BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

Nomor

: /HP/XVIII/05/2014

Tanggal: Mei2014BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210

Telp/Fax. (021)5704322, 5738689

Website: www.bpk.go.idDAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN..v

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN .....1

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..3

1.Pendapatan..

31.1 Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sebesar Rp301.455.250,00 ......

31.2

Pajak Penghasilan Kurang Dipungut Sebesar Rp4.927.556.013,01..

102

Belanja Pegawai.........

202.1

Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Yang Tidak Berhak Sebesar Rp34.764.000,00.

203

Belanja Barang...

293.1

Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Belanja Barang Kemendagri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp31.140.684.610,28...

293.1.1

Pembayaran Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Tahun 2013 Tidak Sesuai Ketentuan SebesarRp17.098.411.500,00

293.1.2

Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tahun 2013 Sebesar Rp145.580.567,00.

343.1.3

Belanja Perjalanan Dinas Konsultan Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp407.717.200,00..............................................................................

413.1.4

Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard pada Sembilan Satuan Kerja Eselon I dan 34 Satker Daerah Kemendagri Sebesar Rp7.614.492.666,28 dan Pemborosan sebesar Rp23.940.000,00....................................................

463.1.4.1Kelebihan Pembayaran pada Lima paket Fullboard Setjen Sebesar Rp464.140.000,00 dan Tiga Satker Daerah Setjen Sebesar Rp249.285.000,00..............................................................................

533.1.4.1.1Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard Rapat Koordinasi Teknis Bidang Analisa Jabatan Wilayah II SebesarRp89.700.000,00......

543.1.4.1.2Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Sebesar Rp145.530.000,00..............................................

543.1.4.1.3Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard Penyusunan Pedoman Tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas Elektronik di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebesar Rp93.000.000,00....................

553.1.4.1.4Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard Rapat Koordinasi Teknis Bidang Analisa Jabatan Wilayah I Sebesar Rp99.450.000,00...

563.1.4.1.5Kelebihan Pembayaran Dua Kegiatan Fullboard Pada Biro Puspen Setjen Kemendagri Sebesar Rp36.460.000,00......

573.1.4.1.6Kelebihan Pembayaran Fullboard Meeting pada Lembaga Penelitian IPDN Kampus Jatinangor TA 2013 Sebesar Rp215.085.000,00.................

583.1.4.1.7Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard Meeting pada Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN Kampus Jatinangor Sebesar Rp17.010.000,00

593.1.4.1.8Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Event Organizer In House Training Bimbingan Teknis (Bintek), Try Out dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada IPDN Sebesar Rp17.190.000,00....

603.1.4.2Kelebihan Pembayaran kegiatan Paket Rapat Fullboard pada Sebelas Satker Daerah Ditjen PUM Sebesar Rp829.643.900,00....

603.1.4.2.1Kelebihan Pembayaran atas Fullboard dan Uang Saku Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Sekda Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp87.520.000,00

603.1.4.2.2 Kelebihan Pembayaran Jasa Paket Fullboard pada Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sumatera Utara Sebesar Rp4.400.000,00............................

603.1.4.2.3Kelebihan Pembayaran atas pada Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Minimal Sebesar Rp24.930.000,00............................................................................................

193.1.4.2.4Kelebihan Pembayaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp143.679.000,00...................

623.1.4.2.5Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp334.610.000,00......................................................................

673.1.4.2.6Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BP2DT) Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp17.839.900,00.....

673.1.4.2.7Kelebihan Pembayaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebesar Rp179.010.000,00.

673.1.4.2.8Kelebihan Pembayaran pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Sebesar Rp7.600.000,00.....

673.1.4.2.9Kelebihan Pembayaran Tidak Sesuai Dengan SBU pada Setda Provinsi NTT Sebesar Rp6.880.000,00

683.1.4.2.10Kelebihan Pembayaran pada Biro Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Sebesar Rp2.575.000,00..

3.1.4.2.11Kelebihan Pembayaran Honor pada Bappeda Setda Provinsi Papua Barat Sebesar Rp20.600.000,00...3.1.4.3Kelebihan Pembayaran tiga Paket Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah (Ditjen Bangda) sebesar Rp301.407.500,00 dan Empat Satker Daerah Ditjen Bangda sebesar Rp168.842.434,86 dan Pemborosan sebesar Rp23.940.000,00.......................

703.1.4.3.1Kelebihan Pembayaran Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) TA 2013 pada Ditjen Bina Bangda Sebesar Rp47.780.000,00...............................................................

703.1.4.3.2Kelebihan Pembayaran Uang Saku Kegiatan TA 2013 pada Ditjen Bina Bangda Sebesar Rp123.465.000,00...............................................................

713.1.4.3.3Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Pada Kegiatan Seminar/Prosiding/Rapat pada Ditjen Bina Bangda Sebesar Rp130.162.500,00......

723.1.4.3.4Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fullboard Pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebesar Rp27.092.000,00...

753.1.4.3.5Kelebihan Pembayaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Sebesar Rp9.510.434,86 serta Pemborosan Sebesar Rp23.940.000,00

763.1.4.3.6Kelebihan Pembayaran pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp18.560.000,00

3.1.4.3.7Kelebihan Pembayaran pada Bappeda Provinsi Papua Barat Sebesar Rp113.680.000,00..3.1.4.4Kelebihan Pembayaran Empat Satker Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) sebesar Rp220.189.571,42...

313.1.4.4.1Kelebihan Pembayaran Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitasi Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp24.401.904,76

313.1.4.4.2Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Bimtek Fasilitasi Pemantapan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Sebesar Rp39.000.000,00

323.1.4.4.3Pelaksanaan Rapat Fullboard Pada Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp100.108.000,00...

343.1.4.4.4Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber dan Pembayaran Biaya Penginapan Tanpa Bukti pada Setda Propinsi Jawa Timur Sebesar Rp56.679.666,66

343.1.4.5Kelebihan Pembayaran Sebelas Paket Kegiatan pada Ditjen PMD Sebesar Rp2.707.840.000,00, Serta Tujuh Satker Daerah Ditjen PMD Sebesar Rp503.906.110,00..

343.1.4.5.1Kelebihan Pembayaran Kegiatan Rapat Kerja Nasional PNPM-MPD pada Ditjen PMD Sebesar Rp843.290.000,00

343.1.4.5.2Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2013 pada Ditjen PMD Sebesar Rp226.800.000,00.............

363.1.4.5.3Kelebihan Pembayaran Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara dan Aplikasi Barang Persediaan TA 2013 pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp283.110.000,00..

373.1.4.5.4Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Dengan Pemprov Kab/Kota TA 2013 Sebesar Rp143.720.000,00.

373.1.4.5.5Kelebihan Pembayaran Pengadaan Paket Fullboard, Uang Transport dan Uang Saku Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp777.796.000,00............................................................

393.1.4.5.6Kelebihan Pembayaran Uang Transport Peserta Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Profil Desa dan Posyandu sebesar Rp207.972.000,00..

393.1.4.5.7Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Desa Mandiri Energi Terbarukan (2 Angkatan) Sebesar Rp66.560.000,00..

393.1.4.5.8Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Event Organizer Kegiatan Bimtek Hutan Desa Sebesar Rp38.950.000,00..

393.1.4.5.9Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Tanah Kas Desa Sebesar Rp36.580.000,00..

403.1.4.5.10Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Workshop Lokasi Wisata Milik Desa Dalam Rangka Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berbasis Pendapatan Asli Desa Sebesar Rp51.460.000,00..

413.1.4.5.11Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Bimbingan Teknis di Enam Regional Pada Ditjen PMD Sebesar Rp31.602.000,00..

413.1.4.5.12Kelebihan Pembayaran Atas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp192.285.000,00.

433.1.4.5.13Kelebihan Pembayaran pada BPMPD Provinsi NTB Sebesar Rp2.405.000,00..

463.1.4.5.14Kelebihan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Propinsi Jawa Tengah Sebesar Rp49.240.000,00..........................................................

47

3.1.4.5.15Kelebihan Pembayaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Sebesar Rp130.191.110,00.

473.1.4.5.16Kelebihan Pembayaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp40.740.000,00..

483.1.4.5.17Kelebihan Pembayaran Atas Lima Kegiatan Paket Rapat Fullboard dan Satu Pekerjaan Jasa Event Organizer Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Sebesar Rp38.995.000,00

3.1.4.5.18Kelebihan Pembayaran atas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PMD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Sebesar Rp50.050.000,00

3.1.4.6Kelebihan Pembayaran Tiga Kegiatan Fullboard dan Uang Saku Kegiatan pada Ditjen Kesbangpol Sebesar Rp1.815.933.500,00 dan pada Satu Satker Daerah Ditjen Kesbangpol sebesar Rp26.296.250,00........................

483.1.4.6.1Kelebihan Pembayaran Uang Saku dan Transport atas Belanja Kegiatan pada Ditjen Kesbangpol Sebesar Rp1.732.302.500,00..................................

503.1.4.6.2Kelebihan Pembayaran Akomodasi Dan Narasumber Sebesar Rp17.850.000,00....

503.1.4.6.3Terdapat Kelebihan pembayaran paket fullboard pada Direktorat Ketahanan Ekonomi sebesar Rp35.294.000,00..

513.1.4.6.4Kelebihan Pembayaran pada Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Provinsi Papua Barat Sebesar Rp26.296.250,00

553.1.4.7

Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber Beberapa Kegiatan Rapat pada Ditjen Keuda Sebesar Rp68.750.000,00

553.1.4.8

Kelebihan Pembayaran Uang Transport dan Uang Saku Kegiatan pada Satker Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Sumber Dana Ditjen Dukcapil sebesar Rp33.328.000,00

57

3.1.4.9

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp204.861.400,00.3.1.4.10Kelebihan Pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Observasi Lapangan (OL) pada Pusdiklat Regional Bandung Sebesar Rp50.736.000,00

3.2

Kelebihan Pembayaran Honor Tim Kegiatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Sebesar Rp494.210.202,38.....

583.2.1

Pembayaran Honor Sekretariat Tidak Sesuai PMK Nomor 91 sebesar Rp284.073.250,00..

603.2.2

SK Tim Tidak Menghasilkan Output atau Menghasilkan Output Yang Sama atas Suatu Kegiatan sebesar Rp73.367.000,00.

613.2.3

Pembayaran Honor Melebihi Standar Biaya Umum Sebesar Rp131.712.500,00..

623.2.4

Kelebihan Pembayaran Dekonsentrasi Ditjen PUM pada Satpol PP Provinsi Papua Barat sebesar Rp5.138.452,38...

633.3

Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.208.550.166,00.......

633.3.1

Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Benar Sebesar Rp332.862.500,00......................................................

643.3.2

Selisih Harga Tiket Pesawat Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp249.925.060,00..

683.3.3

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Melebihi SBU Sebesar Rp55.160.000,00............................................................................................

673.3.4

Duplikasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp53.575.000,00...

673.3.5

Biaya Perjalanan Dinas Tidak Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp527.027.606,00...

693.4

Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp357.833.600,00..

703.4.1

Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp20.711.500,00...

723.4.2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp104.230.000,00..

743.4.3

Kelebihan Pembayaran pada IPDN Provinsi Sulawesi Utara Sebesar Rp204.652.100,00..........................................................................................

773.4.4

Kelebihan pembayaran pada Dana Dekonsetrasi Ditjen PUM pada satker Satpol PP Provinsi Papua Barat sebesar Rp28.240.000,00

783.5

Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Dua Kampus IPDN Sebesar Rp402.193.412,69..

813.5.1

Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa pada IPDN Kampus Jatinangor Sebesar Rp231.512.558,69.

823.5.1.1Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang Penunjang Pelayanan Makan Praja Pada IPDN Kampus Jatinangor Dan Cilandak Sebesar Rp215.512.558,69..........................................................................................

883.5.1.2Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Asrama Praja IPDN Kampus Jatinangor Sebesar Rp16.000.000,00

903.5.2

Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa pada IPDN Kampus Sulawesi Utara Sebesar Rp170.680.854,00...................................................................

903.5.2.1Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Gas Sebesar Rp37.472.727,00.

3.5.2.2Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Makan Praja Sebesar Rp65.607.462,00....

3.5.2.3Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Buku Sebesar Rp65.551.865,00

3.5.2.4Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Sebesar Rp2.048.800,00..

3.6

Pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Bagi Lulusan IPDN pada IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2013 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemborosan Keuangan Negara Sebesar Rp1.730.271.500,00.......................................................................................

3.7

Realisasi Belanja Pada IPDN Kampus Papua Tidak Diverifikasi dan Belum Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp2.147.461.097,00...

3.8

Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Tidak Sesuai Kontrak

3.9

Pemahalan Pekerjaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada Ditjen Kesbangpol Sebesar Rp19.724.500,00...4

Belanja Modal....

4.1

Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Infrastruktur Di Lingkungan Kemendagri Sebesar Rp3.695.130.018,57.

4.2

Keterlambatan Atas Pekerjaan Infrastruktur Di Lingkungan Kemendagribelum Dikenakan Denda Sebesar Rp18.560.590.774,61 dan Pembayaran Tanpa Didasarkan Realisasi Fisik Pekerjaan SebesarRp62.680.041.124,29.

4.3

Volume Bill Of Quantity (BQ) Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Dilingkungan Kemendagri Tidak Sesuai Dengan Volume Yang Seharusnya ....

4.3.1

Volume Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung (Eks Gedung Ditjen Keuda) Tidak Sesuai dengan Volume yang Seharusnya..

4.3.2

Volume Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Gedung IPDN Kampus NTB Paket 1 Dan Paket 2 Tidak Sesuai dengan Volume yang Seharusnya.....

4.4

Jaminan Uang Muka Pada Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir Tidak Dicairkan Dan Disetor Ke Kas Negara Sebesar Rp313.448.400,00...

4.5

Realisasi Dana Tugas Pembantuan Ditjen PUM Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp188.000.000,00...

4.6

Kelebihan Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Non Infrastuktur Sebesar Rp734.278.710,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp33.674.131,04..

4.6.1

Kelebihan pembayaran pengadaan belanja modal non infrastruktur sebesar Rp734.278.710,00..

4.6.1.1Pemahalan Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Ditjen PUM Sebesar Rp61.561.060,00...

4.6.1.2Kelebihan Pembayaran pada Ditjen PMD sebesar Rp157.000.000,00.

4.6.1.2.1Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Pada Ditjen PMD Sebesar Rp94.500.000,00..

4.6.1.2.2Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sistem Aplikasi Operasional Perkantoran pada Ditjen PMD Sebesar Rp62.500.000,00

4.6.1.3Kelebihan Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi E-Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2013 Pada Ditjen Otda Sebesar Rp515.717.650,00..

4.6.2

Denda keterlambatan pada Setjen Sebesar Rp33.674.131,04

4.6.2.1Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Meubelair Kampus Nusa Tenggara Barat sebesar Rp27.464.010,42.....

4.6.2.2Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 pada IPDN Kampus Kalbar Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp6.210.120,60....

BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2005 2013 106DAFTAR SINGKATAN ...8LAMPIRANDAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2)

Lampiran 2Rincian Kesalahan Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013

1.17.1 Lampiran 3Rincian Pekerjaan Penyediaan Jarkomdat TA 2013 (sebelum Addendum)

1.17.2 Lampiran 4Kelebihan Bayar Jarkomdat TA 2013 Atas Link yang tidak aktif (Periode I/5 Bulan)

1.17.3 Lampiran 5Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Studi Multiflier Effect Pelaksanaan PNPM-MP TA 2013

1.17.4 Lampiran 6Kelebihan Pembayaran Uang Transpot Pembuatan Peta Kota Berbasis Citra Satelit dan SIG

1.17.5 Lampiran 7Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Ditjen PMD

1.17.6 Lampiran 8Tiket Pesawat Pada Dokumen Pertanggungjawaban Tidak Tercatat Pada Manifest Penerbangan Maskapai pada Ditjen Bangda

1.17.7 Lampiran 9Perjalanan Dinas Konsultan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban pada Ditjen Bangda

1.17.8 Lampiran 10Kelebihan Pembayaran paket fullboard Kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan Seluruh Indonesia

1.17.9 Lampiran 11Kelebihan Pembayaran Fullboard Meeting pada Lembaga Penelitian IPDN Kampus Jatinangor

1.17.10 Lampiran 12Kelebihan Pembayaran Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

1.17.11 Lampiran 13Kelebihan Pembayaran atas pada Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1.17.12 Lampiran 14Daftar Penyelenggaran Rapat Kegiatan Penguatan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2013

1.17.13 Lampiran 15Kelebihan Pembayaran Uang Saku dan Transport Peserta Kegiatan Evaluasi Pajak Retribusi dan Tata Ruang Tahun Angggaran 2013 Hotel Handayani di Manokwari Tanggal 22 s.d 23 Mei 2013 Nomor SK: 0121/PB/ROPEM/2013 SP2D Nomor: 954369E/065/110 Tanggal 29 Agustus 2013, Rp21.500.000,00

1.17.14 Lampiran 16Kelebihan Pembayaran Tidak Sesuai Dengan SBU pada Setda Provinsi NTT

1.17.15 Lampiran 17Pembayaran Honor Bentrok pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tanggal 8 s.d 9 November 2013

Lampiran 18Rincian Pembayaran diatas SBU Kegiatan Rakornas IV TPID

1.17.16 Lampiran 19Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber Pada Kegiatan Seminar/Prosiding/Rapat pada Ditjen Bina Bangda

1.17.17 Lampiran 20Pembayaran Honor Ganda Untuk Output yang Sama Pada Kegiatan Seminar/Prosiding/Rapat pada Ditjen Bina Bangda

1.17.18 Lampiran 21.1Kelebihan Pembayaran Uang Transportasi Peserta Rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

1.17.19 Lampiran 21.2Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

1.17.20 Lampiran 21.3Kelebihan Pembayaran uang harian perjalanan dinas pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

1.17.21 Lampiran 22Kelebihan Honor atas Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan Bappeda Provinsi Papua Barat

1.17.22 Lampiran 23.1Kelebihan Pembayaran atas Biaya Fullboard Meeting Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

1.17.23 Lampiran 23.2Selisih Pembayaran Uang Saku Peserta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

1.17.24 Lampiran 23.3Pembayaran Kepanitiaan Ganda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)

1.17.25 Lampiran 24Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Bimtek Fasilitasi Pemantapan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua

1.17.26 Lampiran 25.1Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard Pada Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.17.27 Lampiran 25.2Kelebihan Pembayaran Honor Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.17.28 Lampiran 26Rapat Pertemuan Koordinasi/Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM, Hotel Oval Surabaya, Tgl 4 Maret 2013 Ditjen Otonomi Daerah pada Setda Propinsi Jawa Timur

1.17.29 Lampiran 27Rekap Pembayaran Bentrok Honor Panitia Pada Beberapa Kegiatan Bimtek Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM di Hotel Weta dan Hotel Sahid Surabaya

1.17.30 Lampiran 28A. Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimtek Percepatan Penerapan SPM Ditjen Otda Propinsi JatimB. Kelebihan Pembayaran Honor Narasumber dan Moderator Kegiatan Bintek Percepatan Penerapan SPM Ditjen Otda Propinsi Jatim

1.17.31 Lampiran 29Rekap Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas (Biaya sewa kendaraan tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban)

Lampiran 30Kelebihan Pembayaran Atas Jumlah Peserta Yang Hadir Rapat Kerja Nasional PNPM-MPd

1.17.32 Lampiran 31Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Rapat Kerja Nasional PNPM-MPd Dibandingkan dengan Standar Biaya Umum (SBU) TA 2013

1.17.33 Lampiran 32Kelebihan Pembayaran Rakornas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.17.34 Lampiran 33Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Rakor Pengelolaan Desa Mandiri

1.17.35 Lampiran 34Kelebihan Pembayaran Rapat Koordinasi Tentang Tanah Kas

1.17.36 Lampiran 35Kelebihan pembayaran Pelaksanaan Workshop Lokasi Wisata Milik Desa

1.17.37 Lampiran 36Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Bimbingan Teknis di Enam Regional Pada Ditjen PMD

1.17.38 Lampiran 37Kelebihan Honor Narasumber Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tidak Sesuai SBU Tahun 2013

1.17.39 Lampiran 38Belanja barang Non Operasional Lainnya Tidak dapat diyakini kebenarannya

1.17.40 Lampiran 39Kelebihan Bayar Transport Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tidak Sesuai SBU Tahun 2013

1.17.41 Lampiran 40Kelebihan Pembayaran pada BPMPD Provinsi NTB

1.17.42 Lampiran 41Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran kegiatan fullboard Kegiatan Rapat Koordinasi PNPM MPd Propinsi Jawa Tengah

1.17.43 Lampiran 42Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fullboard Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara TA 2013

1.17.44 Lampiran 43.1Kelebihan Pembayaran Transport diatas SBU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

1.17.45 Lampiran 43.2Kelebihan Pembayaran Uang Saku diatas SBU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Provinsi Jawa Barat

1.17.46 Lampiran 44Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard Meeting Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara

1.17.47 Lampiran 45Kelebihan Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Direktorat Jenderal PMD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Kelebihan Pembayaran Honorarium Direktorat Jenderal PMD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

1.17.48 Lampiran 46Rincian Pembayaran Uang Saku dan Transport atas Belanja Kegiatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol)

1.17.49 Lampiran 47Tanda Terima Uang Harian Peserta Diklat Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Aparat Pusat Dan Daerah Tingkat Lanjutan Tahun 2013 A

1.17.50 Lampiran 48Tanda Terima Uang Harian Peserta Diklat Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Aparat Pusat Dan Daerah Tingkat Dasar Tahun 2013 B

1.17.51 Lampiran 49Rincian kelebihan pembayaran Akomodasi dan Narasumber

1.17.52 Lampiran 50Rincian Kelebihan Biaya paket Fullboard pada Direktorat Ketahanan Ekonomi

1.17.53 Lampiran 51Perhitungan Kelebihan Pembayaran Honorarium Penelitian Pemetaan Sumber dan Jenis Konflik di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013

1.17.54 Lampiran 52Perhitungan Kelebihan Pembayaran Kegiatan Dekonsentrasi Ditjen Kesbangpol Provinsi Papua

1.17.55 Lampiran 53Pajak Belum Dipungut Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Provinsi Papua Barat

1.17.56 Lampiran 54Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Pada Ditjen Keuda

1.17.57 Lampiran 55Belanja Barang Paket Fullboard Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban

1.17.58 Lampiran 56Belanja Perjalanan Dalam Negeri Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban

1.17.59 Lampiran 57Kelebihan Pembayaran Paket Rapat Fullboard Kegiatan Observasi Lapangan (OL) pada Pusdiklat Regional Bandung

1.17.60 Lampiran 58Pembayaran Honor Sekretariat Tidak Sesuai PMK Nomor 91 pada Setjen Kemendagri

1.17.61 Lampiran 59Pembayaran Honor Sekretariat Tidak Sesuai PMK Nomor 91 pada Ditjen Keuda

1.17.62 Lampiran 60Pembayaran Honor Sekretariat Tidak Sesuai PMK Nomor 91 pada Ditjen Bina Bangda

1.17.63 Lampiran 61.1Rekap Pembayaran Honor Bentrok pada Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013

1.17.64 Lampiran 61.2Pembayaran Honor Ganda Badan Diklat Provinsi Papua Barat atas Kegiatan Penyusunan dan Penyelenggaran Rakornis TA 2013

1.17.65 Lampiran 61.3Pembayaran Honorarium Ganda Tahun 2013 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Yogyakarta

1.17.66 Lampiran 62.1Kelebihan Honor Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Daerah di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Lampiran 62.2Kelebihan Pembayaran Honor Panitia Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun 2013

1.17.67 Lampiran 62.3Kelebihan Pembayaran Honor Tim Evaluasi Pajak Retribusi dan Tata Ruang Tahun Angggaran 2013

1.17.68 Lampiran 62.4Kelebihan Pembayaran Honor Tim Fasilitasi Peran Gubernur di Kawasan Ekonomi Industri dan Perdagangan Bebas

1.17.69 Lampiran 62.5Kelebihan Pembayaran Honor Tim Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

1.17.70 Lampiran 62.6Kelebihan Pembayaran Honor Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013

1.17.71 Lampiran 63Kelebihan Pembayaran Honor Jumlah Panitia Dekonsentrasi Ditjen PUM pada Satpol PP Provinsi Papua Barat

1.17.72 Lampiran 64.1Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Inspektorat Inspektorat Provinsi Riau

1.17.73 Lampiran 64.2Daftar Perjalanan Dinas Yang Tidak Dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

1.17.74 Lampiran 64.3Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar IPDN Kampus Jatinangor

1.17.75 Lampiran 64.4Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

1.17.76 Lampiran 64.5Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar Ditjen Bina Bangda

1.17.77 Lampiran 64.6Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar Ditjen PMD

1.17.78 Lampiran 64.7Selisih Kelebihan Pembayaran Tiket Garuda Bappeda Prov. Sumatera Utara

1.17.79 Lampiran 64.8Daftar Nama pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan manifest maskapai Garuda Indonesia (tidak terbang) Satker Dekon BKD dan Diklat Provinsi NTB

1.17.80 Lampiran 64.9Kelebihan pembayaran perjalanan dinas Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta

1.17.81 Lampiran 64.10Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas Badan Pembangunan Daerah Provinsi DI Yogyakarta

1.17.82 Lampiran 64.11Daftar no tiket yang tidak terdaftar dan selisih kelebihan pembayaran tiket dengan data dari manifest Garuda Indonesia Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta

1.17.83 Lampiran 64.12Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah

1.17.84 Lampiran 64.13Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

1.17.85 Lampiran 64.14Tiket Perjalanan Yang Tidak Benar IPDN Kampus Sumatera Barat

1.17.86 Lampiran 64.15

1.17.87 Lampiran 64.16

1.17.88 Lampiran 64.17

1.17.89 Lampiran 65Kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas penggunaan Daftar Pengeluaran Riil pada Ditjen Kesbangpol

1.17.90 Lampiran 66.1Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Inspektorat Provinsi Riau

1.17.91 Lampiran 66.2-3Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Provinsi Riau

1.17.92 Lampiran 66.4Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

1.17.93 Lampiran 66.5Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ditjen Bina Bangda Satker Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

1.17.94 Lampiran 66.6Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ditjen Bina Bangda Satker Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

1.17.95 Lampiran 66.7Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ditjen Bina Bangda

1.17.96 Lampiran 66.8Kelebihan Bayar Tiket Garuda Ditjen Bina Bangda (Pemeriksaan Interim)

1.17.97 Lampiran 66.9Kelebihan Bayar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

1.17.98 Lampiran 66.10.1Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ditjen PMD

1.17.99 Lampiran 66.10.2Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat

1.17.100 Lampiran 66.11Selisih Kelebihan Pembayaran Tiket Garuda Bappeda Prov. Sumatera Utara

1.17.101 Lampiran 66.12Selisih Kelebihan Pembayaran Tiket Maskapai Satpol PP Provinsi Sumatera Utara

1.17.102 Lampiran 66.13Kelebihan pembayaran tiket dengan data dari manifest Garuda Indonesia Badan Pembangunan Daerah Provinsi DI Yogyakarta

1.17.103 Lampiran 66.14Selisih Kelebihan Tiket dengan Data Manifest Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY

1.17.104 Lampiran 66.15Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta

1.17.105 Lampiran 66.16Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

1.17.106 Lampiran 66.17Kelebihan Bayar Tiket Maskapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Barat

1.17.107 Lampiran 66.18

1.17.108 Lampiran 66.19Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ditjen Dukcapil

1.17.109 Lampiran 66.20

1.17.110 Lampiran 66.21

1.17.111 Lampiran 66.22

1.17.112 Lampiran 67.1Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan Standar Biaya Badan Diklat Satker Satker Dekon BKD dan Diklat Provinsi NTB

1.17.113 Lampiran 67.2Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan Standar Biaya Ditjen PUM Satker Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan

1.17.114 Lampiran 67.3Perjalanan Dinas Melebihi SBU Ditjen Bina Bangda

1.17.115 Lampiran 68.1

1.17.116 Lampiran 68.2Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat

1.17.117 Lampiran 68.3Pembayaran Honor Bentrok pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

1.17.118 Lampiran 68.4Rekapitulasi Perjalan Dinas Dalam Daerah Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

1.17.119 Lampiran 68.5Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban IPDN Kampus Provinsi Sulawesi Utara

1.17.120 Lampiran 68.6Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat

1.17.121 Lampiran 68.7Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Barat

1.17.122 Lampiran 68.8Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

1.17.123 Lampiran 68.9Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat

1.17.124 Lampiran 68.10Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Unit Pelayanan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur

1.17.125 Lampiran 68.11Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Biro Administrasi Setda Jawa Timur

1.17.126 Lampiran 68.12Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua

1.17.127 Lampiran 68.13Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti Pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat

1.17.128 Lampiran 69Rekapan SSBP Untuk TLHP BPK-RI TA 2013 : Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pada IPDN Kampus Jatinangor Kementerian Dalam Negeri Sebesar Rp. 290,734,930,96

1.17.129 Lampiran 70Pengeluaran Tanpa Bukti Pertanggungjawaban Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

1.17.130 Lampiran 71.1Dokumen pertanggungjawaban belanja barang dana dekonsentrasi terdapat pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban biaya pembelian alat tulis kantor, perlengkapan peserta dan sewa kendaraan

1.17.131 Lampiran 71.2Pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban pembayaran transport panitia

1.17.132 Lampiran 71.3Pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban pembayaran honor narasumber

1.17.133 Lampiran 72Rekapitulasi Sp2d Tanpa SPJ IPDN Sulawesi Utara TA 2013

1.17.134 Lampiran 73Pembayaran Kebutuhan Barang Penunjang Pengadaan Bahan Makan TA 2013

1.17.135 Lampiran 74Perhitungan Atas Praja Yang Tidak Makan Di Menza Selama Satu Tahun

1.17.136 Lampiran 75Tabel Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Makan Praja

1.17.137 Lampiran 76Rekap Kelebihan Pembayaran Pengadaan Buku Ipdn Sulawesi Utara Tahun 2013

1.17.138 Lampiran 77Tabel Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Pakaian Dinas

1.17.139 Lampiran 78Hasil Verifikasi Kembali (per tanggal 09 Mei 2014) Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti Yang Memadai

1.17.140 Lampiran 79.1Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung Arsip Pondok Kelapa

1.17.141 Lampiran 79.2Perhitungan Kekurangan VolumePekerjaan Pembangunan Gedung (Eks Gedung Ditjen Keuda)

1.17.142 Lampiran 79.3Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN Kampus NTB Paket 1

1.17.143 Lampiran 79.4Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Jasa Konstruksi Site Development IPDN Kampus Sulawesi Utara

1.17.144 Lampiran 79.5Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Sarpras Gedung IPDN Kampus Sulawesi Utara

1.17.145 Lampiran 79.6Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Gedung

1.17.146 Lampiran 79.7Perhitungan Kekurangan Volume Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Camat Medang Deras

1.17.147 Lampiran 79.8Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Kantor Kecamatan Sambas

1.17.148 Lampiran 79.9Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

1.17.149 Lampiran 79.10Perhitungan Kekurangan Volume Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulawesi Utara

1.17.150 Lampiran 79.11Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Exterior Cladding Gedung

1.17.151 Lampiran 79.12Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Lima Lantai

1.17.152 Lampiran 79.13Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung

1.17.153 Lampiran 79.14Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai PMD

1.17.154 Lampiran 80Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Infrastruktur Dan Nilai Posisi Kemajuan Pekerjaan Per 31 Desember 2013 Di Lingkungan Kemendagri

1.17.155 Lampiran 81Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta Dan Papua

1.17.156 Lampiran 82Lampiran Pemahalan Pengadaan Pada Ditjen PUM

1.17.157 Lampiran 83Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil atas kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi E-Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-EKPPD)

1.17.158 Lampiran 84Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil atas kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi E-Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-EKPPD)

1.17.159 Lampiran 85Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri

DAFTAR TABELTabel 1.1Rincian Kekurangan Penerimaan pada Badan Diklat Kemendagri TA 2013Tabel 1.2Rincian Pendapatan Sewa Ruangan yang Belum Dipungut pada Badan Diklat Kemendagri TA 2013Tabel 1.3Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009Tabel 1.4Kesalahan Pengenaan Pajak Penghasilan Jasa KonstruksiTabel 1.5Tunjangan Kinerja Belum DikembalikanTabel 1.6Kelebihan Pembayaran Jarkomdat Tahun 2013Tabel 1.7Empat Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Ditjen PMDTabel 1.8Empat Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Ditjen Bina BangdaTabel 1.9

Paket Pekerjaan Administration Services For Regional Management Professional Specialists PNPM Mandiri Pedesaan

Tabel 1.10Kelebihan Pembayaran Rapat Koordinasi Teknis Bidang Analisa Jabatan Wilayah IITabel 1.11Kelebihan Pembayaran paket fullboardRapat Koordinasi Bidang OrganisasiTabel 1.12Kelebihan Pembayaran paket fullboardPenyusunan Pedoman Tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas ElektronikTabel 1.13Kelebihan Pembayaran Rapat Koordinasi Teknis Bidang Analisa Jabatan Wilayah ITabel 1.14Rincian KontrakKegiatan Rapat Penguatan Peran Gubernur Sumatera UtaraTabel 1.15Rincian Kontrak KegiatanJasa Hotel Fullboard Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Sumatera UtaraTabel 1.16Kelebihan Pembayaran Rapat fasilitasi peningkatan kapasitas aparatBPBD Provinsi Kalimantan BaratTabel 1.17Kelebihan Pembayaran Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran BPBD Provinsi Kalimantan BaratTabel 1.18Kelebihan Pembayaran Rapat Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis BPBD Provinsi Kalimantan BaratTabel 1.19Kelebihan Pembayaran Menurut SBU TA 2013Tabel 1.20Kelebihan Pembayaran Penggunaan KamarTabel 1.21Rincian Biaya kegiatan Rakonas IV TPIDTabel 1.22Kelebihan pembayaran kegiatan rapat-rapat diluar kantor Bappeda Provinsi NTTTabel 1.23Perhitungan Biaya Akomodasi Dan Konsumsi Rapat Kerja Nasional PNPM-MPdTabel 1.24Perhitungan Kelebihan Pembayaran Berdasarkan Peserta Riil yang Datang Tabel 1.25Kelebihan Pembayaran Bimtek Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi PersediaanTabel 1.26Kelebihan Pembayaran Hari KeduaRapat Koordinasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan KelurahanTabel 1.27Perhitungan Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard Pada BPMPD Provinsi Sulawesi UtaraTabel 1.28Rincian biaya dan pembayaran Akomodasi Dan KonsumsiTabel 1.28Kelebihan Pembayaran Uang Saku Dan Transport Disnaker Provinsi Jawa TengahTabel 1.30Dana Dekonsentrasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tidak Didukung Bukti PertanggungjawabanTabel 1.31Pembayaran Honor GandaTabel 1.32Pembayaran Honor Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuandi Provinsi Papua Barat

Tabel 1.33Tiket Perjalanan Yang Tidak BenarTabel 1.34Kelebihan Pembayaran Perjalanan DinasTabel 1.35Perjalanan Dinas Melebihi SBUTabel 1.36Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tidak Disertai Dengan Bukti PertanggungjawabanTabel 1.37Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi KontrakTabel 1.38Jam Pelajaran Diklat Pimpinan Tk IVTabel 1.39Lingkup Pekerjaan Tahun 2013Tabel 1.40Perhitungan Jaminan PembayaranTabel 1.41Target sesuai Adendum IX Kontrak dan Realisasi s.d. 31 Desember2013 sesuai Laporan Pencapaian Personalisasi dan BAST PendistribusianTabel 1.42Jumlah Kurang Volume PekerjaanTabel 1.43Rincian Pembayaran atas Pekerjaan yang Terlambat Tabel 1.44Rincian Volume Lebih dan Volume Kurang Konstruksi Pembangunan Gedung(Eks Gedung Ditjen Keuda)

Tabel 1.45Rincian Perhitungan Persentase Indeks Kesalahan Perhitungan Volume BQKonstruksi Pembangunan Gedung (Eks Gedung Ditjen Keuda)Tabel 1.46Rincian Perhitungan Nilai Pekerjaan EstimatorKonstruksi Pembangunan Gedung (Eks Gedung Ditjen Keuda)Tabel 1.47Rincian Volume Lebih dan Volume KurangPembangunan Gedung IPDN Kampus NTB TA 2013 (Paket 1 dan Paket 2)Tabel 1.48Rincian Perhitungan Persentase Indeks Kesalahan Perhitungan Volume BQ Pembangunan Gedung IPDN Kampus NTB TA 2013 (Paket 1 dan Paket 2)Tabel 1.49Rincian Perhitungan Nilai Pekerjaan Estimator Pembangunan Gedung IPDN Kampus NTB TA 2013 (Paket 1 dan Paket 2)Tabel 2.1Rekapitulasi Pemantauan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),BPK telah memeriksa Neraca Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam NegeriTahun2012 yangmemuat opini Wajar Dengan Pengecualian sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor /LHP/XVIII/06/2014 tanggal Juni 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor /LHP/XVIII/06/2014tanggal Juni 2014.Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Kementerian Dalam Negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kementerian Dalam Negeri. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang signifikan adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sebesar Rp301.455.250,00;2. Pajak Penghasilan Kurang Dipungut Sebesar Rp4.927.556.013,01;3. Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Yang Tidak Berhak Sebesar Rp34.764.000,00;4. Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Belanja Barang Kemendagri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp31.140.684.610,28;5. Kelebihan Pembayaran Honor Tim Kegiatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Sebesar Rp494.210.202,38;6. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.208.550.166,00;7. Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp357.833.600,00;8. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa pada Dua Kampus IPDN Sebesar Rp402.193.412,69;9. Pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Bagi Lulusan IPDN pada IPDN Kampus Jatinangor Tahun 2013 Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemborosan Keuangan Negara Sebesar Rp1.730.271.500,00;10. Realisasi Belanja Pada IPDN Kampus Papua Tidak Diverifikasi dan Belum Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp2.147.461.097,00;11. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Tidak Sesuai Kontrak;12. Pemahalan Pekerjaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada Ditjen Kesbangpol Sebesar Rp19.724.500,00;13. Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Infrastruktur Di Lingkungan Kemendagri Sebesar Rp3.695.130.018,57;14. Keterlambatan Atas Pekerjaan Infrastruktur Di Lingkungan Kemendagribelum Dikenakan Denda Sebesar Rp18.560.590.774,61 dan Pembayaran Tanpa Didasarkan Realisasi Fisik Pekerjaan SebesarRp62.680.041.124,29;15. Volume Bill Of Quantity (BQ) Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Dilingkungan Kemendagri Tidak Sesuai Dengan Volume Yang Seharusnya;16. Jaminan Uang Muka Pada Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir Tidak Dicairkan Dan Disetor Ke Kas Negara Sebesar Rp313.448.400,00;17. Realisasi Dana Tugas Pembantuan Ditjen PUM Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp188.000.000,00;18. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Belanja Modal Non Infrastuktur Sebesar Rp734.278.710,00 dan Denda Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp33.674.131,04;Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri antara lain agar:1. Memerintahkan kepada para Eselon I terkait agar memberi sanksi kepada para pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku dan memproses indikasi kerugian negara dan kekurangan pemerinaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara;2. Memerintahkan kepada para eselon I untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian;3. Memproses indikasi kerugian negara sesuai ketentuan dan memerintahkan pihak-pihak terkait supaya menyetorkannya ke Kas Negara;4. Memerintahkan Itjen untuk melaksanakan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.Jakarta, Juni 2014BADAN PEMERIKSAAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAWakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,YusnadewiRegister Negara D-13856

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANHasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan menunjukkan permasalah-permasalahan sebagai berikut.

1. Pendapatan

1.1. Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sebesar Rp301.455.250,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Diklat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dikelola Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Badan Diklat Kemendagri). Dalam DIPA Badan Diklat Kemendagri Tahun Anggaran 2013, Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Diklat dianggarkan sebesar Rp11.034.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.149.804.750,00 atau sebesar 82,92% dari anggaran. Penetapan jenis dan tarif PNBP penyelenggaran diklat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013. Khusus untuk penyelenggaraan diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta prajabatan besaran tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Pendapatan dari penyelenggaraan diklat tersebut kurang diterima negara sebesar Rp301.455.250,00 karenakesalahan pengenaan tarif biaya diklat dan pendapatan sewa ruangan yang belum dipungut denganuraian sebagai berikut.a. Penetapan tarif PNBP pelaksanaan diklat belum sepenuhnya sesuai ketentuanHasil pemeriksaan atas penetapan tarif sebagaimana ditetapkan dalam surat penawaran diklat diketahui bahwa penetapan tarif belumseluruhnya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sehingga terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp259.535.250,00. Rincian pada tabel berikut.Tabel 1.1Rincian Kekurangan Penerimaan pada Badan Diklat Kemendagri TA 2013

Nomor Uraian DiklatJumlah PesertaTarif Ditetapkan(per peserta)Tarif Seharusnya(per peserta)SelisihJumlah Kekurangan PenerimaanKeterangan

(1)1.17.160 (2)1.17.161 (3)1.17.162 (4)1.17.163 (5)1.17.164 (6)=(5)-(4)1.17.165 (7)=(6)x(3)1.17.166 (8)

1.17.167 1.1.17.168 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Tahun 20131.17.169 30 org1.17.170 14.428.825,001.17.171 22.125.000,001.17.172 7.696.175,001.17.173 230.885.250,001.17.174 Tarif PNBP tidak termasuk biaya akomodasi dan konsumsi

1.17.175 2.1.17.176 Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Angk. V Tahun 20131.17.177 26 org1.17.178 2.260.000,001.17.179 2.560.000,001.17.180 300.000,001.17.181 7.800.000,001.17.182 Tarif yang digunakan seharusnya telah mengacu pada PP Nomor 64 Tahun 2013

1.17.183 3.1.17.184 Diklat Kepamongprajaan Bagi Pejabat Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 20131.17.185 24 org1.17.186 2.500.000,001.17.187 2.650.000,001.17.188 150.000,001.17.189 3.600.000,001.17.190 Tarif yang digunakan seharusnya untuk diiklat bagi pejabat strategis

1.17.191 4.1.17.192 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) bagi Pejabat Strategis dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 20131.17.193 30 org1.17.194 2.500.000,001.17.195 2.650.000,001.17.196 150.000,001.17.197 4.500.000,001.17.198 Tarif yang digunakan seharusnya untuk diiklat bagi pejabat strategis

1.17.199 5.1.17.200 Diklat Pencatatan Sipil Bagi Pejabat Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Angkatan 1 Tahun 20131.17.201 39 org1.17.202 2.500.000,001.17.203 2.650.000,001.17.204 150.000,001.17.205 5.850.000,001.17.206 Tarif yang digunakan seharusnya untuk diiklat bagi pejabat strategis

1.17.207 6.1.17.208 Diklat Pendaftaran Penduduk bagi Pejabat Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah II Angkatan Tahun 20131.17.209 46 org1.17.210 2.500.000,001.17.211 2.650.000,001.17.212 150.000,001.17.213 6.900.000,001.17.214 Tarif yang digunakan seharusnya untuk diiklat bagi pejabat strategis

1.17.215 Jumlah1.17.216 259.535.250,00

b. Pendapatan sewa ruangan belum dipungut sebesar Rp41.920.000,00Penyelenggaraan diklat yang pembiayaannya bersumber dari PNBP dapat dilaksanakan di dalam kantor Badan Diklat Kemendagri maupun di luar kantor. Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Diklat Kemendagri diketahui terdapat pendapatan jasa sewa asrama dan ruang kelas yang belum dipungut sebesar Rp41.920.000. Rincian pada tabel berikut.Tabel 1.2 Rincian Pendapatan Sewa Ruangan yang Belum Dipungut pada Badan Diklat Kemendagri TA 2013

NoUraian DiklatPendapatan Sewa Asrama yang Belum DipungutPendapatan Sewa Ruangan yang Belum DipungutTotal

1.17.217 Jml. Hari1.17.218 Jml. Peserta1.17.219 Tarif Per Malam1.17.220 Jumlah Pdptn. Sewa AsramaJml. JamTarif Ruang Kelas/ jamJumlah Pendapatan Sewa

123456 = 3x4x5789=7x810=6+9

1.1.17.221 Diklat Peningkatan Kapasitas Camat1.17.222 6 hr1.17.223 23 org1.17.224 50.000,001.17.225 6.900.000,001.17.226 501.17.227 20.000,001.17.228 1.000.000,001.17.229 7.900.000,00

1.17.230 2.1.17.231 Diklat Kepemimpin-an Tingkat III1.17.232 50 hr1.17.233 30 org1.17.234 15.000,001.17.235 22.500.000,001.17.236 5761.17.237 20.000,001.17.238 11.520.000,001.17.239 34.020.000,00

1.17.240 Jumlah1.17.241 29.400.000,001.17.242 12.520.000,001.17.243 41.920.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Pasal 16 pada ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada:

1) Pasal 4 menyatakan bahwaseluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;

2) Pasal 5 menyatakan bahwaseluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Dalam Negeri yaitu:

1) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Rincian pada Lampiran 1.2) Pasal 3 menyatakan bahwadalam hal Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan bagi aparatur di luar Departemen Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara yaitu:

1) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini di antaranya:

Tabel 1.3 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009

Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakSatuanTarif (Rp)

III. Penyelenggaraan Diklat, Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar Bagi Aparatur Negara

A. Diklat Kepemimpinan

1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IVper peserta/seleksi

per peserta

per peserta

per peserta1.300.000,00

30.261.000,00

22.125.000,00

20.230.000,00

2) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara berupa diklat teknis dan diklat fungsional tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkankekurangan penerimaan negara sebesar Rp301.455.250,00.Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Bidang terkait tidak mempedomani ketentuan yang berlakudalam menetapkan tarif PNBP penyelenggaraan diklat;b. Kepala Pusat dan Kepala Badan Diklat kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan diklat yang pembiayaannya bersumber dari PNBP.Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Keuangan Badan Diklat menyatakan bahwapenetapan tarif PNBP telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2009. Terkait biaya sewa yang belum dipungut diakui telah lalai dalam memungut biaya sewa asrama dan ruangan dalam penyelenggaraan diklat yang pembiayaannya yang bersumber dari PNBP.Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan tidak sependapat. BPK berpendapat bahwa penetapan tarif tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2009 dan perubahannya sebagaimana tersebut dalam kriteria di atas. BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikanKepala Badan Diklat untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta:a Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang terkait yang tidak mempedomani ketentuan dalam menetapkan tarif dan dalam mengelola PNBP atas penyelenggaraan diklat yang pembiayaannya bersumber dari PNBP;b Memberikan sanksi kepada Kepala Pusatterkait yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan diklat yang pembiayaannya bersumber dari PNBP;c Memproses kekurangan penerimaan negara sebesar Rp301.455.250,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.1.2. Pajak Penghasilan Kurang Dipungut Sebesar Rp4.927.556.013,01Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban untuk memotong/memungut pajak dan harus memiliki kemampuan untuk memperhitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara dan mengenakan pajak berdasarkan jenis pajak yang seharusnya dikenakan. Hasil pemeriksaan atas ketepatan perhitungan dan penyetoran pajak diketahui hal-hal sebagai berikut.a. Pajak Penghasilan pekerjaan jasa konstruksi kurang dipungut sebesar Rp868.190.970,01Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut bendahara pengeluaran adalah pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Hasil pemeriksaan atas perhitungan Pajak Penghasilan khususnya untuk jasa konstruksi diketahui terdapat kesalahan pengenaan pajak untuk pekerjaan usaha jasa konstruksi yang seharusnya menggunakan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) namun menggunakan tarif PPh Pasal 23 pada tiga satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Atas kesalahan perhitungan pajak penghasilan tersebut terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp868.190.970,01.Rincian pada tabel berikut.Tabel 1.4 Kesalahan Pengenaan Pajak Penghasilan Jasa KonstruksiNoSatkerNilai Pembayaran Sesuai Termin Pekerjaan (Tidak Termasuk PPN)PPh yang Telah Dipungut (Tarif PPh Ps. 23)PPh yang Seharusnya Dipungut (Tarif PPh Ps. 4 ay. 2)Kekurangan Pemungutan PPh

1.1.17.244 Direktorat Jenderal PMD1.17.245 25.301.572.045,45

1.17.246 506.031.439,91

1.17.247 759.261.071,64

1.17.248 253.229.631,82

2.1.17.249 Sekterariat Jenderal1.17.250 51.708.683.819,09

1.17.251 1.034.173.676,38

1.17.252 1.551.260.514,57

1.17.253 517.086.838,19

3.1.17.254 Badan Penelitian dan Pengembangan1.17.255 9.441.000.000,00 1.17.256 188.820.000,00 1.17.257 286.694.500,00 1.17.258 97.874.500,00

1.17.259 Jumlah1.17.260 86.451.255.864,55 1.17.261 1.729.025.116,29 1.17.262 2.597.216.086,21 1.17.263 868.190.970,01

Rincian pada Lampiran 2.b. Pekerjaan penyediaan jasa jaringan komunikasi pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri belum dipungut pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp4.059.365.043,00Pekerjaan penyediaan jasa jaringan komunikasi data tersebut dilaksanakan oleh PT Indosat berdasarkan kontrak Nomor 027/780/PIAK tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp242.073.330.000,00 termasuk PPN Dasar Pengenaan Pajak atas pembayaran tersebut adalah sebesar Rp220.066.663.636,00. Atas pembayaran kontrak tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp17.098.411.500,00 sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp9.713.111.500,00 tanggal 14 Maret 2014 dan sebesar Rp7.385.300.000,00tanggal 17 April 2014 karena terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT Indosat. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa atas pembayaran yang dilakukan belum dipungut PPh Pasal 23.Nilai pembayaran atas pekerjaan yang merupakan dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp202.968.252.136,00 (Rp220.066.663.636,00 - Rp17.098.411.500,00). Nilai PPh Pasal 23 yang belum dipungut adalah sebesar Rp4.059.365.043,00(Rp202.968.252.136,00xtarif PPh Pasal 23 sebesar 2%).Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada :1) Pasal 4: a) Ayat (1) poin a menyatakan bahwayang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;b) Ayat (2) menyatakan bahwapenghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final diantaranya adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.2) Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yakni:1) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwapekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;2) Pasal 2 menyatakan bahwaatas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;3) Pasal 3 ayat (1) di antaranya:a) huruf a menyatakan bahwa 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;b) huruf b menyatakan bahwa 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;c) huruf c menyatakan bahwa 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yakni:1) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melakukan pengujian SPP, pengujian SPM dan menandatangani SPM pada satuan kerja pusat, UPT dan satuan kerja khusus.2) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwapengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diantaranya adalah kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.Permasalahan tersebut mengakibatkana. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp4.927.556.013,01(Rp868.190.970,01 + Rp4.059.365.043,00)yang terdiri atas kesalahan pengenaan tarif pajak penghasilan jasa konstruksidan pajak yang belum dipungut;b. Negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pajak.Hal tersebut disebabkan:a. Bendahara Pengeluaran satuan kerja terkait lalai dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan;b. Kepala Bagian Keuanganselaku penguji SPP dan SPM lalai dalam melakukan pengujian kebenaran perhitungan kewajiban di bidang perpajakan dari wajib pajak.Atas permasalahan tersebut:a. Kepala Bagian Umum Ditjen PMD, Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum Setjen dan Kepala Badan Litbangmenyatakan sependapat;b. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Dukcapil menyatakan bahwa terkait pekerjaan yang belum dipungut PPh Pasal 23 telah dikonfirmasikan dengan PT Indosat untuk pembayaran pajak telah disatukan dengan PPh Badan dan apabila dipungut kembali akan terjadi pembayaran ganda.Atas tanggapan yang disampaikan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Dukcapil,BPK menyatakan tidak sependapat. BPK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 wajib dipotong oleh pihak yang membayarkan dhi. Bendahara Pengeluaran Ditjen Dukcapil.Terkait konfirmasi kepada PT Indosat,dalam surat hasil konfirmasi dari PT Indosat tidak menyatakan bahwa pembayaran akan disatukan dengan PPh Badan. Berdasarkan Surat dari Kepala Divisi Pajak PT Indosat Nomor 738/EON-EONE/FIN/14 tanggal 16 Mei 2014, PT Indosat telah bersedia menyetorkan PPh Pasal 23 dan saat ini dalam proses pembayaran. SSP akan segera disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Ditjen Dukcapil.Pembayaran PPh Pasal 23 tersebut juga akan digunakan sebagai kredit pajak pada perhitungan PPh Badan, dengan demikian tidak akan terjadi pembayaran ganda.BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen PMD, Dirjen Dukcapil dan Kepala Badan Litbang untuk:a. Memberikan sanksi kepada masing-masingBendahara Pengeluaran atas kelalaiannya dan Kepala Bagian Keuangan satuan kerja terkait agar dalam melaksanakan tugas untuk mempedomani ketentuan yang berlaku; dan b. Memproses kekurangan penerimaan negara Rp4.927.556.013,01sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.2. Belanja Pegawai2.1 Pengelolaan Tunjangan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Yang Tidak Berhak Sebesar Rp34.764.000,00Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Dalam Negeri berdasarkan DIPA Nomor 010.01.1.403200/2013 tanggal 24 Desember 2013 telah menganggarkan tunjangan kinerja sebesar Rp93.428.557.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.431.847.850,00 atau 94,65% dari anggaran. Tunjangan kinerja Kementerian Dalam Negeri dikelola oleh Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset (AKPA) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri berdasarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 53/PB/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada 27 Kementerian dan Lembaga. Proses pengelolaan tunjangan kinerja berdasarkan penjelasan tertulis dari Kabid Keuangan Setjen sebagai berikut :a. Seluruh komponen Satker Eselon 1 mengajukan daftar usulan calon penerima yang berisi daftar nama pegawai dan softcopy di lingkungan Satker Eselon 1 beserta peringkat jabatan masing-masing pegawai;b. Pencairan tunjangan kinerja bekerja sama dengan PT Bank BNI dengan membuka rekening penampungan Tunjangan kinerja;c. PT Bank BNI berdasarkan database dari Biro Kepegawaian (SIMPEG) menyediakan rekening seluruh pegawai termasuk buku tabungan dan kartu ATM;d. Berdasarkan data pengajuan dari seluruh komponen Satker Eselon 1, Bidang Keuangan Pusat AKPA mengajukan SPM Tunjangan Kinerja ke KPPN. Oleh KPPN kemudian diterbitkan SP2D Nomor 966638F/133/110 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp76.897.259.000,00 sebagai dokumen pencairan tunjangan kinerja ke rekening penampungan Pusat AKPA pada Bank BNI Cabang Pecenongan dengan nomor rekening 6677886674 atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat AKPA. Kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening masing-masing pegawai. Pembayaran tunjangan kinerja selama 6 bulan dipotong pajak PPh Final 15%. Pemotongan pajak PPh final 15% dilaksanakan untuk mempercepat proses pencairan tunjangan kinerja;e. Sebelum buku tabungan dan kartu ATM dibagikan ke pegawai dilaksanakan koordinasi antar komponen untuk menentukan besaran tunjangan kinerja masing-masing pegawai apakah sudah layak menerima 6 bulan atau tidak. Apabila tidak layak 6 bulan maka dilakukan retur (pengurangan besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai) atas dasar pengajuan/usulan dari Eselon 1 kemudian melalui surat dari Pusat AKPA ke PT Bank BNI;f. Penentuan besaran tunjangan kinerja yang diberikan apakah 6 bulan atau tidak merupakan kebijakan masing-masing Pimpinan Eselon 1;g. Dalam pelaksanaannya Pusat AKPA telah menerima dan menindaklanjuti adanya kelebihan tunjangan kinerja karena kesalahan pengajuan grade melalui surat KAPUS AKPA Nomor 900/106/PAKPA tentang tanggapan/klarifikasi atas pemberian tunjangan kinerja pegawai Pusdiklat Kemendagri Regional Makasar dan Nomor 900/106/PAKPA tentang tanggapan/klarifikasi atas pemberian tunjangan kinerja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen dan konfirmasi tertulis dengan Kabag Keuangan Satker Eselon 1 dan PT Bank BNI menunjukkan hal-hal sebagai berikut.a. Pada Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk periode enam bulan mulai Juli sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp76.796.609.000,00 dari realisasi SP2D sebesar Rp88.431.847.850,00. Selisih sebesar Rp11.635.238.850 terdiri dari :1) Pajak sebesar Rp11.534.588.850,00 dan2) Pengendapan sebesar Rp100.650.000,00 Atas alokasi tersebut sampai dengan 31 Desember 2013 telah direalisasikan sebesar Rp43.170.390.000,00 sehingga masih terdapat saldo di rekening penampungan sebesar Rp33.728.333.109,00 termasuk jasa giro dipotong pajak. Atas sisa dana tunjangan kinerja tersebut, pada periode Januari s.d Februari 2014 telah direalisasikan tunjangan kinerja untuk 12 Satker Eselon 1 sebesar Rp33.626.219.000,00. Berdasarkan pendataan kembali yang dilakukan oleh Satker Eselon I diketahui terdapat ketidaksesuaian pemberian tunjangan kinerja karena kesalahan penetapan grade maupun tidak memenuhi persyaratan administrasi pemberian tunjangan kinerja (diperbantukan pada instansi lain, cuti diluar tanggungan Negara maupun tidak mencapai kinerja pegawai) sehingga dilakukan pengembalian tunjangan kinerja pada 4 Satker Eselon 1 pada tanggal 2, 8, 22, 29 Januari serta 19 dan 24 Februari 2014 sebesar Rp445.987.231,00, sehingga terdapat sisa dana yang pada 24 Februari dan telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp549.910.259,00 (Rp33.728.333.109,00-Rp33.626.219.000,00+Rp445.987.231,00), dengan rincian sebagai berikut. 1) Pengendapan tunjangan kinerja pada rekening bendahara pengeluaran yang tidak dibagikan sebesar Rp100.650.000,00;2) Pengembalian tunjangan kinerja pada 4 Satker Eselon 1 sebesar Rp445.987.231,00;3) Jasa giro dipotong pajak sebesar Rp3.273.028,00b. Atas pengelolaan tunjangan kinerja ini bendahara pengeluaran AKPA tidak melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum;c. Hasil pengujian lebih lanjut atas dokumen pengajuan dari Satker Eselon 1 dan data pengembalian maupun penambahan dari PT Bank BNI diketahui :1) Terdapat kekurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp666.318.000,00 terdiri dari 38 pegawai IPDN Kampus Jatinangor sebesar Rp661.710.000,00 yang belum diajukan pembayaran tunjangannya dan satu orang pegawai Dirjen PMD yang telah meninggal dunia tetapi masih berhak menerima tunjangan kinerja selama 2 bulan atau sebesar Rp4.608.000,00 atas nama Alm. NWW.Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja ini karena kelalaian pembuat daftar dalam mengajukan daftar pegawai penerima tunjangan kinerja sehingga pada saat diajukan daftar susulan tidak dapat dipenuhi karena jumlah sisa realisasi SP2D tunjangan kinerja yang belum dibagikan termasuk pengembalian tidak mencukupi.2) Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja untuk 3 orang PNS yang belum dikembalikan ke rekening bendahara pengeluaran yaitu :Tabel 1.5 Tunjangan Kinerja Belum DikembalikanNoSatkerNamaJumlahKeterangan

11.17.264 IPDN1.17.265 FD, S.IP, M.Si1.17.266 Rp1.17.267 17.490.000,001.17.268 Berdasar Surat Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama IPDN

21.17.269 IPDN1.17.270 Sl1.17.271 Rp1.17.272 10.362.000,001.

1.17.273 31.17.274 Keuangan Daerah1.17.275 DH1.17.276 Rp1.17.277 6.912.000,001.17.278 Berdasar keterangan tertulis Kabag Keuangan Dirjen Keuda

1.1. 1.2. 1.17.279 Jumlah1.17.280 Rp1.17.281 34.764.000,00

Untuk kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas nama dr. DL dari Dirjen PMD sebesar Rp4.920.000,00 sudah dikembalikan ke rekening bendahara pengeluaran pada tanggal 24 Maret 2014.3) Terdapat tunjangan kinerja untuk 2 orang pegawai pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) yang belum diberikan yaitu :a) Atas nama GSA, S.Sos sebesar Rp13.824.000,00b) Atas nama EM sebesar Rp10.362.000,00Untuk buku tabungan, kartu ATM dan PIN masih dalam penguasaan bendahara gaji. Kabag Keuangan Bangda menyatakan Tunjangan kinerja untuk 2 orang tersebut tidak diberikan sesuai dengan rekomendasi dari Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Dirjen Bangda yaitu untuk GSA karena status kepegawaiannya sudah dalam proses pemberhentian, sementara untuk EM karena status kepegawaian sudah dalam proses pengenaan sanksi disiplin pegawai.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 4 menyatakan bahwa Tahun Anggaran meliputi satu Tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 pada:1) Pernyataan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas Akuntansi Belanja pada :a) Paragraf 31 menyatakan bahwa belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah; dan b) Paragraf 32 menyatakan bahwa khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.2) Pernyataan Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban pada :

a) Paragraf 11 menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang; dan

b) Paragraf 12 menyatakan bahwa kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

c. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 pada:

1) Pasal 2 menyatakan bahwa kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan

2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

a. 39 pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri belum menerima tunjangan kinerja sesuai dengan haknyasebesar Rp666.318.000,00;

b. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada tiga pegawai yang tidak berhak sebesar Rp34.764.000,00;

c. Negara terlambat menerima pengembalian sisa dana tunjangan kinerja pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp24.126.862,00,Hal tersebut disebabkan:

a. Para Kepala Bagian Keuangan terkait kurang cermat dalam mengajukan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungannya;

b. Sekjen dan Dirjen terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.Atas permasalahan tersebut, pihak Kemendagri dhi. Kepala Pusat AKPA Sekretariat Jenderal menyatakan sependapat dengan temuan terkait dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.Atas pengembalian sebesar Rp445.987.231,00 karena adanya kebijakan oleh pimpinan ke empat satker tersebut dalam pemberian besaran tunjangan kinerja dilihat dari disiplin pegawai dan masa tugas.BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Kepala Satker Eselon 1 terkait dan Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk:

a. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran IPDN Kampus Jatinangor dan Ditjen Keuada agar menarik kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp34.764.000,00dan menyetorkannya ke kas Negara; danb. Melakukan pengajuan usulan tunjangan kinerja dengan cermat sesuai jumlah dan penilaian kinerja pegawai. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp31.038.862,00 dengan rincian sebagai berikut.a. Ditjen Keuda sesuai NTPN Nomor 1313011301051303 tanggal 15 April 2014 sebesar Rp6.912.000,00;b. Ditjen Bina Bangda sesuai NTPN Nomor 0800151506020214 tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp24.126.862,00.3. Belanja BarangDalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA 2013 terdapat anggaran belanja barang sebesar Rp5.686.231.239.000,00dengan realisasi sebesar Rp4.496.299.623.440,00 atau 79,07 % dari anggaran.Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja barang ditemukan hal-hal sebagai berikut.3.1. Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Belanja Barang Kemendagri Tahun Anggaran 2013 Tidak Sesuai Ketentuan SebesarRp32.266.201.933,28Hasil pemeriksaan atas belanja barang kontraktual Tahun 2013 menunjukkan permasalahan yaitu kontrak yang menyalahi ketentuan, kelebihan pembayaran biaya langsung non personil, dan pembebanan biaya yang tidak diperkenankan dengan uraian sebagai berikut.3.1.1. Pembayaran Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Tahun 2013 Tidak Sesuai KetentuanSebesarRp17.098.411.500,00 Untuk melanjutkan layanan penerapan KTP Elektronik secara massal, Ditjen Dukcapil melakukan perikatan pekerjaan penyediaan jasa jaringan komunikasi data dengan PT I, Tbk (Paket P.5) melalui proses pelelangan. Pekerjaan dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor 027/780/IKtanggal 15Mei 2013 sebesar Rp253.280.115.000,00. Kontrak tersebut dilakukan addendum dengan Nomor 027/2180/PIAK tanggal 29 November 2013 berupa pekerjaan tambah kurang dan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp242.073.330.000,00. Pekerjaan telah dibayar lunas sebesar Rp242.073.330.000,00 dalam tiga termin dengan rincian sebagai berikut.a. Pembayaran termin I sesuai SP2D Nomor 959310F/133/110 tanggal 23 Desember 2013sebesar Rp67.096.360.000,00;b. Pembayaran termin II sesuai SP2D No 959310F/133/110 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp126.640.057.000,00;c. Pembayaran termin III sesuai SP2D No 966717F/133/110 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp48.336.913.000,00.Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain diketahui bahwa penyediaan jasa ini dimaksudkan menyediakan Jasa Layanan Jaringan Telekomunikasi Data dalam rangka mendukung pelaksanaan penerapan e-KTP, operasional SIAK dan SIAK Konsolidasi dari link pelayanan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Data Center, dan DRC. Rincian pekerjaan awal dan setelah addendum terdapat pada Lampiran 3.Penelusuran atas dokumen kontrak dan pertanggungjawaban menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pekerjaan Jaringan Komunikasi Data TA 2013 sebagai berikut.a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp9.713.111.500,00Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pekerjaan jarkomdat TA 2013 diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp9.713.111.500,00. Kelebihan tersebut terdiri dari pekerjaan upgrade link, instalasi, sarana pendukug service, relokasi dan pemasangan temporary link dan permanen link yang tidak dilaksanakan oleh Penyedia, namun pembayaran tetap dilakukan sebesar RAB kontrak. Rincian kelebihan pembayaran sebesar Rp9.713.111.500,00 pada tabel berikut.Tabel 1.6Kelebihan Pembayaran Jarkomdat Tahun 2013

NoUraian PekerjaanKelebihan Pembayaran

11.17.282 Upgrade link dari 256 Kbps menjadi 1.024 Kbps di 491 Kabupaten/Kota1.17.283 5.896.384.000,00

1.17.284 21.17.285 Instalasi VPN-MPLS Kabupaten/Kota (Penggantian/Perubahan Bandwidth)1.17.286 395.437.500,00

1.17.287 31.17.288 Sarana Pendukung Services (UPS) di Lik Layanan (Penggantian UPS yang tidak aktif)1.17.289 794.000.000,00

1.17.290 41.17.291 Relokasi Link Layanan Sesuai Kebutuhan1.17.292 1.547.500.000,00

1.17.293 51.17.294 Pemasangan Temporary Link dan Permanen Link1.17.295 1.079.790.000,00

1.17.296 Jumlah1.17.297 9.713.111.500,00

b. Kelebihan pembayaran atas link yang tidak aktif sebesar Rp7.385.300.000,00 Dalam pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan (100%) pada tanggal 31 Desember 2013, PPK tidak memperhitungkan atas link yang tidak aktif yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp7.385.3000.000,00, yang terdiri dari :

1) Pembayaran untuk 1.234 link pada periode I (5 bulan) sebesar Rp2.910.700.000,00; dan

2) Pembayaran untuk 1.900 link pada periode II (7 bulan) sebesar Rp4.474.600.000,00. 3) PT I, TBK menanggapi surat PPK tersebut secara tertulis tanggal 6 Maret 2014 dengan surat nomor 220/FOD-FODB/SLS/14 yang menyatakan akan segera menyetorkan ke Kas Negara kelebihan pembayaran tersebut.Rincian pada lampiran 4. PPK baru membuat surat kepad PT I, Tbk pada tanggal 6 Februari 2014 sesuai dengan surat no.900/195/PIAK, untuk melakukan penyetoran atas pembayaran tersebut. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp7.385.300.000,00 tersebut PPK telah menyurati PT I, Tbk sebagai penyedia untuk melakukan penyetoran kelebihan pembayaran tersebut dengan surat nomor 900/195/PIAK tanggal 6 Februari 2014. PT I, TBK menanggapi surat PPK tersebut secara tertulis tanggal 6 Maret 2014 dengan surat nomor 220/FOD-FODB/SLS/14 yang menyatakan akan segera menyetorkan ke Kas Negara kelebihan pembayaran tersebut.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 pada:1) Ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;2) Ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.b. Kontrak Pekerjaan Jaringan Komunikasi DataNomor 027/780/IK tanggal 15Mei 2013yang telah di addendum dengan Nomor 027/780/PIAK tanggal 29 November 2013, pada :1) Pasal 5 mengenai layanan di titik koneksi menyatakan waktu instalasi, set up dan integrasi adalah waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan instalasi, set up dan integrasi perangkat seluruh titik untuk DC, DRC, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga seluruh infrastruktur perangkat dan jaringan siap dioperasionalkan dengan jumlah, kualitas dan waktu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan 2) Pasal 8 menyatakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua. Apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau catat pada hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada Pihak Pertama untuk meminta Pihak Kedua untuk memperbaiki/menyelesaikannya.Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran jaringan komunikasi data TA 2013 sebesar Rp17.098.411.500,00.Hal tersebut disebabkan :a. Panitia Pemeriksa, Penerima Hasil Pekerjaan dan PPK dalam melaksanakan tugas tidak mempedomani ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Jarkomdat TA 2013.;b. PT I, Tbk tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak.Atas permasalahan tersebut, Direktur Pengelolaan Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku PPK Jarkomdat TA 2013 menyatakan sependapat telah menyurati rekanan agar segera melakukan penyetoran kelebihan pembayaran.BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Dukcapil untuk:a. Memberikan sanksi kepada Panitia Pemeriksa, Penerima Hasil Pekerjaan dan PPK agar mempedomani ketentuan yang berlaku;b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp17.098.411.500,00sesuai ketentuan dan memerintahkan PPK untuk menyetorkannya ke Kas Negara.Atas temuan tersebut, PT I, Tbk selaku penyedia telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp17.098.411.500,00, dengan rincian sebagai berikut.a. NTPN Nomor 0901040814150705tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp9.713.111.500,00; danb. NTPN Nomor 0304080509080108tanggal 17 April 2014sebesar Rp7.385.300.000,00.3.1.2. Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Tahun 2013 Sebesar Rp145.580.567,00Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kontrak jasa konsultansi TA 2013 pada empat unit eselon I (komponen) Kemendagri menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp145.580.567,00 dengan uraian sebagai berikut.a. Kelebihan pembayaran pada Ditjen PMDsebesar Rp96.124.167,00Pekerjaan jasa konsultansi studi multiflier effect pelaksanaan PNPM-MPd dilaksanakan oleh PT. Innerindo Dinamika sesuai kontrak Nomor 414.2/Ktr-154A/PNPM/2013 tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp1.652.959.000,00. Pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp1.420.306.910,00 berdasarkan SP2D Nomor 964688F/133/112 tanggal 30 Desember 2013. Hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan kelebihan pembayaran biaya non personil sebesar Rp96.124.167,00 yang merupakan selisih antara nilai tagihan dengan rekapitulasi dokumen pertanggungjawaban. Rincian pada Lampiran 5.b. Kelebihan pembayaran pada Ditjen Bina Bangdasebesar Rp49.456.400,00Ditjen Bina Bangda pada Tahun 2013 antara lain melaksanakan empat kontrak jasa konsultan. Hasil Pengujian atas dokumen pertanggungjawaban kontrak jasa konsultansi untuk biaya non personil menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pada tiga kontrak jasa konsultan sebesar Rp49.456.400,00 dengan uraian sebagai berikut.1) Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembuatan Peta Kota Berbasis Citra Satelit Dan SIG (Sistem Informasi Geografis) Sebesar Rp11.505.000,00Direktorat Penataan Perkotaan Ditjen Bina Bangdamerealisasikan pekerjaan Pembuatan Peta Kota Berbasis Peta Kota Berbasis Citra Satelit dan SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dilaksanakan oleh PT Hexsa Indotech Consultants dengan kontrak Nomor 982/SD.III-KOTA/BPJ/V/2013 tanggal 22 Mei 2013sebesar 3.328.050.000,00. Hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban keuangan pembuatan peta kota berbasis citra Satelit dan SIG (Sistem Informasi Geografis) diketahui dari11 kota yang dijadikan uji petik pemeriksaan, diantaranya sebanyak delapan kota terjadi kelebihan pembayaran uang tranport perjalanan dinas sebesar Rp11.505.000,00 Rincian pada Lampiran 6.2) Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pulau Kalimantan Sebesar Rp20.000.000,00Direktorat Pengembangan Wilayahmerealisasikan pekerjaan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pulau Kalimantan dilaksanakan oleh PT GO sesuai kontrak Nomor 3844/Dit.PW/SD.III/2013 tanggal 1 Maret 2013sebesar Rp2.082.575.000,00,00. Jangka waktu pelaksanaan selama tujuh bulan atau berakhir tanggal 30 September 2013. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayar lunas dengan SP2D terakhir Nomor 899933F/133/110 tanggal 18 Oktober 2013dengan total pembayaran sebesar Rp2.040.218.400,00.Hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh penyedia jasa menunjukkan terdapat pembayaran belanja bahan sebesar Rp20.000.000,00,yang tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung pembayaran yang seharusnya.3) Kelebihan pembayaran pekerjaan Seminar Nasional dan Pameran Pembangunan Daerah sebesar Rp17.951.400,00Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Bina Bangda merealisasikan pekerjaan dampak DAK SARPRAS terhadap layanan publik di daerah yang dilaksanakan oleh PT Qorina Konsultan Indonesia berdasarkan kontrak Nomor 602/3413/I/Bangda untuk sebesar Rp513.370.000,00. Hasil pengujian atas dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh penyedia jasa menunjukkan bahwa terdapat:a) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke tiga provinsi sebesar Rp16.951.400,00. Bukti perjalanan dinas yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban berupa tiket pesawat, in land transport PP, penginapan, dan uang harian hanya sebesar Rp42.115.400,00, namun yang dibayarkan sebesar Rp59.066.800,00;b) Kelebihan pembayaran pada kegiatan presentasi laporan akhir sebesar Rp1.000.000,00. Bukti pertanggungjawaban kegiatan ini berupa invoice atas konsumsi, uang saku, dan penggandaan bahan rapat untuk 20 orang hanya sebesar Rp9.000.000,00, namun yang dibayarkan sebesar nilai kontrak yakni Rp10.000.000,00.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:a. Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 pada Ayat (2) menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; danb. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran IV tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, antara lain menyatakan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cos