroan terus menerus berupaya

meningkatkan kualitas penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG)

untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014

tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik

bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan OJK

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Peraturan OJK Nomor 33/ POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK

Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka,

Surat Edaran OJK Nomor 32/ SEOJK.04/2015

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka, dan Surat Edaran OJK Nomor

15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan

Penerapan Tata Kelola dengan cara

mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan

Perseroan yang ada

In addition, demographic factors are constraints

for the Persero. The financing industry

demographics are still concentrated in the Java

region, especially

where the region is indeed the Company's main

working area. Development into other regions is

still constrained by people's purchasing power

and the existence of supporting infrastructure.

BUSINESS PROSPECT

The financing industry in 2020 is predicted to be

very difficult to grow given the news of the

development of the Covid-19 outbreak that

occurred in China which will certainly have an

impact on the development of the world

economy and certainly will affect the

Indonesian economy.

In this case the company management will

continue to try to find a breakthrough that has

the smallest risk and prioritizes financing that is

mutually binding in an "eco-system" such as

working with a company "Fintech".

GOOD CORPORATE GOVERMANCE

IMPLEMENTATION

The Company continuously strives to improve

the quality of the application of the principles

of Good Corporate Governance (GCG) to

comply with the Financial Services Authority

(FSA) Regulations Number 30/POJK.05/2014

about Good Corporate Govermance, FSA

Regulations Number 32/POJK.04/2014 about

Plans and Implementation of Public Meeting

of Shareholders of Public Companies, FSA

Regulations Number 33/ POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of

Issuers or Public Companies, FSA Regulations

Number 21/POJK.04/2015 about teh

implementation of Good Corporate

Govermance in Public Companies, FSA

Circular letter Number 15/SEOJK.05/2016

about Corporate Govermance

Implementation by evaluating and improving

the Company's existing policies.

20

Annual Report 2019


Didalam rangka memenuhi aturan OjK

tentang peraturan permodalan, perseroan

telah berencana untuk melaksanakan

penambahan modal dengan target

penyelesaian di Desember 2019 atau Januari

2020 selambatnya. Pelaksanaan

penambahan modal akan dilakukan melalui

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

kepada pemegang saham yang ada.

Manajemen turut serta meningkatkan

penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan

Perseroan, sehingga prinsip-prinsip GCG

dapat menyatu dalam proses bisnis yang

dijalankan, Dengan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik, manajemen yakin

bahwa dalam jangka panjang, stabilitas dan

pertumbuhan bisnis Perseroan dapat lebih

baik.

Berdasarkan penilaian sendiri atas Penerapan

GCG, manajemen Perseroan secara umum

telah melakukan penerapan tata kelola

perusahaan dengan baik, yang tercermin

dari pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG.

Perseroan akan terus mengembangkan

penerapan GCG, demi terciptanya kegiatan

bisnis yang berkelanjutan.

MANAJEMEN RESIKO

Direksi sangat memperhatikan manajemen

risiko pada kegiatan Perseroan sepanjang

tahun 2019, terutama karena kondisi

perekonomian Indonesia dan global pada

umumnya belum berhasil meningkat dengan

signifikan. Bisnis pembiayaan yang memiliki

resiko sehat akan tercermin dalam tingkat

Non Performing Financing - nya. Pada akhir

tahun 2019, non performing financing

Perseroan tercatat sebesar 0% sama dengan

tahun 2018.

In order to comply with the OJK regulations

regarding capital regulations, the company

has planned to carry out additional capital

with a target of completion in December 2019

or January 2020 at the latest. The addition of

capital will be carried out through Pre-

emptive Rights (HMETD) to existing

shareholders.

Management also participates in improving

the implementation of GCG principles in the

Company, so that GCG principles can be

integrated into the business processes that

are carried out. With the implementation of

good corporate governance, management

believes that in the long term, the Company's

stability and business growth can be better

Based on its own assessment of GCG

Implementation, the Company's

management in general has implemented

the implementation of good corporate

governance, which is reflected in the

fulfillment of GCG principles. The company

will continue to develop GCG

implementation, in order to create

sustainable business activities

RISK MANAGEMENT

The Board of Directors is very concerned

about risk management in the Company's

activities throughout 2018, especially because

the Indonesian and global economic

conditions in general have not succeeded in

significantly increasing. The financing business

that has healthy risks will be reflected in its

Non Performing Financing level. At the end of

2018, the Company's non-performing

financing was recorded at 0%, equal to 2018.

23

Annual Report 2019


24

Annual Report 2019


Profil Perseroan

Corporate History

25 Riwayat Singkat Perseroan Corporate Brief History

26 Informasi Perseroan Corporate’s Information

27 Bidang Usaha Business Sectors

29 Struktur Organisasi Perseroan Corporate’sOrganization Structure

30 Visi, Misi, Nilai Perseroan dan Kode Etik Vision, Mission, Corporate Values and Ethics Code

34 Profil Dewan Komisaris Board of Comisioners Profile

38 Profil Direksi Board of Directors Profile

42 Profil Komite Audit Audit Committee Profile

43 Sumber Daya Manusia Human Resources

45 Struktur Pemegang Saham Shareholder’s Structure

47 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology

51 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Profession and Institutions

52 Penghargaan Awards

25

Annual Report 2019


PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan)

didirikan pada tahun 1994, berdasarkan Akte

Notaris Elliza, SH No. 65 tanggal 11 Nopember

1994 dan telah memperoleh status hukum

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

melalui Surat Keputusan No. C2-1.101.HT.01.01

Th.95 tanggal 25 Januari 1995 dan

diumumkan dalam Berita Negara RI No. 15

tertanggal 22 Februari 2000, Tambahan No.

913.

Perseroan telah memperoleh ijin sebagai

Perusahaan Pembiayaan dari Menteri

Keuangan Republik Indonesia melalui Surat

Keputusan No. 439/KMK.017/1995 tanggal 14

September 1995. Perseroan mulai beroperasi

secara komersial pada tahun 1995.

Pada tanggal 18 Januari 2000 Perseroan

menjadi perusahaan publik dengan

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek

Surabaya

Efektif tanggal 6 Juli 2001, saham Perseroan

juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (Bursa

Efek Indonesia).

Pada tanggal 19 Juni 2008 Anggaran Dasar

Perseroan telah disesuaikan dengan UU No.

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan adanya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor

29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK

memberikan perluasan pembiayaan kepada

perusahaan pembiayaan untuk melakukan

pembiayaan investasi, modal kerja dan

multiguna. Maka anggaran dasar Perseroan

telah disesuaikan pada tanggal 22 Juni 2016

melalui RUPSLB yang diaktakan oleh Notaris

Rudy Siswanto, SH dengan Akta No. 31

PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan) was

incorporated in 1994, based on Notarial Deed

No. Elliza, SH. 65 dated November 11, 1994

and has obtained the legal status of the

Minister of Justice of the Republic of Indonesia

through Decision Letter no. C2-1.101.HT.01.01

Th.95 dated January 25, 1995 and published in

State Gazette of the Republic of Indonesia

no. 15 dated 22 February 2000, Supplement

no. 913

The Company has obtained a license as a

Financing Company from the Minister of

Finance of the Republic of Indonesia through

its Decision Letter no. 439 / KMK.017 / 1995

dated 14 September 1995. The Company

commenced its commercial operation in

1995.

On January 18, 2000 the Company became a

public company by listing its shares on the

Surabaya Stock Exchange

Effective July 6, 2001, the Company's shares

are also listed on the Jakarta Stock Exchange

(Indonesia Stock Exchange).

On June 19, 2008, the Company's Articles of

Association have been adjusted to Law No.

40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies

In connection with the existence of the

Financial Services Authority Regulation (POJK)

number 29 / POJK.05 / 2014 concerning the

Implementation of Business Financing

Companies, OJK provides funding expansion

to finance companies to finance investment,

working capital and multipurpose financing.

Then the Company's articles of association

have been adjusted to date 22 June 2016

through the EGMS notarized by Notary Rudy

Siswanto, SH with Deed No. 31

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Corporate Brief History

26

Annual Report 2019


NAMA PERUSAHAAN

PT. Danasupra Erapacific Tbk

NAMA PANGGILAN

Danasupra

SEKTOR INDUSTRI

Keuangan

BIDANG USAHA

Perusahaan Pembiayaan

TANGGAL PENDIRIAN

11 November 1994

Berdasarkan Akta Notaris Elliza SH CN

Pengganti Asmawel SH, Akta No. 65,

Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No. C2-01.101 HT.01.Th.95, tanggal

25 Januari 1995 dan Berita Negara Republik

Indonesia No. 913 Tambahan No. 15 tanggal

22 Februari 2000. Mulai beroperasi tahun 1995.

IJIN USAHA

Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 439 / KMK.017 / 1995 tanggal 14

September 1995.

MODAL DASAR

Rp. 100.000.000.000,-

PENAWARAN UMUM PERDANA

8 April 2000 di Bursa Efek Surabaya

6 Juli 2001 di catatkan Bursa Efek Jakarta

KODE SAHAM

BEI : DEFI

KANTOR PUSAT

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190

Telp. : (021) 51401157

Fax. : (021) 51401159

Email. : [email protected]

Website : www.danasupra.com

COMPANY’S NAME

PT. Danasupra Erapacific Tbk

BRAND NAME

Danasupra

INDUSTRIAL SECTOR

Finance

MAIN BUSSINESS

Multifinance Company

DATE OF ESTABLISHMENT

N o v e m b e r 1 1 , 1 9 9 4

Pursuant to Notarial Deed Elliza SH CN

Replacement Asmawel SH, Deed No. 65,

Decree of the Minister of Justice of the

Republic of Indonesia No. C2-01.101

HT.01.Th.95, dated January 25, 1995 and State

Gazette of the Republic of Indonesia No. 913

Supplement No. 15 dated February 22, 2000.

Commenced operations in 1995.

OPERATING LICENSE

Decree of the Minister of Finance of the

Republic of Indonesia No. 439 / KMK.017 /

1995 dated September 14, 1995.

AUTHORIZED CAPITAL

Rp. 100,000,000,000, -

INITIAL PUBLIC OFFERING

April 8, 2000 at the Surabaya Stock Exchange

July 6, 2001 is listed on the Jakarta Stock

Exchange

SHARE’S CODE

BEI: DEFI

HEAD OFFICE

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190

Tel. : (021) 51401157

Fax. : (021) 51401159

E-mail. : [email protected]

Website : www.danasupra.com

INFORMASI PERSEROAN Corporate’s Information

mailto:[email protected]

http://www.danasupra.com/


http://www.danasupra.com/

27

Annual Report 2019


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang

Penyelengaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan, maka Perseroan

menyelaraskan bidang usaha melalui

perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Pada

Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan

Perseroan adalah :

1. Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang-barang modal beserta jasa yang

diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi,

rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau

relokasi tempat usaha/investasi yang

diberikan kebada debitur dalam jangka

waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

Pembiayaan Investasi dilakukan dengan

cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Jual dan Sewa-Balik

c. Anjak Piutang Dengan Pemberian

Jaminan Dari Penjual Piutang

d. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

e. Pembiayaan Proyek

2. Pembiayaan Modal Kerja

Adalah pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran-pengeluaran

yang habis dalam satu siklus aktivitas

usaha debitur dan merupakan

pembiayaan dengan jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun.

Pembiayaan Modal Kerja dilakukan

dengan cara :

a. Jual dan Sewa Balik

b. Anjak Piutang dengan Pemberian

Jaminan dari Penjual Piutang

c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian


d. Fasilitas Modal Usaha

3. Pembiayaan Multi Guna

Adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang dan/atau jasa yang diperlukan

oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi

dan bukan untuk keperluan usaha

(aktivitas produktif) dalam jangka waktu

yang diperjanjikan.

Under the Regulation of the Financial Services

Authority No. 29/POJK.05/2014 concerning

Financing Company Financing, the Company

aligns its business through the amendment of

the Company's Articles of Association. In

Article 3 the aims and objectives of the

Company are:

1. Investment Financing

Is the financing for the procurement of

capital goods and services necessary for

business / investment activities,

rehabilitation, modernization, expansion

or relocation of place of business /

investment given to the debtor in more

than 2 (two) years.

Investment Financing is done by:

a. Leasing Financing

b. Sell and Lease

c. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

d. Purchase by Payments In installments

e. Project Financing

2. Working Capital Financing

Is the financing to meet the needs of

expenditures that run out in a cycle of

business activities of the debtor and is a

financing with a period of maximum 2

(two) years.

Working Capital Financing is done by:

a. Sale and Lease Back

b. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

c. Factoring Without Guarantee from

Receivable Seller

d. Business Capital Facility

3. Multi-Use Financing

Is the financing for the procurement of

goods and / or services required by the

debtor for consumption / consumption

and not for business purposes (productive

activity) within the agreed timeframe.

BIDANG USAHA Business Sectors

28

Annual Report 2019


Pembiayaan Multiguna dilakukan dengan

cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Pembelian dengan Pembayaran Secara

angsuran

c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan.

Produk dan jasa

Produk dan jasa yang ditawarkan Danasupra

adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mobil Bekas dan Mobil Baru

Fasilitas pembiayaan mobil bekas dan

mobil baru roda 4 dan lebih dengan

berbagai merk, tipe, dan kategori, yaitu

Sedan, Multi Purpose Vehichle (MPV),

Sport Utility Vehicle (SUV), Pick Up, Truck

dan Bus. Konsumen dapat berbentuk

badan usaha atau perorangan, dengan

suku bunga tetap dan Jangka waktu

kredit 1 hingga 5 tahun.

2. Pembiayaan KPR dan KPA

Fasilitas pembiayaan kepemilikan Rumah

Tinggal, Rumah Toko, Rumah Kantor,

Kondominium/Apartemen, SOHO (Small

Office Home Office) dengan kondisi unit

baru atau bekas dengan jangka waktu

kredit 1 hingga 5 tahun.

3. Pembiayaan Alat Berat

Fasilitas pembiayaan untuk pengadaan

barang modal, seperti alat-alat berat

untuk pertambangan, industri,

perkebunan, kehutanan.

4. Pembiayaan Multiguna

Fasilitas yang memberikan segala

kemudahan dan solusi keuangan bagi

para konsumen untuk berbagai

keperluan konsumsi, seperti Pernikahan,

Renovasi Rumah, Perjalanan Wisata,

Perjalanan Ibadah, Pendidikan dan

keperluan konsumsi lainnya.

5. Pembiayaan dengan jaminan piutang

Fasilitas khususnya penyediaan dana

untuk keperluan investasi dan modal

kerja.

Multipurpose financing is done by:


b. Purchase by Payments In installments

c. Other financing after obtaining approval

from the Financial Services Authority first.

Products and services

Products and services offered by Danasupra

are as follows:

1. Financing of Used Cars and New Cars

Used car financing facility and 4 and

more new cars with various brands, types

and categories, namely Sedan, Multi

Purpose Vehichle (MPV), Sport Utility

Vehicle (SUV), Pick Up, Truck and Bus.

Consumers may take the form of business

entities or individuals, with fixed interest

rates and a loan period of 1 to 5 years.

2. Financing of KPR and KPA

Housing Financing Facility, Home Store,

Home Office, Condominium / Apartment,

SOHO (Small Office Home Office) with

new or used unit condition with 1 to 5

year credit term.

3. Heavy Equipment Financing

Financing facilities for procurement of

capital goods, such as heavy equipment

for mining, industry, plantation, forestry.

4. Multipurpose Financing

Facilities that provide all the

conveniences and financial solutions for

consumers for various consumption

purposes, such as Marriage, Home

Renovation, Travel, Worship, Education

and other consumption purposes.

5. Account guarantee financing

Facilities specifically provide funds for

investment and working capital purposes.

29

Annual Report 2019


STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Corporate’s Organization Structure

Dewan Komisaris

Deddy Koesnadi (Presiden Komisaris)

Yugi Prayanto (Komisaris Independen)

Komite Audit

Yugi Prayanto

Nike Felina

Erikson Putra

Komite Nominasi &

Remunerasi

Yugi Prayanto

Deddy Koesnadi

Desi Riana

Direksi

Asnardi (Presiden Direktur)

Irianto Kusumadjaja (Direktur)

Audit Internal

Siti Amelia

Mardatila

APU PPT

Desi Riana

Corporate Secretary

Irianto Kusumadjaja

Komite Kredit

Yugi Prayanto

Divisi Kepatuhan

Asnardi

Divisi Marketing

Asnardi

Divisi Accounting

& Finance

Budi Susanto

Divisi Operasional &

Manajemen Risiko

Irianto Kusumadjaja

Kepatuhan

(Vacant)

Legal

(Vacant)

Surveyor

Marjan

Analis Kredit

Budi Susanto

Kolektor

Suyanto

Accounting Siti Amelia

MArdatila

Finance

Desi Riana

HRD

Marini

IT

(Vacant)

30

Annual Report 2019


Visi Perseroan

Menjadi lembaga pembiayaan terbaik.

Misi Perseroan

Membantu meningkatkan perekonomian

dalam bentuk penyediaan dana untuk

penambahan modal kerja, investasi dan

pembiayaan konsumen.

NILAI-NILAI PERSEROAN

Nilai-nilai utama adalah prinsip-prinsip dasar

perusahaan yang menjadi landasan moral

dalam bekerja, berpola pikir, berkomunikasi

dan bertindak, yang harus ditaati, dihayati,

dilaksanakan serta diyakini oleh seluruh

karyawan selama bekerja di PT Danasupra

Erapacific Tbk.

Nilai-Nilai Utama tersebut adalah:

Kejujuran

Kemitraan

Keadilan

Saling Menghormati

Menjaga Reputasi Perseroan.

Untuk lebih jelasnya, maka Nilai-nilai Utama

tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Kejujuran

Kejujuran adalah sifat atau keadaan

karyawan yang lurus hati dan tulus, tanpa

ada niatan untuk berbuat kebohongan,

kecurangan atau keinginan merugikan

Perseroan dan pihak lain.

Nilai-nilai ini diwujudkan dalam perilaku:

o Memberikan kemampuan yang terbaik

dalam bekerja

o Tidak melakukan pencurian,

penggelapan, pemalsuan selama bekerja

di Perseroan.

o Memberikan informasi yang jelas dan

benar.

o Tidak menerima imbalan dalam bentuk

The Company's Vision

Become the best financial institution.

The Company's Mission

Help improve the economy in the form of

providing funds for additional working capital,

investment and consumer financing

CORPORATE VALUES

Core values are the basic principles that

underlie moral enterprise at work, patterned

think, communicate and act, which must be

adhered to, lived, performed and believed by

all employees during working at

Danasupra Erapacific Tbk, PT.

Core Values are:

Honesty

Partnership

Justice

Mutual Respect

Maintain Corporate Reputation

For more details, the main values mentioned

above can be explained as follows:

Honesty

Honesty is a trait or a state employee upright

and sincere, and never intended to do the

lies, cheating or desire harm to the Company

and other parties.

These values are manifested in behavior:

o Provide the best capability to work

o Not committed theft, embezzlement,

forgery while working at the Company.

o Provide clear and accurate information.

o Not receive compensation in any form

VISI, MISI, NILAI PERSEROAN dan KODE ETIK Vision, Mission, Corporate Values and Ethics Code

31

Annual Report 2019


apapun baik uang atau barang dari

customer, pemasok atau pihak lain yang

menjalin hubungan bisnis dengan

Perseroan.

o Tidak menyalahgunakan jam kerja

Perseroan.

Kemitraan

Kemitraan adalah suatu hubungan kerja

sama yang baik dan saling menguntungkan

dengan siapapun yang menjalin hubungan

bisnis dengan Perseroan.


o Responsif terhadap kebutuhan dan

keinginan mitra Perseroan.

o Memberikan penjelasan yang baik dan

benar kepada mitra Perseroan.

o Tidak merugikan pihak lain.

o Menerima dan menyelesaikan dengan

baik keluhan mitra Perseroan.

Keadilan

Keadilan adalah tindakan yang tidak

membeda-bedakan siapapun dan tidak

memihak siapapun demi kepentingan

tertentu.


o Tidak membeda-bedakan sesama rekan

kerja, atasan, customer, pemasok atau

pihak lain yang menjalin hubungan bisnis

dengan Perseroan.

o Tegas dan berani dalam menyatakan

kebenaran dan ketidakbenaran.

Saling Menghormati

Saling menghomati adalah sikap yang

menghargai, taat dan tidak mengabaikan

siapapun baik di dalam maupun di luar

Perseroan.


o Melaksanakan instruksi atasan dengan

sungguh-sungguh.

o Bertutur kata dan bertingkah laku sopan

terhadap sesama rekan kerja.

o Menghargai siapapun yang berhubungan

bisnis dengan Perseroan.

either money or goods from customers,

suppliers or other parties who establish a

business relationship with the Company.

o Not abuse its working hours

Partnership

Partnership is a good working relationship and

mutual benefit with anyone who establish a

business relationship with the Company.


o Responsive to the needs and desires of

Corporate partners.

o Give a good description and true to the

partner Company.

o Do not harm others.

o Receive and resolve complaints with both

partner Companies.

Justice

Justice is an act that does not discriminate

against anyone and does not favor any

particular sake.


o Make no distinction between co-workers,

bosses, customers, suppliers or other

parties who establish a business

relationship with the Company.

o Decisive and bold in declaring the truth

and untruth.

Mutual Respect

Respect for each other is the attitude of

respect, obey and not overlook anyone either

inside or outside the Company.


o Implement superior instruction in earnest.

o Spoken word and act polite to fellow co-

workers.

o Reward those who do business with the

Company.

32

Annual Report 2019


Menjaga Reputasi Perseroan

Menjaga reputasi Perseroan adalah tindakan

pribadi karyawan yang senantiasa

menjunjung tinggi nama baik Perseroan.


o Tidak melakukan tindakan yang dapat

menodai citra Perseroan.

o Menjaga rahasia Perseroan.

o Tidak menjelek-jelekan Perseroan kepada

siapapun.

o Adanya perasaan turut memiliki

Perseroan.

KODE ETIK

Sebagai pedoman serta panduan Perseroan

dalam menjalankan kegiatan usaha

Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik, Perseroan memiliki

kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota

organisasi Perseroan.

Kode etik Perseroan menjadi pedoman

dalam melakukan tindakan yang sesuai

dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis .

Di bawah ini adalah beberapa hal penting

dalam Kode Etik yang berlaku bagi Dewan

Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

Nepotisme

Karyawan dilarang untuk melibatkan diri dan

terlibat dalam suatu transaksi apabila memiliki

hubungan saudara dengan rekan usaha,

konsumen atau karyawan lain yang terlibat

dalam transaksi tersebut. Jika karyawan

memiliki hubungan keluarga dengan

karyawan lain dalam Perseroan, maka

karyawan tersebut wajib untuk melaporkan

hal tersebut kepada divisi HRD dalam rangka

menghindari benturan kepentingan.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam

usaha pribadi di lingkungan Perseroan karena

mengganggu jalannya aktivitas kerja dan

dapat menimbulkan penyalahgunaan

kewenangan dan fasilitas kantor untuk

kepentingan pribadi.

Keeping Corporate Reputation

Keeping the Company's reputation is a

personal act of employees who continue to

uphold the good name of the Company.


o No action that could tarnish the

Company's image.

o Keep company secrets.

o Not to demonize the Company to

anyone.

o A sense of co-owns the Company.

ETHICS CODE

As a guideline, and guide the Company in

the conduct of business activities of the

Company in accordance with the principles

of Good Corporate Governance, the

Company has a Code of Conduct that

applies to all members of the organization of

the Company.

Company's code of conduct to guide the

action in accordance with the Company's

values and business ethics. Below are some

important things in the Code of Conduct that

apply to the Board of Commissioners, Board

of Directors and all employees.

Nepotism

Employees are prohibited to engage

themselves and engage in a transaction if it

has your relationship with business partners,

customers or other employees involved in the

transaction. If the employee has a family

relationship with other employees in the

Company, then the employee is obliged to

report the matter to the Division of HRD in

order to avoid conflicts of interest.

Private Business

Employees are forbidden to engage in

private business in the Company due to

disrupt the work activities and can lead to

abuse of authority and office facilities for

personal gain.

33

Annual Report 2019


Kerahasiaan

Karyawan wajib merahasiakan seluruh

informasi rahasia Perseroan, termasuk

rencana dan strategi Perseroan, informasi

mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan

operasional dan informasi strategis lainnya,

sejak karyawan dalam masa percobaan dan

atau karyawan dengan status kontrak,

hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan

Perseroan.

Persaingan yang Sehat

Karyawan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan usaha dan kerja, harus berdasarkan

persaingan yang sehat dan berlandaskan.

Confidentiality

Employees shall keep all confidential

information of the Company, including the

Company's plans and strategies, information

about marketing, finance, operations and

other strategic information, since the

employee on probation and or employees

with contract status, until it no longer works as

an employee of the Company.

Fair Competition

Employees in performing all business activities

and work, should be based on fair

competition and based on ethical and moral

force in society.

34

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Tasikmalaya,

pada tahun 1962. Deddy Koesnadi meraih

gelar sarjana Administrasi Negara di STIA -

LAN pada tahun 1994.

Menjabat sebagi Presiden Komisaris sejak

bulan Juni 2019, berdasarkan keputusan RUPS

Tahunan tanggal 31 Mei 2019.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris

lain dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen was born in Tasikmalaya, in

1962. Deddy Koesnadi earned his bachelor's

degree in Administrasi Negara STIA - LAN in

1994.

Appointed as President Commissioner since

June 2019, based on the resolution of the

AGMS on Mei 31, 2019

He has no affiliation relationship with members

of the Board of Directors, other members of

the Board of Commissioners and

Shareholders.

Deddy Koesnadi

Presiden Komisaris

PROFIL DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Profile

35

Annual Report 2019


PERIODE / PERIOD JABATAN POSITION

2013 - 2018 Branch Manager/Vice President

Area Jakarta Sudirman Branch

Jakarta Bursa Efek

Branch Manager/Vice President

Area Jakarta Sudirman Branch

Jakarta Bursa Efek

2011 - 2013 Branch Manager/Assistant Vice

President Kelas I Cabang Reguler

Jakarta Taman Kebun Jeruk

Branch Manager/Assistant Vice

President of Class I Jakarta Regular

Branch Taman Kebun Jeruk

2009 - 2011 Branch Manager/Assistant Vice

President Cabang Jakarta DPR RI

Cabang Kelas II (Bagian Khusus)

Branch Manager/Assistant Vice

President Jakarta Branch DPR RI

Branch Class II (Special Section)

2006 - 2009 Branch Manager/Senior Manager

Cabang Jakarta Cempaka Mas

Branch Manager/Senior Manager

Jakarta Branch Cempaka Mas

2005 - 2007 Branch Manager/First senior

Manager Cabang Jakarta Graha

Rekso

Branch Manager/First senior

Manager of the Jakarta Branch of

Graha Rekso

2003 - 2005 Cash Outlet Officer/Manager

Kantor Kas Pondok Ungu Bekasi

Cash Outlet Officer/Manager of

Pondok Ungu Bekasi Cash Officer

2000 - 2003 Retail Officer/Assistant Manager

Cabang Jakarta Kelapa Gading

Barat

Retail Officer/Assistant Manager of

Jakarta Kelapa Gading West Branch

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi

dengan Anggota Direksi, Anggota

Dewan Komisaris, dan Pemegang

Saham.

No affiliation relationship with the

Board of Director Member, Board of

Commissioner Member and

Shareholders.

PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

36

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Palembang

pada tahun 1967. Lulus dari Houston

University, Texas (Bachelor of Science Business

& Commerce) pada tahun 1988, belajar di

Massachuset Institute of Technology (MIT)

Sloan of Management, “Management

Program” Cambridge, Massachusset 2011.

Mengikuti Lembaga Ketahanan Nasional

(Lemhanas) National Resilience Institute Of

Republic of Indonesia dan Eksekutif Program

pada Tsinghua University School of

Management, Beijing, China pada tahun

2012

Menjabat sebagi Komisaris Independen sejak

bulan Juni 2010, berdasarkan keputusan RUPS

Tahunan tanggal 23 Juni 2010. Sesuai dengan

keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2017

beliau diangkat kembali sebagai Komisaris

Independen untuk periode tahun 2017-2020.




Indonesian citizen was born in Palembang in

1967. Graduated from Houston University,

Texas (Bachelor of Science Business &

Commerce) in 1988, studying at

Massachusetts School of Management (MIT)

Sloan of Management, Cambridge's

"Management Program", Massachusetts.

Following the National Resilience Institute

(Lemhanas) National Resilience Institute Of

Republic of Indonesia and Executive Program

at Tsinghua University School of Management,

Beijing, China in 2012

Appointed as Independent Commissioner

since June 2010, based on the resolution of

the AGMS on June 23, 2010. In accordance

with the decision of the Annual GMS on May

29, 2017 he was reappointed as Independent

Commissioner for the period 2017-2020.




Shareholders.

Yugi Prayanto

Komisaris Independen

37

Annual Report 2019


PERIODE /

PERIOD

JABATAN POSITION

2015 - sekarang Pengurus Ikatan Sarjana

Ekonomi ISEI bidang Maritim

Board of Association ISEI Economy ISEI

Maritim Sector

2015 - sekarang Pengurus Ikatan Alumni

Lemhanas bidang Hubungan

antar Lembaga

National Defense Institute Alumni

Association Board Relations between

Institutions

2012 - Sekarang Advisor di PT Bukit Baiduri

Energy (Mahakam Coal

Mining)

Advisor at PT Bukit Baiduri Energy

(Mahakam Coal Mining)

2010 - Sekarang Vice Chairmant PT Indonesia

Prima Property

Vice Chairmant PT Indonesia Prima

Property

2005 - Sekarang Presiden Direktur PT Sinar Mitra

Karsa

President Director of PT Sinar Mitra

Karsa

2005 - Sekarang Vice Chairman PT Asuransi

Dayin Mitra Tbk

Vice Chairman PT Asuransi Dayin Mitra

Tbk

2001 - 2005 Direktur Marketing di PT

Asuransi Dayin Mitra Tbk

Director of Marketing at PT Insurance

Dayin MitraTbk

1999 – 2001 Vice President PT Equity

Development Securities – Stock

Broker, Fund Manager and

underwriter

Vice President of PT Equity

Development Securities-Stock Brokers,

Fund Manager and Underwriter

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations


dengan Anggota Direksi,

Anggota Dewan Komisaris,

dan Pemegang Saham.




Shareholders.

PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

38

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Muara

Labuh pada tahun 1963. Meraih gelar

Sarjana Sosial dan Ekonomi di Institut

Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan

Magister Managemen Keuangan dari

Universitas Borobudur Jakarta Tahun 1999.

Menjabat sebagi Presiden Direktur sejak bulan

Juni 2019, berdasarkan keputusan RUPS

Tahunan tanggal 31 Mei 2019.




Indonesian citizen was born in Muara Labuh in

1963. He earned a Bachelor of Social and

Economic Degree at the Bogor Institute of

Agriculture in 1987 and a Master in Financial

Management from the University of

Bororbudur Jakarta in 1999.

Appointed as President Director since June

2019, based on the resolution of the AGMS on

31 Mei 2019.




Shareholders.

Asnardi

Presiden Direktur

PROFIL DIREKSI

The Board of Directors Profile

39

Annual Report 2019


PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

PERIODE /

PERIOD

JABATAN POSITION

2015 - 2019 Area Head/Vice President PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jakarta

Sudirman

Area Head/Vice President PT Bank


Sudirman

2013 - 2015 Area Manager/Vice President PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jambi Gatot

Subroto

Area Manager/Vice President PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk Jambi

Gatot Subroto

2011 - 2013 Branch Manager Kelas 1 PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Thamrin

Branch Manager Class I PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Thamrin

2010 Branch Manager Spoke B PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Gedung

ANTAM

Branch Manager Spoke B PT Bank


Gedung ANTAM

2007-2010 Branch Manager Spoke B PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Pontianak

Tanjungpura

Branch Manager Spoke B PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk Pontianak

Tanjungpura

2003-2007 Kepala Cabang Kelas S3/Senior

Manager PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan

Branch Head S3/Senior Manager PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta

Kebon Jeruk Perjuangan

2001-2003 Spoke C Manager/Senior Manager

KCP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jembatan Lima

Spoke C Manager/ Senior Manager

KCP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jembatan Lima

1999-2001 Senior Officer /Team Leader Loan

Work Out III PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk Kantor Pusat

Senior Officer /Team Leader Loan

Work Out III PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk Headquartes

1996-1998 Kepala KCP PT BankExim Bekasi

Cikarang

Head of PT BankExim Bekasi

Cikarang KCP Branch

1994-1996 Kepala Bagian Pembinaan dan

Pengawasan Kredit PT BankExim

Cabang Jakarta Gatot Subroto

Head of Jakarta Credit

Development and Supervision

Section PT BankExim Gatot Subroto

Branch Jakarta

1990-1994 Pegawai Pimpinan/RM credit PT

BankExim Cabang Utama Jakarta

Gambir

Employee Leader RM Credit PT

BankExim Jakarta Main Branch

Gambir

1988-1990 Agriculture Monitoring Specialist PT

Planars & Enex Jakarta of New

Zealand Inc - Transmigration IV/World

Bank – IBRD Management Monitoring

Consulting Services (Ministry of

Transmigration)

Agriculture Monitoring Specialist PT

Planars & Enex of New Zealand Inc –

Transmigration IV/World Bank – IBRD

Management Monitoring Consulting

Services (Ministry of Transmigration)

1987-1988 Asistant Transport Economist

Consultant Advisory Service PT

Amphico (Amyathas Multi Phi Beta

Consortium Hoff & Overgaard Als) –

Project Management Unit – World

Bank – IBRD Roads Project (Ministry of

home Affair & Ministry of Public Work)

Asistant Transport Economist

Consultant Advisory Service PT

Amphico (Amyathas Multi Phi Beta

Consortium Hoff & Overgaard Als) –

Project Management Unit – World

Bank – IBRD Roads Project (Ministry of

home Affair & Ministry of Public Work)

Hubungan

Afiliasi

Affiliate

Relations


dengan Anggota Direksi, Anggota

Dewan Komisaris, dan Pemegang

Saham.




Shareholders.

40

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Jember

pada tahun 1962. Lulusan Sekolah Tinggi

Managemen Informatika & Komputer tahun

1985.

Menjabat sebagi Direktur sejak bulan Oktober

2019, berdasarkan keputusan RUPS Tahunan

tanggal 31 Oktober 2019.




Indonesian citizen was born in Jember in 1962.

Graduated from the Computer and

Information Management College in 1985.

Appointed as Director since October 2019,

based on the resolution of the AGMS on

Oktober 31, 2019.


of the Board of Directors, other

Irianto Kusumadjaja

Direktur

41

Annual Report 2019


PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

PERIODE /

PERIOD

JABATAN POSITION

2018 - Sekarang Komisaris Independent

BPR Bali Lestari

Commissioner Independent

of BPR Bali Lestari

2016 - Sekarang CEO PT Exlayer Teknologi

Indonesia

CEO of PT Exlayer Teknologi Indonesia

2008 - 2016 OPreasional Direktur & IT

Direktur Bank Andara

Operation Director & bIT Director of

Bank Andara

2014 Plt Presiden Direktur Bank

Andara

Plt Presiden Direktur Bank Andara

2004-2008 Presiden Direktur PT Misys

International Financial System

Jakarta

President Director of PT Misys

International Financial System Jakarta

2006-2007 Komisaris PT International

Mitra Futures Denpasar

Commisioner of PT International Mitra

Futures Denpasar

2002-2004 CEO PT Anugrah Lestari Data

Computer Jakarta

CEO PT Anugrah Lestari Data

Computer Jakarta

1999-2002 Asisstant General Manager &

Kepala IT Mizuho Corporate

Bank Hongkong

Asisstant General Manager & Kepala IT

Mizuho Corporate Bank Hongkong

1989-1999 Vice President Industrial Bank

of Japan (IBJ) Jakarta

Vice President Industrial Bank of Japan

(IBJ) Jakarta

1988-1989 Asisstant Manager PT

Mantrust Beverages Jakarta

Asisstant Manager PT Mantrust

Beverages Jakarta

1985-1988 Training & salaes Manager

Oriental Computer Bahtera

Jakarta

Training & salaes Manager Oriental

Computer Bahtera Jakarta

1987 - 1994

Manager Food Flavour

Scientist di PT Indofood

Interna Corporate

Manager of Food Flavour Scientist PT

Indofood Interna Corporate

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan

afiliasi dengan Anggota

Direksi, Anggota Dewan

Komisaris, dan Pemegang

Saham.

No affiliation relationship with the Board

of Director Member, Board of


Shareholders.

42

Annual Report 2019


Yugi Prayanto

Ketua Komite Audit

Yugi Prayanto

Ketua Komite audit

Saat ini beliau juga menjabat sebagai

Komisaris Independen Perseroan. Profil Yugi

Prayanto telah tersedia di bagian profil

Dewan Komisaris.

Nike Felina

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta

tahun 1988, lulus S1 Universitas Sahid.

Erikson Putra

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang

tahun 1990, lulus Sarjana Hukum Universitas

Andalas.

Yugi Prayanto

Chairman of Audit Committee

He is also serving as the Company’s

Independent Commissioner. The profile of

Yugi Prayanto is available in the profile of

Board of Commissioner

Nike Felina

Member of Audit Committee

Indonesian citizen was born in Jakarta in 1966,

graduated from Diploma III, Bogor Institute of

Management Academy.

Erikson Putra

Member of Audit Committee

Indonesian citizen, born in Padang in 1990,

graduated in Law Degree Andalas University.

PROFIL KOMITE AUDIT

Audit Committee Profile

PERIODE /

PERIOD

JABATAN POSITION

2018 - Sekarang PT Asuransi Jiwa Kresna

Asisten Manager Finance

PT Asuransi Jiwa Kresna

Finance Assistant Manager

2008 – 2018 PT Asuransi Reliance Indonesia

Asistan Manager Finance

PT Asuransi Reliance Indonesia

Finance Assistant Manager

2007 – 2008 PT. Rai Tour & Travel

Staff Admin & Marketing

PT. Rai Tour & Travel

Admin & Marketing Staff

2007 PT. Maxgain International Futures

Bisnis Marketing

PT. Maxgain International Futures

Business Marketing

PERIODE / PERIOD JABATAN POSITION

2019 – sekarang

(present)


Komite Audit


Audit Committee

2014 – sekarang

(present)

PT Kresna Graha Investama

Sekretaris Perusahaan


Corporate Secretary

2012 – 2014 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Frontliner

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Frontliner

43

Annual Report 2019


Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Employee Composition based on Age

Keterangan

Information

31 Desember 2019 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

%

21 - 30 2 16,67 0 0.00 0 0.00

31 - 40 2 16,67 4 30.77 3 33.33

41 - 50 3 25,00 6 46.15 4 44.45

51 - 60 4 33,33 2 15.38 1 11.11

61 - 70 1 8,33 1 7.7 1 11.11

Jumlah (Total) 12 100 13 100 9 100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Employee Composition based on Managerial Level

Keterangan

Information


Jumlah

Ammount %

Jumlah

Ammount %

Jumlah

Ammount %

Manajemen Puncak

Director 2 16,67 2 15.39 2 22.22

Manajemen

GM 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Manajemen Madya

Manager 1 8,33 1 7.69 1 11.11

Penyelia Supervisor 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Tenaga Pelaksana

Staf 9 75,00 10 76.92 6 66.67

Jumlah

Total 12 100 13 100 9 100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Employee Composition based on Education Level

Keterangan

Information


Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

%

Pasca Sarjana

Master 2 16,67 3 23.08 2 22.22

S1

Bachelor 6 50,00 6 46.16 4 44.45

D3 Diploma 2 16,67 2 15.38 1 11.11

SMA

High School 2 16,66 2 15.38 2 22.22

Jumlah

Total 12 100 9 100 9 100

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

44

Annual Report 2019


Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan

No. Tanggal Nama Peserta Tema Seminar Penyelenggara

Seminar

1 12/02/2019 Desi Riana Seminar POJK No. 36/POJK.04/2018 Tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

IDX,ICSA

2 05/03/2019

Diana Suwito Sosialisasi Tata Cara serta Kelengkapan

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui

e-Filling, PER-25/PJ/2018 terkait Surat

Keterangan Domisili dan PER-04/PJ/2017

terkait Aplikasi e-Bukti Potong PPh Pasal 23/26

KPP Masuk

Bursa

3 12/03/20 Yunia Masitorini Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (

POJK ) mengenai Perusahaan Pembiayaan

OJK

4 12/03/2019 Diana Suwito Pelaksanaan Diseminasi Standar Akutansi

Keuangan

OJK

5 14/03/2019 Desi Riana Seminar Pemakai Jasa KSEI Tahun 2019 KSEI

6 21/03/2019 Desi Riana Seminar Tantangan dan Inovasi

Pengembangan Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia

LAPSPI,

BMPPVi,

BAMPPI

7 08/04/2019 Yunia Masitorini Evaluasi Bantuan Teknik SLIK OJK

8 13/08/2019 Desi Riana Rapat Dengar atas POJK Tata Kelola

Perusahaan Pembiayaan dan RSOJK

Rencana Bisnis Perusahaanh Pembiayaan

OJK

45

Annual Report 2019


Struktur pemegang saham dan presentase

kemilikannya berdasarkan catatan dari Biro

Administrasi Efek (PT. Adimitra Jasa Korpora)

per tanggal 31 Desember 2019 adalah

sebagai berikut :

The structure of shareholders and their

percentage of ownership based on records

from the Securities Administration Bureau (PT

Adimitra Jasa Korpora) as of December 31,

2019 are as follows:

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Ownership Structure and Composition of Shareholders


19,30 %

46

Annual Report 2019


KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM ≥ = 5% dan

MASYARAKAT

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan

Direktur adalah :

Kepemilikan saham lokal dan asing:

1. Institusi Lokal : 18 institusi – 73,88%

kepemilikan saham.

2. Institusi Asing : 2 institusi – 5%

kepemilikan saham.

3. Individu Lokal : 280 individu – 21,12%

kepemilikan saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS ≥ = 5% and

COMMUNITIES

Shareholders of the Board of Commissioners

and Directors are :

Local and foreign share ownership:

1. Local Institution : 18 institutions –

73,88% share ownership.

2. Foreign Institution : 2 institutions – 5%

share ownership.

3. Individu Lokal : 280 individuals –

93,02% shareholding.

Pemegang Saham

Shareholder

Nilai Nominal Rp. 50,00 per saham

Par value Rp. 50,00 per share Persentase Kepemilikan

Percentage of

Ownership Jumlah Saham

Number of Share

Jumlah (Rp)

Amount (Rp.)

PT. Intan Sakti Wiratama 141.400.000 7.070.000.000 20,92 %

PT. Jesivindo Juvatama 102.600.000 5.130.000.000 15,18 %

Unit Link Investa 4 AJK 126.807.800 6.340.390.000 18.76 %

PT. Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 6.525.000.000 19,30 %

Wecash (Asia Pacific) PTE LTD 33.800.000 1.690.000.000 5,00 %

Masyarakat / Public 140.892.200 7.044.610.000 20.84 %

Total 676.000.000 33.800.000.000 100,00 %

Sumber : Biro Administrasi Efek (PT. Adimitra Jasa Korpora)

Source : Securities Administration Bureau (PT. Adimitra Jasa Korpora)

47

Annual Report 2019


PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan)

adalah Perusahaan Publik yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kode

transaksi (DEFI).

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan

Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

sehubungan dengan penawaran umum

5.000.000 saham kepada masyarakat dengan

nilai nominal Rp. 500 per saham.

Pernyataan ini telah menjadi efektif

berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal (BAPEPAM) No.S-768/PM/2000

tanggal 8 April 2000.

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah

diubah dalam rangka Penawaran Umum

Perdana Saham kepada masyarakat

berdasarkan Akta No. 12 tanggal 18 Januari

2000 dibuat dihadapan Refizal, SH, notaris di

Jakarta dan telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

melalui surat Keputusan No. C-1248.HT.01.04

Th. 2000 tanggal 3 Pebruari 2000, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara RI No. 99

tanggal 12 Desember 2000, Tambahan

No.7586.

Perubahan tersebut antara lain mengubah

nama PT. Danasupra Erapacific menjadi

PT. Danasupra Erapacific Tbk.

Penawaran dan pencatatan saham

dilakukan di Bursa Efek Surabaya efektif

berdasarkan surat Ketua BAPEPAM

No. S-768/PM/2000 tanggal 18 April 2000.

Efektif tanggal 6 Juli 2001, saham Perseroan

juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (Bursa

Efek Indonesia).

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Bursa

No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan

oleh Perusahaan Tercatat (Persyaratan bagi

Perusahaan Tercatat untuk Tetap Tercatat di

Bursa), maka Perseroan melakukan

pemecahan nilai nominal saham (Stock Split)

melalui RUPSLB yang diaktakan oleh Notaris

Hannywati Gunawan SH dalam Akta Berita

PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan) is a

Public Company listed on Indonesia Stock

Exchange (BEI), with transaction code (DEFI).

In 2000 the Company conducted Securities

Emission Registration to the Chairman of the

Capital Market Supervisory Agency

(BAPEPAM) in connection with the public

offering of 5,000,000 shares to the public with

a nominal value of Rp. 500 per share.

This declaration has become effective based

on the letter of the Chairman of the Capital

Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No.S-

768 / PM / 2000 dated April 8, 2000.

The Company's Deed of Establishment was

amended in the framework of the Initial Public

Offering to the public based on Deed No. 12

dated January 18, 2000 drawn up before

Refizal, SH, notary public in Jakarta and has

obtained approval from the Minister of Justice

of the Republic of Indonesia through Decision

Letter no. C-1248.HT.01.04 Th. 2000 dated 3

February 2000, and has been published in the

State Gazette of the Republic of Indonesia

no. 99 dated December 12, 2000, Supplement

No. 7586.

These changes include changing the name of

PT. Danasupra Erapacific becomes PT.

Danasupra Erapacific Tbk.

Bidding and listing of shares in Surabaya Stock

Exchange effective based on letter of

Chairman of BAPEPAM. S-768 / PM / 2000

dated April 18, 2000.

Effective July 6, 2001, the Company's shares

are also listed on the Jakarta Stock Exchange

(Indonesia Stock Exchange).

In order to comply with the Regulation of

Stock Exchange no. I-A concerning Stock

Recording and Equity Securities in addition to

Shares Issued by Listed Company

(Requirement for Listed Company to Keep

Listed in Stock), the Company performs a

stock split through the EGM which is notarized

by Notary Hannywati Gunawan SH in the

Deed of News Meeting No. Event 60 dated

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Share Listing Chronology

48

Annual Report 2019


Akta Rapat No. 60 tanggal 21 Oktober 2015

mengenai Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan yang telah

diterima dan dicatat oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-

AH.01.03.976292 tanggal 30 Oktober 2015 dan

terdaftar dalam daftar Perseroan No.AHU-

3573059.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 30

Oktober 2015.

Berdasarkan surat dari Bursa

No. S-04792/BEI.PNG/09-2015 yang

menyatakan bahwa Bursa dapat menyetujui

pelaksanaan pemecahan nilai nominal

saham (Stock Split) dengan rasio 1 : 10 maka

Perseroan mengadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada

tanggal 21 Oktober 2015 yang memberikan

persetujuan untuk melaksanakan perubahan

nilai nominal saham Perseroan dengan rasio

1 : 10 yaitu dari nominal lama Rp. 500,- per

lembar saham menjadi Rp. 50,- per lembar

saham.

Pada tanggal 26 November 2016 dimulailah

awal perdagangan saham dengan nilai

nominal baru di Pasar tunai dengan

perubahan dari nominal lama yaitu Rp. 500,-

per lembar saham menjadi Rp. 50,- per

lembar saham.

Pada awal Januari 2017, harga saham DEFI

tercatat sebesar Rp144 di titik tertinggi.

Sementara pada akhir tahun 2017 harga

saham DEFI terkoreksi dan ditutup pada

harga Rp93 per saham.

Pergerakan nilai saham DEFI tidak signifikan

dibandingkan dengan saham-saham

perusahaan publik lainnya yang disebabkan

sebagian pemegang saham DEFI mempunyai

tujuan jangka panjang dalam memiliki saham

DEFI.

October 21, 2015 concerning Notification of

Amendment of the Company's Articles of

Association which have been received and

recorded by the Ministry of Justice and

Human Rights of the Republic of Indonesia in

its Decision Letter N.AHU-AH.01.03.976292

dated October 30, 2015 and listed in the

Company's No.AHU- 3573059.AH.01.11. YEAR

2015 dated October 30, 2015.

Based on the letter from the Exchange

No. S-04792/BEI.PNG/09-2015 stating that the

Exchange may approve the implementation

of stock split with ratio of 1:10 then the

Company holds an Extraordinary General

Meeting of Shareholders (EGMS) on 21

October 2015 which gives approval to

implement the change in the nominal value

of shares of the Company with a ratio of 1:10

ie from the old nominal Rp. 500, - per share to

Rp. 50, - per share.

On November 26, 2016 commenced initial

trading of shares with new nominal value in

the cash market with changes from the old

nominal of Rp. 500, - per share to Rp. 50, - per

share.

In early January 2017, the price of DEFI's

shares was recorded at Rp144 at the highest

point. While at the end of 2017 DEFI stock

prices were corrected and closed at a price

of Rp93 per share.

The movement of the value of DEFI shares is

not significant compared to the shares of

other public companies due to some DEFI

shareholders having a long-term goal in

having DEFI shares.

49

Annual Report 2019


Penghargaan 2018

Awards 2018

Kinerja Saham Perseroan (DEFI) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019

2019 Stock Performance of Company (DEFI) on the Indonesia Stock Exchange

Bulan /

MONTH

HARGA SAHAM/STOCK’S PRICE

VOLUME

TRANSAKSI

NILAI

JUMLAH SAHAM

BEREDAR

KAPITALISASI

PASAR TERTINGGI TERENDAH HARGA

PENUTUPAN

HIGHEST LOWEST CLOSING TRANSACTION

VOLUME

MARKET CAPITAL

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Rp.Juta)

Januari 1.805 1.640 1.660 143 237.380 676 1.122.160

Februari 1.670 1.615 1.615 16 25.840 676 1.091.740

Maret 2.120 1.575 2.110 2.028 4.279.080 676 1.426.360

April 1.990 1.795 1.795 1.082 1.942.190 676 1.213.420

Mei 1.910 1.730 1.910 42 80.220 676 1.291.160

Juni 2.170 1.890 2.170 2.745 5.956.650 676 1.466.920

Juli 2.150 1.995 1.995 66 131.670 676 1.348.620

Agustus 1.995 1.895 1.895 32 60.640 676 1.281.020

September 2.050 1.835 2.010 117 235.170 676 1.358.760

Oktober 1.980 1.770 1.770 897 1.587.690 676 1.196.520

November 1.780 1.765 1.765 194 432.410 676 1.193.140

Desember 1.975 1.765 1.975 4.581 9.047.475 676 1.335.100



50

Annual Report 2019


Kinerja Saham Perseroan (DEFI) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018

2018 Stock Performance of Company (DEFI) on the Indonesia Stock Exchange

Bulan /

MONTH

HARGA SAHAM/STOCK’S PRICE

VOLUME

TRANSAKSI

NILAI

JUMLAH SAHAM

BEREDAR

KAPITALISASI

PASAR TERTINGGI TERENDAH HARGA

PENUTUPAN

HIGHEST LOWEST CLOSING TRANSACTION

VOLUME

MARKET CAPITAL

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Rp.Juta)

Januari 695 650 695 1.163 808.285 676 469.820

Februari 705 680 690 152.725 105.380.250 676 466.440

Maret 1.750 670 1.260 1.111 1.399.860 676 851.760

April 1.395 725 820 74 60.680 676 554.320

Mei 1.360 615 1.160 63 73.080 676 784.160

Juni 1.670 1.160 1.160 4.516 7.496.560 676 1.122.160

Juli 1.665 1.200 1.260 16 20.160 676 851.760

Agustus 1.600 1.240 1.280 228 291.840 676 865.280

September 1.715 1.245 1.715 41 70.315 676 1.159.340

Oktober 1.715 845 1.145 33.895 38.809.775 676 774.020

November 1.320 1.150 1.320 11 14.520 676 892.320

Desember 1.820 1.320 1.820 3.798 6.912.360 676 1.230.320



51

Annual Report 2019


Bursa Efek

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53

Jakarta 12190 Indonesia

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutiqe Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telp. : (021) 29365287, (021) 29365298

Fax. : (021) 29289961

Email : [email protected]

Lembaga Penyelesaian Transaksi Efek

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 15



Akuntan Publik

Drs. Bambang Sudaryono & Rekan

Jl Wisma Jaya No. 2, Rawamangun

Jakarta 13220

Telp. : (021) 4700635

Fax. : (021) 4700635


Notaris

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5

Jakarta 11140

Telp. : (021) 6345668

Fax. : (021) 6345666


Stock Exchange

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1



Securities Administration Bureau

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutiqe Office

Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5

Kelapa Gading

North Jakarta 14250

Tel. : (021) 29365287, (021) 29365298

Fax. : (021) 29289961


Securities Transaction Settlement Institution

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lt. 15

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53


Public Accountant

Drs. Bambang Sudaryono & Rekan

Jl Wisma Jaya no. 2, Rawamangun

Jakarta 13220

Tel. : (021) 4700635

Fax. : (021) 4700635


Notary Public

Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5

Jakarta 11140

Tel. : (021) 6345668

Fax. : (021) 6345666


LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Profesional and Institution Support .







52

Annual Report 2019


Penghargaan Tahun 2017

Awards 2017

Emiten Terbaik Tahun 2017

Penghargaan atau Awards dari majalah

Investor

Penghargaan Tahun 2019

Awards 2019

Best Leader in Leveraging Financial

Technology Category Less than 100 Billion

Indonesia Multifinance Top Leader Award

2019

The Best Multifinance Company Tahun 2017

Financial Award Bisnis Indonesia

PENGHARGAAN Awards

53

Annual Report 2019


54

Annual Report 2019


Analisis dan Pembahasan

Manajemen terhadap Kinerja

Perseroan Analysis and Discussion of Management on the Company’s

Performance

55 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operations Review Toward Each Business Segment

59 Kinerja Keuangan Perseroan Company Financial Performance

64 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas The Ability Of The Payment Of Loans and Collectibility Level

65 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas

Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

65 Target dan Realisasi Tahun Buku serta Target Tahun Buku

Berikutnya Target and Realization of Fiscal Year and the Next Target of Fiscal

Year

66 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal

Laporan Akuntan Informations and Material Facts Which Occurred After the Date of

Accountant Report

66 Aspek Pemasaran Marketing Aspect

68 Kebijakan Deviden Dividend Policy

68 Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan

Kepentingan Information of Conflict of Interest Transaction

68 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang

Berpengaruh pada Perseroan Regulation of Change Which Impact to The Company

69 Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi yang

Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir The Explanantion of the Change in Accounting Policy Which Implemented

by Company in the Last Fiscal Year

69 Informasi Kelangsungan Usaha Information of Business Continuity

55

Annual Report 2019


Kinerja Segmen Usaha

Didirikan pada tahun 1994, PT Danasupra

Erapacific berusaha di bidang Anjak Piutang,

Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan

Konsumen dengan ijin sebagai Perusahaan

Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia melalui Surat Keputusan No.

439/KMK.017/1995 tanggal 14 September

1995. Pada waktu itu Perseroan bergerak di

bidang Anjak Piutang dan Sewa Guna Usaha.

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan

Penawaran Umum Perdana menjadi

PT Danasupra Erapacific Tbk, yang

selanjutnya memusatkan usaha ke segmen

Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan

roda dua, roda empat, truk serta KPR/KPA.

Pada tahun 2010 sampai dengan 2014

Perseroan memfokuskan diri pada

segmen/bidang usaha Pembiayaan

Konsumen khususnya kendaraan roda empat

dan KPR serta Anjak Piutang.

Untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang

Penyelengaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan, maka Perseroan menyesuaikan

segmen/bidang usaha melalui perubahan

Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan

dalam Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No.

3646 tanggal 24 Juni 2015 dengan Notaris

Rudy Siswanto, S.H, maka Pasal 3 anggaran

Dasar mengenai maksud dan tujuan

Perseroan diubah menjadi:

1. Pembiayaan Investasi, yang dilakukan

dengan cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Jual dan Sewa-Balik

c. Anjak Piutang Dengan Pemberian

Jaminan Dari Penjual Piutang

d. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

e. Pembiayaan Proyek

Business Segment Performance

Established in 1994, PT Danasupra Erapacific

tries in the field of Factoring, Leasing and

Consumer Financing with a license as a

Financing Company from the Minister of

Finance of the Republic of Indonesia through

its Decision Letter no. 439 / KMK.017 / 1995

dated 14 September 1995. At that time the

Company was engaged in Factoring and

Leasing.

Then in 2000 the Company conducted its

Initial Public Offering to PT Danasupra

Erapacific Tbk, which subsequently

developed into the Consumer Financing

segment for two and four-wheeled vehicles,

truck and housing in the form of KPR / KPA.

In 2010 until 2014 the Company focuses on

the segment of Consumer Financing,

especially four-wheeled vehicles and KPR and

Factoring.

In order to comply with the Financial Services

Authority Regulation No.29 / POJK.05 / 2014

regarding Financing Company Financing, the

Company adjusts the business segment

through the amendment of the Articles of

Association of the Company decided in the

Extraordinary General Meeting of

Shareholders No. 3646 June 24, 2015 with

Notary Rudy Siswanto, S.H, then Article 3 of

the Company's Articles of Association

concerning the purpose and objectives of the

Company is changed to:

1. Investment Financing, which is done by

the way:


b. Sell and Lease

c. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

d. Purchase by Payments In installments

e. Project Financing

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA Operations Review Toward Each Business Segment

56

Annual Report 2019


2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan

dengan cara :

a. Jual dan Sewa Balik

b. Anjak Piutang dengan Pemberian


c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian


d. Fasilitas Modal Usaha

3. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan

dengan cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

c. Pembiayaan lain setelah terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tahun 2018 Perseroan masih menjalankan

bidang usaha Pembiayaan Modal Kerja,

khususnya Anjak Piutang dan Pembiayaan

Multi Guna khususnya pembelian dengan

pembayaran secara angsuran (mobil).

Di tengah kelesuan ekonomi yang masih

belum membaik, hal ini sangat

mempengaruhi kinerja Perseroan.

Total Pembiayaan

Pembiayaan Modal Kerja

Anjak Piutang

Mengingat kegiatan ini merupakan

pembiayaan dalam bentuk pembelian dan

atau pengalihan piutang suatu perusahaan

dari transaksi perdagangan, maka dalam

melaksanakan anjak piutang dilakukan seleksi

dengan mempertimbangkan jenis,

ukuran/proporsi dan sumber tagihan

vendor/nasabah serta analisis proses bisnis

yang bersangkutan.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Jumlah

Anjak Piutang adalah sebesar Rp. 19.80

Miliar. Total pembiayaan Anjak Piutang per

2019 mencapai 20,92% dari total asset.

2. Working Capital Financing is done by the

way:

a. Sale and Lease Back

b. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

c. Factoring Without Guarantee from

Receivable Seller

d. Business Capital Facility

3. Multipurpose Financing, which is done in

a way:

a. Financing Lease

b. Purchase by Payments In installments

c. Other financing after obtaining

approal from the Financial Services

Authority firt.

In 2018 the Company is still running the

Business Capital Financing business field,

specifically Factoring and Multi-Purpose

Financing, especially purchases with

installments (cars).

In the midst of an economic downturn that still

hasn't improved, this has greatly affected the

Company's performance.

Total Financing

Working Capital Financing

Factoring Receivables

Considering that this activity is a financing in

the form of purchase and / or transfer of a

company's receivable from trading

transaction, then in conducting factoring is

selected by considering the type, size /

proportion and source of vendor / customer

billing as well as analysis of the business

process concerned.

As of December 31, 2019, factoring financing

is amounting to Rp. 19.80 Billion. The total

financing of factoring per 2019 reached

20.92% of total assets.

2019 2018 Kenaikan/ (Penurunan)

%

35.299.999.390 33.382.542.362 5,74

57

Annual Report 2019


Total Anjak Piutang

Total Factoring

Tagihan Anjak Piutang

Factoring Receivables

PEMBIAYAAN MULTI GUNA

Pembelian dengan Pembayaran Secara

Angsuran

Pada segmen usaha pembiayaan dengan

cara Pembelian dengan Pembayaran secara

Angsuran, Perseroan masih berpusat pada

penjualan kendaraan bermotor roda empat

dan KPR.

Kinerja pembiayaan dengan cara Pembelian

dengan Pembayaran secara Angsuran

Perseroan naik sebesar 14,12% pada tahun

2019 dari Rp. 13,58 milyar pada tahun 2018

menjadi Rp. 15,5 milyar.

MULTIPURPOSE FINANCING

Purchase by Installment Payments

In the financing business segment by way of

Installment with Installment Payments, the

Company is still centered on sales of four-

wheeled vehicles and mortgages.

Financing performance by Purchasing by

Payments Installment of the Company

decreased by 14,12% in 2019 from Rp. 13,58

billion in 2018 to Rp. 15,5 billion.

Rp. Milliar/Billion

KETERANGAN

INFORMATION

2019 2018

Pihak Pihak Yang Berelasi

Related Parties

Pihak Ketiga Third Parties

Jumlah Ammount


Related Parties

Pihak Ketiga Third

Parties

Jumlah Ammount

Tagihan Anjak Piutang

Factoring Receivables 0 22,513 22,513 0 22.513 22.513

Pendapatan Bunga Yang Belum Diakui

Unearned interest Income 0 0 0 0 0 0

Retensi Retention

0 (2,513) (2,513) 0 (2.513) (2.513)

Total Pembiayaan

Total Financing 0 20,000 20,000 0 20.000 20.000

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Allowance For Doubtful Accounts 0 (0,200) (0,200) 0 (0,200) (0,200)

Jumlah Bersih Total Netto

0 19,800 19,800 0 19.800 19.800

2019

(Rp.)

2018

(Rp.)

Kenaikan/ (Penurunan)

%

20.000.000.000 20.000.000.000 0

58

Annual Report 2019


Total Pembiayaan Konsumen

Total Consumer Financing

Tagihan Pembiayaan Konsumen

Consumer Financing Receivables

2019 2018

Kenaikan/ (Penurunan)

increase/decrease %

15.499.999.390 13.582.542.362 14,12

Rp. Milliar/Billion

KETERANGAN

INFORMATION

2019 2018


Related

Parties

Pihak Ketiga Third Parties

Jumlah Ammount


Related

Parties

Pihak Ketiga Third

Parties

Jumlah Ammount

Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto

Consumer Financing Receivables-

Gross

135 25.685 25.820

212 23.665 23.887

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Yang Belum Diakui

Unearned Income on Consumer Financing

(7) (10.157) (10,164) (23) (10.134) (10.157)

Total Pembiayaan

Total Financing 128 15.528 15.656 189 13.531 13.720

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Allowance For Doubtful Accounts (1) (155) (156) (2) (135) (137)

Piutang Pembiayaan Konsumen Neto

Consumer Financing Receivables-Netto 127 15.373 15.500 187 13.396 13.583

59

Annual Report 2019


Laporan keuangan disusun dan disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

di Indonesia (SAK) yang mencakup

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII G.7

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam–LK No.

Kep.347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang

terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman

tentang Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik yang diterbitkan oleh Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(Bapepam-LK) yang fungsinya dialihkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak

tanggal 1 Januari 2013.

Analisis laporan keuangan di berikut ini

diuraikan berdasarkan laporan keuangan

perusahaan pada tanggal dan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP

Drs. Bambang Sudaryano & Rekan dengan

pendapat wajar dalam semua hal yang

material yang tercantum pada Laporan

Auditor Independennya masing-masing

tertanggal 18 Maret 2019 dan 16 Maret 2018.

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2018

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (revisi 2013)

dimana Imbalan kerja yang dilakukan secara

retrospektif dan angka-angka corresponding

tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

The financial statements are prepared and

presented in accordance with Indonesian

Financial Accounting Standards (SAK), which

include the Statement of Financial

Accounting Standards (PSAK) and

Interpretations of Financial Accounting

Standards (ISAK) issued by the Indonesian

Accounting Standards Board and Accounting

Principles. VIII G.7 Attachment of Decision of

Chairman of Bapepam-LK no. Kep.347 / BL /

2012 dated June 25, 2012 contained in the

Regulations and Guidelines on Financial

Statement Presentation and Disclosures of

Issuers or Public Companies issued by the

Capital Market and Financial Institution

Supervisory Agency (Bapepam-LK) whose

functions are transferred to the Financial

Services Authority (OJK) from January 1, 2013.

The following financial statement analysis is

described based on the company's financial

statements as of and for the year ended

December 31, 2018 and 2017 audited by KAP

Drs. Bambang Sudaryano & Rekan with

reasonable opinion in all material respects

stated in their respective Independent

Auditors' Report dated March 18, 2019 and

March 16, 2018.

Based on the Financial Statements of 2018,

the Company adopted PSAK 24 (revised

2013) in which Retrospective employee

benefits and previous year's corresponding

figures have been restated.

Kinerja Keuangan Perseroan Company Financial Performance

60

Annual Report 2019


ANALISA POSISI KEUANGAN

Aset

Perseroan mengalami kenaikan total aset

sebesar 23,30% di tahun 2019, yakni dari

Rp 76,75 milyar pada tahun 2018 menjadi

Rp 94,63 milyar di tahun 2019. kenaikan ini

terutama terjadi karena kenaikan pada kas

dan setara kas sebesar Rp. 14,6 Milyar

(316,48%) dari Rp. 4,61 Milyar di tahun 2018

menjadi Rp 19,21 Milyar di tahun 2019 dan

piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp.

1,92 milyar (14,12%) dari Rp. 13,58 milyar

ditahun 2018 menjadi Rp 15,5 milyar di tahun

2018.

Rincian dan persentase aset Perseroan pada

tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 sebagai berikut :

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

Asset

The Company experienced an increase in

total assets by 23.30% in 2019, from Rp. 76.75

billion in 2018 to Rp. 94.63 billion in 2019. This

increase mainly occurred due to increase in

the cash and cash equivalent amounting to

Rp. 14.6 billion (316.48%) from Rp. 4.61 billion in

2018 to Rp. 19.21 billion in 2019 and consumer

financing receivables amounting to Rp. 1.92

billion (14.12%) from Rp. 13.58 billion in 2018 to

Rp. 15.55 billion in 2019.

The details and percentage of assets of the

Company as of December 31, 2019 and

December 31, 2018 as follows:

(Dalam Rp. Juta, kecuali %) (In Rp. Millions, except %)

KETERANGAN 31 Desember 2019/

December, 31st 2019

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

DESCRIPTION

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Kas dan Setara Kas 19.212,00 20,30% 4.612,98 6,01% Cash and Equivalent

Piutang Pembiayaan

Konsumen

15.500,00 16,38% 13.582,54 17,70% Consumer Financing

Receivables

Tagihan Anjak Piutang 19.800,00 20,92% 19.800,00 25,80% Factoring Receivables

Biaya Dibayar Di muka 64,04 0,07% 123,79 0,16% Prepaid Expenses

Piutang Lain-lain 3.875,48 4,10% 467,09 0,61% Other Receivables

Investasi efek tersedia untuk

dijual

34.796,30 36,77% 37.867,25 49,34% investment securities

available for sale

Aset tetap - bersih 121.30 0,13% 176,62 0,23% Fixed Assets - net

Aset Pajak Tangguhan - bersih 134,87 0,14% Deferred Tax Asset - Net

Aset Lain-lain 1.129,18 1,19% 119,62 0,15% Other Assets

JUMLAH ASET 94.633,17 100,00 76.749,90 100.00 TOTAL ASSETS

61

Annual Report 2019


Liabilitas

Total liabilitas di tahun 2019 mengalami

kenaikan sebesar Rp 218,02 juta (20,35%)

dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018.

Kenaikan ini terjadi terutama disebabkan

oleh penurunan Utang Lain-Lain sebesar Rp

608,51 juta (286,48%) yakni dari tahun 2018

sebesar Rp 212,41 juta menjadi sebesar Rp

820,92 juta di tahun 2019.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan di tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar 23,34% atau Rp

17,66 milyar yaitu menjadi Rp 93,34 milyar dari

Rp 75,68 milyar di tahun 2018, hal ini

disebabkan karena kenaikan saldo laba dari

Rp. 34,33 miliyar di tahun 2018 menjadi Rp.

46,20 miliyar di tahun 2019 (naik sebesar

34,56%)

Liabilities

Total liabilities in 2019 increased amounting to

Rp 218.02 million (20.35%) compared to the

position at the end of 2018. This incline

occurred mainly due to increase in Other

Payables amounting to Rp 608.51 million

(286.48%), from Rp 255.97 in 2018 million to Rp

820.92 million in 2019.

Equity

The Company's total equity in 2019 increased

by 23.34% or amounting to Rp. 17.66 Billion

which amounting to Rp 93.34 billion from Rp.

75.68 billion in 2018, this was due to increased

in Retained Earnings from Rp. 34.33 billion in

2018 to Rp. 46.20 billion in 2019 (down 34.56%)



December, 31st 2019

31 Desember 2018/

December, 31st 2018 DESCRIPTION

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Utang Lain-lain 820,92 63,66% 212,41 19,82% Other Payables

Beban Masih Harus Dibayar 124,74 9,68% 137,10 12,80% Accrued Expenses

Utang Pajak 86,92 6,74% 160,27 14,96% Tax Payables

Liabilitas Pajak Tangguhan - -% 82,18 7,67% Defferred Tax Liabilities

Liabilitas Imbalan Pasca

Kerja Karyawan

256.90 19,92% 479,50 44,75% Benefit-post-employment

Liability

JUMLAH LIABILITAS 1.289,48 100,00 1.071,46 100,00 TOTAL LIABILITIES



December, 31st 2019

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

DESCRIPTION

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Modal Saham 33.800,00 36,21% 33.800,00 44,66% Share Capital

Modal Disetor Lainnya (202,81) -0,22% (202,81) -0,27% Other Paid in Capital

Saldo Laba: Retained Earnings

Telah ditentukan penggunaannya 2.450,00 2,62% 2.450,00 3,24% Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya 46.198,96 49,50% 34.332,21 45,37% Unappropriated

Laba (rugi) komprehensif lainnya 11.097,54 11,89% 5.299,04 7,00% Other Comprehensive gain

(loss)

JUMLAH EKUITAS 93.343,69 100,00 75.678,44 100,00 TOTAL EQUITY

62

Annual Report 2019


Laba (Rugi) Komprehensif

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 sebesar Rp 17,66 miliar,

mengalami kenaikan sebesar 353,02%

dibandingkan dengan tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018 yang

sebesar (Rp 6,98) miliar. Kenaikan laba

komprehensif ini disebabkan karena kenaikan

nilai investasi efek yang tesedia untuk dijual

(belum terealisasi).

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari anjak

piutang dan pembiayaan konsumen,

pendapatan administrasi, pendapatan

provisi, pendapatan denda, pendapatan

bunga bank dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2019, total pendapatan

tercatat sebesar Rp 15,20 miliar, naik sebesar

(166,49%) dibandingkan tahun sebelumnya

per 31 Desember 2018 yaitu Rp 5,70 miliar.

Kenaikan pendapatan disebabkan oleh

penjualan surat berharga dari Rp 1,43 miliar

menjadi Rp 21,07 miliar.

Beban

Beban Perseroan berasal dari tenaga kerja,

cadangan kerugian penurunan nilai, umum

dan administrasi, imbalan pasca-kerja, dan

beban lain-lain. Hingga Per 31 Desember

2019, Perseroan mencatat total beban Rp

3,4 miliar turun sebesar 13,53% dibandingkan

31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp 3,96

miliar. Kenaikan total beban terutama

disebabkan oleh tenaga kerja, umum dan

administrasi sebesar 14,30% dari Rp 2,57 miliar

menjadi Rp 2,21 miliar.

Comprehensive Profit (Loss)

The Company's total comprehensive income

for the year ended December 31, 2019

amounted to Rp. 17.66 billion, a decrease of

353.02% compared to the year ended

December 31, 2018 which amounted to (Rp.

6.98) billion. The increase in comprehensive

income was due to increase in value of

available investment securities for sale (not

yet realized).

Revenue

The Company's revenue comes from

factoring and consumer financing,

administration income, provision income, fine

income, bank interest income and other

income.

As of December 31, 2019, total revenue was

recorded at Rp 5.70 billion, down by (55.12%)

compared to the previous year as of

December 31, 2017, which was Rp 12.70

billion. The decrease in income was due to

the sale of securities from Rp. 1,43 billion to Rp.

21.07 billion.

Expense

The Company's expenses are derived from

labor, allowance for impairment losses,

general and administrative, post-employment

benefits, and other expenses. As of

December 31, 2019, the Company recorded

a total expenses of Rp 3.4 billion, down by

13.53% compared to December 31, 2018,

which amounted to Rp 3.96 billion. The

increase in total expenses was mainly due to

labor, general and administration of 14.30%

from Rp 2.57 billion to Rp 2.21 billion.



December, 31st 2019

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

DESCRIPTION

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Pembiayaan Konsumen 1.037,28 6,82% 1.278,38 22,41% Consumer Financing

Anjak Piutang 2.838,89 18,68% 2.887,47 50,63% Factoring

Pendapatan lain-lain - bersih 11.322,46 74,50% 1.537,47 26,96% Others Income - net

JUMLAH PENDAPATAN 15.198,64 100.00 5.703,32 100.00 TOTAL INCOME

63

Annual Report 2019


Arus Kas

Analisis arus kas untuk aktivitas operasi pada

perusahaan pembiayaan berbeda dengan

perusahaan-perusahaan lain pada

umumnya, di mana nilai negatif atau

penggunaan kas yang berlebihan terutama

untuk pembiayaan baru menunjukkan

kemampuan dari perusahaan pembiayaan

tersebut dalam mendapatkan pembiayaan

baru. Dengan kata lain, semakin besar

penggunaan kas dari aktivitas operasi

terutama pada pembiayaan baru

mencerminkan pertumbuhan perusahaan

tersebut semakin baik. Adapun rincian arus

kas Perseroan pada tahun 2019 dan 2018

dapat dilihat pada tabel di halaman

berikutnya:

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan/diperoleh

untuk/dari aktivitas operasi adalah sebesar

(Rp. 4,88 miliar) dan Rp. 2,30 miliar untuk

tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 dan 2018. Penurunan kas

bersih diperoleh dari aktivitas operasi yang

terjadi pada 31 Desember 2019 dibandingkan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7,18

miliar atau sebesar 311,76% terutama

disebabkan oleh kenaikan jumlah

pembiayaan yang diberikan.

Cash flow

Cash flow analysis for operating activities in

finance companies is different from other

companies in general, where negative value

or excessive use of cash, especially for new

financing shows the ability of the finance

company to obtain new financing. In other

words, the greater the use of cash from

operating activities, especially on new

financing reflects the better growth of the

company. The details of the Company's cash

flows in 2018 and 2017 can be seen in the

table on the next page:

Net Cash Obtained from Operating Activities

Net cash used/provided for/by operating

activities is (Rp. 4.88 billion) and Rp. 2.30 billion

for the year ended December 31, 2019 and

2018. The decrease in net cash obtained from

operating activities that occurred on

December 31, 2019 compared to December

31, 2018 was Rp. 7.18 billion or equal to

311.76% mainly due to a decrease in

financing.

KETERANGAN

INFORMATION

2019

Rp. Juta/

Million

2018

Rp.Juta/

Million

Deviasi/Deviation

Rp.Juta/

Million

%

Kas Neto (Digunakan) Diperoleh untuk/dari

Aktivitas Operasi Net Cash (Used) Provided for/by Operating Activities

(4.879) 2.304 (7.183) (311,76)

Kas Neto (Digunakan) Diperoleh untuk/dari

Aktivitas Investasi Net cash (Used) Provided for/by Investment Activities

19.478 (107) 19.585 18,303,74

Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalent

14.599 2.197 12,402 564,50

Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Early in the Year

4.613 2.416 2.197 90,94

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents in End of the Year

19.212 4.613 14,599 316,48

64

Annual Report 2019


Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan/diperoleh

untuk/dari aktivitas investasi adalah sebesar

Rp. 19,48 miliar dan (Rp. 107 juta) untuk tahun-

tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 dan 2018. Kas bersih yang

diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari

penjualan efek yang tersedia untuk dijual.

Kenaikan kas disebabkan oleh penjualan

surat berharga dari Rp 1,43 miliar menjadi Rp

21,07 miliar.

RASIO KEUANGAN UTAMA

PRIMARY FINANCIAL RATIO

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perusahaan selalu memantau proyeksi arus

kas dan ketersediaan dana untuk melunasi

liabilitas jangka pendek. Perusahaan tidak

mempunyai hutang bank atau kewajiban

jangka panjang lainnya.

Net Cash Used for Investment Activities

Net cash used/provided for/by investment

activities is amounting to Rp. 19.48 billion and

(Rp. 107 million) for the years ended

December 31, 2019 and 2018. Net cash

provided by investing activities mainly from

investments in available-for-sale securities.

amounting to Rp 1.43 billion and Rp. 21.07

billion in the year ended December 31, 2018.

Increased in cash was derived from sale of

investment in available-for-sale securities from

Rp 1.43 billion to Rp 21.07 billion.

THE ABILITY OF THE PAYMENTS OF LOANS

The company always monitors the cash flow

projections and the availability of funds to

pay off short-term liabilities. The company

does not have bank loans or other long-term

liabilities.

RASIO KEUANGAN/FINANCIAL RATIO 2019 2018

1. RASIO USAHA/OPERATING RATIO (%)

Laba sebelum pajak / Pendapatan usaha

Profit Before Tax / Operating Revenue

77,47% 30,57%

Laba Bersih / Pendapatan Usaha

Net Income / Operating Revenue

78,08% 28,94%

Laba Bersih / Ekuitas

Net Income / Total Equity

12,71% 2,18%

Laba Bersih / Jumlah Aset

Net Income / Total Assets

12,54% 2,15%

Pendapatan / Aset

Revenue / Total Assets

16,06% 7,43%

2. Ratio Keuangan / Financial Ratios (%)

Liabilitas / Ekuitas

Total Liabilities / Total Equity

1,38% 1,42%

Liabilitas / Aset

Total Liabilities / Total Assets

1,40% 1,40%

Gearing Ratio

Gearing Ratio

0,00% 0,00%

3. RASIO PERTUMBUHAN / GROWTH RATIO (%)

Jumlah pendapatan usaha

Total Operating Revenue

166,49% -55,10%

Laba bersih/Net Income 856,54% -81,01%

Jumlah Aset/Total Assets 23,30% -8,42%

Jumlah Liabilitas/Total Liabilities 20,35% -6,35%

Jumlah Ekuitas/Total Equity 20,34% -8,45%

65

Annual Report 2019


TINGKAT KOLEKTIBILITAS

Rincian umur piutang pembiayaan konsumen

tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Permodalan

Modal Perseroan masih menggunakan modal

sendiri, yaitu yang berasal dari modal disetor

dan saldo laba. Modal saham yang

ditempatkan dan disetor pada tahun 2019

adalah sebesar Rp 33,8 miliar

TARGET DAN REALISASI TAHUN BUKU SERTA

TARGET TAHUN BUKU BERIKUTNYA

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi yang

masih berlanjut berdampak pada

pencapaian target pembiayaan yang

disalurkan Perseroan pada tahun 2019.

Pembiayaan yang disalurkan hanya

mencapai 69,5% dari target yang

dicanangkan, atau mencapai Rp 35,30 miliar

dari sebesar Rp 50,79 miliar. Untuk tahun 2020,

Perseroan menargetkan total pembiayaan

mencapai Rp 47,48 miliar atau tumbuh sebesar 34,52% dari realisasi atau pencapaian

pembiayaan pada tahun 2019.

COLLECTABILITY LEVEL

The details of the age of consumer financing

receivables in 2019 and 2018 are as follows:

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT

POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure

The Company's capital still uses its own

capital, which is derived from paid up capital

and retained earnings. The stock capital

which was issued and paid-up in 2019 was Rp

33,8 billion.

TARGET AND REALIZATION OF FISCAL YEAR

AND THE NEXT TARGET OF FISCAL YEAR

In the midst of the ongoing economic

slowdown the impact on the achievement of

the financing target channeled by the

Company in 2019. Financing disbursed only

reached 69.5% of the planned target, or

reached Rp 35.30 bilion from Rp 50,79 billion.

For 2020, the Company targets total financing

to reach Rp 47.48 bilion, or grow by 34.52%

from the realization or achievement of

financing in 2019.

KETERANGAN

INFORMATION

2019 2018 Naik/Turun

Up/down

Modal ditempatkan dan disetor Capital Issued and Paid-up

33.800,00 33.800,00 0

Tambahan Modal disetor

Additional Paid-up Capital

(202,81) (202,81) 0

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Other Comprehensive Income

57.296,50 39.631,25 44,57%

Saldo Laba

Retain Earning

2.450,00 2.450,00 0%

UMUR PIUTANG

RECEIVABLE’S AGE

31 Desember 2019/

December, 31st 2019

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Belum jatuh tempo/not yet due 25.820.285.123 100% 23.877.166.594 100%

1 – 30 hari/days 0 0% 0 0%

31- 60 hari/days 0 0% 0 0%

61 – 90 hari/days 0 0% 0 0%

> 90 hari/days 0 0% 0 0%

JUMLAH /AMOUNT 23.877.166.594 100,00 23.877.166.594 100,00

66

Annual Report 2019


INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG

TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN

AKUNTAN

Perusahaan telah menyelesaikan Penawaran

Umum Terbatas I Kepada para Pemegang

Saham Perusahaan dalam rangka

penerbitana Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (HMETD) kepada masyarakat

sebanyak 11.266.666 lembar saham biasa

atas nama dengan nilai nominal Rp 50 per

lembar dan harga pelaksanaan Rp 1.850 per

lembar sehingga seluruh penambahan modal

berjumlah sebanyak Rp 20.843.332.100.

ASPEK PEMASARAN

Pemasaran

Kegiatan pemasaran memegang peranan

penting, baik untuk memperluas kegiatan

usaha maupun untuk mempertahankan

pangsa pasar dalam industri pembiayaan.

Bagian pemasaran terus meningkatkan

jalinan kerja sama dengan dealer dan mitra

strategis pembiayaan untuk meningkatkan

pembiayaan.

Pemasaran yang dilakukan Perseroan

berfokus pada pelayanan dan pembinaan

hubungan baik kepada mitra usaha, baik itu

bank, lembaga pembiayaan dan kreditur

lainnya, asuransi, dealer dan konsumen.

Hubungan dengan Bank

Perseroan menjaga hubungan yang

berkesinambungan dengan bank, walaupun

saat ini belum terjalin kerjasama dengan

bank dalam hal pendanaan. Kerjasama yang

baik dengan pihak bank memudahkan

Perseroan dalam melakukan transaksi baik itu

dengan pihak dealer maupun konsumen.

INFORMATIONS AND MATERIAL FACTS WHICH

OCCURED AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT

REPORT

The Company has completed the Limited

Public Offering I to the Company's

Shareholders in the framework of the issuance

of Pre-emptive Rights (HMETD) to the public

totaling 11,266,666 ordinary shares on behalf

of the nominal value of Rp50 per share and

exercise price of Rp 1,850 per share so that all

the additional capital amounted to Rp.

20,843,332,100.

MARKETING ASPECT

Marketing

Marketing activities play an important role,

both to expand business activities and to

maintain market share in the finance industry.

The marketing department continues to

improve the collaboration with dealers and

strategic financing partners to increase

financing.

The Company's marketing focuses on

providing services and fostering good

relationships to business partners, whether

banks, financial institutions and other

creditors, insurance, dealers and consumers.

Relationship with the Bank

The Company maintains a sustainable

relationship with the bank, although there is

currently no cooperation with the bank in

terms of funding. Good cooperation with the

bank facilitates the Company in doing both

transaction with the dealers and consumers.

67

Annual Report 2019


Hubungan dengan Dealer

Perseroan bekerja sama dengan dealer dan

membina hubungan baik dengan

mempertahankan kinerja dan kredibilitas.

Hubungan dengan Konsumen

Untuk mempertahankan kelangsungan

usaha, Perseroan senantiasa meningkatkan

pelayanan terhadap konsumen mulai dari

saat pengajuan kredit hingga berakhirnya

kewajiban konsumen terhadap Perseroan.

Pengajuan kredit diproses dengan mudah,

cepat dan aman tanpa meninggalkan prinsip

kehati-hatian. Perseroan juga menyediakan

beberapa metode pembayaran angsuran

untuk memudahkan konsumen. Konsumen

dapat memastikan bahwa setelah

melakukan pelunasan kredit, segera dapat

diperoleh BPKB. Selain itu Perseroan juga

menawarkan bunga yang kompetitif.

Hubungan dengan Maskapai Asuransi

Perseroan mengharuskan adanya asuransi

terhadap obyek yang dibiayai untuk

meminimalisasi risiko. Oleh karena itu

Perseroan memelihara hubungan baik

dengan Maskapai Asuransi yang mempunyai

kredibilitas, berskala nasional yang

memberikan pelayanan yang baik kepada

konsumen serta memberikan komitmen yang

baik kepada Perseroan dalam menjalankan

strategi bisnis.

Relationship with Dealer

The Company works closely with dealers and

fostering good relationships by maintaining

performance and credibility.

Relationship with Consumers

In order to maintain business continuity, the

Company continuously improves customer

service starting from the time of credit

application until the end of consumer

obligation to the Company.

Credit application is processed easily, quickly

and safely without leaving the principle of

prudence. The Company also provides

several installment payment methods to

facilitate the consumer. Consumers can

ensure that after credit repayment, BPKB can

be obtained immediately. In addition, the

Company also offers competitive interest.

Relationship with Insurance company

The Company requires the insurance of the

object being financed to minimize the risk.

Therefore, the Company maintains good

relationswith a credible, national-scale

Insurance Company that provides good

service to its custom ers and provides a good

commitment to the Company in executing its

business strategy.

68

Annual Report 2019


KEBIJAKAN DEVIDEN

Memperhatikan kebutuhan dana yang

diperlukan untuk investasi dan modal kerja

dalam rangka pengembangan usaha maka

Perseroan tidak membagikan dividen selama

tiga tahun terakhir. Hal ini sudah disetujui

dalam RUPST tangal 29 Mei 2017, tanggal 29

Juni 2018 dan tanggal 31 Mei 2019

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG

BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat

transaksi yang mengandung benturan

kepentingan pada Perseroan. Perseroan

telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai

aturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERPENGARUH PADA

PERSEROAN

Sepanjang tahun 2019 terdapat perubahan

peraturan perundangan-undangan, yakni:

DIVIDEND POLICY

Noting the funding requirements needed for

investment and working capital in the context

of business development, the Company has

not distributed dividends for the past three

years. This was approved at the AGM dated

May 29, 2017, dated June 29, 2018 and dated

May 31,2019.

INFORMATION OF CONFLICT OF INTEREST

TRANSACTION

Throughout the year 2019, there were no

transactions containing conflict of interest to

the Company. The Company has adopted

GCG principles in accordance with prevailing

rules and regulations.

REGULATION CHANGES WHICH IMPACT TO THE

COMPANY

Throughout 2019 changes occurred in terms

of Laws and Regulations, such as :

TANGGAL

DATE

NO

KETERANGAN

INFORMATION

26 Februari 2019 10/POJK.05/2019 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

19 September2019 24/POJK.05/2019 Rencana bisnis Jasa Keuangan Non Bank

69

Annual Report 2019


URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN

PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Berikut ini adalah standar dan perubahan

yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari

2018 dan relevan dengan Perusahaan.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas

tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku

efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan

dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas

untuk menyediakan pengungkapan yang

memungkinkan pengguna laporan

keuangan untuk mengevaluasi perubahan

pada liabilitas yang timbul dari aktivitas

pendanaan, termasuk perubahan yang

timbul dari arus kas maupun perubahan

non-kas.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan

untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku

efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan

dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa

untuk menentukan apakah laba kena

pajak akan tersedia sehingga perbedaan

temporer yang dapat dikurangkan dapat

dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan

besar laba kena pajak masa depan dapat

mencakup pemulihan beberapa aset

entitas melebihi jumlah tercatatnya

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Secara umum, kinerja keuangan industri

pembiayaan 2018 masih menunjukkan kinerja

yang cukup bagus di tengah tengah

dinamika dan tantangan yang terjadi selama

2018.

Kinerja keuangan yang baik, ini tidak terlepas

dari kebijakan perusahaan pembiayaan

yang lebih selektif dan lebih prudent dalam

penyaluran pembiayaan serta langkah

efisiensi dalam menyikapi keterbatasan

sumber pendanaan.

Ada tiga tantangan terbesar perusahaan

multifinance pada 2019 ini. Tiga tantangan

tersebut adalah membangun kepercayaan

THE EXPLANANTION OF THE CHANGE IN

ACCOUNTING POLICY WHICH IMPLEMENTED

BY COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

The following standard and amendments,

which became effective starting January 1,

2018, which are considered relevant to the

Company.

- Amendments to PSAK 2: Statement of Cash

Flows on the Disclosures Initiative, effective

January 1, 2018 with earlier application is

permitted.

This amendments requires entities to

provide disclosures that enable the

financial statements users to evaluate the

changes in liabilities arising from financing

activities, including changes from cash

flow and non-cash.

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes on

the Recognition of Deferred Tax Assets for

Unrealized Losses, effective January 1, 2018

with earlier application is permitted.

This amendments clarifies that to

determine whether the taxable income will

be available so that the deductible

temporary differences can be utilized;

estimates of the most likely future taxable

income can include recovery of certain

assets of the entity exceeds its carrying

amount.

INFORMATION OF BUSINESS CONTINUITY

In general, the financial performance of the

2018 finance industry still shows good

performance amidst the dynamics and

challenges that occurred during 2018.

Good financial performance is inseparable

from a more selective and more prudent

financing company policy in financing

distribution and efficiency measures in

addressing the limited funding.

There are three biggest challenges for finance

companies in 2019. The three challenges are

to build banking trust,

70

Annual Report 2019


perbankan, kedua permodalan dan ketiga

adalah penggunaan teknologi digital.

1. Tantangan pertama adalah membangun

kembali kepercayaan sektor perbankan.

Industri pembiayaan saat ini sumber

pendanaanya masih bergantung pada

pinjaman bank. Beberapa peristiwa pada

tahun 2017 dan 2018 seharusnya menjadi

pelajaran yang berharga dan pekerjaan

rumah yang cukup berat untuk

membangun kembali kepercayaan pihak

perbankan yang turun sangat signifikan

pada tahun 2018.

Salah satu langkah strategis yang sudah

dilakukan oleh asosiasi pembiayaan (APPI)

dengan membangun sistem aset registri

yang diharapkan dapat menjadi instrumen

bersama antara perusahaan pembiayaan

dan perbankan untuk mencegah terjadi

praktik double pledging.

2. Tantangan kedua adalah penguatan

modal.

Sesuai dengan regulasi syarat minimum

ekuitas Rp. 100 miliar tersebut harus

dipenuhi paling lambat pada akhir tahun

2019.

3. Tatangan ketiga adalah penggunan

teknologi digital dalam mendukung proses

bisnis pembiayaan.

Dengan semakin berkembangnya fintech

dalam 2 terakhir ini, tentunya menjadi

tantangan sendiri bagi perusahaan

pembiayaan untuk melakukan perbaikan

layanan melalui IT enchancement guna

mendukung perluasan cakupan ruang

pemasaran, memperbaiki credit scoring

system, serta menyediakan berbagai opsi

payment points yang mempermudah

debitur dalam pembayaran angsuran.

Bagaimana pertumbuhan industri

pembiayaan tahun depan? Sejauh ini,

Perseroan masih tetap optimistis menyambut

tahun politik 2019. Pemilu tahun depan

diyakini bisa mendatangkan peluang-

peluang baru, terkait usaha-usaha yang

berhubungan dengan pesta politik dan

dengan memperhatikan ketiga tantangan

tersebut di atas.

second capital and thirdly the use of digital

technology.

1. The first challenge is to rebuild the

confidence of the banking sector.

The finance industry is currently relying on

bank loans. Some of the events in 2017

and 2018 should be valuable lessons and

homework that is heavy enough to rebuild

the confidence of the banking sector

which fell very significantly in 2018.

One strategic step that has been carried

out by the finance association (APPI) is to

build a registry asset system that is

expected to be a joint instrument between

finance companies and banks to prevent

double pledging.

2. The second challenge is strengthening

capital.

In accordance with the regulation of

minimum equity requirements of Rp. 100

billion must be met no later than the end of

2019.

3. The third challenge is the use of digital

technology in supporting financing

business processes

With the development of fintech in the last

2 years, it is certainly a challenge for

finance companies to improve services

through IT enhancements to support the

expansion of the marketing space,

improve the credit scoring system, and

provide various payment points options

that make it easier for debtors to pay

installments.

What is the growth of the financing industry

next year? So far, the Company is still

optimistic about welcoming the political year

2019. Next year's election is believed to be

able to bring new opportunities, related to

businesses related to political parties, and

taking into account the three challenges

mentioned above.

71

Annual Report 2019


72

Annual Report 2019


Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

73 Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

78 Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders General Meeting

85 Direksi Directors

93 Dewan Komisaris Board of Commissioners

106 Komite Audit Audit Committee

113 Sekretaris Perseroan Corporate Secretary

118 Audit Internal Internal Audit

120 Akuntan Independen Independent Accountant

121 Manajemen Risiko Risk Management

134 Perkara Penting Important Case

135 Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blower System

73

Annual Report 2019


TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola perusahaan merupakan suatu

aspek penting dalam pengelolaan kegiatan

operasional Perseroan sehari-hari untuk

mendukung pengembangan informasi yang

lebih baik, transparan dan bertanggung

jawab kepada Pemegang Saham dan

menerapkan praktek terbaik terhadap

manajemen yang dapat dipercaya dan

professional.

Tata kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

merupakan bagian terpenting bgi Perseroan

dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan

menyadari pentingnya GCG akan

memberikan nilai tambah bagi para

pemangku kepentingan serta menciptakan

keunggulan Perseroan untuk menghadapi

persaingan usaha dengan cara :

• Mengoptimalkan nilai Perseroan melalui

penerapan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi dan kewajaran.

• Meningkatkan kinerja Perseroan dan

daya saing melalui pengelolaan yang

bersih dan transparan.

• Menciptakan lingkungan kerja yang

sehat, hubungan yang harmonis bagi

perseroan dan karyawan serta

lingkungan tempat kegiatan Perseroan.

• Memfasilitasi investasi dan pertumbuhan

ekonomi nasional.

Dasar Penerapan GCG

Penerapan GCG merupakan bagian integral

terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang mengacu kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia (UU

RI):

a. UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja;

b. UU RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal;

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is an important

aspect in managing the Company's daily

operational activities to support the

development of better, transparent and

accountable information to Shareholders and

apply best practice to reliable and

professional management.

Good Corporate Governance (GCG) is the

most important part of the Company in

conducting its business. The Company

recognizes the importance of GCG in order to

provide added value to the stakeholders as

well as to create the Company's advantage

to face business competition by:

Optimizing the value of the Company

through the application of principles of

transparency, accountability,

responsibility, independence and fairness.

Improve the Company's performance

and competitiveness through clean and

transparent management.

Creating a healthy working environment,

harmonious relationships for the company

and employees and the environment in

which the Company operates.

Facilitate investment and national

economic growth.

Basic Implementation of GCG

The implementation of GCG is an integral part

of the Company's business continuity which

refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia (UU RI):

a. UU RI Number 1 Year 1970

concerning Work Safety;

b. Law Number 8 Year 1995 regarding

Capital Market;

74

Annual Report 2019


c. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

d. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

e. UU RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang;

f. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas;

g. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK):

a. Keputusan Ketua Bapepam-LK

Nomor Kep-27/PM/2003 tentang

Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Hasil Penawaran Umum (lampiran

peraturan Nomor X.K.4);

b. Keputusan Ketua Bapepam-LK

Nomor Kep-179/BL/2008 tentang

Pokok-pokok Anggaran Dasar

Perseroan yang Melakukan

Penawaran Umum Efek Bersifat

Ekuitas dan Perusahaan Publik

(lampiran peraturan Nomor IX.J.1);

c. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audit

Internal (lampiran peraturan Nomor

IX.I.7);

d. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Transaksi Afiliasi dan Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu

(lampiran peraturan Nomor IX.E.1);

e. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan Emiten atau

Perusahaan Publik (Lampiran

Peraturan Nomor VIII.G.7);

c. Law Number 8 Year 1999 regarding

Consumer Protection;

d. Law Number 20 Year 2001 on the

Eradication of Corruption;

e. Law Number 25 Year 2003 regarding

Money Laundering Crime;

f. Law Number 40 Year 2007 regarding

Limited Liability Company;

g. RI Law Number 14 Year 2008 on

Public Information Openness.

2. Regulation of the Capital Market and

Financial Institution Supervisory Agency

(Bapepam-LK):

a. Decision of the Chairman of

Bapepam-LK Number Kep-27 / PM /

2003 concerning Report on the

Realization of the Use of Funds from

the Public Offering (Attachment to

Regulation Number X.K.4);

b. Decision of the Chairman of

Bapepam-LK Number Kep-179 / BL /

2008 on Principles of Articles of

Association of Companies

Conducting Public Offering of Equity

Securities and Public Companies

(Attachment to Regulation Number

IX.J.1);

c. Decision of the Chairman of


2008 concerning the Establishment

and Guidelines for the Formulation of

the Charter of the Internal Audit Unit

(Attachment to Regulation Number

IX.I.7);

d. Decision of the Chairman of


2008 concerning Affiliate

Transactions and Conflict of Interest

on Certain Transactions (Attachment

to Regulation Number IX.E.1);

e. Decision of the Chairman of


2012 concerning Presentation and

Disclosure of Financial Statements of

Issuers or Public Companies

(Attachment to Rule Number

VIII.G.7);

75

Annual Report 2019


f. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Kewajiban Penyampaian Laporan

Tahunan Bagi Emiten atau

Perusahaan Publik (lampiran

peraturan Nomor X.K.6);

g. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(lampiran peraturan Nomor IX.I.5).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK):

a. POJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang

Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada

Perusahaan Perasuransian, Dana

Pensiun, Perusahaan Pembiayaan,

dan Perusahaan Penjaminan;

b. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan;

c. POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan

oleh Otoritas Jasa Keuangan;

d. POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang

Tata Cara Penagihan Sanksi

Administratif Berupa Denda di Sektor

Jasa Keuangan;

e. POJK Nomor 10/POJK.05/2014

tentang Penilaian Tingkat Risiko

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

f. POJK Nomor 11/POJK.05/2014

tentang Pemeriksaan Langsung

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

g. POJK Nomor 28/POJK.05/2014

tentang Perizinan Usaha dan

Kelembagaan Perusahaan

Pembiayaan;

h. POJK Nomor 29/POJK.05/2014

tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan;

i. POJK Nomor 30/POJK.05/2014

tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik Bagi Perusahaan

Pembiayaan;

f. Decision of the Chairman of


2012 on Obligation of Submission of

Annual Reports for Issuers or Public

Companies (attachment to

Regulation Number X.K.6);

g. Decision of the Chairman of


2012 on the Formation and

Implementation Guidelines of the

Audit Committee (attachment to

Regulation Number IX.I.5).

3. Regulation of the Financial Services

Authority (POJK):

a. POJK Number 4 / POJK.05 / 2013

concerning Assessment of Ability and

Fit for Major Parties in Insurance

Companies, Pension Funds,

Financing Companies and

Guarantee Companies;

b. POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 on

Consumer Protection in the Financial

Services Sector;

c. POJK Number 3 / POJK.02 / 2014 on

Procedures for Implementation of

Levies by the Financial Services

Authority;

d. POJK Number 4 / POJK.04 / 2014

concerning Procedures for Charging

Administrative Sanctions in the Fines

of the Financial Services Sector;

e. POJK Number 10 / POJK.05 / 2014

regarding Risk Rating of Non-Bank

Financial Services Institutions;

f. POJK Number 11 / POJK.05 / 2014

concerning Direct Inspection of Non-

Bank Financial Services Institution;

g. POJK Number 28 / POJK.05 / 2014 on

Business Licensing and Institutional

Financing Companies;

h. POJK Number 29 / POJK.05 / 2014

concerning the Operation of

Financing Companies;

i. POJK Number 30 / POJK.05 / 2014

regarding Good Corporate

Governance for Financing

Companies;

76

Annual Report 2019


j. POJK Nomor 32/POJK.04/2014

tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka

k. POJK Nomor 33/POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik;

l. POJK Nomor 34/POJK.04/2014

tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan

Publik;

m. POJK Nomor 35/POJK.04/2014

tentang Sekretaris Perusahaan

Emiten atau Perusahaan Publik;

n. POJK Nomor 36/POJK.04/2014

tentang Penawaran Umum

Berkelanjutan Efek Bersifat Utang

dan/atau Sukuk;

o. POJK Nomor 38/POJK.04/2014

tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka Tanpa

Memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu;

p. Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Tahun 2014.

q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang

Penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka.

r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka

s. Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia Tahun 2016

oleh Komite Nasional Kebijakan

Governance.

t. Anggaran Dasar PT Danasupra

Erapacific Tbk

u. Peraturan Perusahaan dan Surat

Keputusan PT Danasupra Erapacific

Tbk.

j. POJK Number 32 / POJK.04 / 2014 on

the Plan and Implementation of the

Open Company General Meeting of

Shareholders

k. POJK No. 33 / POJK.04 / 2014

concerning the Board of Directors

and Board of Commissioners of

Issuers or Public Companies;

l. POJK Number 34 / POJK.04 / 2014

concerning Nomination and

Remuneration Committee of Issuer or

Public Company;

m. POJK Number 35 / POJK.04 / 2014

concerning the Corporate Secretary

of Issuer or Public Company;

n. POJK Number 36 / POJK.04 / 2014

concerning Public Offering of Debt

Securities and / or Sukuk;

o. POJK No. 38 / POJK.04 / 2014

concerning the Addition of Open

Company Capital without Granting

Preemptive Rights;

p. Roadmap of Corporate Governance

of Indonesia 2014.

q. Regulation of the Financial Services

Authority Number 21 / POJK.04 / 2015

Concerning Implementation of Open

Corporate Governance Guidelines.

r. Circular Letter of the Financial

Services Authority No. 32 / SEOJK.04 /

2015 About Open Corporate

Governance Guidelines

s. The 2016 Good Corporate

Governance General Guidelines of

Indonesia by the National Committee

on Governance Policy.

t. The Articles of Association of


u. Regulations and Policies of

PT Danasupra Erapacific Tbk.

77

Annual Report 2019


Pedoman Umum GCG ialah berdasarkan

parameter-parameter yakni, Transparansi,

Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian

dan Kewajaran dan Kesetaraan dalam

kegiatan bisnis.

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan

Pembiayaan, struktur dan mekanisme tata

kelola di Perseroan terdiri dari :

• Organ Utama terdiri dari: Rapat Umum

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi.

• Organ Pendukung terdiri dari: Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite

Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris

Perusahaan, Unit Audit Internal, dan

Auditor Eksternal.

Penerapan Asas Tata Kelola Perusahaan yang

Baik

Transparansi

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan

akses ke informasi yang akurat dan tepat

waktu secara otentik mengenai kegiatan

operasinya, termasuk status keuangan,

eksekutif dan kepemilikan, kepada setiap

pemangku kepentingan.

Akuntabilitas

Perseroan menerapkan aturan professional

standar dalam setiap kegiatannya dan

dalam menetapkan serta melaksanakan

kebijakan atas kegiatan Perseroan.

Tanggung Jawab

Perseroan bertanggung jawab penuh atas

setiap keputusan yang diambil oleh para

eksekutif dan stafnya. Perseroan bertanggung

jawab untuk memberikan klarifikasi dan

menjelaskan secara komprehensif atas

tindakan yang diambil untuk mencapai

tujuan Perseroan. Demikian juga dengan

semua karyawan.

The General Guidelines for GCG are based

on parameters namely, Transparency,

Accountability, Responsibility, Independence

and Fairness and Equality in business activities.

According to Law no. Law No. 40 Year 2007

on Limited Liability Companies and

Regulation of Financial Services Authority

Number 30 / POJK.05 / 2014 regarding Good

Corporate Governance for Financing

Companies, the structure and governance

mechanisms of the Company consist of:

• Main Organs consist of: General Meeting

of Shareholders, Board of Commissioners

and Board of Directors.

• The Supporting Body consists of: Audit

Committee, Risk Monitoring Committee,

Nomination and Remuneration

Committee, Corporate Secretary, Internal

Audit Unit, and External Auditor.

Application of Good Corporate Governance

Principles

Transparency

The Company is committed to providing

access to accurate and timely information on

its operations, including financial status,

executive and ownership, to each

stakeholder.

Accountability

The Company applies standard professional

rules in all its activities and in establishing and

implementing policies on the Company's

activities.

Responsible

The Company is fully responsible for any

decisions made by its executives and staff.

The Company is responsible for clarifying and

explaining comprehensively the actions taken

to achieve the Company's objectives.

Likewise with all employees.

78

Annual Report 2019


Kemandirian

Perseroan dikelola secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat.

Kewajaran dan Kesetaraan

Merupakan kebijakan Perseroan untuk

memastikan bahwa setiap rencana,

keputusan dan implementasi kebijakan

dilakukan demi kepentingan semua

Pemegang Saham sejauh dimungkinkan,

termasuk mitra bisnis dan konsumen.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

adalah organ Perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada

Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas

yang ditentukan dalam Undang-Undang dan

Anggaran Dasar. Wewenang tersebut

mencakup meminta pertanggung jawaban

Dewan Komisaris dan Direksiterkait dalam

pengelolaan Perseroan, mengubah

Anggaran Dasar, mengangkat dan

memberhentikan Direksi dan Dewan

Komisaris, memutuskan pembagian tugas

dan wewenang pengurusan di antara Direksi

dan lain-lain.

RUPS adalah struktur tertinggi dalam

organisasi Perusahaan. RUPSmemiliki hak

untuk membuat keputusan tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPST) dilaksanakan paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan

ditutup.

Tahapan dan tata cara RUPS

Pengumuman RUPS kepada Pemegang

Saham Perusahaan dilakukan oleh Direksi

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

pemanggilan RUPS. Pengumuman dilakukan

melalui:

Independence

The Company is professionally managed

without conflict of interest and influence /

pressure from any party that is inconsistent

with applicable legislation and sound

corporate principles.

Fairness and Equality

It is the Company's policy to ensure that any

plans, decisions and policy implementation

are in the best interests of all Shareholders as

far as possible, including business partners

and consumers.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is

an organ of the Company which has

authority not given to the Board of

Commissioners or the Board of Directors within

the limits specified in the Law and Articles of

Association. Such powers include requests for

the responsibilities of the Board of

Commissioners and Directors in the

management of the Company, amend the

Articles of Association, appoint and dismiss

Board of Directors and Board of

Commissioners, decide on the distribution of

duties and authority of management among

Directors and others.

GMS is the highest structure in the

organization of the Company. The GMS has

the right to make certain decisions. As

stipulated in the Company's Articles of

Association. The Annual General Meeting of

Shareholders (AGMS) is held no later than 6

(six) months after the Company's financial

year closes.

Stages and procedures of the GMS

The GMS's announcement to the Company's

Shareholders shall be made by the Board of

Directors no later than 14 (fourteen) days prior

to the call of the GMS. Announcements made

through:

79

Annual Report 2019


1. Surat kabar harian yang berbahasa dan

berperedaran nasional di Indonesia.

2. Situs web Bursa Efek Indonesia

3. Situs web Perusahaan (dalam Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa Inggris).

Perusahaan melakukan Pemanggilan RUPS

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

sebelum pelaksanaan RUPS. Pemangggilan

RUPS memuat informasi antara lain:

1. Tanggal penyelenggaraan RUPS

2. Waktu penyelenggaraan RUPS

3. Tempat penyelenggaraan RUPS

4. Ketentuan Pemegang Saham yang

berhak hadir

5. Mata acara rapat

6. Bahan mata acara rapat tersedia bagi

Pemegang Saham sejak tanggal

pemanggilan RUPS sampai dengan

penyelenggaraan RUPS.

Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi

tempat beroperasinya Perusahaan atau di

Provinsi tempat kedudukan bursa efek

dimana saham dicatatkan.

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika

semua anggota Dewan Komisaris

berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk

oleh Direksi.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, apabila tidak

tercapai maka keputusan diambil

berdasarkan pemungutan suara.

Perusahaan wajib membuat risalah RUPS dan

ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang

saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

Penandatanganan risalah RUPS tidak

diperlukan apabila risalah tersebut dibuat

dalam bentuk Akta Notaris.

1. Daily newspapers that speak and have

national circulation in Indonesia.

2. Indonesia Stock Exchange Website

3. Company Website (in Bahasa Indonesia

and / or English).

The Company shall invite the GMS no later

than 21 (twenty one) days prior to the

General Meeting of Shareholders. The

invitation of the GMS includes information

such as:

1. Date of GMS

2. The timing of the GMS

3. The venue of the GMS

4. Rules of Shareholders entitled to attend.

5. Eye of the meeting

6. Materials of the agenda of the meeting

are available to the Shareholders from

the date of the invitation of the GMS to

the holding of the GMS.

The place of execution of the GMS is at the

location where the Company operates or in

the province where the stock exchange is in

which the shares are listed.

The GMS is chaired by a member of the Board

of Commissioners appointed by the Board of

Commissioners. If all members of the Board of

Commissioners are not present, the meeting

shall be chaired by one of the members of

the Board of Directors appointed by the

Board of Directors.

GSM resolutions are taken by deliberation for

consensus, if not reached then the decision is

taken by vote.

The Company shall prepare the minutes of

the General Meeting of Shareholders and a

summary of the minutes of the GMS. The

minutes of the GMS shall be signed by the

chairman of the meeting and at least 1 (one)

shareholder appointed by the GMS. The

signing of the minutes of the GMS is not

required if the minutes are made in the form

of a Notarial Deed.

80

Annual Report 2019


Pengumuman risalah RUPS dilaksanakan

paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS

diselenggarakan, yang dilakukan melalui:

1. Surat kabar harian yang berbahasa dan

berperedaran nasional di Indonesia

2. Situs web bursa efek

3. Situs web Perusahaan (dalam Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa Inggris).

Pada tahun 2019 telah diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham yaitu pada

tanggal 31 Meii 2019 telah dilakukan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

dengan kuorum 96,02% dan pada tanggal 31

Oktober 2019 telah dilakukan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

dengan kuorum 92.32%. Agenda dan

keputusan yang dihasilkan adalah sebagai

berikut:

Agenda RUPST (31 Mei 2019)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan

Tahunan termasuk Laporan Keuangan

dan Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018;

3. Pemberian wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik yang akan mengaudit

buku-buku Perseroan untuk tahun buku

2019 dan menetapkan jumlah honorarium

Akuntan Publik tersebut dan persyaratan

lainnya;

4. Pemberian kuasa kepada Wakil

Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan honorarium anggota Dewan

Komisaris dan menetapkan gaji anggota

Direksi Perseroan;

5. Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3

Anggaran Dasar Perseroan perihal

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan guna memenuhi ketentuan

POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan (“POJK No.

35/POJK.05/2018”) dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

namun tidak mengubah Kegiatan Usaha

Utama Perseroan;

The announcement of the minutes of the GMS

shall be held no later than 2 (two) days after

the General Meeting of Shareholders is held,

conducted through:

1. Daily newspapers that speak and have

national circulation in Indonesia

2. Securities exchange website

3. Company Website (in Bahasa Indonesia

and / or English).

In 2019 a General Meeting of Shareholders

was held, on 31 May 2019 an Annual

General Meeting of Shareholders (AGMS)

was held with a quorum of 96.02% and on

31 October 2019 an Extraordinary General

Meeting of Shareholders (EGMS) was held

with a quorum 92.32%. The agenda and

decisions produced are as follows:

AGM Agenda (May 31, 2019)

1. Approval and Ratification of the Annual

Report including the Financial Statements

and the Board of Commissioners

Supervisory Report for the financial year

ending on December 31, 2018;

2. Determination of the use of the

Company's net profit for the financial

year ending on 31 December 2018;

3. Granting authority to the Board of

Commissioners of the Company to

appoint a Public Accountant who will

audit the Company's books for fiscal year

2019 and determine the honorarium for

the Public Accountant and other

requirements;

4. Granting power to the Deputy Main

Shareholders to determine the

honorarium of members of the Board of

Commissioners and determine the

salaries of members of the Company's

Board of Directors.

5. Approval for Adjustment of Article 3 of the

Company's Articles of Association

concerning the Purpose and Objectives

and Business Activities of the Company in

order to comply with POJK No. 35 /

POJK.05 / 2018 concerning the Operation

of Financing Company Businesses ("POJK

No. 35 / POJK.05 / 2018") and

Government Regulation of the Republic

of Indonesia Number 24 of 2018

concerning Electronically Integrated

Business Licensing Services but does not

change the Company's Main Business

Activities;

81

Annual Report 2019


6. Perubahan Susuanan Anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan(31 Mei 2019) :

1. Memberikan persetujuan dan

pengesahan atas Laporan Tahunan

termasuk laporan keuangan dan laporan

pengawasan Dewan Komisaris untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018, serta memberikan

pembebasan dan pemberesan (acquit

et decharge) kepada Direksi Perseroan

atas tindakan pengurusan, dan kepada

Dewan Komisaris atas tindakan

pengawasan, sepanjang tindakan

pengurusan dan pengawasan itu

tercermin dalam Laporan Keuangan

Perseroan.

2. Memberikan persetujuan atas tidak

adanya penetapan penggunaan Laba

Bersih Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31 Desember 2018.

3. Menyetujui pemberian wewenang

kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Akuntan Publik yang

akan mengaudit buku-buku Perseroan

untuk tahun buku 2019 dan menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik

tersebut dan persyaratan lainnya.

Dengan ketentuan dan kriteria Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada

Wakil Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan honorarium anggota

Dewan Komisaris dan menetapkan gaji

anggota Direksi Perseroan.

5. Memberikan persetujuan atas

penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar

Perseroan perihal Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha Perseroan guna

memenuhi ketentuan POJK No.

35/POJK.05/2018 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan (“POJK No.

35/POJK.05/2018”) dan Peraturan

Pemerinatah Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik namun tidak mengubah

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

6. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris PT

Danasupra Erapacific Tbk yang baru

terhitung sejak ditutupnya rapat dan

atau “sejak tanggal diterbitkannya Surat

6. Changes in the Composition of Members of

the Company's Directors and Board of

Commissioners.

Resolution of the Annual General Meeting of

Shareholders (Mei 31, 2019):

1. Approval of the Annual Report including

the financial statements and supervisory

reports of the Board of Commissioners for

the fiscal year ending December 31, 2018

and grant the acquitition and discharge

(acquit et decharge) to the Board of

Directors of the Company for

management actions, and to the Board

of Commissioners for supervisory actions,

as long as the management and

supervision actions are reflected in the

Company's Financial Statements.

2. To approve the determination of the use

of the Company's Net Profit for the

financial year ended on 31 December

2018, namely:

3. Approved the authorization of the Board

of Commissioners of the Company to

appoint a Public Accountant who will

audit the books of the Company for fiscal

year 2019 and determine the honorarium

of the Public Accountant and other

requirements. With the provisions and

criteria of the Public Accounting Firm

registered with the Financial Services

Authority.

4. Approved the power of attorney to the

Deputy Main Shareholders to determine

the honorarium of members of the Board

of Commissioners and determine the

salaries of members of the Company's

Board of Directors.

5. Give approval for adjustments to Article 3

of the Company's Articles of Association

concerning the Purpose and Objectives

and the Company's Business Activities in

order to meet POJK No. 35 / POJK.05 /

2018 concerning the Implementation of

Financing Company Businesses ("POJK

No. 35 / POJK.05 / 2018") and

Government Regulation of the Republic

of Indonesia Number 24 Year 2018

concerning Licensing Services for

Integrated Business Electronically but

does not change the Company's Main

Business.

6. Approval of Changes to the composition

of the Directors and Board of

Commissioners of the new PT Danasupra

Erapacific Tbk

82

Annual Report 2019


Keputusan OJK”- jika belum ada surat

keputusan OJK adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Preside Komisaris : Deddy Koesnadi

Komisaris Independen : Yugi Prayanto

Direksi :

Presiden Direktur : Asnardi

Direktur : Euodia Dewajanti

Agenda RUPST (31 Oktober 2019)

1. Persetujuan atas rencana Perseroan

untuk Menambah Modal Perseroan

Melalui Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (HMETD) kepada Para

Pemegang Saham Perseroan melalui

mekanisme penawaran umum terbatas

dengan HMETD berdasarkan Peraturan

Otorias Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 32/POJK.04/2015

tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka dengan

memberikan Hak Memesan efek Terlebih

Dahulu (“POJK 32/2015”) yang dirubah

dengan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Republik Indonesia Nomor

14/POJK.04/2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 32/PJK.04/2015 tentang

Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (“ POJK

14/2019”) dan merubah Anggaran Dasar

Perseroan sehubungan dengan

pelaksanaan HMETD tersebut ;

2. Perubahan Pengurus Perseroan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan(31 Oktoberi 2019) :

1. Menyetujui penambahan modal

Perseroan, dengan mengeluarkan

saham baru dari portepel dalam jumlah

sebanyak- banyaknya 27.100.000 (dua

puluh tujuh juta seratus ribu) saham biasa

atas nama saham dengan nilai nominal

Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per saham,

dengan menerbitkan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu dalam rangka

Penambahan Modal Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu, dengan memperhatikan

peraturan Perundang-undangan yang

as of the closing of the meeting and or

"since the date of the issuance of the OJK

Decree" - if there is no OJK decision letter

as follows:

Board of Commissioners :

Commissioner President : Deddy Koesnadi

IndependentCommissioner: Yugi Prayanto

Directors:

President Director : Asnardi

Director : Euodia Dewajanti

AGM Agenda (October 31, 2019)

1. Approval of the Company's plan to

Increase Company Capital through

Preemptive Rights (HMETD) to the

Company's Shareholders through a

mechanism of limited public offering with

Pre-emptive Rights under the Republic of

Indonesia Financial Services Authority

Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015

regarding Addition of Company Capital

Open by granting Pre-emptive Rights

("POJK 32/2015") which is amended by the

regulation of the Financial Services

Authority of the Republic of Indonesia

Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning

Amendments to the Financial Services

Authority Regulation Number 32 / PJK.04 /

2015 concerning Addition Capital of a

Public Company by Giving Pre-emptive

Rights ("POJK 14/2019") and amending the

Company's Articles of Association in

connection with the exercise of the Rights;

2. Change in Management of the Company

Resolution of the Annual General Meeting of

Shareholders (October 31, 2019):

1. To approve the addition of the Company's

capital, by issuing new shares from the

portfolio in the maximum amount of

27,100,000 (twenty seven million one

hundred thousand) ordinary shares in the

name of shares with a nominal value of Rp.

50.00 (fifty rupiahs) per share, by issuing Pre-

emptive Rights in the context of Increasing

Capital by Providing Pre-emptive Rights, by

taking into account the legislation

83

Annual Report 2019


berlaku dan Peraturan yang berlaku di Pasar

Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka

Dengan Memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih dahulu dan bertalian dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

14/PJK.04/2019 tentang Perubahan atas

Perturan Otoritas Jasa keuangan Nomor

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu, termasuk :

a. Menyetujui dan merubah ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan peningkatan

modal ditempatkan dan modal

disetor Perseroan dalam rangka



Terlebih Dahulu;

b. Memberikan wewenang dan kuasa

kepada Direksi Perseroan, dengan hak

subtitusi, untuk melakukan semua dan

setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan Penambahan

Modal dengan Memberikan Haka

Memesan Efek Terlebih Dahulu

tersebut, termasuk tetapi tidak

terbatas untuk :

i. Melakukan semua dan setiap

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan pengeluaran

saham baru dalam Penambahan

Modal Dengan Memberikan Hak

memesan Efek Terlebih Dahulu;

ii. Menetapkan jumlah saham yang

dikeluarkan, dan peningkatan

modal ditempatkan dan modal

disetor setelah pelaksanaan

Penambahan Modal Dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu

selesai;

iii. Melakukan semua dan setiap

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan



Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu

tindakanpun yang dikecualikan,

kesemuanya dengan

memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan peraturan yang

berlaku di Pasar Modal ;

in force and Regulations applicable in the

Capital Market, specifically Regulation of the

Financial Services Authority Number 32 /

POJK.04 / 2015 concerning Increasing Capital

of a Public Company By Giving Pre-emptive

Rights and relating to Financial Services

Authority Regulation Number 14 / PJK.04 / 2019

concerning Amendment to the Regulations of

the Financial Services Authority Number 32 /

POJK.04 / 2015 regarding Increasing Capital of

a Public Company by Giving Pre-emptive

Rights, including:

a. To approve and amend the provisions of

the Company's Articles of Association in

connection with the increase in issued

and paid up capital of the Company in

the context of Increasing Capital by

Giving Pre-emptive Rights;

b. Give authority and power to the Board

of Directors of the Company, with

substitution rights, to take all and every

action needed in connection with the

Capital Increase by granting the Pre-

emptive Rights, including but not limited

to:

i. Perform all and every necessary action in

connection with the issuance of new

shares in Capital Increase By Granting

Preemptive Rights;

ii. Determine the number of shares issued,

and increase in issued and paid up

capital after the implementation of

Capital Increase with Pre-emptive Rights

is completed;

iii. Perform all and every necessary action

in connection with Capital Increase By

Giving Pre-emptive Rights, without any

action being exempted, all of them by

taking into account the provisions of the

applicable laws and regulations and the

regulations applicable in the Capital

Market;

84

Annual Report 2019


iv. Menyatakan/menuangkan keputusan

tersebut dalam akta-akta yang dibuat

dihadapan Notaris, untuk merubah

dan/atau menyusun kembali ketentuan

Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan

secara keseluruhan sesuai keputusan

tersebut (termasuk menegaskan susunan

pemegang saham dalam akta tersebut

bilamana diperlukan), sebagaimana

yang disayaratkan oleh serta sesuai

dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku, yang

selanjutnya untuk mengajukan

permohonan persetujuan dan/ atau

menyampaikan pemberitahuan atas

keputusan Rapat ini dan/atau

perubahan Anggaran Dasar Perseroan

dalam keputusan Rapat ini kepada

instansi yang berwenang, serta

melakukan semua dan setiap tindakan

yang diperlukan, sesuai dengan perturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Merubah susunan Direksi dan mengangkat

Bapak Irianto Kusumadjaja selaku Direktur

Perseroan, dan selanjutnya menetapkan

Susunan Anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Sham

Tahunan Perseroan Pada Tahun 2024,

adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Asnardi;

Direktur : Irianto Kusumadjaja;

Dewan Komisars :

Presiden Komisaris : Drs Deddy Koesnadi;

Komisaris Independen : Yugi Prayanto.

Memberikan wewenang dan kuasa

kepada Direksi Perseroan, dengan hak

subtitusi, untuk menuangkan/menyatakan

keputusan mengenai susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

tersebut dalam akta yang dibuat

dihadapan Notaris, dan selanjutnya

memberitahukannya pada pihak yang

berwenang, serta melakukan semua dan

setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

iv. Declare / pour out this decision in the

deeds made before a Notary, to amend

and / or rearrange the provisions of

Article 4 paragraph 2 of the Company's

Articles of Association or Article 4 of the

Company's Articles of Association as a

whole in accordance with the decision

(including affirming the composition of

shareholders in the deed when is

required), as required by and in

accordance with the provisions of the

applicable laws and regulations, which

subsequently submits requests for

approval and / or notifies the decisions of

this Meeting and / or changes to the

Company's Articles of Association in the

decisions of this Meeting to the

competent authorities, and carries out all

and every action required, in

accordance with the laws and

regulations.

2. Changed the composition of the Board

of Directors and appointed Mr. Irianto

Kusumadjaja as Director of the

Company, and subsequently

determined the composition of the

Directors and Board of Commissioners

of the Company as of the close of this

Meeting until the closing of the Annual

General Meeting of the Company's

Sham Holders in 2024, are as follows:

Directors:

President Director: Asnardi;

Director: Irianto Kusumadjaja;

Board of Commissioners:

Commissioner : Drs Deddy Koesnadi;

Independent Commissioner : Yugi

Prayanto.

Give the authority and power of

attorney to the Directors of the

Company, with substitution rights, to

pour / state the decision regarding the

composition of the Directors and Board

of Commissioners of the Company in

the deed made before a Notary, and

then notify the authorities, and take all

and every action taken necessary in

connection with the decision in

accordance with applicable laws and

regulations.

85

Annual Report 2019


DIREKSI

Direksi terdiri dari dua orang, yaitu satu orang

Presiden Direktur dan satu orang Direktur.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi

mempunyai peran yang sangat penting

dalam mengelola jalannya usaha

Perusahaan, sehingga diperlukan suatu

Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi

Direksi dalam melaksanakan tugas tanggung

jawab dan wewenangnya, yang disusun

berdasarkan Pedoman Umum GCG

Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan

Governance 2006 Anggaran Dasar

Perseroan, Undang-Undang Nomor 40/2007

tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Cakupan Pedoman Kerja Direksi :

1. Komposisi, Pengangkatan,

Pemberhentian serta masa jabatan

Direksi.

2. Nominasi dan Persyaratan Keanggotaan

Direksi.

3. Program pengenalan anggota Direksi.

4. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan

pendelegasian wewenang Direksi.

5. Fungsi utama pendukung Direksi.

6. Remunerasi bagi Direksi.

7. Mekanisme dan tata tertib rapat Direksi,

8. Kode etik.

9. Pertanggungjawaban Direksi.

10. Hubungan Dewan Komisaris dengan

Direksi.

11. Evaluasi Kinerja Direksi.

Pedoman kerja Direksi akan senantiasa

dievaluasi setiap tahunnya guna disesuaikan

dengan perubahan peraturan yang berlaku

dan disesuaikan dengan kebutuhan

Perusahaan

DIRECTORS

The Board of Directors consists of two persons,

one President Director and one Director.

Working Guidelines of the Board of Directors

In performing its duties, the Board of Directors

has a very important role in managing the

business of the Company, so that a Working

Manual is required as a guide for the Board of

Directors in performing its duties and

responsibilities, which are based on the GCG

Indonesia General Guidelines of the National

Committee on Governance Policy 2006 of the

Company's Articles of Association, Law

Number 40/2007 on Limited Liability

Companies, Regulation of the Financial

Services Authority Number 33 / POJK.04 / 2014

concerning the Board of Directors and Board

of Commissioners of Emiten or Public

Companies.

Scope of Work Guidance of Directors:

1. Composition, Appointment, Dismissal and

tenure of the Board of Directors.

2. Nomination and Membership

Requirements of the Board of Directors.

3. Directors recognition program.

4. Duties, responsibilities, authority and

delegation of authority of the Board of

Directors.

5. Main functions of the Board of Directors.

6. Remuneration for the Board of Directors.

7. Mechanism and disciplinary meeting of

the Board of Directors,

8. Code of ethics.

9. Accountability of the Board of Directors.

10. The relationship between the Board of

Commissioners and the Board of

Directors.

11. Performance Evaluation of the Board of

Directors.

The Board of Directors' guidelines will always

be

evaluated annually to conform with changes

to applicable regulations and tailored to the

needs of the Company.

86

Annual Report 2019


Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan

nama jabatan masing-masing anggota

Direksi sebagaimana ditetapkan dalam

pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.

Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian

tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab

antara lain :

Direksi bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai

dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan peraturan


Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usaha

Perseroan dalam seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan

audit dan rekomendasi dari satuan kerja

Audit Internal Perseroan, Auditor

Eksternal, hasil pengawasan OJK,

dan/atau hasil otoritas lainnya.

Mewakili Perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan.

Presiden Direktur

1. Merencanakan, mengkoordinasikan,

mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi, dan mengevaluasi tugas

korporasi dan unit bisnis, agar seluruh

kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi,

sasaran usaha, strategi, kebijakan, dan

program kerja yang ditetapkan

2. Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif

internal Perseroan, serta memastikan

terjadinya peningkatan kemampuan

bersaing Perseroan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

operasional di bidang pelaksanaan audit

internal dan kesekretariatan korporasi,

pelayanan hukum serta memastikan

kepatuhan terhadap hukum regulasi.

Division Of Duties Of Directors

The division of duties and authority of each

member of the Board of Directors shall be

determined by name of each member of the

Board of Directors as stipulated in the

appointment of members of the Board of

Directors by the GMS. Furthermore, the Board

of Directors determines the division of duties

and authority of each member of the Board

of Directors as follows:

Duties and Responsibilities of the Board of

Directors

The Board of Directors has duties and

responsibilities, among others:

• The Board of Directors is fully responsible

for the management of the Company.

• The Board of Directors shall manage the

Company in accordance with its

authority and responsibilities as stipulated

in the Articles of Association and

prevailing laws and regulations.

• The Board of Directors shall implement

GCG principles in all of the Company's

business activities at all levels or levels of

the organization.

• The Board of Directors shall follow up on

audit findings and recommendations

from the Company's Internal Audit Unit,

External Auditor, OJK supervisory results,

and / or other authority results.

• Represent the Company both inside and

outside the court.

President Director

1. Plan, coordinate, direct, control,

supervise, and evaluate corporate and

business units tasks, so that all activities

run in accordance with the vision,

mission, business goals, strategies, policies

and work programs defined.

2. Aligning all of the Company's internal

initiatives, as well as ensuring increased

competitiveness of the Company.

3. Coordinate the implementation of

operational tasks in the field of internal

audit and corporate secretarial, legal

services and ensure compliance with

regulatory laws.

87

Annual Report 2019


4. Memastikan pelaksanaan GCG di

Perusahaan.

5. Mengkoordinasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi internalisasi prinsip-

prinsip GCG dan Standar Etika secara

konsisten dalam Perseroan.

6. Memastikan informasi yang terkait

dengan korporasi selalu tersedia bila

diperlukan oleh Dewan Komisaris.

7. Menyelenggarakan dan memimpin

Rapat Direksi secara periodik sesuai

ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain

apabila dipandang perlu sesuai usulan

Direksi.

8. Mengesahkan keputusan Direksi tentang

Kebijakan Manajemen Perseroan.

Direktur Marketing

1. Mengarahkan kebijakan dan strategi

serta sosialisasi kebijakan dalam bidang

pemasaran pembiayaan.

2. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan

serta strategi yang berhubungan dengan

kegiatan pemasaran pembiayan untuk

jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang.

3. Mengarahkan proses-proses perubahan

yang diperlukan untuk memenuhi

tantangan pasar yang berkaitan dengan

pemasaran pembiayaan.

4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan

pengembangan produk-produk

pembiayaan yang terbaik dan

memastikan bahwa produk yang

dikembangkan tersebut akan mampu

bersaing di pasar pembiayaan.

5. Mengkoordinasikan secara efektif

kegiatan promosi produk pembiayaan

sesuai dengan hasil survei dan segmen

pasar.

6. Memimpin dan mengarahkan kegiatan

pemasaran sesuai dengan standar

prosedur kerja yang telah ditetapkan

dalam pemasaran pembiayaan secara

benar.

7. Memimpin dan mengarahkan kebijakan

program kemitraan sesuai dengan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

8. Memelihara hubungan baik dengan

rekan usaha Perusahaan.

4. Ensure the implementation of GCG in the

Company.

5. To coordinate, control and evaluate the

consistent internalization of GCG and the

Company's ethical standards in the

Company.

6. Ensuring corporate-related information is

always available when required by the

Board of Commissioners.

7. Conducting and conducting the Board

of Directors' Meetings periodically in

accordance with the decision of the

Board of Directors or other meetings as

deemed necessary by the Board of

Directors.

8. To approve the Board of Directors'

decision regarding the Company's

Management Policy.

Marketing Director

1. Direct policies and strategies and policy

socialization in the field of marketing

financing.

2. Coordinate policy formulation and

strategies related to marketing activities

of financing for short, medium and long

term.

3. Direct the necessary change processes

to meet market challenges related to

marketing financing.

4. Direct and coordinate the development

of the best financing products and

ensure that the products developed will

be able to compete in the financing

market.

5. To coordinate effectively the promotion

activities of financing products in

accordance with survey results and

market segments.

6. Lead and direct marketing activities in

accordance with standard work

procedures established in the marketing

of financing correctly.

7. Lead and direct the policy of the

partnership program in accordance with

the established policy.

8. Maintain good relationships with our

business partners.

88

Annual Report 2019


Direktur Operasional



mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas operasional,

keselamatan kerja di lingkungan, kerja.

2. Mengembangkan program efisiensi dan

manajemen mutu serta memastikan

dilaksanakannya secara konsisten di

lingkungan unit-unit kerja.

3. Mengesahkan keputusan Direksi tentang

Standard Operating Procedure terkait

dengan bidang kerja.



mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan proses pengelolaan Sumber

Daya Manusia, mulai dari proses

perencanaan, penyediaan,

pengembangan, pemeliharaan dan

pemanfaatan SDM yang didukung

dengan pemanfaatan teknologi

informasi.

5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Sumber Daya Manusia

khususnya kebijakan tentang

kepegawaian berdasarkan peraturan

kepegawaian Perseroan.

Persyaratan Direksi

Faktor Kompetensi :

• Memiliki pengetahuan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya.

• Memahami peraturan perundang-

undangan di bidang IKNB (Industri

keuangan Non Bank) dan/atau

peraturan perundang-undangan terkait

lainnya.

• Memiliki pengalaman dan keahlian

dibidang IKNB dan/atau bidang lain

yang relevan dengan jabatannya

• Memiliki kemampuan untuk melakukan

pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan usaha IKNB yang sehat.

Director of Operations


supervise, and evaluate the execution of

operational duties, workplace safety,

work.

2. Develop efficiency and quality

management programs and ensure

consistent implementation within the

work units.

3. To approve the decision of the Board of

Directors regarding Standard Operating

Procedure in relation to the field of work.


supervise, and evaluate the

implementation of Human Resource

management process, starting from the

process of planning, providing,

developing, maintaining and utilizing

human resources supported by the

utilization of information technology.

5. To lead and oversee the implementation

of policies within the scope of authority of

the Directorate of Human Resources,

especially employment policies based on

the Company's personnel regulations.

Terms of Directors

Competency Factors:

• Have sufficient knowledge and relevant

to his position.

• Understanding legislation in the field of

IKNB (Non-Bank financial industry) and /

or other related legislation.

• Have experience and expertise in IKNB

and / or other fields relevant to his / her

position.

• Have the ability to undertake strategic

management in order to develop a

healthy IKNB business.

89

Annual Report 2019


Faktor Integritas

• Tidak pernah melakukan perbuatan

tindak pidana dan atau dihukum karena

tindak pidana kejahatan.

• Tidak pernah melanggar komitmen yang

telah disepakati dengan instansi Pembina

dan pengawas usaha jasa keuangan

• Tidak pernah melakukan perbuatan yang

memberikan keuntungan secara tidak

wajar kepada Pemegang Saham,

anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, pegawai dan/atau pihak

lainnya yang dapat merugikan atau

mengurangi hak konsumen.

• Tidak pernah melanggar prinsip kehati-

hatian di bidang usaha jasa keuangan.

• Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

(DTL) di sektor perbankan.


tidak sesuai dengan kewenangannya

atau di luar kewenangannya.

• Tidak pernah dinyatakan tidak mampu

menjalankan kewenangannya.

Faktor Reputasi Keuangan

• Tidak memiliki kredit macet.

• Tidak penah dinyatakan pailit dan tidak

pernah menjadi pemegang saham,


Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan dalamwaktu 5 (lima) tahun

terakhir sebelum penilaian kemampuan

dan kepatutan.

• Tidak pernah terlibat dalam tindak

pidana pencucian uang.

Factors of Integrity

• Never commit an offense and / or be

punished for a criminal offense.

• Never violates commitments agreed with

the supervisory agency and the financial

services supervisor.

• Never commit acts that improperly

benefit the Shareholders, members of the

Board of Directors, members of the Board

of Commissioners, employees and / or

other parties who may harm or reduce

consumer rights.

• Never violate prudential principles in the

financial services business.

• Not listed in the Disqualified List (DTL) in

the banking sector.

• Never commit acts that are inconsistent

with his or her authority or beyond his or

her authority.

• Never declared incapable of exercising

his or her authority.

Factors of Financial Reputation

• Do not have bad credit.

• Has never been declared bankrupt and

has never been a shareholder, member

of the Board of Directors, a member of

the Board of Commissioners who was

found guilty of causing a company to be

declared bankrupt based on a court

decision within the last 5 (five) years

before the fit and proper test.

• Never been involved in money

laundering crime.

90

Annual Report 2019


Kewajiban Pelaporan Direksi

Anggota Direksi harus melaporkan kepada

Perseroan secara berkala atau pada saat

terjadinya perubahan dalam :

• Kepemilikan saham dan setiap

perubahan kepemilikan atas saham

Perseroan.

• Jabatan-jabatan yang dirangkapnya,

baik dalam Perseroan, pada Perusahaan

atau lembaga lainnya.

Anggota Direksi tidak satupun yang memiliki

saham di Perseroan, dan tidak ada yang

memiliki hubungan keluarga dengan sesama


maupun Pemegang Saham.

Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi

adalah sebagai berikut :

• Menelaah kompensasi yang diberikan

bagi anggota Direksi di Perusahaan lain

dengan bidang usaha yang sama dan

sesuai dengan kondisi pasar.

• Melakukan pembahasan untuk

menyiapkan rekomendasi dengan

memperhitungkan kinerja Perseroan dan

kontribusi masing-masing individu.

• Rekomendasi disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk memperoleh

persetujuan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota

Direksi dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan

masing-masing anggota Direksi berakhir pada

penutupan RUPST ketiga setelah tanggal

pengangkatan, tanpa mengurangi hak RUPS

untuk memberhentikan anggota Direksi

sewaktu-waktu sebelum berakhir masa

jabatannya.

Board of Directors Obligation

Members of the Board of Directors shall report

to the Company periodically or at the time of

any change in:

• Share ownership and any change of

ownership of shares of the Company.

• Positions under which he / she belongs,

whether in the Company, to the

Company or any other entity.

No member of the Board of Directors has any

shares in the Company, and no one has

family relationships with other members of the

Board of Directors, members of the Board of

Commissioners or Shareholders.

Board of Directors Remuneration

The procedures for determining the

remuneration of the Board of Directors are as

follows:

• Review compensation provided to

members of the Board of Directors in

other companies with the same line of

business and in accordance with market

conditions.

• Conduct discussions to prepare

recommendations taking into account

the performance of the Company and

the contribution of each individual.

• Recommendations are submitted to the

Board of Commissioners for approval.

Appointment and Dismissal of the Board of

Directors

The appointment and dismissal of members of

the Board of Directors shall be made through

the GMS. The term of office of each member

of the Board of Directors shall end at the close

of the third AGMS after the date of

appointment, without prejudice to the right of

the GMS to dismiss the members of the Board

of Directors at any time before termination.

91

Annual Report 2019


Sertifikasi


35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan juga

mensyaratkan Direksi untuk mengikuti

program sertifikasi, selambat-lambatnya telah

dipenuhi pada tahun 2019. Seluruh Direksi

Perseroan telah mengikuti program sertifikasi

yang diselenggarakan oleh Sertifikasi Profesi

Pembiayaan Indonesia sebagai berikut:

Certification

Regulation of the Financial Services Authority

Number 35/POJK.05/2018 Concerning the

Implementation of Financing Companies also

requires the Board of Directors to enter the

certification program by 2018. All Directors of

the Company have taken the certification

program organized by the Indonesian

Financing Professional Certification as follows

No Nama

Name

Judul Pelatihan

Title of Training

Penyelenggara

Organizer

Tempat dan Tanggal

Venue and Date

1 Asnardi Sertifikasi Dasar Pembiayaan

Multi-Finance Basic Certification

SPPI/SPPI Jakarta, 17 September 2019

Jakarta, September 17, 2019

2 Irianto

Kusumadjaja

Sertifikasi Dasar Pembiayaan

Multi-Finance Basic Certification

SPPI/SPPI Jakarta, 17 September 2019

Jakarta, September 17, 2019

92

Annual Report 2019


Rapat Direksi Board of Directors Meeting

No. HARI/TANGGAL FREKUENSI

RAPAT

PEMBAHASAN

1. Rabu, 16/01/2019

Wednesday,

01/16/2019

1 x Pembahasan Persiapan Laporan Keuangan 2018

(Audited) dan Finalilasi Rencana Bisnis Tahunan 2019

Discussion on Preparation of 2018 Financial Statements

(Audited) and Finalization of the 2019 Annual Business

Plan

2. Jum’at, 8/02/2019

Friday, 02/8/2019

1 x Kinerja Bulan Januari 2019 dan Pembahasan Draft

Laporan Tahunan 2019

Performance in January 2019 and Discussion of 2019

Annual Report Draft

3. Selasa, 19/03/2019

Tuesday, 03/19/2019

1 x Kinerja Bulan Februari 2019, Draft Final Laporan

Keuangan Audited 2018 dan Pembahasan Draft

Laporan Tahunan 2019

Performance in February 2019, Final Draft of 2018

Audited Financial Statements and Discussion of 2019

Annual Report Draft

4. Rabu, 10/04/2019

Wednesday,

04/10/2019

1 x Kinerja Bulan Maret 2019, Finalisasi Laporan Tahunan

2019 dan Rencana RUPS Tahunan

Performance in March 2019, Finalization of the 2019

Annual Report and Annual GMS Plan

5. Senin, 13/05/2019

Monday, 05/13/2019

1 x Kinerja Bulan April 2019 dan Pembahasan Peluang Bisnis

dalam rangka Penyaluran Pembiayaan

Performance in April 2019 and Discussion of Business

Opportunities in the framework of Financing

6. Selasa, 11/06/2019

Tuesday, 11/06/2019

1 x Kinerja Bulan Mei 2019

Performance in May 2019

7. Rabu, 10/07/2019

Wednesday,

07/10/2019

1 x Kinerja Bulan Juni 2019 dan Laporan Tengah Tahun

Performance in June 2019 and Mid-Year Report

8. Kamis, 15/08/2019

Thursday, 08/15/2019

1 x Kinerja Bulan Juli 2019

Performance in July 2019

9. Jum’at, 20/09/2019

Friday, 09/20/2019

1 x Kinerja Bulan Agustus 2019

Performance in August 2019

10. Selasa, 22/10/2019

Tuesday,22/10/2019

1 x Persiapan RUPSLB & Diskusi Rencana Bisnis PT

Danasupra Erapacific Tbk

EGMS Preparation & Business Plan Discussion of PT

Danasupra Erapacific Tbk

11. Senin, 18/11/2019

Monday, 11/18/2019

1 x Pemenuhan HMETD dan Rencana Bisnis 2020

HMETD Fulfillment and Business Plan 2020

12. Jum’at, 20/12/2019

Friday, 12/20/2019

1 x Rencana Pembelian Investasi Saham

Stock Investment Purchase Plan

93

Annual Report 2019


DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, yaitu

satu orang Presiden Komisaris dan satu orang

Komisaris Independen.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam pengawasan Perusahaan

secara efisien, efektif, transparan, kompeten,

independen, dan dapat

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka Dewan Komisaris menetapkan

suatu pedoman pelaksanaan kerja yang

disusun berdasarkan Anggaran Dasar

Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007

tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006.

Cakupan Pedoman Kerja Dewan Komisaris:

1. Komposisi, Pengangkatan,

Pemberhentian serta masa jabatan

Dewan Komisaris;

2. Nominasi dan Persyaratan Keanggotaan

Dewan Komisaris;

3. Program pengenalan anggota Dewan

Komisaris;

4. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan

pendelegasian wewenang Dewan

Komisaris;

5. Komite Penunjang Dewan Komisaris;

6. Remunerasi dan pendidikan

berkelanjutan bagi Dewan Komisaris;

7. Mekanisme dan tata tertib rapat Dewan

Komisaris;

8. Kode etik;

9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;

10. Hubungan Dewan Komisaris dengan

Direksi;

11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners (BOC) consists of

two persons, namely one President

Commissioner and one Independent

Commissioner.

Working Guidelines of the Board of

Commissioners

In performing its duties and responsibilities in

the supervision of the Company in an

efficient, effective, transparent, competent,

independent and accountable manner, in

accordance with applicable laws and

regulations, the Board of Commissioners

establishes a guidance on the

implementation of work prepared under the

Company's Articles of Association, Act no.

40/2007 on Limited Liability Companies,

Regulation of the Financial Services Authority

Number: 33 / POJK.04 / 2014 concerning the


Commissioners of Issuers or Public Companies,

GCG Indonesia General Guidelines of the

2006 National Governance Policy Committee

(KNKG).

Scope of Working Guidelines of the BOC:

1. Composition, Appointment, Dismissal and

term of office of the Board of

Commissioners;

2. Nomination and Membership

Requirements of the Board of

Commissioners;

3. Program of introduction of members of

the Board of Commissioners;

4. Duties, responsibilities, authority and

delegation of authority of the Board of

Commissioners;

5. Board of Commissioners Supporting

Committee;

6. Remuneration and continuing education

for the Board of Commissioners;

7. The mechanism and discipline of

meetings of the Board of Commissioners;

8. Code of Conduct;

9. Responsibility of the Board of

Commissioners;

10. The relationship between the Board of

Commissioners and the Board of

Directors;

11. Performance Evaluation of the Board of

Commissioners.

94

Annual Report 2019


Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan

memberikan nasihat kepada Direksi yang

pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan

kewenangannya dilakukan melalui Laporan.

Dewan Komisaris sebagai bagian dalam

Laporan Tahunan Perusahaan yang

disampaikan kepada RUPS Tahunan

Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas jalannya

pengurusan Perusahaan oleh Direksi serta

memberikan persetujuan atas rencana

pengembangan Perusahaan, Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (yang

sekurang-kurangnya terdiri dari proyeksi

neraca dan proyeksi laba rugi, proyeksi

arus kas, serta proyeksi perubahan

ekuitas, termasuk rencana transaksi

materiil Perusahaan), dan rencana

lainnya yang berhubungan dengan

pelaksanaan usaha dan kegiatan

Perusahaan serta pelaksanaan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

dan keputusan RUPS serta peraturan


2. Melakukan tugas yang secara khusus

diberikan kepada Dewan Komisaris

menurut Anggaran Dasar Perusahaan,


berlaku dan/atau berdasarkan

keputusan RUPS.

3. Melakukan tugas, wewenang dan

tanggung jawab sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan,

keputusan RUPS dan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggung

jawaban serta kewajaran.

Duties, Responsibilities and Authorities of the

Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall oversee and

advise the Board of Directors whose

performance of duties, responsibilities and

authorities shall be conducted through the

Report. Board of Commissioners as part of the

Annual Report of the Company submitted to

the Annual GMS of the Company

Duties and Responsibilities of the Board of

Commissioners

1. To oversee the Company's management

by the Board of Directors and to approve

the Company's development plan, Work

Plan and Corporate Budget (which at

least consist of projected balance sheet

and projected income, cash flow

projection, and equity change

projections, including material

transaction plan The Company), and

other plans related to the

implementation of the Company's

business and activities and the


Articles of Association and the resolutions

of the General Meeting of Shareholders

and prevailing laws and regulations.

2. Performing duties specifically assigned to

the Board of Commissioners according to

the Company's Articles of Association,

applicable laws and / or based on the

resolutions of the GMS.

3. Carry out duties, authorities and

responsibilities in accordance with the

provisions of the Company's Articles of

Association, GMS decisions and statutory

provisions and must implement the

principles of professionalism, efficiency,

transparency, independence,

accountability, accountability and

fairness.

95

Annual Report 2019


4. Melakukan tindakan untuk kepentingan

Perusahaan dan bertanggung jawab

kepada RUPS.

5. Memberikan pendapat dan saran yang

sesuai dengan tugas pengawasan

Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai

setiap persoalan lainnya yang dianggap

penting bagi pengelolaan Perusahaan.

6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib

dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

bertanggung jawab dalam menjalankan

tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan,

dan tidak dimaksudkan untuk

kepentingan pihak atau golongan

tertentu.

7. Mengikuti perkembangan kegiatan

Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan

menunjukkan gejala kemunduran yang

mencolok, segera melaporkan kepada

RUPS dengan disertai saran mengenai

langkah perbaikan yang harus ditempuh.

8. Meneliti dan menelaah laporan tahunan

yang dipersiapkan oleh Direksi serta

menandatangani laporan tersebut, serta

memastikan bahwa Laporan Tahunan

Perusahaan telah memuat informasi

mengenai identitas, pekerjaanpekerjaan

utamanya, jabatan Dewan Komisaris di

perusahaan lain, termasuk rapat-rapat

yang dilakukan dalam satu tahun buku

(rapat internal maupun rapat gabungan

dengan Direksi), serta honorarium,

fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang

diterima dari Perusahaan.

9. Memberikan persetujuan atas usulan

Direksi tentang Kepala Satuan Pengawas

Intern yang telah melalui mekanisme

internal Perusahaan.

10. Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi

pengawasan internal Perusahaan secara

periodik.

4. Take action for the benefit of the

Company and be responsible to the

GMS.

5. Provide opinions and suggestions in

accordance with the supervisory duties of

the Board of Commissioners to the

General Meeting of Shareholders

regarding any other matters deemed

necessary for the management of the

Company.

6. Each member of the Board of

Commissioners shall be in good faith,

prudent and responsible in carrying out

supervisory and advisory duties to the

Board of Directors for the interest of the

Company and in accordance with the

purposes and objectives of the

Company, and not intended for the

benefit of certain parties or groups.

7. Following the progress of the Company's

activities, and in the case of the

Company showing a noticeable setback

symptom, promptly report to the GMS

with advice on corrective measures to be

taken.

8. To examine and review the annual

reports prepared by the Board of

Directors and to sign the report, and to

ensure that the Company's Annual

Report contains information on the

identity, work of its main work, the

positions of the Board of Commissioners

at other companies, including meetings

held within one year internal or joint

meetings with the Board of Directors), as

well as honorariums, facilities, and / or

other benefits received from the

Company.

9. To approve the proposal of the Board of

Directors regarding the Head of the

Internal Control Unit which has been

through the Company's internal

mechanisms.

10. Monitor the effectiveness of the

Company's internal supervisory function

implementation periodically.

96

Annual Report 2019


11. Melakukan tugas pengawasan lainnya

yang ditentukan oleh RUPS.

12. Memberikan arahan atas tata kelola

teknologi informasi Perusahaan, serta

memantau efektivitas pelaksanaannya

secara periodik.

13. Melakukan pengkajian secara berkala

atas efektivitas sistem manajemen risiko

dan pengendalian intern Perusahaan.

14. Memberikan arahan tentang kebijakan

proses pengadaan dan

pelaksanaannya.

15. Memberikan arahan tentang kebijakan

mutu dan pelayanan.

16. Memberikan arahan mengenai

pengawasan dan pemantauan

perjanjian pihak ketiga (pengawasan

dan pemantauan kepatuhan Direksi

dalam menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan

perjanjian dengan pihak ketiga).

17. Melaksanakan proses penunjukan calon

auditor eksternal, dan apabila diperlukan

dapat meminta bantuan Direksi dalam

proses penunjukannya, serta

menyampaikan kepada RUPS mengenai

alasan pencalonan tersebut dan

besarnya honorarium/imbal jasa yang

diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

18. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi

bersama dengan Akuntan Publik yang

akan melakukan pemeriksaan atas buku-

buku Perusahaan, untuk kemudian

diajukan sebagai usulan kepada RUPS.

19. Memastikan bahwa auditor eksternal,

auditor internal, dan komite audit serta

komite lainnya jika ada, memiliki akses

terhadap catatan akuntansi, data

penunjang, dan informasi mengenai

Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya

20. Menentukan sistem nominasi, evaluasi

kinerja, remunerasi yang transparan bagi

Dewan Komisaris dan Direksi untuk

selanjutnya diajukan agar memperoleh

persetujuan RUPS serta melaksanakannya

untuk internal Dewan Komisaris.

11. Perform other supervisory duties as

determined by the GMS.

12. Provide guidance on corporate

information technology governance, and

monitor the effectiveness of its

implementation periodically.

13. Conduct periodic reviews of the

effectiveness of our risk management

and internal control systems.

14. Provide direction on procurement

process policies and their

implementation.

15. Provide direction on quality policy and

service.

16. Provide guidance on the supervision and

monitoring of third party agreements

(supervision and monitoring of the

compliance of the Board of Directors in

enforcing applicable laws and

agreements with third parties).

17. Execute the process of appointing the

candidate of the external auditor, and if

necessary, may request the assistance of

the Board of Directors in the appointment

process, and submit to the GMS

regarding the reasons for such

nomination and the amount of fee / fee

proposed for the external auditor.

18. Coordinate and conduct joint evaluation

with Public Accountant who will conduct

examination of the Company's books, to

then be submitted as a proposal to the

GMS.

19. Ensure that external auditors, internal

auditors, and audit committees and other

committees, if available, have access to

accounting records, supporting data and

information about the Company, to the

extent necessary to perform their duties.

20. Determine the nomination system,

performance evaluation, transparent

remuneration for the Board of

Commissioners and the Board of Directors

to be subsequently submitted to obtain

approval of the GMS and to implement it

for the internal Board of Commissioners.

97

Annual Report 2019


21. Menentukan dan menyampaikan

kepada Direksi, sistem dan prosedur

untuk mengisi jabatan senior manajemen

satu tingkat di bawah Direksi sesuai

dengan mekanisme yang diatur dalam

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP)

dan Kebijakan Manajemen.

22. Meningkatkan kompetensi dan

pengetahuannya secara

berkesinambungan untuk menjalankan

fungsi sebagai Dewan Komisaris secara

profesional.

23. Melaksanakan tugas khusus sebagai

tindak lanjut pengawasan.

24. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak

dapat bertindak sendiri-sendiri,

melainkan berdasarkan keputusan

Dewan Komisaris.

25. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut

bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian Perusahaan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya.

26. Tanggung jawab berlaku secara

tanggung renteng bagi setiap anggota

Dewan Komisaris atas kepailitan karena

kesalahan dan kelalaian dalam

pengawasan terhadap Direksi.

27. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat

mengemban tanggung jawab atas

kerugian yang terjadi dalam operasional

Perusahaan apabila dapat membuktikan

bahwa anggota Dewan Komisaris:

a. Telah melakukan pengawasan

dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan Perusahaan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan;

b. Tidak mempunyai kepentingan

pribadi baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan

Direksi yang telah mengakibatkan

kepailitan;

c. Telah memberikan nasihat kepada

Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kepailitan tersebut;

d. Kepailitan bukan karena kesalahan

atau kelalaian Dewan Komisaris.

21. Determine and submit to Directors,

systems and procedures for senior

management positions one level below

the Board of Directors in accordance

with the mechanisms set forth in the

Corporate Governance Policy (CGP) and

the Management Policy.

22. Increase their competence and

knowledge on an ongoing basis to

function as a Board of Commissioners

professionally.

23. Carry out specific duties as follow-up

surveillance.

24. Every member of the Board of

Commissioners can not act alone, but on

the basis of a decision of the Board of

Commissioners.

25. Every member of the Board of

Commissioners shall be personally liable

for the loss of the Company if the person

is guilty or negligent in performing his

duties.

26. Responsibility shall be liable jointly for

each member of the Board of

Commissioners for bankruptcy due to

errors and omissions in oversight of the

Board of Directors.

27. The members of the Board of

Commissioners shall not be responsible for

any losses incurred in the Company's

operations if it can prove that members

of the Board of Commissioners:

a. Have conducted good faith and

prudent supervision in the interest of

the Company and in accordance

with the purposes and objectives of

the Company;

b. Having no direct or indirect personal

interest in the management of the

Board of Directors which has resulted

in bankruptcy;

c. Has advised the Board of Directors to

prevent any such bankruptcy or

continuation;

d. Bankruptcy is not the fault or omission

of the Board of Commissioners.

98

Annual Report 2019


Wewenang Dewan Komisaris

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar

Perusahaan, Dewan Komisaris

berwenang untuk memberikan

persetujuan kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu;

2. Menerima laporan dari Direksi atas

anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris anak perusahaan dari

Perusahaan yang telah ditetapkan

dalam RUPS anak perusahaan yang

bersangkutan;

3. Memberikan tanggapan atas laporan

berkala Direksi serta pada setiap waktu

yang diperlukan mengenai

perkembangan Perusahaan dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham seperti yang

diatur dalam Anggaran Dasar

Perusahaan;

4. Berhak meminta bantuan tenaga ahli

dalam melaksanakan tugasnya untuk

jangka waktu terbatas atas beban

Perusahaan;

5. Memberikan persetujuan atas

pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Satuan Pengawas Intern dan

Sekretaris Perusahaan oleh Direktur

Utama berdasarkan mekanisme internal

Perusahaan;

6. Menyelenggarakan RUPS dengan

mengajukan kepada Direksi melalui surat

tercatat disertai dengan alasannya;

Persyaratan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi

seluruh persyaratan kemampuan dan

kepatutan sesuai dengan Peraturan

Bapepam dan LK No. PER-03/BL/2008

tertanggal 30 Juni 2008, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi

Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian,

Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan

Perusahaan Penjaminan denganfaktor-faktor

penilaian sebagai berikut:

Authority of the Board of Commissioners

1. In accordance with the Company's

Articles of Association, the Board of

Commissioners is authorized to approve

the Board of Directors in performing

certain legal actions;

2. Receive report from the Board of

Directors on the members of the Board of

Directors and members of the Board of

Commissioners of a subsidiary of the

Company as determined in the GMS of

the subsidiary concerned;

3. Provide feedback on the Board's periodic

reports as well as at any time required on

the progress of the Company and report

on the results of its performance to its

shareholders as stipulated in the Articles

of Association of the Company;

4. Entitled to request assistance of experts in

performing their duties for a limited period

of time over the expenses of the

Company;

5. To approve the appointment and

dismissal of the Head of the Internal

Control Unit and the Corporate Secretary

by the President Director based on the

Company's internal mechanisms;

6. Conducting a GMS by submitting to the

Board of Directors by registered letter

accompanied by reason;

Requirements of the Board of Commissioners

The members of the Board of Commissioners

are required to meet all the requirements of

capability and decency in accordance with

Bapepam and LK Regulation no. PER-03 / BL /

2008 dated June 30, 2008, Regulation of the

Financial Services Authority no. 4 / POJK.05 /

2013 on Assessment of Ability and Precision for

Major Parties in Insurance Companies,

Pension Funds, Financing Companies and

Guarantee Companies with the following

valuation factors:

99

Annual Report 2019


Faktor Kompetensi

• Memiliki pengetahuan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya.

• Memahami peraturan perundang-

undangan IKNB dan/atau peraturan

perundang-undangan terkait lainnya.

• Memiliki pengalaman dan keahlian di

bidang IKNB dan/atau bidang lain yang

relevan dengan jabatannya.

• Memiliki kemampuan untuk melakukan

pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan usaha IKNB yang sehat

Faktor Integritas

• Tidak pernah melakukan perbuatan

tindak pidana di bidang usaha jasa

keuangan dan/atau perekonomian.

• Tidak pernah dihukum karena tindak

pidana kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian

kemampuan dan kepatutan.

• Tidak pernah melanggar komitmen yang

telah disepakati dengan instansi Pembina

dan pengawas usaha jasa keuangan.


memberikan keuntungan secara tidak

wajar kepada Pemegang Saham,


Komisaris, anggota Badan Perwakilan

Anggota, pegawai dan/atau pihak lain

yang dapat merugikan atau mengurangi

hak pemegang polis, konsumen

dan/atau peserta.

• Tidak pernah melanggar prinsip-prinsip

kehati-hatian di bidang usaha jasa

keuangan

• Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

(DTL) di sektor perbankan.


tidak sesuai dengan kewenangannya

atau di luar kewenangannya.

• Tidak pernah dinyatakan tidak mampu

menjalankan kewenangannya.

• Tidak pernah melanggar peraturan

perundang-undangan di bidang IKNB.

Competency Factor

Have sufficient knowledge and relevant

to his position.

Understand the rules of IKNB legislation

and / or other relevant legislation.

Have experience and expertise in the

field of IKNB and / or other fields relevant

to his / her position.

Have the ability to undertake strategic

management in order to develop a

healthy IKNB business

Factors of Integrity

Never commit a crime in the field of

financial services and / or the economy.

Never been convicted of a criminal

offense based on a court decision within

a maximum period of 5 (five) years prior

to a fit and proper test.

Never violates commitments agreed with

the supervisory agency and the financial

services supervisor.

Never commit acts that improperly

benefit Shareholders, members of the

Board of Directors, members of the Board

of Commissioners, members of the

Member Representative Body,

employees and / or other parties who

may harm or reduce the rights of

policyholders, customers and / or

participants.

Never violate prudential principles in the

financial services business

Not listed in the Disqualified List (DTL) in

the banking sector.

Never commit acts that are inconsistent

with his or her authority or beyond his or

her authority.

Never declared incapable of exercising

his or her authority.

Never violate the rules of IKNB's

legislation.

100

Annual Report 2019


Faktor Reputasi Keuangan

• Tidak memiliki kredit macet.

• Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak

pernah menjadi Pemegang Saham,


Komisaris, atau anggota Badan

Perwakilan Anggota yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan dalam

waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum

penilaian kemampuan dan kepatutan

• Tidak pernah terlibat dalam tindak

pidana pencucian uang.

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh

terhadap pengawasan Perseroan dalam hal :

• Memastikan terselenggaranya

pelaksanaan GCG dalam setiap usaha

Perseroan pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

• Mengevaluasi, memantau dan

mengarahkan pelaksanaan kebijakan

strategis Perseroan.

• Menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal.

• Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi, serta memberi arahan kepada

Direksi.

• Memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja Audit

Internal perseroan, auditor eksternal, hasil

audit Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek

Indonesia dan /atau hasil pengawasan

regulator terkait lainnya

Kewajiban Pelaporan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan

kepada Perseroan secara berkala atau pada

saat terjadinya perubahan dalam :

• Kepemilikan saham dan setiap

perubahan kepemilikan atas saham

Persero.

• Jabatan-jabatan yang dirangkapnya,

baik dalam Perseroan, pada Perusahaan

atau lembaga lainnya

Factors of Financial Reputation

Do not have bad credit.

Has never been declared bankrupt and

has never been a Shareholder, a

member of the Board of Directors, a

member of the Board of Commissioners,

or a member of the Member

Representative Body found guilty of

causing a company to be declared

bankrupt based on a court decision

within the last 5 (five) years before the fit

and proper test

Never been involved in money

laundering crime.

The Board of Commissioners is fully responsible

for the supervision of the Company in terms

of:

Ensure the implementation of GCG in

every business of the Company at all

levels or levels of the organization.

Evaluate, monitor and direct the


strategic policies.

Provide enough time to carry out their

duties and responsibilities optimally.

Supervise the execution of duties and

responsibilities of the Board of Directors,

and provide direction to the Board of

Directors.

Ensure that the Board of Directors has

followed up on audit findings and

recommendations of the Company's

internal audit work units, external auditors,

audit results of the Financial Services

Authority, the Indonesia Stock Exchange

and / or other regulatory oversight results

Obligation of Reporting of the Board of

Commissioners

The members of the Board of Commissioners

shall report to the Company periodically or

upon changes in:

• Share ownership and any change of

ownership of the shares of Persero.

• Positions under which he / she belongs,

whether in the Company, to the

Company or any other entity

101

Annual Report 2019


Pernyataan Independensi dan Potensi

Benturan Kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat

pernyataan independensi pada tiap awal

tahun untuk menyatakan status

independensinya dan setiap akhir tahun

untuk menyatakan apakah selama tahun

terakhir terdapat situasi yang memiliki

benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris

atas tindakan yang dilakukan. Anggota

Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk

melapor apabila terjadi perubahan status

yang mempengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi

dengan potensi benturan kepentingan yang

dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi dalam pengambilan keputusannya.

Dalam kedudukannya Dewan Komisaris tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang

saham Utama.

Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut :

• Menelaah kompensasi yang diberikan

bagi anggota Dewan Komisaris di

Perusahaan lain dengan bidang usaha

yang sama dan sesuai dengan kondisi

pasar.

• Melakukan pembahasan untuk

menyiapkan rekomendasi dengan

memperhitungkan kinerja Perseroan dan

kontribusi masing-masing individu.

• Rekomendasi disampaikan dan dibahas

dalam RUPST untuk memperoleh

persetujuan.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,

Rapat Komisaris dapat diadakan setiap

waktu apabila dipandang perlu oleh Presiden

Komisaris atau anggota Dewan Komisaris

atau atas permintaan tertulis dari seorang

Pemegang Saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari seluruh jumlah

Statement of Independence and Potential

Conflict of Interest Each member of the Board

of Commissioners shall make a statement of

independence at the beginning of each year

to declare its independence status and at the

end of each year to state whether during the

last year there was a conflict of interest

situation by the Board of Commissioners for

the action taken. Members of the Board of

Commissioners are also obliged to report if

there is a change of status affecting its

independence.

Throughout 2018, there is no situation with

potential conflict of interest faced by

members of the Board of Commissioners and

the Board of Directors in decision-making. In

its capacity the Board of Commissioners has

no affiliation relationship with the Principal

Shareholder.

Remuneration of the Board of Commissioners

The procedures for determining the

remuneration of the Board of Commissioners

are as follows:

• Review compensation provided to

members of the Board of Commissioners

in other companies with the same line of

business and in accordance with market

conditions.

• Conduct discussions to prepare

recommendations taking into account

the performance of the Company and

the contribution of each individual.

• Recommendations are submitted and

discussed at the AGMS for approval.

Board of Commissioners Meeting

In accordance with the Articles of Association

of the Company, the Meeting of the Board of

Commissioners may be held at any time as

deemed necessary by the President

Commissioner or a member of the Board of

Commissioners or at the written request of a

Shareholder or more jointly representing at

least 1/10 (one ten)

102

Annual Report 2019


Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioner Meeting


29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan

mensyaratkan Dewan Komisaris untuk

mengikuti program sertifikasi, selambat-

lambatnya telah dipenuhi pada tahun 2017.

Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Eko

Hartono dan Komisaris Independen yaitu

Bapak Yugi Prayanto telah mengikuti

program sertifikasi Dasar Pembiayaan yang

diselenggarakan oleh Sertifikasi Profesi

Pembiayaan Indonesia (SPPI) pada tanggal

25 November 2015 dan 27 Juli 2016.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan

Komisaris

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota

Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS.

Masa jabatan masing-masing anggota

Dewan Komisaris berakhir pada penutupan

RUPST ketiga setelah tanggal pengangkatan,

tanpa mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan anggota Dewan Komisaris

sewaktu-waktu sebelum berakhir masa

jabatannya.

The Regulation of Financial Services Authority

Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning the

Implementation of Financing Companies

requires the Board of Commissioners to follow

the certification program by 2017. The

President Commissioner Mr. Eko Hartono and

Independent Commissioner Mr. Yugi Prayanto

have followed Basic Financing certification

program organized by the Indonesian

Financing Professional Certification (SPPI) on

November 25, 2015 and July 27, 2016.

Appointment and Dismissal of the Board of

Commissioners

Appointment and Dismissal of members of the

Board of Commissioners shall be conducted

through the GMS. The term of office of each

member of the Board of Commissioners ends

at the close of the third AGMS after the date

of appointment, without prejudice to the right

of the General Meeting of Shareholders to

dismiss members of the Board of

Commissioners at any time before

termination.

No. TANGGAL Frekuensi

Rapat

PEMBAHASAN

1. Jum’at, 18/01/2019

Friday, 01/18/2019

1 x Kinerja, Laporan Keuangan 2018 (Un Audited) dan

Persetujuan Rencana Bisnis Tahunan 2019

Performance, 2018 Financial Statements (Un

Audited) and Approval of 2019 Annual Business Plan

2. Kamis, 28/03/2019

Thursday,03/28/2019

1 x Laporan Tahunan

Annual Report

3. Sabtu, 20/04/2019

Saturday, 04/20/2019

1 x Laporan Keuangan Triwulan I dan Persiapan RUPS

Tahunan

First Quarter Financial Report and Annual GMS

Preparation

4. Rabu, 17/07/2019

Wednesday, 07/17/2019

1 x Laporan Keuangan Triwulan II / Semester I

Quarterly / Semester I Financial Report

5. Kamis, 10/10/2019

Thursday, 10/10/2019

1 x Laporan Keuangan Triwulan III, Persetujuan

Perpanjangan Fasilitas Factoring dan Penetapan

KAP Untuk Audit Buku Perseroan Tahun 2019

Quarterly Financial Report III, Approval of Extension

of Factoring Facilities and Determination of KAP for

Audit of the Company's Book in 2019

6. Sabtu, 14/12/2019

Saturday, 12/14/2019

1 x Rencana Proyeksi Bisnis Tahunan 2019 dan Perkiraan

Kinerja Tahun 2020

Plans for 2019 Annual Business Projection and 2020

Performance Estimates

103

Annual Report 2019


Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2014Tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik Perseroan harus memiliki Komisaris

Independen dengan komposisi paling kurang

30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Untuk menjamin terlaksananya independensi

Dewan Komisaris, pemegang saham melalui

RUPS telah menetapkan 1 (satu) orang

Komisaris Independen dari total 2 (dua) orang

jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, Komposisi Dewan Komisaris

Perseroan telah sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota

Komisaris yang tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua dengan anggota

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau

pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak

independen. Keberadaan Komisaris

Independen dimaksudkan untuk dapat

mendorong terciptanya iklim dan lingkungan

kerja yang lebih obyektif dan menempatkan

kewajaran (fairness) dan kesetaraan di

antara berbagai kepentingan termasuk

kepentingan pemegang saham minoritas

dan stakeholders lainnya.

Komisaris Independen Perseroan senantiasa

melepaskan diri dari benturan kepentingan

(conflict of interest) serta bertindak

independen, dalam arti tidak mempunyai

benturan kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk

melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis,

baik dalam hubungan satu sama lain

maupun hubungan terhadap Direksi.

Independent Commissioner

Under the Regulation of the Financial Services

Authority Number 33 / POJK.04 / 2014About


Commissioners of the Issuer or Public

Company, the Company must have an

Independent Commissioner with a

composition of at least 30% of the total

members of the Board of Commissioners.

To ensure the independence of the Board of

Commissioners, the shareholders through the

GMS have determined 1 (one) Independent

Commissioner out of a total of 2 (two)

members of the Board of Commissioners of

the Company. Therefore, the composition of

the Board of Commissioners of the Company

is in compliance with prevailing laws and

regulations.

Independent Commissioner is a member of

the Board of Commissioners who has no

financial, management, shareholding and /

or family relationships up to the second

degree with other members of the Board of

Commissioners, Board of Directors and / or

controlling shareholder or other relationship

that may affect his ability to act

independently. The existence of Independent

Commissioners is intended to encourage the

creation of a more objective work climate

and environment and to place fairness and

equity among various interests including the

interests of minority shareholders and other

stakeholders.

The Independent Commissioner of the

Company is always free from conflict of

interest and acts independently, in the sense

that there is no conflict of interest which may

interfere with its ability to perform its duties

independently and critically, both in relation

to each other and the relationship to the

Board of Directors.

104

Annual Report 2019


Kriteria Komisaris Independen

Dalam menunjuk Komisaris Independen,

Perseroan mengacu pada kriteria peraturan

perundangan yang berlaku, dalam hal ini

yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris

Independen adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja

atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut dalam waktu

6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai

Komisaris Independen Emiten atau

Perusahaan Publik pada periode

berikutnya

2. Tidak mempunyai saham baik langsung

maupun tidak langsung pada Emiten

atau Perusahaan Publik tersebut

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi

dengan Emiten atau Perusahaan Publik,

anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi,atau pemegang saham utama

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

dan

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten

atau Perusahaan Publik tersebut.

Pernyataan Independensi Komisaris

Independen

Komisaris Independen Perseroan telah

membuat Surat Pernyataan Independen

yang berisikan pernyataan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/

atau pemegang saham pengendali atau

hubungan dengan Perseroan, yang

dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.

2. Tidak memiliki hubungan usaha yang

terkait dengan kegiatan Perseroan

secara langsung maupun tidak langsung.

Criteria Independent Commissioner

In appointing an Independent Commissioner,

the Company refers to the applicable

regulatory criteria, in this case the Regulation

of the Financial Services Authority Number 33

/ POJK.04 / 2014 on the Board of Directors

and Board of Commissioners of Issuers or

Public Companies, which sets the criteria for

Independent Commissioners as follows:

1. Not a person who is employed or has the

authority and responsibility to plan, direct,

control or supervise the activities of the

Issuer or Public Company within the last 6

(six) months, except for re-appointment

as Independent Commissioner of Issuer or

Public Company in the period next

2. Not having any share directly or indirectly

in the Issuer or Public Company

3. Not having an Affiliation relationship with

the Issuer or Public Company, a member

of the Board of Commissioners, a

member of the Board of Directors, or the

principal shareholder of the Issuer or

Public Company; and

4. Has no direct or indirect business

relationship related to the Issuer or the

Public Company's business activities.

Independent Commissioner Independence

Statement

The Independent Commissioner of the

Company has prepared an Independent

Statement containing the following

statement:

1. Not having financial, management, share

ownership and / or family relationships

with members of the Board of

Commissioners, Board of Directors and /

or controlling shareholder or relationship

with the Company, which may affect its

ability to act independently.

2. Not having a business relationship related

to the Company's activities directly or

indirectly.

105

Annual Report 2019


3. Apabila dikemudian hari, ditemukan

memiliki hubungan sebagaimana

dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas,

maka bersedia melepaskan jabatan

Komisaris Independen dan bersedia

untuk diganti.

3. If in the future it is found to have the

relationship referred to in items 1 and 2

above, then willing to give up the

Independent Commissioner's position and

willing to be replaced.

No. TANGGAL Frekuensi

Rapat

PEMBAHASAN

1. Senin, 26/02/2018

Monday,

02/26/2018

1 x Kinerja dan Laporan Keuangan 2017 dan Draft

Laporan Keuangan Audited 2017, Perbaikan

Materi Fit & Proper

2017 Performance and Financial Report and 2017

Audited Financial Report Draft, Improved Fit &

Proper Material

2. Kamis, 24/05/2018

Thursday,

05/24/2018

1 x Persiapan RUPS Tahunan dan Review Kinerja

Laporan Keuangan

Preparation of Annual GMS and Review of

Performance of Financial Statements

3. Senin, 29/10/2018

Monday,

10/29/2018

1 x Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan

Evaluation of Quarterly Financial Reports

4. Kamis, 20/12/2018

Thursday,

12/20/2018

1 x Rencana Proyeksi Bisnis Tahunan 2019,

Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Factoring

2019 Annual Business Projection Plan, Approval of

Extension of Factoring Facilities

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Board of Commissioner and Board of Directors Joint Meeting

106

Annual Report 2019


KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang ditunjuk

oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris. Tugas utama Komite Audit

adalah untuk membantu Dewan Komisaris

dalam memastikan berjalannya dan

terpeliharanya praktek Tata Kelola

Perusahaan dan pengawasan Perseroan

yang memadai, melakukan pengawasan

dan pemantauan terhadap sistem kendali

internal Perseroan.

Komite Audit melakukan pemeriksaan

keefektifan rencana audit, laporan-laporan

auditor internal dan bekerja secara spesifik

untuk memperketat pengawasan internal di

Perseroan. Komite Audit menjalin hubungan

dengan Auditor Eksternal Independen untuk

mengkaji rencana kerja serta tindak lanjut

atas temuan-temuan mereka. Komite Audit

juga memberikan laporan singkatnya dalam

mengkaji penerapan keseluruhan kerangka

kerja standar Tata Kelola Perseroan.

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK (yang

sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan)

dan BEI, Komite Audit yang bertanggung

jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab utama Komite Audit adalah

membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan berbagai tugas pengawasan

dan evaluasi, termasuk mengevaluasi dan

memberikan nasihat tentang cara-cara untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan,

mengawasi kinerja operasional Perseroan,

meningkatkan efektivitas tugas Auditor

Internal dan Auditor Independen, serta

mengidentifikasi masalah yang mungkin

memerlukan campur tangan Dewan

Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tanggal

10 Juni 2013, Komite audit sekurang-

kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu Komisaris

Independen sebagai ketua dan pihak-pihak

independen yang bukan karyawan

Perseroan.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee

appointed by and responsible to the Board of

Commissioners. The main task of the Audit

Committee is to assist the Board of

Commissioners in ensuring the proper

operation and maintenance of Good

Corporate Governance practices and

oversight of the Company, monitoring and

monitoring the Company's internal control

system.

The Audit Committee audits the effectiveness

of the audit plan, internal auditor reports and

works specifically to tighten internal controls in

the Company. The Audit Committee

maintains a relationship with the Independent

External Auditor to review the work plan as

well as follow up on their findings. The Audit

Committee also provides a brief report in

reviewing the overall application of the

Corporate Governance standards framework.

In accordance with BAPEPAM-LK regulations

(now called the Financial Services Authority)

and BEI, the Audit Committee is directly

responsible to the Board of Commissioners.

The ultimate responsibility of the Audit

Committee is to assist the Board of

Commissioners in performing various

monitoring and evaluation tasks, including

evaluating and advising on ways to improve

the quality of financial statements, overseeing

the Company's operational performance,

improving the effectiveness of the Internal

Auditor's duties and the Independent Auditor,

may require the intervention of the Board of

Commissioners.

Based on the Audit Committee Charter dated

June 10, 2013, the Audit Committee shall

consist of at least three members,

Independent Commissioner as chairman and

independent parties who are not employees

of the Company.

107

Annual Report 2019


Semua hasil yang diterbitkan oleh Komite

Audit selama tahun 2014 telah disampaikan

kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak

menemukan hal-hal yang bersifat material

didalam Laporan Tahunan 2014 yang

membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris

Perseroan 001/SK/KOM/IV/2013 tanggal

1 April 2013 dengan mempertimbangkan:

• Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, peraturan

Nomor IX.I.5 tanggal 19 Juli 2004

Lampiran II,

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal, Lampiran Kep-643/BL/2012

tanggal 7 Desember 2012,

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014,

perihal Perubahan Peraturan No. I-A

tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Equitas Selain Saham yang

Diterbitkan oleh Perseroan Tercatat

tanggal 20 Januari 2014,

Sesuai dengan Peraturan Bapepam LK No.

IX.1.5 Kep-643/BL/2012, Komite Audit hanya

bertugas selama masa jabatan Dewan

Komisaris sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan dapat diangkat

kembali untuk satu periode berikutnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menelaah laporan keuangan, proyeksi

dan laporan lainnya yang terkait dengan

informasi keuangan yang akan

dipublikasikan oleh Perseroan.

Menelaah ketaatan Perseroan atas


berlaku.

Memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai penunjukan

Akuntan Publik yang didasarkan atas

independensi, ruang lingkup penugasan

dan biaya.

Memberikan pendapat independen

dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajemen dan Akuntan atas

pendapat yang diberikan.

All results issued by the Audit Committee

during 2014 have been submitted to the

Board of Commissioners. The Audit

Committee did not find material matters in

the 2014 Annual Report requiring the attention

of the Board of Commissioners.

Based on the resolutions of the Board of

Commissioners of the Company 001 / SK /

KOM / IV / 2013 dated April 1, 2013 taking into

account:

Decision of the Board of Directors of PT

Bursa Efek Jakarta Number Kep-305 / BEJ

/ 07-2004, rule Number IX.I.5 dated July

19, 2004 Attachment II,

Decision of the Chairman of the Capital

Market Supervisory Agency, Attachment

Kep-643 / BL / 2012 dated December 7,

2012,

Decree of the Board of Directors of PT

Bursa Efek Indonesia Number Kep-

00001/BEI/01-2014, regarding

Amendment to Regulation no. I-A on

Shares Registration and Equity Securities

In addition to Shares Issued by the Listed

Company dated January 20, 2014,

In accordance with Bapepam LK Regulation

no. IX.1.5 Kep-643 / BL / 2012, the Audit

Committee shall only serve during the term of

office of the Board of Commissioners as

stipulated in the Articles of Association and

may be re-appointed for a subsequent

period.

Duties and Responsibilities of the Audit

Committee

Reviewing the financial statements,

projections and other reports relating to

financial information to be published by

the Company.

Reviewing the Company's compliance

with prevailing laws and regulations.

Provide recommendations to the Board

of Commissioners regarding the

appointment of a Public Accountant

based on independence, scope of

assignment and costs.

Provide an independent opinion in the

event of any disagreements between

management and the Accountant for

the opinions given.

108

Annual Report 2019


Menelaah pengaduan pihak ketiga yang

berkaitan dengan proses akuntansi dan

pelaporan keuangan Perseroan.

Menelaah pelaksanaan pemeriksaan

oleh Auditor internal dan mengawasi

pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi

atas temuan Auditor Internal tersebut.

Menelaah dan memberikan saran

kepada Dewan Komisaris terkait adanya

potensi benturan kepentingan pada

Perseroan.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data

dan informasi Perseroan.

Persyaratan Kompetensi

Memiliki integritas yang tinggi,

kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadai sesuai

dengan latar belakang pendidikannya

serta mampu berkomunikasi dengan baik

termasuk menyediakan waktu untuk

melaksanakan tugasnya,

Memiliki pengetahuan yang cukup untuk

membaca dan memahami laporan

keuangan,

Memiliki pengetahuan yang memadai

tentang bisnis Perseroan, proses audit,

manajemen risiko serta peraturan dan

perundang-undangan di bidang pasar

modal serta peraturan terkait lainnya,

Paling sedikit salah seorang dari anggota

Komite Audit harus memiliki latar

belakang pendidikan, pengalaman dan

keahlian di bidang akuntasi dan/atau

keuangan,

Wajib mematuhi kode etik Komite Audit

yang mengacu pada kode etik yang

ditetapkan oleh Ikatan Komite Audit

Indonesia,

Bersedia meningkatkan kompetensi

secara terus menerus melalui pendidikan

dan pelatihan.

Persyaratan Independensi

Bukan merupakan orang yang memiliki

benturan kepentingan dan afiliasi

dengan Kantor Akuntan Publik, Kantor

Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai

Publik atau pihak lain yang memberikan

jasa assurance, jasa non assurance, jasa

penilai dan/atau jasa konsultasi lain

kepada Perseroan dalam waktu 6

(enam) bulan terakhir,

Reviewing third party complaints relating

to the Company's accounting and

reporting process.

Reviewing the implementation of the

audit by the internal Auditor and

overseeing the implementation of follow-

up actions by the Board of Directors on

the findings of the Internal Auditor

Review and advise the Board of

Commissioners regarding the potential

conflict of interest in the Company.

Maintaining the confidentiality of

Company documents, data and

information.

Competency Requirements

Have high integrity, ability, knowledge

and experience appropriate to the

educational background and able to

communicate well including providing

time to carry out their duties,

Have sufficient knowledge to read and

understand financial statements,

Have sufficient knowledge of the

Company's business, audit process, risk

management and regulations and

regulations in the field of capital markets

and other related regulations,

At least one of the members of the Audit

Committee must have educational

background, experience and expertise in

accounting and / or finance,

Compulsory to comply with the Code of

Conduct of the Audit Committee which

refers to the code of ethics established by

the Indonesian Audit Committee,

Willing to increase competence

continuously through education and

training.

Independence Requirements

Not a person having a conflict of interest

and affiliation with Public Accountant

Firm, Legal Consultant Office, Public

Appraiser Office or any other party

providing assurance, non-assurance

services, assessment and / or consultancy

services to the Company within 6 (six) last

month,

109

Annual Report 2019


• Bukan merupakan orang yang bekerja

atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan atau

mengawasi kegiatan Perseroan dalam

waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali

Komisaris Independen,

Tidak memiliki saham langsung maupun

tidak langsung pada Perseroan,

Dalam hal anggota Komite Audit

memperoleh saham Perseroan baik

langsung maupun tidak langsung akibat

suatu peristiwa hukum,

Maka saham tersebut wajib dialihkan

kepada pihak lain dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan setelah

diperolehnya saham tersebut.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi

dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi atau Pemegang Saham

Utama,

Tidak mempunyai hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha

Perseroan.

Independensi Komite Audit

Untuk mengetahui independensi anggota

Komite Audit Perseroan, dapat dilihat dari

data hubungan keluarga, keuangan,

kepengurusan dan kepemilikan saham pada

Perseroan dan atau lembaga pembiayaan

lainnya dari masing-masing anggota Komite

Audit.

Hubungan keluarga dan keuangan dari

anggota Komite Audit dengan anggota

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

serta pemegang saham Perseroan adalah

sebagai berikut:

• Not a person working or having the

authority and responsibility to plan, lead,

the Company's activities within the last 6

(six) months except Independent

Commissioners,

Has no direct or indirect shares in the

Company,

In the event that members of the Audit

Committee obtain the Company's shares

either directly or indirectly due to a legal

event,

The shares must be transferred to other

parties within a period of no more than 6

(six) months after the acquisition of such

shares.

Has no affiliation relationship with

members of the Board of Commissioners,

members of the Board of Directors or

Principal Shareholders,

Has no direct or indirect business

relationship related to the Company's

business activities.

Independence of the Audit Committee

To know the independence of the members

of the Audit Committee of the Company, it

can be seen from the data of family, finance,

stewardship and share ownership of the

Company and or other financing institutions

of each member of the Audit Committee.

Family and financial relationships of members

of the Audit Committee with members of the

Board of Commissioners and / or members of

the Board of Directors and shareholders of the

Company are as follows:

110

Annual Report 2019


Seluruh anggota Komite audit tidak memiliki

hubungan kepengurusan dan kepemilikan

saham dengan Perseroan.

All members of the Audit Committee have no

management relationship and share

ownership with the Company.

KETERANGAN

INFORMATION

Yugi

Prayanto

Nike Felina Erikson

Putra

Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with

Dewan Komisaris/Board of Commissioner Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Direksi/Board of Directors Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Pemegang Saham Lainnya/Other

Shareholders

Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with




Shareholders


Hubungan Kepengurusan & Kepemilikan Saham /

Management Boards and Ownership Share s Relationship with




Shareholders


111

Annual Report 2019


Rapat Komite Audit

Komite Audit secara rutin mengadakan

pertemuan untuk membahas isu-isu yang

berkaitan dengan Tata Kelola Perusahan

yang perlu ditangani oleh Dewan Komisaris

dan Direksi, serta hal-hal penting lainnya

seperti penerapan prinsip-prinsip akuntansi,

penyebaran informasi kepada publik, dan

penunjukkan Akuntan Publik.

Rapat sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu)

kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh

sedikitnya setengah dari jumlah anggota

Komite Audit.

Pada tahun 2019 Komite Audit mengadakan

4 (tiga) kali rapat, dengan catatan kehadiran

sebagai berikut :

Rapat dengan Direksi dilakukan 2 (dua) kali

sepanjang tahun 2019, dengan catatan

kehadiran sebagai berikut :

Audit Committee Meetings

The Audit Committee regularly conducts

meetings to discuss issues related to

Corporate Governance that need to be

handled by the BoC and BoD, as well as other

important matters such as the application of

accounting principles, dissemination of

information to the public, and the

appointment of a Public Accountant.

Meetings are held at least 1 (one) time in 3

(three) months and are attended by at least

half of the total members of the Audit

Committee.

In 2019 the Audit Committee holds 4 (three)

meetings, with the following attendance

records:

Meetings with the Board of Directors are

conducted 2 (two) times throughout 2019,

with attendance as follows:

Nama/

Name

Frekuensi

/Frequency

Kehadiran

/Attendance

Rasio Kehadiran

/Attendance Ratio

Yugi Prayanto 4 4 100%

Nike Felina 4 4 100%

Erikson Putra 4 4 100%

Nama/Name Frekuensi

/Frequency

Kehadiran

/Attendance

Rasio Kehadiran

/Attendance Ratio

Yugi Prayanto 2 2 100%

Nike Felina 2 2 100%

Erikson Putra 2 2 100%

Asnardi 2 2 100%

Irianto Kusumadjaja 2 2 100%

112

Annual Report 2019


Laporan Komite Audit

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2019, Komite Audit telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut :

1. Melakukan penelaah atas laporan

keuangan perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018, laporan

keuangan triwulanan selama tahun 2019

termasuk penelaahan atas kesesuaian

dengan PSAK, Peraturan Otoritas Jasa

keuangan serta peraturan dari regulator

lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan

terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan

kegiatan Perseroan.

3. Memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisris mengenai penunjukan

akuntan publik untuk audit laporan

keuangan perseroan tahun buku 2018,

ruang lingkup penugasan dan biaya

jasa.

4. Melakukan penelaaah atas hasil audit

oleh Internal Audit dan memberikan

saran untuk tindak lanjut temuan.

5. Melakukan penelaahan atas aktivitas

pelaksanaan manajemen risiko.

6. Melaksanakan rapat internal Komite

Audit.

Audit Committee Report

Implementation of the activities of the Audit

Committee

During 2019, the Audit Committee has

performed the following duties and

responsibilities:

1. Reviewing the Company's financial

statements ending December 31, 2018,

quarterly financial reports during 2019

including review of compliance with

PSAK, the Financial Services Authority

Regulations and regulations of other

regulators.

2. Reviewing compliance with laws and

regulations relating to the Company's

activities.

3. Povide recommendations to the Board of

Commissioners regarding the

appointment of a public accountant to

audit the financial statements of the

company for book year 2018, the scope

of the assignment and the cost of

services.

4. Reviewing the audit results by the Internal

Audit and providing advice for follow-up

findings.

5. Reviewing the activities of risk

management implementation.

6. Conducting internal meetings of the

Audit Committee.

113

Annual Report 2019


Sekretaris Perseroan

Sekretaris Perusahaan adalah orang

perseorangan atau penanggung jawab dari

unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris

Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap

transparansi bagi semua pemangku

kepentingan, Sekretaris Perseroan berperan

untuk menyediakan informasi mengenai

perseroan kepada publik, serta menyediakan

informasi mengenai peraturan-peraturan

terkait yang dibutuhkan oleh Direksi. Sekretaris

Perseroan memberikan informasi kondisi

Perseroan, perkembangan pasar (khususnya

mengenai peraturan) dan rekomendasi

kepada manajemen dalam upaya mematuhi

dan memenuhi peraturan pasar modal yang

berlaku. Dengan demikian Sekretaris

Perseroan memiliki tiga fungsi utama yaitu

sebagai Liaison Officer, Compliance Officer

dan Investor Relation Executive. Sekretaris

Perseroan berperan dalam menyampaikan

informasi penting kepada para pemangku

kepentingan.

Tugas Sekretaris Perseroan adalah sebagai

berikut :

Mengikuti perkembangan Pasar Modal

khususnya peraturan perundang-


Memberikan masukan kepada Direksi

dan Dewan Komisaris untuk mematuhi

ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tata kelola

perusahaan yang meliputi :

o Keterbukaan Informasi kepada

masyarakat, termauk ketersediaan

informasi pada Situs Web.

o Penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

o Penyelenggaraan dan dokumentasi

RUPS.

o Penyelenggaraan dan dokumentasi

rapat Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.

o Pelaksanaan program orientasi

terhadap perusahaan bagi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Sebagai penghubung antara Emiten

atau Perusahaan Publik dengan

Pemegang Saham, BEI, OJK, dan

pemangku kepentingan lainnya.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is an individual or

person in charge of a work unit that carries

out the function of the Corporate Secretary.

As a form of commitment to transparency for

all stakeholders, the Corporate Secretary has

the role of providing information about the

company to the public, as well as providing

information on relevant regulations required

by the Board of Directors. The Corporate

Secretary provides information on the

condition of the Company, market

developments (especially regarding

regulations) and recommendations to

management in an effort to comply with and

meet applicable capital market regulations.

Thus the Corporate Secretary has three main

functions, namely as Liaison Officer,

Compliance Officer and Investor Relations

Executive. The Corporate Secretary plays a

role in conveying important information to

stakeholders.

The duties of the Corporate Secretary are as

follows:

Keep abreast of developments in the

Capital Market, especially the applicable

laws and regulations.

Provide input to the Board of Directors

and the Board of Commissioners to

comply with the provisions of legislation in

the Capital Market sector.

Assist the Board of Directors and Board of

Commissioners in implementing

corporate governance which includes:

o Information Disclosure to the public,

including the availability of information

on the Website.

o Submitting reports to the Financial

Services Authority on time.

o Organization and documentation of

the GMS.

o Organizing and documenting Board of

Directors and / or Board of

Commissioners meetings.

o Implementation of corporate

orientation program for Board of

Directors and / or Board of

Commissioners.

As a liaison between an Issuer or a Public

Company with Shareholders, Indonesian

Stock Exchange, Financial Services

Authority, and other stakeholders.

114

Annual Report 2019


Sekretaris Perseroan wajib menjaga

kerahasiaan dokumen, data dan informasi

yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka

memenuhi kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau

ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.

Sekretaris Perseroan dilarang mengambil

keuntungan pribadi baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang merugikan

emiten atau Perseroan.

Sekretaris perusahaan harus mengikuti

pendidikan dan/atau pelatihan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat

dalam peraturan No.IX.I.4, Lampiran

keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-

63/PM/1996 tanggal17 Januari 1996 tentang

pembentukan Sekretaris Perseroan,

berdasarkan surat Keputusan Direksi

Perseroan No. 001/SK/DIR/VII/2010 tanggal 14

Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Euodia

Dewajanti sebagai Sekretaris Perseroan yang

menjalankan tugas-tugas Sekretaris

Perseroan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan tersebut di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris

Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris

Perusahaan tercantum dalam Job

Description SVP Corporate Secretary No.

Rekaman: FORM.10-430.02 tanggal 11

Desember 2013 dan mengadopsi POJK No:

35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun tanggung jawab utama Sekretaris

Perusahaan diantaranya:

1. Kepatuhan Perusahaan yang

berhubungan dengan pasar modal

Mengarahkan seluruh aspek

penyelenggaraan dan dokumentasi

acara RUPS agar acara RUPS dapat

berjalan dengan baik.

Menetapkan materi internal dan

eksternal terkait penyelengaraan RUPS

untuk memastikan kesesuaian materi

dengan peraturan yang berlaku.

The Corporate Secretary is required to

keep confidential documents, data and

information confidential except in

compliance with obligations in

accordance with laws and regulations or

otherwise provided in laws and

regulations.

The Company's Secretary is prohibited

from taking personal advantage either

directly or indirectly, adversely affecting

the issuer or the Company.

Company secretary must follow

education and / or training.

In accordance with the provisions

contained in Regulation No.IX.I.4,

Appendix to the decision of the

Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-63 / PM

/ 1996 dated 17 January 1996 on the

establishment of the Corporate

Secretary, based on the Decree of the

Board of Directors of the Company. 001 /

SK / DIR / VII / 2010 dated July 14, 2010,

the Company has appointed Euodia

Dewajanti as Corporate Secretary who

performs the duties of the Corporate

Secretary, as set forth in the above

provisions.

Duties and Responsibilities of the

Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the

Corporate Secretary are listed in Job

Description SVP Corporate Secretary No.

Records: FORM.10-430.02 dated

December 11, 2013 and adopted POJK

No: 35 / POJK.04 / 2014 on the Corporate

Secretary of Issuers or Public Companies.

The main responsibilities of the Corporate

Secretary include:

1. Compliance Companies related to the

capital market

Directing all aspects of organizing

and documenting GMS events so

that GMS events can run well.

Establish internal and external

material related to the conduct of

the GMS to ensure material

compliance with applicable

regulations.

115

Annual Report 2019


Mengarahkan koordinasi internal

terkait aspek compliance pasar

modal serta kajian peraturan pasar

modal dan dampaknya terhadap

Perusahaan untuk memberikan

awareness atas kepatuhan

Perusahaan terhadap peraturan

pasar modal yang berlaku.

Menyampaikan laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

Menghubungkan perusahaan

dengan pemegang saham, Otoritas

Jasa Keuangan dan pemangku

kepentingan lainnya.

2. Ekspektasi Pasar

Menetapkan strategi dan program

investor relations untuk memastikan

ekspektasi pasar terhadap

Perusahaan dapat terjaga dengan

baik.

Mengarahkan monitoring program

Investor Relations agar pelaksanaan

program dapat sesuai dengan

rencana serta berjalan baik.

3. Reputasi Perusahaan di Mata Publik &

Media

Menetapkan strategi implementasi

program Corporate Communications

untuk publik umum, media, dan

internal agar reputasi Perusahaan

dapat terjaga dengan baik di mata

stakeholders.

Mengarahkan program Corporate

Communication untuk publik umum,

media, pihak pemerintah dan pihak-

pihak lainnya agar dapat

terimplementasikan secara efektif

dan tepat sasaran

4. Materi Publikasi


atas publikasi non media

Perusahaan untuk publik non-

finansial, investor dan masyarakat

keuangan agar reputasi Perusahaan

dan ekspektasi pasar dapat terjaga

dengan baik.

Direct internal coordination related

to capital market compliance

aspects and review of capital market

regulations and their impact on the

Company to provide awareness of

the Company's compliance with

prevailing capital market regulations.

Deliver reports to the Financial

Services Authority on time.

Connecting companies with

shareholders, the Financial Services

Authority and other stakeholders.

2. Market Expectations

Establish investor relations strategies

and programs to ensure market

expectations of the Company are

well maintained.

Direct monitoring of Investor

Relations program so that program

implementation can be in

accordance with the plan and

running well.

3. Corporate Reputation in the Public Eye &

Media

• Establish a Corporate

Communications program

implementation strategy for the

public, media and internal public so

that the Company's reputation can

be well maintained in the eyes of

stakeholders.

• Directing the Corporate

Communication program to the

general public, media, government

and other parties to be implemented

effectively and on target.

4. Publication Material

Establish an implementation strategy

for the Company's non-media

publications for non-financial public,

investors and the financial

community so that the Company's

reputation and market expectations

can be well maintained.

116

Annual Report 2019



iklan media massa Perusahaan

terkait aspek finansial dan non

finansial agar reputasi Perusahaan

dan ekspektasi pasar dapat terjaga

dengan baik.

Mengarahkan pengelolaan konten

website Perseroan untuk memastikan

keterbukaan informasi kepada

Stakeholders, ketersediaan data

secara lengkap serta kemudahan

akses.

5. Komunikasi Internal

Menetapkan dan mengevaluasi

proses pelaksanaan media

komunikasi internal untuk

berkontribusi dalam penciptaan iklim

kerja yang baik.

Mengarahkan dan mengevaluasi

pembuatan materi presentasi

Perusahaan terkait aspek keuangan

dan non-keuangan untuk

memastikan keakuratan informasi

dari satu pintu.

Mengarahkan eventinternal

Perusahaan untuk terlaksananya

event dengan baik.

Mengarahkan dokumentasi

Perusahaan untuk memastikan

ketersediaan database dokumentasi

Perusahaan.

Menyelenggarakan dan

mendokumentasikan rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Melaksanakan program orientasi

terhadap perusahaan bagi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris

6. GCG Manual Building

Mengarahkan perencanaan GCG

manual untuk memastikan

kelengkapan dokumen.

Mengarahkan proses penyelarasan

dokumen charter Dewan Komisaris

dengan charter Direksi dan

kebijakan manajemen Perusahaan,

buku pedoman standar etika, proses

penyusunan CGP, proses evaluasi

dan monitoring terhadap GCG

Manual agar terjadi keselarasan atas

semua kebijakan Perusahaan.

Establish a strategy for implementing

the Company's mass media

advertising in relation to financial

and nonfinancial aspects so that the

Company's reputation and market

expectations can be well

maintained.

Directing the management of the

Company's website content to

ensure transparency of information

to Stakeholders, availability of

complete data and easy access.

5. Internal Communication

• Establish and evaluate the process of

implementing internal

communication media to contribute

to the creation of a good working

climate.

• Direct and evaluate the presentation

of Company's presentation materials

related to financial and non-financial

aspects to ensure the accuracy of

information from one door.

• Directing the Company's

eventinternal to the event well.

• Direct the Company's

documentation to ensure the

availability of the Company's

documentation database.

• Organizing and documenting

meetings of the Board of Directors

and/or the Board of Commissioners.

• Conducting corporate orientation

program for the Board of Directors

and / or Board of Commissioners

6. GCG Manual Building

Direct manual GCG planning to

ensure document completeness.

Direct the process of aligning the

Board of Commissioners charter

documents with the Board of

Directors' charts and the Company's

management policies, the ethics

code manual, CGP preparation

process, the evaluation and

monitoring process of the GCG

Manual to align all Company

policies.

117

Annual Report 2019


7. Praktik GCG

Menetapkan strategi pelaksanaan

praktik GCG, proses pelaksanaan

assessment GCG, proses penilaian &

kajian implementasi GCG dan

pengukuran CGPI untuk memastikan

praktik GCG berjalan sesuai prinsip-

prinsip yang berlaku.

Mengarahkan pelaksanaan

monitoring GCG, proses tindak lanjut

pada temuan hasil assessment dan

proses pelaksanaan eksternal

assessment untuk memastikan

implementasi dan pelaksanaan

tindak lanjut.

8. Continous Improvement

Mengarahkan proses perbaikan

pada hasil assessment, proses

sosialisasi dan peningkatan praktik

GCG dengan salah satu Direksi untuk

percepatan implementasi GCG di

Perusahaan.

Mengarahkan internalisasi GCG

jangka panjang ke seluruh proses

bisnis Perusahaan untuk

keberlanjutan pelaksanaan GCG.

Menetapkan awereness building

(mengikuti dan menyelenggarakan

lokakarya, seminar, diskusi kelompok

dan benchmark) untuk peningkatan

wawasan global praktik GCG.

9. Database GCG

Mengarahkan proses kelengkapan

database GCG manual, pemutakhiran

database GCG manual ke portal

Perseroan dan perpustakaan GCG di

portal Perseroan untuk memastikan

ketersediaan data dan memudahkan

akses.

10. Administrasi Kesekretariatan Perusahaan

Mengarahkan administrasi

kesekretariatan Perusahaan untuk

memastikan ketersediaan dokumen

secara lengkap.

Selain tugas di atas, Sekretaris Perusahaan

juga memiliki kewajiban menjaga

kerahasiaan dokumen, data dan informasi

yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka

memenuhi kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau

ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.

7. GCG Practice

Establish a GCG implementation

strategy, a GCG assessment process,

a GCG implementation assessment

& review process and CGPI

measurements to ensure GCG

practices are in compliance with the

applicable principles.

Direct the implementation of GCG

monitoring, follow-up process on

assessment findings and external

assessment process to ensure

implementation and follow-up.

8. Continous Improvement

Directing improvement process on

assessment result, socialization

process and improvement of GCG

practice with one of Directors to

accelerate the implementation of

GCG in the Company.

Directing the long-term

internalization of GCG throughout

the Company's business processes for

the sustainability of GCG

implementation.

Establish awereness building (follow

and organize workshops, seminars,

group discussions and benchmarks)

to enhance the global horizon of

GCG practice.

9. GCG Database

Direct the manual GCG database

completion process, update the manual

GCG database to the Company's portal

and GCG library on the Company's

portal to ensure data availability and

ease of access.

10. The Administration of Corporate

Secretarial Directs the administration of

the Company's secretariat to ensure the

full availability of documents.

In addition to the above tasks, the

Corporate Secretary also has an

obligation to maintain confidentiality of

confidential documents, data and

information except in compliance with

obligations in accordance with laws and

regulations or otherwise provided in laws

and regulations.

118

Annual Report 2019


Keterbukaan Informasi, Komunikasi dan

Hubungan dengan Stakeholders

Sekretaris Perusahaan senantiasa berupaya

untuk membangun komunikasi yang baik

dengan Stakeholders Perseroan, khususnya

kepada para investor Perusahaan. Media

komunikasi yang secara resmi digunakan

Perusahaan adalah melalui website

Perusahaan dan media sosial (twitter dan

facebook). Perseroan berusaha menyajikan

kebutuhan informasi bagi Stakeholders yang

mencakup informasi mengenai Perseroan,

baik mengenai visi, misi, strategi, produk dan

struktur manajemen, kegiatan Perusahaan,

kinerja keuangan, tata kelola Perusahaan,

kinerja berkelanjutan, rilis media, kebijakan

hubungan komunikasi dengan pihak internal

dan eksternal perusahaan, kebijakan proses

hubungan dengan investor dan pemegang

saham, kebijakan pengungkapan informasi

perusahaan dan kebijakan perdagangan

surat berharga perusahaan, laporan serta

informasi bagi Pemegang Saham.

Selain melalui website Perusahaan dan media

sosial, guna meningkatkan komunikasi yang

efektif, maka Perseroan juga ikut serta dalam

kegiatan-kegiatan yang melibatkan

pertemuan langsung bersama Investor,

seperti conference call, company visit, field

visit, public expose, analyst meeting, investor

conference serta non-deal road show baik di

dalam negeri maupun di luar negeri.

Audit Internal

Divisi Audit Internal adalah posisi yang berada

di bawah Presiden Direktur dan dapat

berkomunikasi langsung dengan Dewan

Komisaris mengenai hal-hal yang terkait audit

di Perseroan. Divisi Audit Internal dipimpin

oleh seorang kepala Audit Internal yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Direktur berdasarkan rekomendasi Dewan

komisaris. Tugas dan tanggung jawab Audit

Internal adalah memastikan dan meyakinkan

bahwa segala kegiatan operasional

Perseroan telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, kebijakan dan

prosedur Perseroan yang berlaku.

Information Disclosure, Communication and

Relationship with Stakeholders

The Corporate Secretary strives to build good

communication with the Company's

Stakeholders, especially to the investors of the

Company. The communication media

officially used by the Company is through the

Company's website and social media (twitter

and facebook). The Company strives to

provide information needs for Stakeholders

that include information about the Company,

both on vision, mission, strategy, product and

management structure, Company activities,

financial performance, Corporate

governance, ongoing performance, media

releases, communications policy with internal

and external parties company, process

policies relating to investors and shareholders,

corporate information disclosure policies and

corporate securities trading policies, reports

and information for Shareholders.

In addition to the Company's website and

social media, in order to promote effective

communication, the Company also

participates in activities involving direct

meetings with investors, such as conference

calls, company visits, field visits, public

expositions, analyst meetings, investor

conferences and non -deal road show both

domestically and abroad.

Internal Audit

Internal Audit Division is a position under the

President Director and can communicate

directly with the Board of Commissioners on

audit related matters in the Company. The

Internal Audit Division is headed by an Internal

Audit chief who is appointed and dismissed

by the President Director upon the

recommendation of the Board of

Commissioners. The duties and responsibilities

of Internal Audit are to ensure and ensure that

all operational activities of the Company are

in compliance with applicable laws and

regulations, Company policies and

procedures.

119

Annual Report 2019


Pada tahun 2019, Audit Internal telah

melakukan internal audit sebanyak 2 (dua)

kali. Dengan aspek audit yang mencakup

aspek kegiatan kepatuhan Perseroan yang

terkait dengan masalah keuangan,

operasional, dan hal-hal strategis yang

berpengaruh bagi kinerja Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan

pengendalian kegiatan operasional,

keuangan dan kepatuhan agar sesuai

dengan peraturan perundangan, peraturan

regulator dan standar operasional Perseroan,

divisi Audit Internal melakukan pengawasan

secara berkala dan memberikan masukan

serta saran perbaikan terhadap masalah

yang timbul.

Berikut adalah uraian singkatnya:

• Menyusun rencana audit untuk tiap 2

(dua) kali dalam setahun, menyusun

kerangka kerja rencana audit dan aspek

audit.

• Menyusun SOP agar sesuai dengan

ketentuan regulator dan perundang-


• Bekerjasama dengan divisi-divisi lain di

Perseroan untuk memastikan berjalannya

komitmen pengendalian internal,

manajemen resiko, dan penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik.

• Memastikan pelaporan hasil temuan

audit secara berkala kepada Komite

Audit, untuk kemudian dilakukan tinjauan

lanjutan dan disampaikan kepada

Direksi.

• Memastikan komitmen manajemen

dalam menjalankan perbaikan-

perbaikan berkelanjutan agar sesuai

dengan Tata Kelola Perusahaan yang

baik.

Divisi Audit Internal dikepalai oleh Siti Amelia

Mardatila SAk dengan dasar penunjukkan

Surat Keputusan Direksi No.

002/SK/DIR/X/2019. Beliau adalah Warga

Negara Indonesia yang lahir di Bengkulu.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akutansi

dari Univesitas Bengkulu tahun 2018.

In 2019, Internal Audit has conducted internal

audit twice (2). With audit aspect covering

aspects of the Company's compliance

activities related to financial, operational, and

strategic matters affecting the Company's

performance.

In performing supervisory and controlling

functions of operational, financial and

compliance activities in accordance with the

laws and regulations, regulatory regulations

and operational standards of the Company,

the Internal Audit division conducts periodic

monitoring and provides advice and

suggestions for improvements to the problems

arising.

Here is a brief description:

• Prepare an audit plan for every 2 (two)

times a year, develop an audit plan

framework and audit aspect.

• Compile SOPs to comply with applicable

regulatory and regulatory requirements.

• Work with other divisions in the Company

to ensure a robust internal control

commitment, risk management, and

implementation of Good Corporate

Governance.

• Ensure regular reporting of audit findings

to the Audit Committee for further review

and submission to the Board of Directors.

• Ensure management's commitment in

carrying out continuous improvements to

fit Good Corporate Governance.

The Internal Audit Division is headed by Siti

Amelia Mardatila SAk on the basis of the

appointment of Directors Decree No. 002 / SK

/ DIR / X / 2019.She is an Indonesian citizen

born in Bengkulu 1996. He earned a Bachelor

of Accounting from the University of Bengkulu

2018.

120

Annual Report 2019


Akuntan Independen

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan,

bahwa RUPS memberikan kuasa dan

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam

rangka kebutuhan atas Audit Laporan

Keuangan Tahun Buku 2019.

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dari

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bambang

Sudaryono & Rekan, yang terdaftar di

Kementerian Keuangan dan OJK untuk

melaksanakan audit atas laporan keuangan

Perseroan sebagai auditor eksternal yang

independen untuk memeriksa laporan

keuangan Perseroan tahun 2019.

Akuntan Bambang Sudaryono dari Kantor

Akuntan Publik Bambang Sudaryono & Rekan,

melakukan audit laporan keuangan tahunan

Perseroan sebanyak satu periode. Tabel di

bawah menginformasikan Akuntan dan

Kantor Akuntan Publik yang memberikan

Audit Keuangan untuk Perseroan selama lima

tahun.

Kantor Akuntan Publik Lima Tahun Terakhir

Pedoman Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG

telah diterapkan secara konsisten, Perseroan

telah menyusun suatu pedoman

pelaksanaan sebagai panduan bagi semua

karyawan.

Independent Accountant

In accordance with the Annual GMS Decision,

the GMS authorizes and authorizes the Board

of Commissioners to establish a Public

Accounting Firm in the context of the need

for the Audited Financial Statements for 2019

Fiscal Year.

The Company has appointed Public

Accountant from Public Accounting Firm

(KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan,

registered with the Ministry of Finance and

OJK to audit the Company's financial report

as an independent external auditor to review

the Company's financial statements in 2019.

Accountant Bambang Sudaryono from

Bambang Sudaryono & Rekan Public

Accounting Firm audits the annual financial

statements of the Company for one term. The

table below informs Accountants and Public

Accounting Firm that provides Financial Audit

for the Company for five years.

Public Accounting Firm The Last Five Years

Operating Procedure

To ensure that GCG principles have been

applied consistently, the Company has

developed an implementation guideline as a

guide for all employees.

Tahun

Year

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Nama Akuntan (Partner Penanggung

Jawab)

Name of Accountant (Partner in

Charge)

2019 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Drs. Bambang Sudaryono & Rekan

2018 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Sudarmadji Herry Sutrisno

2017 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Bambang Sudaryono


2015 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Sudarmadji Herry Sutrisno


121

Annual Report 2019


Anggaran Dasar

Anggaran Dasar menetapkan wewenang,

tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme

struktural untuk mengangkat dan

memberhentikan anggota Dewan Direksi dan

Komisaris. Anggaran dasar juga menetapkan

hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan

Direksi sesuai dengan undang-undang

Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan undang-

undang Pasar Modal No.8/1995, dan

berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK (OJK)

dan PPATK.

Manajemen Resiko

Pelaksanaan manajemen resiko menjadi

bagian integral dari pelaksanaan sistem

manajemen Perseroan, proses manajemen

resiko ini merupakan salah satu langkah yang

dilakukan oleh Perseroan sehingga selalu

tercipta perbaikan berkesinambungan.

Manajemen resiko mempunyai peranan yang

sangat penting dalam Perseroan guna

meningkatkan keuntungan, kesinambungan

bisnis menjadi lebih positif dan tetap

bertahan di era kompetisi yang semakin

ketat.

Manajemen resiko dimaksudkan untuk

mengenali, mengukur, sekaligus mengelola

risiko yang dihadapi Perseroan agar dapat

terhindar dari kerugian yang jauh lebih besar

lagi. Analisis manajemen resiko meliputi

account receivable, interest, produk, kualitas

agunan, konsumen, dan sebagainya. Hasil

analisis ini akan digunakan sebagai

perencanaan strategi pemasaran.

Fungsi utama manajemen resiko adalah

menekan angka default rasio, dengan

menerapkan kontrol penjualan, terutama

saat survey konsumen dan analisa kredit agar

konsumen yang terjaring benar-benar layak.

Articles of Association

The Articles of Association establish the

authority, duties and responsibilities, as well as

the structural mechanisms to appoint and

dismiss members of the Board of Directors and

Commissioners. The Articles of Association also

stipulates the working relationship between

the Board of Commissioners and the Board of

Directors in accordance with Limited

Company Law no. 40/2007 and Capital

Market Law No.8 / 1995, and based on

BAPEPAM-LK (OJK) and PPATK regulations.

Risk Management

Implementation of risk management

becomes an integral part of the


management system, this risk management

process is one of the steps undertaken by the

Company so that continuous improvement is

always made.

Risk management has a very important role in

the Company to increase profitability,

business sustainability becomes more positive

and survive in an increasingly competitive era

of competition.

Risk management is intended to recognize,

measure, and manage the risks faced by the

Company in order to avoid a much greater

loss. Risk management analyzes include

receivable accounts, interests, products,

collateral quality, customers, and so on. The

results of this analysis will be used as marketing

strategy planning.

The main function of risk management is to

push the default ratio number, by applying

sales controls, especially during consumer

surveys and credit analysis so that the netted

consumers are truly viable.

122

Annual Report 2019


Metode yang tersusun secara logis dan

sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yang

terdiri dari penetapan konteks, identifikasi,

analisa, evaluasi, pengendalian serta

komunikasi resiko.

Proses ini diterapkan di semua tingkatan

kegiatan, jabatan, proyek ataupun asset

Perseroan. Implementasi manajemen resiko

pada Perseroan telah memberikan banyak

manfaat pada setiap awal kegiatan. Salah

satunya adalah dapat mengurangi peluang

terjadinya resiko. Peran penerapan

manajemen resiko dalam diharapkan pula

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

yang terjadi begitu cepat,

mengembangkan Tata Kelola Usaha, dan

mengamankan sumber daya dan aset yang

dimiliki oleh Perseroan.

Dasar Penerapan

Perseroan menerapkan manajemen risiko

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 28

Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko

Lembaga Keuangan Non-Bank dan POJK No.

1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dalam penerapan manajemen resiko

Perseroan memiliki gambaran yang jelas

mengenai fungsi dan tugasnya, antara lain

wajib berkoordinasi dan bekerjasama dalam

mensosialisasikan kebijakan yang akan

memelihara hubungan kerja yang baik

antara para mitra bisnis dan pemangku

kepentingan. Setiap pelaporan pelanggaran

dicatat dan ditindak lanjuti untuk

didistribusikan kepada semua unit kerja terkait

untuk mencegah terjadinya pelanggaran

serupa dimasa akan datang. Untuk

meminimalkan resiko terjadinya pelanggaran

tersebut, Perseroan menerapkan suatu

prosedur standar (SOP) yang

berkesinambungan akan terus menerus

disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan

peraturan OJK dan peraturan pasar modal

serta regulator lain yang terkait.

Corporate Risk Management is a logically

and systematically arranged method of a

series of activities consisting of context

determination, identification, analysis,

evaluation, control and risk communication.

This process is applied at all levels of activities,

positions, projects or assets of the Company.

Implementation of risk management in the

Company has provided many benefits at the

beginning of each activity. One way is to

reduce the chances of risk. The role of the

implementation of risk management in the

expected also can anticipate the rapidly

changing environment, develop Good

Corporate Governance, and secure the

resources and assets owned by the

Company.

Implementation Basis

The Company implements risk management

under the Financial Services Authority

Regulation no. 10 / POJK.05 / 2014 dated

August 28, 2014 concerning Risk Rating of

Non-Bank Financial Institutions and POJK No. 1

/ POJK.05 / 2015 dated March 26, 2015 on the

Implementation of Risk Management for Non-

Bank Financial Services Institutions.

In the implementation of risk management

the Company has a clear picture of its

functions and duties, among others, must

coordinate and cooperate in socializing

policies that will maintain good working

relationships between business partners and

stakeholders. Any violation reporting is

recorded and followed up for distribution to

all relevant work units in order to prevent

similar violations in the future. To minimize the

risk of such violations, the Company adopts a

continuous standard procedure (SOP) that will

continuously be adjusted and updated in

accordance with OJK regulations and other

relevant capital market regulations and

regulators.

123

Annual Report 2019


Tujuan Penerapan

Tujuan utama penerapan manajemen risiko di

Perseroan adalah :

1. Untuk memastikan bahwa seluruh

kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung

dalam operasional Perseroan telah

memperhitungkan seluruh potensi risiko

yang mungkin timbul, baik dalam bentuk

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas

maupun risiko operasional,

2. Untuk melakukan fungsi kontrol dan

pengelolaan terhadap seluruh resiko yang

melekat pada aktifitas bisnis dalam batas-

batas toleransi risiko Perseroan yang telah

ditetapkan,

3. Untuk mengoptimalkan penggunaan

modal Perseroan,

4. Untuk memastikan kepatuhan terhadap

seluruh peraturan yang relevan, antara

lain peraturan OJK, Bank Indonesia,

Departemen Keuangan, dan Otoritas lain,

5. Untuk meningkatkan nilai Pemegang

Saham dalam jangka panjang.

Strategi Penerapan

Proses penerapan manajemen risiko

Perseroan dimulai dengan mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan

risiko usaha.

Proses tersebut dilaksanakan dengan

melibatkan peran aktif Dewan Komisaris,

Direksi, dan Manajemen Senior. Dalam

menerapkan proses tersebut, Perseroan

bertumpu pada 5 pokok manajemen risiko

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank pasal 2. Adapun 5

pilar manajemen risiko adalah sebagai

berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan

Komisaris, atau yang setara;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan

penetapan limit;

3. Kecukupan proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian risiko;

4. Sistem informasi manajemen risiko;

5. Sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.

Implementation Objectives

The main objectives of the implementation of

risk management in the Company are:

1. To ensure that all business activities and

supporting activities in the Company's

operations have taken into account all

potential risks that may arise, whether in

the form of credit risk, market risk, liquidity

risk or operational risk,

2. To perform the functions of control and

management of all risks attached to

business activities within the limits of the

Company's established risk tolerance,

3. To optimize the use of the Company's

capital,

4. To ensure compliance with all relevant

regulations, including OJK regulations,

Bank Indonesia, the Ministry of Finance,

and other Authorities,

5. To increase shareholder value in the long

run.

Implementation Strategy

The process of applying the risk management

of the Company begins with identifying,

measuring, monitoring, and controlling

business risks.

The process is carried out by involving the

active role of the Board of Commissioners,

Board of Directors, and Senior Management.

In applying the process, the Company relies

on five risk management principals based on

the Financial Services Authority Regulation

Number 1 / POJK.05 / 2015 on the


Bank Financial Services Institutions article 2.

The 5 risk management pillars are as follows:

1. Active supervision of the Board of

Directors, Board of Commissioners, or

equivalent;

2. Adequacy of policies, procedures, and

limit setting;

3. Adequacy of process identification,

measurement, monitoring, and risk

control;

4. Risk management information system;

5. Comprehensive internal control system.

124

Annual Report 2019


1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris,

atau yang setara

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung

jawab atas efektivitas penerapan

manajemen risiko di Perseroan. Oleh

karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris

harus memahami risiko yang dihadapi

Perseroan dan memberikan arahan yang

jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi

secara aktif, serta mengembangkan

budaya manajemen risiko di Perseroan.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga

harus memastikan struktur organisasi yang

memadai, menetapkan tugas dan

tanggung jawab yang jelas pada masing-

masing unit, serta memastikan kecukupan

kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia untuk mendukung penerapan

manajemen risiko secara efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan

Dewan Komisaris mencakup namun tidak

terbatas pada :

a. Kewenangan dan tanggung jawab

Direksi dan Dewan Komisaris

b. Sumber daya manusia

c. Organisasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan

Direksi tercermin sejak perencanaan bisnis

tahunan, yang mencakup:

a. Menyetujui dan melakukan evaluasi

kebijakan manajemen risiko secara

berkala;

b. Melakukan evaluasi dan menyetujui

aktivitas yang memerlukan persetujuan

dari Dewan Komisaris atau Direksi;

c. Menetapkan kebijakan dan strategi

manajemen risiko, termasuk

menetapkan otoritas dalam pemberian

batasan serta tinjauan atas kualitas

portofolio secara berkala;

d. Terdapatnya Komite Audit sebagai

Organ Dewan Komisaris dalam

melaksanakan fungsi pengawasan

1. Active supervision of the Board of Directors,

Board of Commissioners, or equivalent

The BoD and BoC are responsible for the

effectiveness of risk management

implementation in the Company.

Therefore, the Board of Directors and

Board of Commissioners must understand

the risks faced by the Company and

provide clear guidance, conduct active

monitoring and mitigation, and develop a

risk management culture in the Company.

In addition, the Board of Directors and

Board of Commissioners must also ensure

adequate organizational structure, assign

clear duties and responsibilities to each

unit, and ensure adequate quantity and

quality of human resources to support the

effective implementation of risk

management.

Matters to be considered in the

implementation of the active supervision of

the Board of Directors and Board of

Commissioners include but are not limited

to:

a. The powers and responsibilities of the


Commissioners

b. Human resources

c. Risk management organization.

The active supervision of the Board of

Commissioners and the Board of Directors

is reflected since the annual business plan,

which includes:

a. Approve and evaluate risk

management policies regularly;

b. Evaluate and approve activities

requiring approval from the Board of

Commissioners or the Board of Directors;

c. Establish risk management policies and

strategies, including establishing

authority in periodic restrictions and

review of the quality of portfolios;

d. Audit Committee as an organ of the

Board of Commissioners performs

supervisory functions

125

Annual Report 2019


Dalam melaksanakan pilar pertama,

Perseroan menerapkan kerangka

konsolidasi manajemen risiko. Kerangka

tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan

kinerja secara berkala, khususnya terkait

kinerja keuangan, pengawasan sistem

informasi akuntansi, serta tingkat

kesehatan dan profil risiko atas aset

Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan

Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko yang efektif

harus didukung dengan kerangka yang

mencakup kebijakan dan prosedur

manajemen risiko, serta limit risiko yang

ditetapkan secara jelas sejalan dengan

Visi, Misi, dan strategi bisnis Perseroan.

Penyusunan kebijakan dan prosedur

manajemen risiko tersebut dilakukan

dengan memperhatikan antara lain jenis,

kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko,

dan tingkat risiko yang akan diambil, serta

peraturan yang ditetapkan otoritas

dan/atau praktek usaha yang sehat.

Selain itu, penerapan kebijakan dan

prosedur manajemen risiko yang dimiliki

Perseroan harus didukung oleh kecukupan

permodalan dan kualitas SDM.

Dalam rangka pengendalian risiko secara

efektif, kebijakan dan prosedur yang

dimiliki Perseroan harus didasarkan pada

strategi manajemen risiko dan dilengkapi

dengan toleransi risiko dan limit risiko.

Penetapan toleransi risiko dan limit risiko

dilakukan dengan memperhatikan tingkat

risiko yang akan diambil (risk appetite),

toleransi risiko (risk tolerance), dan strategi

Perseroan secara keseluruhan.


penetapan kerangka manajemen risiko,

termasuk kebijakan, prosedur dan limit

antara lain:

a. Strategi manajemen risiko;

b. Tingkat risiko yang akan diambil (risk

appetite) dan toleransi risiko (risk

tolerance);

c. Kebijakan dan prosedur manajemen

risiko;

d. Limit risiko.

In implementing the first pillar, the

Company implemented a risk

management consolidation framework.

The framework is conducted through

periodic performance checks, particularly

related to financial performance,

supervision of accounting information

systems, as well as the health and risk

profile of the Company's assets.

2. Adequacy of Policies, Procedures and

Determination of Limit

Effective risk management implementation

should be supported by a framework that

includes risk management policies and

procedures, as well as defined risk limits in

line with our Vision, Mission and business

strategy. The preparation of risk

management policies and procedures is

conducted by taking into account the

types, complexity of business activities, risk

profiles, and the level of risk to be taken, as

well as regulations stipulated by the

authority and / or sound business practices.

In addition, the implementation of risk

management policies and procedures of

the Company must be supported by

adequate capital and quality of human

resources.

In order to effectively control risk, the

Company's policies and procedures should

be based on risk management strategies

and complemented by risk tolerance and

risk limits. Determination of risk tolerance

and risk limits is done by taking into

account the level of risk to be taken (risk

appetite), risk tolerance (risk tolerance),

and strategy of the Company as a whole.

Matters to be considered in establishing a

risk management framework, including

policies, procedures and limits include:

a. Risk management strategy;

b. Level of risk to be taken (risk appetite)

and risk tolerance (risk tolerance);

c. Risk management policies and

procedures;

d. Risk limits.

126

Annual Report 2019


Dalam melaksanakan pilar kedua,

Perseroan telah menyusun kebijakan-

kebijakan terkait manajemen risiko yang

dievaluasi secara berkala dan

disempurnakan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi terkini. Kebijakan tersebut

diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi

Standar dan Memo Internal yang

disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Perseroan juga memiliki kebijakan-

kebijakan mengenai batasan

persetujuan/otorisasi, baik untuk transaksi

kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran,

Pemantauan dan pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko merupakan

bagian utama dari proses penerapan

manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat

proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis

Perseroan dan dilakukan dalam rangka

menganalisis sumber dan kemungkinan

timbulnya risiko serta dampaknya.

Selanjutnya, Perseroan melakukan

pengukuran risiko sesuai dengan

karakteristik dan kompleksitas kegiatan

usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil

pengukuran risiko, Perseroan menetapkan

unit yang independen dari pihak yang

melakukan transaksi untuk memantau

tingkat dan tren, serta menganalisis arah

risiko. Selain, itu efektivitas penerapan

manajemen risiko perlu didukung oleh

pengendalian Risiko dengan

mempertimbangkan hasil pengukuran dan

pemantauan risiko.

Dalam melaksanakan pilar ketiga,

mengidentifikasi, mengukur dan

mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan

risiko operasional, melalui mekanisme

pelaporan dan sistem informasi

manajemen yang ada. Perseroan juga

melaksanakan pertemuan berkala

dengan Komite Audit Perseroan.

In implementing the second pillar, the

Company has developed risk

management related policies that are

periodically evaluated and refined in

accordance with current needs and

conditions. The policy is translated into

Standard Operating Procedures and

Internal Memos that are socialized to all

employees. The Company also has policies

regarding the approval / authorization

limits, whether for credit transactions or

non-credit transactions.

3. Adequacy of Process Identification,

Measurement, Risk Monitoring and Control

Identification, measurement, monitoring,

and risk control are a major part of the risk

management implementation process. Risk

identification is proactive, encompassing

all of the Company's business activities and

is conducted in order to analyze the

sources and possibilities of risks and

impacts. Furthermore, the Company takes

risk measurement in accordance with the

characteristics and complexity of its

business activities. In monitoring the results

of risk measurement, the Company

establishes an independent unit of the

party conducting transactions to monitor

levels and trends, as well as analyzing the

direction of risk. In addition, the

effectiveness of risk management

implementation needs to be supported by

Risk control by considering the results of risk

measurement and monitoring.

In implementing the third pillar, identify,

measure and monitor risks, particularly

credit risk and operational risk, through

existing reporting mechanisms and

management information systems. The

Company also conducts regular meetings

with the Audit Committee of the

Company.

127

Annual Report 2019


4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses

identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko, Perseroan perlu

mengembangkan sistem informasi

manajemen yang disesuaikan dengan

karakteristik, kegiatan dan kompleksitas

kegiatan usaha Perseroan.

Dalam melaksanakan pilar keempat,

Perseroan menerapkan kerangka

konsolidasi manajemen risiko. Hal ini

tercermin dengan dilakukannya

pemeriksaan secara berkala terhadap

unit-unit di Perseroan oleh Audit Internal.

5. Sistem Pengendalian Intern yang

Menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang

efektif harus dilengkapi dengan sistem

pengendalian intern yang handal.

Penerapan sistem pengendalian intern

secara efektif dapat membantu Perseroan

dalam menjaga aset, menjamin

tersedianya pelaporan keuangan dan

manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan Perseroan

terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta

mengurangi risiko terjadinya kerugian,

penyimpangan dan pelanggaran aspek

kehati-hatian. Terselenggaranya sistem

pengendalian intern yang handal dan

efektif menjadi tanggung jawab dari

seluruh satuan kerja operasional dan

satuan kerja pendukung, serta satuan kerja

audit intern.


pelaksanaan sistem pengendalian intern

antara lain:

a. Pelaksanaan sistem pengendalian

intern secara efektif dalam penerapan

manajemen risiko mengacu pada

kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan;

b. Cakupan sistem pengendalian intern

dalam penerapan manajemen risiko;

c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap

penerapan manajemen risiko;

4. Risk Management Information System

In order to support the process of

identifying, measuring, monitoring, and

controlling risks, the Company needs to

develop management information systems

tailored to the characteristics, activities

and complexity of the Company's business

activities.

In implementing the fourth pillar, the

Company implemented a risk

management consolidation framework.

This is reflected in the regular examination

of the Company's units by the Internal

Audit.

5. Comprehensive Internal Control System

The process of applying effective risk

management must be equipped with a

reliable internal control system. The

effective implementation of the internal

control system can assist the Company in

maintaining assets, ensuring reliable

financial and managerial reporting,

enhancing the Company's compliance

with applicable laws and regulations, and

reducing the risk of loss, deviation and

prudential violation. The implementation of

a reliable and effective internal control

system is the responsibility of all operational

work units and supporting working units, as

well as internal audit work units.

Things that need to be considered in the

implementation of internal control system

include:

a. Implementation of internal control

system effectively in the implementation

of risk management refers to the

policies and procedures established;

b. Coverage of internal control system in

the application of risk management;

c. Implementation of a review of the

implementation of risk management;

128

Annual Report 2019


d. Hasil penilaian peninjauan harus

disampaikan kepada Dewan

Komisaris, Audit Internal, Direktur

Kepatuhan, Komite Audit dan Dewan

Direksi terkait lainnya sebagai

masukan untuk meningkatkan

kerangka kerja dan proses

manajemen risiko;

e. Perbaikan atas hasil temuan Audit

Internal maupun eksternal harus

dipantau oleh Audit Internal. Temuan

audit yang belum ditindaklanjuti harus

diinformasikan kepada Direksi untuk

diambil langkah-langkah yang

diperlukan,

f. Tingkat responsif Perseroan terhadap

kelemahan dan/atau penyimpangan

yang terjadi terhadap ketentuan

internal dan eksternal yang berlaku.

Dalam melaksanakan pilar kelima, Perseroan

memiliki Divisi Audit Internal yang secara

independen melaporkan proses dan hasil

pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris

dan Direktur Utama. Tugas dan tanggung

jawab dari Divisi Audit Internal secara umum

mencakup:

1. Menyediakan penilaian atas kecukupan

dan efektifitas dari semua proses yang

ada di dalam Perseroan;

2. Melaporkan masalah-masalah penting

yang terkait dengan proses

pengendalian aktifitas di dalam

Perseroan, termasuk perbaikan yang

potensial terhadap proses tersebut;

3. Koordinasi dengan fungsi pengendali

dan pengawasan lainnya.

PROFIL RISIKO

Berdasarkan kegiatan pengelolaan risiko

yang dilakukan, Perseroan telah menyusun

profil risiko berdasarkan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan No.

10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman

Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen

Risiko.

d. The results of the review appraisal shall

be submitted to the Board of

Commissioners, Internal Audit,

Compliance Director, Audit Committee

and other relevant Board of Directors as

inputs in order to improve the risk

management framework and process;

e. Improvements on the findings of Internal

and External Audit shall be monitored

by Internal Audit. The audit findings that

have not been followed up should be

informed to the Board of Directors for

the necessary steps taken,

f. The Company's responsiveness to the

weaknesses and / or irregularities that

occur to applicable internal and

external provisions.

In implementing the fifth pillar, the Company

has an Internal Audit Division that

independently reports on the process and

results of its examination to the Board of

Commissioners and President Director. The

duties and responsibilities of the Internal Audit

Division generally include:

1. To provide an assessment of the adequacy

and effectiveness of all existing processes

within the Company;

2. Reporting important issues related to the

process of controlling activities within the

Company, including potential

improvements to the process:

3. Coordinate with other control and

supervisory functions.

RISK PROFILE

Based on the risk management activities

conducted, the Company has prepared risk

profile under the Financial Services Authority

Regulation no. 1 / POJK.05 / 2015 on the


Bank Financial Services Institutions and

Circular of the Financial Services Authority No.

10 / SEOJK.05 / 2016 on Guidelines on

Implementation of Risk Management and

Reports on Self-Assessment Results of Risk

Management Implementation.

129

Annual Report 2019


1. Risiko Kredit

Penyebab risiko kredit adalah

ketidakmampuan debitur atau counterparty

melakukan pembayaran kembali kepada

Perseroan yang berdampak pada potensi

kegagalan kosumen dalam memenuhi

kewajiban liabilitasnya sesuai perjanjian.

Pengelolaan risiko kredit Perseroan dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

• Menerapkan prinsip kehati-hatian,

dengan melakukan prinsip Zero Defect

yang dimulai dari awal prosedur kerja.

Perseroan menerapkan proses

pemberian kredit yang ketat, antara lain

dengan melakukan verifikasi data dan

survey baik itu calon konsumen dan

produk yang akan dibiayai. Prinsip 5C

sudah merupakan standard kerja dalam

setiap analisa kelayakan konsumen.

Pemilihan dan analisa dealer merupakan

kesatuan dari analisa persetujuan proses

pemberian kredit.

• Analisa calon konsumen dan

pemantauan kondisi konsumen secara

menyeluruh, diantaranya dalam

memantau karakteristik pembayaran

angsuran konsumen, status jaminan dan

kondisi-kondisi yang dapat

mempengaruhi sumber penghasilan

konsumen, sehingga permasalahan yang

timbul dapat diantisipasi sedini mungkin.

• Melaksanakan strategi penagihan yang

efektif dan efisien. Setiap konsumen

diwajibkan untuk melakukan

pembayaran angsuran melalui cara-cara

pembayaran yang telah disediakan oleh

Perseroan. Aktivitas penagihan secara

langsung terpaksa dilakukan jika ada

konsumen yang melanggar kontrak

pembiayaan dan tidak mempunyai

itikad baik untuk menyelesaikan

kewajibannya. Strategi ini untuk

mengantisipasi dan mencegah

terjadinya piutang tidak tertagih yang

berpotensi menurunkan laba usaha

Perseroan.

1. Credit Risk

The cause of credit risk is the inability of

thedebtor or counterparty to make a

repayment to the Company which affects the

potential failure of the customer in fulfilling his

obligations under the agreement.

Thecredit risk management of the Company is


following matters:

• Applying the principle of prudence, by

performing the principle of Zero Defect

which starts from the beginning of the

working procedure. The Company

implements strict crediting processes,

among others, by verifying the data and

surveys of both potential customers and

products to be financed. Principle 5C is a

working standard in any consumer

feasibility analysis. Dealer selection and

analysis is a unity of credit approval

process approval process.

• Analysis of prospective customers and

monitoring of consumer conditions as a

whole, including in monitoring the

characteristics of consumer repayment

payments, guarantee status and

conditions that can affect the source of

consumer income, so that problems arise

can be anticipated as early as possible.

• Implement an effective and efficient

billing strategy. Every consumer is

required to make installment payments

through payment methods provided by

the Company. Direct billing activity is

required if there are customers who

violate the financing contract and have

no good faith to settle their obligations.

This strategy is to anticipate and prevent

the occurrence of uncollectible

receivables that could potentially reduce

the Company's operating profit.

130

Annual Report 2019


• Memperkuat pengawasan internal

Perseroan dengan meningkatkan kinerja

tim Audit Internal. Setiap laporan yang

menyatakan adanya penyimpangan

ditindak – lanjuti oleh manajemen,

memberikan sanksi bila diperlukan dan

memperbaiki SOP untuk antisipasi.

2. Risiko Modal

Penyebab risiko modal adalah

ketidakmampuan perseroan dalam

menyerap kerugian tak terduga akibat

pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan

yang berdampak pada adanya potensi

kegagalan keberlangsungan hidup

Perseroan.

Pengelolaan risiko modal Perseroan dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

• Mengoptimalisasikan saldo hutang dan

ekuitas.

• Menelaah secara berkala atas struktur

permodalan

• Menjaga gearing ratio sesuai ketentuan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan sumber keuangan

Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan penyaluran dana menjadi asset

keuangan lainnya yang berdampak pada

ketidakmampuan perseroan dalam

memenuhi kewajibannya atau hutang yang

harus dibayar.

Pengelolaan risiko likuiditas Perseroan

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

• Sumber dana pembiayaan adalah

modal sendiri dan kerjasama dengan

pihak bank.

• Penyelarasan tenor pinjaman bank

dengan tenor kredit yang diberikan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional disebabkan oleh

berkurangnya tingkat efektifitas dari sistem

operasional, manusia, prosedur maupun

kendali dari Perseroan.

• Strengthening internal control of the

Company by improving the performance

of the Internal Audit team. Any report

that states any irregularities are followed

up by management, impose sanctions if

necessary and improve SOPs for

anticipation.

2. Capital Risk

The cause of capital risk is the inability of the

company to absorb the unexpected losses

due to the management of the Company's

assets and liabilities that impact on the

potential for the failure of the Company's

survival.

The Company's capital risk management is


following matters:

• Optimize the balance of debt and

equity.

• Periodically review the capital structure

• Keeping the gearing ratio in line.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is caused by the Company's

financial resources are not sufficient to meet

the needs of the distribution of funds into

other financial assets that impact on the

inability of the company in fulfilling its

obligations or debts to be paid.

The Company's liquidity risk management

shall be conducted with due regard to the

following matters:

• The source of the financing fund is its own

capital and cooperation with the bank.

• Alignment of bank loan tenor with credit

tenor granted.

4. Operational Risk

Operational risk is due to the reduced

effectiveness of the Company's operational,

human, operating and control systems.

131

Annual Report 2019


Apabila risiko ini tidak dapat dikendalikan,

maka akan berakibat pada terganggunya

kelancaran operasional dan mutu pelayanan

kepada nasabah sehingga dapat

berdampak pula terhadap menurunnya

kinerja dan daya saing Perseroan

Resiko operasional dikelola dengan cara

sebagai berikut:

• Memberikan pemahaman yang jelas

kepada semua lini yang terkait terhadap

risiko yang melekat pada setiap tahapan

proses kegiatan operasional.

• Membuat pembagian tugas yang jelas

dan terpisah antara pelaksana dan

kontrol.

• Meningkatkan kesempurnaan

operational, mengoptimalkan

penggunaan teknologi dalam

melaksanakan operasional Perseroan,

dan meningkatkan kompetensi SDM

terkait.

5. Resiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Menghasilkan laba merupakan tantangan

bagi setiap Perseroan. Oleh sebab itu,

Perseroan selalu berusaha meningkatkan

proyeksi pendapatan dalam upaya

meyakinkan investor bahwa kegiatan usaha

tetap berjalan lancar. Tidak tercapainya

target kenaikan laba bersih yang telah

diproyeksikan untuk tahun berikutnya dapat

mengurangi tingkat pengembalian investasi

yang diharapkan oleh Pemegang Saham.

Resiko tidak tercapainya proyeksi dikelola

dengan cara meningkatkan kompetensi SDM

terkait, penyesuaian portofolio pembiayaan,

dan perbaikan strategi Perseroan.

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar dipengaruhi oleh pergerakan

yang signifikan dari tingkat suku bunga bank

dan kurs mata uang asing, harga komoditas,

harga modal atau pinjaman yang sangat

berpengaruh pada pembiayaan yang

berdampak pada potensi kerugian bagi

Perseroan.

If this risk can not be controlled, it will result in

disruption of operational smoothness and

quality of service to customers so that it can

also impact on the declining performance

and competitiveness of the Company

Operational risks are managed in the

following manner:

• Provide a clear understanding to all lines

related to the risks inherent in each stage

of the operational process.

• Make clear and separate divisions

between the implementer and the

control.

• Improve operational excellence, optimize

the use of technology in implementing the

Company's operations, and improve the

competence of relevant human resources.

5. Risk of Not Achieving Projection

Making profits is a challenge for every

Company. Therefore, the Company always

tries to increase its revenue projection in an

effort to convince investors that business

activities are running smoothly. Not achieving

the projected net profit growth target for the

following year may reduce the expected

return on investment by the Shareholders.

The risk of not achieving the projection is

managed by increasing the competence of

the related human resources, adjusting the

financing portfolio, and improving the

Company's strategy.

6. Market Risk

Market risk is influenced by significant

movements of bank interest rates and foreign

exchange rates, commodity prices, capital

prices or borrowing that is very influential on

financing that affects potential losses for the

Company.

132

Annual Report 2019


Mitigasi risiko pasar dikelola melalui :

• Pengelolaan tingkat suku bunga tetap

dengan penyesuaian tingkat suku bunga

kredit terhadap tingat suku bunga

pinjaman ditambah beban dana.

• Penyelarasan jangka waktu jatuh tempo

antara sumber pendanaan dengan

piutang pembiayaan.

• Pengelolaan tingat suku bunga kredit

yang variable melalui review tiga

bulanan.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum disebabkan oleh kelembahan

aspek hukum dan dokumentasi hukum

ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan

yamg menyebabkan timbulnya potensi

kemungkinan terjadinya wanprestasi (default)

atas kelemahan aspek-aspek hukum.

Resiko hukum dikelola dengan cara sebagai

berikut :

• Penggunaan dan penyusunan dokumen

perjanjian yang sesuai dengan ketentuan

dan peraturan, serta mempunyai dasar

hukum yang kuat.

• Penerapan system pengendalian internal

secara konsisten yang disertai uji

kepatuhan berkala.

• Pemutakhiran kebijakan dan peraturan.

• Tertib administrasi dokumen.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul karena tidak

dilaksanakannya peraturan undang-undang

dan ketentuan lainnya yang berlaku yang

mengakibatkan potensi mendapatkan sanksi

hukum sebagai akibat pelangaran terhadap

hukum dan peraturan-peraturan yang

berlaku.

Untuk mengelola risiko kepatuhan Perseroan

melakukan hal-hal sebagai berikut :

• Penerapan tata kelola perusahaan yang

baik dalam seluruh kegiatan Perseroan.

• Menerapkan system pengendalian

internal secara konsisten dan persisten.

Market risk mitigation is managed through:

• Fixed interest rate management with

adjustment of loan interest rate on loan

interest rate plus cost of fund.

• Alignment of maturity period between

funding sources and financing

receivables.

• Variable lending rate management

through quarterly review.

7. Legal Risk

Legal risk is caused by the legal aspects of

legal aspects and documentation or non-

compliance with regulations that lead to

potential likelihood of default (default) on the

weaknesses of legal aspects.

Legal risks are managed in the following ways:

• The use and compilation of agreement

documents in accordance with the rules

and regulations, and has a strong legal

basis.

• Implementation of a consistent internal

control system accompanied by periodic

compliance tests.

• Policy and regulatory updates.

• Orderly administration of documents.

8. Compliance Risk

Risk of compliance arises from non-

enforcement of applicable law and other

provisions resulting in potential legal sanction

as a result of violations of applicable laws and

regulations.

To manage the Company's compliance risks,

the Company undertakes the following:

• Implementation of good corporate

governance in all activities of the

Company.

• Implement a consistent and persistent

internal control system.

133

Annual Report 2019


• Mengadakan system reward and

punishment yang jelas dan tegas sesuai

ketentuan Perseroan yang berlaku.

• Komite Audit, Internal Audit dan Komite

Kredit bertugas sebagai penilai

independen terhadap kepatuhan

pelaksanaan kebijakan dan peraturan

Perseroan dan Peraturan Pemerintah.

• Melakukan sosialisasi Peraturan

Perusahaan secara terus menerus dan

berkesinambungan.

9. Risiko Kompetensi

Pada saat ini dunia usaha khususnya industri

pembiayaan menjadi semakin kompetitif

dengan masuknya sektor perbankan ke

dalam industri ini. Perusahaan pembiayaan

yang mempunyai hubungan langsung

dengan industri hulu akan menjadi tantangan

tersendiri bagi Perseroan untuk mengolah

strategi kompetisi dalam upaya

mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam

beberapa kasus dibutuhkan tindakan yang

memiliki dampak jangka pendek dan

meminimalisasi turunnya marjin pendapatan

Risiko kompetensi ini dikelola dengan cara

sebagai berikut :

• Membina hubungan baik dan

memberikan pelayanan yang cepat dan

baik kepada konsumen dan mitra kerja

lainnya.

• Perpindahan tenaga kerja yang

merupakan aset perseroan dikelola

dengan menerapkan system reward and

punishment yang adil, bijaksana dan

bersaing serta memberikan peluang dan

jenjang karir yang jelas kepada

karyawan perseroan.

10. Risiko Reputasi

Risiko reputasi disebabkan oleh publikasi atau

persepsi negatif terkait kegiatan usaha

perseroan yang dapat menurunkan tingkat

kepercayaan pemangku kepentingan yang

bersumber dari persepsi negatif terhadap

perseroan.

• Establish a clear and firm reward and

punishment system in accordance with

prevailing Company regulations.

• The Audit, Internal Audit and Credit

Committee committees serve as

independent evaluators of compliance

with the policies and regulations of the

Company and Government Regulations.

• Socialization of Company Regulations

continuously and continuously.

9. Competency Risk

At this time the business world in particular the

financing industry becomes increasingly

competitive with the entry of the banking

sector into this industry. A financing company

that has a direct relationship with the

upstream industry will be a challenge for the

Company to cultivate a competition strategy

in order to maintain its market share. In some

cases action is required that has a short-term

impact and minimizes the revenue margin

This competency risk is managed in the

following manner:

• Fostering good relationships and

providing prompt and good service to

consumers and other partners.

• The transfer of labor which is the

company's assets is managed by

applying a fair, wise and competitive

reward and punishment system and

providing clear opportunity and career

path to the company's employees.

10. Reputation Risk

Reputation risk is caused by negative

publication or perception related to the

business activity of the company that

can decrease the confidence of

stakeholders from negative perception to

the company.

134

Annual Report 2019


Karyawan dilarang untuk melibatkan diri dan

terlibat dalam suatu transaksi apabila memiliki

hubungan saudara dengan rekan usaha,

konsumen atau karyawan lain yang terlibat

dalam transaksi tersebut. Jika karyawan

memiliki hubungan keluarga dengan

karyawan lain dalam Perseroan, maka

karyawan tersebut wajib untuk melaporkan

hal tersebut kepada divisi HRD dalam rangka

menghindari benturan kepentingan.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam

usaha pribadi di lingkungan Perseroan karena

mengganggu jalannya aktivitas kerja dan

dapat menimbulkan penyalahgunaan

kewenangan dan fasilitas kantor untuk

kepentingan pribadi.

Kerahasiaan

Karyawan wajib merahasiakan seluruh

informasi rahasia Perseroan, termasuk

rencana dan strategi Perseroan, informasi

mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan

operasional dan informasi strategis lainnya,

sejak karyawan dalam masa percobaan dan

atau karyawan dengan status kontrak,

hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan

Perseroan.

Persaingan yang Sehat

Karyawan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan usaha dan kerja, harus berdasarkan

persaingan yang sehat dan berlandaskan

etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2019 tidak ada perkara,

gugatan ataupun sengketa hukum yang

material yang mempengaruhi kondisi

Perseroan

are prohibited from engaging in and

engaging in transactions if they have

relationships with associates, customers or

other employees involved in such

transactions. If the employee has a family

relationship with another employee within the

Company, the employee is required to report

the matter to the HRD division in order to

avoid any conflict of interest.

Personal Effort

Employees are prohibited from engaging in

personal business within the Company for

disrupting the course of work activities and

may result in abuse of authority and office

facilities for personal gain.

Confidentiality

Employees are required to keep confidential

all confidential information of the Company,

including the Company's plans and strategies,

information on marketing, finance,

operational activities and other strategic

information, from employees on probation

and / or employees with contract status, until

they are no longer employed as employees

of the Company.

Healthy Competition

Employees in carrying out all business and

work activities, must be based on fair

competition and ethical and moral based

prevailing in the community.

Important Case

Throughout 2019 there was no case, lawsuits

or legal disputes of material that affect the

Company’s performance.

135

Annual Report 2019


SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem pelaporan pelanggaran digunakan

untuk mendeteksi adanya pelanggaran atas

Kode Etik dan Peraturan Perseroan serta

tindakan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Implementasi sistem pelaporan pelanggaran

/whistleblowing system WBS) menjadi ranah

Dewan Komisaris dengan maksud agar

seluruh pelaporan yang diterima dapat

ditindaklanjuti dengan lebih independen,

bebas dari segala bentuk benturan

kepentingan, serta memberi kepercayaan

kepada pelapor atas penjaminan

kerahasiaan identitas pelapor mengingat Tim

WBS berasal dari Komite Audit.

Adapun tugas Tim Evaluasi Pelaporan

Pelanggaran yaitu melakukan proses tindak

lanjut atas setiap pelaporan mencakup

tindakan evaluasi, investigasi, pemberian

rekomendasi sampai proses penyelesaian

dan kajian pasca proses penyelesaian suatu

kasus. Dalam pemantauan tindak lanjut

pelaporan pelanggaran, Tim Whistleblowing

menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai

counterpart.

Sistem whistleblowing ini merupakan suatu

sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi

pelapor untuk menyampaikan informasi

mengenai indikasi tindakan pelanggaran

yang terjadi dalam Perusahaan. Mekanisme

pelaporan indikasi pelanggaran ini juga

dimuat dalam Pedoman Prosedur

Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang

tergabung ke dalam Kode Etik Perseroan.

Mekanisme pelaporan pelanggaran juga

dipublikasikan dalam website Perusahaan

sebagai media sosialisasi kepada para

Stakeholders.

Setiap pengaduan atas dugaan terjadinya

pelanggaran atau penyimpangan, dapat

disampaikan melalui :

• Alamat email, nomor telepon, faksimili

Perseroan,

• Surat yang dialamatkan kepada alamat

kantor Perseroan,

• Secara lisan dan/atau tertulis kepada

Direksi dan Dewan Komisaris.

WHISTLE BLOWER SYSTEM

Whistle Blower System used to detect any

violation of the code of ethics and

Regulations of the Company and acts

contrary to the principles of Good Corporate

Governance.

Implementation of the WBS whistleblowing

system) into the domain of the Board of

Commissioners with the intention that all

reporting received can be acted upon more

independently, free from any conflicts of

interest, and to provide confidence to the

reporting party for the security of the identity

of the reporter as the WBS Team is from the

Audit Committee.

The task of the Reporting Violation Reporting

Team is to conduct a follow-up process on

every report including evaluation,

investigation, recommendation until

completion process and post-process review

of case settlement. In monitoring the follow-

up of violation reporting, Tim Whistleblowing

appointed the Corporate Secretary as a

counterpart.

This whistleblowing system is a system that can

be used as a medium for reporting witnesses

to convey information on indications of

violation actions that occurred within the

Company. The reporting mechanism of

indication of violations is also contained in the

Code of Procedures for Handling Reporting

Violations incorporated into the Company's

Code of Conduct. The violation reporting

mechanism is also published on the

Company's website as a medium of

socialization to Stakeholders.

Any complaint on the alleged violation or

deviation may be submitted through:

• Email address, telephone number,

facsimile of the Company,

• Letter addressed to the address of the

Company office,

• Verbal and / or written to the Board of

Directors and Board of Commissioners.

136

Annual Report 2019


Mekanisme Penyampaian Pelaporan

Pelaporan Tertulis

• Menyampaikan surat resmi yang

ditunjukan kepada Perusahaan c.q.

Dewan Komisaris, dengan cara diantar

langsung, dikirim melalui faksimile ke

nomor +62 (21) 51401157, atau melalui

pos ke Perusahaan dengan alamat resmi

PT Danasupra Erapacific Tbk, Tower C Lt.

5, 18 Parc Place Sudirman Centre Business

District (SCBD), JL. Jend. Sudirman Kav 52

– 53 Jakarta 12190 atau melalui email

[email protected].

• Pelaporan pelanggaran secara tertulis

beridentitas wajib dilengkapi fotokopi

identitas dan dokumen pendukung

seperti: dokumen yang berkaitan

dengan transaksi yang dilakukan

dan/atau pelaporan pelanggaran yang

akan disampaikan.

• Pelaporan pelanggaran secara tertulis

tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi

dokumen pendukung seperti: dokumen

yang berkaitan dengan transaksi yang

dilakukan dan/atau pelaporan

pelanggaran yang akan disampaikan.

Pelaporan oleh Perwakilan Stakeholders

• Apabila pelaporan pelanggaran

diajukan perwakilan Stakeholders, maka

selain dokumen di atas juga diserahkan

dokumen lainnya yaitu fotokopi buku

identitas Stakeholders dan perwakilan

Stakeholders dan surat kuasa dari

Stakeholders.

• Jika perwakilan Stakeholders adalah

lembaga atau badan hukum, maka

harus dilampiri dengan dokumen yang

menyatakan bahwa pihak yang

mengajukan Pelaporan Pelanggaran

berwenang untuk mewakili lembaga

atau badan hukum tersebut.

Penanganan Pelaporan

Tim Whistleblowing menerima pelaporan

pelanggaran secara tertulis dari Sekretariat

Dewan Komisaris untuk dilakukan evaluasi

lebih lanjut:

Report Submission Mechanism

Written Reporting

Delivering the official letter indicated to

the Company c.q. The Board of

Commissioners, by direct delivery, is sent

by fax to +62 (21) 51401157, or by mail to

the Company with the official address of

PT Danasupra Erapacific Tbk, Tower C Lt.

5, 18 Parc Place Sudirman Centre Business

District (SCBD), JL. Jend. Sudirman kav 52

- 53 Jakarta 12190 or via email

[email protected].

• Reporting violations in writing must be

accompanied by a photocopy of

identity and supporting documents such

as: documents relating to transactions

conducted and / or reporting violations

to be submitted.

• Reporting written violations without

identity shall be accompanied by

photocopies of supporting documents

such as: documents relating to

transactions conducted and / or

reporting of violations to be submitted.

Reporting by Stakeholders Representative

• If the reporting of violations is submitted

by Stakeholders representatives, other

than the above documents are also

submitted other documents that are

photocopies of Stakeholders identity

book and Stakeholders representatives

and power of attorney from Stakeholders.

• If Stakeholders representative is a legal

entity or entity, it must be enclosed with a

document stating that the party filing

Reporting Offenses is authorized to

represent the agency or legal entity.

Handling Reporting

The Whistleblowing Team receives written

reporting of violations from the

Secretariat of the Board of Commissioners

for further evaluation:



137

Annual Report 2019


1. Evaluasi oleh Tim Whistle Blowing

mencakup aspek administratif,

operasional, dan yudisial;

2. Dalam melakukan evaluasi, Tim Whistle

Blowing dapat mengundang narasumber

yang dianggap kompeten dalam aspek

yang dievaluasi oleh Tim Whistle Blowing;

3. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Tim

Whistle Blowing akan memberikan usulan

penutupan/tindak lanjut kasus kepada

Dewan Komisaris dalam periode 30 (tiga

puluh) hari dan dapat diperpanjang

paling lama 14 (empat belas) hari;

4. Tim Whistle Blowing wajib melaporkan

secara tertulis atas hasil sebagaimana

dimaksud dalam poin a di atas kepada

Dewan Komisaris;

5. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan

dari Tim Whistle Blowing. Kasus yang perlu

ditindaklanjuti, kemudian diserahkan

kepada Direksi untuk dilakukan audit

khusus dan/atau investigasi lebih lanjut

sesuai dengan mekanisme yang berlaku

di Perusahaan dan mengambil tindakan

yang diperlukan baik untuk perbaikan

sistem maupun penindakan;

6. Perbaikan sistem dan/atau penindakan

yang telah diambil oleh Direksi

disampaikan kepada Dewan Komisaris

untuk kepentingan registrasi;

7. Dalam pengaduan yang dapat

dibuktikan menyangkut anggota Direksi,

maka tindak lanjut diselesaikan oleh

Dewan Komisaris;

8. Tim Whistle Blowing memonitor tindak

lanjut penyelesaian pengaduan;

Laporan atau pengaduan atas

penyimpangan tersebut di atas akan

ditangani sebagai berikut :

• Memperlakukan setiap pengaduan baik

dari sumber internal maupun eksternal

Perseroan sebagai informasi rahasia.

• Melindungi siapa saja yang memberikan

laporan dan pengaduan atas dugaan

penyimpangan.

• Perseroan juga dapat memberikan

penghargaan kepada pelapor atas

pelanggaran yang dapat dibuktikan dan

menyelamatkan aset dan keuangan

Perseroan.

1. Evaluation by Whistle Blowing Team

covers administrative, operational and

judicial aspects;

2. In conducting the evaluation, the Whistle

Blowing Team may invite competent

sources in the aspects evaluated by the

Whistle Blowing Team;

3. Based on the latest evaluation result, the

Whistle Blowing Team will propose the

closing / follow-up of the case to the

Board of Commissioners within a period of

30 (thirty) days and may be extended for

a maximum of 14 (fourteen) days;

4. The Whistle Blowing Team shall report in

writing to the results referred to in point a

above to the Board of Commissioners;

5. The Board of Commissioners evaluates

the proposals of the Whistle Blowing

Team. Cases that need follow-up, then

submitted to the Board of Directors for a

special audit and / or further investigation

in accordance with applicable

mechanisms in the Company and take

necessary action both for system

improvement and enforcement;

6. Improved system and / or action taken

by the Board of Directors shall be

submitted to the Board of Commissioners

for registration purposes;

7. In a verifiable complaint concerning the

members of the Board of Directors, the

follow-up is completed by the Board of

Commissioners;

8. The Whistle Blowing team monitors the

follow-up to the settlement of the

complaint;

The reports or complaints on the above

irregularities will be dealt with as follows:

• Treating any complaints from both

internal and external sources of the

Company as confidential information.

• Protect anyone who reports and

complains of alleged irregularities.

• The Company can also reward reporters

for violations that can be proven and

save the Company's assets and finances

138

Annual Report 2019


• Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam

pelaporan pelanggaran berhak

mendapat perlindungan hukum dari

Perusahaan.

• Menindaklanjuti pelaporan dan

pengaduan dengan melakukan

pemeriksaan untuk memastikan

kebenaran dugaan tersebut.

• Pelaporan atas dugaan penyimpangan

yang dilakukan oleh anggota Direksi

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Seluruh pengaduan yang masuk akan

ditindaklanjuti ke bagian terkait dan

dilaporkan kepada Komite Audit dan

Manajemen Risiko Perseroan.

Setiap karyawan Perseroan yang terbukti

melakukan pelanggaran, akan dikenakan

sanksi yang akan ditetapkan oleh Direksi

setelah menerima masukan dari unit

pemeriksa yang ditetapkan sesuai dengan

Peraturan Perusahaan.

Sanksi bagi anggota Direksi dan Komisaris

yang terbukti melakukan pelanggaran

diputuskan oleh Pemegang Saham melalui

mekanisme RUPS.

• The parties participating in reporting

violations are entitled to legal protection

from the Company.

• Following up on reporting and complaints

by conducting checks to ascertain the

correctness of the allegations.

• Reporting on alleged irregularities

committed by members of the Board of

Directors is submitted to the Board of

Commissioners.

All incoming complaints will be followed up to

the relevant section and reported to the Audit

Committee and Risk Management of the

Company.

Every employee of the Company who is

proven to have committed a violation will be

subject to sanctions that will be determined

by the Board of Directors after receiving input

from the inspection unit determined in

accordance with Company Regulations.

Sanctions for members of the Board of

Directors and Commissioners who are proven

to have committed violations are decided by

the Shareholders through the GMS

mechanism.

139

Annual Report 2019


Laporan keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK.

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi Laporan Auditor Independen Laporan Posisi Keuangan 1 - 2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan atas Laporan Keuangan 6 - 50

Lihat Catatan atas Laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2019 2018

ASET Kas dan setara kas 4 19.211.994.473 4.612.982.670 Putang pembiayaan konsumen 5,27,29a Pihak berelasi 127.492.897 187.198.673 Pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 156.565.651 dan Rp 137.197.398 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 15.372.506.493 13.395.343.689 Tagihan anjak piutang- 6 setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing – masing sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Pihak ketiga 19.800.000.000 19.800.000.000 Biaya dibayar dimuka 64.041.498 123.793.196 Piutang bunga - Pihak ketiga 7, 29b 425.741.119 463.915.973 Piutang lain-lain 8 3.449.736.924 3.170.140 Investasi efek tersedia untuk dijual 9 34.796.300.000 37.867.250.000 Aset tetap - 10 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 580.389.056 dan Rp 515.572.755 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 121.305.746 176.622.047 Aset pajak tangguhan - neto 13 134.869.043 - Aset lain-lain 11 1.129.183.071 119.624.106

JUMLAH ASET 94.633.171.264 76.749.900.494


2

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(lanjutan) 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2019 2018

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Beban masih harus dibayar 12 124.735.802 137.091.354 Utang pajak 13 86.922.771 160.273.857 Utang lain-lain 14 820.924.333 212.407.092 Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan 15 256.902.432 479.506.015 Liabilitas pajak tangguhan - neto 13 - 82.180.035

JUMLAH LIABILITAS 1.289.485.338 1.071.458.353

EKUITAS Modal saham nilai nominal Rp 50 per saham Modal dasar

– 2.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh

– 676.000.000 saham 16 33.800.000.000 33.800.000.000 Tambahan modal disetor 17 (202.810.333) (202.810.333) Saldo laba 26

- Telah ditentukan penggunaannya 2.450.000.000 2.450.000.000 - Belum ditentukan penggunaannya 46.198.954.544 34.332.211.871

Penghasilan komprehensif lain 11.097.541.715 5.299.040.603

JUMLAH EKUITAS 93.343.685.926 75.678.442.141

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 94.633.171.264 76.749.900.494


3

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018


PENDAPATAN Anjak piutang 18 2.838.888.890 2.887.472.227 Pembiayaan konsumen 18 1.037.285.066 1.278.375.670 Lain-lain – bersih 19 11.322.456.263 1.537.467.478 Jumlah pendapatan 15.198.630.219 5.703.315.375 BEBAN Umum dan administrasi 20 3.404.603.352 3.977.844.384 Penambahan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang 5,6,8 19.368.253 (17.920.827) Jumlah beban 3.423.971.605 3.959.923.557 LABA SEBELUM PAJAK 11.774.658.614 1.743.391.818 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 13

- Kini (110.700.020) (99.834.373) - Tangguhan 202.784.079 7.127.654

Jumlah beban pajak penghasilan 92.084.059 (92.706.719) LABA PERIODE BERJALAN 11.866.742.673 1.650.685.099 PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja 15 (36.893.887) 32.623.775 Keuntungan (kerugian) belum terealisasi atas investasi efek tersedia untuk dijual 9 5.821.130.000 (8.653.630.000) Pajak penghasilan terkait 13 14.264.999 (11.354.553) 5.798.501.112 (8.632.360.778)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 17.665.243.785 (6.981.675.679)

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR 21 26,13 (10,33)


4

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal saham Tambahan Saldo laba telah Saldo laba belum Penghasilan (rugi) ditempatkan dan modal ditentukan ditentukan komprehensif Jumlah Catatan disetor penuh disetor penggunaanya penggunaanya lain ekuitas Saldo, 1 Januari 2018 33.800.000.000 (202.810.333) 2.400.000.000 32.731.526.772 13.931.401.381 82.660.117.820 Penyisihan laba tahun berjalan untuk cadangan 26 - - 50.000.000 (50.000.000) - - Laba tahun berjalan - - - 1.650.685.099 - 1.650.685.099 Kerugian belum terealiasasi atas investasi efek tersedia untuk dijual 9 - - - - (8.653.630.000) (8.653.630.000) Keuntungan aktuarial yang belum diakui 15 - - - - 32.623.775 32.623.775 Pajak penghasilan terkait 13 - - - - (11.354.553) (11.354.553) Saldo, 31 Desember 2018 33.800.000.000 (202.810.333) 2.450.000.000 34.332.211.871 5.299.040.603 75.678.442.141 Laba tahun berjalan - - - 11.866.742.673 - 11.866.742.673 Keuntungan belum terealiasasi atas investasi efek tersedia untuk dijual 9 - - - - 5.821.130.000 5.821.130.000 Kerugian aktuarial yang belum diakui 15 - - - - (36.893.887) (36.893.887) Pajak penghasilan terkait 13 - - - - 14.264.999 14.264.999 Saldo, 31 Desember 2019 33.800.000.000 (202.810.333) 2.450.000.000 46.198.954.544 11.097.541.715 93.343.685.926


5

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. LAPORAN ARUS KAS



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari pembiayaan konsumen 4.418.966.322 4.718.361.721 Penerimaan dari anjak piutang 22.891.888.890 23.125.222.223 Penerimaan dari pembiayaan investasi 222.719.064 - Pembayaran untuk anjak piutang (20.000.000.000) (20.000.000.000) Pembayaran untuk pembiayaan investasi (1.620.375.088) - Pembayaran untuk beban umum dan administrasi (3.929.290.100) (3.782.240.380) Pembayaran untuk pembiayaan konsumen (3.344.641.176) (1.680.000.000) Pembayaran pajak (238.787.851) (247.686.968) Penerimaan lain-lain 2.420.211.776 170.148.640 Pembayaran untuk aktivitas operasi lain-lain (5.699.525.534) - Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (4.878.833.697) 2.303.805.236

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan surat berharga 21.066.283.000 3.825.200.000 Pembelian surat berharga (1.578.937.500) (3.800.000.000) Pembelian aset tetap 10 (9.500.000) (132.118.546) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 19.477.845.500 (106.918.546)

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 14.599.011.803 2.196.886.690

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 4 4.612.982.670 2.416.095.980

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 4 19.211.994.473 4.612.982.670

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2019 dan 2018 dan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal – Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Elliza, S.H., No. 65, tanggal 11 Nopember 1994. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-1.101.HT.01.01.Th. 95 tanggal 25 Januari 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 15 Tambahan No. 913, tanggal 22 Februari 2000.

Berdasarkan Akta Notaris Refizal, SH No. 12, tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, peningkatan modal dasar, perubahan nilai nominal saham dan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal. Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-1248.HT.01.04. Th. 2000 tanggal 3 Februari 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 99 Tambahan No. 7586, tanggal 12 Desember 2000. Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 3646 tanggal 24 Juni 2015 tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939742.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 09 tanggal 31 Mei 2019 dari Notaris Yudianto Hadioetomo, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perseroan Terbuka.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada tanggal 31 Mei 2019 yang diaktakan dengan Akta Notaris Yudianto Hadioetomo, S.H, M.Kn., No. 8 dengan tanggal yang sama tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan untuk disesuaikan istilahnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun tidak mengubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan, dan tentang Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar sebagai hasil RUPS tersebut di atas telah dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat, yang diaktakan dengan Akta Notaris Yudianto Hadioetomo, S.H, M.Kn., No. 02 tanggal 30 Juni 2019, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- 0057927.AH.01.02.TAHUN 2019.




7

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang Pembiayaan, dalam bentuk penyediaan dana atau modal berupa : a. Pembiayaan Investasi, b. Pembiayaan Modal Kerja, c. Pembiayaan Multiguna dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan telah memperoleh ijin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 439/KMK.017/1995 tanggal 14 September 1995. Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Tower C Lantai 5, 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995.

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Perusahaan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penawaran umum 5.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran sebesar Rp 500 per lembar saham. Pernyataan ini telah menjadi efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-768/PM/2000 tanggal 18 April 2000. Penawaran dan pencatatan saham dilakukan di Bursa Efek Surabaya. Efektif tanggal 6 Juli 2001, saham Perusahaan juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 60 tanggal 21 Oktober 2015 dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (stock split) dengan perbandingan 1:10 sehingga merubah nilai nominal saham dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per lembar saham menjadi sebesar Rp 50 (nilai penuh) per lembar saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 200.000.000 lembar saham menjadi sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dan Modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 67.600.000 saham menjadi 676.000.000 saham.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0976292.Tahun. 2015 tertanggal 30 Oktober 2015.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-201/D.04/2019 pada tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan dinyatakan efektif melaksanakan emisi saham oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (Catatan 28 a).




8

c. Manajemen kunci dan informasi lainnya Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 31 Oktober 2019, yang

diaktakan dengan akta No. 303 oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., para pemegang saham menyetujui rencana Perusahaan untuk menambah modal Perusahaan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perusahaan melalui mekanisme penawaran umum terbatas. Disetujui pula perubahan anggota Direksi dan Komisaris dan telah dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat, yang diaktakan dengan akta No. 304 dengan

tanggal dan oleh Notaris yang sama. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

2019

Komisaris Direksi

Presiden Komisaris - Deddy Koesnadi Direktur Utama - Asnardi Komisaris Independen - Yugi Prayanto Direktur - Irianto Kusumadjaja

2018

Komisaris Direksi

Presiden Komisaris - Eko Hartono Presiden Direktur - Odang Muchtar Komisaris Independen - Yugi Prayanto Direktur - Euodia Dewajanti Pada tanggal 31 Oktober 2019, sesuai dengan Surat Keputusan No. 001/SK/DIR/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 Perusahaan telah menunjuk Irianto Kusumadjaja selaku Direktur Perseroan, sebagai Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/SK/DIR/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang pengangkatan Internal Audit Perseroan, Perusahaan telah menunjuk Siti Amelia Mardatila sebagai kepala audit internal Perusahaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Susunan Komite Audit, Perusahaan telah membentuk komite audit baru. Sehingga susunan anggota Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Komite Audit Sekretaris

Ketua - Siti Amelia Mardatila Sekretaris - Irianto Kusumadjaja Anggota - Nike Felina Anggota - Erikson Putra

2018

Komite Audit Direksi

Ketua - Yugi Prayanto Sekretaris - Euodia Dewajanti Anggota - Magdalena Aristanti Widjaja Anggota - Bing Sofyan




9

Pada tanggal 31 Oktober 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/X/2019 Perusahaan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 2019

Ketua - Yugi Prayanto (Komisaris Independen) Anggota - Deddy Koesnadi (Komisaris Utama) Anggota - Desi Riana (Sumber Daya Manusia) Jumlah kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebesar Rp 1.329.062.800 dan Rp 1.575.857 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berjumlah 5 dan 10 karyawan (tidak diaudit).

d. Penyelesaian laporan keuangan Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 15 April 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual. Dasar pengukuran yang digunakan adalah konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional.




10

b. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan Pengakuan dan pengukuran awal Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang bunga, piutang lain-lain dan investasi efek tersedia untuk dijual. Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran setelah pengakuan awal dari aset keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut: • Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi meliputi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan sejenis ini.

• Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (“SBE”). Keuntungan atau kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.




11

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset atau Iiabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang bunga dan piutang lain-lain termasuk dalam kategori ini.

• Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE). Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya. Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan sejenis ini.

• Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: - Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari

20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya. - Investasi dalam modal saham yang tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang

dari 20% dicatat pada nilai wajar.

Investasi efek tersedia untuk dijual termasuk dalam kategori ini.

Penghentian pengakuan Aset keuangan, atau bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, akan dihentikan pengakuannya apabila: • hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir

atau;




12

• Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (“pass-through”) dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Perusahaan. Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan atas nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakter risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.




13

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang dikurangi nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan penurunan nilai terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang diakui sebelumya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi. Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang lain-lain dan beban masih harus dibayar yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.




14

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari liabilitas keuangan. Laba atau rugi harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Penghentian pengakuan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diperbolehkan antara lain meliputi penggunaan transaksi pasar wajar yang terkini; referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto atau model penilaian lainnya. Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.




15

Perusahaan menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut: • Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif; • Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk

dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga);

• Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam

waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan

pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah

keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan diakui sebagai pendapatan sepanjang jangka waktu kontrak berdasarkan suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan

setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2b).

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai

pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pegakuan pendapatan bunga dihentikan pada saat piutang bunga tersebut telah jatuh tempo lebih

dari 180 hari dan berdasarkan kasus per kasus.

e. Tagihan anjak piutang

Transaksi anjak piutang terutama merupakan pengambilalihan tagihan jangka pendek dari nasabah.

Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perusahaan yang dihitung

berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Tagihan anjak piutang dinyatakan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi retensi dan cadangan

kerugian penurunan nilai. Perbedaan antara harga pengalihan dan jumlah bersih piutang dialihkan merupakan

pendapatan belum diakui dicatat sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo angsuran bulanan selama periode kontrak. Pendapatan administrasi diakui pada saat transaksi dilakukan dan pendapatan anjak piutang dicatat atas dasar akrual.




16

Retensi adalah nilai faktur yang tidak dibiayai oleh Perusahaan kepada konsumen, digunakan untuk menutupi kemungkinan apabila terjadi biaya-biaya yang tidak dibayar oleh konsumen seperti bunga dan denda. Apabila retensi tidak digunakan, maka pada saat pelunasan akan dikembalikan kepada nasabah.

f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis

lurus.

g. Aset tetap

Aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung

untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan

harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Masa manfaat Persentase

Perabotan dan peralatan kantor 4 Tahun 25 % Kendaraan 4 Tahun 25 %

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama tahun dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi

penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berjalan.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat

aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang dan

disesuaikan secara prospektif jika diperlukan. h. Aset yang Dikuasakan Kembali Konsumen memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual aset yang dikuasakan kembali

ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan aset yang dikuasakan kembali dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.




17

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar

terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

J. Imbalan kerja Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja kepada karyawan-karyawan berdasarkan

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“Undang-undang Tenaga Kerja”). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuaria metode “Projected Unit Credit”.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan

posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada komponen ekuitas lain melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

• ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan • ketika Perusahaan mengakui biaya restruktrurisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas

imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun “Beban Umum dan Administrasi” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

i. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas

penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan ii. Beban atau penghasilan bunga neto.

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan non-moneter

lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Penghasilan dari pembiayaan konsumen, anjak piutang dan penghasilan usaha lainnya diakui

pada saat jatuh tempo angsuran bulanan selama periode kontrak.




18

Pada saat piutang dinyatakan macet, Perusahaan menghentikan pengakuan pendapatan bunganya dan apabila ada realisasi penerimaan hasil tagihan piutang macet tersebut, diutamakan untuk melunasi pokok piutang dan kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga.

Pengakuan pendapatan pembiayaan konsumen dan anjak piutang dijelaskan pula pada kebijakan

akuntansi pembiayaan konsumen dan anjak piutang dalam Catatan 2d dan 2e. Beban dibukukan atas dasar akrual (accrual basis). l. Perpajakan

Pajak penghasilan badan dihitung untuk setiap Perusahaan sebagai badan hukum yang berdiri

sendiri.

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada PSAK No. 46 pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final tidak sebagai pos beban pajak penghasilan badan. Perusahaan menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada tahun berjalan yang diakui pada laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dengan perpajakan pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang diakui sepanjang kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada akhir tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pemulihan seluruh perbedaan temporer selama periode berjalan, diakui sebagai “Manfaat/beban pajak penghasilan badan, kini dan tangguhan” dan termasuk dalam laba tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.




19

m. Laba per saham

Sesuai dengan PSAK No. 56, “Laba per Saham”, laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan sebesar 676.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

n. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan

yang secara regular direviu (reviewed) oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

(a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama),

(b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk

membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan

(c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

o. Transaksi dengan pihak berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak Berelasi”.

Bila ada transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, akan diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan yang relevan. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

(a) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

(b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan; (c) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer; (d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan; (e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir

(a) atau (d); (f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan

oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau

(g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.




20

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

p. Kontinjensi

Liabilitias kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (remote). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (probable) arus masuk manfaat ekonomi.

q. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan

Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir periode yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

r. Reklasifikasi

Penyajian akun pada periode sebelumnnya yang tidak sesuai akan direklasifikasi agar sesuai

dengan penyajian pada periode berjalan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: Usaha yang berkelanjutan Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.




21

Penilaian instrumen keuangan Kebijakan akuntansi Perusahaan untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2.

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu. Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Perusahaan menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut: 1. Tingkat 1: dikutip (unadjusted) dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang

identik; 2. Tingkat 2: teknik valuasi darimana seluruh input yang memiliki efek siginifikan terhadap nilai wajar

yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan 3. Tingkat 3: teknik valuasi darimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar

yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar. Estimasi dan asumsi Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan dalam menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perusahaan mengevaluasi akun-akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada agunan, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.




22

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang. Nilai kini atas kewajiban pensiun Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan. Umur ekonomis dari aset tetap Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penurunan nilai aset non-keuangan Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Manajemen berkeyakinan tidak ada penurunan nilai aset non-keuangan yang perlu diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak penghasilan Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Pertimbangan signifikan juga dilakukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu dan tingkat keuntungan masa depan dan strategi perencanaan pajak. Aset pajak tangguhan Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sebesar penghasilan kena pajak tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.




23

Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu taksiran penghasilan kena pajak pada periode pelaporan berikutnya. Taksiran penghasilan kena pajak didasarkan pada hasil pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang memadai untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

4. KAS DAN SETARA KAS Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: 2019 2018

Kas 2.807.800 1.805.900 Bank

Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.682.849.687 682.997.784 PT Bank Artha Graha International Tbk 25.690.000 26.972.000 PT Bank Central Asia Tbk 646.986 1.206.986

Deposito berjangka Pihak ketiga PT Bank Mandiri Taspen Tbk 16.500.000.000 - PT Bank Victoria International Tbk - 3.900.000.000 Jumlah 19.211.994.473 4.612.982.670

Tingkat suku bunga per tahun untuk kas berupa giro di bank berkisar antara 0,00% - 1,90% dan selama tahun 2019 dan 2018. Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka sebesar 7,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 6,75% - 7,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang konsumtif dan operasional dengan pembayaran angsuran secara periodik. Barang-barang yang dibiayai Perusahaan dalam kontrak pembiayaan konsumen adalah :

2019 2018

Konsumtif - Apartemen/ rumah 9.800.762.423 3.340.635.893 - Kendaraan bermotor 4.302.175.634 10.241.906.469

Operasional - Kendaraan bermotor 1.098.774.333 - - Peralatan 298.287.000 -

Jumlah 15.499.999.390 13.582.542.362




24

Rincian saldo piutang pembayaran konsumen adalah sebagai berikut : 2019 2018

Piutang pembiayaan konsumen

Pihak berelasi - bruto 135.444.800 212.429.000 Bunga (6.664.096) (23.339.431) 128.780.704 189.089.569 Cadangan kerugian penurunan nilai (1.287.807) (1.890.896 )

Piutang pembiayaan pihak berelasi – neto 127.492.897 187.198.673

Pihak ketiga - bruto 25.684.840.323 23.664.737.594 Bunga (10.157.055.987) (10.134.087.403) 15.527.784.336 13.530.650.191 Cadangan kerugian penurunan nilai (155.277.843) (135.306.502 ) Piutang pembiayaan pihak ketiga – neto 15.372.506.493 13.395.343.689

Jumlah piutang pembiayaan konsumen – neto 15.499.999.390 13.582.542.362

Angsuran piutang pembiayaan konsumen bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggaI jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Jatuh tempo dalam waktu 2019 2018

<1 tahun 4.153.485.342 3.631.995.202 >1 tahun 21.666.799.778 20.245.171.392 Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bruto 25.820.285.120 23.877.166.594

Suku bunga efektif yang dibebankan pada piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 berkisar antara 8,41% - 14,00% per tahun dan pada tahun 2018 sebesar 12,50% per tahun.

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen bruto menurut jangka waktu tunggakan adalah sebagai berikut:

2019 2018

Telah lewat jatuh tempo: - - Belum jatuh tempo: 2019 - 3.631.995.202 2020 4.153.485.342 2.488.295.092 2021 3.024.319.142 17.756.876.300 > 2021 18.642.480.636 - Jumlah 25.820.285.120 23.877.166.594




25

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut: 2019 2018

Saldo awal 137.197.398 155.118.225 Penambahan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan 19.368.253 (17.920.827) Jumlah 156.565.651 137.197.398

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

6. TAGIHAN ANJAK PIUTANG

Akun ini merupakan piutang pembiayaan dari pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek dari nasabah yang dilakukan dengan dasar “with-recourse”.

Rincian tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

2019 2018

Pihak ketiga: Tagihan anjak piutang with-recourse 26.435.644.224 22.513.180.704 Retensi (6.435.644.224) (2.513.180.704 ) 20.000.000.000 20.000.000.000 Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang (200.000.000) (200.000.000)

Neto 19.800.000.000 19.800.000.000

Seluruh saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut akan jatuh tempo pada Februari 2020.

Tingkat bunga efektif per tahun yang dibebankan pada tagihan anjak piutang adalah sebesar 14% pada tahun 2019 dan 2018.

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

2019 2018

Saldo awal 200.000.000 200.000.000 Penambahan cadangan kerugian Penurunan nilai - - Saldo akhir 200.000.000 200.000.000

Tagihan anjak piutang berasal dari pihak ketiga yaitu kepada PT Citra Graha Manunggal dan PT Bangun Cipta Graha dengan saldo sebesar Rp 26.435.644.224 dan Rp 22.513.180.704 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.




26

7. PIUTANG BUNGA Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

2019 2018

Piutang bunga dari: Anjak piutang 241.111.111 241.111.111 Surat berharga 156.602.611 156.602.611 Deposito 28.027.397 14.561.644 Pembiayaan konsumen - 51.640.607 Jumlah 425.741.119 463.915.973

Piutang bunga pembiayaan konsumen terdiri dari piutang bunga pembiayaan apartemen / rumah, kendaraan dan peralatan. Debitur telah membayar angsuran untuk bulan Desember 2019 yang biasanya dilakukan pada bulan berikutnya sehingga tidak menimbulkan piutang bunga. Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang bunga dapat tertagih.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

2019 2018 Apartemen/ rumah 9.800.762.423 3.374.379.690

PT Dennys Boga 3.418.315.180 - Lain-lain 31.421.744 3.170.140 Jumlah 3.449.736.924 3.170.140

9. INVESTASI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

2019 2018 Harga Nilai Harga Nilai Lembar pasar pasar Lembar pasar pasar saham (Rp) (Rp) saham (Rp) (Rp)

PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (ASMI) 18.780.000 1.285 24.132.300.000 41.680.000 700 29.176.000.000 PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) 2.000.000 3.000 6.000.000.000 2.000.000 2.280 4.560.000.000 PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN) 9.250.000 500 4.625.000.000 6.250.000 655 4.093.750.000 PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) 750.000 52 39.000.000 750.000 50 37.500.000 30.780.000 34.796.300.000 50.680.000 37.867.250.000

Jumlah keuntungan belum terealisasi atas kenaikan nilai saham adalah sebesar Rp 5.821.130.000

dan jumlah kerugian belum terealisasi atas penurunan nilai saham adalah sebesar Rp 8.653.630.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain.




27

Pada tahun 2019, Perusahaan menjual sebagian saham PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (ASMI) sebesar 22.900.000 lembar saham sehingga Perusahaan memperoleh keuntungan atas penjualan saham sebesar Rp 10.641.420.000.

10. ASET TETAP

Rincian akun ini adalah sebagai berikut : 2019

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Kepemilikan langsung

Biaya Perolehan Perabotan dan peralatan kantor 483.144.802 9.500.000 - 492.644.802 Kendaraan 209.050.000 - - 209.050.000

Jumlah Harga Perolehan 692.194.802 9.500.000 - 701.694.802

Akumulasi Penyusutan Perabotan dan peralatan kantor 306.522.755 64.816.301 - 371.339.056 Kendaraan 209.050.000 - - 209.050.000

Jumlah Akumulasi Penyusutan 515.572.755 64.816.301 - 580.389.056

Nilai Buku 176.622.047 121.305.746

2018

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Kepemilikan langsung

Biaya Perolehan Perabotan dan peralatan kantor 351.026.256 132.118.546 - 483.144.802 Kendaraan 209.050.000 - - 209.050.000

Jumlah Harga Perolehan 560.076.256 132.118.546 - 692.194.802

Akumulasi Penyusutan Perabotan dan peralatan kantor 253.889.429 52.633.326 - 306.522.755 Kendaraan 208.527.077 522.923 - 209.050.000

Jumlah Akumulasi Penyusutan 462.416.506 53.156.249 - 515.572.755

Nilai Buku 97.659.750 176.622.047

Beban penyusutan untuk tahun 2019 dan 2018 masing–masing sebesar Rp 64.816.301 dan Rp 53.156.249.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki aset tetap berupa kendaraan yaitu 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah motor yang telah habis disusutkan, namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan. Harga perolehan kendaraan tersebut adalah Rp 209.050.000.

Perusahaan mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 105.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ke PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan timbul.

Berdasarkan analisa manajemen tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mungkin menimbulkan indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.




28

11. ASET LAIN-LAIN


2019 2018

Biaya emisi saham 1.044.140.928 - Jaminan sewa gedung 60.279.716 90.193.556 Lain-lain 24.762.427 29.430.550 Saldo akhir 1.129.183.071 119.624.106

12. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR


2019 2018

Jasa profesional 94.000.000 121.000.000 Lain-lain 30.735.802 16.091.354 Saldo akhir 124.735.802 137.091.354

13. UTANG PAJAK

Utang pajak terdiri dari: 2019 2018

Pajak penghasilan: Pasal 29 68.397.692 624.793 Pasal 21 15.721.720 148.852.750 Pasal 23 1.507.760 154.500 Pasal 25 1.204.822 3.819.199 Pasal 4 ayat 2 90.777 6.822.615 Jumlah 86.922.771 160.273.857

Komponen manfaat (beban) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

2019 2018

Kini (110.700.020) (99.834.373) Tangguhan 202.784.079 7.127.654 Jumlah 92.084.059 (92.706.719)




29

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

2019 2018

Laba sebelum pajak 11.774.658.614 1.743.391.818

Beda temporer Penambahan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen 19.368.253 (17.920.827) Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan (171.697.470) 76.124.792 Penyusutan aset tetap (372.396) (8.979.158)

Beda tetap Asuransi kesehatan 21.183.880 7.582.968 Rapat 9.820.000 4.510.300 Pajak 252.767 - Pulsa telepon selular 200.000 600.000

Keuntungan penjualan surat berharga (10.641.420.000) (998.780.000) Penghasilan bunga bank (486.159.821) (129.337.872) Penyusutan aset tetap - 12.281.250

Taksiran penghasilan kena pajak 525.833.827 689.473.271 Taksiran penghasilan kena pajak - dibulatkan 525.833.000 689.473.000

Beban pajak penghasilan - kini 110.700.020 99.834.373 Pajak dibayar dimuka - Pajak penghasilan pasal 25 42.302.328 99.209.580 Taksiran hutang pajak penghasilan

pasal 29 68.397.692 624.793

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

2019 2018

Laba sebelum pajak 11.774.658.614 1.743.391.818

Beban pajak berdasarkan tarif pajak 2.590.424.895 252.439.705 Beda tetap dengan tarif pajak yang berlaku: - Asuransi kesehatan 4.660.454 1.097.999 - Rapat 2.160.400 653.083 - Pajak 55.609 - - Pulsa telepon selular 44.000 86.879 - Keuntungan penjualan surat berharga (2.341.112.400) (144.621.379) - Penghasilan bunga (106.955.161) (18.727.869) - Penyusutan aset tetap - 1.778.301

Beban pajak penghasilan 149.277.797 92.706.719




30

Beban pajak diluar beda tetap dikali tarif pajak 149.277.797 92.706.719

Koreksi pajak tangguhan atas perubahan tarif pajak yang digunakan (241.361.856) -

Penghasilan kena pajak sebelum pembulatan dikali tarif pajak (110.700.020) (99.834.373) Beban (manfaat) pajak tangguhan (202.784.079) (7.127.654)

Tarif pajak Perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan badan – kini untuk tahun berjalan adalah 25% x 50%.

Karena peredaran bruto Perusahaan tidak sampai Rp 50.000.000.000 maka Perusahaan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, sesuai dengan SE-02/PJ/2015.

Tarif pajak Perusahaan dalam perhitungan pajak tangguhan untuk tahun 2019 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID 19, dengan tarif 22%. Sedangkan untuk tahun 2018 adalah 12,5% dan 25%.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Dibebankan ke Dibebankan ke pendapatan laba rugi komprehensif 2018 tahun berjalan lainnya 2019

Aset pajak tangguhan: Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan 71.088.466 (28.834.930) 14.264.999 56.518.535

Piutang pembiayaan konsumen 30.955.225 3.477.210 - 34.432.435 Tagihan anjak piutang 42.772.701 1.227.299 - 44.000.000

144.816.392 (24.130.421) 14.264.999 134.950.970 Liabilitas pajak tangguhan: Aset tetap (226.996.427 ) 226.914.500 - (81.927)

Jumlah (82.180.035 ) 202.784.079 14.264.999 134.869.043

Dibebankan ke Dibebankan ke pendapatan laba rugi komprehensif 2017 tahun berjalan lainnya 2018

Aset pajak tangguhan: Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan 71.420.300 11.022.719 (11.354.553) 71.088.466

Piutang pembiayaan konsumen 33.550.126 (2.594.901) - 30.955.225 Tagihan anjak piutang 42.772.701 - - 42.772.701

147.743.127 8.427.818 (11.354.553) 144.816.392 Liabilitas pajak tangguhan: Aset tetap (225.696.263) (1.300.164) - (226.996.427)

Jumlah (77.953.136) 7.127.654 (11.354.553) (82.180.035)




31

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu tersebut terhadap perhitungan perpajakan di atas tidak dilakukan pemeriksaan, maka SPT tahunan Perusahaan dianggap rampung. Liabilitas perpajakan lainya, jika ada, akan dipenuhi pada saat jatuh tempo.

14. UTANG LAIN-LAIN


2019 2018

Biaya emisi saham 484.006.000 - Titipan debitur 122.289.994 53.652.800 Lain-lain 214.628.339 158.754.292 Saldo akhir 820.924.333 212.407.092

15. IMBALAN PASCA-KERJA

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja. Imbalan pasca-kerja karyawan dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

2019 2018

Tingkat diskonto per tahun 7,20 % 8,00 % Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun 3,00 % 3,00 % Tingkat kecacatan 0,02 % 0,02 % Usia pensiun 55 tahun 55 tahun Tingkat pengunduran diri per tahun 18-44 tahun 5,00-15,00 % 5,00-15,00 % 45-54 tahun 0,00-3,00 % 0,00-3,00 % Tabel mortalita TMI III 2011 TMI III 2011

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah sesuai dengan laporan aktuaris independen yaitu sebesar Rp 256.902.432 dan Rp 479.506.015 disajikan sebagai “Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan” dalam laporan posisi keuangan.




32

a. Beban imbalan pasca-kerja

2019 2018

Beban bunga 38.360.481 30.084.345 Beban jasa kini 19.758.875 46.040.447 Dampak pembatasan/penyelesaian imbalan pasca kerja karyawan (229.816.826) - Beban yang diakui pada tahun berjalan (171.697.470) 76.124.792

b. Pendapatan komprehensif lain

2019 2018

Kerugian komprehensif lain, awal tahun 81.757.760 114.381.535 Kerugian (keuntungan) aktuaria atas liabilitas imbalan kerja 36.893.887 (32.623.775) Kerugian komprehensif lain, akhir tahun 118.651.647 81.757.760

c. Perubahan liabilitas imbalan pasca-kerja

2019 2018

Saldo awal periode 479.506.015 436.004.998 Beban imbalan pasca-kerja pada tahun berjalan 58.119.356 76.124.792 Dampak pembatasan/penyelesaian imbalan pasca kerja karyawan (229.816.826) - Realisasi imbalan pasca kerja karyawan (87.800.000) - Kerugian (penghasilan) komprehensif lain 36.893.887 (32.623.775) Liabilitas imbalan pasca-kerja, akhir tahun 256.902.432 479.506.015

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dalam 100 basis poin, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

2019 2018 Kenaikan Penurunan Kenaikan Penurunan

Dampak liabilitas imbalan pasca-kerja 245.661.762 269.666.819 454.657.034 506.771.752 Dampak pada agregat biaya jasa kini 18.535.535 21.154.732 43.388.436 48.997.437




33

16. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah sesuai dengan catatan yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

2019

Jumlah saham yang

ditempatkan dan Persentase Pemegang saham disetor penuh pemilikan Jumlah

PT Intan Sakti Wiratama 141.400.000 20,92% 7.070.000.000 Masyarakat 140.892.200 20,84% 7.044.610.000 PT Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 19,30% 6.525.000.000 Unit Link Investa 4 AJK 126.807.800 18,76% 6.340.390.000 PT Jesivindo Juvatama 102.600.000 15,18% 5.130.000.000 Wecash (Asia Pacific) Pte LTD 33.800.000 5,00% 1.690.000.000

Jumlah 676.000.000 100.00% 33.800.000.000

2018

Jumlah saham yang ditempatkan dan Persentase Pemegang saham disetor penuh pemilikan Jumlah

PT Intan Sakti Wiratama 144.000.000 21,30% 7.200.000.000 Masyarakat 134.517.200 19,90% 6.725.860.000 PT Asuransi Jiwa Kresna 130.582.800 19,32% 6.529.140.000 PT Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 19,30% 6.525.000.000 PT Jesivindo Juvatama 102.600.000 15,18% 5.130.000.000 Wecash (Asia Pacific) Pte LTD 33.800.000 5,00% 1.690.000.000

Jumlah 676.000.000 100.00% 33.800.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pemegang saham pengendali Perusahaan adalah PT Intan Sakti Wiratama.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 2019 2018

Agio saham 65.000.000 65.000.000 Biaya emisi saham (267.810.333) (267.810.333 ) Jumlah (202.810.333) (202.810.333 )




34

18. PENDAPATAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 2019 2018

Pembiayaan konsumen Pihak berelasi 25.116.027 382.413.953 Pihak ketiga 1.012.169.039 895.961.717 Jumlah 1.037.285.066 1.278.375.670

Anjak piutang Pihak ketiga 2.838.888.890 2.887.472.227 Jumlah 2.838.888.890 2.887.472.227

Pendapatan pembiayaan konsumen Akun ini seluruhnya merupakan pendapatan bunga yang berasal dari transaksi pembiayaan barang kebutuhan konsumen dan operasional yaitu kendaraan bermotor, apartemen dan peralatan. Tingkat suku bunga efektif atas piutang pembiayaan konsumen untuk kontrak tahun berjalan adalah sebesar 8,41% sampai dengan 14,00% per tahun pada tahun 2019 dan 12,50% pada tahun 2018. Pendapatan anjak piutang Akun ini seluruhnya merupakan pendapatan bunga yang berasal dari pengalihan tagihan dari perusahaan yang mempunyai tagihan kepada pihak ketiga dengan masa antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Tingkat bunga efektif atas transaksi anjak piutang adalah 14% per tahun pada tahun 2019 dan 2018.

19. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

2019 2018

Keuntungan penjualan surat berharga 10.641.420.000 1.425.280.000 Bunga deposito 451.010.911 121.343.561

Provisi 57.271.422 - Bunga 81.193.180 - Jasa giro 35.148.910 7.994.311 Asuransi 31.595.628 - Lain-lain 24.816.212 (17.150.394) Jumlah pendapatan lain-lain 11.322.456.263 1.537.467.478




35

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

2019 2018

Gaji dan tunjangan 2.205.555.242 2.573.525.961 Ijin dan iuran 412.090.464 363.010.535 Sewa 293.556.525 472.585.903 Jasa profesional 129.928.750 146.930.000 Penyimpanan / pengarsipan 87.648.500 87.450.000 Pembinaan karyawan dan rekrutmen 83.117.500 48.442.000 Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap 71.967.970 52.143.283 Penyusutan 64.816.301 53.156.249 Alat tulis dan cetakan 40.781.623 53.536.437 Perjalanan dinas 35.708.602 - Imbalan pasca kerja 58.119.356 76.124.792 Pembentukan (pemulihan) cadangan (229.816.826) - Lain-lain 151.129.345 50.939.224 Jumlah 3.404.603.352 3.977.844.384

21. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan yaitu sebagai berikut:

2019 2018

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan 17.665.243.785 (6.981.675.679) Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar 676.000.000 676.000.000 Jumlah 26,13 (10,33)




36

22. SEGMEN OPERASI

Segmen primer Perusahaan yang disajikan untuk kepentingan manajemen adalah segmen operasi dimana Perusahaan mengklasifikasikan operasinya menjadi 2 segmen berdasarkan sifat usahanya yaitu pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

Informasi mengenai segmen operasi tersebut adalah sebagai berikut : 2019 Pembiayaan konsumen Anjak piutang Jumlah

Pendapatan segmen Pendapatan 1.037.285.066 2.838.888.890 3.876.173.956

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (19.368.253) - (19.368.253) Hasil segmen - - 3.856.805.703 Pendapatan lain – lain tidak dapat dialokasikan - - 11.322.456.263 Beban usaha tidak dapat dialokasikan - - (3.404.603.352) Laba sebelum pajak - - 11.774.658.614 Beban pajak penghasilan - - 92.084.059 Laba tahun berjalan - - 11.866.742.673 Keuntungan belum terealisasi atas investasi efek tersedia untuk dijual - - 5.821.130.000 Kerugian atas program manfaat pasti yang diakui - - (36.893.887) Pajak penghasilan terkait - - 14.264.999 Laba komprehensif tahun berjalan - - 17.665.243.785 Aset segmen 15.499.999.390 19.800.000.000 35.299.999.390 Aset tidak dapat dialokasikan - - 59.333.171.874 Jumlah aset - - 94.633.171.264 Liabilitas segmen Liabilitas tidak dapat dialokasikan - - 1.289.485.338 Jumlah liabilitas - - 1.289.485.338




37

2018 Pembiayaan konsumen Anjak piutang Jumlah

Pendapatan segmen Pendapatan 1.278.375.670 2.887.472.227 4.165.847.897 Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai 17.920.827 - 17.920.827

Hasil segmen - - 4.183.768.724 Pendapatan lain – lain tidak dapat dialokasikan - - 1.537.467.478 Beban usaha tidak dapat dialokasikan - - (3.977.844.384) Laba sebelum pajak - - 1.743.391.818 Beban pajak penghasilan - - (92.706.719) Laba tahun berjalan - - 1.650.685.099 Aset segmen 13.582.542.362 19.800.000.000 33.382.542.362 Aset tidak dapat dialokasikan - - 43.367.358.132 Jumlah aset - - 76.749.900.494 Liabilitas segmen Liabilitas tidak dapat dialokasikan - - 1.071.458.353 Jumlah liabilitas - - 1.071.458.353

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kerangka Manajemen Risiko Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri pembiayaan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dalam penerapannya peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik secara langsung mendukung kinerja dari perusahaan, oleh sebab itu manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya Manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan nilai pemegang saham.




38

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko bagi perusahaan adalah: • Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah

memperhitungkan potensi risiko yang mungkin timbul, baik dalam bentuk risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana (permodalan) dan risiko pembiayaan.

• Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada

aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.

• Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan. • Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan, baik itu dari Otoritas Jasa

keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lainnya. • Untuk meningkatkan nilai pemegang saham baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi lainnya, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang baik, dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko berperan aktif dalam mengkoordinasikan tindakan- tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 5 (lima) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pilar 1 : Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup : • Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala; • Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris

atau Direksi; • Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam

pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala; • Adanya Komite Audit dan Manajemen Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan

fungsi pengawasannya;




39

Pilar 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batasan Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur, Surat Ketetapan Direksi dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit. Pilar 3 : Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau dan menganalisa tingkat dan arah masing-masing risiko. Pilar 4 : Sistem Informasi Manajemen Risiko Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko pembiayaan dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada. Selain itu, Perusahaan terus mengembangkan sistem teknologi informasi dengan tujuan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan real time online kepada pihak Manajemen. Pilar 5 : Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup: • Menyediakan hasil penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam

Perusahaan; • Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas di dalam

Perusahaan termasuk perbaikan yang harus dilakukan; • Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan,

hukum dan audit eksternal). Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut : a. Risiko Strategi; b. Risiko Operasional; c. Risiko Aset dan Liabilitas; d. Risiko Kepengurusan; e. Risiko Tata Kelola; f. Risiko Dukungan Dana; dan g. Risiko Pembiayaan.




40

Risiko Strategis Risiko strategis merupakan risiko akibat ketidaktepatan penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategis, dimulai dengan pembuatan business plan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan secara berkala melakukan analisa pencapaian target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya. Risiko Operasional Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan kegagalan proses internal, kesalahan yang disebabkan manusia (human error), kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu: • Pengidentifikasian risiko • Pengukuran risiko • Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dan diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut: • Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap

tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.

• Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana,

aktivitas yang dikerjakan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) baku Perusahaan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.

• Perusahaan sedang mengembangkan Sistem Teknologi Informasi yang terintergrasi sehingga

dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.

• Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan

berbagai pelatihan untuk menekan semaksimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional yang berdampak terhadap kerugian finansial bagi perusahaan.

Risiko Aset dan Liabilitas Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang timbul karena kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas serta ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas yang disebabkan adanya pergerakan suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban kepada debitur. Untuk mengatasi perubahan tingkat suku bunga dan menentukan suku bunga yang dikenakan kepada konsumen, Perusahaan selalu memonitoring perkembangan ekonomi khususnya ekonomi dalam negeri. Hal ini untuk mencegah risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.




41

Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing dan tidak mempunyai hutang bank. Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga tetap atas aset keuangan (cadangan penurunan nilai bruto) dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga.

2019 Suku bunga tetap 1 bulan 2-12 bulan >1 tahun Jumlah

Aset keuangan Financial assets

Kas dan setara kas 19.211.994.473 - - 19.211.994.473 Piutang pembiayaan konsumen 269.782.364 2.715.369.392 12.671.413.285 15.656.565.041 Tagihan anjak piutang-neto - 20.000.000.000 - 20.000.000.000 Piutang bunga 425.741.119 - - 425.741.119 Piutang lain-lain 41.558.534 490.421.680 2.886.334.966 3.418.315.180 Jumlah 19.949.076.490 23.205.791.072 15.557.748.251 58.712.615.813

2018 Suku bunga tetap 1 bulan 2-12 bulan >1 tahun Jumlah


Kas dan setara kas 4.612.982.670 - - 4.612.982.670 Piutang pembiayaan konsumen 273.149.198 2.357.082.744 11.089.507.818 13.719.739.760 Tagihan anjak piutang-neto - 20.000.000.000 - 20.000.000.000 Piutang bunga 463.915.973 - - 463.915.973 Jumlah 5.350.047.841 22.357.082.744 11.089.507.818 38.796.683.403

Perusahaan terpapar risiko suku bunga yang tidak signifikan karena piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5 dan 6. Analisis Sensitivitas Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selama ini perusahaan masih menggunakan dana sendiri selain menggunakan dana sendiri. Saldo kas setiap hari diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari.

Risiko Kepengurusan Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.




42

Proses penunjukan dan pemberhentian pengurus Perusahaan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan risiko kepengurusan, Perusahaan memastikan komposisi dan proporsi pengurus Perusahaan mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi dan integritas pengurus harus memadai dan menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus. Perusahaan melaksanakan pendidikan secara berkala untuk pengurus Perusahaan, selain sebagai syarat keberlanjutan fit and proper test, pendidikan berkala ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengurus Perusahaan, termasuk pemahaman dibidang pengelolaan risiko. Risiko Tata Kelola Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.

Perusahaan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, karena Perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan Perusahaan. Dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut: 1. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait.

2. Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Tanggung jawab (Responsibilitas) Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga kesinambungan usaha dapat terpelihara dalam jangka panjang.

4. Independensi Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.




43

5. Kewajaran dan Kesetaraan Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang timbul karena ketidakcukupan permodalan dan keterbatasan tambahan permodalan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menyerap kerugian tidak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dana (permodalan) untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari modal disetor, modal saham dan saldo laba. Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur pemodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviewed ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perusahaan menjaga gearing ratio sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10. Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019 2018

Pinjaman - - Ekuitas 93.343.685.926 75.678.442.141 Gearing ratio - -

Risiko Pembiayaan Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip “Benar dari Awal” yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa Dealer/Showroom atau vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan. Analisa calon Konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh marketing (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.




44

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan dan analisa konsentrasi risiko pembiayaan Perusahaan. I. Eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan

Eksposur Perusahaan terhadap risiko pembiayaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang, dimana eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross.

II. Analisis konsentrasi risiko pembiayaan Konsentrasi risiko pembiayaan timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha

yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan yang pelanggannya mayoritas adalah badan usaha dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk anjak piutang. Untuk usaha anjak piutang dan pembiayaan konsumen, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik. Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaiman diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko pembiayaan dan konsentrasi risiko atas tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki Perusahaan:

2019 2018

Piutang pembiayaan konsumen Korporasi 4.398.771.930 3.185.290.121 Individu 11.257.793.111 10.534.449.639 Sub jumlah 15.656.565.041 13.719.739.760 Tagihan anjak piutang Korporasi 20.000.000.000 20.000.000.000 Jumlah 35.656.565.041 33.719.739.760




45

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

2019 Pembiayaan Anjak Piutang konsumen piutang lain-lain Jumlah Financial assets Eksposur kredit 15.656.565.041 20.000.000.000 3.875.478.043 39.532.043.084 Nilai jaminan 28.923.091.985 26.435.644.224 4.086.894.908 59.445.631.117 Total eksposur kredit tanpa jaminan kredit - - - - Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit - - - - Tanah dan bangunan 17.562.887.700 - - 17.562.887.700 Kendaraan 10.934.080.000 - - 10.934.080.000 Piutang - 26.435.644.224 - 26.435.644.224 Lainnya 426.124.285 - 4.086.894.908 4.513.019.193 Jumlah 28.923.091.985 26.435.644.224 4.086.894.908 59.445.631.117

2018 Pembiayaan Anjak Piutang konsumen piutang lain-lain Jumlah Financial assets Eksposur kredit 13.719.739.760 20.000.000.000 467.086.113 34.186.825.873 Nilai jaminan 25.273.627.700 22.513.180.704 467.086.113 48.253.894.517 Total eksposur kredit tanpa jaminan kredit - - - - Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit - - - - Tanah dan bangunan 17.562.887.700 - - 17.562.887.700 Kendaraan 7.710.740.000 - - 7.710.740.000 Piutang - 22.513.180.704 - 22.513.180.704 Lainnya - - 467.086.113 467.086.113 Jumlah 25.273.627.700 22.513.180.704 467.086.113 48.253.894.517

24. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (cost of capital).




46

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sehubungan dengan peraturan ini Perusahaan memberikan perhatian terhadap BAB XVIII tentang ekuitas, Pasal 87 ayat (1) Perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum : a. Perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2019, sedangkan ekuitas Perusahaan sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 92.961.619.329 dengan demikian untuk memenuhi peraturan OJK ini Perusahaan harus meningkatkan ekuitasnya sesuai dengan jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Rasio yang digunakan Perusahaan untuk memonitor permodalan adalah rasio imbal hasil ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri.

25. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

2019 Pinjaman yang Aset keuangan diberikan dan tersedia untuk Utang dan piutang dijual pinjaman Nilai tercatat Nilai wajar


Cash and cash Kas dan setara kas 19.211.994.473 - - 19.211.994.473 19.211.994.473 Piutang pembiayaan konsumen - neto 15.499.999.390 - - 15.499.999.390 15.499.999.390 Tagihan anjak piutang - neto 19.800.000.000 - - 19.800.000.000 19.800.000.000 Piutang bunga 425.741.119 - - 425.741.119 425.741.119 Piutang lain-lain 3.449.736.924 - - 3.449.736.924 3.449.736.924 Investasi efek tersedia securities available untuk dijual - 34.796.300.000 - 34.796.300.000 34.796.300.000 Jumlah aset keuangan 58.387.471.906 34.796.300.000 - 93.183.771.906 93.183.771.906

Liabilitas keuangan Financial assets

Cash and cash Utang lain-lain - - 820.924.333 820.924.333 820.924.333 Beban masih harus dibayar - - 124.735.802 124.735.802 124.735.802 Jumlah liabilitas keuangan - - 945.660.135 945.660.135 945.660.135




47

2018 Pinjaman yang Aset keuangan diberikan dan tersedia untuk Utang dan piutang dijual pinjaman Nilai tercatat Nilai wajar


Cash and cash Kas dan setara kas 4.612.982.670 - - 4.612.982.670 4.612.982.670 Piutang pembiayaan konsumen - neto 13.582.542.362 - - 13.582.542.362 13.582.542.362 Tagihan anjak piutang - neto 19.800.000.000 - - 19.800.000.000 19.800.000.000 Piutang bunga 463.915.973 - - 463.915.973 463.915.973 Piutang lain-lain 3.170.140 - - 3.170.140 3.170.140 Investment in marketable Investasi efek tersedia securities available untuk dijual - 37.867.250.000 - 37.867.250.000 37.867.250.000 Jumlah aset keuangan 38.462.611.145 37.867.250.000 - 76.329.861.145 76.329.861.145

Liabilitas keuangan Financial assets

Cash and cash Utang lain-lain - - 212.407.092 212.407.092 212.407.092 Beban masih harus dibayar - - 137.091.354 137.091.354 137.091.354 Jumlah liabilitas keuangan - - 349.498.446 349.498.446 349.498.446

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar kas dan setara kas, tagihan anjak piutang, piutang bunga, piutang lain-lain, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Investasi efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif (diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan dengan hirarki nilai wajar tingkat 1).

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

26. SALDO LABA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sejumlah Rp 2.450.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang – Undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan umum minimum tersebut.

Berdasarkan akta Notaris Yudianto Hadioetomo, S.H., M.kn No. 08 tanggal 31 Mei 2019, dari laba berjalan tahun 2018, diputuskan tidak ada penempatan dana cadangan.

Berdasarkan akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 16 tanggal 29 Juni 2018, dari laba tahun berjalan tahun 2017 disisihkan sebesar Rp 50.000.000 untuk dana cadangan.




48

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK – PIHAK BERELASI

Rincian akun dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Hubungan 31 Desember 2019 Persentase (%) 31 Desember 2018 Persentase (%)

Piutang pembiayaan konsumen Yugi Prayanto Komisaris 127.492.897 0,14 189.089.569 0,25 Independen (Ketua Komite Audit)

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN a. Emisi Saham

Dalam rangka pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (Catatan 1b), periode perdagangan dan pelaksanaan dengan HMETD ini dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 10 Januari 2020 dan penjatahan atas pemesanan saham tambahan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2020 yang ringkasannya adalah sebagai berikut :

Posisi Realisasi Pemegang Hak Hasil Pelaksanaan Posisi Saham Memesan Jumlah Penjatahan HMETD dan Pemegang Sebelum Efek terlebih Pelaksanaan Pesanan atas Pesanan Hasil Saham Setelah Nama Pemegang Saham PUT I Dahulu HMETD Tambahan Tambahan Penjatahan PUT I

PT Intan Sakti Wiratama2)

141.400.000 2.356.666 2.356.666 - - 2.356.666 143.756.666

Kresna Asset Management S/A PT Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 2.175.000 - - - - 130.500.000 Unit Link Investa 4 AJK 126.807.800 2.113.463 - - - - 126.807.800 PT Jesivindo Juvatama 102.600.000 1.710.000 - - - - 102.600.000 Wecash (Asia Pacific) Pte. Ltd. 33.800.000 563.333 - - - - 33.800.000 Masyarakat 140.892.200 2.348.204 1.309.510 8.000.000 7.600.490 8.910.000 149.802.200

Jumlah Saham 676.000.000 11.266.6661)

3.666.176 8.000.000 7.600.490 11.266.666 687.266.6663)

1. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana

tercantum dalam akta No. 303 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana dalam rapat tersebut para pemegang saham menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Perusahaan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada masyarakat sebanyak 11.266.666 (sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp 20.843.332.100,- (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah), yang berasal dari saham portepel dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia.

2. PT Intan Sakti Wiratama telah mengambil bagian untuk membeli saham dalam PUT I ini pada

periode pelaksanaan HMETD sebesar 2.356.666 Saham.

3. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham setelah Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.

Penerapan jumlah-jumlah saham yang dikeluarkan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD ini telah dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan tanggal 29 Januari 2020 dan diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 152.




49

b. Corona Virus Desease 19 (COVID 19) Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh wabah COVID-19 yang dimulai dari luar negeri dan kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Efek COVID-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia termasuk dampak efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari wabah COVID-19 ke Indonesia dan Perusahaan masih tidak jelas saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau perpanjangan wabah dapat memengaruhi Indonesia dan Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Harga Obligasi Gabungan (ICBI) dan nilai tukar mata uang asing Rupiah yang sebagian disebabkan oleh dampak COVID-19.

29. REKLASIFIKASI AKUN

Berikut adalah akun dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2018 yang direklasifikasi untuk memungkinkan daya banding akun-akun tersebut pada laporan keuangan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Pembiayaan Konsumen

Diklasifikasikan Jumlah Dilaporkan sebelumnya kembali (Rp) Alasan

31 Desember 2018 Piutang pembiayaan Piutang pembiayaan 2.352.227.267 Reklasifikasi untuk

konsumen – pihak konsumen – pihak ketiga menyesuaikan berelasi dengan penyajian

31 Desember 2019

Rincian piutang pembiayaan konsumen – bersih, pihak berelasi yang dilakukan reklasifikasi ke pihak ketiga adalah sebagai berikut:

2019 2018

PT Asuransi Jiwa Kresna 153.070.237 259.592.150 PT Kresna Graha Investama Tbk 1.547.459.827 2.116.394.988 Jumlah 1.700.530.064 2.375.987.138 Cadangan kerugian penurunan nilai (17.005.300) (23.759.871) Jumlah – bersih 1.683.524.764 2.352.227.267

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas piutang pembiayaan PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) dan PT Kresna Graha Investama Tbk (KGI) selaku debitur dalam pembiayaan konsumen yang semula diklasifikasikan sebagai pihak berelasi menjadi pihak ketiga.

Berdasarkan penelaahan kembali oleh manajemen Perusahaan dan melihat ke sisi legalitas melalui konsultan hukum, telah disimpulkan bahwa AJK dan KGI bukan merupakan pihak berelasi dimana berdasarkan laporan bulanan tentang komposisi pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek), pemilikan saham AJK dan KGI pada tanggal 31 Desember 2019 masing masing sebesar 00,00% dan 19,30% dan pada tanggal 31 Desember 2018 masing masing sebesar 19,32% dan 19,30%.




50

Dimana persentase pemilikan saham sejumlah tersebut di atas tidak masuk sebagai kategori pemegang saham yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengendalian Perusahaan. Selain itu AJK dan KGI tidak memenuhi ketentuan pihak berelasi (afiliasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf f Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait definisi afiliasi.

b. Piutang Lain Lain

Diklasifikasikan Jumlah Dilaporkan sebelumnya kembali (Rp) Alasan

31 Desember 2018

Piutang lain-lain Piutang bunga 463.915.973 Reklasifikasi untuk menyesuaikan

dengan penyajian 31 Desember 2019 Perusahaan melakukan reklasifikasi piutang bunga atau disajikan tersendiri dari piutang lain-lain

dengan alasan pendapatan bunga adalah hasil usaha utama Perusahaan. Jumlah piutang bunga yang disajikan tersendiri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 425.741.119 dan Rp 463.915.973 (Catatan 7).

30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini

diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

Standar akuntansi ini mengharuskan entitas menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. Entitas harus mengindentifikasi pelaksanaan kewajiban yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan kewajiban dipenuhi.

• PSAK 73: Sewa, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi secara

retrospektif serta dapat diterapkan lebih awal.

PSAK 73 mensyaratkan lessee untuk mencatat serupa dengan sewa dalam model tunggal neraca seperti sewa pembiayaan dalam PSAK 30 yang digantikannya. Standar mengecualikan dua pengakuan atas sewa atas aset dengan nilai rendah dan sewa jangka pendek.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

annual report 2019 pt danasupra erapacific tbk tahunan 2019.pdf · laporan manajemen management...

Documents