Undang-Undang ASNNomor 5 Tahun 2014

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Sistimatika UU ASN Terdiri : 15 Bab 141 Pasal Dg Perincian :a. Bab I. ketentuan umum (pasal 1)b. Bab II. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan kode

Perilaku (pasal 2 – 5 ).c. Bab III. Jenis, Status dan Kedudukan ( pasal 6 -9)d. Bab IV. Fungsi, Tugas dan Peran (pasal 10 -12)e. Bab V. Jabatan ASN ( pasal 13 – 20 )f. Bab VI. Hak dan Kewajiban ( pasal 21 – 24)g. Bab VII kelembagaan ( Pasal 25 – 50)h. Bab VIII Manajemen ASN (pasal 51 – 107)

Lanjutan :

i) Bab IX. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi (pasal 108 – 120).

j) Bab X. Peg ASN yang menjadi Pejabat Negara ( Pasal 121 – 125)

k) Bab XI. Organisasi (Pasal 126)l) Bab XII Sistem Informasi ASN ( Pasal 127 & 128)m) Bab XIII. Penyelesaian Sengketa (Pasal 129)n) Bab IV. Ketentuan Peralihan (pasal 130 & 131)o) Bab XV. Ketentuan Penutup (132 – 141)

Pegawai ASN

PNS Merup peg ASN yg diangkat sebagai

pegawai tetap oleh PPK dan memiliki no induk peg secara nas.

PPPK Merup peg ASN yang diangkat sbg peg dgn

perjanjian kerja oleh PPK sesuai dg kebutuhan instansi pem dan ketentuan UU.

Pegawai ASN berfungsi sbg :

Pelaksana kebijakan publik Pelayan publik Perekat dan pemersatu bangsa

Pegawai ASN bertugas :

Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

Jabatan ASN

Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Administrasi terdiri dari : Jabatan Administrator bertanggung jawab memimpin pelaks seluruh

kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Pengawas bertanggung-jawab mengendalikan pelaks keg yg

dilakukan oleh pej pelaksana. Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaks keg pelayanan publik,

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Keahlian - Ahli Pertama - Ahli Muda - Ahli Madya - Ahli Utama Jabatan Fungsional Trampil - Penyelia - Mahir - Trampil - Pemula

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi :

Kepeloporan dalam bidang - Keahlian profesional - Analisis dan rekomendasi kebijakan - Kepemimpinan dan manajemen Pengembangan kerjasama dg inst lain. Keteladanan dlm mengamalkan nilai dasar

ASN dan melaks kode etik dan kode perilaku ASN

Peg ASN berhak atas :

Gaji, tunjangan dan fasilitas Cuti Jaminan pensiun dan hari tua Perlindungan Pengembangan kompetensi

PPPK berhak atas :

Gaji dan tunjangan Cuti Perlindungan Pengembangan kompetensi

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Merup lembaga non struktural yang mandiri

dan bebas dari intervensi politikm untuk menciptakan peg ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

KASN bertujuan : Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan

dan manajemen ASN. Mewujudkan ASN yg profesional, berkinerja tinggi,

sejahtera, dan berfungsi sbg perekat NKRI. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan neg yg

efektif, efisien, dan terbuka serta bebas dari praktik KKN.

Mewujudkan peg ASN yg netral dan tidak membedakan masy yg dilayani.

Menjamin terbentuknya profesi ASN yg dihormati pegawainya dan masy.

Mewujudkan ASN yg dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

BKN memiliki fungsi Pembinaan penyelenggaraan manajemen

ASN Penyelenggaraan manajemen ASN dalam

bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan KP dan pensiun.

Penyimpanan informasi Peg ASN yg telah dimutakhirkanoleh inst pemerintah serta bertanggung-jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.

Pangkat dan Jabatan

PNS diangkat dalam pangkat dalam jabatan tertentu pada instansi pemerintah

Pengangkatan dlm jabatan tertentu berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan persyaratan yg dibutuhkan oleh jab dengan kualifikasi, kompetensi dan persyaratan yg dimiliki peg.

Pengembangan Karier Pengembangan karier PNS dilakukan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Kompetensi meliputi : - kompetensi teknis - komopetensi manajerial - kompetensi sosialkultural

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan karir.

Dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan

PNS yang penilaian kinerjanya tdk mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi s/d pemberhentian sesuai peraturan per-UUan.

Batas Usia Pensiun

58 tahun bagi pejabat administrasi 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi Sesuai dg ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi pej fungsional.

Ketentuan Peralihan Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan

a. Jabatan Es I.a Kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan Jabatan pimpinan Tinggi Utama.

b. Jab. Eselon I.a dan I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

c. Jab. Eselon II setara dg Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.d. Jabatan eselon II setara dg jabatan administratore. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan Pengawasf. Jabatan eselon V dan JFU setara dengan jabatan pelaksana

-