rencana kerja kelompok kerja akses terhadap keadilan

• Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.

Pemaparan Mahkamah Agung RIOleh. Dr.Artidjo Alkostar, SH, LLM.

1

Mahkamah Agung menuju Peradilan Yang

Agung.

Supreme Court of The Republic of Indonesia 2

Pemaparan presentasi

• Informasi umum Sistem Peradilan.

• Reformasi Peradilan di Mahkamah Agung.

• Inisiatif terkini pembaruan peradilan.

• Data perkara korupsi tahun 2016.

• Respon Mahkamah Agung atas perkara korupsi

• Penghargaan yang diterima Mahkamah Agung

• Butir-butir pokok

3

Sistem Hukum

• Sistem Civil Law • Sistem hukum pidana dan perdata.• Hukum perdata agama Islam• Pidana Islam khusus di Aceh

4

Sistem Peradilan 5

Panitera

Ketua MA

WK. MA bid. Non Judisial

Sekretaris

Ketua Kamar Militer

Ketua Kamar Pidana

Ketua Kamar

Perdata

Ketua Kamar TUN

Ketua Kamar Agama

Struktur organisasi

WK. MA bid. Judisial

Ketua Kamar

Pembinaan

Ketua kamar

Pengawasan

6

Jumlah Pengadilan

• Total ada 842 pengadilan– 744 pengadilan tingkat Pertama

– 4 pengadilan pajak

• 67 Pengadilan tingkat Banding

• ± 34,600 total stafpengadilan, termasuk ± 8,000 Hakim.

• ± 4,7 juta kasus, termasuk 18,000 kasus di Mahkamah Ahung (2015)

7

NEW MISSIONS

1. Maintaining Judicial independency

2. Providing parties in disputes with fair legal services;

3. Increasing the quality of the court leadership;

4. Increasing credibility and transparency of the court

COURT BLUEPRINT (2010 – 2035)

FIVE YEARS COURT STRATEGIC DIRECTIONS

NEW VISION TO BRING COURT EXECELLENT VALUES INTO REALITY

ANNUAL PRIORITY PROGRAMMES

CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN

8

Tim Pembaruan Peradilan

Steering Committee

Coordinator Deputy Coordinator

Secretary of Reform Team

Case Management

HR/Finance/Asset

Training & Education

Supervision

Access to Justice

Advisory Team

TA Team

Coordinator

Consultants Office Support

Donor Coordination Public Outreach Working Groups

Project’s Consultant9

AKSES terhadap KEADILAN

Problems

• Physical

• Geographical

• Financial

Sollutions

• Access to Information for Transparency and Accountability– National Judgment Database– Case Information

• Physical Access to Justice– One Roof Services, Circuit Court– Improvement of Infrastructures

• Expediting Justice to Poor andMarginal– Legal aid, fee waiver– Small claims court– Mediation

10

Circuit Courts at rural area, providing onestop service

AKSES terhadap KEADILAN

Menjangkau masyarakat luas

Mobile court service

11

AKSES terhadap KEADILAN

Pelayanan Pengadilan

Better Information & Transparency : A court officer assists the information seeker inInformation Desk

Courts in cooperation with the bank in serving the payment of court fees

IT infrastructure help litigant to calculatecourt fees 12

AKSES pada INFORMASI

Database putusan

http://putusan.mahkamahagung.go.id

Search by keywords

Index by : courts ; year ; directory

Search bydirectory : civil, criminal, religous, military, administrative

Search by years

Total of judgment database : More than 2millions

13

PENGAWASAN

Reform Direction

Regulation

• Code of ethics & codeof conduct

• Supervision guidelines

• Ethics council

Mechanism

• Examination

• Complaints / reportfrom public

• Whistleblowingsystem

Infrastructure

• Strengthening theorganization of supervision

• Strengthening thesupervision personnel

• IT

14

PENGAWASAN Initiatif terkini

15

PENDIDIKAN & PELATIHAN

• Programs– Judicial

– Manajemen & leadership

• Judicial education programs– Integrated education

program for candidatejudges

– Continuing Judicial education

– Education for registrar andbailiffs

• Training & certification– Anti Corruption

– Bankruptcy

– Intellectual Property

– Environment

– Juvenile Justice

16

PUSAT PETILAHAN

• Auditorium (1.000 pax)

• Class rooms (40, 60, 80 pax)

• Lab– Language

– Computer

– Moot court

• Library

• Accomodation facility

• Dining room

• Health facility

• Sport centre

17

MANAJEMEN PERKARAInformasi Kasus

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara

18

MANAJEMEN PERKARA

Business Progress Re-engineering

Changing the way to examine case files

E-document

Security feature on Judgment document

Judgment simplification

19

SISTEM KAMARpada Mahkamah agung

Kamar Pidana

Kamar Perdata

Kamar Agama

Kamar Militer

Kamar TUN

1. Menjaga konsistensi putusan MA2. Meningkatkan profesionalitas para Hakim3. Meningkatkan proses penanganan kasus

20

1. Paket kebijakan pengawasan berupa :

a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang

Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya;

b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 8 Tahun 2016

Tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang

Pedoman penanganan pengaduan (whistle blowing system) di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

2. Kebijakan Penanganan Gratifikasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukn Unit

Pengendali gratifikasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya.

3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain ; Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), BPKP, OMBUDSMAN, DLL.

PENGUATAN PENGAWASAN

21

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

22

DALAM RAPAT PROMOSI DAN MUTASI, BADAN PENGAWASAN MA-RI, DILIBATKAN

UNTUK MENYAMPAIKAN CATATAN (bila ada) BAGI SETIAP APARATUR YANG AKAN

DIMUTASIKAN / DIPROMOSIKAN. Setiap pengisisan jabatan tertentu, misalkan : Pimpinan Pengadilan Kls. IB, IA, IA

Khusus, Tingkat Banding, diawali dengan profile assesment dan Fit and

propertest, yang sebelumnya harus ada clearence /persetujuan dari Kepala Badan

Pengawasan untuk setiap calon.

DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PERKARA antara lain SIWAS (SISTEM INFORMASI

PENGAWASAN), SIIP (SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA), ONE DAY

PUBLISH, AKREDETASI PENGADILAN, SATGASUS, MEJA INFORMASI DAN

PENGADUAN DISETIAP PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH AGUNG RI MEMBENTUK POKJA LINTAS SEKTORAL BERSAMA KPK,

POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, PPATK UNTUK MEMBUAT PERMA TENTANG TATA CARA

PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI (dalam waktu dekat sudah siap untuk

dibahas dalam RAPIM)

RENCANA KEDEPAN UNTUK LEBIH MEMPERKUAT PENGAWASAN :

MENINGKATKAN PENYAMARAN

MENINGKATKAN KERJASANA DENGAN KPK, SANDI NEGARA, BIN

BEKERJASAMA DENGAN BPKP (PROPINSI)

SIWAS DAPAT DIMANFAATKAN SEBAIK-BAIKNYA OLH PENCARI KEADILAN23

Rekapitulasi kasasi korupsi

REKAPITULASI PERKARA KORUPSI KASASI PIDANA KHUSUS

REGISTER TAHUN 2016

No. Pekara Kasasi Tahun 2016Jumlah

PerkaraPersentase (%) Ket.

1 Kasasi Masuk 501 100%

2 Kasasi Belum Putus 213 43%

3 Kasasi Sudah Putus 288 57%

4 kasasi Kabul 136 47%

5 Kasasi Tolak 76 26%

6 Kasasi Tolak Perbaikan 68 24%

7 Kasasi NO 3 1%

8 Kasasi Cabut 5 2%

24

Rekapitulasi PK korupsi

REKAPITULASI PERKARA KORUPSI PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS

REGISTER TAHUN 2016

No. Pekara Peninjauan Kembali Tahun 2016 Jumlah Perkara Persentase (%) Ket.

1 Peninjauan Kembali Masuk 130 100%

2 Peninjauan Kembali Belum Putus 45 35%

3 Peninjauan Kembali Sudah Putus 85 65%

4 Peninjauan Kembali Kabul 4 5%

5 Peninjauan Kembali Tolak 79 93%

6 Peninjauan Kembali Tolak Perbaikan 0 0%

7 Peninjauan Kembali NO 2 2%

8 Peninjauan Kembali Cabut 0 0%

85

Sampai 24 November 2016

25

• SEMA No: 14 th 2011 ttg Perlakuan Hukum bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator

• SEMA No: 7 tahun 2012 tentang penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TIPIKOR.

• PERMA No. 5 tahun 2014 ttg Uang Pengganti dalam perkara korupsi, dll

• (R) PERMA tentang Korporasi siap dibahas di Rapim MA

Respon Mahkamah Agung atas kasus korupsi

26

27

Butir-butir pokok.

• Pengadilan yang independen sejatinya menjaga marwah kehormatan negara, dan keadilan merupakan perekat kohesi sosial kesatuan bangsa.

• Korupsi merupakan kanker yang menggerogoti tubuh negara, sehingga perlu ditingkatkan kasadaran kolektif bangsa dalam memberantas korupsi.

28