hakim dan keadilan masyarakat

Download Hakim Dan Keadilan Masyarakat

Post on 06-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

    1/23

    1

    HAKIM DAN KEADILAN MASYARAKAT

    Oleh : Firdaus Muhammad Arwan1

    I. PENGANTARDinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan

    perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan,

    hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat.

    Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul

    berbagai teori yang menentang aliran positivisme.

    Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda yang menganut

    sistem civil law, sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem

    tersebut, sehingga aliran legisme-positivisme masih tetap eksis dalam

    praktik, meskipun diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah

    mengalami sedikit pergeseran menuju ke arah sistem common law. Akibat

    masih kentalnya faham tersebut, seringkali dijumpai sikap hakim yang

    bersikap yuridis-dogmatik dan hanya bertindak sebagai corong undang-

    undang (buche de laloi), tanpa mempertimbangkan nilai-nili yang hidup di

    masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatanmasyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

    Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas

    individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya

    hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup

    dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis,

    sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak

    sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab

    itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan

    mewariskan budaya hukum.

    Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin

    kehendak bersama para anggotaya yang menjadi ukuran baik dan buruk

    suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh

    1 Hakim PTA Pontianak

  • 8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

    2/23

    2

    sebab itu setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk

    menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

    yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

    Kehakiman. Perintah demikian, juga ditemukan dalam pasal 229 Kompilasi

    Hukum Islam yang merupakan salah satu acuan hukum bagi kalangan

    peradilan agama.

    Diakui, menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah

    pihak tidak mudah diwujudkan karena masing-masing pihak mempunyai

    kepentingan yang berbeda, namun yang harus selalu disadari oleh seorang

    hakim adalah senantiasa berupaya menjatuhkan putusan seadil-adil

    mungkin berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim yang bijaksana

    adalah hakim yang menunjukkan sikap: senantiasa mendengar, melihat,

    dan berusaha mendatangkan kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu

    yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang

    dijatuhkan dirasakan sebagaisebuah keadilan yang membawa rahmat.

    II. HUKUM DAN MASYARAKATHukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak

    terpisahkan. Hukum merupakan suatu lembaga sosial (social institution),

    artinya hukum merupakan kesatuan kaedah-kaedah yang bertujuan untuk

    memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan,

    yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

    Soerjono Soekanto (1988:9-11) mengemukakan, hukum merupakan

    suatu gejala yang sangat penting karena menjadi dasar legislasi maupun

    legalitas pelbagai gejala sosial lainnya yang juga menjadi lembaga sosial.

    Dengan demikian, hukum sebagai lembaga sosial tidak hanya menciptakan

    keteraturan bagi lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan

    nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah tersendiri.

    Adanya nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah itu menyebabkan

    timbulnya mekanisme perangkat peranan dan kedudukan-kedudukan

    tertentu. Oleh karena itu, hukum bukanlah semata-mata hanya

  • 8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

    3/23

    3

    merupakan suatu kekuatan yang mengamankan, akan tetapi juga suatu

    kekuatan yang menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan

    melancarkan proses interaksi sosial. (Soerjono Soekanto, 1988:11).Hukum dalam fungsinya sebagai legalisasi, berarti mengesahkan

    gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga perundang-

    undangan merupakan sarana untuk pengendalian sosial (social control),

    sedang hukum dalam fungsinya sebagai alat legislasi merupakan proses

    pembaruan, sehingga perundang-undangan senantiasa dapat diterapkan

    sesuai kondisi masyarakat yang dihadapi.

    Riduan Syahrani (1999:224) menyatakan, kaidah hukum berlaku

    atau hidup di dalam masyarakat, apabila kaedah itu memiliki empat unsur

    yang harus dipenuhi yakni:

    1. Kaidah itu diketahui2. Kaidah itu dihargai3. Kiidah itu ditaati4. Kaidah itu diakui

    Proses pengkaidahan (noumering proses) dari keempat unsur

    merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah suatu kaidah benar-

    benar hidup di dalam masyarakat. Sukses tidaknya pengkaidahan sangat

    tergantung pada tiga faktor yaitu :

    1. Efektifitas penanaman kaidah-kaidah tersebut dalam masyarakat2. Reaksi dan respon yang timbul dari masyarakat, dan3. Kecepatan menanamkan kaidah-kaidah dalam masyarakat

    (Riduan Syahrani, 1999:225)

    Eksistensi hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

    senantiasa berkembang sesuai kondisi masyarakat setempat, oleh sebab

    itu jika hukum ditelusuri dari segi nilai-nilai yang hidup di masyarakat,

    maka hukum dari segi ruang lingkupnya dapat dipahami dari berbagai

    aspek pengertian yang secara tidak langsung terkait dengan proses

    pengkaidahan.

  • 8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

    4/23

    4

    A.Hukum dalam Arti Kaidah atau NormaSudikno Mertokusumo (2004:11) mengartikan kaidah hukum sebagai

    peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanyaberperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan

    kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakekatnya merupakan

    perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang

    seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan

    untuk dijalankan.

    Senada dengan itu Soerjono Soekanto (1988:59) mengatakan,

    kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal

    tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan. Menurutnya, kaidah

    merupakan kristalisasi pola berpikir yang mempengaruhi sikapnya

    terhadap kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakaukan sesuatu

    terhadap manusia, benda maupun keadaan.

    Apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan norma atau

    kaidah, maka perbuatannya dipandang baik. Jika perbuatannya ternyata

    sebaliknya, maka yang bersangkutan dipandang sebagai orang yang jahat

    dan akan mendapat sanksi moral dari masyarakat setempat. Oleh karena

    itu dapat dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaidah adalah

    patokan atau ukuran untuk berperilaku dan bersikap dalam kehidupan

    masyarakat yakni apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

    Ada empat norma yang mengatur segala macam hubungan antar

    individu dalam masyarakat yaitu, norma kesusilaan, norma kesopanan,

    norma agama dan norma hukum. (Van Apeldoorn - M.Oetarid Sadiono,

    1958:13)

    1. Norma KesusilaanNorma atau kaidah kesusilaan lahir sebagai kaidah perilaku yang

    dijadikan patokan menyangkut hati nurani seseorang yang berdimensi

    moral. Karena itu dalam pergaulan, aspek moral serta harga diri

    senantiasa menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana seseorang

    tetap berada di atas koridor kesusilaan. Norma ini secara faktual tidak

  • 8/3/2019 Hakim Dan Keadilan Masyarakat

    5/23

    5

    nampak, akan tetapi setiap pelaku pelanggaran norma kesusilaan

    senantiasa menanggung aib selama hidupnya bahkan berimbas pada

    keturunannya.2. Norma Kesopanan

    Kaidah ini terwujud dari kesepahaman masyarakat untuk mengarahkan

    agar hidup dalam pergaulan senantiasa dalam suasana menyenangkan

    satu sama lain. Kaidah kesopanan yang fundamental merumuskan inti

    kehidupan yang baik, yang berada pada posisi saling menghormati dan

    saling menghargai satu sama lain.

    3. Norma AgamaKaidah agama ini merupakan wujud dari kayakinan masyarakat tentang

    agama sebagai filter dan sumber hukum tidak tertulis yang bersumber

    dari Tuhan Yang Maha Kuasa (Allah) dan diyakini sebagi suatu ibadah

    bagi yang mentaatinya. Secara yuridis formal tidak mempunyai

    kekuatan memaksa, akan tetapi diyakini oleh masyarakat bahwa

    pelanggaran terhadap norma agama dapat mendatangkan murka

    Tuhan (Allah) serta ancaman dosa. Dengan keyakinan demikian, maka

    masyarakat dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri akan mematuhi

    norma agama.

    Dalam Islam dikenal tiga klasifikasi hukum yakni hukum tentang

    aqidah (ibadah), hukum tentang muamalah dan hukum tentang

    akhlaq. Tiga komponen ini disatukan dalam satu kesatuan yang disebut

    syariah. Hukum aqidah (ibadah) mengatur tentang hubungan manusia

    dengan Tuhan (Allah), sedangkan hukum muamalah mengatur

    interaksi antar sesama manusia yang lebih dikenal dengan fiqh. Adapun

    hukum akhlaq mengatur tentang sikap sopan santun.

    4. Norma HukumRadbruch (dalam Ahmad Ali, 2002:43) menyatakan bahwa kaidah

    kesusilaan (kaidah sosial) dimasukkan ke dalam golongan kaidah ideal,

    sedangkan kaidah hukum digolongkan ke dalam kaidah kultur. Ahmad

  • 8/3/20