ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM MENGENAI PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah (S.sy)

Oleh :

Siti Iqri Mayanah

NIM : 107045201809

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan nikmat dan karunianya kepada seluruh makhluknya, dan atas segala

rahmat dan hidayahnya. Penulis menghanturkan shalawat teriring salam kepada Rasul

pilihan pengemban risalah illahi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para

sahabatnya sebagai uswah kita meniti hidup dan aktifitas kita sehari-hari.

Selanjutnya penulis menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik

dalam bentuk dorongan moril maupun materil. Karena penulis tanpa dukungan serta

bantuan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada

pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama

kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. H. Muhammad Amin

Suma, S.H, M.A, M.M

2. Dr. Asmawi, M.Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ii

3. Afwan Faizin, M.A. selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

4. Khamami Zada, M.A. selaku dosen pembimbing pertama skripsi yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam

membimbing skripsi ini

5. Nahrowi, S.H, M.H selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang juga

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya

6. Ayahanda H. Umarullah dan Ibunda Hj. Siti Zakiah selaku orangtua

tercinta, Hj. Umrah selaku nenek, semoga segala motivasi yang telah

diberikan dapat bermanfaat pada suatu hari nanti.

7. Adik-adiku tersayang Vicki, Fathur, Naya, Subhan, Saskia, Nabila dan

kakak ku Rista, Kiki, Gadis yang sudah memberikan semangat untuk

mengerjakan skripsi ini

8. Teman-teman jurusan Ketatanegaraan Islam angkatan 2007, Sahabat-

sahabatku tercinta yaitu Vivi, Lisa, Anda, Afiat, Desy, Dina, Anis yang

telah memberikan motivasi dan semangat untuk mengejar ketertinggalan

skripsi ini sehingga akhirnya tercapai.

Tangerang, 15 September 2011

Siti Iqri Mayanah

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang dijukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya antumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Tangerang, 12 September 2011

Siti Iqri Mayanah

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………….....i

DAFTAR ISI ……………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……….………………1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ……….………………9

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian……….………………9

D. Tinjauan Pustaka ………………………10

E. Metode Penelitian ……...……………… 12

F. Sistematika Penulisan ………………………14

BAB II POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Politik Hukum ………………………16

B. Hubungan Hukum dan Politik ………………………19

C. Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia ………………………26

BAB III KETENAGAKERJAAN DALAM SEJARAH ISLAM DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

A. Ketenagakerjaan Dalam Sejarah Islam ………………………36

B. Ketenagakerjaan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003…..45

BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Putusan Nomor 012/Puu-1/2003)

A. Proses Putusan Uji Materi Undang-undang Ketenagakerjaan …50

v

B. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang No.13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ……………………….64

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang

Ketenagakerjaan ……………………….72

D. Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi ……………………….73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………….89

B. Saran-saran ……………………….90

DAFTAR PUSTAKA ……………………….91

vi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial

bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak pula bila dikatakan bahwa

hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. Tetapi hukum bukanlah

bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan ini terjadi

karena fungsinya untuk melayani masyarakatnya. Perubahan yang paling utama nyata

terjadi manakala diikuti sejarah sosial sesuatu masyarakat dan bagaimana nampaknya

terhadap hukum yang berlaku di situ.

Indonesia menyimpan bahan sejarah yang cukup kaya dan adalah menarik

sekali apabila para ahli sudi untuk menelusuri hubungannya dengan perkembangan

hukum negeri ini. Pemahaman serta penglihatan terhadap perkembangan hukum yang

demikian sangat bermanfaat oleh karena ia akan memberikan masukan informasi

yang berharga sekali bagi pemahaman yang seksama mengenai kehidupan hukum di

Indonesia.1

Politik hukum merupakan legal policy (sebagai kebijakan resmi negara)

tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai

1 Artidjo Alkostar dan Sholeh Amin, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum

Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 27.

2

tujuan negara. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah

yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional

guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. 2

Negara hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan

sosial dalam suatu masyarakat Indonesia yang bersatu nampaknya merupakan aspirasi

dari para pendiri Negara Republik Indonesia. Hal itu Nampak nyata bila kita

membaca pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-undang

Dasar 1945. Gagasan Hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan

keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pengalaman hidup masyarakat

Indonesia dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang sangat menindas, dan kemudian

kaum penjajah barat yang juga menindas dan menghisap sumber daya masyarakat

bangsa Indonesia menyadarkan para pendiri Republik Indonesia tentang perlunya

dibangun sebuah Negara hukum yang didasarkan atas prinsip demokrasi dan keadilan

sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu.3

Politik adalah upaya manajemen konflik, bahwa konflik adalah selalu ada

dalam setiap hubungan sosial. Karena politik pada dasarnya memuat unsur-unsur

nilai, kepentingan dan kekuasaan, maka hubungan politik juga memuat potensi

konflik. Hasil manajemen itu adalah sesuatu penyelesaian konflik antara lain, muncul

sebagai aturan main atau hukum. Politik yang paling ideal adalah komunitas. Dalam

2. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

3 Abdul Halim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Indonesia,1988), h. 11.

3

unit politik ini warga saling merasa terikat bukan karena kepentingan materiil, tetapi

lebih karena ikatan-ikatan yang lebih emosional, karena itu komunitas adalah unit

politik yang paling terintegrasi. Karena unsur-unsur menonjol dalam suatu komunitas

adalah kepatuhan warganya kepada hukum, maka pengembangan komunitas juga

menjadi pengembangan hukum. Pembangunan politik, juga secara sangat

menyederhanakan, bisa diartikan sebagai : pertama, upaya pembinaan wewenang

atau kapasitas suatu sistem politik, kedua, pengembangan partisipasi warga sistem itu

dan ketiga, pemantapan pembagian kerja. Ketiga upaya ini merupakan ukuran

kemajuan suatu masyarakat. Dan dalam proses ini hukum berperan sangat penting,

karena pada dasarnya wujud konkrit pelembagaan itu adalah aturan main.4

Tuntutan atau harapan yang relevan yakni perubahan sistem politik yang

memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik. Selain itu

juga terbentuknya hukum nasional dengan mengakomodasi berbagai hukum lokal

yang plural, termasuk hukum agama (hukum Islam).5

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945,

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat,

4 Moh Busyro Muqoddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, (Yogyakarta: UII

Press, 1992), h. 147.

5 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di

Indonesia (Malang:Bayumedia Publishing, 2005), h. 223.

4

martabat, dan harga diri serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan

merata baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja

buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi

pengembangan dunia usaha. Pembangunan tenaga kerja mempunyai banyak dimensi

keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama,

sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan

pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang

menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencangkup pengembangan sumber daya

manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya

perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan kerja, dan pembinaan hubungan

industrial.6

Produktifitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas

kerja karyawannya. Atau dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan

antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah

dikeluarkan. Atau juga bisa dikatakan, poduktivitas kerja karyawan akan bisa dicapai

melalui motivasi yang kuat ditopang dengan budaya kedisiplinan kerja yang tinggi.

Pasca Indonesia merdeka, dihasilkan dua Undang-undang yaitu UU No. 12

Tahun 1948 tentang kerja dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang

6 Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

5

Pengawasan Perburuhan, yang memuat banyak aspek perlindungan terhadap buruh.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 misalnya memuat larangan terhadap

diskriminasi kerja; jam kerja yang 40 jam dalam seminggu, kewajiban pengusaha

untuk menyediakan fasilitas perumahan bagi buruh/pekerja, termasuk sebuah pasal

yang melarang mempekerjakan anak dibawah usia 14 tahun. Selain itu Undang-

undang ini juga menjamin hak perempuan buruh untuk mengambil cuti haid dua hari

dalam sebulan, dan pembatasan kerja malam bagi perempuan.

Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan,

tetapi sejak awal mulai pembahasannya hingga pengesahan, Undang-undang

Ketenagakerjaan, yang awalnya disebut RUU Pembinaan dan Perlindungan

Ketenagakerjaan (PPK), sudah banyak menimbulkan kontroversi, karena pertama-

tama dianggap telah tidak berpihak kepada kepentingan buruh/pekerja dan cenderung

lebih mengadopsi kepentingan pemilik modal, nasional dan terutama internasional,

serta tidak cukup mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja

Indonesia. Didalam Undang-undang ini diantaranya juga mengatur tentang kebijakan

seperti Upah minimum, Outsourcing (kontrak kerja), mogok kerja, pemutusan

hubungan kerja.7

Meliputi hubungan kerja yang terjadi dibadan usaha yang berbadan hukum

atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,

baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha

7 Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

6

lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.8

Seperti diketahui bahwa tujuan hukum perburuhan adalah melaksanakan

keadilan sosial dalam bidang perburuhan yang diselenggarakan dengan jalan

melindungi buruh terhadap kekuasaan majikan. Perlindungan buruh dari kekuasaan

majikan terlaksana apabila peraturan-peraturan dalam bidang perburuhan yang

mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan

tersebut benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat di

ukur secara yuridis saja, tetapi juga diukur secara sosiologis, dan filosofis. 9

Dalam Pengujian Materi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada lampiran

jelas bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon dalam sebagian putusan

yang menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan

memutus permohonan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pemohon

memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang

dimaksud, sehingga para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk bertindak sebagai para pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi. Menimbang

bahwa adanya dalil yang menyatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan yang

diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft Undang-undang

8 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,

(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007), h. 177. 9 Zaenal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,

2004), h.1.

7

Ketenagakerjaan yang disahkan oleh sidang paripurna DPR R.I tanggal 25 Februari

2003, oleh Mahkamah Konstitusi dipandang tidak dapat dibuktikan secara sah oleh

para pemohon, sehingga harus dikesampingkan, dan Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa permohonan para pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, dan

akan menolak permohonan yang selebihnya, karena dipandang tidak cukup beralasan,

putusan mengabulkan sebagian pasal didalam Undang-undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan yaitu : Pasal 158 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal

159 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 160 ayat 1 tentang

upah kepada pekerja, Pasal 170 tentang pembayaran seluruh upan dan hak pekerja,

Pasal 171 PHK tanpa penetapan lembaga PPhi, Pasal 186 mengenai sanksi pidana

dan denda karena Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.10

Dengan demikian perkara ketenagakerjaan merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa pemohon yang

tidak puas dengan adanya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, maka pemohon tersebut dapat mengajukan kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menguji Undang-undang tersebut dengan menunjukan bukti-bukti

bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang 1945.

Politik yang adil dalam setiap umat Islam adalah mengatur urusan dalam

negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan

10

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8

terhadap individu dan golongan serta asas keadilan di antara mereka, merealisasikan

kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan

dengan orang lain. Islam menjamin politik agar dasar-dasar Islam dijadikan acuan

sistem asas keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan

tempat. Hal itu terdapat dua bukti pertama yaitu, bahwa dasar dan sumber utama

Islam adalah Al Qur’an, meskipun tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci,

tetapi menetapkan dasar-dasar tentang sistem mengatur urusan umat dalam

pemerintahan.11

Penulis juga ingin melihat dalam Analisis Politik Hukum Islam terhadap

pandangan Putusan Mahkamah Konstitusi, Oleh karena itu dalam masalah ini

menarik untuk dikaji, Bagaimana respon dan langkah-langkah yang diambil

pemerintah dan khususnya dunia usaha menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi.

Apakah dampak dari putusan tersebut terhadap pemerintah, pengusaha, dan tenaga

kerja di Indonesia. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu merugikan kepentingan

pengusaha dan menguntungkan posisi pekerja/buruh atau sebaliknya, Atau justru

keduanya yang dirugikan karena disatu sisi pekerja/buruh akan melalui proses hukum

pidana yang panjang dan terkadang melelahkan. Sedangkan bagi pengusaha harus

menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum

memutuskan hubungan kerja karena alasan melakukan kesalahan berat, dan

bagaimana Analisis Politik Hukum Islam dalam memberikan kebijakan untuk

masalah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat.

11

Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana,1994), h.11.

9

Beranjak dari beberapa persoalan diatas, maka penulis menuangkannya dalam

skripsi yang berjudul Analisis Politik Hukum Islam Mengenai Putusan

Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis akan mencoba menjelaskan pembatasan masalah terhadap skripsi ini

yaitu mengenai Politik Hukum Islam dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang

diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Maka penulis mengidentifikasi

sejumlah masalah yang harus dijawab/diteliti, Dalam skripsi ini perlu ditentukan

beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu :

1. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana pandangan Politik Hukum Islam pasca putusan Mahkamah

Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dalam

upaya mengetahui Analisis Politik Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi terhadap Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di

Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuannya yaitu:

10

1. Mengetahui Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Mengetahui Politik Hukum Islam dalam Undang-undang No.13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan pasca putusan mahkamah konstitusi

Adapun manfaat penelitian yang juga akan sangat berguna jika dilihat dalam

dua hal, yaitu :

1. Secara teoritis; dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan dan juga

wawasan dalam bidang hukum, serta dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan pada umumnya, dan dapat menjadi acuan para pekerja dan

pengusaha di tanah air dalam meningkatkan semangat kerja yang profesional.

2. Secara praktis; dapat dijadikan pedoman dan bacaan yang bermanfaat bagi

para praktisi dan upaya pembaharuan pemikiran analisis politik hukum Islam

dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, Penelitian ini pun dapat

berguna bagi kalangan masyarakat secara umum.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian tentang topik yang telah dilakukan, baik yang mengkaji

maupun meneliti secara spesifik isu tersebut yang menyinggung secara umum.

Berikut ini paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut :

No. Karya Judul Isi Perbandingan

1. Asri Wijayanti Hukum

Ketenagake

menjelaskan tentang Asas

pembangunan

Dalam skripsi

ini penulis

11

rjaan Pasca

Reformasi

ketenagakerjaan yaitu, sejarah

dan Politik Hukum

ketenagakerjaan Indonesia

mengenai sejarah hukum

ketenagakerjaan masa

sebelum Proklamasi 17

Agustus 1945, masa pasca

Proklamasi 17 Agustus 1945

dan masa pasca Reformasi,

menjelaskan tentang

hubungan kerja, serikat

pekerja, dan Pemutusan

Hubungan Kerja.

lebih

membahas

Politik hukum

Islam dalam

Ketenagakerja

an dan pasca

putusan

Mahkamah

Konstitusi

2. Baqir Syarief

Qorashi

Keringat

Buruh, Hak

dan Peran

Pekerja

dalam Islam

Didalam buku ini

menjelaskan Beberapa teori

mengenai bekerja dalam

Islam yaitu pekerjaan yang

baik menurut Al qur’an dan

bekerja menurut sunnah pada

masa Nabi, dan membagi

Ketenagakerjaan dalam

sistem kapitalisme dan sistem

komunisme, kemudian sistem

Islam mengenai hak buruh,

hak pemilik usaha dan

kewajiban tenaga kerja.

dalam skripsi

ini penulis

lebih

membahas

mengenai

Politik Hukum

di Indonesia

dan Politik

Hukum

Islamnya

12

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif

dan yuridis yaitu berupa kata-kata ungkapan, norma atau aturan-aturan dari

fenomena yang diteliti, berupaya mengupas dan mencermati sesuatu secara ilmiah

dan kualitatif mengenai analisis Politik Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah

Konstitusi mengenai Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Tekhnik Pengumpulan Data

Sedangkan tekhnik pengumpulan data, penulis memperoleh data

menggunakan studi dokumentasi (studi pustaka). Instrumen pengumpulan data

ialah peneliti sendiri, suatu yang memang merupakan konsekuensi logis dari

metode kualitatif yang diterapkan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data

melalui tekhnik dokumentasi tersebut adalah menelaah bahan-bahan pustaka, baik

yang bersifat bahan hukum primer, sekunder, yaitu dengan kepustakaan (library

research), yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-

buku, tulisan-tulisan dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti,

menelaah serta mengkaji data dan informasi dari berbagai media yang relevan dan

obyektif.

13

3. Sumber data

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari : Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 012/Puu-1/2003 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder, penulis mencari dan memperoleh data dalam

penyusunan skripsi ini yaitu dari literatur yang berasal dari buku-buku

Ketenagakerjaan seperti : buku Hukum Kerja dan Hukum Ketenagakerjaan

Bidang Hubungan Kerja oleh Asyhadie Zaeni, Dasar-dasar Hukum

Perburuhan oleh Asikin Zaenal, buku mengenai Politik Hukum seperti :

Buku Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional oleh

Artidjo Alkostar, buku Politik Hukum di Indonesia, oleh Mahfud MD,

buku Politik Hukum Indonesia, oleh Abdul Halim G. Nusantara, buku

Politik Pembangunan Hukum Nasional oleh Moh Busyro Muqoddas dkk.

Buku mengenai Politik Hukum Islam seperti : Politik Hukum Islam oleh

Abdul Wahab Khallaf, buku Perkembangan Hukum Islam di tengah

Kehidupan Sosial Politik di Indonesia oleh Warkum Sumitro. Selain itu

media cetak yang diambil dari internet (website), dan buku-buku

pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian dalam skripsi ini.

14

4. Tekhnik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan

tekhnik conten analisis yaitu Penulis mencari dan melakukan analisis dari putusan

Mahkamah Konstitusi. Seluruh data akan diklasifikasikan dari bentuk yang

bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang

mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan dari data tersebut dalam

Analisis Politik Hukum Islam. Dalam penemuan hukum ini menggunakan

penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yaitu dengan

membandingkan salah satu kebijakan dari sistem Politik Hukum Islam dengan

Politik Hukum di Indonesia.

5. Tekhnik Penulisan Skripsi

Tekhnik penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. Dalam

penulisan ini maka buku pedoman yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syari’ah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi susunan ini

menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan “Pendahuluan” yang diuraikan dengan

enam sub-bab yaitu : A. Latar belakang masalah, B. Pembatasan dan rumusan

15

masalah, C. tujuan penelitian dan manfaat penelitian, D. Tinjauan Pustaka, E. metode

penelitian dan F. Sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul “Politik Hukum Ketenagakerjaan”. Bab ini memaparkan

A. Pengertian Politik Hukum, B. Hubungan Hukum dan politik dan C. Kebijakan

Ketenagakerjaan di Indonesia.

Bab ketiga bertajuk “Ketenagakerjaan Dalam Sejarah Islam dan Undang-

undang No.13 Tahun 2003” yang terdiri dari: A. Ketenagakerjaan Dalam Sejarah

Islam, dan B. Ketenagakerjaan Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003

Bab ke empat membahas tentang “Analisis Politik Hukum Islam Terhadap

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan (Putusan No.012/Puu-1/2003) yang terdiri dari: A. Proses Uji

Materi Undang-undang Ketenagakerjaan, B. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, C. Dampak Putusan

Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan D. Analisis

Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah konstitusi.

Bab ke lima ini merupakan Bab Penutup yang memuat A. Kesimpulan, yaitu

dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian, sebagai solusi yang terjadi diatas,

disamping itu dimuat pula B. Saran-saran, terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.

16

16

BAB II

POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi

tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan

Negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-

hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang

akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD

1945.12

Definisi yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud yakni bahwa politik

hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan

atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara diposisikan sebagai alat

untuk mencapai tujuan Negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono

mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik

hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan

12

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) , h. 2.

17

oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai

cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang ada

yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip

pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan

kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara,

kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa

beberapa prinsip dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik

hukum. Adapun yang bersifat priodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai

dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada priode tertentu baik yang

akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode

1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam

bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum

untuk membentuk peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009

ada lebih dari 250 rencana pembuatan Undang-undang yang dicantumkan di

dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas).

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas mengantarkan

pemahaman bahwa politik hukum mencangkup legal policy (sebagai kebijakan

resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan

dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Dengan demikian, politik hukum

mencangkup, sekurang-kurangnya, tiga hal : Pertama, kebijakan negara (garis

18

resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam

rangka mencapai tujuan negara; kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial,

budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; ketiga, penegakan hukum di

dalam kenyataan lapangan.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan

dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut

dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan

Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang

didalamnya mencangkup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu

pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto

Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara

yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban.13

Politik hukum digunakan sebagai berlakunya aturan hukum,

menyebabkan adanya perkembangan pelaksanaan hukum yang dialami

sebagai pengatur tingkah laku bangsa Indonesia di dalam pergaulan hidup.14

13

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 5.

14 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2003), h. 9.

19

Teuku Mohammad Radhie, S.H menyatakan “Politik hukum adalah

pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di

wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan”.

Politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang

terdapat di negara kita, di satu pihak, dan di lain pihak, sebagai salah satu

anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari

realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian faktor yang akan

menentukan politik hukum nasional itu tidak dengan apa yang dicita-citakan,

atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritisi

belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain

negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada

faktor di luar jangkauan bangsa kita yang ikut menentukan politik hukum masa

kini dan di masa yang akan datang.15

B. Hubungan Hukum dan Politik

Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang

mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses

untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.16

Hukum adalah produk politik jika didasarkan pada das sein dengan

mengonsepkan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum

15

Artidjo Alkostar dkk, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional,

(Jakarta: Rajawali, 1986), h. 1.

16 Mochtar Kusumaatmadja, diakses pada 15 juni 2011 pada pukul 08.00 wib dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja

20

dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif

maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik

sebab ia merupakan formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik

yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui

dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Dalam konsep konteks inilah terletak kebenaran pernyataan bahwa

“hukum merupakan produk politik”. Siapa yang dapat membantah bahwa

hukum dalam arti undang-undang merupakan produk dari pergulatan politik?

Itulah sebabnya Von Kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan

produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi

sampah yang tak berguna jika lagi lembaga legislatif menggetokkan palu

pencabutan atau pembatalannya. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan

maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “Politik dan hukum itu

interdeterminan,” sebab “Politik tanpa hukum itu zhalim, sedangkan hukum

tanpa politik itu lumpuh”.17

Sedangkan Politik adalah proses pembentukan dan pembagian

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan

keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya

17

Moh. Mahfud Md. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 5.

21

penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik

yang dikenal dalam ilmu politik.18

Dalam pengertian yang sederhana, politik adalah upaya manajemen

konflik. Pengertian ini mengasumsikan bahwa konflik adalah selalu ada dalam

setiap hubungan sosial. Karena politik pada dasarnya mamuat unsur-unsur

nilai, kepentingan dan kekuasaan, maka hubungan politik juga memuat

konflik. Hasilnya yaitu suatu penyelesaian konflik antara lain, muncul sebagai

aturan main atau hukum. Unit politik yang dianggap paling ideal adalah

komunitas. Dalam politik ini warga saling merasa terikat bukan karena

kepentingan materiil. Tetapi lebih karena ikatan-ikatan yang lebih emosional,

karena unsur-unsur menonjol dalam suatu komunitas adalah kepatuhan

warganya pada hukum, maka pengembangan komunitas juga menjadi

pengembangan hukum.

Pembangunan politik, juga bisa diartikan sebagai, pertama, upaya

pembinaan wewenang atau kapasitas suatu sistem politik, kedua,

pengembangan partisipasi warga sistem itu, dan ketiga, pemantapan pembagian

kerja. Ketiga upaya ini merupakan ukuran kemajuan suatu masyarakat. Dan

dalam proses ini hukum berperan sangat penting, karena ada dasarnya wujud

konkrit pelembagaan itu adalah aturan main. Dalam pengertian yang pertama,

yaitu pembangunan politik sebagai pembinaan wewenang, pelembagaan

18

“Pengertian Politik” Diakses pada 15 Juni 2011 pada pukul 08.15 wib dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

22

dilakukan dalam kaitan dengan manajemen konflik demi penyelesaian konflik,

yang pasti muncul dalam proses pembangunan itu. (ideal hukum adalah

pertikaian tidak diselesaikan dengan uji kekuatan). Kemampuan menyelesaikan

konflik akan menetapkan wewenang pemerintah sehingga bisa melakukan

pekerjaannya.

Sebagai suatu cara penyelesaian konflik, hukum berfungsi sebagai

mekanisme pengendalian dan memberikan kerangka bagi tertib politik. Dalam

konsep kedua, yaitu pembangunan politik sebagai partisipasi, hak-hak rakyat

untuk ikut serta menentukan masa depannya juga memerlukan pelembagaan

efektif. Ciri khas demokrasi adalah gagasan government of laws, not ofmen.

Begitu juga dalam pengertian ketiga, pembagian kerja yang jelas antara unit-

unit dalam sistem politik harus terjamin. Dalam hal ini tugas hukum adalah

membuat proses bekerjanya pemerintahan menjadi tertib dan bisa diramalkan,

secara tekhnis konsisten satu sama lain, dan secara moral sah. Pelembagaan

itu terutama sekali sangat diperlukan dalam masyarakat yang sedang merubah

struktur sosial ekonominya demi kemajuan, karena sistem politik dalam

masyarakat seperti itu harus bisa mengendalikan dan memobilisasikan sumber

daya manusia dan materiil, disamping juga harus mengelola konflik yang

muncul akibat perubahan sosial ekonomi itu.19

19

M.Busyro Muqaddas dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, (Yogyakarta:UII

Press,1992), h.147.

23

Bahwa negara adalah benar sebuah sistem hukum dibenarkan oleh

fakta bahwa masalah-masalah yang biasanya digambarkan dari sudut teori

politik umum ternyata menjadi masalah-masalah dalam teori hukum, masalah

keabsahan dan penciptaan sistem hukum. Apa yang disebut elemen negara-

kekuasaan negara, wilayah negara, dan warga negara pada hakikatnya hanyalah

keabsahan sistem negara, bersama-sama dengan bidang keabsahan sistem

negara.20

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan

politik atau tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik

yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga bagian jawaban yang

dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti

bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-

aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum merupakan hasil

kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.

Ketiga, politik dan hukum yang sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada

posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain,

karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu

hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan

hukum.

20

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2010) , h. 155.

24

Berdasarkan perspektif yang dipilih terlihat bahwa dalam hubungan

tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukum lah yang terpengaruh oleh

politik, karena subsistem politik yang memiliki konsentrasi. Energy yang lebih

besar dari pada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka

hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Sri soemantri pernah

menjabarkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan

lokomotif kereta api yang keluar dari rel nya. Jika hukum diibaratkan rel dan

politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel

yang seharusnya dilalui. Prinsip yang menyatakan politik dan hukum harus

bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa

kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelalaian”. Hal

itu terjadi karena di dalam praktiknya hukum kerap kali menjadi cermin dari

kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang

memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.21

Dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan politik, hukum harus

membatasi kekuasaan politik, agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan

kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya

fungsi hukum dengan “menyuntikan’ kekuasaan pada hukum, yaitu dalam

wujud sanksi hukum. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah

satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum

21

Moh. Mahfud Md. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 21

25

ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik melalui alat-alat

politik lain seperti polisi, penuntut umum dan pengadilan. Dalam hal ini, kita

harus berani mengakui bahwa pengadilan bukan sekedar alat-hukum, tetapi juga

alat politik. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum tadi dapat pula mengganjar

aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Harus di ingat, bahwa setelah

hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan-politik tadi, hukum juga

menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya.22

Hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum

berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah. Dalam sepanjang

sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik

secara bergantian (berdasarkan priode sistem politik) antara konfigurasi politik

yang demokratis dan konfigurasi politik yang yang otoriter. Sejalan dengan

perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga

berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-

produk hukum yang dihasilkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika

konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya

berkarakter ortodoks. Hubungan kausalitas tersebut berlaku untuk hukum

publik yang berkaitan dengan tingkat sensitivitas berbeda-beda. Semakin kental

22

Di akses pada tanggal 16 Juni 2011 pada jam 11;50 wib dari

http://www.greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html.%202008

26

muatan hukum dengan masalah hubungan kekuasaan, semakin kuat pula

pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut.23

C. Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia

Wajah Tenaga Kerja Indonesia dari waktu ke waktu terus berada dalam

lingkaran kemuraman dan ketidakpastian, baik secara politik maupun hukum

dan selalu pada posisi yang paling menyedihkan sekaligus memilukan. Kasus

kekerasan yang menimpa tenaga kerja, terutama tenaga kerja wanita (TKW)

selalu menjadi catatan kelam bagi bangsa ini di mata dunia internasional.

Kasus-kasus kekerasan ini pun bersamaan dengan berbagai kasus pemutusan

hubungan kerja pada sektor-sektor industri maupun pengangguran. Yang tak

kalah prihatin, ternyata pengiriman tenaga kerja kebanyakan menjadi pembantu

rumah tangga di negara penerima, yang berarti, mutu tenaga kerja Indonesia

demikian rendah untuk berkompetisi dengan tenaga kerja negara lain pada

sektor-sektor yang menentukan.24

1. Kebijakan Ketenagakerjaan Pada Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, ketenagakerjaan Indonesia pada prinsipnya

dapat dibagi dalam dua priode, yaitu masa pemerintahan Soekarno dan

Soeharto. Apabila melihat sejarah pembentukan hukum perburuhan di

Indonesia dapat ditemukan banyak bukti nuansa perlindungan terhadap buruh.

23

Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 373. 24 Di akses pada tanggal 18 juni 2011 pada pukul 10.00 wib dari

http://malutpost.comberitaindex2.phpoption=com_content&do_pdf=1&id=113

27

Pada masa pemerintahan Soekarno tidak banyak terdapat

kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan mengingat masa itu adalah masa

mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari

jajahan Hindia Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah

membuat produk hukum sebagian besar dengan cara menerjemahkan

peraturan Hindia Belanda yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan

atau dengan mengadakan perbaikan dan penyesuaian.

Meskipun demikian, produk hukum dimasa pemerintahan Soekarno

justru lebih menunjukan adanya penerapan teori hukum perundang-undangan

yang baik, yaitu hukum yang baik apabila berlaku sampai 40 atau 50 tahun

yang akan datang.25

Kemudian pada tahun 1948 dihasilkan dua Undang-undang yaitu

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, yang memuat banyak

aspek perlindungan terhadap buruh. Rangkaian Undang-undang perburuhan ini

menegaskan bahwa sistem hukum perburuhan yang ingin dibangun adalah

sistem hukum perburuhan yang melindungi terhadap buruh/pekerja, sebagai

pihak yang senantiasa akan berada pada posisi yang lemah dalam sebuah relasi

perburuhan yang karena terlalu proteksi. Dalam konteks inilah pemerintah

memainkan peran untuk menjamin perlindungan tersebut dengan cara aktif

28

terlibat dalam isu perburuhan. Melalui Undang-undang ini pemerintah

mengambil peran untuk menentukan batas dan lingkup dari pengerahan tenaga

kerja (labour Supply).26

Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang kerja dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, yang memuat banyak

aspek perlindungan terhadap buruh. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948,

misalnya memuat larangan terhadap diskriminasi kerja; jam kerja yang 40 jam

dalam seminggu, kewajiban pengusaha untuk menyediakan fasilitas perumahan

bagi buruh/pekerja, termasuk sebuah pasal yang melarang mempekerjakan anak

dibawah usia 14 tahun. Selain itu Undang-undang ini juga menjamin hak

perempuan buruh untuk mengambil cuti haid dua hari dalam sebulan, dan

pembatasan kerja malam bagi perempuan. Undang-undang Nomor 12 Tahun

1948 adalah Undang-undang Perburuhan yang paling maju di Asia Tenggara

dari segi perlindungan terhadap buruh. Ketentuan kerja 40 jam seminggu

misalnya, jauh lebih baik dibanding negara-negara tetangga dengan 44 hingga

48 jam seminggu. Demikian pula dengan ketentuan larangan buruh anak, yang

relatif belum dikenal pada waktu itu.

25

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

h. 22.

26 Surya Tjandra, Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum perburuhan (Jakarta: TURC,

2006) h. xv

29

Rangkaian Undang-undang perburuhan awal ini juga menegaskan

bahwa sistem hukum perburuhan yang ingin dibangun adalah sistem hukum

perburuhan yang melindungi (protektif) terhadap buruh/ pekerja, sebagai pihak

yang senantiasa akan berada pada posisi yang lemah dalam sebuah relasi

perburuhan yang karenanya perlu proteksi. Dalam konteks ini pemerintah

memainkan peran untuk menjamin perlidungan terebut dengan cara aktif

terlibat dengan isu perburuhan. Melalui Undang-undang ini pemerintah

mengambil peran untuk menentukan batas dan lingkup dari pengerahan tenaga

kerja ( labour supply). Ini antara lain melakukan dengan mendefinisikan kapan

orang dapat memasuki pasar kerja (usia lulus sekolah); kapan mereka

diharapkan berhenti bekerja (usia pensiun) serta dengan mengatur syarat-syarat

dimana kelompok masyarakat tertentu bekerja (misalnya: perempuan, orang

muda, buruh migran).27

Kemudian pada masa Soeharto keadaan Indonesia sudah lebih baik,

politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Kesejahteraan

nasional akan cepat terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan

baik. Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi maka

ditetapkanlah repelita. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu

pembangunan ekonomi, akhirnya tertuju pada tindakan penguasa yang

sewenang-wenang. Seperti pengerahan TKI keluar negeri pada masa

27

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

30

pemerintahan Soekarno yaitu berdasarkan pada pasal 2 TAP MPRS

No.XXVIII/MPRS-RI/1966, yaitu segera dibentuk undang-undang

perburuhan mengenai penempatan kerja. Kemudian hukum yang mengatur

tentang tenaga kerja yaitu diatur dengan ketentuan Undang-undang No. 14

Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja.

Selama masa Soeharto ketentuan ini tidak pernah di realisasi dan

dicabut sebagai kelanjutan pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1969 ditetapkan

tugas pemerintah untuk mengatur pembayaran tenaga kerja yang efektif dan

efisien. Kedudukan buruh semakin lemah dengan Hubungan Industrial

Pancasila, hak buruh hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja, yaitu

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).28

2. Kebijakan Ketenagakerjaan Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru pemerintahan Indonesia, sebagian di dorong

oleh masalah finansial pada awal krisi ekonomi, banyak ketidak stabilan di

Indonesia yang menurut Bank Dunia tidak menguntungkan bagi bisnis dan

investasi. Merespon ”peringatan” yang berkaitan dengan makin meningkatnya

ketidak stabilan perburuhan dengan mengajukan RUU ketenagakerjaan

kepada DPR yang kemudian menjadi Undang-undang No. 25 tahun 1997

tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang baru ini mendapat protes dari

berbagai organisasi buruh dan LSM perburuhan sebagai sebuah undang-

28

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

h. 23

31

undang yang “anti buruh” dalam berbagai hal. Undang-undang tersebut telah

disahkan dengan berbagai masalah di dalamnya.

Di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997 mengatur tentang

ketenagakerjaan, yang keberadaannya menimbulkan perdebatan yang

berdasarkan UU No. 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1

Oktober 2002, Undang-undang Ketenagakerjaan, yang sudah banyak

menimbulkan kontroversi, karena dianggap telah tidak berpihak kepada

kepentingan buruh/pekerja dan cenderung lebih mengadopsi kepentingan

pemilik modal, Didalam Undang-undang ini di antaranya juga mengatur

tentang kebijakan seperti Serikat pekerja, Organisasi pengusaha, Lembaga

kerjasama Bipartite, Lembaga kerjasama Tripartite, Peraturan perusahaan,

Kesepakatan kerja bersama, Penyelesaian perselisihan industrial.

Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya cenderung menjadi

“legalisasi” dari Praktek-praktek Orde Baru yang merugikan buruh dalam

bentuk sebuah Undang-undang yang didiskusikan secara sembunyi-sembunyi

di hotel berbintang untuk menghindari aksi buruh yang menolak dengan

memanipulasi uang buruh dalam program Jamsostek. Dengan demikian jelas

bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan memang merupakan kelanjutan dari

hasil pesanan Bank Dunia yang mewakili kepentingan modal Internasional di

32

Indonesia yang melihat buruh/pekerja semata sebagai hambatan bagi investasi

dan pembangunan ekonomi.29

3. Kebijakan Ketenagakerjaan Pada Masa Reformasi

Bahwa pada tanggal 25 februari 2003 DPR RI telah menyetujui RUU

Ketenagakerjaan yang diajukan oleh pemerintah RI menjadi Undang-undang

Ketenagakerjaan, dan selanjutnya di sahkan oleh pemerintah RI menjadi

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang

diundangkan pada tanggal 25 maret 2003, dalam lembaran negara Republik

Indonesia tahun 2003 No. 39 bahwa sejak awal mulai dari pembahasannya

hingga pengesahannya, Undang-undang ketenagakerjaan, yang awalnya

disebut RUU pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan (PPK), sudah

banyak menimbulkan kontroversi karena pertama-tama dianggap tidak

berpihak kepada kepentingan buruh/pekerja dan cenderung lebih mengadopsi

kepentingan pemilik modal, nasional dan terutama Internasional, serta tidak

cukup mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja

Indonesia.

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang

ketenagakerjaan, tetapi sejak awal mulai pembahasannya hingga pengesahan,

Undang-undang Ketenagakerjaan, yang awalnya disebut RUU Pembinaan

29

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

33

dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK), sudah banyak menimbulkan

kontroversi, karena pertama-tama dianggap tidak berpihak kepada

kepentingan buruh/pekerja dan cenderung lebih mengadopsi kepentingan

pemilik modal, nasional dan terutama internasional, serta tidak cukup

mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia.

Didalam Undang-undang ini di antaranya juga mengatur tentang kebijakan

seperti Upah minimum, Outsourcing (kontrak kerja), mogok kerja,

pemutusan hubungan kerja.30

Meliputi hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan

hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik

badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha

sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan

orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.31

Bahwa sudah banyak penelitian yang menunjukan penekanan terhadap

efesiensi secara berlebihan untuk semata-mata meningkatkan investasi guna

mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan upah murah dan

berakibat kepada hilangnya keamanan kerja (job security) bagi buruh/ pekerja

Indonesia, karena sebagian besar buruh pekerja tidak akan lagi menjadi buruh/

pekerja tetap tetapi menjadi buruh/pekerja kontrak yang akan berlangsung

30

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

34

seumur hidupnya. Hal ini lah yang dikatakan oleh sebagian kalangan sebagai

suatu bentuk ”perbudakan zaman modern” (modern formed of slavery atu

modern slavery). Status sebagai buruh/ pekerja kontrak ini pada kenyataannya

berarti juga hilangnya hak-hak dan tunjangan-tunjangan kerja maupun

jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang

bisanya mempunyai status sebagai buruh/ pekerja tetap, yang demikian amat

potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja

Indonesia, dan karena buruh/ pekerja merupakan bagian terbesar dari rakyat

Indonesia, pada akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan

kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.32

Saat ini hukum Ketenagakerjaan mendasarkan pada ketentuan UU

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam lembaran negara No. 39

Tahun 2003 dan TLN No.4279 yang hanya mencangkup materi RUU

pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan (PPK), sedangkan RUU PPHI

di sahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial. Di dalam GBHN tahun 2004 angka tentang arah

kebijaksanaan ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembangunan

ketenagakerjaan dilakukan dengan cara mengembangkan ketenagakerjaan

secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi

31

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,

(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007), h. 179.

32 Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

35

dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan,

perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.33

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sejak tahun

2004 hingga sekarang, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang

ketenagakerjaan, ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan

pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya

pemberatasan korupsi. Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh

sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak

amanah di segala aspek kehidupan.34

33

Majalah hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional No.1 Tahun 2004 (Jakarta:

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum), h. 173.

34 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

h. 27.

36

BAB III

KETENAGAKERJAAN MENURUT SEJARAH ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

A. KETENAGAKERJAAN DALAM SEJARAH ISLAM

Dalam Al-Qur‟an terdapat 360 ayat yang membicarakan tentang „bekerja‟

dan 190 ayat tentang ‟berbuat‟ yang meliputi hukum-hukum yang menyeluruh

tentang bekerja, berikut ketentuan dan tanggung jawab pekerja serta hukuman dan

ganjarannya. Sebagian ayat yang menganjurkan untuk melakukan pekerjaan yang

baik, memperoleh ganjaran dan ampunan dari Allah, sebagaimana ayat-ayat

lainnya yang menganjurkan untuk tetap berusaha dan berjuang dalam

mendapatkan rezeki.35

Manusia dalam bekerja dituntut keyakinan dan kesungguhannya.

Keyakinan dan kesungguhan sangat berguna dalam mencari langkah-langkah baru

yang tepat. Sehingga manusia akan berusaha mencari cara-cara mudah dan

efektif, apabila menjumpai suatu kesulitan. Inilah yang dimaksudkan Allah di

dalam QS. Alam Nasyrah 94 ayat 5-6 :

)6-5 :94/اال نشراح)

35

Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh Hak Dan Peran Pekerja Dalam Islam, (Jakarta: Al-

Huda, 2007), h. 9.

37

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Qs. Alam Nasyrah/94 : 5

- 6)

Allah memberikan motivasi dengan ungkapan “faraghta” yang berarti,

apabila selesai dari suatu pekerjaan, maka terus melakukan usaha lainnya yang

lebih berat (fanshab). Dengan kata lain, apabila tengah menyelesaikan suatu

pekerjaan sampai letih, maka hadirkanlah persoalan baru sehingga menjadi

relaks. Dengan demikian, tidak ada istilahnya “menganggur” dan “tidak bekerja”

selagi masih ada waktu.36

Kemudian terdapat hadist pula dalam setiap putusan hakim, putusan yang

menetapkan suatu hukum itu benar maupun salah tetapi hakim tersebut tetap

akan mendapatkan pahala yaitu :

“Dari Amru bin Ash R.A, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “

Apabila seorang hakim berijtihad (berupaya memutuskan hukum), kemudian

dia benar, maka hakim tersebut akan mendapat dua pahala. Apabila ia

berijtihad dalam menetapkan suatu hukum (perkara), tetapi ia salah maka ia

akan mendapat pahala” (HR. Muslim).

36

Fahmi Idris,direktor: Nurcholis majid,firdaus effendi,sudiki imawan, khamami zada, Nilai

Dan Makna Kerja Dalam Islam, (Jakarta:Ansa Madani, 1999), h. 152.

38

Maka dalam hadist ini bersangkutan dengan putusan Mahkamah Konstitusi

yang menetapkan suatu hukum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003.37

Produktifitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas

kerja karyawannya. Atau dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah

perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan

yang telah dikeluarkan. Atau juga bisa dikatakan, poduktivitas kerja karyawan

akan bisa dicapai melalui motivasi yang kuat ditopang dengan budaya

kedisiplinan kerja yang tinggi. Sebagai seorang muslim yang meyakini

keniscayaan balasan hari akhir, maka produktivias kerja bisa ditumbuhkan

dengan membangun keyakinan yang benar, baik menyangkut hasil maupun cara.

Allah berfirman QS. At-taubah 9 ayat 105 yaitu:

(105: 9/التو بة)

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Qs. At

taubah 9 : 105)

Rasulullah saw bersabda “bukan golongan kami, mereka yang

meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan meninggalkan akhiratnya untuk

37

Imron Rosadi, pengarang: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim,

(Jakarta: Pustaka Azzam, Al-Maktab al_Islami, Beirut, 2003), h. 749

39

dunianya”. Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw mendorong umatnya meraih

dunia dan akhirat sekaligus. Dalam sabdanya “Bekerjalah untuk duniamu seolah-

olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah

engkau akan mati esok hari” 38

Sesungguhnya bekerja itu merupakan jalan hidup para nabi dan

pembaharu. Imam Shadiq meriwayatkan dari kakeknya Amirul Mukminin Ali bin

Abi Thalib, yang berkata, “Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Daud As,

wahai Daud, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya hamba, seandainya

engkau tidak makan dari baitul mal dan mengerjakan sesuatu dengan tanganmu!

Daud menangis selama 40 hari. Maka Allah mewahyukan kepada besi, jadilah

lembut untuk hambaku Daud! Besi itu pun menjadi lembut untuk Daud sehingga

Daud as dapat menjadi pandai besi setiap hari. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai hamba dan nabinya, Daud menjadi seorang penganggur dan makan

dari baitul mal tanpa bekerja keras, tetapi Allah menyukai Daud untuk makan

dari jerih payahnya sendiri. Karena itulah Allah melembutkan besi bagi Daud

agar dapat bekerja sebagai pandai besi dan makan dari hasil kerjanya. Sebelum

Muhammad saw, diutus menjadi nabi, dia bekerja mengembala kambing dan

memperdagangkan barang-barang Khadijah. Setelah diutus sebagai nabi pun

beliau bekerja bersama para sahabatnya serta ikut merasakan keletihan mereka

dan membantu pekerjaan mereka. Karena beliau tidak merasa lebih unggul dan

38

Muchlis M.Hanafi, Kerja dan Ketenagakerjaan Tafsir Qur‟an Tematik. ( Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.150.

40

istimewa di banding mereka. Buktinya, beliau bekerja bersama mereka dalam

membangun masjidnya yang agung, sedangkan kaum Anshar membantu beliau

sambil bersenandung: Sungguh bila kami hanya duduk dan Nabi bekerja, Maka

apa yang kami lakukan itu tidak benar.39

Bekerja merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, karena

dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri

sendiri dan keluarganya dan tidak membutuhkan manusia. Sesungguhnya Islam

menghendaki kemakmuran bagi kaum muslimin dan itu tidak dapat tercapai

kecuali dengan bekerja dan tidak membutuhkan bantuan manusia. Para imam

Ahlulbait berusaha mendorong kaum muslimin untuk bekerja. Untuk itu, mereka

pun bekerja dengan tangan mereka sendiri demi memberi keteladanan pada kaum

muslimin. Imam Ja‟far Shadiq yang merupakan pemimpin kebangkitan

intelektualisme di dunia Islam, juga bekerja di kebunnya. Ini sebagaimana

diriwayatkan Abu Umar asy-Syaibani yang berkata, “Aku melihat Abu Abdillah

dan pacul ditangannya. Beliau mengenakan sarung kasar dan pada saat itu

keringatnya bercucuran. Maka aku berkata kepadanya, „Biarlah aku yang

mengerjakannya!” Namun Imam menjawab, „Sungguh aku ingin kakiku ini

merasakan kepedihan terik matahari dalam mencari rezeki‟.

Tujuan bekerja dalam Islam adalah untuk memberi pelajaran yang

berharga kepada kaum muslimin tentang Islam, bahwa Islam itu menyuruh

39

Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh Hak Dan Peran Pekerja Dalam Islam, h. 10

41

bekerja dan melarang bersikap malas dan lemah. Juga bahwa seseorang,

walaupun posisinya agung dan kedudukannya tinggi, tetap diperintahkan untuk

bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa perlu

bantuan manusia.40

Setelah Islam mulai berkembang pesat, maka negara makin banyak

membutuhkan pekerja untuk bekerja dalam memajukan Islam seperti dalam

bidang sekretaris negara, kementrian, kepolisian, kemiliteran dan sebagainya,

yang diupah melalui kas negara yang sering disebut dengan baitul mal. Dan

terdapat pula tenaga kerja yang bekerja dalam jalur perdagangan dengan bekerja

dari orang lain seperti usaha dengan modal sendiri dan bekerja sebagai pegawai

orang lain (karyawan).

Dahulu gelar kepolisian (syurthah) merupakan profesi yang baik, polisi

dimutlakkan kepada kelompok pilihan dari pasukan, kemudian dipergunakan

dalam makna ajudan amir yang menjaga keamanan dan berjaga malam. As-

Suyuthi beranggapan bahwa orang yang menetapkan sistem kepolisian ini di

dalam Islam adalah Amr bin Ash ketika menjadi Gubernur Mesir. Sedangkan

yang lainnya mengatakan bahwa orang yang pertama menggunakan syurthah ini

adalah muawiyah. Tentang etika kepolisian dan tugasnya, maka sebagian ulama

mengatakan, “Adapun petugas kepolisian maka dia adalah orang yang aris,

berwibawa, banyak berfikir, dan jauh dari agretifitas. Harus keras terhadap ahli

keraguan dalam tindakan rekayasa, sangat tanggap, bersih, mengetahui tingkatan

40

Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh Hak Dan Peran Pekerja Dalam Islam, h. 109

42

dan hukuman, dan tidak tergesa-gesa. Wajib menegakan hukum had sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur‟an dan mengamalkannya. Harus mencegah orang yang

dizhalimi untuk melakukan balasan sendiri.41

Selanjutnya militer atau menjadi tentara merupakan profesi paling mulia

dalam pandangan Islam dan tidak ada satu profesipun yang lebih mulia dari ini.

Tugas kemiliteran dan juga kepala negara, seperti membentuk pasukan-pasukan

khusus atau sariyah, mengangkat komandan pasukan, mengatur jadwal operasi-

operasi militer dan bahkan terjun langsung memimpin pertempuran-pertempuran

besar. Islam mengharuskan semua muslim menjadi tentara atau terlibat didalam

dunia kemiliteran untuk menguasai ilmu persenjataan yang sesuai dengan

tuntutan zaman termasuk cara-cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya

melalui pendidikan dan latihan sehingga mereka benar-benar menjadi tentara

yang professional. Dan Islam melarang keras bagi siapa saja yang telah memiliki

dan menguasai kemampuan tersebut kemudian menyia-nyiakannya.42

Angkatan bersenjata atau militer merupakan lambang kedaulatan negara

dan penahanan utama bagi kemungkinan serangan negara, baik dari luar maupun

dari dalam. Sejak 15 abad lalu Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin

untuk membangun kekuatan militer sebagai persiapan menghadapi musuh, dari

luar maupun dari dalam. Al- Ustadz Sayyid Qutb menyatakan bahwa Islam harus

41

Amir Aliyah, Sistem Pemerintahan Islam & Adat Dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004), h.

72. 42

Debby M. Nasution, Kedudukan Militer Dalam Islam dan peranannya pada masa

Rasulullah saw, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 2003), h.46.

43

memiliki kekuatan militer yang mendampinginya dipermukaan bumi untuk

membebaskan semua manusia, maka tugas pertama kekuatan militer ini di

lapangan dakwah ialah menghilangkan semua rintangan dan kezaliman yang

menghalangi kebebasan manusia untuk memilih aqidah‟ Islam atau tetap kepada

keyakinan semula dan kemudian melindungi setiap individu yang telah

memilihnya. Selain itu tugas militer adalah menghancurkan semua kekuatan lain

di muka bumi yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan, menindas manusia

serta tidak mau mengakui tuhan Allah satu-satunya tuhan.

Kesekretariatan (al-makatib) adalah profesi yang baik di dalam

kelembagaan negara, bahkan tampak pula bahwa aspek kemashlahatan (al-

mahlahah) dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan lembaga

kesekretariatan. Dalam rangka untuk kepentingan tertib administrasi sekretariat

negara dipimpin oleh sekretaris yang bertugas mengurus dan melaksanakan

administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan efektifitas dan

efesiensi pemerintahan. Umar bin Khattab dianggap selaku perintis awal

pembentukan lembaga ini, yang di dalamnya dilakukan penyempurnaan-

penyempurnaan seperti yang dilakukan pada masa dinasti Umayah. Al-katib

terdiri dari sekretaris negara (al-katib al-rasail), sekretaris pendapatan negara (al-

katib al-kharaj), sekretaris militer (katib al-jund), sekretaris kepolisian (katib al-

syurthat), dan panitera (katib al-qadha). Katib al-rasail dianggap paling penting

posisinya, Karena itu pejabatnya selalu orang terpercaya dan pandai serta dari

keluarga kerajaan. Rakyat terdiri atas beberapa golongan dan tingkatan, masing-

44

masing saling melengkapi dan memerlukan sehingga mereka yang bekerja

sebagai sekretaris maupun di pemerintahan digaji dari uang kas negara.

Diantaranya tentara pejuang dijalan Allah adalah para juru tulis, para

penegak hukum, para pekerja, para pertugas jizyah dan kharaj, para pedagang,

tukang dan karyawan. Mereka juga yang berada ditingkat terbawah, yang sangat

membutuhkan bantuan dan tidak cukup penghasilannya. Semua mereka itu telah

dirinci dan ditetapkan oleh Allah SWT bagiannya masing-masing. Pada

hakikatnya setiap manusia memang harus bekerja untuk mencukupi kehidupan

sehari-hari. Seorang wali negeri tidak akan mampu melaksanakan semua

kewajibannya kecuali dengan mencurahkan perhatian yang besar dan memohon

bantuan Allah SWT dan harus menguatkan tekad untuk mempertahankan

kebenaran dan bersikap sabar dalam segala hal yang ringan baginya maupun

yang berat.43

Juru tulis adalah seorang penulis yang berkepribadiannya mencangkup

sebanyak mungkin akhlak luhur. Yaitu yang tidak berpengaruh mengenai

kedudukan penting dalam pekerjaan. Tugasnya adalah sebagai seseorang yang

memegang amanat yang merupakan bukti ketulusan pada tuannya, yang

melaporkan apapun dan mengirimi jawaban yang tepat pada tuannya serta

menjadi sekretaris pribadi.

43

Ridwan H.R, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII

PRESS, 2007), h. 317.

45

Pedagang atau tukang adalah orang yang berusaha bekerja ditempat atau

yang berpindah-pindah dengan hartanya ataupun berpenghasilan dengan

tenaganya, dan mereka bersedia menyediakan bahan-bahan kebutuhan

masyarakat dan barang-barang kebutuhan sehari-hari sehingga rela membawa

dari tempat yang jauh dan pusat didarat, dilaut, di kota, dan di pegunungan, yang

kebanyakan rakyat tidak dapat mencapainya ataupun pergi kesana. Mereka juga

orang-orang yang mencintai kedamaian.

Mengenai unsur pekerjaan unsur-unsur pekerjaan di dalam

Ketenagakerjaan, terutama yang berhubungan yaitu pemberi kerja, pekerja,

perjanjian kerja (kontrak kerja), masa kerja, dan upah kerja. Unsur pemberi

kerja yaitu orang yang mempekerjakan orang lain dan memperhatikan hak-hak

pekerja. Unsur pekerja yaitu orang yang menjalankan tugas/pekerjaan yang

diberikan oleh pemberi kerja. Unsur Perjanjian Kerja yaitu antara kedua belah

pihak mengadakan kesepakatan dan pemahaman untuk mengikat para pihak

dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga tidak ada yang lalai atau

wanprestasi. Perjanjian dikenal dengan istilah al-„aqad sebagai pertalian antara

ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang

mewujudkan akibat-akibat hukum. Unsur Masa Kerja yaitu waktu tertentu yang

46

digunakan dalam melaksanakan tugas tertentu sebagaimana disepakati kedua

belah pihak.44

B. KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13

TAHUN 2003

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri

tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan

merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan

pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi

yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan

ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu

tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah

masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah,

dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan

komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia,

44

Muchlis M.Hanafi, Kerja dan Ketenagakerjaan Tafsir Qur‟an Tematik. ( Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.157.

47

peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya

perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan

pembinaan hubungan industrial.45

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan.

Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus

dibedakan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Undang-

undang ini Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003,

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain. Di dalam isi Undang-undang ini di antaranya

mengenai hubungan kerja, hubungan Industrial, Serikat pekerja, upah tenaga

kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

perselisihan Hubungan Kerja. Isi yang terkandung di dalam UU

Ketenagakerjaan hanya mencangkup ketentuan yang mengatur hubungan

kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh,

pekerja atau penerima kerja, serta hal-hal lainnya yang berkaitan. Dan belum

45

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

48

sama sekali mengatur tentang hubungan kepegawaian, pekerja yang informal,

dan pengangguran. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003

pembangunan ketenagakerjaan di selenggarakan atas asas keterpaduan melalui

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sehingga bertujuan

untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, hubungan

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003,

kemudian Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau

akan dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang No.

13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,

49

dan kewajiban para pihak. Pengertian hubungan industrial berdasarkan

ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu suatu

sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi

barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah

yang didasarkan pada nilai pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang

melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat 3 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 mengenai upah minimum, kemudian pasal 99

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 setiap pekerja berhak untuk memperoleh

Jaminan Sosial tenaga kerja dan pelaksanaannya diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 terdapat

pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (25)

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja

karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban

antara pekerja buruh dan pengusaha. Selain itu Undang-undang No. 13 Tahun

2003 mengenal bentuk penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

lain. Kegiatan ini sering disebut outsourching, yaitu pendelegasian operasi

dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan

penyedia jasa outsourcing).46

46

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 53.

50

BAB IV

ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN (Putusan No. 012/Puu-1/2003)

A. Proses Putusan Uji Materi Undang-undang Ketenagakerjaan

Pada tanggal 18 Juni 2003 pemohon mengajukan permohonan untuk

pengujian Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima di

kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober

2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003. Permohonan tersebut

telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia pada tanggal 21 November 2003.

Proses Putusan Uji Materi Undang-undang Ketenagakerjaan ini diantaranya

yaitu:

1. Pemohon

Permohonan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diajukan oleh

berbagai organisasi serikat buruh di Indonesia, berikut daftar pemohon :

NO NAMA JABATAN & ORGANISASI

1. Saepul Tavip Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK)

Indonesia

2. Hikayat Atika Karwa Ketua Umum Federasi SP Logam,

51

Elektronik, dan mesin SPSI

3. Ilhamsyah Sekjen Front Nasional Perjuangan Buruh

Indonesia (FNPBI)

4. Soeparman SHR Sekjen Federasi Serikat Pekerja Nasional

5. Djufnie a.

Ketua Umum Federasi SP Farmasi

Kesehatan Reformasi

6. Sjaiful. Dp Ketua Umum Federasi SP Kimia, Energi,

dan Pertambangan

7. Rustam. A Presiden Kongres Serikat Pekerja

Indonesia

8. Nurkhasanah Munaf Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia

Perjuangan

9. Stiyono Ketua Umum Serikat Buruh Jabodetabek

(SBJ)

10. Moh. Jumhur Hidayat Ketua Umum GASPERMINDO

11. Sumarno Ketua DPP Garmen dan Tekstil SBSI

(Garteks-SBSI)

12. Bambang Priyanto Sekjen DPN Serikat Pekerja Industri Semen

Indonesia (SPISI)

13. Teguh Susilo Sekjen DPP Serikat Buruh Transportasi

Perjuangan Indonesia

14. Eddy Suprapto Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Jakarta

15. Rudi Hb. Dzaman Sekjen. Gabungan Serikat Buruh Indonesia

16. Aly Akbar Sekjen DPP SP Percetakan, Pers, dan

Media (PPMI)

17. W.D.F. Rindorindo Ketua Pengurusan Besar Persatuan Guru

Republik Indonesia

18. Sunarno Ketua Serikat Buruh Nusantara (SBN)

19. Sofyan

Sekjen Federasi SP Pariwisata Reformasi

20. Sulistri

Koordinator Forum Pemimpin dan Aktivis

Perempuan

21. Mohammad Irfan

Sekjen Serikat Buruh Maritim dan Nelayan

Indonesia

52

22. Nuryono Sekjen Serikat Buruh Perjuangan

23. Anwar Maruf

Sekjen Federasi Serikat Buruh Karya

Utama

24. Edi Hudyanto

Sekum Federasi Serikat Pekerja Mandiri

(FSPM)

25. Idin Rosidin Sekjen Federasi Serikat Buruh Sejahtera

Indonesia

26. Nikasi Ginting Sekjen Federasi Serikat Buruh

Pertambangan dan Energi SBSI

27. Andi w. Sinaga

Sekjen Federasi Serikat Buruh Transportasi

dan Angkutan

28. Steven Iwanggin Sekjen Federasi Pelaut dan Nelayan

29. Uly Nursia

Sekjen Federasi Niaga Keuangan dan

Perbankan SBSI

30. Trisna Miharja

Sekjen Federasi Serikat Buruh Makanan

Minuman Pariwisata

31. Mathias Mehan

Sekjen Federasi Serikat Buruh Kehutanan

Perkayuan

32. Edward P.M

Ketua FSB Logam Mesin dan Elektronik

33. Harris Manalu Ketua FSB Konstruksi Umum dan Informal

34. S. Simarmala Sekjen Federasi Serikat Buruh Pendidikan

da Pelatihan

35. Ari Djoko S.

Ketua Federasi Serikat Buruh Garmen

Tekstil Kulit

36. Dingin

Sekjen Federasi Serikat Buruh Kimia dan

Kesehatan

37. Sofiati Mukadi

Ketua Umum Federasi Serikat kahutindo

53

Kuasa Hukum nya yaitu: Surya Tjandra, SH. LLM: Rita Olivia Tambunan,

SH. LLM: Asfinawati, SH. B. Lucky Rossintha, SH. Pengacara Publik Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

2. Materi Permohonan

Para pemohon pada dasarnya di dalam permohonan uji materi Undang-

undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengemukakan sebagai

berikut:

Pertama, “Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

melanggar Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,

yang dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional untuk

“memajukan kesejahteraan umum” berdasarkan Pancasila, untuk terciptanya

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Negara, selaku pihak yang yang

merancang semua sejak awal, dan harus terlibat serta bertanggung jawab

terhadap perburuhan dan menjamin agar mereka dapat terlindungi hak-haknya

dalam bingkai konstitusi.

Kedua, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

melanggar pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengenai “pekerjaan” dan penghidupan

yang layak”, yang terkait amat erat dengan pasal 28 mengenai hak untuk

berorganisasi dan berkumpul. Keduanya termuat di dalam Bab X UUD 1945

mengenai “Warga negara dan Penduduk” . Keduanya sekaligus menjadi jaminan

konstitusional bagi warga negara umumnya dan buruh khususnya, untuk

54

mendapatkan hak konstitusional “penghidupan yang layak” yang dapat

diperolehnya dari “pekerjaan”, dan kebebasan untuk berorganisasi guna

menaikkan posisi tawarannya. Namun demikian, apabila melihat sejarah

Pembentukan hukum perburuhan di Indonesia dapat ditemukan banyak bukti

nuansa perlindungan (proteksi) terhadap buruh.

Ketiga, Tahun 1948, tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan dihasilkan

dua Undang-undang lain yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja

dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1948 tentang pengawasan Perburuhan,

yang memuat banyak aspek perlindungan terhadap buruh. Undang-undang

tentang Pengawasan Perburuhan ini menegaskan pula bahwa sistem hukum

perburuhan yang ingin dibangun adalah sistem hukum perburuhan yang

melindungi (protektif) terhadap buruh/pekerja, sebagai pihak yang senantiasa

akan berada pada posisi yang lemah dalam sebuah relasi perburuhan yang

karenanya perlu proteksi. Dalam konteks inilah pemerintah memainkan peran

untuk menjamin perlindungan tersebut dengan secara aktif terlibat dalam isu

perburuhan.

Keempat, Melalui Undang-undang pemerintah mengambil peran untuk

menentukan batas dan lingkup dari pengerahan tenaga kerja (Labour Supply).

Antara lain dilakukan dengan mendefinisikan kapan seseorang dapat memasuki

pasar kerja (usia lulus sekolah), kapan mereka diharapkan berhenti bekerja (Usia

pensiun) serta dengan mengatur syarat-syarat di mana kelompok masyarakat

55

tertentu bekerja. Kebijakan legislasi yang protektif seperti ini terus berlangsung

hingga disahkannya Undang-undang Ketenagakerjaan, yang jelas-jelas akan

menghapuskan nuansa protektif dalam hukum perburuhan Indonesia, dan

karenanya menjadikan Undang-undang tersebut bertentangan dengan amanat

UUD 1945.

Argumen hukum untuk mendukung fakta-fakta dengan adanya pelanggaran

hak konstitusional dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945

yaitu :

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disusun

dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan dan pembuatan

sebuah Undang-undang yang patut. Undang-undang Ketenagakerjaan telah

dibuat tanpa mengikuti prosedur dan tata cara penyusunan sebuah Undang-

undang yang layak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta antara lain: (a) Tidak

adanya “naskah akademis” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya

Undang-undang. Secara prosedur pembuatan Undang-undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan tidak layak, dan menjadikan Undang-Undang tersebut

telah cacat secara hukum. (b) Penyusunan Undang-undang Ketenagakerjaan

diwarnai kebohongan publik oleh DPR. Undang-undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, sebagai satu dari “Paket 3 UU Perburuhan”, dibuat

semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing dari pada kebutuhan nyata

buruh/pekerja Indonesia.

56

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah

bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28

dan pasal 33, dan secara substansial lebih buruk dari Undang-undang yang

dihapusnya. (a) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945. “Mendasari Undang-undang

Perburuhan yang disusun kemudian, pada intinya mempersulit tindakan PHK

oleh pihak majikan dengan keharusan meminta “izin” untuk PHK terlebih dahulu

kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Inilah yang ingin dihapuskan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.” (b)

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bertentangan

dengan Pasal 28 UUD 1945 “Setiap warga negara mempunyai hak asasi untuk

secara bebas berorganisasi termasuk mendirikan serikat dan organisasi dan

menjalankan aktivitas organisasi lainnya tanpa ada tekanan dalam bentuk

apapun.” (c) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatakan

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan”. Akan tetapi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan akan terjadi dilegalkannya sistem kerja “pemborongan

pekerjaan” (outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64-66, yang akan

menjadikan buruh/pekerja semata sebagai sapi perahan para pemilik modal.

57

Pada beberapa pasal Undang-undang Ketenagakerjaan memasung hak-hak

fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja, terdapat dalam

beberapa ketentuan dalam pasal-pasalnya sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 119 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perundingan

PKB, serikat buruh harus dapat membuktikan bahwa serikat buruh

tersebut memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh

buruh/pekerja di Perusahaan yang bersangkutan. Hal ini merupakan

pelanggaran terhadap pasal 28 UUD 1945.

b. Pasal 120 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa apabila dalam satu perusahaan

terdapat lebih dari satu serikat buruh/pekerja, maka yang berhak

mewakili buruh/pekerja dalam melakukan perundingan PKB adalah

memiliki anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh buruh/pekerja di

perusahaan.

c. Pasal 121 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menentukan bahwa keanggotaan serikat buruh

pekerja harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Sedangkan

dalam pasal 28 UUD 1945 tidak lah mewajibkan adanya kartu tanda

anggota.

58

d. Pasal 106 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan

50 orang buruh/pekerja atau lebih untuk membentuk “Lembaga Kerja

Sama Bipartit”. Dan demikian pasal ini jelas-jelas bertentangan

dengan pasal 28 UUD 1945 karena pembentukan Lembaga Kerja

Sama Bipartit yang keberadaannya ditentukan sebagai sebuah

kewajiban.

Ada beberapa pasal telah bersifat diskriminatif secara hukum, sebagaimana

terlihat dalam beberapa pasal yaitu : (a) Pasal 158 ayat (1) berisi perbuatan-

perbuatan yang karenanya buruh dapat diputuskan hubungan kerjanya

karena telah melakukan kesalahan berat. (b) Pasal 158 ayat (2) mensyaratkan

bukti untuk menuduh telah terjadi kesalahan berat yaitu: tertangkap tangan,

pengakuan buruh yang bersangkutan, laporan kejadian yang dimuat dipihak

yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh minimal 2 saksi. (c) Pasal

170 menegaskan kembali bahwa PHK yang disebabkan kesalahan berat. (d)

Pasal 159 buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial” sehingga telah mencampuradukan

wewenang peradilan pidana ke perdata.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara

substansial juga bertentangan dengan standar perburuhan internasional

(Konvensi dan rekomendasi ILO). Terlihat di dalam beberapa hal yaitu: (a)

Pengaturan tentang mogok kerja dalam pasal 137–pasal 145 UU

59

Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak-hak

fundamental buruh yang berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan

berserikat dan berorganisasi. Pasal 137 Undang-undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan mengenai Mogok Kerja membatasi alasan mogok

hanya sebagai akibat “gagalnya suatu perundingan”. Pasal 138 ayat (1) UU

Ketenagakerjaan mengenai pembatasan hak pekerja atau serikat buruh untuk

mengajak rekannya melakukan mogok kerja ( picketing).

Pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur soal sanksi

menetapkan sanksi pidanan kejahatan terhadap pelanggaran pasal 138 ayat

(1). Pasal 140 – 141 UU Ketenagakerjaan juga melanggar standar perburuhan

internasional ILO karena pasal-pasal tersebut menetapkan tahapan prosedur

administratif dan birokratis yang harus dilalui oleh buruh/pekerja. (b)

Pengaturan tentang jam kerja bagi buruh perempuan dalam pasal 76 Undang-

undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan konvensi internasional ILO No.

111 tentang larangan Diskriminasi di tempat kerja.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari segi

sistematika dan prosedural sebuah produk perundang-undangan rancu di

antara pasal-pasalnya serta banyak memberikan “cek kosong” kepada

pemerintah. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari

segi sistematika penyusunannya cenderung dibuat dengan banyak saling

bertolak belakang di antara pasal-pasalnya satu sama lain sehingga cenderung

menjadi rancu, yaitu pada pasal :

60

a. Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 1 angka 15 dan dengan Pasal 50

b. Pasal 1 angka 26 dengan pasal 66-69

c. Pasal 1 angka 23 dengan Pasal 137

d. Pasal 74 ayat (2) a, b dan c dengan Pasal 52 ayat (1) d

e. Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 68 jo Pasal 69 ayat (2) d dengan 76 ayat (1)

f. Pasal 1 angka 18 dengan Pasal 106 ayat (3)

g. Pasal 102 ayat (2) dengan Pasal 106 mengatur tentang lembaga kerja sama

bipartit.

h. Pasal 106 ayat (3) dengan Pasal 110 ayat (3)

i. Pasal 1 angka 20 dengan Pasal 108 ayat (2) dengan Pasal 1 angka 21

j. Pasal 108 ayat (2) dengan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 116.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang

diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU Ketenagakerjaan

yang disahkan oleh sidang umum DPR RI pada tanggal 25 Februari 2003.

Adapun perubahan redaksi Undang-undang Ketenagakerjaan yang disahkan

DPR dan pemerintah, tanpa melalui proses pengesahan oleh sidang umum DPR

RI adalah jelas-jelas menyalahi aturan tata cara pembuatan Undang-undang

mengingat Undang-undang harus dibuat berdasarkan atas dan melalui

kesepakatan antara pihak exekutif dan legislatif.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebut oleh pemohon di atas, maka para

pemohon Uji materi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

61

Ketenagakerjaan memohon kepada ketua Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu Mahkamah Konstitusi

menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji ini, Mahkamah

Konstitusi menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum,

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Saksi Ahli

1. Prof. Dr Aloysius Uwiyono, yaitu seorang ahli hukum perburuhan dan

guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dia memberikan

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya di Mahkamah

Kontitusi, pada pokoknya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan secara historis merupakan kelanjutan dari Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1997 yang sempat di undangkan pada tahun 1997 tetapi

tidak pernah efektif karena ditolak oleh masyarakat perburuhan. Salah satu

62

substansi yang tidak berubah adalah ketentuan yang menyangkut

outsourcing, baik di dalam Undang-undang No. 25 tahun 1997 maupun

Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Salah satu pasal yang jelas

inkonsisten adalah pasal 1 ayat (15) yang menyatakan : hubungan kerja

adalah hubungan hukum yang timbul antara pekerja dan pengusaha

berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, perintah

dan pekerjaan. Keberatan dari kalangan buruh dan akademisi pada waktu

itu, pada dasarnya adalah bahwa Undang-undang No. 25 tahun 1997

meliberalisasi hubungan kerja, karena pelaksanaannya diserahkan kepada

para pihak dalam bentuk perjanjian kerja. Sistem outsourcing, konstruksi

hukumnya yaitu adanya suatu perusahaan penyedia jasa pekerja merekrut

calon pekerja untuk ditempatkan di perusahaan pengguna. Jadi konstruksi

hukum semacam ini merupakan perbudakan, karena pekerja-pekerja

tersebut dijual kepada pengguna dengan jumlah uang. Hal ini merupakan

perbudakan modern.

Di dalam pasal 66 ayat (2) b dinyatakan : penyedia jasa pekerja

buruh untuk kegiatan jasa penunjang dan seterusnya yang tidak

berhubungan langsung dengan produksi harus memenuhi syarat dari

perusahaan penyedia jasa pekerja. Jika dikaitkan dengan konstitusi, jelas

hal ini memaksakan adanya hubungan kerja antara penyedia jasa pekerja

dengan buruhnya yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur hubungan

kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka ini menunjukan

63

bahwa buruh hanya dianggap sebagai barang saja, buka sebagai subjek

hukum.

Di dalam pasal 158 ayat (2) dikaitkan dengan ayat yang 1-nya,

bahwa perusahaan dapat memutuskan hubungan pekerjaan dengan alasan

yang demikian, sebetulnya sebelum buruh dinyatakan bersalah melakukan

penipuan, maka asumsinya buruh belum bersalah, oleh karena itu, pasal

158 ayat (1) dan (2) melanggar asas presumption of innocence, maka

sebelum seseorang dinyatakan salah oleh majelis Hakim melakukan tindak

pidana, maka asumsinya yang bersangkutan belum bersalah. Pasal 159

justru bukan keseimbangan. Tetapi malah memberatkan buruh, karena di

satu pihak sudah dituduh melakukan tindak pidana yaitu dalam pasal 18

ayat (1).

2. Dr. Andang L. Binawan, dia adalah seorang ahli Filsafat etika sosial

pengajar etika hukum dan Human rights, dia memberikan keterangan

dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, di dalam materi permohonan

pemohon yang mereka perjuangkan adalah perlindungan terhadap buruh

karena memang lemah. Dia mengatakan di dalam materi permohonan

pemohon terlihat bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan tidak sesuai

dengan Pasal 27, 28, dan 33, karena manusia yang harus dilindungi adalah

manusia yang seutuhnya maka ada banyak reduksi yang terlihat. Pasal 137,

138 UU Ketenagakerjaan mengenai mogok, dikatakan ada hak untuk

mogok adalah benar tetapi aplikasi di dalam ayat-ayat selanjutnya adalah

64

membatasi. Mengenai Pasal 33 ayat (1), menurut ahli perekonomian di

Indonesia belum berdasarkan demokrasi ekonomi, sering terjadi adalah

pemilik modal dengan kekuatan ekonominya dapat memaksakan.

Sehubungan dengan konstitusi sebagai kontrak sosial, maka saksi ahli tidak

setuju kalau direduksi induvidualisme bahwa dapat berpotensi tetapi harus

dilihat juga bahwa konstitusi adalah sebagai cita-cita bersama. Jika

Undang-undang Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur atau minimal

potensi adanya perlindungan yang lemah terhadap buruh, maka memang

perlu digugat. Sedemikian bersalahnya Undang-undang Ketenagakerjaan,

sehingga ini sungguh-sungguh seratus persen tidak adil.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, permohonan para pemohon

dapat dikabulkan untuk sebagian, yaitu sebagaimana sudah disebut dalam amar

putusan dan menolak permohonan para pemohon sebagiannya, karena isi

permohonan dipandang tidak cukup beralasan. Mahkamah Konstitusi

memperhatikan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan permohonan

para Pemohon untuk sebagian yaitu:

Pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu pasal 158, pasal 159, pasal 160 ayat (1), pasal 170

65

, pasal 158 ayat (1), pasal 171, pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat

“Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)” pasal-pasal ini bertentangan dengan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160

ayat (1), Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 186 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan para Pemohon

untuk selebihnya dari pasal-pasal yang diajukan pada waktu itu.

Berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para

pemohon, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praktek-praktek yang

dilakukan pengusaha dalam terjadinya pengalihan usaha dan dalam keadaaan

lain ketika pengusaha ingin melakukan penghematan dengan cara menekan

buruh/pekerja mengundurkan diri melalui lock-out perusahaan dengan

kewajiban membayar pesangon minim, dan kemudian membuka kesempatan

kerja atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disebut saksi

sebagai pekerja kontrak dengan syarat-syarat yang sangat merugikan

pekerja/buruh, Perlindungan secara hukum atas hak-haknya telah dijamin oleh

Undang-undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi pelanggaran pengusaha terhadap

pasal-pasal yang bertentangan kurang mampu melindungi atau yang

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 194, seperti pasal 55, Pasal 59 ayat

(1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 62, Pasal 65 ayat (2) secara seimbang

66

tidak diberikan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum. Di pihak

lain dalam Pasal 186 ditentukan sanksi bagi buruh/pekerja yang melanggar

Pasal 137 dan 138, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi

berpendapat pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan

UUD 1945, oleh karena itu sanksi-sanksi pidana dalam Undang-undang bagi

buruh/ pekerja dipandang tidak proporsional dan berlebihan.

Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa pasal 158 UU

Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27, karena

Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan

alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law

melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsal. Dan di lain pihak,

Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh

pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas

pengaduan pengusaha, diperlukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah

(presumption of innocence). Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang

diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD

1945.

Kemudian di dalam pasal 159, apabila buruh/pekerja yang telah di

PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak menerima

pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat

mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, ketentuan

67

tersebut menimbulkan beban yang tidak adil dan berat bagi buruh/pekerja

untuk membuktikan ketidaksalahannya, sebagai pihak yang secara ekonomis

lebih lemah yang memperoleh perlindungan hukum yang lebih dibandingkan

pengusaha, Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan berfikir

dengan mencampuradukkan proses perkara perdata secara tidak pada

tempatnya.

a. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Pendapat berbeda dinyatakan juga oleh Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar

S,H.M.S dan Prof. Dr. H.M Laica marzuki, S.H. Mereka adalah Hakim

Konstitusi, mereka menyesalkan lahirnya Undang-undang No.13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan karena pembaharuan Undang-undang di bidang

Ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan kurang ramah kemanusiaan dan kurang memberi pengayoman,

khususnya terhadap buruh/tenaga kerja, seperti ditunjukan oleh berbagai

kebijakan yang tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan antara lain

kebijakan outsourcing, telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja

yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja dan hanya

sekedar sebagai sebuah komuditas, sehingga berwatak kurang protektif

terhadap pekerja. Kedua hakim ini menyimpulkan Undang-undang No.13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma proteksi

kemanusiaan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan bertentangan

68

dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dan seharusnya yang dikabulkan dari

permohonan Undang-undang Ketenagakerjaan masih lebih banyak lagi dari

pada sekedar yang disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Respon Publik :

Masyarakat, pengusaha, dan pemerintah merespon Putusan Mahkamah

Konstitusi tentang Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yaitu:

- Respon Masyarakat

Budhi Pratomo, Sekretaris Serikat Pekerja Nasional,

mengatakan penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja karena dua

faktor, yaitu diberlakukanya sistem outsourching dan tenaga kontrak

yang tidak dihapus dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta akibat

kondisi pasar lesu. Namun, dia lebih condong menilai penyebab

pemutusan hubungan kerja akibat adanya sistem outsourcing.

Kenyataan di lapangan, banyak buruh yang menjadi korban PHK oleh

perusahaan dengan tujuan pemilik industri bisa mendapatkan tenaga

kerja baru untuk mengganti tenaga buruh yang lama.46

46 Valentino Verri, diunduh pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.17 wib, dari situs

http://www.wartakota.co.id/detil/berita/47472/Aduh-Puluhan-Buruh-Perusahaan-Di-PHK

69

Selain itu Muhammad Nur seorang warga berpendapat bahwa

putusan Mahkamah Konstitusi tentang outsourcing sangat tidak bisa

memperoleh kesejahteraan yang setara atau paling tidak mendekati

kesejahteraan karyawan tetap. Bahkan tidak jarang ada insentif apapun selain

gaji. Asuransi kesehatan dan sejenisnya sering kali tidak diperhatikan,

walaupun beberapa perusahaan penyedia outsourcing yang masih relatif baik

mengikutsertakan dalam program Jamsostek. Sehingga nasib tenaga kerja

tergantung pada kebaikan hati penentu kebijakan di institusi yang bersangkutan.

Jika masih berkenan, maka tenaga kerja outsourcing masih dipakai, jika

sebaliknya maka ancaman PHK ada di depan mata.

- Respon Pengusaha

Beberapa perusahaan berpendapat bahwa mempekerjakan

karyawan dengan sistem outsourcing pada saat ini, umumnya

dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi

biaya produksi (cost of production). Dengan menggunakan sistem

outsourcing ini, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat

pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia yang bekerja di

perusahaan yang bersangkutan. Perlindungan kerja dan syarat-syarat

kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan penerima pekerja sekurang-

kurangnya sama dengan pekerja/buruh pada perusahaan pemberian

kerja. Hal ini berguna agar terdapat perlakuan yang sama terhadap

pekerja/buruh baik diperusahaan pemberi maupun perusahaan penerima

70

pekerja karena pada hakikatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan

yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat kerja, upah, dan perlindungan

kerja yang lebih rendah.47

Hubungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh

dengan pengusaha penerima pekerjaan dituangkan dalam perjanjian kerja

secara tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya perjanjian kerja

waktu tak tertentu atau tetap dan buka kontrak, tetapi dapat pula

dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak apabila yang

memenuhi semua persyaratan baik formal maupun materil sebagai mana

diatur dalam pasal 59 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, hubungan kerja outsourcing tidak selalu dalam bentuk

perjanjian kerja waktu tertentu, apalagi akan sangat keliru jika ada yang

beranggapan bahwa selalu sama dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pengusaha di dalam perusahaan penyedia jasa pekerja bertanggung

jawab dalam hal perlindungan upah dan kejahteraan, syarat-syarat kerja

serta perselisihan hubungan industrial yag terjadi.48

- Respon Pemerintah

Pemerintah tidak sependapat pernyataan buruh yang mengatakan

rumusan pasal 64 Undang-undang Ketenagakerjaan mengakomodir

kenyataan yang ada dalam praktek sehari-hari bahwa ada pekerjaan yang

47

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.217. 48

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, .. h.222.

71

menurut jenis dan sifat pekerjaan itu merupakan penunjang bagi kegiatan

usaha yang tertentu pada umumnya dilakukan melalui pemborongan

pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Dalam hukum perdata hal

tersebut merupakan sesuatu yang lazim dan diperbolehkan. Dalam pasal 65

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan

perlindungan bagi pekerja/ buruh.

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi pasal 158 jenis-jenis

tindakan buruh yang dikategorikan sebagai kesalahan berat menurut

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sesuatu

yang wajar. Di dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, faktor

kepercayaan, dan ketentraman kerja sangat dominan. Oleh karena itu,

pekerja buruh yang nyata melakukan tindakan sebagaimana diatur pasal 158

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan

dampak negatif terhadap suasana kerja. Dapat dibayangkan apabila di tempat

kerja terdapat pekerja/buruh yang telah nyata melakukan penganiayaan

terhadap pengusaha atau teman sekerja atau melakukan pencurian, atau

meminum minuman keras. Sehingga dalam kasus ini tidak diperlukan proses

pembuktian pengadilan.49

49

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

72

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang

Ketenagakerjaan

Putusan Mahkamah Konstitusi banyak menimbulkan dampak

negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia. Banyak pengamat sudah

mengatakan bahwa ketenagakerjaan lebih di pengaruhi oleh ideologi

neoliberalisme, yaitu sebuah ideologi yang menekankan kepada

pelaksanaan pasar bebas dan efisiensi untuk semata-mata pembangunan

ekonomi, di mana “efisiensi” yang dimaksudkan adalah kebijakan upah

murah melalui strategi ekonomi yang disebut dengan “pasar tenaga kerja

yang fleksibel”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan

dihapuskannya sistem kerja kontrak yaitu outsourcing yang dianggap

sebagai bagian terkejam dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia

mengkibatkan masa depan pekerja kurang terjamin. Tenaga kerja

outsourcing mendapat beban terberat dalam pekerjaan, tetapi

kesejahteraannya ternyata paling rendah di perusahaan. Sehingga tenaga

kerja sekarang tidak akan membawa masa depan yang terjamin. Sudah

banyak penelitian yang menunjukan bahwa penekanan terhadap efesiensi

secara berlebihan untuk semata-mata meningkatkan investasi guna

mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan upah murah

berakibat kepada hilangnya keamanan kerja bagi buruh/pekerja tetap tetapi

hanya menjadi buruh/pekerja kontrak yang akan berlangsung seumur

73

hidupnya. Hal inilah dikatakan sebagian kalangan sebagai satu bentuk

“perbudakan zaman modern”.

Status sebagai buruh/pekerja kontrak pada kenyataannya berarti juga

hilangnya hak-hak dan tunjangan-tunjangan kerja maupun jaminan-jaminan

kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai

status sebagai buruh/pekerja tetap, sehingga potensial menurunkan kualitas

hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia dan karena buruh/pekerja

merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia pada akhirnya juga akan

menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada

umumnya.50

D. Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca Putusan Makamah

Konstitusi

Undang-undang Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

merupakan kebijakan politik sebagai arah kebijakan hukum ( legal policy)

yang harus dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakan sistem

hukum yang diinginkan oleh suatu negara. Judicial review dapat dipandang

sebagai salah satu instrumen untuk menjamin ketepatan arah itu atau

sebagai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu

yang dimaksud dengan judicial review dan constitusional review, secara

umum pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan peraturan

50

Lihat Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

74

perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan maksud dari

constitusional review secara umum yaitu pengujian oleh lembaga yudisial

khusus untuk konsistensi Undang-undang terhadap UUD.51

Dalam

keinginan untuk membangun dan menegakkan sistem hukum tertentu dapat

menggunakan judicial review salah satu instrumen untuk menjamin

ketepatan arah atau sebagai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan

hukum dalam negara.

Pembentukan hukum dalam semua peraturan perundang-undangannya

harus sesuai dengan desain tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem

hukum. Dasar-dasar dari sistem hukum biasanya diletakkan di dalam

Undang-undang Dasar atau konstitusi. Jika ada isi peraturan perundang-

undangan yang salah satunya menyimpang dari UUD, maka harus ada cara

untuk membenarkan peraturan Undang-undang itu, agar semua produk

hukum sesuai dengan sistem hukum yang dapat dibangun. Judicial review

yakni pengujian oleh lembaga yudisial atas sesuatu peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengenai Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan tidak seluruhnya sejalan dengan peraturan perundang

undangan yang secara hirarkis lebih tinggi. Dan lembaga yudisial (

Mahkamah Konstitusi) berhak mengatakan bahwa suatu peraturan

51

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES

Indonesia, anggota Ikapi, 2006), h. 125.

75

perundangan-undangan batal atau dibatalkan karena isinya bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Adapun politik hukum Islam merupakan arah kebijakan hukum Islam

yang sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat muslim. Dalam realitas

politik, Indonesia secara konstitusional adalah bukan negara Islam

melainkan negara Pancasila, sehingga secara formal kelembagaan tidak

memungkinkan bagi umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-

prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi pula.

Negara Pancasila adalah “religious nation state” yakni negara kebangsaan

yang bukan negara agama (berdasarkan agama tertentu) dan bukan negara

sekuler. Ada yang mengatakan konsep ini sebagai negara teo-demokrasi.

Hukum publik merupakan campuran aspirasi dari gagasan hukum

masyarakat tentang hukum barat, hukum adat, dan juga hukum Islam.

Untuk memberlakukan hukum Islam berdasarkan sistem politik yang ada

sekarang ini, yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah berjuang dalam

bingkai politik hukum agar nilai islami dapat mewarnai, bahkan dapat

menjadi materi, dalam produk hukum terutama dalam lapangan hukum

hukum privat.52

Karena di negara Indonesia mayoritas muslim sudah

merupakan bagian terbesar yang merupakan aspirasi dari gagasan hukum

publik di masyarakat.

52

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi, …h. 288

76

Politik hukum menemukan kesimpulan bahwa produk hukum itu

sangat di pengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Jika

konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya

berkarakter responsif dan jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka

produk hukumnya berwatak konservatif, dan itu bisa dikemukakan dengan

kalimat lain bahwa produk hukum itu akan sangat diwarnai oleh kekuatan

politik yang dominan atau oleh mereka yang paling banyak menguasai

lembaga legislatif.

Oleh sebab itu, Umat Islam harus mempengaruhi atau memberi warna

Islami pada setiap produk hukum. Hal itu akan sangat ditentukan oleh

kekuatan politik yang dominan, atau mereka yang seharusnya paling banyak

menguasai lembaga legislatif di negara. Dengan kata lain, jika umat Islam

mempengaruhi atau memberi warna Islami pada setiap produk hukum,

maka mereka hendaknya mampu mengambil porsi dominan didalam

wadahnya bukan hanya di DPR tetapi juga di pemerintahan.53

Politik Hukum Islam pada masa pemerintahan orde reformasi sudah

memasuki era baru. Era reformasi diawali dengan perubahan mendadak dari

sistem politik otoriter ke sistem demokrasi yang di tandai dengan semakin

terbukanya dan tumbuh dan berkembangannya berbagai pilar-pilar

demokratis. Kebebasan membentuk partai politik, lembaga lembaga

perwakilan bebas berbicara, pers yang sebelumnya tercekam oleh ancaman

53

Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi, …h. 290

77

pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP) mendadak sontak

dibebaskan tanpa SIUP. Rakyat bebas menyampaikan aspirasinya lewat

demonstrasi, termasuk dalam menyalurkan aspirasi politik yang lebih

demokratis, adil dan terbuka.

Bila dilihat dari aspek perkembangan politik, orde Reformasi

membuka keran kebebasan bagi tumbuhnya sendi sendi demokratis, namun

kebebasan yang begitu tiba tiba tanpa melalui persiapan dan perangkat

hukum yang melandasinya, justru berimplikasi terjadilah politik di

lingkumgan elit politik baru dan lama di Indonesia. Ditinjau dari aspek infra

struktur di era baru muncul fenomena kebebasan politik dengan

berkembang dengan berbagai pandangan dan ideologi politik termasuk

partai politik aliran dari kalangan kelompok agama maupun golongan

masyarakat lainnya.

Era reformasi adalah suatu era dimana kehidupan berbangsa dan

bernegara ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan mengemukakan

pendapat dan berserikat, maka berbagai unsur kekuatan masyarakat

memanfatkan momentum kebebasan itu sebagai kesempatan untuk

menyampaikan berbagai aspirasinya melalui pilar-pilar demokrasi, seperti

jalur partai politik, media massa, parlemen, ormas kemasyarakatan.

konfigurasi politiknya dapat digolongkan menjadi konfigurasi politik

demokratis dengan beberapa indikator penting, yaitu pertama, iklim yang

78

ditentukan oleh suatu pemerintahan era reformasi memberikan keleluasaan

tumbuhnya demokrasi politik. Demokratis atau tidaknya pemerintahan

dalam ini ditentukan oleh iklim demokrasi yang secara yuridis diatur melalui

hukum yang mendukung kekuasaan pemerintah. Pada era reformasi

diberikan juga kesempatan pada tumbuhnya partai-partai politik termasuk

partai politik aliran untuk eksis dalam perpolitikan di Indonesia. Begitu pula

adanya komitmen hukum menjadi kaedah yang mengatur kehidupan

demokrasi dalam negara. Kedua, kemauan politik pemerintah yang berkuasa

yaitu Partai-partai politik pemerintah yang berkuasa. Partai politik diberi

ruang untuk eksis. Tentu iklim demokrasi seperti ini sangat tergantung

kepada budaya pemerintahan yang sedang berkembang. Ketiga, perubahan

arus bawah. Dorongan yang begitu kuat yang menuntut adanya perubahan

dari otoritarianisme menjadi rezim yang demokratis dari inspirasi rakyat

menjadi sumber inspirasi bagi lembaga-lembaga Negara untuk mereposisi

diri menjadi lebih demokratis.54

Dalam hal ini, peran serta rakyat sangat

dominan dalam mendesak elite penguasa dan mendorong kekuatan civil

society karena demokrasi adalah kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan

aspirasinya.

Karakter produk hukum Islam pemerintahan Era Reformasi dalam

pandangan hukum adalah produk politik, sehingga politik hukum

54

Abdul Halim, Disertasi tentang Politik Hukum Islam di Indonesia, …h. 367

79

mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap

pembangunan dan perkembangan hukum. Hukum adalah hasil tarik menarik

berbagai kekuatan politik dalam produk hukum. Satjipto Rahardjo

menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan

politik, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan surat dengan

kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan UU menjadi

medan perbenturan kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

55 Konfigurasi kekuatan dan kepentingan badan pembuatan Undang-undang

menjadi penting karena pembuatan UU modern bukan sekedar merumuskan

materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan

membuat keputusan politik.

Di samping konfigurasi itu, intervensi dari eksternal maupun internal

pemerintahan bahkan kepentingan politik global secara tidak langsung ikut

memberikan warna dalam proses pembentukan UU. Intervensi tersebut

dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan,

baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Karena itu, pemahaman

terhadap politik hukum Islam dalam konteks bahasan ini melihat dari

asumsi bahwa sesungguhnya hukum Islam bukan sistem hukum matang

yang datang dari langit dan terbebas dari dinamika sosial kemasyarakatan. 56

Sebagaimana halnya dengan sistem hukum lain, hukum Islam

55

Abdul Halim, Disertasi tentang Politik Hukum Islam di Indonesia, …h. 368 56

Abdul Halim, Disertasi tentang Politik Hukum Islam di Indonesia, …h. 449

80

selaininteraksi manusia dengan tuhannya, juga tidak lain adalah hasil

interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Dalam masyarakat

Indonesia yang plural, hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan

dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat, baik dari sisi sosio-

kultural maupun politik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-undang No. 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mahkamah Kostitusi menyetujui

adanya outsourcing, upah minimum dan pemutusan hubungan kerja. Istilah

outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 64 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian

pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara

tertulis. Praktek sehari-hari outsourcing selama ini di akui lebih banyak

merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak

tetap/kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), upah lebih rendah, jaminan

sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta

tidak adanya jaminan pengembangan karir, dan lain-lain. Dengan demikian

dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan

menyengsarakan pekerja/ buruh dan membuat kaburnya hubungan

industrial.

Hal tersebut terjadi karena sebelum adanya Undang-undang No.13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu pun peraturan

81

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur

perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam melaksanakan outsourcing.

Walaupun diakui bahwa pengaturan outsourcing dalam undang-undang

No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat menjawab semua

masalah outsourcing yang begitu luas dan kompleks. Namun, setidak-

tidaknya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh

terutama yang menyangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan

sosial dan perlindungan kerja lainnya dapat dijadikan acuan dalam

menyelesaikan apabila terjadi permasalahan.57

Dalam beberapa tahun

terakhir pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat

banyak dibicarakan oleh proses produksi barang maupun jasa.

Oleh karena itu banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan

biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan

jauh di bawah dari yang seharusnya di berikan sehingga sangat merugikan

pekerja/buruh. Pelaksanaannya yang demikian dapat menimbulkan

keresahan pekerja/buruh dan tidak jarang mengikuti dengan tindakan

mogok kerja, sehingga maksud diadakan outsourcing seperti yang telah

disebutkan diatas menjadi tidak tercapai, karena terganggunya proses

produksi barang maupun jasa.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan negara yang tidak

memberikan perlindungan terhadap pekerja mengenai outsourcing banyak

57 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 217

82

menimbulkan kerugian dan menyengsarakan pekerja karena sistem

outsourcing adalah sistem kerja kontrak yang dianggap sebagai bagian

terkejam dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Ada salah satu partai di

Indonesia yang memang mengedepankan kesejahteraan nasib rakyat yaitu

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yaitu partai yang memihak

kepada para pekerja/buruh, karena melihat sisi lemahnya pekerja/buruh saat

ini yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah

wajib memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk menjamin

masyarakat yang sejahtera. Sedangkan dalam pandangan politik hukum

Islam kebijakan negara tidak melindungi pekerja/buruh dan lebih

mengedepankan pasar modal dan pengusaha untuk meningkatkan ekonomi

negara bukan mengedepankan kesejahteraan nasib rakyat yang bekerja

dengan sistem outsourcing.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan

upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum

terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi

atau kabupaten/kota, maupun secara nasional. Dalam Undang-undang

No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 88) ditegaskan bahwa

setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja dari

hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja serta

83

keluarganya secara wajar, antara lain meliputi sandang, pangan, papan,

pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Dalam pengertian

bahwa upaya peningkatan penetapan upah minimum dimaksud dilakukan

secara bertahap seirama dengan laju perkembangan dunia usaha

(perusahaan), dan diharapkan sampai pada suatu saat penetapan tingkat upah

secara minimum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 58

Sebab

tingkat upah yang terlalu rendah dapat mengakibatkan menurunnya

semangat kerja, yang akhirnya menghambat produktivitas dan prestasi kerja,

yang pada gilirannya berpengaruh pada peningkatan produksi dan

kelangsungan usaha (perusahaan).

Sedangkan dalam realitanya masih banyak menemui kendala dalam

mewujudkan keseragaman upah, perlindungan terhadap tenaga kerja

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Tetapi, pengusaha

sebagian besar tidak menjamin keselamatan dan keamanan kerja kepada

pekerja/buruh sedangkan dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan

pekerja, harus diwujudkannya pengadaaan keamanan dan jaminan

keselamatan dan dalam upah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sehari-harinya. Seharusnya pengusaha memiliki kewajiban kepada pekerja

58

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, …h. 149

84

antara lain memberikan upah yang layak memberikan tunjangan sosial dan

pesangon dalam pemenuhan kewajiban pengusaha tidak saja menguntungkan

pekerja tetapi juga menguntungkan pengusaha itu sendiri. Sehingga dapat

menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan untuk pengusaha,

pekerja, dan pemerintah.

Pemutusan Hubungan Kerja pada prinsipnya merupakan sesuatu yang

harus dihidarkan dan merupakan jalan terakhir apabila upaya lain tidak dapat

dihindarkan. Pemutusan hubungan kerja terdapat dalam pasal 27 ayat (2)

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila belum

ada penetapan PHK, maka para pihak pekerja tetap arus melaksanakan

tugasnya artinya pengusaha harus tetap memenuhi kebutuhan kewajibannya

membayar hak-hak pekerjanya, tetapi realitanya ketika pekerja sudah

mendapatkan penetapan pemutusan hubungan kerja maka pengusaha

sebagian besar tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban pekerja yang telah

ditetapkan Undang-undang no.13 tahun 2003 melainkan mengurangi hak

upah dari pendapatan biasanya. Sedangkan dalam pandangan Politik hukum

Islam kebijakan pemerintahan dalam pemutusan hubungan kerja tidak

memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam Islam untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dalam keluarganya harus

melindungi pekerja untuk masa depan dan dapat diwujudkan dalam bentuk

pemberian pesangon bagi pekerja yang berhenti bekerja.

85

Dalam putusan ini pemerintah pada dasarnya lebih memihak kepada

pengusaha atau pemilik modal karena dalam meningkatkan perekonomian

negara mampu untuk menyampingkan pekerja yang seharusnya di lindungi

pemerintah bukan secara perlahan di tindas. Sedangkan dalam teorinya

pemerintah bersikap adil dan mengedepankan nasib masyarakat secara tidak

langsung pemerintah mendiskriminasikan kebijakan mengenai

Ketenagakerjaan di Indonesia, solusi yang tepat dalam kebijakan ini

seharusnya pemerintah melayani masyarakat secara berkeadilan, dengan

merencanakan nasib para pekerja/buruh kedepannya atau dalam jangka

panjang tanpa melaksanakan sistem outsourcing, sedangkan dalam hukum

Islam pun sebenarnya belum ditemukan bahwa kemashlahatan umat itu

untuk masa jangka panjang atau permanent. Tetapi prinsip kemaslahatan

umat menjelaskan kebijakan yang dilakukan pada saat ini atau yang telah

berjalan dalam jangka yang terjadi saat ini.

Ditinjau dari persfektif negara dalam Islam memiliki prinsip-prinsip

bernegara diantaranya yaitu: prinsip menegakkan kepastian hukum dan

keadilan, prinsip kemashlahatan umat, dan prinsip musyawarah. Prinsip

keadilan dalam Al-Qur’an yaitu lurus atau sama dan tidak dibeda-bedakan,

tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih.

Pada dasarnya keadilan berpihak pada kebenaran, karena pihak yang benar

dan salah sama-sama harus memperoleh haknya dengan demikian, ia

melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

86

Dalam keadilan mencangkup sikap dan perlakuan hakim ketika proses

pengambilan keputusan berjalan. Artinya, ayat ini menuntut hakim untuk

menempatkan pihak-pihak yang berpekara dalam posisi yang sama dan

termasuk dalam proses pengambil putusan.59

Keadilan juga dimaksudkan

perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap

pemiliknya, yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri

yakni dengan jalan harus mengikuti perintah akal dan agama, dan bukan

menjadikannya arah akal dan tuntunan agama, yakni menempatkan sesuatu

pada tempatnya yang wajar. Keadilan harus mendatangkan keindahan karena

segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya,

yang diciptakan Tuhan dengan prinsip keseimbangan, tidak memiliki salah

satu pihak.

Prinsip kemashlahatan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemaslahatan

mencangkup lima hal yaitu terjaganya kehidupan beragama (ad-din),

terpeliharanya jiwa dan kehidupan manusia (an-nafs), terjaminnya kegiatan

berfikir dan berkreasi (al-aql), terpenuhinya kebutuhan materi (al-mal), dan

keberlangsungan meneruskan keturunan (an-nasl). tujuan dari diturunkannya

syariat atau hukum Islam tidak akan saling berbenturan, maksudnya syariat

dibangun berdasarkan pada hikmah dan kehidupan manusia, baik untuk

59

Muchlis M.Hanafi, Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan

Mushaf Al-Qur’an, 2010), h.2.

87

kehidupan dunianya maupun akhiratnya.60

Karena syariat itu semuanya adil,

semuanya rahmat, dan semuanya maslahah serta penuh hikmah. Setiap

sesuatu yang menyimpang dari keadilan, dari maslahah kepada mufsadat,

dari hikmah kepada yang tidak bermakna, maka tidaklah sesuai dengan

syariat, meskipun dipaksakan penafsirannya sebagai maslahah. Prinsip

maslahah yaitu dalam kebijakan masyarakat muslim lebih mementingkan

kehidupan umat, apakah sistem yang dipakai sudah sesuai dengan maslahah

umat atau belum, bukan mementingkan kehidupan masyarakat yang diatas

dari umat yang kurang mampu tidak memikirkan sebagian yang tidak

sejahtera atau kurang adil.

Menurut Suyuthi Pulungan, prinsip musyawarah terdapat dalam QS.

Ali imran : 159 yaitu “ Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu

berhati lemah lembut trehadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu karena itu

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya” .61

Prinsip musyawarah ini menerangkan bahwa setiap putusan yang di tetapkan

60

Muchlis M.Hanafi, Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia,.. h.11. 61

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran, cet ke-4 (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1999) h. 7

88

oleh pemerintah di dasarkan dengan musyawarah yang sesuai dalam hukum

Islam, untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kesejahteraan umat.

Prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang

kaya atas yang miskin juga terdapat dalam prinsip bernegara dalam Islam

“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia

membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki

kemampuan, dan barang siapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia

memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal”. (H.R.

Abu Daud).62

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang

mempertegas outsourcing, upah minimum dan pemutusan hubungan kerja

tidak sesuai dengan prinsip tolong menolong, kemaslahatan, dan keadilan

dalam Islam.

Untuk memasukan politik ke dalam produk Islam maka diperlukan

kekuatan politik, dalam masalah outsourcing, upah minimum, dan

pemutusan hubungan kerja yang tidak dikabulkan di dalam putusan

Mahkamah Konstitusi mengakibatkan banyak kerugian terhadap

pekerja/buruh karena sistem tersebut tidak melindungi dan tidak

mensejahterahkan pekerja sedangkan di dalam Islam negara seharusnya

melindungi dan mensejahterahkan para pekerja sehingga dalam

pandangannya negara lebih memilih kepentingan pengusaha dibandingkan

kepentingan para pekerja/buruh. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi

62

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran, …h. 17

89

dengan prinsip yang diberlakukan sekarang di Indonesia tidak sesuai dengan

Politik Hukum Islam yang didasarkan oleh prinsip-prinsip negara dalam

Islam.

Terlihat bahwa sistem outsourcing yang bersifat neoliberalisme

merupakan proses kultural yang mendalam, dimensi ekonomi-politik dan

dimensi kultural neoliberalisme saling erat bertaut dan dapat dipisahkan

terutama antara pasar modal besar dan negara, sehingga bermunculan bahwa

pengusaha seolah memutar balikkan hubungan antara masyarakat dan pasar

modal. Sehingga bertentangan dengan politik hukum Islam yang pada

dasarnya kebijakan negara seharusnya melindungi dan mensejahterahkan

masyarakatnya, yang terdapat pada prinsip kemaslahatan umat.

90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Undang-undang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Mahkamah Konstitusi

menyetujui adanya outsourcing yang terdapat pada pasal 64, upah minimum

pasal 88 dan pemutusan hubungan kerja pasal 27

2. Analisis Politik Hukum Islam dalam Undang-undang No.13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Dalam

putusan Mahkamah Konstitusi kebijakan pemerintah tidak memberikan

perlindungan terhadap pekerja mengenai outsourcing banyak menimbulkan

kerugian dan menyengsarakan pekerja karena sistem outsourcing adalah

sistem kerja kontrak yang dianggap sebagai bagian terkejam. Pada dasarnya

pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk

menjamin masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Politik Hukum

Islam kebijakan pemerintah tidak melindungi pekerja/buruh dan lebih

mengedepankan pasar modal dan pengusaha untuk meningkatkan ekonomi

negara bukan mengedepankan kesejahteraan nasib rakyat yang bekerja

dengan sistem outsourcing. Pengusaha memiliki kewajiban kepada pekerja

antara lain memberikan upah yang layak memberikan tunjangan sosial dan

91

pesangon dalam pemenuhan kewajiban pengusaha tidak saja

menguntungkan pekerja tetapi juga menguntungkan pengusaha itu sendiri.

Sedangkan dalam pandangan Politik hukum Islam kebijakan pemerintahan

dalam pemutusan hubungan kerja tidak memberikan perlindungan terhadap

pekerja/buruh dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja

dalam keluarganya harus melindungi pekerja untuk masa depan, sehingga

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara dalam Islam yang

mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan umat dan prinsip tolong

menolong.

B. Saran-saran

Di tinjau dari segi substansinya Undang-undang No.13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan sudah cukup baik, kelemahan utamanya dilihat dari

kebijakan serta penerapan dalam hal hak-hak antara pekerja dan pengusaha,

hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dapat bertindak

secara adil dan tegas dalam menindak keadilan terhadap buruh/pekerja di

dalam hubungan ketenagakerjaan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip

bernegara dalam Islam.

92

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah Amir, Sistem Pemerintahan Islam & Adat Dalam Islam, Jakarta: Khalifa,

2004.

Alkostar Artidjo dkk. Pembangunan hukum dalam perspektif politik hukum nasional,

Jakarta: Rajawali, 1986

Asikin Zaenal, Dasar-dasar hukum perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2004

Asyhadie Zaeni, Hukum Kerja, Hukum ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja ,

Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Busyro Muqoddas, Moh dkk, Politik pembangunan hukum Nasional, Yogyakarta: UII

Press,1992

Djamali R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2003

Halim Abdul, Disertasi tentang Politik Hukum Islam di Indonesia, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2008.

Halim G. Nusantara, Abdul. Politik Hukum Indonesia, Jakarta: Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia, 1988

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 2010.

Idris Fahmi, director: Nurcholis majid,firdaus effendi,sudiki imawan, khamami zada,

Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam, Jakarta: Ansa Madani, 1999.

M. Hanafi Muchlis, Tafsir Al-Qur’an tematik Kerja dan Ketenagakerjaan, Jakarta:

lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2010

MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

MD, Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan konstitusi, Jakarta: Pustaka

LP3ES Indonesia, anggota Ikapi, 2006.

93

Muchlis M. Hanafi, Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010

Muchlis M. Hanafi, Kerja dan Ketenagakerjaan Tafsir Qur’an Tematik. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI, 2010.

Nasution Debby M, Kedudukan Militer Dalam Islam dan peranannya pada masa

Rasulullah saw, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 2003.

Qorashi Baqir Sharief, Keringat Buruh Hak Dan Peran Pekerja Dalam Islam,

Jakarta: Al-Huda, 2007.

Ridwan, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, Yogyakarta: FH UII

PRESS, 2007.

Rosadi Imron, S.Ag, pengarang: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar

Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam, Al-Maktab al_Islami, Beirut, 2003.

Sumitro, Warkum. Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik

di Indonesia Malang: Bayumedia Publishing, 2005

Sutedi Adrian, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran, cet ke-4 , Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1999

Tjandra Surya, Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum perburuhan, Jakarta:

TURC, 2006.

Wahab Khallaf, Abdul. Politik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Wijayanti Asri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,

2009.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

94

Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Majalah hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional No.1 Tahun 2004

Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum.

INTERNET

Kusumaatmadja Mochtar, Diakses pada 15 juni 2011 pada pukul 08.00 wib dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja

“Pengertian Politik” Diakses pada 15 Juni 2011 pada pukul 08.15 wib dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

Verry Valentino, artikel ini diunduh pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 22.17 wib,

dari situs http://www.wartakota.co.id/detil/berita/47472/Aduh-Puluhan-Buruh

Perusahaan-Di-PHK