rencana kerja kelompok kerja akses terhadap keadilan
TRANSCRIPT
• Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
Pemaparan Mahkamah Agung RIOleh. Dr.Artidjo Alkostar, SH, LLM.
1
Mahkamah Agung menuju Peradilan Yang
Agung.
Supreme Court of The Republic of Indonesia 2
Pemaparan presentasi
• Informasi umum Sistem Peradilan.
• Reformasi Peradilan di Mahkamah Agung.
• Inisiatif terkini pembaruan peradilan.
• Data perkara korupsi tahun 2016.
• Respon Mahkamah Agung atas perkara korupsi
• Penghargaan yang diterima Mahkamah Agung
• Butir-butir pokok
3
Sistem Hukum
• Sistem Civil Law • Sistem hukum pidana dan perdata.• Hukum perdata agama Islam• Pidana Islam khusus di Aceh
4
Sistem Peradilan 5
Panitera
Ketua MA
WK. MA bid. Non Judisial
Sekretaris
Ketua Kamar Militer
Ketua Kamar Pidana
Ketua Kamar
Perdata
Ketua Kamar TUN
Ketua Kamar Agama
Struktur organisasi
WK. MA bid. Judisial
Ketua Kamar
Pembinaan
Ketua kamar
Pengawasan
6
Jumlah Pengadilan
• Total ada 842 pengadilan– 744 pengadilan tingkat Pertama
– 4 pengadilan pajak
• 67 Pengadilan tingkat Banding
• ± 34,600 total stafpengadilan, termasuk ± 8,000 Hakim.
• ± 4,7 juta kasus, termasuk 18,000 kasus di Mahkamah Ahung (2015)
7
NEW MISSIONS
1. Maintaining Judicial independency
2. Providing parties in disputes with fair legal services;
3. Increasing the quality of the court leadership;
4. Increasing credibility and transparency of the court
COURT BLUEPRINT (2010 – 2035)
FIVE YEARS COURT STRATEGIC DIRECTIONS
NEW VISION TO BRING COURT EXECELLENT VALUES INTO REALITY
ANNUAL PRIORITY PROGRAMMES
CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN
8
Tim Pembaruan Peradilan
Steering Committee
Coordinator Deputy Coordinator
Secretary of Reform Team
Case Management
HR/Finance/Asset
Training & Education
Supervision
Access to Justice
Advisory Team
TA Team
Coordinator
Consultants Office Support
Donor Coordination Public Outreach Working Groups
Project’s Consultant9
AKSES terhadap KEADILAN
Problems
• Physical
• Geographical
• Financial
Sollutions
• Access to Information for Transparency and Accountability– National Judgment Database– Case Information
• Physical Access to Justice– One Roof Services, Circuit Court– Improvement of Infrastructures
• Expediting Justice to Poor andMarginal– Legal aid, fee waiver– Small claims court– Mediation
10
Circuit Courts at rural area, providing onestop service
AKSES terhadap KEADILAN
Menjangkau masyarakat luas
Mobile court service
11
AKSES terhadap KEADILAN
Pelayanan Pengadilan
Better Information & Transparency : A court officer assists the information seeker inInformation Desk
Courts in cooperation with the bank in serving the payment of court fees
IT infrastructure help litigant to calculatecourt fees 12
AKSES pada INFORMASI
Database putusan
http://putusan.mahkamahagung.go.id
Search by keywords
Index by : courts ; year ; directory
Search bydirectory : civil, criminal, religous, military, administrative
Search by years
Total of judgment database : More than 2millions
13
PENGAWASAN
Reform Direction
Regulation
• Code of ethics & codeof conduct
• Supervision guidelines
• Ethics council
Mechanism
• Examination
• Complaints / reportfrom public
• Whistleblowingsystem
Infrastructure
• Strengthening theorganization of supervision
• Strengthening thesupervision personnel
• IT
14
PENGAWASAN Initiatif terkini
15
PENDIDIKAN & PELATIHAN
• Programs– Judicial
– Manajemen & leadership
• Judicial education programs– Integrated education
program for candidatejudges
– Continuing Judicial education
– Education for registrar andbailiffs
• Training & certification– Anti Corruption
– Bankruptcy
– Intellectual Property
– Environment
– Juvenile Justice
16
PUSAT PETILAHAN
• Auditorium (1.000 pax)
• Class rooms (40, 60, 80 pax)
• Lab– Language
– Computer
– Moot court
• Library
• Accomodation facility
• Dining room
• Health facility
• Sport centre
17
MANAJEMEN PERKARAInformasi Kasus
http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara
18
MANAJEMEN PERKARA
Business Progress Re-engineering
Changing the way to examine case files
E-document
Security feature on Judgment document
Judgment simplification
19
SISTEM KAMARpada Mahkamah agung
Kamar Pidana
Kamar Perdata
Kamar Agama
Kamar Militer
Kamar TUN
1. Menjaga konsistensi putusan MA2. Meningkatkan profesionalitas para Hakim3. Meningkatkan proses penanganan kasus
20
1. Paket kebijakan pengawasan berupa :
a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya;
b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman penanganan pengaduan (whistle blowing system) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Kebijakan Penanganan Gratifikasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukn Unit
Pengendali gratifikasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain ; Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), BPKP, OMBUDSMAN, DLL.
PENGUATAN PENGAWASAN
21
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
22
DALAM RAPAT PROMOSI DAN MUTASI, BADAN PENGAWASAN MA-RI, DILIBATKAN
UNTUK MENYAMPAIKAN CATATAN (bila ada) BAGI SETIAP APARATUR YANG AKAN
DIMUTASIKAN / DIPROMOSIKAN. Setiap pengisisan jabatan tertentu, misalkan : Pimpinan Pengadilan Kls. IB, IA, IA
Khusus, Tingkat Banding, diawali dengan profile assesment dan Fit and
propertest, yang sebelumnya harus ada clearence /persetujuan dari Kepala Badan
Pengawasan untuk setiap calon.
DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN PERKARA antara lain SIWAS (SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN), SIIP (SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA), ONE DAY
PUBLISH, AKREDETASI PENGADILAN, SATGASUS, MEJA INFORMASI DAN
PENGADUAN DISETIAP PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG
MAHKAMAH AGUNG RI MEMBENTUK POKJA LINTAS SEKTORAL BERSAMA KPK,
POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, PPATK UNTUK MEMBUAT PERMA TENTANG TATA CARA
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI (dalam waktu dekat sudah siap untuk
dibahas dalam RAPIM)
RENCANA KEDEPAN UNTUK LEBIH MEMPERKUAT PENGAWASAN :
MENINGKATKAN PENYAMARAN
MENINGKATKAN KERJASANA DENGAN KPK, SANDI NEGARA, BIN
BEKERJASAMA DENGAN BPKP (PROPINSI)
SIWAS DAPAT DIMANFAATKAN SEBAIK-BAIKNYA OLH PENCARI KEADILAN23
Rekapitulasi kasasi korupsi
REKAPITULASI PERKARA KORUPSI KASASI PIDANA KHUSUS
REGISTER TAHUN 2016
No. Pekara Kasasi Tahun 2016Jumlah
PerkaraPersentase (%) Ket.
1 Kasasi Masuk 501 100%
2 Kasasi Belum Putus 213 43%
3 Kasasi Sudah Putus 288 57%
4 kasasi Kabul 136 47%
5 Kasasi Tolak 76 26%
6 Kasasi Tolak Perbaikan 68 24%
7 Kasasi NO 3 1%
8 Kasasi Cabut 5 2%
24
Rekapitulasi PK korupsi
REKAPITULASI PERKARA KORUPSI PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS
REGISTER TAHUN 2016
No. Pekara Peninjauan Kembali Tahun 2016 Jumlah Perkara Persentase (%) Ket.
1 Peninjauan Kembali Masuk 130 100%
2 Peninjauan Kembali Belum Putus 45 35%
3 Peninjauan Kembali Sudah Putus 85 65%
4 Peninjauan Kembali Kabul 4 5%
5 Peninjauan Kembali Tolak 79 93%
6 Peninjauan Kembali Tolak Perbaikan 0 0%
7 Peninjauan Kembali NO 2 2%
8 Peninjauan Kembali Cabut 0 0%
85
Sampai 24 November 2016
25
• SEMA No: 14 th 2011 ttg Perlakuan Hukum bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator
• SEMA No: 7 tahun 2012 tentang penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TIPIKOR.
• PERMA No. 5 tahun 2014 ttg Uang Pengganti dalam perkara korupsi, dll
• (R) PERMA tentang Korporasi siap dibahas di Rapim MA
Respon Mahkamah Agung atas kasus korupsi
26
27
Butir-butir pokok.
• Pengadilan yang independen sejatinya menjaga marwah kehormatan negara, dan keadilan merupakan perekat kohesi sosial kesatuan bangsa.
• Korupsi merupakan kanker yang menggerogoti tubuh negara, sehingga perlu ditingkatkan kasadaran kolektif bangsa dalam memberantas korupsi.
28