undang undang

OLEH:YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.

UNDANG-UNDANG

HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH PEJABAT BERWENANG DAN

MENGIKAT SECARA UMUM

MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (UU DAM)PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN

PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI MASYARAKAT)

UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA (UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA PERATURAN TERTENTU)

AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS MAMANUHI SYARAT:

AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN DENGAN TEGAS

RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN KEBOLEHAN

PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA

PRESIDEN RIMENIMBANG:MENGINGAT:MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19

TAHUN 2003 TENTANG BUMNPASAL 1 RECHTSSATZPASAL 2

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMALSETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU

DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING

BERTENTANGAN

ASAS PERUNDANG-UNDANGANUNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU

UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGLEX POSTERIORI DEROGAT LEGI

ANTERIORILEX SPECIALI DEROGAT LEGI

GENERALILEX SUPERIORI DEROGAT LEGI

IMFERIORIUU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATSETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU

UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGUU TIDAK BOLEH RETROAKTIFUU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUTDASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHPASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA

POENA PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)

UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANGARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU

PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN

MUNCUL PERSOALAN TENTANG PERMASALAHAN HAM

TERDAPAT PENGECUALIAN:PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA

APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI TERDAKWA.

ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA KETENTUAN YANG BARU LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORIPERATURAN ATAU HUKUM YANG

SESUDAHNYA ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU SEBELUMNYA.

APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN

LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR

KETENTUAN KHUSUS MENGESAMPINGKAN KETENTUAN UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIKALAHKAN

CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961

LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI

KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH DERAJATNYA

BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES RECHT DARI HANS KELSEN

UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATAPABILA ADA PERATURAN YANG

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT

HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DARI PEMBENTUK UU TSB

SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UUDIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM

ATAU RECHT FICTIESETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU

MESKIPUN ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU

AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN

TERIMA KASIH